Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap membantu Kejaksaan Agung untuk memberikan data pendukung berupa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) untuk menelusuri aset milik Menteri Perdagangan (Mendag) periode 2015-2016, Thomas Lembong.

"Jika memang dibutuhkan informasi ataupun data dari LHKPN untuk mendukung proses hukum tersebut, tentu KPK sangat terbuka untuk memberikan dukungan," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung C1 KPK, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Budi mengatakan, terkait LHKPN Tom Lembong yang tidak mencantumkan aset tanah, rumah, dan kendaraan, Tim LHKPN akan melakukan pengecekan kembali hal tersebut.

"Informasi ini tentu akan kami segera cek dan tindak lanjuti terkait dengan kepatuhan-kepatuhan tersebut," ujarnya.

Kejagung menetapkan dua orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait impor gula, yakni Tom Lembong dan CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI.

Mereka disangka melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Kejagung menilai, Tom Lembong bersalah karena membuka keran impor gula kristal putih ketika stok gula di dalam negeri mencukupi.

Kejagung menyebutkan, izin impor itu diberikan kepada pihak swasta, yakni PT AP, sedangkan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 527 Tahun 2004 mengatur bahwa hanya BUMN yang boleh mengimpor gula kristal putih. Kejagung menduga, perbuatan Tom Lembong itu menyebabkan kerugian negara senilai Rp 400 miliar.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "KPK Siap Bantu Kejaksaan Agung Telusuri Aset Tom Lembong dari LHKPN", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/31/18563391/kpk-siap-bantu-kejaksaan-agung-telusuri-aset-tom-lembong-dari-lhkpn.

Tangerang -

Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) yakin pasar roda dua di Tanah Air terus mengalami pertumbuhan. Itulah mengapa, mereka menaikkan target penjualan untuk tahun depan.

Ketua Umum AISI Johannes Loman mengatakan, pihaknya menargetkan minimal 6,4 juta unit sepeda motor terjual selama 2025. Angka tersebut naik sedikit dibandingkan target tahun ini yang berada di angka 6,2 juta unit.

"Potensi permintaan tahun depan 6,4 sampai 6,7 juta unit setahun. Kami harap pelaku industri sepeda motor bisa melakukan inovasi untuk menghadirkan kendaraan yang canggih, murah dan ramah lingkungan," ujar Loman saat pembukaan pameran IMOS 2024 di Tangerang, Rabu (30/10).

Selama Januari-September 2024, penjualan motor di Indonesia sudah mencapai 4,87 juta unit. Angka tersebut naik 3,19 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Itu tandanya, pabrikan tinggal menjual 1,33 juta unit lagi selama tiga bulan untuk mencapai 6,2 juta unit.

"Salah satu upaya kami untuk mencapai target tersebut adalah dengan menggelar pameran IMOS setiap tahun. Bahkan, tahun ini kami gelar di area lebih luas dengan peserta jauh lebih banyak," tuturnya.

"Harapannya pameran IMOS bisa menjadi stimulan untuk menjaga momentum penjualan sepeda motor setelah turun akibat pandemi," tambahnya.

Sebagai catatan, pameran IMOS 2024 digelar di ICE BSD, Tangerang, mulai hari ini, Rabu (30/10) hingga Minggu (3/11). Pameran tersebut dihadiri sejumlah merek roda dua di Indonesia, yakni Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki dan TVS, Royal Enfield dan Harley-Davidson.

Selain itu, ada merek-merek motor listrik yang turut terlibat, mulai dari ALVA, Electrum, Horwin, Polytron, Volta, ION Mobility, V Move dan masih banyak lagi.

"Kami optimis berbagai model baru akan menarik perhatian pengunjung sekaligus mendukung pertumbuhan industri otomotif di masa mendatang," kata Loman.

(rgr/dry)

TEMPO.CO, Jakarta -Juru Kampanye Energi Trend Asia, Arko Tarigan, menyesalkan insiden kebakaran di kawasan penghiliran nikel Indonesia Morowai Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah, masih terus terjadi. Teranyar, ledakan terjadi di PT Dexin Steel Indonesia (DSI), Jumat, 25 Oktober 2024. Lima hari kemudian, ledakan terjadi di PT Zhongtsing New Energy atau ZTEN pada Rabu pagi, 30 Oktober 2024.

Arko mengatakan peristiwa berulang ini menunjukkan tidak seriusnya pemerintah melakukan perbaikan baik di erah Joko Widodo maupun Prabowo Subianto. Ia juga menilai Prabowo yang membawa visi misi keberlanjutan pemerintahan Jokowi tidak punya kesiapan untuk menyelesaikan persoalan ini. “Hilirisasi hanya menjadi jargon sewaktu Pemilu,” ujar Arko kepada Tempo, Kamis, 31 Oktober 2024.

Arko mengatakan penghiliran nikel mesti disetop lebih dulu. Ia menyarankan pemerintah tidak mengeluarkan izin usaha maupun izin smelter kepada perusahaan. “Harus dibenahi, moratorium dulu,” kata Arko. Selama moratorium, Arko berujar, pemerintah wajib memenuhi aspek perlindungan hak asasi manusia, kesejahteraan buruh, hingga memperhatikan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan penghiliran nikel.

Sebelumnya, pascainsiden di PT DSI dan PT ZTEN, Serikat Pekerja Industri Morowali-Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (SPIM-KPBI) juga meminta perusahaan ditutup sementara. “Sampai ada hasil investigasi, dengan catatan upah buruh tetap dibayarkan,” kata Ketua Harian SPIM-KPBI Jordi Goral, Kamis, 31 Oktober 2024.

