WASHINGTON - Sekitar 2.600 pesawat Boeing 737 perlu diperiksa karena potensi masalah dengan generator oksigen darurat, menurut Administrasi Penerbangan Federal Amerika Serikat (FAA) pada Senin (8/7/2024).

Jika terjadi penurunan tekanan kabin, masker oksigen akan jatuh dari kompartemen atas. Setelah Boeing mendeteksi beberapa generator mungkin tidak berfungsi karena cacat pada tali penahan, FAA mengeluarkan Petunjuk Kelaikan Udara yang mengharuskan pemeriksaan segera.

Perintah FAA tersebut mempengaruhi sekitar 2.600 model Boeing 737 Max dan Next Generation.

Maskapai penerbangan memiliki waktu antara 120 dan 150 hari untuk menyelesaikan inspeksi dan melakukan ?tindakan perbaikan? jika diperlukan, dan telah dilarang memasang suku cadang yang berpotensi rusak.

Pada tanggal 17 Juni, Boeing mengirimkan memo kepada klien maskapai penerbangan yang mengidentifikasi potensi masalah dengan pasokan oksigen darurat.

Dalam keadaan tertentu, menurut pembuat pesawat, tali penahan pada generator dapat bergeser hingga 1,9 sentimeter, sehingga membuat generator tidak dapat berfungsi dengan baik.

Perusahaan menyalahkan perekat yang rusak, yang diperkenalkan pada tahun 2019.

?Kami telah kembali menggunakan perekat asli untuk semua pengiriman baru guna memastikan generator tetap terpasang dengan kuat,? papar pernyataan Boeing.

Inspeksi terhadap pesawat yang tidak terkirim belum mengidentifikasi unit mana pun yang terkena dampak cacat tersebut, menurut perusahaan itu.

Meskipun buletin Boeing menyerukan inspeksi visual, arahan FAA memiliki kekuatan hukum. Maskapai penerbangan diharuskan memeriksa setiap generator dan mengganti tali pengikat yang rusak.

Rata-rata Boeing 737 memiliki 61 generator oksigen, dengan masing-masing dua tali pengikat, meskipun konfigurasinya mungkin berbeda-beda untuk setiap maskapai penerbangan.

Pengumuman pada Senin ini muncul kurang dari sehari setelah Boeing didenda USD243,6 juta karena tidak mematuhi persyaratan penyelesaian tahun 2021 dengan pemerintah AS.

Menyusul serangkaian kecelakaan fatal pada 737 Max yang mengakibatkan seluruh armada dilarang terbang pada 2019-2020, Boeing setuju membayar lebih dari USD2,5 miliar untuk menghindari tuntutan karena menipu FAA tentang kelemahan autopilot.

Boeing adalah pembuat pesawat komersial besar terakhir yang tersisa di AS. Berdasarkan kesepakatan pada hari Minggu, produsen tersebut telah setuju menginvestasikan setidaknya USD455 juta selama tiga tahun ke depan untuk meningkatkan program keselamatan dan kepatuhannya dan tunduk pada masa percobaan tiga tahun oleh pengawas khusus yang ditunjuk oleh pemerintah.

Surabaya: Rektor Universitas Airlangga (Unair), Prof Mohammad Nasih, resmi mengangkat kembali Prof Budi Santoso (BUS) menjadi Dekan Fakultas Kedokteran Unair (FK Unair). Prof Bus sapaan akrabnya, sebelumnya diberhentikan lantaran menolak naturalisasi dokter asing, merupakan program Kementerian Kesehatan.

Pencabutan pemberhenti Prof Bus dari Dekan FK ini diumumkan langsung oleh Nasih, usai salat Ashar berjamaah dengan Prof Bus di Masjid Ulul Azmi Kampus C Unair. Nasih tampak bergandengan tangan dengan Prof Bus untuk mengumumkan pihaknya telah menerima surat tertulis dari Prof Bus.

"Kami bisa paham apa yang disampaikan Prof Bus. Karena ada alasan bagi kami untuk mengangkat beliau kembali sebagai dekan, ya kita angkat kembali," kata Nasih, kepada awak media, Selasa, 9 Juli 2024.
Nasih enggan menanggapi perihal dasar pemberhentian jabatan Dekan FK yang menuai polemik sebelumnya. Dia berkikah bahwa kejadian sebelumnya merupakan masa lalu yang tidak perlu diperbincangkan kembali.

