Menteri Keuangan Sri Mulyani memproyeksi subsidienergi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 mengalami kenaikan. Hal ini terjadi karena naiknya harga minyak dunia, lifting minyak, hingga anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

"Subsidi energi dalam hal ini diperkirakan akan mengalami kenaikan dengan beberapa parameter perubahan yaitu harga minyak, maupun dari sisi lifting dan nilai tukar," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Senin (8/7).

Di sisi lain, p emerintah terus menahan untuk tidak menaikkan harga BBM dan listrik ketika harga minyak dunia naik dan rupiah anjlok demi menjaga daya beli masyarakat. Alhasil, APBN harus menanggung selisih harga ke PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero).

"Sampai hari ini masyarakat masih menikmati harga subsidi yang relatif stabil, meskipun terjadi perubahan parameter. Ini menyebabkan APBN yang harus mengemban bebannya," ungkapnya.

Bendahara negara itu mencatat hingga semester I 2024 realisasi volume penyaluran BBM subsidi telah mencapai 7,16 juta atau turun tipis 0,05 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, realisasi LPG 3 kg dan listrik bersubsidi masing-masing naik yakni mencapai 3,36 juta volume dan 40,6 juta pelanggan.

"Subsidi dan kompensasi energi, fluktuasi harga ICP, depresiasi nilai tukar, serta kenaikan volume LPG dan listrik bersubsidi, diperkirakan akan tercermin pada semester II," katanya

.

Menteri Keuangan Sri Mulyani memproyeksi subsidienergi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 mengalami kenaikan. Hal ini terjadi karena naiknya harga minyak dunia, lifting minyak, hingga anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

"Subsidi energi dalam hal ini diperkirakan akan mengalami kenaikan dengan beberapa parameter perubahan yaitu harga minyak, maupun dari sisi lifting dan nilai tukar," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Senin (8/7).

Di sisi lain, p emerintah terus menahan untuk tidak menaikkan harga BBM dan listrik ketika harga minyak dunia naik dan rupiah anjlok demi menjaga daya beli masyarakat. Alhasil, APBN harus menanggung selisih harga ke PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero).

"Sampai hari ini masyarakat masih menikmati harga subsidi yang relatif stabil, meskipun terjadi perubahan parameter. Ini menyebabkan APBN yang harus mengemban bebannya," ungkapnya.

Bendahara negara itu mencatat hingga semester I 2024 realisasi volume penyaluran BBM subsidi telah mencapai 7,16 juta atau turun tipis 0,05 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, realisasi LPG 3 kg dan listrik bersubsidi masing-masing naik yakni mencapai 3,36 juta volume dan 40,6 juta pelanggan.

"Subsidi dan kompensasi energi, fluktuasi harga ICP, depresiasi nilai tukar, serta kenaikan volume LPG dan listrik bersubsidi, diperkirakan akan tercermin pada semester II," katanya

.

Kementerian Ketenagakerjaan meluncurkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Sistem Informasi Pasar Kerja (SIPK). Permenaker ini bertujuan membangun Sistem Informasi Pasar Kerja (SIPK) secara mutakhir dan komprehensif, serta untuk menggambarkan struktur tenaga kerja, karakteristik tenaga kerja, persediaan, dan kebutuhan tenaga kerja.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, mengatakan, Permenaker ini juga merupakan suatu upaya yang strategis untuk meningkatkan kualitas SDM agar memiliki keterampilan dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

“Permenaker Nomor 5 Tahun 2024 ini diharapkan menjadi acuan dalam pengembangan Sistem Informasi Pasar Kerja yang andal untuk dapat mewujudkan link and match dari sisi supply dan sisi demand pasar kerja,” ucap Afriansyah Noor ketika memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Sistem Informasi Pasar Kerja (SIPK) dan Peluncuran Permenaker Nomor 5 Tahun 2024 serta Kickoff Project Labor Market and Skills System Transformation for Labor Market Flexibility (LISTRAF), di Jakarta, Senin (8/7/2024).

Permenaker Nomor 5 Tahun 2024, lanjut Afriansyah, merupakan landasan hukum yang mengatur pengelolaan, pemanfaatan, dan pengembangan SIPK secara nasional.

