JAKARTA - Bank Woori Saudara bekerjasama dengan Human Initiative melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dengan memberikan dukungan peralatan penanggulangan bencana. Bantuan ini diharapkan dapat membantu serta mendukung keterlibatan masyarakat dalam mitigasi bencana.

"Program bantuan tanggap darurat di tahun 2024 merupakan tahun ke-4 yang diberikan BWS secara rutin dan konsisten. Donasi program bantuan bencana yang diberikan BWS berupa tenda velbed, raincoat ransel, mesin steam, dan tenda dapur air senilai Rp30 juta," ujar Wuryanto selaku Direktur Bank Woori Saudara, dikutip Rabu (30/10/2024).

Dia mengatakan dukungan yang diberikan oleh BWS tersebut nantinya akan digunakan untuk kegiatan-kegiatan, yang berhubungan dengan keadaan darurat di Indonesia disebabkan oleh bencana alam maupun proses penyelamatan untuk proses tanggap darurat.

Program CSR ini diharapkan dapat memberikan bantuan kepada masyarakat, yang terkena bencana serta kemudahan dan kelancaran kepada para petugas.

"Bank Woori Saudara senantiasa berupaya untuk terus berkontribusi dan membantu dalam memberikan dukungan untuk program-program yang berhubungan dengan kesehatan, keselamatan dan proses tanggap darurat untuk dapat membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan," kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus meminta negara agar bertobat karena dinilai tidak memberikan aturan-aturan di bidang agraria yang tidak berpihak kepada rakyat.

Deddy mengatakan persoalan Hak Guna Usaha (HGU) masih tak kunjung usai, meski sudah berupaya dibenahi dalam beberapa generasi terakhir. Bahkan, negara dinilai lebih berpihak kepada swasta dibandingkan dengan kepada rakyat.

“Negara ini harus bertobat menurut saya untuk urusan agraria ini, Pak. Harus bertobat kita ini, tobat berjamaah. Karena apa? Rasa-rasanya di seluruh penjuru negeri ini keadilan agraria itu mustahil didapatkan, Pak,” ujarnya dalam raker Menteri ATR/BPN dengan Komisi II DPR RI di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (30/10/2024).

Deddy juga mempertanyakan soal adanya sebuah kelompok usaha atau individu yang dapat menguasai hingga jutaan hektar lahan, sedangkan rakyat harus sangat berjuang untuk memiliki tanah.

“Tapi tanah rakyat yang 20x15 mungkin mereka harus berdarah-darah. Kan problem kita di sana, Pak,” tegasnya.

Oleh sebab itu, Politikus PDI Perjuangan ini berharap Nusron Wahid selaku Menteri ATR/BPN bisa mempersatukan semua insan agraria, kemudian lanjut membangun integritas di internal kementerian.

“Kasian rakyat, Pak. Selalu pasti dikalahkan, pak. Tidak pernah ceritanya rakyat dimenangkan, pak. Kadang-kadang malah rakyat disuruh berkorban. Gila apa ini negara,” ujarnya.

Adapun menurut Deddy, tanah tidak akan pernah bertambah, tetapi orang pastinya bertambah. Jika tak ada keadilan distributif dalam agraria, Deddy memandang Indonesia rentan konflik.

Lebih jauh, dia melihat dalam hal ini yang harus dikedepankan adalah soal keadilan dan kepastian. Kemudian, dia juga berharap jika ada masalah yang terjadi, insan agraria bisa berpihak pada keadilan rakyat.

“Kalau tidak dimulai dari sekarang, Pak, percayalah, tanah akan selalu menjadi konflik antara negara dengan rakyat, dan pada saat itu selalu rakyat yang akan jadi korban,” katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com -Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menargetkan harga tiket pesawat bisa turun sebelum perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) tahun ini.

Hal itu menyusul adanya hasil koordinasi dari Satgas penurunan harga tiket pesawat yang masih menggodok kebijakan tersebut.