"Itu masa lalu, yang penting sekarang kita fokus ke depan untuk unair yang kita cintai. Ini kan biasa saja. Jadi sampean ketemu, pacaran terus ada masalah apa tiba-tiba putus kan itu biasa kan," katanya.

Nasih menegaskan Prof Bus akan kembali aktif bekerja di FK Unair sebagai Dekan terhitung mulai besok Rabu, 10 Juli 2024. "Tidak usah baperan, tapi Insyaallah semua sudah oke, kami sudah baca surat prof bus dan sudah kami angkat kembali jadi dekan FK," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Prof Bus merasa lega dan terimakasih karena telah menyelesaikan permasalahan dengan pihak Unair. Ia juga meminta maaf atas kegaduhan sebelumnya.

"Alhamdulillah semuanya sudah berakhir. Saya secara pribadi mengaturkan permohonan maaf kepada bapak rektor, mungkin saya bermaksud untuk mewakili diri pribadi, tapi mungkin terlalu kelewatan sehingga saya menggunakan institusi, ini yang mungkin salah saya. Alhamdulillah bapak rektor sudah memaafkan dan semuanya saya serahkan kembali ke bapak rektor," tandasnya.

(ALB)

IDXChannel - Menteri Dalam Negeri Lithuania, Agne Bilotaite secara resmi berkirim surat kepada Komisaris Uni Eopa untuk urusan Dalam Negeri Ylva Johansso guna meminta dukungan keuangan dalam memperkuat perlindungan perbatasan negara Baltik itu dengan Rusia.

Menurut siaran pers Kementerian Dalam Negeri yang dikutip Anadolu pada Selasa, Menteri Agne Bilotaite menekankan kebutuhan mendesak untuk memodernisasi dan memperbarui sistem pengawasan perbatasan.

“Saat ini, memperkuat keamanan perbatasan Lithuania sepanjang 275 kilometer (170.877 mil) dengan Rusia adalah prioritas kami,” demikian siaran pers itu mengutip pernyataan Bilotaite.

Sebagian besar infrastruktur pengawasan perbatasan, lanjutnya, perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa Lithuania mendapat informasi yang tepat tentang situasi di perbatasan dan dapat menjamin keamanan di wilayah perbatasan luar Uni Eropa.

Biaya modernisasi tersebut diperkirakan mencapai sekitar EUR16 juta (Rp281,9 miliar) sedangkan dana yang dibutuhkan adalah EUR13,7 juta (Rp241,4 miliar), demikian keterangan kementerian tersebut.

Pada bulan Oktober tahun lalu, Lithuania menerima hibah Uni Eropa sebesar UER9,3 juta (Rp163,8 miliar) yang memungkinkan negara Baltik tersebut meningkatkan sistem pengawasan perbatasan di sepanjang batas wilayah dengan Belarus.

Dalam suratnya, Bilotaite lebih jauh menyoroti kontribusi Komisi Eropa dalam melawan masuknya imigran gelap yang diduga "diatur" oleh rezim Belarus. Kegiatan itu dimulai pada tahun 2021, demikian menurut stasiun penyiaran nasional LRT.

Sejauh ini, Komisi Eropa telah memberi Lithuania dukungan sekitar EUR100 juta (Rp1,7 triliun) untuk penguatan perbatasan dengan Belarus di tengah dugaan serangan hibrida Rusia terhadap negara tersebut, kata LRT.

(DKH)

Prajurit TNI AU menaburkan garam saat Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dengan menggunakan pesawat NC-212i Cassa di kawasan udara Kalimantan Tengah, Selasa (9/7).

Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) ini dilakukan oleh BMKG bersama Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) dengan menabur garam sebanyak 800 kg di udara sebagai upaya pembasahan lahan gambut.

Modifikasi cuaca dengan menabur garam tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah.

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo meyakini bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih layak untuk menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Menurutnya, selama ini proses penyelenggaraan pun telah berjalan sesuai rencana untuk mempersiapkan pilkada pada November mendatang. Menurutnya, apabila ada sedikit kendala di lapangan, maka langkah yang tepat adalah evaluasi dan antisipasi dengan baik dan taktis.

“Jadi harapan kita dengan schedule yang sudah ada, khususnya untuk penyelenggaraan pemilu-kada serentak tidak terhambat. Kan KPU kan sudah ngomong. Jadi kita bersama lah. Nanti kalau yang evaluasi, nanti tugasnya komisi II DPR,” tuturnya, kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (9/7/2024).