Jorni meminta sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) dibenahi. Ia juga mendesak pemerintah mengaudit sistem K3 di PT IMIP, menuntut revisi Undang-Undang Keselamatan Kerja, serta memberi hak secara normative kepada korban kecelakaan kerja serta keluarganya. “Selain itu, kami mendesak agar aktor pelaku pelanggar K3 diproses secara hukum,” ujar Jordi.

Kemarin, pascakejadian di dua perusahaan tersebut, Media Relations Head PT IMIP Dedy Kurniawan mengatakan investigasi masih dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti terjadinya kecelakaan. Tempo juga berupaya menanyakan hasil investigasi dan tanggapan PT IMIP ihwal tuntutan serikat pekerat kepada Dedy melalui aplikasi perpesanan pada Kamis, 31 Oktober 2024. Namun, Dedy belum memberi keterangan hingga laporan ini ditulis.

TEMPO.CO, Jakarta -Juru Kampanye Energi Trend Asia, Arko Tarigan, menyesalkan insiden kebakaran di kawasan penghiliran nikel Indonesia Morowai Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah, masih terus terjadi. Teranyar, ledakan terjadi di PT Dexin Steel Indonesia (DSI), Jumat, 25 Oktober 2024. Lima hari kemudian, ledakan terjadi di PT Zhongtsing New Energy atau ZTEN pada Rabu pagi, 30 Oktober 2024.

Arko mengatakan peristiwa berulang ini menunjukkan tidak seriusnya pemerintah melakukan perbaikan baik di erah Joko Widodo maupun Prabowo Subianto. Ia juga menilai Prabowo yang membawa visi misi keberlanjutan pemerintahan Jokowi tidak punya kesiapan untuk menyelesaikan persoalan ini. “Hilirisasi hanya menjadi jargon sewaktu Pemilu,” ujar Arko kepada Tempo, Kamis, 31 Oktober 2024.

Arko mengatakan penghiliran nikel mesti disetop lebih dulu. Ia menyarankan pemerintah tidak mengeluarkan izin usaha maupun izin smelter kepada perusahaan. “Harus dibenahi, moratorium dulu,” kata Arko. Selama moratorium, Arko berujar, pemerintah wajib memenuhi aspek perlindungan hak asasi manusia, kesejahteraan buruh, hingga memperhatikan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan penghiliran nikel.

Sebelumnya, pascainsiden di PT DSI dan PT ZTEN, Serikat Pekerja Industri Morowali-Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (SPIM-KPBI) juga meminta perusahaan ditutup sementara. “Sampai ada hasil investigasi, dengan catatan upah buruh tetap dibayarkan,” kata Ketua Harian SPIM-KPBI Jordi Goral, Kamis, 31 Oktober 2024.

Jorni meminta sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) dibenahi. Ia juga mendesak pemerintah mengaudit sistem K3 di PT IMIP, menuntut revisi Undang-Undang Keselamatan Kerja, serta memberi hak secara normative kepada korban kecelakaan kerja serta keluarganya. “Selain itu, kami mendesak agar aktor pelaku pelanggar K3 diproses secara hukum,” ujar Jordi.

Kemarin, pascakejadian di dua perusahaan tersebut, Media Relations Head PT IMIP Dedy Kurniawan mengatakan investigasi masih dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti terjadinya kecelakaan. Tempo juga berupaya menanyakan hasil investigasi dan tanggapan PT IMIP ihwal tuntutan serikat pekerat kepada Dedy melalui aplikasi perpesanan pada Kamis, 31 Oktober 2024. Namun, Dedy belum memberi keterangan hingga laporan ini ditulis.

Bisnis.com, DENPASAR - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) resmi menerapkan penyesuaian tarif di penyeberangan Ketapang - Gilimanuk mulai 1 November 2023.

Penerapan regulasi penyesuaian tarif angkutan penyeberangan ini berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan RI nomor KM 131 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 2023 tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antar Provinsi Dan Antar Negara.

Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Shelvy Arifin menjelaskan tetap berkomitmen menjaga kualitas pelayanan. Penyesuaian tarif di penyeberangan Ketapang - Gilimanuk bertujuan untuk mendukung keberlanjutan operasional dan meningkatkan kenyamanan penumpang.

"Penyesuaian ini diharapkan dapat mendukung keberlanjutan operasional serta meningkatkan kenyamanan dan keamanan penumpang di setiap lintasan. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan, dengan mengutamakan keselamatan, keamanan & kenyamanan pengguna jasa,” jelas Shelvy dikutip dari keterangan resminya, Kamis (31/10/2024)

Untuk memastikan bahwa pelayanan tetap memenuhi standar yang optimal, ASDP bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan dan para pemangku kepentingan untuk melakukan sosialisasi terkait penyesuaian ini. Tarif baru diharapkan dapat mendukung investasi berkelanjutan dalam infrastruktur dan peralatan penyeberangan, sejalan dengan visi ASDP dalam memberikan layanan yang lebih berkualitas.

Beberapa faktor yang mendorong penyesuaian tarif ini meliputi peningkatan biaya operasional seperti perawatan kapal dan harga suku cadang, serta tekanan ekonomi global seperti inflasi tahunan dan fluktuasi nilai tukar yang mempengaruhi biaya operasional. ASDP percaya bahwa langkah ini akan mendukung stabilitas bisnis dan meningkatkan daya saing layanan penyeberangan.

Manajemen ASDP terus berkomitmen menghadirkan layanan prima dan akan terus fokus meningkatkan pelayanan secara maksimal dan bernilai tambah. ASDP selaku penyedia jasa layanan penyeberangan terbesar di Tanah Air tentu perlu memastikan bahwa pendapatan yang diraih perusahaan cukup untuk menutup biaya operasional dan mendukung investasi berkelanjutan dalam infrastruktur dan peralatan.