“Melalui peraturan ini, ada ketetapan standar dan pedoman yang jelas bagi semua pihak yang terlibat, guna memastikan SIPK berjalan efektif dan efisien,” tambahnya.

Afriansyah menambahkan, pengembangan dan penguatan SIPK menjadi kebutuhan yang mutlak dilakukan. Informasi pasar kerja yang update dan real time adalah bagian terpenting membangun tenaga kerja yang terampil dan kompetitif.

"Mari kita manfaatkan SIPK sebagai alat strategis untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja, menciptakan peluang kerja lebih luas, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan," ujar Afriansyah.

Artikel ini dibuat oleh kumparan Studio

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan, pihaknya membatasi diri hanya menampilkan bukti perbuatan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan eks Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Hal ini disampaikan jaksa KPK Meyer Simanjuntak dalam replik atau tanggapan atas nota pembelaan SYL yang disampaikan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jumat, 5 Juli 2024.

SYL dituntut 12 tahun penjara oleh jaksa KPK setelah dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) RI.

“Bahwa penuntut umum tidak pernah sedikit pun berniat menghina atau mencari sensasi karena yang disampaikan dalam persidangan seluruhnya adalah murni fakta,” kata Meyer dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (8/7/2024).

“Apakah keliru jika fakta itu ditampilkan untuk mendapatkan kebenatan materiil dalam rangka membuktikan perilaku koruptif terdakwa?” ucap jaksa KPK itu.

Meyer pun mengatakan, jika jaksa KPK ingin menjatuhkan SYL, bisa saja dibuka fakta lain yang tidak ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi.

Namun, tindakan itu tidak dilakukan lantaran jaksa menghargai hak asasi manusia yang ada di dalam diri SYL selaku terdakwa.

“Sebab kalau lah ada niat menghina, atau mencari sensasi tentulah penuntut umum akan menampilkan seluruh barang bukti termasuk isi yang ada di dalam handphone terdakwa yang telah disita dan dikloning isinya,” kata Meyer.

“Penuntut umum bisa saja menampilkan seluruh isi chat yang ada dalam handphone tersebut, tapi penuntut umum dengan sabar dan sadar membatasi diri dengan tidak melakukannya oleh karena perkara ini yang saat ini disidangkan terhadap terdakwa adalah tindak pidana korupsi, bukan tindak pidana perselingkuhan atau kesusilaan, semua itu semata-mata untuk menghargai dan hak asasi terdakwa,” papar dia.

Selain pidana badan, eks Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) itu juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp 500 juta subsider pidana enam bulan kurungan.

SYL turut dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada negara sebesar Rp 44.269.777.204 dan 30.000 dollar Amerika Serikat (AS) subsider 4 tahun kurungan.

Jaksa KPK menilai SYL terbukti melanggar Pasal 12 huruf e Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Pertama.

Pemerasan itu dilakukan bersama-sama dengan dua anak buahnya, mantan Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono dan mantan Direktur Alat Pertanian Muhammad Hatta.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Euro 2024 tinggal menyisakan empat tim yang akan memperebutkan gelar juara Euro 2024. Ada Spanyol, Prancis, Belanda, dan Inggris.

Meski semifinalis seharusnya menyisakan empat tim terbaik, kenyataannya tak seperti itu. Ada tim yang sampai perempat final masih saja tak meyakinkan dan terkesan menang beruntung.

Mencermati hal itu, Stadeo menggelar live room untuk membahas fenomena ini. Sobat Republika jangan sampai ketinggalan obrolan seru bareng Jerry Arvino, Afif Xavi, dan Stefanus Apridita alias @tekelbebas, pada Senin (8/7/2024) malam ini pukul 19.00 WIB, live di aplikasi Stadeo atau link di bawah ini.

Ketiganya akan membahas tim-tim yang berhasil lolos ke babak semifinal Euro 2024 dengan tema "Inggris dan Prancis menang beruntung lagi? Spanyol dan Belanda akan perkasa di semifinal!”

Jangan lewatkan keseruannya. Download aplikasi Stadeo sekarang atau klik link live room-nya.

TEMPO.CO, Jakarta -- Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin masih mencari solusi atas persoalan tingginya harga obat di Indonesia. Dia mengatakan persoalan harga obat menjadi salah satu fokus yang dibahas bersama Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Persoalan obat mahal itu juga sedang dibahas bersama Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan.

