Berbagai pemberitaan akhir-akhir ini menyebutkan generasi Z yang lahir di tahun 1997-2012, kesulitan mendapatkan pekerjaan. Apakah ini benar dan apa yang sebenarnya terjadi?

Data menunjukkan Indonesia memiliki tenaga kerja yang melimpah di usia produktif. Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah angkatan kerja di Indonesia pada 2023 berjumlah 147,71 juta orang. Jumlahnya meningkat 5,39% dibandingkan 2022 atau meningkat sebanyak 7,56 juta jiwa.

Artinya, ada potensi yang besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Tetapi, saat ini pemerintah tengah menghadapi berbagai tantangan pemenuhan kebutuhan lapangan kerja. Penyebabnya beragam, mulai dari lapangan kerja yang tersedia tidak cukup, ketidakcocokan skill pekerja, ketidaksetaraan kesempatan, dan akses ke lapangan kerja yang terbatas.

Selain itu, ketidakstabilan perekonomian dan korupsi juga berkontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja. Di sisi lain, korupsi berpengaruh pula terhadap penurunan kualitas pendidikan dan pertumbuhan ekonomi.

Saar ini setidaknya ada delapan pekerjaan yang diminati oleg Gen Z, mencakup e-Commerce Specialist, UI UX Designer, Content Creator, Software / Website Developer, Artificial Intelligence Specialist, Digital Marketing, bahkan tidak sedikit yang menganggap gamers merupakan profesi menjanjikan.

Dengan kondisi ini, pemerintah ditantang untuk mampu menangkap peluang bekerja sama dengan otoritas ketenagakerjaan negara-negara lain. Terlebih Indonesia sendiri telah mengimplementasikan 18 Free Trade Agreement (FTA) sejak September 2023.

Pengimplementasian ini menimbulkan tantangan berupa disrupsi di sektor tenaga kerja, tetapi di sisi lain juga mendatangkan potensi. Adapun peluang dari sisi ketenagakerjaan yang dapat ditangkap antara lain pembukaan lapangan kerja dari perusahaan asing hingga potensi pasar internasional dari bisnis lokal.

Kita dapat melihat anak-anak muda dari Gen Z ini sangat kreatif tetapi potensi tersebut belum ditangkap lebar-lebar oleh perusahaan atau lembaga pemerintah di Indonesia. Belum lama ini ada berita yang viral mengenai anak bangsa yang menjadi design grafis untuk pemain sepak bola berkebangsaan Spanyol, Alejandro Grimaldo.

Ini menunjukkan karya anak-anak muda Indonesia ternyata lebih dapat diserap dan diterima oleh negara lain. Ini juga menunjukkan peluang kerja keluar negeri tanpa harus berada di luar negeri mendapatkan antusiasme yang besar bagi kalangan anak muda saat ini.

Optimalisasi Perjanjian Kerja Sama di Bidang Ketenagakerjaan

Indonesia memiliki banyak perjanjian kerja sama dengan negara-negara tetangga di bidang ketenagakerjaan. Di antaranya kerja sama Indonesia dengan Korea melalui Employment Permit System (EPS) Agreement, kerja sama Indonesia dengan Malaysia melalui MoU on the Recruitment and Placement of Indonesian Domestic Workers in Malaysia.

Indonesia juga memiliki perjanjian kerja sama di bidang ketenagakerjaan dengan Qatar melalui MoU on Manpower Cooperation, kerja sama dengan Jepang melalui Economic Partnership Agreement (EPA) & Memorandum of Cooperation (MoC) on Technical Intern Training Program. Kerja sama dengan Hong Kong berjalan melalui MoU on the Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers in Hong Kong.

Kerja sama serupa terjalin dengan Taiwan melalui MoU on the Protection of Indonesian Workers. Indonesia juga menjalin kerja sama dengan Brunei Darussalam melalui MoU on Labor Cooperation. Selain itu, terdapat kerja sama dengan Uni Emirat Arab melalui MoU on Manpower Cooperation dan kerjasama Indonesia dan dengan Arab Saudi melalui Bilateral Agreement on Labor Cooperation.

Melalui berbagai skema kerja sama tersebut, setidaknya ada empat peluang yang dapat dimanfaatkan pemerintah. Pemerintah dapat memaksimalkan potensi bonus demografi dan Indonesia emas 2045 seperti Cina dan Jepang, meningkatkan aksesibilitas ke pasar melalui berbagai skema free trade agreement, meningkatkan keterbukaan terhadap teknologi baru dan memperkuat aspek digitalisasi, serta memaksimalkan sektor ekonomi digital dan industri kreatif untuk menyerap Gen Z.

Mewadahi Kreativitas Gen Z

Anak-anak muda Gen Z memiliki ciri khas sangat kreatif dan tidak terlalu menyukai hal-hal bernuansa birokratis. Hal ini harus diperhatikan oleh pemerintah dan industri tenaga kerja saat ini.

Karena itu, pemerintah perlu mengimplementasikan berbagai dimensi hukum ketenagakerjaan secara lebih adaptif. Misalnya, fleksibilitas dan efisiensi kontrak PKWT menjadi PKWTT, pemberian insentif bagi industri kreatif yang erat dengan Gen Z seperti jasa, pariwisata, dan manufacturing. Sembari pemerintah meningkatkan perlindungan bagi pekerja Indonesia, baik di dalam dan luar negeri (pekerja migran).

Proses adaptasi terhadap kebutuhan pasar tenaga kerja kreatif yang tak kalah penting yang harus dilakukan pemerintah dan industri adalah peningkatan kualitas tenaga kerja melalui berbagai peningkatan pendidikan dan pelatihan vokasi. Pemerintah juga perlu berinovasi untuk menciptakan program pelatihan yang relevan dan berbasis kebutuhan pasar kerja kreatif.

Kolaborasi triplehelix antara lembaga pendidikan dengan industri dan pemerintah dapat ditempuh untuk meningkatkan inovasi tersebut. Selain itu, perlu adanya revitalisasi di dalam kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) supaya dapat lebih adaptif dengan kebutuhan pasar tenaga kerja saat ini.

Tugas pemerintah tidak berhenti sampai menciptakan inovasi saja. Masih ada pekerjaan rumah berupa memperbaiki iklim investasi melalui deregulasi dan penyederhanaan birokrasi untuk menarik lebih banyak investor, sehingga dapat mendorong investasi yang lebih luas ke dalam negeri.

Investasi itu diperlukan untuk memperluas penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor. Sembari memperbaiki perlindungan terhadap tenaga kerja dari Gen Z yang berkecimpung di industri yang lebih kreatif.

Pemerintah tetap perlu memberikan berbagai jaminan seperti tersedianya fasilitas kesehatan yang memadai untuk pekerja Gen Z, jaminan hunian layak, dan jaminan kehilangan pekerjaan mengingat risiko atas hal ini akan semakin besar dihadapi oleh Gen Z.

Dengan melakukan berbagai hal tersebut, pemerintah dapat menjamin dapat mewadahi kreativitas dan kemampuan penguasaan teknologi yang khas dari Gen Z. Jika tidak, bukan tidak mungkin mereka akan mencari peluang bekerja di luar negeri dan menetap di sana karena kreativitas mereka lebih diterima di sana dan penghasilannya lebih menggiurkan.

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) mencatat posisi cadangan devisa Indonesia mencapai US$140,2 miliar pada Juni 2024.

Asisten Gubernur, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono menyampaikan bahwa posisi cadangan devisa tersebut naik jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar US$139,0 miliar.

“Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Juni 2024 tercatat sebesar US$140,2 miliar, meningkat dibandingkan dengan posisi pada akhir Mei 2024 sebesar US$139,0 miliar,” katanya melalui keterangan resmi, Jumat (5/7/2024).

Erwin menjelaskan, kenaikan posisi cadangan devisa pada Juni 2024 dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa, serta penarikan pinjaman luar negeri pemerintah, di tengah kebutuhan stabilisasi nilai tukar rupiah sejalan dengan masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global.

Dia mengatakan, posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 6,3 bulan impor atau 6,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

BI pun menilai cadangan devisa ini mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Selain itu, Erwin mengatakan cadangan devisa ini juga tetap memadai sehingga dapat terus mendukung ketahanan sektor eksternal.

Prospek ekspor yang tetap positif serta neraca transaksi modal dan finansial yang diperkirakan tetap surplus, sejalan dengan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional dan imbal hasil investasi yang menarik, dinilai akan mendukung terjaganya ketahanan eksternal.

“BI juga terus memperkuat sinergi dengan pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal sehingga dapat menjaga stabilitas perekonomian dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Erwin.

Pada kesempatan sebelumnya, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan sejumlah faktor akan mempengaruhi perkembangan cadangan devisa pada Juni 2024, salah satunya aliran modal asing yang keluar dari pasar keuangan domestik, dengan net sell yang tercatat sebesar US$91,7 juta, meski kepemilikan investor asing pada SBN naik sekitar US$117,4 juta.

Sementara itu, kepemilikan investor asing pada Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) hingga per 27 Juni turun sekitar US$1,77 miliar.

“Faktor berikutnya yang mempengaruhi posisi cadangan devisa selain aliran modal ke pasar keuangan domestik adalah berkaitan dengan penerbitan surat berharga oleh pemerintah, di mana pada Juni lalu, pemerintah menerbitkan sukuk global sebesar US$2,35 miliar,” katanya.

Selain itu, cadangan devisa menurutnya juga dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta kebutuhan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah, mengingat rata-rata nilai tukar rupiah sepanjang Juni melemah 1,7% mtm, dibandingkan dengan rata-rata nilai tukar rupiah sepanjang pada Mei 2024.

Josua menilai, jika melihat indikator perekonomian Amerika Serikat (AS) terkini, sebagian besar menunjukkan bahwa ekonomi negara itu sudah dalam tren yang melemah, di mana data pasar tenaga kerja melonggar dan sektor riil, terutama sektor jasa yang telah menunjukkan kontraksi.

Kondisi ini, kata dia, meningkatkan probabilitas pemotongan suku bunga Fed pada semester II/2024 yang berimplikasi pada potensi stabilnya rupiah pada kisaran Rp15.900 hingga 1Rp6.200 per dolar AS, jika pemangkasan suku bunga kebijakan oleh the the Fed benar-benar dilakukan.

“Oleh sebab itu, hingga akhir tahun ini, posisi cadangan devisa diperkirakan berkisar US$139 miliar hingga US$141 miliar,” kata Josua.

Ada yang berbeda dalam konferensi pers yang digelar pemerintah terkait kondisi ekonomi terkini pada awal pekan ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani duduk sejajar dengan “orang dekat” Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Thomas Djiwandono dan Budi Djiwandono.

Kedua keponakan Prabowo itu masuk dalam Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran. Bersama pemerintah, mereka mencoba menenangkan pasar yang bergejolak pekan lalu dan sempat menyeret rupiah mendekati 16.500 per dolar AS.

Rupiah terperosok setelah munculnya wacana relaksasi defisit APBN pada tahun depan. Prabowo dikabarkan ingin merelaksasi rasio utang terhadap PDB hingga di kisaran 50% untuk mengakomodasi program-program janji kampanyenya, termasuk makan siang bergizi.

Sri Mulyani mengatakan, konferensi pers gabungan itu merupakan orkestrasi untuk memberikan kejelasan proses transisi, terutama berkaitan kebijakan ekonomi dan APBN. Karena itu, Thomas dan Budi dilibatkan, “Ini menjadi perhatian banyak stakeholders, yang harus kita jaga bersama,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers, Senin (24/6).

Tak lama setelah konferensi pers, gejolak rupiah memang mereda. Nilai tukar rupiah pada Senin lalu ditutup menguat 56 poin ke level 16.394 per dolar AS.