"Dengan harapan operasional dan keberlanjutan bisnis Badan Usaha Angkutan Penyeberangan dan Pelabuhan dapat berjalan stabil, penyesuaian ini dapat menjadi motivasi dan energi bagi ASDP dalam meningkatkan kualitas pelayanan, dan daya saing dengan moda lain," ujar Shelvy lagi.

Dia mengungkapkan bahwa langkah penyesuaian tarif tersebut tidak hanya mendukung iklim bisnis penyeberangan di Tanah Air menyusul faktor pendorong penyesuaian tarif penyeberangan cukup signifikan mulai dari kenaikan biaya operasional seperti perawatan kapal, serta kenaikan harga suku cadang yang terjadi setiap tahunnya.

Selanjutnya, faktor lain yang juga memicu diantaranya rata-rata inflasi tahunan sebesar 3.53% dan nilai tukar dolar AS mengalami kenaikan sebesar 18% dari tahun 2015 hingga tahun 2024, sehingga berdampak signifikan pada biaya operasional.

Dalam sosialisasi penyesuaian tarif yang berlangsung sore ini, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menyambut baik rencana penyesuaian tarif penyeberangan yang akan berlaku mulai malam ini, demi mendukung iklim bisnis penyeberangan di Tanah Air.

"Namun demikian, jika tadi disampaikan bahwa nilai persentase kenaikan masih 70% dari HPP, diharapkan hal ini tidak mempengaruhi atau menurunkan kualitas pelayanan yang diberikan, dan utamanya dimensi keselamatan. Ini faktor utama yang harus tetap terjaga, dan operator justru harus meningkatkan kualitas pelayanan lebih baik lagi bagi pengguna jasa," ujar Shelvy

Secara keseluruhan, penyesuaian tarif akan berlaku di 27 lintasan komersil eksisting dan 1 penambahan rute dengan rata-rata kumulatif sebesar 5%. Sementara untuk lintasan perintis belum mengalami penyesuaian tarif.

Kemudian, untuk besaran tarif terpadu lintasan Ketapang-Gilimanuk penumpang mengalami penyesuaian menjadi sebagai berikut, untuk penumpang dewasa Rp11.100, bayi Rp1.600. Kemudian kendaraan golongan I Rp11.200, golongan II, Rp33.100, golongan III Rp46.400.

Untuk kendaraan penumpang golongan IV Rp225.000 dan kendaraan barang Rp192.200. Kendaraan penumpang golongan V Rp426.900, kendaraan barang Rp326.200. Kendaraan penumpang golongan VI Rp647.100, kendaraan barang Rp534.300. SedangkaN kendaraan golongan VII Rp664.100, golongan VIII Rp 897.600 dan golongan IX Rp1.243.000

Sebagai informasi penyesuaian terjadi di 22 lintasan yakni Merak - Bakauheni, Ketapang - Gilimanuk, Padangbai - Lembar, Tanjung Kalian - Tanjung Api-api, Bitung Ternate, Sape - Labuan Bajo, Pagimana - Gorontalo, Bitung - Tobelo, Batam - Kuala Tungkal, Batam - Sei Seleri, Karimun - Sei Seleri, Batulicin - Garongkong, Dabo - Kuala Tungkal, Kendal - Kumai, Ketapang - Lembar, Sape - Waingapu, Bajoe - Kolaka, Mamuju - Balikpapan, Sape - Waikelo, Batam - Mengkapan, Jangkar - Lembar, dan Jangkar - Kupang.

Selain 22 lintasan penyeberangan yang dikelola ASDP, penyesuaian tarif juga dilakukan di lintasan Balikpapan-Taipa, Siwa-Lasusua, Surabaya - Lembar, Karimun-Mengkapan, dan Dumai - Malaka, serta 1 penambahan lintasan Garongkong - Stagen.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memberikan kembali insentif pajak penghasilan (PPh) 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) kepada pekerja, khususnya di sektor padat karya.

Insentif tersebut sebenarnya sudah pernah diberikan oleh pemerintah pada saat pandemi Covid-19.

Namun, tidak diperpanjang seiring dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak yang Terdampak Pandemi Covid-19.

Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Noor Faisal Achmad mengatakan, pemberian fasilitas perpajakan dilakukan secara selektif dan terukur, serta disesuaikan dengan kondisi perekonomian.

Faisal menyebut, keputusan pemberian insentif pajak perlu melihat hasil evaluasi terhadap sektor yang mendapatkan insentif.

Secara reguler, pemerintah melakukan evaluasi dan monitoring terkait dengan pemberian fasilitas perpajakan, antara lain untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik, tidak menemui hambatan yang signifikan dan dapat memenuhi objective-nya.

"Hasil evaluasi tersebut kemudian digunakan untuk bahan perbaikan kebijakan ke depan," ujar Faisal kepada Kontan.co.id, Kamis (31/10).

Tidak hanya itu, masukan dari pelaku usaha, akademisi serta praktisi akan menjadi input yang berharga dalam evaluasi tersebut termasuk dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang akan ditetapkan selanjutnya.

KOMPAS.com – Balai Taman Nasional Kutai mengumumkan tarif tiket masuk dan beberapa layanan yang mulai berlaku pada 30 Oktober 2024.

Tarif baru Taman Nasional Kutai di Kalimantan Timur ini ditetapkan menurut peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 36 tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

PP tersebut diresmikan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia (RI) Joko Widodo pada 30 September 2024.