“Kami masih menunggu dari Kemenko Perekonomian untuk hasil dari Satgas itu harapannya sebelum Nataru ini kita sudah bisa dapat hasil dari satgas itu,” ujarnya usai melakukan pertemuan dengan Kemenko Infrasturktur di Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Adapun satgas penurunan harga tiket pesawat dibentuk pada Juli 2024 yang lalu. Satgas itu dibentuk sebagai upaya untuk menciptakan harga tiket pesawat yang lebih efisien di Indonesia.

Satgas tersebut terdiri dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), serta Kementerian/ Lembaga (K/L) terkait lainnya.

Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan harga tiket pesawat di Indonesia tercatat paling mahal kedua di dunia. Di tingkat global, tingginya harga tiket maskapai udara di Indonesia hanya kalah dari Brasil.

Sementara di ASEAN, Indonesia adalah negara yang rata-rata harga tiket pesawatnya paling mahal.

"Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN dan negara berpenduduk tinggi, harga tiket penerbangan Indonesia jadi yang termahal kedua setelah Brasil," kata Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya @luhut.pandjaitan.

Bisnis.com, BANDUNG---Delegasi Provinsi Heilongjiang, China menyatakan minatnya untuk bekerja sama dalam banyak bidang di Jawa Barat.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Noneng Komara Nengsih mengatakan salah satu sektor yang diminati adalah kerja sama pemanfaatan teknologi untuk peningkatan produksi pangan di Jabar serta memasarkannya di kancah global.

"China memang ahlinya dalam memanfaatkan teknologi di pertanian, misal meminimalkan dampak negatif akibat cuaca buruk. Kita perlu belajar dari mereka, terutama untuk produksi padi," ujar Noneng Komara Nengsih dalam business matching pengusaha Provinsi Heilongjiang dan pelaku usaha di Jabar, Selasa (29/10/2024) malam.

Provinsi Jabar sangat membuka kesempatan investasi apalagi sebelumnya sudah ada kerja sama dengan China, baik dalam bidang perdagangan dan pariwisata.

"Mudah-mudahan kita bisa banyak belajar terutama dalam menembus pasar global bagi pelaku UMKM di Jawa Barat," tambahnya.

Diharapkan setidaknya pelaku UMKM di Jabar bisa memasarkan produk UMKM ke wilayah Heilongjiang.

Menurut Noneng, masyarakat di Heilongjiang sangat berminat pada produk fashion, terutama tas rotan sintetis, kopi, herbal, dan makanan ringan.

West Java - Heilongjiang Business Matching berlangsung di Hotel Pullman, Kota Bandung, menghadirkan 32 pelaku usaha dari Heilongjiang dan 45 pelaku usaha Jawa Barat.

Delegasi bisnis dari Heilongjiang mencakup berbagai sektor, mulai dari perbankan, infrastruktur, teknologi informasi (IT) hingga pariwisata, dan manufaktur.

Provinsi Heilongjiang dikenal sebagai produsen pangan utama dari China untuk komoditas seperti beras, jagung, dan kedelai.

Wakil Gubernur Yu Jian mengisyaratkan akan membuka peluang transfer teknologi pertanian dari Heilongjiang ke Jabar.

Dengan teknologi maju di bidang pembenihan, pengolahan hingga pemasaran hasil pertanian, Heilongjiang menawarkan pelatihan dan program magang untuk meningkatkan kapasitas petani di Jabar.

Kolaborasi ini diharapkan dapat mengurangi kehilangan hasil panen, meningkatkan kualitas produk, serta mengoptimalkan strategi pemasaran produk pertanian Jabar.

Jakarta -

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mendapat tambahan anggaran sebesar Rp 19,62 triliun untuk pagu Tahun Anggaran (TA) 2024. Dengan demikian, anggarannya untuk tahun ini menjadi Rp 166,99 triliun.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, pagu awal yang telah ditetapkan untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di tahun ini sebesar Rp 147,37 triliun.

"Pagu awal Kementerian PUPR sebesar Rp 147,37 triliun, kemudian mendapat tambahan pagu Rp 19,62 triliun sehingga total pagu yang kami terima Rp 166,99 triliun 2024," kata Dody, dalam Rapat Kerja (Raker) Bersama Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Dody menjabarkan, tambahan anggaran tersebut bersumber dari penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Rp 1,38 triliun, percepatan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) Rp 7,04 triliun, pinjaman dalam negeri Rp 800 miliar, serta tambahan RM dari BA 999 sebesar Rp 10,40 triliun.