Penguatan rupiah berlanjut sehari kemudian ke level 16.375 per dolar AS. Penguatan ini terjadi usai Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo bertemu dengan para pengusaha di Menara Kadin, Jakarta.

Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid mengatakan, Perry memberikan pengertian terkait pergerakan rupiah saat ini kepada para pengusaha. Usai pertemuan, Arsjad mengaku optimistis terhadap peluang rupiah menguat pada kuartal ketiga 2024.

Saat rupiah anjlok ke level 16.400 per dolar AS pada pekan lalu, Presiden Joko Widodo memanggil Sri Mulyani, Perry, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar ke Istana Kepresidenan, Jakarta.

Usai bertemu selama 1,5 jam, Perry menjelaskan kepada awak media, pelemahan rupiah banyak dipicu faktor eksternal dan sentimen jangka pendek. Sentimen tersebut adalah persepsi pelaku pasar keuangan terhadap keberlanjutan fiskal pada 2025. "Ini yang kemudian menjadi tekanan nilai tukar rupiah," kata Perry.

Secara fundamental, ia meyakini rupiah akan menguat karena inflasi rendah di 2,8%, pertumbuhan ekonomi 5,1%, pertumbuhan kredit 12%, dan imbal hasil investasi yang positif.

(dari kiri-kanan) Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Thomas Djiwandono, dan Budi Djiwandono. (ANTARA/Bayu Saputra)

Penyebab Gejolak Rupiah dan Dampaknya

Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri menilai, melemahnya rupiah beberapa waktu terakhir tak semata dipicu menguatnya dolar AS. Ada andil kekhawatiran investor terkait kesinambungan fiskal. Para investor khawatir defisit fiskal meningkat untuk mengakomodasi program-program pemerintah baru.

“Saya memahami kekhawatiran pasar. Pasar khawatir jika fiskal Indonesia menjadi tidak sustainable,” ujar Chatib Basri melalui pesan singkat kepada Katadata.co.id, Senin lalu.

Ia mengatakan konferensi pers yang dilakukan Airlangga, Sri Mulyani, dan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran penting dalam memenangkan pasar. Konferensi pers memberikan kepastian bahwa defisit anggaran akan dijaga dalam rentang 2,29% hingga 2,82% dari produk domestik bruto (PDB).

Ada pula rasionalisasi anggaran atas janji kampanye Prabowo yakni program makan bergizi menjadi Rp 71 triliun. Anggaran program ini semula diperkirakan mencapai Rp 450 triliun per tahun, sempat berubah menjadi Rp 120 triliun per tahun. “Perlu dicatat, dalam press conference itu disebut bahwa program makan bergizi sebesar Rp 71 triliun pada tahun 2025 sudah masuk dalam rentang defisit,” ujarnya.

Hal tersebut, menurut dia, memberikan kejelasan kepada pasar bahwa kebijakan fiskal yang berhati-hati akan dilanjutkan. Dengan kepastian rentang defisit APBN 2025 dibawah 3%, ia memperkirakan rasio utang terhadap PDB pada akhir tahun depan akan berada di kisaran 37% hingga 38%.

Angka tersebut lebih rendah dari rasio utang terhadap PDB 2023 sebesar 39%, di tengah spekulasi pasar rasionya akan menjadi 50%. “Dalam situasi ekonomi global yang tidak pasti, penjelasan fiskal disiplin akan dijaga saya kira merupakan sesuatu hal yang amat penting,” katanya.

Kepala Ekonom BCA David Sumual juga menilai kekhawatiran investor terkait arah kebijakan fiskal itu semakin menekan rupiah yang sudah dihantam gejolak eksternal. “Investor ingin kepastian, apakah memang akan ada perubahan mendasar. Kemarin, akhirnya clear setelah ada penjelasan dari pemerintah.” ujarnya kepada ketika dihubungi Katadata.co.id.

Namun, menurut dia, pelemahan rupiah sebenarnya tak terlalu buruk. Rupiah bersama banyak mata uang negara lain tertekan oleh menguatnya dolar AS seiring kebijakan The Fed (bank sentral Amerika Serikat) yang masih akan menahan suku bunga. Selain The Fed, meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah juga membebani rupiah.

Menurut David, banyak pengusaha yang saat ini belum mentransmisikan pelemahan rupiah ke harga barang karena melihat kondisi daya beli yang masih lemah. Ia menduga, para pengusaha akan menaikkan harga pada paruh kedua tahun ini jika rupiah bertahan di level 16.400 per dolar AS dan cenderung melemah.

"Kalau pelemahan rupiah sudah di atas 5%, kebanyakan akan menaikkan harga. Terutama bahan pangan, itu kan banyak diimpor dari luar negeri." ujar David.

Meski demikian, ia tak melihat kemungkinan rupiah melemah lebih dalam hingga di atas 16.500 per dolar AS. Dengan catatan, tak ada goncangan besar dari sisi eksternal.

Ketua Umum Apindo Shinta W Kamdani sejak April telah memperingatkan, harga barang-barang akan naik jika pelemahan rupiah berlanjut hingga bulan berikutnya. Ia menyebut 80% dari total impor nasional terdiri dari bahan baku dan barang modal. Pelemahan rupiah secara otomatis meningkatkan biaya produksi domestik.

"Karena itu, terbuka kemungkinan adanya kenaikan harga jual produk manufaktur di pasar bila pelemahan ini terjadi lebih dari satu bulan," kata Shinta kepada Katadata.co.id.

Shinta menduga, sebagian pabrikan sementara itu mengurangi volume produksi untuk menekan kenaikan biaya produksi seperti tahun lalu. Namun, ia mengakui tidak semua pabrikan dapat melakukan strategi tersebut.

Tren pelemahan rupiah memang terjadi sejak awal tahun ini. Mengutip data Bloomberg, rupiah telah kehilangan nilainya hampir 1.000 poin atau sekitar 6% ke level 16.375 per dolar AS sejak awal tahun hingga Selasa (25/6).

Ini terjadi meski Bank Indonesia terbilang 'rajin' melakukan intervensi. Cadangan devisa sepanjang tahun ini turun dari US$ 146,38 miliar menjadi US$ 139 miliar meski neraca perdagangan masih mencatatkan surplus dan ada aliran dana masuk di Sertifikat Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

BI mencatat, investor asing mencatatkan beli neto sebesar Rp 117,77 triliun di SRBI sejak awal tahun hingga 20 Juni 2024. Sementara di pasar SBN, terjadi jual neto sebesar Rp 42 triliun, demikian dengan pasar saham yang tercatat Rp 9,35 triliun.

Beban Prabowo: Kondisi Ekonomi, APBN, dan Warisan Utang

Meski rupiah sempat menyentuh titik terlemahnya pada pekan lalu, Airlangga dalam konferensi pers memastikan, Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang kuat saat ini. Ia menggarisbawahi langkah Bank Dunia yang baru saja menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini dari 4,9% menjadi 5% dan tahun depan dari 4,9% menjadi 5,1%.

“Inflasi kita terjaga di bawah 3%. Demikian pula postur defisit fiskal dalam APBN 2024. Rasio utang terhadap PDB juga masih sangat positif,” kata Airlangga.

Menurut Airlangga, sektor riil di Indonesia juga menunjukkan kondisi yang baik, tercermin dari data PMI (purchasing managers index) manufaktur Indonesia yang berada di level ekspansif selama 33 bulan berturut-turut. Indeks keyakinan konsumen juga diklaim tetap tinggi dengan indeks penjualan riil yang tumbuh.

“Sektor eksternal tetap kuat. Neraca perdagangan Indonesia mencatatkan surplus US$ 2,93 miliar pada Mei 2024 dan surplus ini 49 bulan berturut-turut,” kata dia.

Ia juga membandingkan defisit fiskal dan rasio utang Indonesia terhadap PDB negara lain yang lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Airlangga mencontohkan defisit fiskal India yang mencapai 7,9%, Cina 7,16%, Amerika 6,67%, serta Thailand dan Filipina masing-masing 4%, sedangkan Indonesia masih di kisaran 2,2% terhadap PDB.

Ketua Umum Golkar ini juga membandingkan rasio utang Indonesia yang berada di kisaran 39,8% terhadap PDB, jauh lebih rendah dibandingkan negara lain. Ia mencontohkan rasio utang Jepang yang mencapai 254%, Amerika 123%, India 82%, Malaysia 64% dan Korea Selatan 56%.

Meski rasio utang pemerintah terbilang rendah, Ekonom Faisal Basri mengingatkan, beban pembayaran bunga utang Indonesia saat ini sudah mencapai 20% terhadap pengeluaran pemerintah pusat. Ia juga mengingatkan, Indonesia akan menghadapi jatuh tempo pembayaran utang mencapai Rp 800 triliun pada tahun depan, tertinggi dalam sejarah.

"Tidak pernah kita menghadapi utang jatuh tempo sebesar itu. Memang dibayar dengan menerbitkan utang baru. Tapi bayangkan jika pasar obligasi sedang gonjang ganjing," ujar Faisal di podcast Reynald Kasali, pekan lalu.

Penerbitan surat utang di tengah kondisi pasar yang tidak kondusif dapat membuat pemerintah harus memberikan suku bunga yang tinggi dan akan membebani APBN di masa depan.

Pemerintah mengalokasikan pembayaran bunga utang sebesar Rp 497,3 triliun dalam Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 76 Tahun 2024 tentang APBN 2024, naik 11,55% dari realisasi tahun 2023. Alokasi pembayaran bunga utang ini mencapai 17,3% dari total pagu belanja negara 2024.

Faisal juga menekankan perlunya kehati-hatian di tengah kondisi global saat ini. Ia mengingatkan, kenaikan utang hanya boleh dilakukan jika memiliki dampak pada perekonomian.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut sejumlah tantangan eksternal yang dihadapi Indonesia, yakni tensi geopolitik yang meningkat, suku bunga tinggi di negara maju, stagnansi pertumbuhan ekonomi global, ruang fiskal yang terbatas karena pemulihan setelah pandemi yang tidak sesuai harapan. "Inilah environment yang harus kita hadapi," kata dia.

Sementara di dalam negeri, Bank Dunia menilai, rendahnya penerimaan pajak masih menjadi tantangan Indonesia. Rasio penerimaan pajak baru mencapai 6% terhadap PDB.

Kinerja penerimaan pajak pada tahun ini memang tak semulus dua tahun sebelumnya. Berdasarkan data APBNKita, penerimaan pajak pada Januari hingga Mei 2024 mencapai Rp 760,4 triliun atau turun 8,4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Bank Dunia berpendapat, perlu reformasi tambahan untuk memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan, dan mengurangi meluasnya informalitas di kalangan dunia usaha akan menjadi hal yang penting.

Reformasi khusus dapat mencakup penurunan ambang batas pajak, peninjauan kembali pengecualian pajak terutama yang tidak menguntungkan masyarakat miskin dan kelas menengah, dan meningkatkan kepatuhan termasuk melalui upaya berbagi data dengan pihak ketiga. Pengumpulan pajak dalam jangka menengah juga perlu ditingkatkan melalui data pihak ketiga yang membantu melacak dan memverrifikasi pendapatan

Selain kebutuhan untuk meningkatkan pendapatan, Bank Dunia juga mengingatkan pentingnya peningkatan kualitas belanja juga terutama untuk perlindungan sosial, kesehatan, dan peningkatan sumber daya manusia.

Toyota Fortuner VRZ dibanderol Rp 620 jutaan. Dengan harga segitu, berapa ya pajak tahunan Toyota Fortuner?

Toyota Fortuner menjadi salah satu primadona di segmen SUV bongsor. Ketangguhan yang ditawarkan menjadi salah satu daya tarik pesaing utama Pajero Sport itu. Toyota Fortuner saat ini ditawarkan dalam berbagai opsi mesin dengan harga bervariasi. Khusus untuk tipe 2.8L, harga paling murahnya Rp 627,7 juta.