"Tapi satu yang sudah kita lihat, sudah ketahui, memang harga obat di Indonesia lebih tinggi," kata Budi usai menghadiri rapat kerja di Komisi IX DPR, Senin, 8 Juli 2024.

Saat ditanyai apa solusi atau kebijakan yang akan diambil, Budi menyatakan masih dalam pembahasan. Ia mengatakan akan segera membereskan persoalan ini. "Yang itu sabar dulu, kita masih koordinasikan," katanya.

Budi menyebut ada beberapa faktor yang menyebabkan harga obat di Indonesia lebih mahal ketimbang di Malaysia atau Singapura. Kendati demikian, kata dia, masih perlu penelusuran lebih lanjut untuk mengetahui persis penyebab harga obat yang mahal di Indonesia. "Bisa gara-gara pajak, gara-gara distribusi, gara-gara tata kelola. Sekarang kita mau coba rapikan berapa, sih, kontribusi masing-masing penyebab itu," katanya.

Budi juga mengatakan pemerintah Indonesia akan membahas persoalan ini dengan negara-negara G20 dan ASEAN. Menurut Budi, hal itu perlu dilakukan agar bisa menemukan tolok ukur yang pas terkait biaya produksi obat-obatan dan alat kesehatan. "Itu akan kita rapikan lagi dengan negara-negara G20 dan negara-negara ASEAN. Kemudian yang kedua, setelah dapat datanya, kita akan cari penyebabnya apa," ujarnya.

Sebelumnya, Budi mengatakan Presiden Jokowi memerintahkan agar sistem industri kesehatan diperbaiki. Salah satu yang menjadi sorotan Jokowi yaitu harga obat yang tinggi, namun tidak sesuai dengan kondisi industri kesehatan dalam negeri. "Beliau juga pesan obat-obatan dan alat kesehatan dalam negeri dibangun, supaya Indonesia bisa lebih resilience kalau ada pandemi lagi," kata Budi usai menghadiri rapat terbatas tersebut.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta restu Badan Anggaran Anggaran (Banggar) DPR untuk menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp 100 triliun.

Tambahan penggunaan SAL tersebut sebagai upaya untuk menjaga penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) agar tetap rendah meski defisit APBN 2024 melebar ke level 2,7% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Kami mengajukan kepada DPR untuk menggunakan SAL Rp 100 triliun tambahan dari Rp 51 triliun yang sudah kita usulkan dalam UU APBN 2024," ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI, Senin (8/7).

Menkeu menyebut, saat ini pemerintah terus berupaya agar SBN tidak diterbitkan lebih banyak di tengah suku bunga global yang tinggi serta rupiah yang tertekan. Oleh karena itu, pemerintah akan mampu menjaga daya saing akan yield SBN tanpa mengalami tekanan yang besar.

"Hal ini bermanfaat sehingga kita tidak perlu masuk ke market terlalu besar dan bisa menjaga kinerja SBN," katanya.

Untuk diketahui, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024 diperkirakan mencapai 2,7% dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau secara nominal Rp 609,7 triliun.

Proyeksi defisit APBN 2024 ini lebih tinggi dari target yang ditetapkan, yakni sebesar 2,29% dari PDB atau secara nominal Rp 522,8 triliun.

"Kami memperkirakan bahwa pembiayaan anggaran untuk membiayai tambahan defisit Rp 80,8 triliun akan dibiayai melalui tambahan penggunaan SAL Rp 100 triliun dan penerbitan SBN tetap lebih rendah," katanya.

Sri Mulyani menyebut,pembiayaan anggaran untuk membiayai tambahan defisit Rp 609,7 triliun akan dibiayai melalui tambahan penggunaan Sisa Anggaran Lebih (SAL) Rp 100 triliun dan penerbitan surat berharga negara (SBN) tetap lebih rendah sebesar Rp 214,6 triliun.

Jakarta -

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperpanjang bantuan pangan beras 10 kilogram (kg) dari Juni 2024 hingga Desember 2024. Perpanjangan tersebut akan membutuhkan tambahan anggaran Rp 11 triliun.

Demikian kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Bantuan tersebut akan diberikan dalam waktu dua bulan sekali.