"(SBSN) ini sebagian antara lain telah kami pergunakan untuk penguatan tebing Sungai Tabalong, pengamanan Pantai Manggar, serta pembangunan jalan dan jembatan," ujarnya.

Untuk percepatan PHLN sendiri, Dody mengatakan, ada beberapa sumber antara lain dari EDFC Korea, Asian Development Bank (ADB) Emergency Assistance for Rehabilitation and Reconstruction (EARR), World Bank CSRRRP, ITDP, hingga National Urban Development Project (NUDP).

"ITDP untuk beberapa proyek-proyek tourism yang masuk ke destinasi pariwisata prioritas dan juga untuk NUDP untuk water supply project," kata dia.

Berikutnya untuk pinjaman dalam negeri Rp 800 miliar sendiri, dipergunakan untuk pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang. Sedangkan tambahan BA BUN Rp 10,4 triliun digunakan untuk proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) Rp 6,4 triliun serta daerah otonomi baru di Papua sebesar Rp 780 miliar.

"Kemudian penuntasan program prioritas lainnya seperti penuntasan rehabilitasi dan renovasi venue PON Aceh, renovasi RSUD Kabupaten Sumedang, dan revitalisasi Wisma Atlet Kemayoran Rp 660 miliar," ujar Dody.

Selain itu, dana BA BUN itu juga dipergunakan sebagiannya untuk instruksi presiden (Inpres) Air Minum dan Sanitas Rp 700 miliar, untuk Inpres Jalan Daerah Rp 900 miliar, serta pembayaran lahan oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Rp 960 miliar.

Sementara itu, realisasi anggaran sampai dengan 25 Oktober 2024 sekitar 60,8% atau Rp 101,58 triliun, dengan progress fisik mencapai 66,1%, progress keuangan 10,9%. Dody mengatakan, angka ini lebih tinggi dair realisasi 2023 yang mencapai 49,9%.

"Agak sedikit lamban di awal karena memang banyak proses administrasi dan kita di sana-sini mendapat kendala penyediaan lahan. Tapi secara bertahap kami dapat selesaikan sehingga insyaallah kami bisa mencapai minimum 90% di Desember 2024," kata dia.

(shc/kil)

Bisnis.com, JAKARTA — Unit usaha syariah (UUS) PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) atau CIMB Niaga Syariah mencatatkan laba bersih Rp1,63 triliun pada kuartal III/2024, naik 18,91% yoy dari periode yang sama tahun lalu Rp1,37 triliun.

Berdasarkan laporan keuangan perusahaan, pertumbuhan laba CIMB Niaga Syariah tersebut didorong oleh pendapatan berbasis komisi atau fee based income sebesar Rp341,01 miliar, tumbuh 10,49% yoy dari sebelumnya Rp308,63 miliar.

Selain itu, pendapatan lainnya juga naik signifikan menjadi Rp148,46 miliar pada September 2024, atau tumbuh 84,91% yoy dari sebelumnya Rp80,29 miliar pada September 2023.

Di samping itu, kinerja laba juga terdorong dari penyusutan kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) sebesar 30,27% yoy menjadi Rp390,87 miliar pada September 2024 dari sebelumnya Rp560,52 miliar pada September 2023.

Selanjutnya, total pembiayaan CIMB Niaga Syariah mencapai Rp60,73 triliun pada kuartal III/2024, tumbuh 14,8% yoy dibanding sebelumnya Rp52,89 triliun pada kuartal III/2023.

Alhasil, kondisi ini mendorong pertumbuhan aset unit syariah BNGA menjadi Rp65,99 triliun pada September 2024, naik 7,37% yoy dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dengan aset Rp61,46 triliun.

Kemampuan penyaluran pembiayaan CIMB Niaga Syariah itu ditopang oleh kemampuan pendanaan, di mana capaian dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp53,23 triliun pada kuartal III/2024, naik 24,6% yoy dari periode yang sama tahun sebelumnya Rp42,72 triliun.