Bila di antara kamu ada yang berminat meminang Fortuner 2.8L versi termurah itu, tentu juga sudah harus siap dengan besar pajak tahunannya. Punya banderol tembus Rp 620 jutaan, pajak tahunan Fortuner 2.8L VRZ itu ternyata sebesar Rp 8 jutaan.

Ditelusuri dalam laman Bapenda Jabar, untuk Fortuner 2.8L VRZ 4x2 tahun kepemilikan pertama, pajaknya sebesar Rp 8.121.800. Kemudian biaya lainnya adalah SWDKLLJ Pokok sebesar RP 143.000. Dengan demikian, total pajak tahunannya sebesar Rp 8.264.800.

Sekadar informasi tambahan, Fortuner 2.8 VRZ memiliki dimensi panjang 4.795 mm, lebar 1.855 mm, tinggi 1.835 mm, dan jarak sumbu roda 2.745 mm.

Fortuner 2.8 VRZ mengusung mesin diesel berkode 1GD-FTV. Mesinnya ini punya kapasitas pas di angka 2.755 cc, 4 silinder segaris, 16 katup, DOHC. Mesin juga dibekali teknologi VNT Intercooler. Mobil ini memiliki kapasitas tangki bahan bakar sebesar 80 liter.

Dengan naiknya kapasitas mesin dari Fortuner 2.8 ini, keluaran tenaga dan torsinya pun kian besar. Toyota mengklaim, tenaganya dapat di angka 203,9 PS pada 3.000-4.000 rpm dan torsinya tembus 499 Nm di putaran mesin 1.600-2.800 rpm.

Bicara fitur, Toyota Fortuner 2.8 VRZ ini dilengkapi dengan hill start assist, emergency brake signal, trailer sway control, traction control, dan vehicle stability control.

"Selisihnya cukup lumayan besar kira-kira tenaganya naik 36% dan torsinya naik 25% (dibandingkan mesin 2GD 2.400 cc yang ada di Fortuner sebelumnya). Akselerasi 0-100 km/jam (mesin) 1GD lebih cepat menjadi 11,9 detik, di 2GD 14 detik," kata Direktur Pemasaran Toyota Astra Motor Anton Jimmi Suwandy saat peluncuran Fortuner 2.8 VRZ tahun 2022.

Balita Tewas Terlindas Fortuner Tetangga di Sidoarjo, Ini Kronologinya

Balita Tewas Terlindas Fortuner Tetangga di Sidoarjo, Ini Kronologinya

Indonesia, negara dengan kekayaan sumber daya alam melimpah dan populasi terbesar di Asia Tenggara, harus menghadapi kenyataan bahwa Vietnam, negara tetangganya yang jauh lebih kecil secara luas wilayah, sedang melesat jauh melampauinya di berbagai sektor.

Wake up call yang terbaru adalah kalahnya Indonesia dalam menarik nilai investasi perusahaan-perusahaan teknologi besar seperti Apple. Pascapertemuan CEO Apple Tim Cook dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan tanggal 17 April lalu, terungkap bahwa Apple memiliki rencana berinvestasi di Indonesia senilai Rp 1,6 triliun.

Angka tersebut sekilas terdengar besar, namun ternyata sangat jauh dibandingkan dengan yang diperoleh Vietnam. Adapun investasi Apple di Vietnam sejauh ini telah mencapai US$ 15,84 miliar atau setara Rp 256,79 triliun (asumsi kurs Rp 16.211 per dolar AS), yang menciptakan sekitar 200 ribu lapangan kerja.

Pada awal tahun ini, Presiden Joko Widodo juga sudah menyampaikan kekhawatiran mengenai daya saing Indonesia dibandingkan Vietnam. Di tahun 2023, pendapatan per kapita Vietnam sekitar US$ 4,320, sementara Indonesia US$ 5,110. Sekilas, tampak angka Indonesia lebih besar. Namun apabila kita lihat dalam perspektif Vietnam baru selesai menghadapi perang sekitar tahun 1970-an, maka pertumbuhan Vietnam jauh lebih melesat dibandingkan Indonesia.

Mengapa Indonesia bisa kalah saing dibandingkan Vietnam sebagai destinasi investasi dan pusat pertumbuhan ekonomi baru di Asia Tenggara?

Namun yang lebih penting, apa yang segera perlu Indonesia perbaiki dan pelajari dari kesuksesan Vietnam?

Vietnam dan Indonesia Dulu

Pada tahun 1990-an, Vietnam adalah salah satu negara termiskin di dunia dengan PDB per kapita hanya sekitar US$ 98. Ekonominya sangat bergantung pada agrikultur, khususnya padi, yang mencakup sekitar 40% dari PDB dan mempekerjakan lebih dari 70% populasi.

Sebaliknya, Indonesia di era Orde Baru mengalami pertumbuhan ekonomi signifikan dengan rata-rata pertumbuhan PDB sekitar 7% per tahun antara 1967 dan 1997, didorong oleh sektor minyak dan gas serta industrialisasi yang pesat. PDB per kapita Indonesia pada 1990 sekitar US$6 70, jauh di atas Vietnam.

Reformasi "Đổi Mới", yang dimulai pada tahun 1986 memperkenalkan ekonomi pasar sosialis di Vietnam, membuka pintu bagi investasi asing dan meningkatkan efisiensi ekonomi. Pada tahun 1996, Vietnam menarik Foreign Direct Investment (FDI) atau investasi asing langsung sebesar US$ 1,6 miliar, meningkat dari hampir nol pada awal 1990-an. Pertumbuhan ekspor juga meningkat tajam, dari sekitar US$ 2 miliar pada 1990 menjadi lebih dari US$ 40 miliar pada akhir dekade tersebut.

Vietnam Kini: Destinasi Pilihan Investasi

Vietnam kini menjelma menjadi salah satu perekonomian paling menjanjikan di kawasan. Perusahaan multinasional besar seperti Samsung, Apple, Foxconn, dan Canon terus berinvestasi di Vietnam, memperkuat posisinya sebagai pusat manufaktur.

Pertumbuhan PDB tahunan Vietnam berkisar antara 6-7%, mencapai puncak 8% pada 2022, sementara Indonesia hanya tumbuh rata-rata sekitar 5% per tahun. Pada 2023, Vietnam mencatat rekor FDI sebesar US$ 36,6 miliar, meningkat 132% dari tahun sebelumnya, jauh melampaui Indonesia yang hanya mencapai US$ 18 miliar. Dalam empat bulan pertama 2024 saja, Vietnam menerima FDI sebesar US$ 9,27 miliar.

Kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia juga mulai tertinggal dibandingkan Vietnam. Skor PISA 2018 Indonesia untuk matematika (379), membaca (371), dan sains (396) berada jauh di bawah rata-rata OECD, sementara Vietnam mencatat skor lebih tinggi (matematika 495, membaca 496, dan sains 543).

Dalam Indeks Daya Saing Talenta Global (GTCI) 2022, Indonesia berada di peringkat 82 dari 133 negara, sementara Vietnam berada di peringkat lebih tinggi. Investasi Vietnam yang agresif di bidang pengembangan SDM menghasilkan tenaga kerja terampil dan kompetitif, menjadi daya tarik tambahan bagi investor asing.

Sedangkan Indonesia, sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo, 65% usia produktif kita hanya lulusan SMP ke bawah. Usia produktif dengan pendidikan rendah, akan menghasilkan produktivitas rendah dan daya saing dan daya inovasi yang rendah pula. Ketika kualitas SDM rendah, maka Indonesia bisa jadi kurang menarik bagi investor.

Apa yang Dilakukan Vietnam?

Vietnam telah berhasil dengan konsistensi dan keberlanjutan kebijakan reformasi ekonomi. Reformasi "Đổi Mới" yang dimulai pada tahun 1986 mengubah struktur ekonomi dari sistem terpusat ke pasar bebas, didukung oleh implementasi yang berkelanjutan.

Vietnam menunjukkan kemampuan untuk menyesuaikan kebijakan, menciptakan lingkungan yang stabil bagi investor asing. Sebaliknya, Indonesia sering terjebak dalam birokrasi kompleks dan perubahan kebijakan yang tidak konsisten, sehingga menghambat investasi asing.

Keberhasilan Vietnam dalam menarik FDI juga dipicu oleh strategi promosi agresif dan kebijakan insentif yang menarik, termasuk pengurangan pajak dan fasilitas investasi di zona ekonomi khusus. Vietnam juga aktif menandatangani perjanjian perdagangan bebas dengan berbagai negara dan blok ekonomi, seperti Perjanjian Perdagangan Bebas Uni Eropa-Vietnam (EVFTA), yang dapat meningkatkan daya saing produk ekspor Vietnam. Hasilnya, FDI Vietnam mencapai US$ 36,6 miliar pada 2023, jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia.

Di bidang pendidikan, Vietnam berinvestasi besar-besaran dalam meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah serta fokus pada program pelatihan vokasi. Indonesia, meskipun melakukan berbagai reformasi pendidikan, kualitasnya masih di bawah rata-rata OECD, berdampak pada kesiapan tenaga kerja dalam menghadapi tantangan global.

Vietnam juga unggul dalam mendukung inovasi dan teknologi dengan insentif untuk startup dan peningkatan alokasi dana untuk R&D. Pemerintah Vietnam mendorong kolaborasi antara universitas dan industri, serta mendirikan taman sains dan teknologi, mendukung ekosistem inovasi. Sektor digital Vietnam tumbuh 19% mencapai nilai US$ 30 miliar pada 2023.

Apa Pelajaran Bagi Indonesia?

Untuk meningkatkan daya saing ekonomi, Indonesia perlu sadar dan bergegas. Fokus pada simplifikasi dan harmonisasi regulasi untuk mengurangi birokrasi, serta mempercepat digitalisasi pelayanan pemerintahan untuk transparansi dan efisiensi sangat penting.

Mencontoh Vietnam, Indonesia bisa memperkenalkan lebih banyak zona ekonomi khusus dengan insentif pajak, infrastruktur yang baik, dan regulasi sederhana untuk menarik lebih banyak investasi asing.

Di bidang pendidikan, Indonesia harus meningkatkan kualitas kurikulum dan pelatihan vokasi sesuai kebutuhan industri. Mengadopsi model Vietnam yang fokus pada STEM dapat meningkatkan keterampilan teknis tenaga kerja.

Pemerintah bisa memperluas program beasiswa dan pelatihan untuk guru, meningkatkan fasilitas pendidikan, dan memperkenalkan kurikulum yang berorientasi pada keterampilan praktis dan inovasi. Kemitraan dengan sektor swasta dan industri untuk program magang dan pelatihan kerja akan memastikan lulusan memiliki keterampilan relevan dengan kebutuhan pasar kerja.

Untuk mendorong inovasi dan teknologi, Indonesia perlu meningkatkan dukungan terhadap start-up dan UKM melalui pendanaan dan insentif fiskal. Pemerintah bisa mendirikan lebih banyak inkubator bisnis dan technopark, serta memberikan akses pembiayaan lebih mudah melalui program hibah dan pinjaman dengan bunga rendah.

Pemerintah juga dapat meningkatkan investasi dalam R&D dengan menyediakan dana khusus dan mendorong kolaborasi antara universitas, lembaga penelitian, dan industri akan meningkatkan kapasitas inovasi. Infrastruktur digital perlu ditingkatkan, termasuk memperluas jaringan internet berkecepatan tinggi ke daerah-daerah terpencil untuk memastikan akses merata ke teknologi dan informasi.

Semua yang dilakukan Vietnam ini adalah rahasia umum — tidak ada kebijakan yang tidak pernah terdengar sebelumnya oleh Indonesia. Kunci keberhasilan Vietnam terletak pada konsistensi dan fokus yang tak tergoyahkan.