"Alokasi bantuan beras dan bantuan daging ayam dan telur yang akan diperpanjang 3 bulan yaitu pada Agustus, Oktober dan Desember untuk pembayarannya, ini akan menambah biaya Rp 11 triliun," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Senin (8/7/2024).

Sebelumnya, Jokowi pernah menanyakan kepada penerima manfaat apakah mereka sudah menerima bantuan pangan beras dari Januari-Juni 2024. Setelah itu, dikonfirmasi bahwa distribusi bantuan beras 10 kg tersebut akan berlanjut hingga Desember 2024.

"Januari sudah dapat? Februari sudah? Maret sudah? April sudah? Mei sudah? Yang diterima ini Juni? Setelah Juni nanti Agustus, Oktober, Desember. Sampai Desember diteruskan ya," kata Jokowi di Gudang Bulog Buntok, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah dikutip dari keterangan Biro Sekretariat Presiden, Kamis (27/6).

Jokowi mengatakan pihaknya sudah menghitung kesesuaian APBN dengan pemberian bantuan. Menurutnya, APBN cukup jika bantuan diteruskan hingga Desember 2024.

"Itu sudah kita hitung-hitung di APBN diteruskan atau nggak. APBN cukup nggak. Karena ini duit triliunan, gede banget. 10 kg per bulan untuk 22 juta masyarakat kita," jelasnya.

Lebih lanjut, Jokowi mengatakan Bulog memiliki stok beras yang mencukupi dengan 1,7 juta ton tersedia secara nasional.

"Berasnya dari mana? Berasnya dari Bulog. Bulog stoknya cukup nggak? Sekarang Bulog memiliki stok 1,7 juta ton. Di sini saja (Gudang Bulog Buntok) stoknya 1.500 ton, bukan kilo lho, ton," ungkap Jokowi.

(aid/fdl)

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 akan menyentuh 2,7% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir tahun.

Sri Mulyani menyampaikan bahwa naiknya defisit APBN 2024 tersebut akibat proyeksi pendapatan yang terkontraksi sementara belanja pemerintah yang terus tumbuh positif double digit.

Dengan outlook pendapatan dan belanja negara, pihaknya memproyeksikan APBN 2024 akan ditutup dengan defisit dari keseimbangan primer mencapai Rp110,8 triliun dan defisit total mencapai Rp609,7 triliun.

“Ini artinya terjadi kenaikan defisit dari 2,29% ke 2,7% dari GDP,” dalam Raker Banggar dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia, Senin (8/7/2024).

Sri Mulyani menyebutkan kenaikan defisit senilai Rp80,8 triliun adalah kombinasi dari pendapatan negara yang tidak mencapai target maupaun kontraksi yang besar dari PNBP dan Bea Cukai.

Meski demikian, dia mengatakan pendapatan negara pada semester II/2024 akan tumbuh tipis dengan proyeksi belanja negara yang positif hingga 9,3% pada akhir tahun.

Bendahara Negara menyampaikan kepada wakil rakyat bahwa strategi pembiayaan anggaran diupayakan tetap efisien, termasuk melalui penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) di tahun 2024 sehingga mengurangi kebutuhan penerbitan SBN.

“Kami memperkirakan bahwa pembiayaan naggaran untuk membiayai tambahan defisit Rp80,8 triliun akan dibiayai melalui tambahan penggunaan SAL Rp100 triliun dan penerbitan SBN tetap lebih rendah,” lanjutnya.

Hal ini diharapkan akan tetap dapat menjaga stabilitas makro, khususnya pergerakan nilai tukar dan yield SBN.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah meminta pemerintah untuk berhati-hati karena proyeksi defisit akan lebih lebar, dari 2,29% pada target APBN 2024 menjadi 2,7% terhadap PDB.

Di mana UU APBN 2024 merencanakan defisit 2,29% PDB atau Rp522,8 triliun, namun prognosis defisit hingga akhir tahun berpotensi mencapai 2,7% setara Rp609,7 triliun.

Pihaknya juga memperkenankan pemerintah untuk menggunakan SAL seiring prognosis defisit yang melebar.

“Mau tidak mau kami menyiapkan diri, Banggar jika pemerintah memerlukan tambahan dari SAL. Nantinya juga kami akan bahas di Panja,” tuturnya.