Sebagaimana diketahui, raupan aset CIMB Niaga Syariah yang mencapai Rp65,99 triliun pada sisa akhir tahun ini telah memenuhi ketentuan spin off, mengacu aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah (POJK UUS), bank yang memiliki UUS dengan share asset lebih dari 50% dan/atau total aset UUS mencapai lebih dari Rp50 triliun wajib untuk melakukan spin off.

Sebelumnya, Direktur Syariah CIMB Niaga Pandji P. Djajanegara mengatakan spin off ini ditargetkan akan rampung pada awal 2026.

Pandji mengatakan saat ini pihaknya sedang dalam proses mengurus perizinan yang berkaitan dengan peralihan status UUS menjadi bank umum syariah (BUS) sekaligus menganalisa model bisnis ketika transisi dari UUS menjadi BUS.

Dirinya menjelaskan alasan CIMB Niaga Syariah mendirikan perusahaan baru daripada melakukan akuisisi lantaran kecukupan aset yang sudah mumpuni dan proses mendirikan perusahaan baru yang justru lebih sederhana dibandingkan dengan harus melalui akuisisi.

"Kenapa kita enggak akusisi bank baru? Karena begitu kita nanti spin off, rencananya kita sudah akan melebihi modal minimum daripada yang ditetapkan oleh OJK. Kalau modalnya mungkin masih minimum, ya kita cari bank lain. Tapi modalnya cukup lah," tegasnya.

Sejauh ini, OJK juga telah melaporkan terkait progres spin off UUS perbankan, di mana terdapat dua bank yang wajib menjalankan spin off UUS mereka dengan batas waktu permohonan izin pada 2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan saat ini terdapat dua UUS yang telah terkena kewajiban spin off sesuai Peraturan OJK (POJK) Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah.

Tercatat, selain, CIMB Niaga Syariah, berdasarkan laporan keuangan terakhir, aset UUS BTN atau BTN Syariah juga telah menembus Rp56 triliun pada semester I/2024.

Dian mengatakan kedua bank pun telah mempersiapkan aksi korporasi spin off UUS-nya. Kedua bank itu juga telah melakukan komunikasi serta koordinasi dengan OJK untuk pelaksanaan spin off.

"Kedua UUS tersebut tentunya dalam proses melakukan berbagai persiapan mulai dari penyesuaian model bisnis, infrastruktur, dan berbagai kebutuhan operasional lainnya," ujar Dian dalam jawaban tertulis pada Jumat (11/10/2024).

Dengan munculnya bank syariah berskala besar hasil spin off, maka diharapkan setidaknya dua bank syariah baru sekaliber PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) atau BSI di pasar.

IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar PT Pupuk Indonesia (Persero) mengakselerasi program swasembada pangan nasional. Tugas serupa juga wajib dilaksanakan Holding Perkebunan Nusantara atau PTPN III (Persero), ID FOOD, dan Perum Bulog.

Direktur Pemasaran Pupuk Indonesia, Tri Wahyudi Saleh mengaku bila Prabowo Subianto menginginkan swasembada pangan segera diimplementasikan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor pangan.

“Sesuai arahan Pak Presiden, Pak Prabowo, kita diminta untuk mempercepat swasembada pangan, secepat-cepatnya, sesingkat-singkatnya,” ujar Tri saat ditemui di kawasan Agro Eduwisata Organik Mulyaharja, Bogor, Rabu (30/10/2024).

“Ini menjadi bagian dari kami berkontribusi di situ, di mana BUMN pangan mendapat tugas khusus untuk men-support itu dan ini adalah bagian dari BUMN,” katanya.

Terkait dengan tugas tersebut, Pupuk Indonesia harus masif menyalurkan pupuk, khususnya yang disubsidi oleh negara. Saat ini, realisasi penyaluran subsidi pupuk menyentuh 5,8 juta ton.

Tri memastikan, hingga akhir 2024, distribusi pupuk subsidi mencapai 9,55 juta ton.

“Insyaallah, kalau kita melihat dari BMKG, datanya hujan itu mulai naik di November ini, sehingga kami yakin sampai akhir Desember kita bisa men-support itu semua,” tutur dia.

Untuk diketahui, alokasi subsidi pupuk menjadi 9,55 juta ton di 2024 berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 249 Tahun 2024 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2024.