“Untuk TN Kutai, saat ini ada dua kelas tarif, yaitu tarif kelas 2 untuk objek wisata alam Prevab dan Bontang Mangrove Park, serta tarif kelas 3 untuk objek wisata alam Sangkima Jungle Park dan Sampemarta.” Kata Zahrotun Nisaa selaku Pengendali Ekosistem Hutan TN Kutai ketika ditanya Kompas.com via Whatsapp, Kamis (31/10/2024).

Sebelumnya, tarif masuk TN Kutai diatur dalam PP Nomor 12 tahun 2014 tentang jenis dan tarif PNBP.

Harga Tiket Taman Nasional kutai

Selengkapnya, simak tarif baru Taman Nasional Kutai untuk tiket masuk dan beberapa layanannya, seperti diumumkan lewat Instagram resmi @btn_kutai.

Bontang Mangrove Park (tarif kelas 2)

Wisatawan nusantara (wisnus):

• Mulai Rp 20.000 per orang per hari kerja, yang sebelumnya di Rp 5.000 per orang per hari kerja
• Mulai Rp 30.000 per orang per hari libur, yang sebelumnya di Rp 7.500 per orang per hari libur

Wisatawan mancanegara (wisman):

• Mulai Rp 200.000 per orang (berlaku hari kerja, libur, tanggal merah), yang sebelumnya memiliki dua harga untuk hari kerja di Rp 150.000 dan hari libur di Rp 225.000

Rombongan pelajar nusantara:

• Mulai Rp 10.000 per orang (minimal 5 orang) per hari kerja, yang sebelumnya di harga Rp 3.000 orang (minimal 10 orang) per hari kerja
• Mulai Rp 15.000 per orang (minimal 5 orang) per hari libur, yang sebelumnya di harga Rp 4.500 per orang (minimal 10 orang) per hari libur

Berkemah:

• Mulai Rp 5.000 per orang per hari

Kendaraan:

• Mulai Rp 5.000 untuk motor per hari
• Mulai Rp 10.000 untuk mobil per hari

Prevab (tarif kelas 2)

Wisatawan nusantara (wisnus):

• Mulai Rp 20.000 per orang per hari kerja, yang sebelumnya di Rp 5.000 per orang per hari kerja
• Mulai Rp 30.000 per orang per hari libur, yang sebelumnya di Rp 7.500 per orang per hari libur

Wisatawan mancanegara (wisman):

• Mulai Rp 200.000 per orang (berlaku hari kerja, libur, tanggal merah), yang sebelumnya memiliki dua harga untuk hari kerja di Rp 150.000 dan hari libur di Rp 225.000

Rombongan pelajar nusantara:

• Mulai Rp 10.000 per orang (minimal 5 orang) per hari kerja, yang sebelumnya di harga Rp 3.000 orang (minimal 10 orang) per hari kerja
• Mulai Rp 15.000 per orang (minimal 5 orang) per hari libur, yang sebelumnya di harga Rp 4.500 per orang (minimal 10 orang) per hari libur

Berkemah:

• Mulai Rp 5.000 per orang per hari

Kendaraan:

• Mulai Rp 5.000 untuk motor per hari
• Mulai Rp 10.000 untuk mobil per hari

Sangkima Jungle park (tarif kelas 3)

Wisatawan nusantara (wisnus):

• Mulai Rp 10.000 per orang per hari kerja, yang sebelumnya di Rp 5.000 per orang per hari kerja
• Mulai Rp 15.000 per orang per hari libur, yang sebelumnya di Rp 7.500 per orang per hari libur

Wisatawan mancanegara (wisman):

• Mulai Rp 150.000 per orang (berlaku hari kerja, libur, tanggal merah), yang sebelumnya memiliki dua harga untuk hari kerja di Rp 150.000 dan hari libur di Rp 225.000

Rombongan pelajar nusantara:

• Mulai Rp 5.000 per orang (minimal 5 orang) per hari kerja, yang sebelumnya di harga Rp 3.000 orang (minimal 10 orang) per hari kerja
• Mulai Rp 7.500 per orang (minimal 5 orang) per hari libur, yang sebelumnya di harga Rp 4.500 per orang (minimal 10 orang) per hari libur

Berkemah:

• Mulai Rp 5.000 per orang per hari

Kendaraan:

• Mulai Rp 5.000 untuk motor per hari
• Mulai Rp 10.000 untuk mobil per hari

Sampemarta (tarif kelas 3)

Wisatawan nusantara (wisnus):

• Mulai Rp 10.000 per orang per hari kerja, yang sebelumnya di Rp 5.000 per orang per hari kerja
• Mulai Rp 15.000 per orang per hari libur, yang sebelumnya di Rp 7.500 per orang per hari libur

Wisatawan mancanegara (wisman):

• Mulai Rp 150.000 per orang (berlaku hari kerja, libur, tanggal merah), yang sebelumnya memiliki dua harga untuk hari kerja di Rp 150.000 dan hari libur di Rp 225.000

Rombongan pelajar nusantara:

• Mulai Rp 5.000 per orang (minimal 5 orang) per hari kerja, yang sebelumnya di harga Rp 3.000 orang (minimal 10 orang) per hari kerja
• Mulai Rp 7.500 per orang (minimal 5 orang) per hari libur, yang sebelumnya di harga Rp 4.500 per orang (minimal 10 orang) per hari libur

Tarif kegiatan lainnya

Pengambilan Gambar Komersial

Videografi:

Wisatawan nusantara (wisnus):

• Mulai Rp 10 juta per paket per hari, yang sebelumnya di Rp 10 juta per paket per hari