Terkait sorotan pasca-pemecatan mantan Ketua KPU Hasyim Asy'ari akibat perkara asusila, kata Wempi, langkah pemberhentian sudah membuktikan bahwa KPU masih kredibel dalam menjalankan Pilkada 2024.

“Nanti yang menilai dari komisi II DPR. Kita ini kan sama-sama ingin sukseskan pelaksanaan pemilu serentak, khususnya pemilu-kada pada akhir tahun ini. Jadi harus sukses. Kita salingsupportlah. Antara Kemendagri-KPU saling support untuk proses penyelenggaraan pemilu,” pungkas Wempi.

Berdasarkan catatanBisnis, kredibilitas KPU kembali menjadi sorotan pasca-pemecatan mantan Ketua KPU Hasyim Asy'ari akibat perkara asusila.

Hasyim Asy'ari dipecat dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena terbukti melanggar etik. Hasyim yang sejatinya menjabat Ketua KPU untuk 2022–2027 itu terbukti melakukan tindak asusila kepada salah seorang petugas Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Pemilu 2024.

Kasus ini pun menambah panjang daftar komisioner atau pimpinan KPU yang terjerat masalah dan berujung pemberhentian. Sebelumnya sudah ada eks Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik yang dipecat karena menetapkan hasil pemilu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan validitas dan kredibilitasnya.

Selain itu, mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan juga ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kasus suap penetapan anggota DPR periode 2019–2024 dengan tersangka Harun Masiku.

Di sisi lain, pemecatan Hasyim juga membuka sejumlah fakta ihwal ‘kemewahan’ fasilitas yang digunakan komisioner KPU. Tak mengherankan, kredibilitas KPU sebagai 'wasit' Pilkada 2024 kembali tergugat.

Padahal, saat ini KPU sedang menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Serentak di 37 Provinsi dan 508 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Pilkada Serentak 2024 akan memuncak pada hari pemungutan suara yakni Rabu, 27 November 2024.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah akan mengenakan bea masuk tambahan demi melindungi produk lokal dari gempuran barang impor.

Direktur Ekonomi Digital of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda setuju dengan rencana penerapan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) dan bea masuk anti dumping (BMAD) dalam melindungi produk lokal.

Meski begitu, Nailul meminta perapan pajak tambahan ini harus diperhitungkan secara hati-hati dan diperkuat dengan kajian dari Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) agar pelaksanaanya nanti efektif untuk menekan impor.

"Tinggal berapa tarif yang efektif dan bisa membuat produk dalam negeri bisa jadi bersaing secara harga. Apakah 50/100/200 persen? Itu harus ada tahapan kajian yang harus dilakukan," kata Nailul pada Kontan.co.id, Senin (8/7).

Menurut Nailul, upaya melindungi produk dalam negeri dari gempuran barang impor khususnya dari China mutlak harus dilakukan.

Apalagi, Pemerintah China secara aktif memberikan insentif terhadap industri kecil menengah (IKM) mereka yang dapat melakukan ekspor. Hal itu dilakukan pemerintah China untuk bisa menyerap produksi dalam negeri yang oversupply.

"Sebagai upaya membendung impor dari produk China, pemerintah perlu memberikan hambatan melalui dua bea masuk ini yaitu BMTP dan BMAD. Jadi ya kalo mereka (China) berikan insentif, kita berikan hambatan tarif," tambah Nailul.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyebut setidaknya ada tujuh barang yang akan dikenai bea impor tambahan berupa BMTP dan BMAD.

"Tujuh komoditas itu di antaranya adalah tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi, keramik, elektronik, kosmetik, tekstil sudah jadi lainnya, dan alas kaki," katanya Jumat (5/7).

Saat ini, Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) dan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) tengah melakukan uji mendalam terkait dampak pemberia bea masuk kepada tujuh komoditas yang dimaksud.

Meski begitu, Zulkifli tidak membenarkan besaran bea masuk tambahan ini akan sebesar 200% seperti berita yang beredar.

Hingga kini, besaran untuk BMTP dan BMAD masih dihitung dan besaran nanti akan mengacu kepada lonjakan volume impor ke dalam negeri selama tiga tahun terakhir.

"Nah itu akan dilihat, setelah itu baru akan ditentukan bea masuk tindakan pengamanan nanti akan dihitung," kata Zulkifli.