Berbeda dengan Indonesia yang sering mengeluarkan kebijakan inovatif, namun terkendala di eksekusi, koordinasi, dan konsistensi. Indonesia harus berani memperkuat konsistensi kebijakan, menyederhanakan regulasi, meningkatkan pendidikan, dan mendukung inovasi. Tanpa itu, Indonesia bisa tertinggal sementara Vietnam melesat jauh ke depan.

Sepatu kulit merupakan salah satu model alas kaki yang kekal terhadap zaman dan bisa digunakan berbagai kalangan. Namun, siapa sangka ternyata ada sepatu kulit yang berasal dari bahan tak terduga. Bukan kulit sapi, ular, maupun buaya, material sepatu tersebut adalah kulit ceker ayam.

Nurman Farieka Rhamdani (29) adalah motor utama dari sepatu kulit ceker ayam pertama di dunia. Diproduksi di Bandung, Jawa Barat, sepatu tersebut berada di bawah bendera merek Hirka. Kepada detikcom, Nurman mengatakan bahwa ide untuk merintis usaha tersebut bermula dari riset ayahnya yang meneliti soal penyemakan kulit pada 1990an.

"Ayah dulu meneliti karena Indonesia adalah salah satu eksportir kulit ular terbesar di dunia termasuk buaya juga. Ini tentu miris ya, karena ada faktor lingkungan dan kasihan juga kepada berbagai hewan itu. Makanya muncul ide untuk mencari bahan kulit alternatif, ditemukanlah kulit ceker ayam ini," ucap Nurman, Senin (24/6/2024) lalu.

Farieka Rhamdani (29) menjadi motor utama dari sepatu kulit ceker ayam pertama di dunia. Diproduksi di Bandung, Jawa Barat, sepatu tersebut berada di bawah bendera merek Hirka. Foto: Dok. Pribadi

Berangkat dari temuan ayahnya tersebut, Nurman mulai merintis bisnis tersebut pada 2015 dan mendalami kegunaan jenis kulit tersebut selama dua tahun lamanya. Nurman mengaku habis sekitar ratusan juta sebagai modal riset, hal ini mengingat belum ada sepatu yang menggunakan kulit ceker ayam di dunia.

"Habisnya buat riset ratusan juta mas. Saya sendiri baru menemukan pasar yang pas itu 2019. Jadi bisa dibilang prosesnya selama empat tahun mengeluarkan cukup banyak sekali dana," jelasnya.

Resep Sukses Hirka

Selama empat tahun mulai dari 2015 sampai 2019, Nurman mengungkap bahwa bisnisnya bergerak di mode riset dan belum fokus mencari keuntungan. Sebab, pasar sepatu kulit berbeda dengan sepatu berbahan kanvas yang mengutamakan kegunaan semata alias praktis. Segmentasi sepatu kulit juga tergolong niche market karena hanya digunakan segelintir kalangan. Oleh sebab itu, pendalaman pasar wajib dilakukan.

"Tidak semua orang suka sepatu kulit, apalagi tahu bahwa ada sepatu berbahan kulit ceker ayam. Makanya waktu itu kita betul-betul research mode, kita cari pangsa pasar kita bagaimana," jelasnya.

Nurman pun bergerilya mengikuti pameran, expo, bahkan kegiatan untuk mengedukasi publik terhadap produknya. Untungnya, hasil dari berbagai agenda persepatuan itu bisa mengembalikan sedikit modal.

Dalam setiap agenda, Hirka bisa mengantongi setidaknya 15 sampai 20 pesanan sepatu lewat skema prapesan (pre-order). Satu sepatu kala itu dijual dengan rata-rata harga Rp 600 ribu. Jumlah pesanan pun meningkat seiring berjalannya waktu. Jumlahnya kini mencapai sekitar 1.000 pasang per bulan.

Pada 2020, Nurman mulai mantap memproduksi dan menjual sepatu kulit ceker ayam secara online. Pembeli Hirka tembus ke pasar berbagai negara seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Inggris. Untuk tahun itu saja, pendapatan usahanya sudah tembus miliaran rupiah. Jika dirata-ratakan, Nurman mengaku omzet Hirka tembus ratusan juta rupiah per bulan.

"Tapi memang modal yang dikeluarkan cukup besar. Saat ini Hirka ada belasan pekerja di dua workshop. Belum lagi kita membeli sekitar 40-50 kilogram kulit ayam di rumah potong hewan setiap minggu," bebernya.

Farieka Rhamdani (29) menjadi motor utama dari sepatu kulit ceker ayam pertama di dunia. Diproduksi di Bandung, Jawa Barat, sepatu tersebut berada di bawah bendera merek Hirka. Foto: Dok. Pribadi

Nurman kemudian menjelaskan Hirkan menggunakan model bisnis yang menggabungkan seluruh proses mulai dari manufaktur, perencanaan, desain, sampai distribusi. Fleksibilitas adalah kunci mengingat 90% produksi sepatu Hirka digunakan menggunakan tangan.

Resep lain dari kesuksesan usaha Nurman adalah eksposur. Ia mengaku beruntung produknya bisa menerima endorse dari berbagai artis bahkan sampai pejabat negara seperti Ridwan Kamil dan Sandiaga Uno.

Menurutnya, testimoni adalah faktor yang sangat berpengaruh bagi penjualan produk. Respon positif maupun negatif dari satu pelanggan saja bisa mempengaruhi penjualan produk secara jangka panjang.

Oleh sebab itu, bagi siapapun yang hendak memulai usaha, Nurman berpesan bahwa konsistensi dalam mengembangkan produk dan riset pasar adalah dua kunci utama

"Kita harus paham betul apa yang kita tawarkan dan apa value alias nilai tambah yang kita bisa diberikan sehingga mereka senang menggunakan produk kita," terangnya.

Berbagai produk Hirka sendiri bisa diakses di media sosial lewat Instagram @hirka.official dan sejumlah aplikasi e-commerce.

Importir Jadi Eksportir Produk Kitchenware Halal ke Negeri Sakura

Importir Jadi Eksportir Produk Kitchenware Halal ke Negeri Sakura

Di tengah angka kebutuhan listrik yang terus naik dan komitmen transisi energi yang sedang gencar diupayakan oleh Indonesia, Perusahaan Listrik Negara (PLN) berperan krusial sebagai satu-satunya distributor listrik di Indonesia. Emisi pembangkit listrik sebagai penghasil gas rumah kaca tertinggi saat ini akan berdampak langsung dengan masyarakat sebagai korban krisis iklim maupun pengguna secara bersamaan.

Sumber energi terbarukan seperti PLTS menjadi alternatif nyata dari energi kotor yang selama ini digunakan. Namun ironisnya, inisiatif itu pun kerap “tersandung” kepentingan PLN, khususnya perihal masalah oversupply yang sudah menghantui PLN selama lebih dari satu dekade.

Selain itu, terutama beberapa tahun terakhir, PLN tengah diterpa beberapa kabar kurang mengenakkan. Kondisi keuangan yang mengkhawatirkan–di akhir 2019, utang PLN mendekati angka 500 triliun, membengkaknya tagihan listrik beberapa orang secara mendadak, serta masalah oversupply yang menjadi titik awal permasalahan tak kunjung selesai adalah beberapanya.

Sebetulnya, seburuk apakah “belenggu PLN” mempengaruhi inisiatif energi terbarukan di Indonesia?

Oversupply Sebagai Kambing Hitam

Sebagai konteks, Indonesia merupakan negara yang sangat bergantung pada energi fosil tinggi emisi karbon. Indonesia merupakan produsen batubara terbesar keempat di dunia dan mayoritas sumber energi listriknya berasal dari batubara.

Ironisnya, sebagai negara kepulauan tropis, Indonesia juga sangat rentan terhadap dampak krisis iklim. Indonesia berkepentingan langsung menghindari krisis iklim untuk menghindari naiknya permukaan laut, krisis pangan, bencana hidrometeorologi, dan berbagai kerusakan lain.

Namun dalam upaya transisi energi untuk menghadapi ancaman ini, masalah oversupply kerap dijadikan alasan atas permasalahan yang dihadapi PLN. Bukan hanya terkait keengganan mengadopsi energi terbarukan, tetapi juga perihal kerugian finansial triliunan yang berpengaruh pada kerugian negara.

Oversupply sendiri adalah kondisi kelebihan pasokan listrik yang tidak diseimbangkan dengan permintaan. Kelebihan listrik ini harus ditampung dalam jaringan PLN. Sebenarnya, hal ini tidak sepenuhnya buruk, terutama untuk menjaga ketersediaan dan ketahanan pasokan listrik di Indonesia. Sayangnya, kondisi oversupply bukan membawa keuntungan, malah justru menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi indonesia.

Per Juni 2023, reserve margin atau cadangan daya listrik PLN pada sistem Jawa-Bali sebesar 44%, interkoneksi Kalimantan 57%, Sumatera 24%, Lombok 37% dan Sulawesi Selatan 25%. Secara total, oversupply di Indonesia mencapai angka 6 GW. Melihat angka-angka ini, sebagian orang mungkin berpikir: “Kalau begitu, mengapa tidak mengurangi kapasitas pembangkitan listriknya saja?”

Sayangnya tidak semudah itu. Ada skema take-or-pay yang mewajibkan PLN membeli listrik dari pembangkit swasta atau IPP (Independent Power Producer) baik mereka diserap konsumen ataupun tidak.

Skema ini mulai digunakan sejak krisis ekonomi 1998 untuk menarik investor agar membangun pembangkit listrik di Indonesia. Namun skema ini kebablasan hingga kini. Dalam kondisi oversupply, PLN harus tetap membeli listrik IPP secara masif. Diperkirakan, PLN akan merugi sekitar Rp 3 triliun per GW listrik yang tidak terpakai. Dengan kondisi oversupply sebesar 6 GW di tahun, kerugian PLN tahun ini saja dapat mencapai angka Rp 18 triliun.

Tanpa perubahan serius, oversupply listrik diproyeksikan akan mencapai 41 GW pada tahun 2030. Berapa ratus triliun lagi yang akan dikucurkan untuk membayar listrik oversupply yang tak terpakai?

Apabila cash flow PLN terus menerus mengalami kerugian, maka negara harus menyuntikkan dana lebih banyak, salah satunya melalui Penyertaan Modal Negara (PMN). Dana ini diambil dari APBN negara, sehingga risikonya adalah berkurangnya ruang fiskal yang seharusnya bisa dipakai untuk mendanai berbagai kebutuhan yang bisa memajukan kesejahteraan masyarakat, salah satunya pengembangan energi terbarukan skala kecil. Buruknya track record keuangan PLN dan ketergantungannya pada batubara juga dapat membuat investor enggan untuk berinvestasi atau membeli surat utang PLN.

Oversupply di Tengah Kesenjangan

Kondisi oversupply sendiri bukanlah hal yang baru; ia sudah terjadi setidaknya sejak tahun 2013. Namun pada 2015, Presiden Jokowi tetap meluncurkan mega proyek 35 GW yang menggencarkan pembangunan pembangkit listrik di Indonesia, yang mayoritas masih bertenaga kotor. Padahal, pada masa itu krisis iklim sudah sangat menjadi percakapan dan agenda transisi energi sudah di depan mata.

Pertumbuhan yang terlalu ambisius ini disebabkan oleh proyeksi pertumbuhan ekonomi yang terlalu optimis dan komitmen lingkungan yang lemah. Pada 2022, PLN berhasil menyepakati penundaan jadwal operasi atau Commercial Operation Date (COD) beberapa pembangkit listrik milik swasta. Hal ini diklaim menghemat biaya sebesar 37 triliun dari beban take or pay. Ini pun hanya solusi sementara saja, sampai COD akhirnya harus dilaksanakan.