Wisatawan mancanegara (wisman):

• Mulai Rp 20 juta per paket per hari, yang sebelumnya di Rp 10 juta per paket per hari

Fotografi:

Wisatawan nusantara (wisnus):

• Mulai Rp 2 juta per paket per hari, yang sebelumnya di Rp 1 juta per paket per hari

Wisatawan mancanegara (wisman):

• Mulai Rp 5 juta per paket per hari, yang sebelumnya di Rp 1 juta per paket per hari

Video dan Foto Prewedding:

Wisatawan nusantara (wisnus):

• Mulai Rp 1 juta per paket per hari

Wisatawan mancanegara (wisman):

• Mulai Rp 3 juta per paket per hari

Penerbangan Drone:

• Mulai Rp 2 juta per drone per hari

Catatan:

Rombongan pelajar atau mahasiswa nusantara minimal lima orang dengan surat pengantar dari sekolah atau perguruan tinggi disertai dengan daftar nama

Reporter: Amalia Nur Fitri | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Samudera Indonesia Tbk. (SMDR) telah merealisasikan penambahan sembilan armada kapal dari target total 12 armada di tahun ini.

Direktur Utama SMDR Bani Maulana Mulia mengatakan pada November mendatang Perusahaan akan menerima 2 kapal peti kemas dan 1 kapal peti kemas pada Desember 2024.

"Pada November 2024 kami akan menerima satu kapal peti kemas dan menjadi 10 kapal dari total 12 kapal yang dijadwalkan kami terima sepanjang 2024," jelas Bani dalam paparan publik yang berlangsung virtual, Kamis (31/10).

Bani menambahkan, 3 kapal yang diterima Perusahaan pada November dan Desember mendatang semua berjenis peti kemas. Lalu 2 kapal di antaranya memiliki volume sekitar 600 dan 700 TEUS sedangkan 1 kapal peti berukuran 1.900 TEUS.

SMDR juga menyampaikan serapan capex untuk penambahan armada ini menyerap mayoritas capex yang dianggarkan sejumlah US$280 juta tahun ini. Bani menyebutkan, kira-kira pengadaan armada kapal menyerap capex senilai US$120 juta.

Dalam pemaparan yang berlangsung hari ini, SMDR mengungkapkan bahwa kinerja menurun namun masih sesuai dengan target yang diharapkan oleh manajemen Perusahaan.

Pada kuartal III 2024, SMDR mencetak pendapatan jasa sebesar US$529, 49 juta, atau turun sebesar 7,12% dari US$570, 12 juta pada periode yang sama tahun 2023.

Senada, laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk merosot 35% menjadi US$41,34 juta dari US$63,62 juta di kuartal III 2023.

Bani menjelaskan hal ini dipengaruhi oleh freight rate yang menurun. Namun demikian, kinerja Perusahaan pada periode kuartal IIII 2024 masih lebih baik dibandingkan dengan dua kuartal sebelumnya di tahun 2024.

"Seperti yang dapat dilihat dibandingkan dengan kuartal III 2024, memasuki kuartal IV ini freight rate menurun lagi dan saat ini freight rate di Oktober di kuartal III 2024, beberapa rute mengalami lagging seperti itu dan hal ini terefleksi pada pendapatan yang diterima. Saya hanya dapat katakan, target profit yang kami terima lebih baik dari budget yang kami targetkan di awal tahun 2024," urainya.

Lebih jauh, Bani memproyeksi bahwa tren penurunan masih akan berlanjut di kuartal IV 2024. Namun demikian, SMDR menekankan bahwa kinerja yang tercetak pada kuartal III 2024 lebih baik.

"Kami baru masuk November 2024, masih ada 2 bulan ke depan untuk bisa menyimpulkan kinerja kuartal IV 2024 tapi prediksi dilihat dari Oktober, tren di kuartal III 2024 masih berlanjut," paparnya.

Lebih lanjut, jumlah aset SMDR per kuartal III 2024 sebesar US$1,28 miliar dari US$1,25 miliar di akhir 2023. Jumlah liabilitas sebesar US$559,86 juta dari US$571,44 juta di akhir 2023. Sementara itu, jumlah ekuitas adalah sebesar US$722,23 juta dari US$685,51 juta di akhir 2023.

Reporter: Leni Wandira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) mengutarakan kekhawatirannya terhadap kondisi industri rokok nasional yang tengah menghadapi tantangan berat akibat penurunan daya beli masyarakat serta regulasi ketat dari pemerintah, salah satunya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024.

PP ini menambah beban operasional bagi industri tembakau nasional dengan sejumlah regulasi yang dinilai memberatkan, khususnya terkait pengamanan zat adiktif dalam bagian 21 aturan tersebut.

Menurut Sekjen Gappri melalui Willem Petrus Riwu penurunan daya beli masyarakat telah berdampak langsung pada penjualan rokok nasional.

"Masyarakat kini lebih banyak beralih ke rokok ilegal yang harganya jauh lebih murah," ujar Willem kepada KONTAN, Kamis (30/10).

Situasi ini tidak hanya merugikan industri resmi tetapi juga berdampak buruk pada kesehatan masyarakat karena rokok ilegal tidak terjamin kualitas dan keamanannya.

Gappri juga melihat adanya pergeseran konsumsi dari rokok berharga tinggi ke rokok yang lebih terjangkau. Willem menyebut bahwa kondisi ini semakin diperparah oleh kebijakan pemerintah yang secara bertahap menaikkan harga jual eceran (HJE) dan pajak pertambahan nilai (PPN) pada produk rokok.