Jakarta -

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kembali mendapatkan pengakuan atas kinerja yang positif dan berkelanjutan. BRI mendapatkan penghargaan Bisnis Indonesia Award (BIA) 2024 sebagai perusahaan berkinerja terbaik untuk kategori Bank Persero.

BIA 2024 mengusung tema Agility in Uncertainty, menyoroti pentingnya kemampuan adaptasi dan inovasi dalam menghadapi ketidakpastian. Tema ini sangat relevan dengan kondisi dunia usaha selama lima tahun terakhir, di mana perusahaan-perusahaan harus beradaptasi dengan cepat dan efektif untuk tetap bertahan dan berkembang.

Acara BIA yang digelar di Jakarta, pada pertengahan Juni 2024 lalu merupakan agenda tahunan sebagai bentuk apresiasi kepada korporasi, terutama yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

Dalam penghargaan ini, Bisnis Indonesia Award 2024 menganugerahkan penghargaan kepada perusahaan berkinerja terbaik dari berbagai kategori industri, yakni 39 kategori emiten non-bank dan 7 kategori perbankan.

Penentuan pemenang dipilih berdasarkan penjurian independen dari pakar yang berpengalaman di bidang dunia usaha, pasar modal, dan finansial.

Terkait dengan capaian tersebut, Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan penghargaan tersebut didedikasikan untuk seluruh Insan BRILian atau pekerja BRI. Pihaknya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Insan BRILian karena telah memberikan kontribusi optimal kepada perusahaan dan memberikan pelayanan terbaik untuk nasabah.

"Penghargaan ini dicapai atas kontribusi dan kerja keras Insan Brilian sehingga kinerja BRI tetap mampu tumbuh berkelanjutan," ujar Sunarso, dalam keterangan tertulis, Selasa (9/7/2024).

Ia melanjutkan BRI sebagai bank dengan jaringan terluas di Indonesia terus berinovasi dan menjalankan transformasi secara berkelanjutan.

Dari sisi kinerja, BRI berhasil mencetak laba Rp15,98 triliun hingga akhir Kuartal I-2024. Perseroan juga berhasil menyalurkan kredit sebesar Rp1.308,65 triliun atau tumbuh double digit sebesar 10,89% year-on-year (YoY).

Dari penyaluran kredit tersebut, sebesar 83,25% diantaranya atau sejumlah Rp 1.089,41 triliun merupakan portofolio kredit untuk segmen UMKM. Penyaluran kredit yang tumbuh double digit tersebut berdampak terhadap meningkatnya aset perseroan, dimana tercatat aset BRI mencapai sebesar Rp 1.989,07 triliun atau tumbuh 9,11% YoY.

Apabila dirinci, seluruh segmen pinjaman BRI tercatat tumbuh positif, segmen mikro tercatat tumbuh 10,51% yoy menjadi Rp 622,61 triliun, segmen konsumer tumbuh 11,62% yoy menjadi Rp 193,96 triliun, segmen kecil dan menengah tumbuh 8,06% yoy menjadi Rp 272,85 triliun dan segmen korporasi tumbuh 15,10% yoy menjadi Rp 219,24 triliun.

"Ke depan, BRI tetap optimis di tengah kondisi perekonomian dunia yang masih diliputi ketidakpastian. Perseroan memiliki optimisme yang besar untuk mengarungi iklim bisnis pada 2024, karena BRI memiliki fundamental yang kuat," pungkasnya.

(anl/ega)

Jakarta -

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyetujui defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 menjadi sebesar Rp 609,7 triliun atau setara dengan 2,70% terhadap produk domestik bruto (PDB). Jumlah itu naik dari target awal Rp 522,8 triliun atau setara 2,29% PDB.

"Apakah laporan realisasi semester I dan prognosis semester II APBN 2024 dapat disetujui dan menjadi kesimpulan rapat kerja Banggar dengan pemerintah dan Bank Indonesia?" kata Wakil Ketua Banggar Cucun Ahmad Syamsurijal, Selasa (9/7/2024).

"Setuju," jawab anggota rapat yang diikuti dengan ketuk palu.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa keuangan negara atau APBN sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global yang masih lemah, masih berlanjutnya tensi geopolitik dan tren suku bunga global yang tinggi seiring dengan kebijakan higher for longer.

Meski begitu, Sri Mulyani mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga saat ini masih terjaga baik, sejalan dengan laju inflasi yang terjaga rendah. Di sisi lain, nilai tukar rupiah mengalami deviasi pada level Rp 15.901 per dolar Amerika Serikat (AS) secara rata-rata pada semester I-2024.