Alokasi subsidinya ditujukan pada tiga jenis pupuk, yaitu urea, NPK, dan organik. Rinciannya, pupuk urea ditetapkan sebanyak 4,6 juta ton, pupuk NPK 4,4 juta ton termasuk pupuk NPK formula khusus, dan pupuk organik 500 ribu ton.

Kepmentan 249/2024 juga memutuskan bahwa pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani yang melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan (padi, jagung, dan kedelai), hortikultura (cabai, bawang merah, dan bawang putih).

Kemudian, perkebunan (tebu rakyat, kakao, dan kopi) dengan luas lahan yang diusahakan maksimal 2 hektare, termasuk di dalamnya petani yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Fiki Ariyanti)

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mendapat 51 rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait temuan masalah di pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo menyebut 51 rekomendasi BPK terkait IKN itu sebagaimana tercantum dalam hasil pemeriksaan BP RI Semester II/2023.

“Kemudian ada satu laporan hasil pemeriksaan atas pekerjaan di IKN ada total 51 rekomendasi,” jelasnya di hadapan Komisi V DPR RI, Rabu (30/10/2024).

Lebih lanjut, Dody menjelaskan rekomendasi penanganan masalah di pembangunan IKN itu pada umumnya hanya merupakan masalah administrasi serta peneguran terhadap proses prosedur yang tidak sesuai.

Namun demikian, Dody memastikan bahwa rekomendasi tersebut saat ini tengah ditindaklanjuti oleh Kementerian PU.

Di samping itu, dirinya juga menegaskan 51 rekomendasi tersebut tak berdampak pada adanya inefisiensi pada proyek pembangunan IKN.

“Tapi Alhamdulillah di sini tak ada ditemukan inefisiensi untuk proyek IKN. Atas 2 laporan hasil tersebut kementerian kami telah menindaklanjutinya walau memang belum 100%,” tegasnya.

Sebelumnya, BPK juga sempat meluncurkan hasil pemeriksaannya terhadap pemerintah soal pembangunan IKN dalam dokumen Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) Semester II/2023.

Pertama, BPK melihat pembangunan infrastruktur yang berlangsung tersebut belum sepenuhnya selaras dengan RPJMN Tahun 2020-2024, Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR Tahun 2020-2024, dan Rencana Induk IKN.

Sementara perencanaan pendanaan belum sepenuhnya memadai, antara lain sumber pendanaan alternatif selain APBN berupa KPBU dan swasta murni/BUMN/BUMD yang belum dapat terlaksana.

Kedua, fakta yang terjadi di lapangan bahwa persiapan pembangunan infrastruktur IKN belum memadai yang ditunjukkan oleh adanya kendala mekanisme pelepasan kawasan hutan.

“2.085,62 Ha dari 36.150 Ha tanah masih dalam penguasaan pihak lain karena belum diterbitkannya hak pengelolaan lahan [HPL], serta belum selesainya proses sertifikasi atas 5 area hasil pengadaan tanah,” tulis BPK dalam dokumen tersebut, dikutip Selasa (4/6/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mendapat 51 rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait temuan masalah di pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo menyebut 51 rekomendasi BPK terkait IKN itu sebagaimana tercantum dalam hasil pemeriksaan BP RI Semester II/2023.

“Kemudian ada satu laporan hasil pemeriksaan atas pekerjaan di IKN ada total 51 rekomendasi,” jelasnya di hadapan Komisi V DPR RI, Rabu (30/10/2024).

Lebih lanjut, Dody menjelaskan rekomendasi penanganan masalah di pembangunan IKN itu pada umumnya hanya merupakan masalah administrasi serta peneguran terhadap proses prosedur yang tidak sesuai.

Namun demikian, Dody memastikan bahwa rekomendasi tersebut saat ini tengah ditindaklanjuti oleh Kementerian PU.

Di samping itu, dirinya juga menegaskan 51 rekomendasi tersebut tak berdampak pada adanya inefisiensi pada proyek pembangunan IKN.

“Tapi Alhamdulillah di sini tak ada ditemukan inefisiensi untuk proyek IKN. Atas 2 laporan hasil tersebut kementerian kami telah menindaklanjutinya walau memang belum 100%,” tegasnya.