Masalahnya, kondisi oversupply yang melimpah ini berbenturan dengan fakta bahwa masih ada ribuan desa di Indonesia yang belum teraliri listrik. Pada tahun 2022, PLN mencatat bahwa 4.400 desa di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T) masih belum teraliri listrik. Angka tersebut juga belum memperhitungkan daerah-daerah yang sudah mendapatkan aliran listrik namun tidak stabil atau belum mengalir selama 24 jam; ataupun sejumlah fasilitas umum seperti jalan raya yang juga belum teraliri listrik.

Pembangunan koneksi grid yang lebih stabil dan merata ditambah dengan dukungan bagi upaya-upaya penyediaan listrik mandiri oleh masyarakat seharusnya menjadi prioritas. Namun pemerintah malah terjebak dalam belenggu kontrak pembangunan PLTU baru yang tertera dalam RUPTL (Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik). Hal ini lebih jauh lagi membebani kondisi oversupply dengan pembangkit fosil kotor baru, serta menghambat transisi energi dengan merintangi energi bersih dari masuk ke jaringan.

Oversupply dan Misi Transisi Energi

Selain isu kerugian negara, salah satu efek terburuk kondisi oversupply dan adiksi batubara adalah hambatan yang ia timbulkan terhadap misi transisi energi Indonesia.

Melalui Enhanced-NDC (Nationally Determined Contribution), Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon sebanyak 32% dengan usahanya sendiri; bahkan angka ini sudah naik dari 29% yang dijanjikan melalui NDC awal. Namun awal tahun 2024 ini, Dewan Energi Nasional malah merencanakan untuk menurunkan target bauran energi terbarukan dari 23% menjadi 17-19% pada 2025. Alasannya? Mereka kesulitan karena banyaknya proyek PLTU baru yang terlanjur dicanangkan.

Lemahnya komitmen pemerintah terlihat dari Perpres nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan Penyediaan Tenaga Listrik. Alih-alih mempercepat pengembangan energi terbarukan, Perpres tersebut malah memungkinkan pembangunan PLTU baru; seperti PLTU captive, PLTU yang sudah terancang dalam RUPTL, serta PLTU yang termasuk dalam Proyek Strategis Nasional.

Padahal, Indonesia sama sekali tidak kekurangan sumber energi terbarukan. Menurut data Kementerian ESDM, total potensi energi terbarukan Indonesia mencapai 3.686 GW. Apabila potensi tersebut direalisasikan untuk kebutuhan masyarakat, energi terbarukan akan menjadi sumber energi yang jauh lebih murah, ramah lingkungan, dan lebih dari cukup. Selain itu, setiap daerah memiliki potensi sumber energi terbarukannya masing-masing, baik itu dari aliran sungai, surya, ataupun angin. Pemanfaatan energi lokal bukan hanya soal sumber energi listrik, ia juga menciptakan lapangan pekerjaan, menumbuhkan rasa kepemilikan, serta memberdayakan komunitas lokal.

Namun upaya-upaya ini minim dukungan pemerintah. Misalnya, keengganan pemerintah mendukung PLTS Atap. Dalam revisi Permen PLTS Atap yang baru-baru ini disahkan melalui Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 2 Tahun 2024, skema jual beli listrik dihapuskan dengan alasan PLN sudah mengalami oversupply. Padahal, salah satu daya tarik pemakaian PLTS atap bagi konsumen adalah kesempatan untuk menjual kelebihan listrik kepada PLN.

Lebih jauh lagi, Permen tersebut menyatakan bahwa penetapan kuota serta izin yang dibutuhkan untuk pemasangan PLTS atap menjadi wewenang PLN. Dengan pembatasan kuota dan skema jual-beli yang dihapuskan, pengadopsian PLTS Atap akan menjadi semakin sulit.

Selain itu, banyak juga pemanfaatan energi terbarukan berskala komunitas. Beberapa daerah di Indonesia, seperti di Batusonggan, Riau; dan Kedungrong, Jogjakarta; menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) sebagai sumber listrik. Turbin yang digerakkan oleh aliran sungai setempat dapat memasok listrik pada warga dengan harga yang sangat murah, sekitar Rp 30.000,- per bulan. Beberapa daerah lain, seperti di Nusa Tenggara Barat, menggunakan energi surya melalui solar panel untuk melistriki rumah, sekolah, tempat ibadah, dan lain-lain.

Tak hanya untuk kebutuhan sehari-hari, pemanfaatan energi terbarukan berskala komunitas pun dapat membantu kegiatan perekonomian. Sebagai contoh, energi surya dimanfaatkan oleh sejumlah kelompok tani di Lombok untuk mengeringkan hasil panen seperti kopi, coklat, dan pisang. Dengan penggunaan solar dryer dome, hasil panen dapat kering dua kali lebih cepat ketimbang pengeringan biasa.

Namun, upaya-upaya pemanfaatan energi terbarukan yang diinisiasi komunitas kerap menghadapi tantangan sulitnya pendanaan, kekurangan sumber daya manusia, biaya maintenance yang besar, dan lain-lain. Andaikan upaya-upaya ini mendapat dukungan penuh, pembangunan dan kesejahteraan di daerah akan lebih merata.

Sayangnya, upaya semacam ini dipandang sebelah mata oleh pemerintah. Bukan hanya masih mendorong PLTU baru, pemanfaatan energi terbarukan yang dipromosikan PLN malah mengarah pada teknologi hidrogen dan CCUS (Carbon Capture and Utilization Storage), yang belum terbukti namun lebih mungkin memfasilitasi kepentingan industri energi fosil. Pemerintah nampak mendahulukan proyek padat modal berskala besar ketimbang mendorong potensi besar surya dan bayu.

Menanti Peran PLN untuk Utamakan Kemakmuran Rakyat

Kesenjangan antara kondisi oversupply, keputusan untuk terus membangun berbagai pembangkit listrik baru, serta komitmen transisi energi yang lemah membuat kelistrikan Indonesia terlihat carut-marut. Sebagai perusahaan yang memegang kontrol 100% jaringan transmisi dan satu-satunya distributor listrik di Indonesia, PLN memainkan andil yang besar dalam kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia.

Penguasaan negara dalam penyediaan tenaga listrik didasari pemahaman bahwa karena tenaga listrik adalah salah satu cabang produksi yang paling penting dalam kehidupan masyarakat. Maka ia dikuasai negara sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat.

Sayangnya, dengan jerat oversupply yang mencengkeram, sepertinya kepentingan dan kemakmuran rakyat masih belum menjadi penyetir utama yang mempengaruhi pengambilan keputusan dan pembangunan infrastruktur energi di negeri ini.

Reporter: Tim KONTAN | Editor: Ridwal Prima Gozal

KONTAN.CO.ID - Sebagai perusahaan yang bergerak di sektor energi, PT Pertamina (Persero) menyadari pentingnya pelestarian lingkungan untuk merespon perubahan iklim. Salah satu langkah yang diambil Pertamina untuk mengelola risiko tersebut adalah mengurangi jejak lingkungan, terutama terkait penggunaan air dan limbah yang dihasilkan dari kegiatan operasional.

Inisiatif Pertamina mengurangi jejak lingkungan menjadi bagian dari penerapan prinsip environmental, social, and governance (ESG). Selain itu langkah ini juga mendukung tujuan pembangunan keberlanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) khususnya tujuan nomor 6, Air Bersih dan Sanitasi Layak; tujuan nomor 7, Energi Bersih dan Terjangkau, serta tujuan nomor 13, yaitu Penanganan Perubahan Iklim.

Ketersediaan air dari sumber-sumber yang ada di lokasi operasional tidak hanya krusial bagi keberlanjutan usaha, tetapi juga menyangkut hajat hidup masyarakat sekitar yang bersama-sama menggunakan sumber air tersebut. Oleh karena itu, Perseroan memastikan pemakaian air yang diambil dari berbagai sumber untuk kegiatan operasional, baik di lepas pantai maupun di daratan, dilakukan dengan bertanggung jawab. Prinsip reduce, reuse, recycle turut diterapkan dalam penggunaan air untuk operasional.

Seluruh subholding maupun entitas anak dan unit bisnis Pertamina telah dilengkapi instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang digunakan untuk mengolah air limbah, disertai pemantauan

dan pengukuran berkala. Proses pengolahan air limbah dan hasilnya dipantau serta diukur berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Minyak dan Gas serta Panas Bumi.

Setelah memenuhi standar baku mutu, sebagian hasil pengolahan air limbah dapat dilepaskan ke badan air (laut, saluran air, sungai, atau danau). Sebagian lainnya digunakan kembali dalam operasional. Sepanjang tahun 2023, Pertamina menghasilkan air terproduksi 758.339 megaliter dan sebanyak 566.288 megaliter diinjeksikan kembali untuk operasional. Adapun air terproduksi yang dialirkan ke badan air mencapai 192.050 megaliter.

Selain mengolah air limbah, Pertamina berkomitmen mengurangi jumlah pemakaian air tawar. Total volume pengurangan air tawar pada tahun 2023 mencapai 8.112 megaliter dengan pengurangan terbesar dilakukan oleh subholding Refinery & Petrochemical PT Kilang Pertamina Internasional.

Saat menghadiri 10th Water Forum Side Event-Executive Roundtable Dialogue dalam rangkaian World Water Forum 2024 di Nusa Dua, Bali, 22 Mei lalu, Vice President (VP) Sustainability Strategy Pertamina Suripno menjelaskan aksi nyata Pertamina yang mendukung keberhasilan program pengelolaan air.

"Kami melakukan dua upaya. Pertama, upaya internal yakni aspek perilaku dan aspek teknologi. Kedua, upaya eksternal melalui kolaborasi dengan komunitas, maupun program Corporate Social Responsibility (CSR). Kami juga menyadari penggunaan air di seluruh rantai nilai bisnis Pertamina, sehingga kami menerapkan sistem dan program pengelolaan air yang memberi dampak Net Positif Water Impact (NPWI)," ujarnya.

Suripno menambahkan, Pertamina mengelola penggunaan air secara ketat. Program pengelolaan air berkelanjutan (Sustainable Water Management) dimulai dari mengidentifikasi rantai nilai konsumsi air, penetapan target, hingga implementasi program. Selain itu, metode Pertamina Water Tools yang digunakan dapat melakukan penilaian cepat terhadap penerapan sistem pengelolaan air di seluruh unit bisnis.

Pemanfaatan limbah

Akan halnya limbah operasional, setiap unit bisnis Pertamina mengolahnya berdasarkan regulasi yang berlaku, standar ISO 14001:2015 tentang Sistem Manajemen Lingkungan Limbah, serta SUPREME (Sustainability Pertamina Expectations For HSSE Management Excellence).

Limbah yang dihasilkan oleh Perseroan dikelola melalui penerapan reduce, reuse, recycle, replace, return on supplier, treatment dan disposal (5RTD). Pengelolaan limbah dapat dilakukan sendiri oleh Perseroan, maupun melibatkan pihak ketiga. Pihak ketiga tersebut harus lolos seleksi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, antara lain telah memiliki izin Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta memiliki fasilitas pengangkutan dan penyimpanan yang aman.

Di sejumlah anak usaha Pertamina, pengolahan limbah operasional dilakukan dengan memberdayakan masyarakat. Sebagai contoh, Program Sampah Keliling Swadaya Masyarakat (Salin Swara) yang dilaksanakan PT Badak NGL, anak usaha PT Pertamina Hulu Energi. Kegiatan Salin Swara di antaranya mengajak masyarakat menabung sampah dan memanfaatkan limbah padat non-B3 (bahan berbahaya dan beracun) dari perusahaan menjadi produk bernilai ekonomi.