Tingkat imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun juga mengalami tekanan, yang tercatat pada level 6,85% secara rata-rata pada semester I-2024 akibat kebijakan suku bunga higher for longer di tingkat global.

Banggar DPR RI menyetujui sejumlah tambahan belanja pemerintah untuk semester II-2024, salah satunya alokasi anggaran Rp 11 triliun sebagai perpanjangan bantuan pangan beras untuk periode 3 bulan yakni Agustus, Oktober dan Desember 2024.

Penambahan alokasi anggaran untuk subsidi pupuk juga disetujui sebesar Rp 24 triliun, serta realisasi pinjaman luar negeri yang meningkat. Lebih lanjut, Banggar DPR RI juga menyetujui penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp 100 triliun untuk menutup defisit anggaran akibat penambahan berbagai belanja tersebut.

"Untuk itu, akan digunakan SAL tahun sebelumnya Rp 100 triliun dan tambahan defisit yang berasal dari pinjaman luar negeri tentu tidak membutuhkan pembiayaan dalam bentuk SBN, sehingga penerbitan SBN justru bisa ditekan menurun," kata Sri Mulyani.

(aid/fdl)

Dua oknum polisi Polda Metro Jaya yakni AKBP HS dan istrinya AKP DK diadukan ke Bidang Propam Polda Metro Jaya.

Pasutri polisi itu diadukan karena diduga bersikap arogan dan mengucapkan kata tak senonoh, disertai ancaman terhadap seorang mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga berinisial ZY.

"Tindakan arogansi oknum aparat kepolisian terhadap klien kami, tindakan makian, pencemaran nama baik, dan juga pengancaman," kata kuasa hukum pelapor, Deshandra Yusuf Siswan, di Polda Metro Jaya, Jakarta, pada Selasa (9/7).

Yusuf menjelaskan, kliennya dan anak pasutri polisi itu berteman dan sama-sama kuliah di Fakultas Kedokteran. Lalu, tanpa diketahui sebabnya secara pasti, tiba-tiba pelaku mengirim pesan pada kliennya dan orang tuanya berisi kata tak pantas dengan menyebut kliennya 'lo*te'.

"Tiba-tiba masuklah sebuah pesan yang tadi teman-teman media foto, 'anak bapak' dengan kata yang cukup menjijikkan dan keras berkata seperti itu," ucap dia.

Perkataan pelaku membuat ZY tak nyaman. Korban melalui kuasa hukumnya kemudian melayangkan surat somasi kepada pelaku. Namun begitu, pelaku malah menanggapi somasi itu dengan melakukan intimidasi kepada kuasa hukum korban.

Korban lalu memutuskan untuk mengadukan pelaku ke Propam Polda Metro Jaya.

"Sebagai warga negara merasakan ancaman, maka melaporkan kejadian tersebut," kata dia.

Kini, sambung Yusuf, pihaknya sudah dimintai klarifikasi oleh Bid Propam Polda Metro Jaya terkait kasus yang menimpa kliennya. Pihaknya juga sudah menyertakan bukti chat dan beberapa barang bukti lain pada penyidik di Bid Propam. Pihaknya masih membuka pintu kepada pelaku untuk menyampaikan permintaan maaf.

"Klien saya bilang, dia masih membuka hati ketika mereka meminta maaf. Karena kalau ini tak selesai diproses internal, akan kami proses pidananya," ujar dia.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam, belum dapat memberi keterangan rinci soal kasus itu. Dia bakal melakukan pengecekan terlebih dahulu ke Bid Propam Polda Metro Jaya.

"Nanti kita cek ya," kata dia.

Kremlin membantah tuduhan bahwa Rusia melancarkan serangan ke rumah sakit anak di Ukraina. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan tembakan yang jatuh di Kiev itu berasal dari tembakan antirudal Ukraina, bukan Rusia.

Peskov tidak memberikan bukti yang mendukung pernyataan tersebut. Namun dirinya berkukuh menepis tudingan kepada negaranya.

"Saya bersikeras, kami tidak melakukan serangan terhadap sasaran sipil," ungkapnya di hadapan wartawan, Senin (8/7) seperti dikutip dari Reuters.

Sebelumnya, pihak berwenang Ukraina mengatakan Rusia menyerang rumah sakit anak-anak utama di Kiev dan menghujani kota-kota lain dengan rudal.