"Langkah ini malah menggerus omzet rokok legal dan membuka peluang lebih besar bagi rokok ilegal untuk menguasai pasar. Sayangnya, penegakan hukum terhadap rokok ilegal belum maksimal," tambahnya.

Lebih lanjut, Willem menyoroti adanya pengaruh kuat dari kebijakan internasional yang menurutnya turut mencampuri regulasi nasional.

"PP 28 terutama bagian 21 terkait pengamanan zat adiktif, terlihat sangat dipengaruhi oleh kepentingan kelompok anti-tembakau dan intervensi asing melalui FCTC-WHO. Dengan adanya pembatasan nikotin dan tar, budaya kretek dan kedaulatan aturan nasional semakin terancam," tegas Willem.

Gappri menilai bahwa kebijakan pemerintah yang semakin ketat ini seolah mendorong industri rokok untuk kalah bersaing dengan produk substitusi, seperti rokok elektrik dan produk farmasi alternatif.

Berdasarkan laporan keuangan dari keterbukaan informasi BEI, HMSP mencatatkan laba sebesar Rp 5,22 triliun per September 2024, turun 15,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp 6,20 triliun. Meskipun penjualan bersih meningkat sebesar 1,34% dari Rp 87,29 triliun menjadi Rp 88,46 triliun, kenaikan beban pokok penjualan hingga Rp 74,70 triliun turut menekan laba perusahaan.

Situasi serupa juga dialami Gudang Garam, yang mencatatkan penurunan laba bersih hingga 77,74% secara tahunan, dari Rp 4,46 triliun menjadi Rp 992,20 miliar pada triwulan ketiga 2024. Penurunan ini utamanya disebabkan oleh anjloknya pendapatan perusahaan sebesar 9,61%, dari Rp 81,75 triliun menjadi Rp 73,89 triliun.

Sementara itu, Wismilak Inti Makmur juga membukukan penurunan laba bersih secara tahunan menjadi Rp 270,54 miliar dari Rp 141,78 miliar pada periode yang sama tahun lalu. Penurunan laba WIIM ini turut didorong oleh turunnya pendapatan sebesar Rp 3,43 triliun dari posisi sebelumnya yang mencapai Rp 3,71 triliun.

JAKARTA - BRI terus memberikan dukungan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk dapat bersaing di pasar dan naik kelas. Melalui BRI Peduli selaku payung dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), BRI menggelar pelatihan dan pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM.

Kali ini, BRI Peduli memberikan bantuan pelatihan dan pendampingan sertifikasi halal bagi 77 pelaku UMKM dari 14 Provinsi di Indonesia. Tercatat, sebanyak 1502 produk/menu telah berhasil mendapatkan sertifikat halal dari program BRI Peduli ini.

Dalam pelaksanaanya, BRI berkolaborasi dengan BRI Research Institute dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI. Berbagai proses telah dijalankan, dimana pelaku usaha mendapatkan pendampingan dari BRI yang berkolaborasi dengan berbagai pihak. Setelah mengikuti kelas bimbingan teknis sertifikasi halal pada Juli 2024, para peserta mengikuti audit sertifikasi halal secara on site hingga akhirnya terbit
sertifikasi halal bagi seluruh peserta.

Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto mengungkapkan bahwa BRI akan terus mengambil peran membantu pelaku UMKM melalui kegiatan pelatihan dan pemberian sertifkasi halal yang diharapkan dapat menciptakan UMKM yang dapat bersaing di pasar.

?Tujuannya agar mutunya terjaga, pasarnya semakin terbuka, sehingga mereka bisa naik kelas dan bisa mengakses pasar lebih besar lagi. Pelaku UMKM juga mampu memberikan keyakinan pada konsumen bahwa produk-produk usahanya telah terjamin kehalalannya,? ujar Catur.

Sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) mewajibkan setiap pelaku usaha di Indonesia memiliki sertifikasi halal. Dalam UU ini ditegaskan, bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Kewajiban ini berlaku secara menyeluruh, termasuk para pelaku UMKM.

BRI sendiri telah menggulirkan program bantuan sertifikasi halal sejak tahun 2021 dan telah diikuti oleh ratusan pelaku UMKM di berbagai daerah di Indonesia.

?Sertifikasi halal kepada para UMKM binaan BRI merupakan bagian dari target Kementerian BUMN yakni memberikan 5.000 sertifikasi halal terhadap dua sektor, yakni makanan dan Kesehatan,? ujar Catur.

Salah satu pelaku yang mendapatkan manfaat dari bantuan ini adalah Petrus Kinho (58), UMKM Tarusan Rumah Rendang dan Minyak Buah Merah dari kota Timika, Provinsi Papua Tengah. Tarusan Rumah Rendang adalah Rumah Makan Khas Minang yang khusus menjual aneka masakan Rendang. Usaha yang dirintisnya sejak Juni 2022 jadi lebih berkembang setelah mendapat sertifikat halal.

Selain itu, Petrus juga mengembangkan usaha Minyak Buah Merah yang dirintisnya sejak tahun 2019. Khasiat minyak ini bisa membantu menyembuhkan berbagai jenis penyakit.

?Dengan adanya sertifikat halal ini, pelanggan saya merasa nyaman. Kami merasa tenang dan percaya diri untuk promosi-penjualan. Selain itu, kepercayaan pasar makin besar, jangkauan pasar makin meluas. Terima kasih banyak kepada BRI yg sudah membantu perjalanan usaha kami,? ujarnya.