Kelompok Telihan Recycle binaan Salin Swara memanfaatkan limbah alumunium dan polyurethane dari PT Badak NGL sebagai bahan baku untuk pembuatan ingot, baling-baling dan anoda, cool box, maupun kapal polyurethane. Hasilnya, lebih dari 1.000 kg limbah aluminum non-B3 dapat termanfaatkan kembali menjadi produk andal tepat guna, serta menciptakan pasar dan bisnis model baru. Selain itu pengolahan limbah tepat guna ini mereduksi 210 ton CO2eq/ tahun.

Komitmen Pertamina mengurangi timbulan limbah tak hanya mencakup limbah operasional, tetapi juga limbah serta sampah yang ada di masyarakat sekitar. Inisiatif ini misalnya dilakukan PT Pertamina EP (PEP) Subang Field yang tergabung dalam Zona 7 Subholding Upstream Regional Jawa. Bersama masyarakat Desa Cikadu, Kecamatan Cijambe, Kabupaten Subang, PEP Subang Field mengembangkan usaha pengolahan limbah daun nanas menjadi bahan tekstil ramah lingkungan, bahan campuran resin, dan bahan kertas yang bernilai tinggi.

Melalui berbagai inisiatif pengelolaan limbah, hingga akhir tahun 2023 Pertamina berhasil mengurangi limbah B3 sebanyak 421,07 ton dan limbah non-B3 sebanyak 430,48 ton. Capaian ini meningkat signifikan dibandingkan tahun 2022 dengan pengurangan limbah B3 sebanyak 189,70 ton dan limbah non-B3 sebanyak 183,90 ton.

Rekor PROPER

Komitmen dan konsistensi Pertamina dalam mengurangi jejak lingkungan serta pengelolaan risiko lingkungan lainnya membuahkan hasil gemilang. Pada tahun 2023 lalu, PT Pertamina (Persero) dengan subholding dan anak usahanya berhasil memboyong 34 PROPER Emas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Capaian ini meningkat dari tahun 2022, yang memperoleh 20 PROPER Emas.

PROPER yang merupakan akronim Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi salah satu indikator keseriusan perusahaan mencegah kerusakan lingkungan dan pencemaran akibat aktivitas industri. Selain PROPER Emas, KLHK juga memberikan 76 PROPER Hijau untuk berbagai unit operasi Pertamina.

Tak hanya itu, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati juga berhasil mendapatkan penghargaan Green Leadership Utama sebagai pimpinan tertinggi perusahaan yang memperoleh peringkat emas. Pertamina juga memborong tiga penghargaan Green Leadership Madya yang diraih para pimpinan subholding dan anak perusahaan.

"Sebagai pemimpin transisi energi di Indonesia, Pertamina akan terus menjalankan bisnis yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Penghargaan ini diharapkan akan meningkatkan investor global terhadap praktik bisnis Pertamina yang telah konsisten menerapkan aspek ESG di seluruh operasionalnya,” tutur Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso.

Bisnis.com, MEDAN – Harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit petani mitra Provinsi Sumatra Utara (Sumut) turun kembali menjadi Rp2.972,38 per kg setelah sempat menyentuh angka Rp3.022,64 pekan kedua Juli kemarin.

Penurunan harga TBS petani plasma ini ke level Rp2.900-bukan kali pertama terjadi bulan ini karena di pekan pertama Juli harga TBS petani bermitra Sumut juga tercatat sebesar Rp2.970,16 per kg.

Analis Pasar Dinas Perkebunan dan Peternakan Sumatra Utara Dewiana mengatakan, penetapan harga TBS petani Sumut mengacu pada harga yang berkembang di Pusat Pemasaran Kelapa Sawit PT Perkebunan Nusantara (PT KPBN), GAPKI, dan harga pasar minyak sawit mentah baik lokal maupun ekspor, serta harga kernel lokal.

"Rata-rata harga CPO lokal dan ekspor saat ini ialah Rp12.664,87. Sedangkan kernel lokal rata-rata harganya Rp8.347,58, per kg," kata Dewi, Sabtu (20/7/2024).

Harga minyak sawit mentah atau crude palm oil global (CPO) lokal dan ekspor pekan ketiga Juli terbilang turun hampir 300 poin dari periode sebelumnya. Minggu lalu, rata-rata harga CPO lokal dan ekspor ialah Rp12.941,32.

Sementara itu, harga kernel lokal terpantau naik dari Rp8.212,09 per kg pada minggu lalu. "Rendemen CPO petani kita yang tertinggi itu sebesar 22,34 dengan faktor 'K'-nya 91,48%," imbuhnya.

Berikut acuan harga TBS sawit produksi petani bermitra di Sumut yang berlaku hingga 23 Juli 2024:

• Usia 3 tahun = Rp2.307,77,-

• Usia 4 tahun = Rp2.524,80,-

• Usia 5 tahun = Rp2.667,96,-

• Usia 6 tahun = Rp2.743,14,-

• Usia 7 tahun = Rp2.769,84,-

• Usia 8 tahun = Rp2.841,86,-

• Usia 9 tahun = Rp2.897,07,-

• Usia 10-20 tahun= Rp2.972,38,-

• Usia 21 tahun = Rp2.965,80,-

• Usia 22 tahun = Rp2.925,25,-

• Usia 23 tahun = Rp2.895,13,-

• Usia 24 tahun = Rp2.795,49,-

• Usia 25 tahun = Rp2.706,28,-

(K68)

Percaturan bisnis telekomunikasi global bersiap menghadapi disrupsi baru, Direct to Cell Starlink yang memungkinkan layanan internet satelit langsung diakses perangkat selular berteknologi long-term evolution atau LTE, tanpa bantuan parabola. Setelah sukses dalam uji coba pada awal tahun ini, Starlink meluncurkan 13 satelit direct to cell ke ruang angkasa pada awal Juni lalu.

Layanan ini telah meningkatkan kegelisahan di kalangan industri telekomunikasi di dalam negeri. Layanan ini diduga bakal mengarah pada keterdesakan untuk berkolaborasi atau pertarungan terbuka alias head-to-head antara raksasa penyedia layanan internet satelit dengan penyedia layanan internet nirkabel yang berbasis Stasiun Pancar-Terima Dasar atau Base Transceiver Station (BTS).

Di Amerika Serikat, Starlink berkolaborasi dengan T-Mobile untuk layanan direct to cell. Dalam kolaborasi tersebut, Starlink akan menggunakan jaringan LTE milik T-Mobile.

T-Mobile adalah pemimpin layanan internet nirkabel di Negeri Paman Sam. Mengutip data yang dikumpulkan Statista, di kuartal I 2024, perusahaan memegang 31,4 persen pangsa pasar layanan internet nirkabel, bersaing ketat dengan Verizon 37,6 persen dan AT&T 29,8 persen.

Bukan cuma Starlink yang berpotensi jadi disruptor besar industri telekomunikasi. Pasalnya, raksasa teknologi global seperti Amazon juga tancap gas menyaingi Starlink. Amazon bekerja sama dengan Vrio, anak usaha AT&T sebelum diakuisisi grup konglomerasi Werthhein, berencana meluncurkan satelit internet di Amerika Selatan. Targetnya, layanan internet dari proyek kerja sama yang diberi nama Kuiper Project tersebut bisa tercapai pertengahan 2025 dimulai di Argentina.

Sama dengan Starlink, Project Kuiper akan meluncurkan ribuan satelit Orbit Bumi Bawah atau Low Earth Orbit (LEO), untuk membuat megakonstelasi di angkasa. Sejauh ini, Project Kuiper merencanakan peluncuran 3.236 satelit, sedangkan Starlink 42 ribu satelit dengan lebih dari 6.000 satelit telah mengorbit dan melayani nyaris 100 negara, termasuk Indonesia. Kebutuhan satelit bisa saja lebih sedikit di masa depan, dengan teknologi yang memungkinkan koneksi andal meski satelit berada pada orbit yang lebih tinggi sehingga cakupan lebih luas.

Dengan jarak yang lebih dekat dengan bumi – 160 kilometer sampai 2.000 kilometer -- satelit LEO menyediakan koneksi internet yang stabil, berkecepatan tinggi, latensi rendah alias nyaris tanpa jeda. Ini memberikan pengalaman akses internet yang lebih baik bagi pengguna dibandingkan satelit Medium Earth Orbit (MEO) dan geostasioner yang mengorbit lebih tinggi. Biaya peluncuran satelit jenis ini juga lebih murah karena memiliki bobot yang lebih ringan.

Mengingat tidak semua negara dan perusahaan telekomunikasi memiliki kemampuan untuk membuat dan meluncurkan satelitnya sendiri, ini membuat perusahaan-perusahaan teknologi global berpeluang menguasai pasar telekomunikasi dunia, dengan atau tanpa mitra lokal. Ditambah lagi, perkembangan teknologi telah membuat biaya untuk melayani internet di seluruh dunia diprediksi bakal semakin terjangkau.

Pada 2018, Elon Musk mengestimasi, biaya membangun dan meluncurkan satelit Starlink untuk membuat megakonstelasi mencapai US$ 10 miliar atau sekitar Rp 164 triliun. Amazon juga dilaporkan berinvestasi US$ 10 miliar plus untuk Proyek Kuiper. Biaya ekspansi dunia tersebut terbilang murah, apalagi bisa jadi pembuka jalan untuk proyek lainnya, misalnya kendaraan tanpa awak yang membutuhkan akses internet tanpa putus.

Sebagai perbandingan, penyedia internet nirkabel atau mobile broadband terbesar di Indonesia Telkomsel telah membangun lebih dari 180 ribu BTS 4G di seluruh Indonesia hingga 2023. Dengan estimasi biaya pembangunan BTS di kisaran 600 juta sampai Rp 1,5 miliar, maka perusahaan mengeluarkan sekitar Rp 108 triliun sampai Rp 270 triliun untuk 180 ribu BTS tersebut. Ini cukup untuk mendanai megakonstelasi Starlink.

Dengan kondisi ini dan teknologi yang berkembang cepat, para pemain lama di bidang penyediaan layanan internet di dalam negeri dibayangi situasi bisnis yang tak menentu ke depan. Sebab, melihat manuver Starlink sejauh ini, belum tentu arahnya akan seperti yang diyakini pemerintah: “Starlink sebagai komplementer (dari jaringan internet yang sudah ada)” sebagaimana pernyataan Menteri Telekomunikasi dan Informatika Budi Arie.

Pertumbuhan Pengguna Starlink (Ajeng I Katadata)

Daya Upaya Pemerintah Hilangkan Blank Spot, Sebelum “Menyerah” ke Starlink

Bukan rahasia bahwa masuknya Starlink ke Indonesia adalah "buah" dari lobi pemerintah Indonesia agar Tesla berinvestasi di megaproyek hilirisasi nikel Indonesia. Elon Musk yang belum sreg membangun pabrik Tesla di dalam negeri berujung menyodorkan Starlink sebagai solusi penyediaan akses internet di daerah terpencil. Keinginan ini disambut Pemerintah Indonesia di tengah program pemerataan akses internet yang masih jadi “pekerjaan rumah”.

Sebagai catatan, kehadiran layanan Starlink di Indonesia hanya berselang sebelas bulan dari sejak mengangkasanya satelit milik pemerintah Indonesia Satria 1 yaitu pada 19 Juni 2023, dan kurang dari enam bulan dari sejak Satria 1 resmi beroperasi yakni pada Januari 2024. Proyek Satria 1 merupakan bagian dari program ambisius pemerintahan Joko Widodo bernilai puluhan triliun untuk membuat wilayah Indonesia tanpa blank spot atau seluruhnya punya akses ke internet.