Said menjelaskan secara umum pada semester I/2024, realisasi belanja negara mencapai Rp1.398 triliun atau 42% dari target APBN 2024.

Selain itu, terjadi pembengkakan belanja negara dari rencana Rp3.325,1 triliun menjadi Rp3.412,2 triliun.

DPR mengapresiasi kedisplinan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati selaku bendahara negara dalam mengelola belanja negara setidaknya akseleratif dengan realisasi pendapatan negara di tahun berjalan.

Meski demikian, pihaknya mewanti-wanti pemerintah agar terus berhati-hati mengelola keuangan negara pada sisa akhir tahun ini.

“Mencermati realisasi APBN semester I/2024, pimpinan Banggar meminta pemerintah berhati-hati sebab prognonis defisit APBN lebih besar dari target APBN 2024,” tuturnya.

Adapun, pada awal tahun pemerintah telah memberikan sinyal akan adanya pelebaran defisit untuk APBN tahun ini. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah memperlebar besaran defisit APBN 2024, dari semula 2,29% menjadi maksimal 2,8%.

“Tahun ini yang direncanakan dalam APBN 2,29% atau 2,3%, tetapi outlook-nya 2,8%,” katanya kepada wartawan di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (26/2/2024).

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berencana membuka Akademi Keperawatan (Akper) pada tahun 2025 mendatang. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan (nakes) di Rumah Sakit (RS) milik pemkot, serta mendukung program satu RW satu nakes.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menginginkan, kebutuhan nakes di RS milik pemkot berasal dari warga Kota Pahlawan sendiri.

"Saya akan bangun sekolah perawat di belakang RS Surabaya Timur, sehingga nantinya kebutuhan perawat untuk RS itu dari anak-anak Surabaya yang bersekolah di bidang keperawatan. InsyaAllah tahun 2025," kata Eri, Senin (8/7).

Selain itu, Eri mengatakan bahwa pembukaan Akper di Surabaya juga akan terintegrasi dengan program satu keluarga satu sarjana. Di mana anak-anak dari Keluarga Miskin (Gamis), yang memiliki peminatan di bidang kesehatan bisa menempuh pendidikan di sana.

"Khusus untuk program satu keluarga satu sarjana itu, saya akan fokuskan di sana (sekolah Akper). Jadi anak-anak orang miskin yang ingin sekolah gratis bisa dimasukkan ke sekolah perawat itu. Mereka yang lulus dari sana bisa langsung bekerja," paparnya.

Terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Surabaya, Irvan Wahyudradjat menyampaikan, rencana pembukaan Akper di Kota Surabaya dilatar belakangi kebutuhan perawat yang semakin meningkat setiap tahunnya.

"Terlebih untuk program satu RW satu nakes, itu kebutuhannya akan banyak. RW di Kota Surabaya ada sekitar 1300 jadi ada banyak perawat yang dibutuhkan untuk memenuhi semua itu," kata Irvan.

Pemkot Surabaya sendiri terus berupaya meningkatkan layanan kesehatan pada masyarakat. Salah satunya yaitu mewujudkan layanan kesehatan di tingkat rukun warga (RW).

Program tersebut akan dilakukan mulai tahun 2025 mendatang. Sebanyak satu dokter dan satu perawat diterjunkan pada tiap RW.

Saat ini, Irvan menyebut, Pemkot Surabaya sedang melakukan koordinasi dengan pihak Provinsi Jawa Timur terkait perizinan dan kurikulum Akper yang akan diterapkan.

Dari hasil koordinasi tersebut, nantinya akan dilihat terlebih dahulu, apakah pembukaan Akper harus disertai dengan gedung baru atau bisa menggunakan aset Pemkot Surabaya yang sudah siap.

"InsyaAllah semuanya tahun depan. Saat ini sedang koordinasi dengan provinsi. Kalau tidak harus membangun dulu dan bisa memakai aset pemkot, kita akan jalankan dulu," kata Irvan.

Irvan menambahkan, nantinya Akper Kota Surabaya akan berada di bawah naungan Dinas Kesehatan (Dinkes).