Sebelumnya, BPK juga sempat meluncurkan hasil pemeriksaannya terhadap pemerintah soal pembangunan IKN dalam dokumen Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) Semester II/2023.

Pertama, BPK melihat pembangunan infrastruktur yang berlangsung tersebut belum sepenuhnya selaras dengan RPJMN Tahun 2020-2024, Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR Tahun 2020-2024, dan Rencana Induk IKN.

Sementara perencanaan pendanaan belum sepenuhnya memadai, antara lain sumber pendanaan alternatif selain APBN berupa KPBU dan swasta murni/BUMN/BUMD yang belum dapat terlaksana.

Kedua, fakta yang terjadi di lapangan bahwa persiapan pembangunan infrastruktur IKN belum memadai yang ditunjukkan oleh adanya kendala mekanisme pelepasan kawasan hutan.

“2.085,62 Ha dari 36.150 Ha tanah masih dalam penguasaan pihak lain karena belum diterbitkannya hak pengelolaan lahan [HPL], serta belum selesainya proses sertifikasi atas 5 area hasil pengadaan tanah,” tulis BPK dalam dokumen tersebut, dikutip Selasa (4/6/2024).

LAMPUNG SELATAN, iNews.id - Kasus penemuan mayat tanpa identitas di drainase Jalan Tol Lampung perlahan terkuak. Identitas korban diketahui bernama Manda Purnomo, warga Kemiling, Kota Bandarlampung.

Keluarga tidak terima atas kematian korban lalu mendatangi Polres Lampung Selatan untuk membuat laporan. Mereka menduga korban Manda tewas karena dibunuh.

Istri korban, Selja mengatakan, almarhum suaminya terakhir kali pergi dengan seorang anggota Polri.

"Suami ku ini sebelumnya hubungi katanya pergi dengan polisi, ada kerjaan di Kalianda. Itu dia hubungi hari Jumat pagi," ujar Selja, Selasa (29/10/2024) malam. 

Sebelum pergi, suaminya meminta disiapkan pakaian dan handuk. Almarhum menyampaikan akan pergi karena ada urusan dengan oknum polisi tersebut namun tidak tahu permasalahannya.

"Iya dia ngomong, sayang aku mau pergi ke Kalianda ada kerjaan sama polisi. Dia minta siapin baju-baju dua biji, sama celana, handuk dan tali pinggang," katanya.

Selja mengaku kaget mendengar kabar suaminya ditemukan tewas di drainase Jalan Tol Lampung KM 03 Kalianda Lampung Selatan, Senin (28/10/2024) pagi

Dia berharap agar Polda Lampung dapat mengusut tuntas terakit kasus kematian suaminya.

"Iya, ada yang hubungi aku katanya Manda sudah meninggal dibawa ke RS Bob Bazaar di Lampung Selatan," kata Selja.

"Suamiku sempat bilang ke saya, dia video call minta tolong katanya mau dibunuh polisi. Mohon Polda Lampung bisa mengungkap kematian suami saya," ucapnya lagi.

Sebelumnya, mayat tanpa identitas ditemukan di drainase KM 03+00 jalur B Ruas Tol Bakauheni-Terbanggi Besar (Bakter), Lampung, Senin (28/10/2024) pukul 08.15 WIB. Kondisi mayat sudah membusuk diduga korban pembunuhan.

Editor: Donald Karouw

INFO BISNIS – AgenBRILink yang merupakan perluasan layanan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI berhasil mencatatkan transaksi sebesar Rp 1.170 triliun yang berasal dari 859 juta transaksi finansial sepanjang Januari hingga September 2024. Hal tersebut disampaikan Direktur Utama BRI Sunarso pada press conference Kinerja Keuangan BRI Triwulan III 2024 di Jakarta, 30 Oktober 2024.

“Tercatat hingga akhir September 2024 BRI telah memiliki lebih dari 1,02 juta AgenBRILink yang tersebar di 62.227 desa di seluruh Indonesia,” kata dia.