Manfaat lain juga dirasakan oleh Vanessa (29), pelaku UMKM Indonesian Artisan Tea bernama Senda Tea asal Tangerang Banten. Nama Senda Tea diambil dari kata 'senda tawa' dan 'senda gurau' yang berarti tertawa dan bersenang-senang. Produk Teh ini dirintis pada 2020 memiliki keunggulan mayoritas bahan yang digunakan adalah bahan lokal Indonesia yang dikemas (carefully handcrafted) lebih modern.

?Berkat sertifikat halal produk Senda Tea masuk ke client level national brand dan dapat masuk ke restauran dan cafe bersertifikasi halal. Tentu kami sangat berterima kasih kepada BRI. Selain itu, kami juga mendapatkan pemberdayaan dari BRI seperti mengikuti UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2023,? tutur Vanessa.

Warta Ekonomi, Jakarta -

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) menutup kuartal III tahun 2024 dengan membukukan pendapatan konsolidasi sebesar Rp112,2 triliun atau tumbuh 0,9% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini didorong oleh kontribusi bisnis Data, Internet & IT Services yang naik sebesar 7,2% YoY menjadi Rp67,9 triliun.

EBITDA (Laba sebelum Bunga, Pajak, Depresiasi, dan Amortisasi) perseroan mencapai Rp56,6 triliun dengan margin EBITDA sebesar 50,5%. Perseroan juga mencatat laba bersih sebesar Rp17,7 triliun dengan margin laba bersih 15,8%. Sedangkan untuk laba bersih operasional tercatat sebesar Rp18,6 triliun dengan margin laba bersih operasional 16,6%.

Direktur Utama Telkom Ririek Adriansyah mengatakan, “Seluruh capaian ini menunjukkan keseriusan kami dalam menjalankan transformasi digital melalui strategi utama 5 Bold Moves di tengah tantangan industri dan kondisi pasar yang semakin tidak menentu. Pertumbuhan lalu lintas data yang pesat dan kontribusi signifikan dari bisnis digital adalah bukti bahwa kebutuhan masyarakat terhadap layanan digital semakin tinggi, dan Telkom senantiasa hadir untuk memenuhi kebutuhan tersebut.”

“Telkom akan terus menunjukkan konsistensinya dalam menghadirkan inovasi dan layanan digital terbaik bagi pelanggan. Kami optimis langkah-langkah yang kami lakukan akan memberikan dampak positif, tidak hanya bagi perusahaan, tetapi bagi masyarakat, lingkungan, dan seluruh pemangku kepentingan,” tutup Ririek.

Pada segmen Consumer (Mobile dan Fixed Broadband), Telkomsel sebagai anak usaha Telkom mencatat pertumbuhan pendapatan positif dengan tingkat profitabilitas yang baik sebesar Rp85,2 triliun atau tumbuh 16,4% YoY, didukung oleh pertumbuhan pendapatan Digital Business sebesar Rp58,8 triliun atau tumbuh 2,5% YoY. Telkomsel juga terus mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar dengan total pelanggan seluler sebanyak 158,4 juta dan 10,7 juta pelanggan IndiHome atau tumbuh 9,5% YoY.

Sebagai wujud komitmen Telkomsel dalam meningkatkan jangkauan dan kualitas layanan, saat ini Telkomsel memiliki 269.066 Base Transceiver Station (BTS), yang terdiri dari 219.330 BTS 4G dan 947 BTS 5G. Selain itu, lalu lintas data (data payload) juga mengalami pertumbuhan yang baik dengan peningkatan double digit sebesar 12,4% YoY menjadi 14.902.623 TB. Angka ini mencerminkan peningkatan konsumsi dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan data yang semakin tinggi, seiring dengan komitmen perusahaan dalam menyediakan layanan yang berkualitas.

Satu tahun pasca implementasi Fixed-Mobile Convergence (FMC), Telkomsel senantiasa menjaga profitabilitas, mempercepat penetrasi pasar, serta menawarkan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tetap berfokus dalam memperkuat layanan fixed broadband di tengah melemahnya daya beli konsumen.

Hal ini tidak hanya dibuktikan dengan pertumbuhan pendapatan yang positif, pelanggan IndiHome B2C (residensial) juga mengalami peningkatan menjadi total 9,4 juta pelanggan. Layanan IndiHome akan memperkuat posisi Telkomsel di industri telekomunikasi dan digital. Telkomsel terus mempertahankan dominasi pasar dengan pendekatan yang berfokus pada pelanggan.

Melalui strategi Customer Value Management (CVM), Telkomsel mengelola produk dan harga (pricing) dengan lebih baik sesuai segmen pelanggan dan kategori produk. Telkomsel menghadirkan Telkomsel Lite dan by.U agar tetap relevan dan kompetitif, serta menjaga daya saing di segmen pasar youth dan mass.

Kedua produk ini juga membuka peluang untuk melakukan cross-selling, sehingga pelanggan tidak hanya menggunakan layanan seluler (mobile), tetapi juga layanan fixed broadband. Total pelanggan seluler dan fixed broadband yang kini terintegrasi menggunakan layanan FMC meningkat menjadi 53% dari sebelumnya 47% pada 1H24.

Selanjutnya untuk segmen Enterprise, perseroan mencatatkan pendapatan sebesar Rp15,2 triliun atau tumbuh 3,8% YoY, didorong oleh Digital Connectivity melalui layanan High-Speed Internet dan Digital Services yang didukung oleh e-Payment. Enterprise Connectivity dan Digital IT Services menjadi kontributor terbesar di segmen Enterprise. Telkom terus memperkuat kapabilitas dalam bisnis Cloud, Digital IT Services, dan Cybersecurity, termasuk membangun kemitraan strategis dengan para pemain teknologi global.