Biaya puluhan triliun untuk program pemerataan akses internet ini, sebagian diambil dari dana pungutan Universal Service Obligation atau USO. Pungutan ini dikenakan ke penyelenggara telekomunikasi dan dikelola Badan Aksesibilitas Teknologi Informatika (BAKTI) di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika. Ini salah satu poin yang kini diungkit penyelenggara layanan internet setelah Starlink diizinkan pemerintah beroperasi penuh di Indonesia dan berpotensi menggilas pemain lama.

Sebelum Satria 1 meluncur, terdapat proyek Palapa Ring yang masuk proyek satrategis nasional pada 2016, yaitu pembangunan jaringan serat optik sepanjang lebih dari 67 ribu kilometer. Proyek ini terdiri dari pembangunan jaringan berbentuk cincin yang mengitari tujuh pulau, yakni Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, delapan jaringan penghubung, dan satu cincin besar yang mengelilingi Indonesia.

Selain itu, pemerintah membangun ribuan BTS di daerah-daerah yang secara bisnis tak menguntungkan bagi swasta memancang menara pemancarnya di sana. Sepanjang 2021-2023, BAKTI Kominfo melaporkan telah menyelesaikan pembangunan total 7.300 BTS.

Berbagai proyek tersebut telah berbiaya lebih dari Rp 30 triliun. Sebagai gambaran, mengacu pada perencanaan awal, proyek Palapa Ring diestimasi memakan biaya Rp 12,5 triliun yang dibayar secara mencicil setelah proyek selesai. Sementara Satria 1, untuk konstruksinya saja oleh perusahaan Prancis Thales Alenia Space (TAS) mencapai Rp 8 triliun. Sedangkan secara total, estimasi anggaran untuk 15 tahun dari mulai perancangan, pengoperasian, hingga pemeliharaan diperkirakan sekitar Rp 21,4 triliun.

Sedangkan biaya pembangunan satu menara BTS disebut-sebut berkisar Rp 600 juta sampai Rp 1,5 miliar. Ini artinya, biaya mencapai sekitar Rp 4,4 triliun hingga Rp 10,9 triliun untuk pembangunan 7.300 BTS dalam tiga tahun.

Namun nyatanya, hingga rampung, pun proyek-proyek ini belum mampu membuat seluruh wilayah Indonesia bisa mengakses internet. Beberapa masalah yang mencuat ke permukaan yaitu, utilisasi rata-rata dari jaringan palapa ring yang rampung 2019 lalu baru mencapai 60 persen. Salah satu isu dalam utilisasi ini ditengarai karena belum terbangunnya jaringan yang menghubungkan antara jaringan tulang punggung tersebut dengan jaringan akses yang memberi layanan ke masyarakat. Selain itu, tersendatnya pembangunan BTS karena kasus korupsi.

Pada Mei lalu, dalam acara peresmian kerja sama antara Kementerian Kesehatan dengan Starlink di puskesmas di Bali yang dihadiri Elon Musk, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut kolaborasi Starlink dan pemerintah Indonesia sangat penting untuk mendukung kemajuan layanan, khususnya puskesmas di tempat terpencil yang belum terjangkau internet.

Dari 10.000 puskesmas yang ada di Indonesia, sekitar 745 masih blank spot dan 1.475 memiliki akses internet yang terbatas. Semuanya tersebar di 7.000 pulau di Indonesia.

Meradang Ditikung Starlink

Besarnya dana investasi dan pungutan pemerintah membuat penyedia layanan internet terusik dengan Starlink yang masuk pasar dengan bermodalkan sejauh ini Rp 30 miliar, berdasarkan catatan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). “Dalam 30 tahun terakhir, operator telekomunikasi berinvestasi sekitar Rp 3.000 triliun. Ini hitungan kasar,” kata Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi atau Apjatel Indonesia Jerry Mangasas Swandy, Rabu 12 Juni lalu.

Beberapa pengamat dan pelaku industri telekomunikasi menilai jalan tengah dari situasi ini adalah mengarahkan operasional Starlink hanya untuk daerah-daerah yang sulit atau belum ada akses internet, bukan meluas hingga ke perkotaan sebagaimana saat ini terjadi. Namun, ada harapan juga agar pemerintah mengutamakan perusahaan penyedia layanan internet yang ada sebelum Starlink dalam proyek pengadaan yang menggunakan dana Universal Service Obligation atau USO.

Merasa ditikung Starlink, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) -- yang menaungi empat operator seluler Telkomsel, XL, Smartfren, dan Indosat --mengungkapkan kekecewaannya dengan keputusan pemerintah yang memberikan kepada Starlink proyek penyediaan internet di wilayah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T). Padahal, proyek ini didanai USO yang disetor pemain lama. "Starlink baru bulan April-Mei datang, langsung dikasih proyek. Enggak make sense itu kan?" ujar Ketua Umum APJII Muhammad Arief, beberapa waktu lalu.

Pasar sinyal internet sudah terlanjur dibuka untuk Starlink, kini perusahaan-perusahaan penyedia layanan internet menuntut adanya level of playing field yang sama dalam pengaturan dari mulai perizinan hingga pungutan. Soal pungutan, di luar pajak, penyedia layanan internet wajib menyisihkan 1,25 persen dari pendapatan kotor mereka untuk USO. Selain itu, Biaya Hak Penyelenggaraan atau BPH Telekomunikasi dengan besaran 0,5 persen, juga dari pendapatan kotor. Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika, setoran dana USO mencapai Rp 3,5 triliun dan BPH Telekomunikasi Rp 1,24 triliun, tahun lalu.

Selain itu, pelaku industri mengharapkan kebijakan yang mencegah praktek predatory pricing. Belum sebulan, harga alat perangkat keras Starlink sudah turun dari harga normal Rp 7,8 juta menjadi Rp 5,9 juta yang membuat pelaku industri waspada.

Disrupsi Dimulai, Mereka yang Terancam Digilas Starlink

Starlink bisa beroperasi penuh setelah memegang izin sebagai Internet Service Provider atau ISP dan penyelenggara layanan Very Small Aperture Terminal atau VSAT. Ini membuatnya bisa head-to-head dengan semua penyedia layanan internet.

Sejauh ini, harga berlangganan Starlink masih lebih mahal dibandingkan dengan harga layanan jaringan kabel alias fixed broadband dan nirkabel alias mobile broadband yang berbasis BTS sehingga dianggap tak saling bersaing. Namun, harganya kompetitif jika dibandingkan dengan harga layanan internet satelit VSAT yang biasa dipakai di wilayah sulit atau tak ada akses internet dari jaringan fixed dan mobilebroadband.

Harga Starlink yang kompetitif ini kabar baik bagi pengguna internet satelit, namun bisa jadi kartu mati untuk penyedia layanan internet satelit lainnya. Apalagi, keandalan akses internet satelit geostasioner yang digunakan pemain lama dalam beberapa hal seperti kecepatan hingga latensi tak sebaik satelit generasi baru LEO yang digunakan Starlink. Meskipun, internet satelit geostasioner disebut lebih andal terhadap gangguan cuaca.

Sebagai perbandingan, harga perangkat Starlink terbagi tiga, Rp 5,9 juta untuk perangkat parabola yang cukup untuk kebutuhan personal, kemudian Rp 7,8 juta dan 43.7 juta untuk perangkat yang cocok untuk bisnis. Sedangkan harga berlangganan paket layanan termurah adalah untuk personal yaitu Rp 750 ribu sampai Rp 990 ribu per bulan. Yang termahal untuk bisnis antara Rp 1,1 juta hingga Rp 86 juta. Menyusul, segera meluncur perangkat parabola mini yang lebih murah untuk digunakan secara mobile, dengan peluang paket berlangganan yang lebih murah. Kecepatan akses di rentang 25 sampai 220 Mbps.

Sedangkan harga perangkat termurah dari penyedia layanan internet satelit lainnya bisa mencapai dua kali lipat Starlink, dengan paket bulanan masih di atas Rp 1 jutaan. Harga perangkat Ubiqu misalnya, dibanderol Rp 9,1 juta, dengan harga paket berlangganan termurah 1 juta sampai Rp 13,5 juta, dengan kecepatan akses sampai 10 Mbps.

Harga perangkat Kacific dibanderol paling murah di harga Rp 16,6 juta sampai 21,9 juta, dan harga paket berlangganan antara Rp 3,5 juta hingga Rp12,5 juta per bulan sesuai kecepatan internet. Kecepatan akses hingga 25 Mbps, dengan downlink bisa sampai 120 Mbps. Harga berlangganan Mangosky antara Rp 3,6 juta sampai Rp 13,7 juta per bulan sesuai kecepatan, dengan harga termasuk sewa perangkat, kecepatan akses hingga 10 Mbps.

Meski begitu, perkembangan teknologi bisa saja membuat layanan internet Starlink secara keterandalan dan harga nantinya menandingi layanan internet nirkabel atau mobile broadband yang berbasis BTS. Apalagi, jika yang dikhawatirkan pelaku industri terjadi, perusahaan memainkan strategi predatory pricing untuk membidik akuisisi pengguna internet aktif. Jika ini terjadi, operator-operator seluler berisiko ikut tergilas.

Pernyataan dari Group Chief Executive Officer dan Managing Director XL Axiata Vivek Sood pertengahan Juni lalu, mengandung kewaspadaan. Sejalan dengan pemerintah, Sood menilai Starlink sebagai komplementer bukan substitusi dari layanan internet nirkabel. Ia pun percaya diri dengan posisi XL Axiata di pasar Indonesia karena jangkauannya luas hingga ke pelosok. Dengan latar belakang tersebut, Sood tidak menganggap Starlink sebagai pesaing. “Namun kami memang tak bisa menebak apa yang dilakukan Elon Musk selanjutnya,” ujarnya.

Sejauh yang bisa dilihat dari perkembangan di Amerika Serikat, persaingan setidaknya bisa mengarah pada dua cabang: kolaborasi atau "pertempuran berdarah". Aturan main pemerintah jadi penentu penting.

Pangsa Pasar Pendapatan Provider Internet (Ajeng I Katadata)

Pemerintah belum mengambil sikap terkait program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang akan berakhir pada akhir tahun ini. Kebijakan harga gas murah ini akan ikut menentukan target produksi pangan karena dapat berdampak pada kenaikan harga pupuk.

Kekhawatiran dampak harga gas pada ketahanan pangan dikemukakan Direktur PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi saat berbincang dengan Katadata.co.id beberapa waktu lalu. Ia mengatakan, kenaikan harga pupuk sebesar Rp 1.000 per kg bisa berdampak pada penurunan konsumsi pupuk hingga 13%. Adapun pupuk berkontribusi hingga 50% terhadap produktivitas lahan.

“Jadi kalau harga pupuk naik Rp 1.000 per kg, produktivitas lahan pangan bisa turun 6,65%. Jadi, dari target 34 juta ton beras, bisa berkurang 2 juta ton yang jadi harus kita impor,” ujar Rahmad.

Harga gas untuk tujuh industri pupuk saat ini sebesar US$ 6 per MMBTU. Kebijakan harga gas ini berlaku untuk sektor industri pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, hingga sarung tangan karet.

Pupuk Indonesia menghitung butuh subsidi Rp 2,23 triliun untuk setiap kenaikan US$1 atau sekitar Rp 16 ribu per MMBTU jika pemerintah ingin harga pupuk tak naik. Harga gas murah berhasil menghemat subsidi hingga Rp 21 triliun dalam tiga tahun terakhir.

Seperti apa kebijakan harga gas mempengaruhi industri pupuk dan bagaimana peran pupuk dalam menjaga ketahanan pangan? Berikut petikan wawancara Pemimpin Redaksi Katadata.co.id Yura Syahrul dengan Rahmad Pribadi pada awal bulan ini:

Pangan menjadi isu strategis yang kini terpengaruh tekanan geopolitik dan perubahan iklim.Peran seperti apa yang harus dimainkan pupuk dalam menjaga ketahanan pangan?