Gempuran di siang hari itu menewaskan 41 warga sipil dan menjadikannya serangan udara paling mematikan dalam bulan-bulan terakhir.

Dinas Keamanan Ukraina mengeklaim adanya bukti yang menunjukkan rudal tipe Kh-101 Kalibr Rusia menghantam RS dari nomor seri dan sistem panduan di pecahan bagian belakang rudal.

“Saya mendesak Anda untuk berpedoman pada pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia, yang secara tegas mengecualikan adanya serangan terhadap sasaran sipil dan menyatakan bahwa kita sedang membicarakan tentang jatuhnya sistem anti-rudal (Ukraina),” tutur Peskov membela Rusia.

“Kami terus menegaskan bahwa kami tidak menyerang sasaran sipil. Serangan dilakukan terhadap fasilitas infrastruktur penting, terhadap sasaran militer yang dalam satu atau lain cara terkait dengan potensi militer rezim,” tambahnya.

Dikutip dari AFP, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan adanya kemungkinan besar serangan RS anak di Kiev berasal dari hantaman langsung rudal Federasi Rusia.

"Penyelidikan lebih dalam diperlukan namun rekaman video menunjukkan senjata tersebut berdampak langsung pada rumah sakit," kata kepala Misi Pengawasan Hak Asasi Manusia PBB di Ukraina, Danielle Bell, kepada wartawan di Jenewa, Selasa (9/7).

KOMPAS.com - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Pemprov Papua Barat Daya.

PKS itu berupaya mewujudkan penyediaan, pengendalian, dan pengawasan penyaluran jenis bahan bakar minyak tertentu (JBT) dan jenis bahan bakar khusus penugasan (JBKP) yang tepat sasaran dan tepat volume pada konsumen pengguna.

Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengatakan, sesuai tugas pokok dan fungsinya, BPH Migas melakukan pengawasan BBM bersubsidi di seluruh wilayah Indonesia.

Dia menegaskan, sinergi dengan pemerintah daerah (pemda) sangat penting karena mereka lebih mengetahui konsumen/pengguna di wilayahnya yang berhak mendapatkan JBT dan JBKP sesuai dengan ketentuan berlaku.

“Tentu hal tersebut tidak dapat dilakukan sendiri, memerlukan bantuan dari pemda dan aparat penegak hukum (APH),” katanya.

Hal tersebut dikatakan Erika dalam penandatanganan PKS dengan Penjabat (Pj) Gubernur NTB Hassanudin dan Pj Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa'ad di Jakarta, Senin (8/7/2024).

“Acara ini sangat istimewa karena perjanjian kerja sama ditandatangani dua pemda sekaligus,” ungkapnya dalam siaran pers.

Ruang lingkup PKS itu meliputi pengendalian terhadap penyaluran JBT dan JBKP untuk konsumen pengguna serta peningkatan koordinasi terkait pelaksanaan penyaluran JBT dan JBKP.

Lingkup lainnya adalah pembinaan dan pengawasan atas pembelian JBT dan JBKP berdasarkan surat rekomendasi yang diterbitkan kepala perangkat daerah/kepala pelabuhan perikanan/lurah/kepala desa kepada konsumen pengguna JBT dan JBKP.

PKS itu juga mengatur peningkatan ketertiban pelaksanaan penerbitan, pemantauan, dan evaluasi atas surat rekomendasi yang diterbitkan kepala perangkat daerah/kepala pelabuhan perikanan/lurah/kepala desa secara transparan dan akuntabel untuk pembelian JBT dan JBKP, serta pelaksanaan sosialisasi terkait dengan kebijakan Pemerintah terhadap JBT dan JBKP.

Erika berharap, PKS itu dapat memberikan dukungan dalam penerbitan surat rekomendasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“PKS ini diharapkan mendukung pengawasan atas penerbitan dan penyaluran JBT dan/atau JBKP yang diberikan kepada konsumen pengguna berdasarkan surat rekomendasi yang diterbitkan,” paparnya.

Dia juga berharap, PKS tersebut dapat memberikan dukungan dalam pengendalian atas penyaluran JBT dan/atau JBKP sesuai dengan alokasi volume masing-masing daerah.

Adapun PKS tersebut merupakan tindak lanjut PKS antara BPH Migas dan Direktorat Jenderal (Ditken) Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada 2022.