Melalui pengembangan layanan hybrid bank, BRI telah memperluas jangkauan perbankan ke segmen-segmen masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani secara optimal, termasuk masyarakat di daerah terpencil melalui AgenBRILink. “Hal ini sesuai dengan misi BRI untuk mendukung inklusi keuangan nasional serta memperkuat ekonomi kerakyatan melalui konsep sharing economy,” kata dia.

Sebelumnya, pada Kuartal 1 – 2024, AgenBRILink berhasil membukukan 285 juta transaksi finansial, meningkat 12,8 persen year-on-year (yoy) dari 252,5 juta transaksi per Kuartal I-2023. Peningkatan tersebut diiringi dengan volume transaksi mencapai Rp 370 triliun pada periode ini.

Sementara per 25 Juli 2024 jumlah transaksi finansial mencapai lebih dari 645 juta kali dengan total agen laku pandai BRI atau AgenBRILink mencapai 1 juta agen. Adapun volume transaksi AgenBRILink mencapai lebih dari Rp 800 triliun dan menghasilkan fee based income (FBI) Rp895,4 miliar.

AgenBRILink menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat Indonesia, dan tersebar hingga di daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal). Hal ini turut membantu peningkatan signifikan baik dari jumlah agen maupun volume transaksi.

Keberhasilan AgenBRILink diyakini tak terlepas dari strategi hybrid bank, yakni perpaduan layanan fisik dan digital untuk melayani segmen nasabah BRI yang beragam. Pada periode hari libur pun, agen ini selalu siap melayani kebutuhan finansial.

Hadirnya AgenBRILink telah memudahkan aktivitas kehidupan masyarakat Indonesia melalui fitur-fitur-nya, seperti, pembayaran tagihan listrik, air, iuran BPJS, telepon, pembelian pulsa, pembayaran cicilan, top-up BRIZZI, setoran pinjaman, memberikan layanan referral pembukaan rekening Tabungan, pinjaman, serta transaksi lainnya. Selain itu, masyarakat juga dapat melakukan pembelian asuransi mikro, tarik tunai dari luar negeri, pembelian voucher permainan, serta melayani kebutuhan perjalanan dengan layanan pembelian tiket bus, shuttle dan kapal ferry. (*)

Jakarta -

Kinerja produsen cetakan sarung tangan berbahan porselen PT Mark Dynamics Indonesia Tbk (MARK) melesat. Kinerja tersebut ditopang oleh tingginya permintaan global.

Hingga kuartal III-2024, laba bersih perusahaan meningkat 124% yoy menjadi Rp 221,2 miliar dari Rp 98,5 miliar pada periode yang sama tahun lalu. Perusahaan optimistis peningkatan penjualan menuju kuartal IV.

Kenaikan permintaan ini didorong oleh lonjakan produksi sarung tangan dari Malaysia, menyusul langkah Amerika Serikat (AS) yang akan memberlakukan tarif masuk pada sarung tangan impor dari China.

"Perubahan kebijakan perdagangan ini menciptakan peluang baru bagi produsen sarung tangan Malaysia, yang menjadi salah satu konsumen utama produk kami," kata Direktur Utama MARK, Ridwan Goh dalam keterangan tertulis, Rabu (30/10/2024).

Dengan demikian, perusahaan siap mendukung peningkatan produksi sarung tangan di Malaysia guna memenuhi permintaan pasar AS. Lebih lanjut, pendapatan perusahaan meningkat 74% yoy menjadi Rp 698,1 miliar.

Penjualan ekspor meningkat pesat seiring dengan tingginya permintaan dari pasar internasional. Penjualan ekspor yang menjadi motor pertumbuhan utama perusahaan mengalami kenaikan tajam berkat tingginya permintaan global terhadap produk cetakan tangan.

Laba bruto perusahaan juga naik signifikan 98% menjadi Rp 357,3 miliar. Total aset perusahaan mencapai Rp 1,05 triliun, naik 10,1% dari Rp 951,6 miliar pada akhir 2023. Sementara kas dan setara kas melonjak 391% yoy mencapai Rp 121,6 miliar.

Lihat Video: Pengacara Sambo Soroti CCTV soal Kliennya Tak Pakai Sarung Tangan

[Gambas:Video 20detik]

(acd/ara)