Kemudian pada segmen Wholesale and International, perseroan membukukan pendapatan sebesar Rp13,4 triliun atau tumbuh 8,8% YoY, didorong oleh bisnis infrastruktur digital dan pertumbuhan bisnis layanan suara wholesale international.

Melalui inovasi yang berkelanjutan, Telkom terus berupaya untuk memperkuat infrastruktur dan menghadirkan berbagai solusi digital yang inovatif. Langkah-langkah ini bukan hanya meningkatkan profitabilitas perusahaan, tetapi juga memperkuat posisi Telkom sebagai pemimpin dalam mendukung konektivitas digital di Indonesia.

Pada bisnis menara telekomunikasi, Mitratel mencatatkan pendapatan sebesar Rp6,8 triliun atau tumbuh 8,7% YoY yang didorong oleh pendapatan sewa menara sebagai kontributor utamanya. EBITDA dan Laba Bersih masing-masing tumbuh sebesar 12,1% dan 7,1% YoY. Sepanjang 9 bulan 2024, Mitratel menambah 1.245 menara, sehingga total kepemilikan menara mencapai 39.259 dengan tenancy ratio mengalami peningkatan menjadi 1,51x dibandingkan tahun sebelumnya 1,50x.

Selain itu, Mitratel memiliki diversifikasi lokasi menara dengan sekitar 59% berada di luar pulau Jawa dan 41% di pulau Jawa, sejalan dengan rencana ekspansi jaringan operator seluler yang didorong oleh peningkatan permintaan data seluler di seluruh Indonesia.

Selaras dengan langkah transformasi perusahaan yang terus dilakukan melalui strategi utama 5 Bold Moves, Telkom semakin memperkuat posisinya sebagai pemimpin dalam pengembangan infrastruktur digital di Indonesia, dengan mencatatkan pertumbuhan positif di bisnis Data Center dan Cloud. Pendapatan Data Center dan Cloud Telkom mencapai Rp1,5 triliun atau tumbuh 9,8% YoY.

Telkom juga semakin menegaskan posisinya sebagai pemimpin industri digital dengan memperluas dan meningkatkan layanan data center. Telkom memiliki total kapasitas 42 MW di 33 data center, yang terdiri dari 28 lokasi di Indonesia dan 5 lokasi di 3 negara lainnya (Singapura, Hong Kong, dan Timor Leste), dengan rata-rata utilization rate sebesar 70% dari berbagai segmen pelanggan, seperti pemerintah, perbankan, perusahaan, dan hyperscaler internasional. Telkom melalui anak usahanya, PT Telkom Pada Ekosistem (NeutraDC), sedang berfokus pada ekspansi kapasitas di Hyperscale Data Center Cikarang sebesar 18 MW.

Perseroan mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur telekomunikasinya dengan mendirikan entitas baru pada 8 Desember 2023, PT Telkom Infrastruktur Indonesia (TIF), untuk mengelola aset jaringan. TIF bertujuan untuk memaksimalkan produktivitas aset fiber TelkomGroup dengan membuka akses kepada mitra eksternal yang diharapkan dapat meningkatkan potensi pendapatan.

Pada 1 Agustus 2024, TIF memulai kegiatan operasionalnya setelah berhasil melakukan transisi dengan baik terhadap operasional jaringan end-to-end milik Telkom. TIF akan semakin memperkuat kapasitas Telkom dalam memberikan pengalaman pelanggan terbaik melalui seluruh infrastruktur jaringan fiber optic nasional.

Ke depannya, TIF akan mengembangkan produk FTTx dan melakukan persiapan terhadap komersialisasi pada akhir 2024, serta berfokus pada pelanggan di segmen wholesale. Melalui upaya ini, TIF akan mendukung Telkom dalam meningkatkan konektivitas di seluruh negeri dan mempercepat adopsi solusi digital di seluruh Indonesia.

Hingga Kuartal III 2024, total belanja modal perseroan sebesar Rp17,5 triliun atau 15,6% dari total pendapatan yang digunakan untuk memperkuat infrastruktur jaringan dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Selaras dengan strategi FMC, Telkom memprioritaskan optimalisasi nilai sinergi (synergy value) dari belanja modalnya di seluruh jaringan akses, backbone, dan sistem teknologi informasi untuk efisiensi yang lebih baik. Mayoritas anggaran belanja modal perseroan dialokasikan untuk mendukung bisnis digital connectivity, dan lainnya untuk mendukung bisnis digital platform dan digital services.

Tidak hanya berfokus pada profitabilitas perusahaan, Telkom juga menyadari pentingnya penerapan praktik keberlanjutan atau ESG (Environmental, Social, and Governance) di seluruh lini bisnis dan entitas perusahaan. Fokus utama perseroan adalah mengurangi dampak lingkungan, mempromosikan inklusivitas digital, dan menjaga standar tata kelola perusahaan yang tinggi. Dengan komitmen ini, Telkom berupaya menjadi perusahaan yang tidak hanya memberikan nilai ekonomi, tetapi juga berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten peritel tetap mampu menaikkan pendapatan dan laba di sepanjang kuartal III/2024 walaupun ada tekanan deflasi yang mencerminkan pelemahan daya beli masyarakat. Hal itu terlihat lewat realisasi kinerja keuangan emiten peritel yang sudah merilils laporan keuangan seperti PT Erajaya Swasembada Tbk. (ERAA), PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (AMRT), dan PT Mitra Adiperkasa Tbk. (MAPI).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indeks Harga Konsumen (IHK) pada September 2024 mengalami deflasi 0,12% secara bulanan (month-to-month/MtM). Kondisi ini berlangsung selama periode Mei–September 2024.