PKS itu mengatur tentang pembinaan dan pengawasan dalam pengendalian konsumen pengguna JBT dan JBKP di daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Perkuat pengawasan BBM bersubsidi

Pada kesempatan itu, Pj Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa’ad mengatakan, sinergitas dengan BPH Migas akan memperkuat pengawasan BBM bersubsidi.

Dia berharap, kerja itu dapat membuat manajemen pengaturan dan pengawasan penyaluran BBM bersubsidi lebih baik. Selain itu, masyarakat yang berhak juga akan mendapatkan manfaat subsidi dari pemerintah.

Sementara itu, Pj Gubernur NTB Hassanudin menyampaikan, PKS tersebut merupakan implementasi sila kelima Pancasila, yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Sebab, dengan demikian, subsidi dapat tersalurkan tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan. Untuk itu, diperlukan data yang akurat.

“Pemda juga memiliki kewajiban menyiapkan data agar tepat sasaran,” terangnya.

Dengan penandatanganan itu, kini ada lima PKS yang ditandatangani BPH Migas dengan pemprov, yakni Kepulauan Riau, Bengkulu, dan Bangka Belitung. Dalam waktu dekat, Pemprov Jambi akan menandatangani PKS dengan BPH Migas.

Sebagaimana diketahui, BPH Migas juga menggelar rapat koordinasi kerja sama BPH Migas dengan pemerintah provinsi yang digelar di berbagai wilayah di Indonesia.

Penandatanganan PKS itu dihadiri anggota Komite BPH Migas Abdul Halim, Basuki Trikora Putra, Eman Salman Arief, Harya Adityawarman, Iwan Prasetya Adhi, Saleh Abdurrahman, dan Wahyudi Anas.

Hadir pula Sekretaris BPH Migas Patuan Alfon S, Direktur BBM BPH Migas Sentot Harijady BTP, serta perwakilan pejabat dari Pemprov NTB dan Papua Barat Daya.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono ungkapkan tingkat penghasilan pensiun atau replacement ratio income di Indonesia masih rendah, yakni hanya 15% dari total penghasilan. Idealnya, tingkat penghasilan pensiun itu mencapai sekitar 40% dari total penghasilan.

Hal ini diiungkapkan oleh Ogi dalam konferensi pers Peluncuran Peta Jalan Dana Pensiun Indonesia 2024 - 2028 di Yogyakarta, pada Senin (8/7).

Sebagai informasi, replacement ratio income merupakan rasio pendapatan pekerja saat pensiun dibandingkan nilai gaji yang diterima saat masih aktif bekerja. "Angka 40% sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh International Labour Organization (ILO)," kata Ogi kepada wartawan di Yogyakarta, Selasa (9/7).

Ogi juga menyebut bahwa literasi dan inklusi masyarakat mengenai dana pensiun masih rendah. Hal ini menjadi pekerjaan rumah OJK di masa depan untuk meningkatkan angka inklusi dan literasi dana pensiun, khususnya kalangan pekerja informal.

Pekerja informal contohnya seperti pedagang asongan, pedagang kaki lima hingga pedagang di warung. Adapun yang masuk kategori pekerja informal menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah orang yang berusaha seorang diri, berusaha dibantu buruh tak tetap atau tak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga atau tak dibayar.

Melansir data BPS per Februari 2024, pekerja informal di Indonesia mencapai 84,13 juta orang atau 59,17% dari total penduduk pekerja.

Sayangnya, pekerja sektor informal adalah pekerja di sektor-sektor usaha yang tidak diatur melalui regulasi pemerintah, seperti undang–undang ketenagakerjaan, pajak, maupun aturan terkait perlindungan dan hak jaminan kerja. Hal ini berimbas kepada nasib dana pensiun pekerja informal.

Ketua Umum Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan Tondy Suradiredja mengatakan, sangat penting untuk menumbuhkan kesadaran untuk memiliki dana pensiun. Peta Jalan Industri Dana Pensiun 2024 - 2028 akan membuat daya beli masyarakat terjaga saat terjadi transisi dari usia produktif menjadi non-produktif.

Apalagi ditambah dengan adanya potensi pertumbuhan Indonesia masih sangat besar yang akan menjadi bonus demografi. Namun, menurut adanya potensi risiko kenaikan dependency ratio saat berakhirnya periode bonus demografi pada 15 sampai dengan 20 tahun mendatang. "Dana pensiun ini bisa memutus generasi sandwich dan menurut saya penting," kata Tondy.