"Terkait kurikulum, akreditasi dan lainnya akan berada di naungan Dinas Kesehatan Kota Surabaya," tandasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat terorisme dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengatakan, terorisme atau ekstremisme kekerasan tidak akan hilang meskipun salah satu organisasi kelompok teroris Al-Jamaah Al-Islamiyah atau yang dikenal dengan sebutan Jamaah Islamiyah (JI) telah bubar.

Menurut Fahmi, ekstremisme kekerasan tidak akan hilang selama akar masalahnya tidak benar-benar dituntaskan oleh pemerintah, yakni kekecewaan atau keputusasaan akibat deprivasi relatif atau adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan

Dia mengatakan, terorisme dan ektremisme kekerasan adalah bentuk kejahatan berlandaskan kebencian (hate crimes) atau balas dendam yang tumbuh karena kekecewaan atau keputusasaan karena adanya kesenjangan tadi.

"Selama akar masalah ini tidak benar-benar hilang, maka potensi teror atau kekerasan ekstrem juga tidak akan hilang. Apalagi tidak ada jaminan bahwa ideologi ini akan kehilangan penganut dan pernyataan kesetiaan oleh elite akan sepenuhnya dipatuhi,” kata Fahmi melalui pesan tertulis kepada Kompas.com, Senin (8/7/2024).

Selain itu, dia menyebut bahwa ideologi bisa dilarang atau diberantas, tapi tidak ada jaminan bahwa ideologi bisa benar-benar dihilangkan dan tidak lagi memiliki penganut.

Dalam konteks JI, Fahmi juga mengungkapkan bahwa organisasi tersebut sudah lama tidak memiliki kepemimpinan yang benar-benar kuat dan efektif.

"JI ini juga berkembang dalam sel-sel klandestine (rahasia atau diam-diam) yang jumlahnya banyak dan selain memiliki anggota, mereka juga memiliki pendukung dan simpatisan yang tidak terhubung sepenuhnya dan belum tentu benar-benar tunduk pada komando elitnya,” ujarnya.

Oleh karena itu, Fahmi meragukan bahwa terorisme atau ekstremisme kekerasan bakal hilang sepenuhnya di Indonesia dengan bubarnya JI. Meskipun, dia mengapresiasi keputusan para pemimpin JI yang memilih kembali mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Deradikalisasi bukan konsep tepat

Lebih lanjut, Fahmi berpandangan bahwa deradikalisasi dan moderasi bukanlah konsep yang benar-benar tepat dalam mengatasi masalah ekstremisme kekerasan.

Pasalnya, dia kembali menjelaskan bahwa ekstremisme kekerasan berbeda dengan radikalisme yang memiliki makna lebih kepada pemahanan yang mendalam. Paham atau ideologi teror bersumber pada kedangkalan dari kesesatan berpikir.

“Bukanlah sesuatu yang bersifat radikal tapi kedangkalan yang merupakan produk dari kegagalan atau kesesatan berfikir yang diakibatkan oleh kesenjangan antara harapan dan kenyataan tadi,” kata Fahmi.

“Kekerasan dan teror yang berbasis agama adalah salah satu bentuknya selain yang berbasis separatisme. Hasil yang umum dari pendangkalan dari sesuatu yang sudah dangkal adalah pragmatisme dan oportunisme,” ujarnya melanjutkan.

Oleh karena itu, menurut dia, deradikalisasi bukan cara untuk mengatasi pemahaman yang dangkal. Sebab, akar masalah sebenarnya berada pada kebencian atas kesenjangan antara harapan dan kenyataan.

"Ini hanya akan tampak sukses dalam jangka pendek, namun berpotensi memelihara bahaya secara jangka panjang. Menurut saya, deradikalisasi tidak bisa diklaim telah berhasil. Program itu menghentikan ancaman eksisting, tapi tidak menghilangkan potensi ancamannya yang patah tumbuh hilang berganti dan mati satu tumbuh seribu,” katanya.

Terbukti, Fahmi mengatakan, figur-figur baru masih akan terus bermunculan. Meskipun, ada banyak tokoh jaringan ekstremisme kekerasan yang sudah menyatakan kesetiaan pada negara.

"Benar juga bahwa jaringan-jaringan itu tampak melemah dan minim aksi. Tapi itu lebih merupakan wujud keberhasilan penindakan,” ujarnya.