Kita harus optimistis untuk dapat memetakan potensi. Indonesia adalah salah satu produsen pupuk terbesar dunia. Kita kini ada di peringkat ke-7, naik dari sebelumnya peringkat ke-9. Indonesia bisa ditanami berbagai hal, jadi seharusnya kita tidak hanya bisa menjaga ketahanan pangan global, tetapi juga regional.

Pupuk ini berkontribusi 56-60% dari produksi pertanian tergantung pada komoditas. Jadi, pupuk memainkan peran penting pada produktivitas pertanian. Tugas kita adalah menyediakan pupuk untuk seluruh masyarakat Indonesia. Kami punya jargon, jangan ada satupun petani yang tertinggal tidak mendapatkan pupuk.

Pupuk itu berkontribusi pada 56-60% produksi pertanian tergantung pada komoditas. Pupuk memainkan peran penting pada produktivitas pertanian. Kita tugasnya menyediakan pupuk untuk masyarakat Indonesia. Kita selalu punya jargon jangan sampai ada satu orang petani pun yang tertinggal tidak mendapatkan pupuk.

Kalau kita bisa menjaga produktivitas pabrik pupuk di Indonesia, maka pertanian juga tidak akan mengalami masalah. Ibaratnya, kalau tidak ada urea, tanaman itu seperti orang, bisa stunting. Jadi, kami memastikan bahwa dimanapun di Indonesia ada kegiatan menanam, itu kami sediakan pupuk.

Faktanya, dimana ada pabrik pupuk, ketahanan pangan pasti baik. Di Papua, akhirnya kita membangun kawasa industri pabrik pupuk setelah tidak pernah membangun kawasan pabrik pupuk sejak 1982.

Bagaimana dengan pasokan gas yang dibutuhkan industri pupuk?

Hubungan antara ketahanan gas dan pangan itu riil. Komponen dari biaya produksi pangan itu disumbang lebih dari 70% energi. Ketahanan energi dan pangan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan.

Saya bersama direksi dan anak usaha sudah menghadap Menteri ESDM terkait aspirasi kebutuhan gas. Pak Menteri sangat menyadari hubungan antara energi dan angan tak bisa dipisahkan. Kita ada masalah memang di suplai gas, tetapi kemarin alhamdulillah sudah dijanjikan kebutuhan gas akan disuplai sehingga kami bisa beroperasi penuh.

Bagaimana jika harga gas naik?

Ketahanan pangan dan energi tidak hanya masalah ketersediaan tetap juga keterjangkauan. Saat ini sudah ada keputusan menteri terkait harga gas tertentu yang berlaku hingga desember 2024. Ini harus kita upayakan agar affordability pangan dengan harga gas yang terjangkau bisa diteruskan.

Kami sudah mendapat beberapa indikasi dari pemerintah kemungkinan besar akan ditindaklanjuti. Saya meyakini pemerintah yang baru, Pak Prabowo. sudah menekankan ketahanan pangan menjadi fokus utama.

Kalau harga pupuk naik Rp 1.000 per kg karena harga gas, konsumsi pupuk akan turun 13%. Sekitar 13% ini berkontribusi 50% terhadap produktivitas, jadi dapat menurunkan produktivitas 6,65%. Dengan target produksi beras 34 juta ton, maka akan ada kekurangan 2 juta ton. Daripada harus mengimpor beras, lebih baik menjaga harga pupuk tidak naik. Caranya adalah dengan kebijakan harga gas saat ini dilanjutkan.

Kalau harga gas naik, dampaknya ke pertanian akan signifikan. Indonesia mungkin bisa kesulitan pangan. Apalagi, tiga negara eksportir dunia, India, Vietnam, dan Thailand sedang mengurangi ekspor cukup signifikan. Yang jelas, Indonesia bisa kesulitan pangan.

Berapa harga gas yang bisa diterima industri pupuk saat ini?

Kontribusi energi pada biaya produksi pangan signifikan. Kalau naik, runtutannya panjang sekali. Harga gas sekitar US$6 dolar per MMBTU saat ini sudah cukup baik. Harga yang saya rasa pemerintah sudah punya kalkulasi. Dengan harga US$6, pemerintah tidak perlu menaikkan subsidi pupuk. Kami harap harga tersebut bisa diperpanjang.

Selain faktor harga gas, apalagi kebijakan yang mempengaruhi industri pertanian terkait pupuk?

Saya melihat pemerintah sudah mengambil langkah tepat dalam waktu singkat merespons kebutuhan petani. Pemerintah mengubah kebijakan pupuk subsidi dari berbasis anggaran menjadi volume. Jadi, subsidi pupuk yang semula itu dari 4,7 juta ton menjadi 9,5 juta ton. Kenapa 9,5 juta ton? Karena secara historis pada 2015 saat subsidi pupuk mencapai 9,5 juta ton, Indonesia tidak kekurangan.

Kebijakan baru pemerintah yang juga sangat baik adalah kebijakan nutrisi yang disesuaikan. Sebelumnya pupuk subsidi di arahkan ke urea, sekarang 50% urea, 50% NPK. Jadi, 4,7 juta urea, 4,3 juta NPK. Tanaman tidak bisa produksi maksimal kalau tidak subur. Sekarang muncullah subsidi pupuk organik.

Pemerintah terkait pupuk subsidi juga ingin kemudahan penebusan pupuk oleh petani. Akhirnya Pak Jokowi pada Januari 2024 meminta agar petani yang ingin tebus pupuk bersubsidi hanya perlu KTP. Ini kemudian kami respons dengan digitalisasi. Kami Digitalisasi 27 ribu kios dan berhasil melakukan itu dalam waktu 1,5 bulan. Pada 11 Februari, kita golive seluruh indonesia. Dengan digitalisasi kios, kita bisa pastikan penyaluran pupuk tepat sasaran. Dengan digitalisasi kita bisa lihat penebusan puuk secara real time siapa dan dimana. Siapa yang nebus, berapa volumenya ada semua datanya. Ketepatan penerimaan subsidi bisa kelihatan. Bahkan di command center bisa lihat dari produksi, masuk kapal, di antar ke kios sampai menebus pupuk terpantau. No one left behind.

Banyak orang mengkritik soal penyelewengan pupuk bersubsidi, apakah digitalisasi membantu?

Saat ini sudah ada satgas yang mengawasi jika terjadi penyelewengan penyaluran pupuk bersubsidi. Secara sistem, kita sudah bantu mencegahnya. Karena sistem sangat transparan dengan digitalisasi ini, maka tidak bisa menyelewengkan tanpa melibatkan orang secara masif. Jadi, semakin masif. Kalaupun masih ada penyimpangan, itu ada regulasi dan pengawasan pupuk bersubsidi yang melibatkan aparat penegak hukum.

Dengan digitalisasi ini, banyak persoalan di lapangan yang sebenarnya bisa terselesaikan dan bisa mendorong potensi perbaikan.

Kita juga ingin mendorong modern farming. Salah satunya yakni pemupukan dengan berbasis komoditas. Saat ini, menanam pada, tebu, atau tanaman lain itu pupuknya sama. Padahal kebutuhannya berbeda. Kami merekomendasikan agar pemupukan berbasis komoditas. Pupuk Indonesia sudah menyiapkan pupuk khusus untuk tebu, kami akan luncurkan setelah mendapat masukan dari pemerintah.

Kebijakan yang mendukung pupuk bersubsidi, ini bisa menjadikan indonesia punya ketahanan pangan yang baik dan swasembada pangan

Implementasi digitalisasi sudah seperti apa dan apa dapat mendorong produktivitas?

Kami sudah menghubungkan 27 ribu kios ini di seluruh indonesia termasuk di tempat-tempat terpencil. Realitanya, begitu ada orang tebus pupuk bersubsidi di seluruh indonesia, itu langsung kelihatan. Ternyata data yang kita kumpulkan cukup menarik, banyak hal yang bisa kita kumpulkan terutama terkait perencanaan.

Dengan demikian kita bisa memastikan pasokan pupuk tersedia saat petani membutuhkan. Ini bisa menjadi leading indikator di pertanian. Kapan sih panen? Berapa luasnya?

Kami juga melakukan digitalisasi sistem internal yang akhirnya bisa meningkatkan efisiensi pabrik dan operasional kita. Kalau tidak efisien dan sustainable, tidak bisa produksi pupuk. Digitalisasi menjadi 3 strategi utama. Pertama, harus tumbuh. Kedua, Environmentally friendly/sustainability. Ketiga, digitalisasi.

PT Password Solusi Sistem (myPassword) menggelar acara Customer Appreciation 2024 dengan mengusung tema 'Debugging Wellness: Harmonizing Body, Soul, and Mind' di Grand Ballroom Kempinski Hotel Jakarta. Acara ini bertujuan untuk mengapresiasi para pelanggan setia yang telah menggunakan solusi dan layanan berbasis teknologi dari myPassword.

Acara Customer Appreciation 2024 ini mencerminkan komitmen myPassword untuk menjadi mitra terpercaya dalam transformasi digital bagi perusahaan dan negara. Dengan semangat yang tinggi dan keahlian profesional, myPassword berkomitmen untuk terus memberikan layanan terbaik bagi pelanggan di era teknologi yang terus berkembang.

Dalam sambutannya, Presiden Direktur PT Password Solusi Sistem J. Wendra Lea mengatakan ajang itu sebagai bentuk apresiasi dan terima kasih kepada para pelanggan dan teknologi partner yang telah menjadi bagian penting dari perjalanan myPassword.

"Kami berkomitmen untuk terus memberikan solusi teknologi terbaik dan inovatif guna mendukung perkembangan bisnis dan industri di Indonesia," katanya.

Foto: dok. myPassword

Pada kesempatan tersebut, myPassword juga memberikan edukasi terkait kiat menjaga kesehatan di tengah padatnya kesibukan. Acara tersebut turut menghadirkan Ade Rai sebagai pembicara utama.

Diketahui Ade Rai adalah seorang binaragawan alami profesional Indonesia yang telah berkompetisi dalam kejuaraan binaraga seperti SEA Games dan Asian Games. Ade Rai menekankan pentingnya olahraga untuk keseimbangan tubuh dan pikiran.

"Olahraga adalah kunci untuk keseimbangan tubuh dan pikiran. Dengan dukungan teknologi, kita dapat mencapai tujuan kesehatan dengan cara yang lebih efisien dan menyenangkan," kata Ade Rai.

Di sisi lain, Direktur PT Password Solusi Sistem, Hendriyanto Suhandi yang sekaligus penggiat olahraga Triathlon turut membagikan pengalamannya dalam membagi waktu di tengah kesibukan namun tetap masih bisa menjankankan hobinya.

"Berbagai aplikasi dengan teknologi seperti IOT memainkan peran penting dalam menunjang kita berolahraga dan memfasilitasi work-life balance, tinggal bagaimana kita dapat memanfaatkan aplikasi tersebut," tutur Hendriyanto Suhandi.

Acara yang digelar myPassword juga dihadiri Armand Hadrianus Paundu yang merupakan seorang data analytic manager dari PT Eigerindo Multi Produk Industri (EIGER). Ia menyoroti peran data dan analitik dalam memahami tren kesehatan dan kebugaran.

"Data dan analitik memainkan peran penting dalam memahami tren kesehatan dan kebugaran. Dengan pendekatan berbasis data, kita dapat menciptakan solusi yang lebih tepat sasaran untuk mendukung gaya hidup sehat," ujar Armand.

Foto: dok. myPassword

Selain rangkaian diskusi dan penyampaian materi, event yang disponsori oleh Epson ini menghadirkan berbagai games olahraga yang sangat menarik, seperti golf simulator, digital sprint running, dan virtual bike. Para pelanggan yang hadir pun dapat menikmati langsung pendekatan yang menggabungkan teknologi dan kesehatan.