Putus rantai amarah

Lantas langkah apa yang bisa dan tepat dilakukan pemerintah untuk menghentikan ekstremisme kekerasan tersebut terus menyebar?

Menurut Fahmi, rantai amarah memang harus segera dipotong oleh pemerintah. Caranya dengan berupaya menghilangkan kesenjangan sosial dan ketidakadilan di masyakatar.

"Kesenjangan sosial, ketidakadilan, pemiskinan dan pembodohan juga harus benar-benar bisa diakhiri bukan sekadar skema 'tongkat dam wortel'. Jika tidak, kekerasan dan ekstremisme akan terus beranak pinak. Entah atas nama agama, separatisme atau ideologi lainnya,” katanya.

Selain itu, pemerintah juga harus merealisasikan komitmen yang dijanjikan kepada para pemimpin JI tersebut. Lalu, secara berkala mengawasi dan mengevaluasi semuanya sehingga tidak kembali kepada ideologi ekstrem.

“Dibarengi langkah penindakan untuk meningkatkan efektivitas pernyataan kesetiaan itu dipatuhi oleh para anggota kelompok,” ujar Fahmi.

Kemudian, pemerintah juga disebut harus terus melakukan propaganda positif dalam jangka panjang.

Jamaah Islamiyah bubar

Sebagaimana dikutip dari Kompas.id, empat tokoh yang pernah menjadi pemimpin tertinggi atau amir JI menandatangani pernyataan pembubaran organisasi kelompok terorisme tersebut pada 30 Juni 2024.

Keempatnya adalah Abu Rusdan, Para Wijayanto, Zarkasih, dan Abu Dujana.

Abu Rusdan diketahui pernah menjadi amir JI pada 2003. Lalu, pada 2004-2005, JI dipimpin oleh Adum alias Sunarto. Kemudian, Zarkasih melanjutkan kepemimpinan pada kurun waktu 2005-2007.

Selanjutnya, Para Wijayanto memimpin organisasi kelompok teroris yang berdiri tahun 1993 itu mulai dari 2008 sampai 2019. Diketahui, dia berhasil dibekuk saat upaya penangkapan di daerah Bekasi, Jawa Barat, hingga Ponorogo, Jawa Timur pada 29-30 Juni 2019.

Pembubaran JI tersebut diumumkan melalui video rekaman yang memuat pernyataan atas hasil kesepakatan majelis para senior dengan para pimpinan lembaga pendidikan dan pondok pesantren yang berafiliasi dengan Al Jamaah Al Islamiyah.

Terdapat enam pernyataan sikap yang disampaikan atas nama 16 orang yang diumumkan dalam rekaman video tersebut. Salah satunya poinnya menyatakan pembubaran JI dan kembali ke pangkuan NKRI.

Untuk diketahui, JI dibentuk oleh Abu Bakar Baasyir dan Abdullah Sungkar pada 1993. Kelompok ini disebut berusaha mendirikan negara Islam di Asia Tenggara sehingga terornya juga terjadi di Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina.

JAKARTA - Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi melaporkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun 2,88% secara year-to-date (ytd) per akhir Juni 2024.

Kendati terjadi tekanan, kapitalisasi pasar bursa saham masih tumbuh menjadi Rp12.092 triliun, atau tumbuh 2,26% month-on-month (mom) jika dibandingkan Mei 2024 yang mencapai Rp11.825 triliun.

"IHSG terkoreksi 2,88 persen year-to-date ke level 7.063,58, menguat 1,33 persen (dalam sebulan)," kata Inarno dalam Konferensi Pers RDK OJK, Senin (8/7/2024).


Inarno menyebut terjadi arus modal investor asing bersih yang keluar dari bursa bernilai triliunan. Data OJK mencatat foreign-net sell senilai Rp7,73 triliun alias membengkak 23,61 persen MoM.

Mengintip penutupan pasar pada Senin (8/7), IHSG sejatinya mengalami rebound memasuki awal pekan bulan Juli 2024. Secara year-to-date per 8 Juli, IHSG naik 2,40 persen.

Pergerakan dalam sepekan, indeks sempat menyentuh area tertinggi dalam sebulan terakhir, meskipun ditutup turun 0,03 persen di 7.250.