PT Fast Food Indonesia yang merupakan pemegang merek dagang KFC di Indonesia mengalami kerugian besar. Perusahaan berkode saham FAST itu telah menutup puluhan gerai dan memutus kerja ribuan karyawannya.

Melansir laporan keuangan Kuartal III KFC tahun 2024, Jumat (8/11/2024), FAST mencetak kerugian sebesar Rp 557,08 miliar. Ruginya makin bengkak bila dibandingkan waktu yang sama setahun lalu, kenaikannya menyentuh 266,59% dari sebelumnya cuma mencatat rugi Rp 152,41 miliar.

Kerugian ini disebut terjadi karena dua hal. Pertama pemulihan usaha dari kondisi COVID-19 yang belum maksimal. Kedua, panasnya situasi pasar akibat krisis timur tengah, KFC menjadi salah satu sasaran gelombang boikot di tengah masyarakat.

"Kondisi ini merupakan dampak berkepanjangan dari pemulihan Grup dari pandemi COVID-19, di mana penjualan belum mencapai tingkat yang diharapkan oleh manajemen, dan situasi pasar memburuk akibat dampak dari Krisis Timur Tengah. Dua masalah ini telah berdampak negatif terhadap hasil Grup untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2024," tulis manajemen dalam laporan keuangan.

Imbas kerugian berlipat-lipat itu, KFC terpaksa melakukan efisiensi usaha dengan menutup gerainya dan melakukan PHK pada karyawan.

Dalam laporan yang sama disebutkan, per 30 September 2024, Perusahaan hanya mengoperasikan sisa 715 gerai restoran di seluruh Indonesia. Padahal, di Desember 2023 ada 762 gerai yang dioperasikan, artinya ada sekitar 47 gerai yang tak lagi dioperasikan alias ditutup.

Dari sisi jumlah karyawan, per 30 September 2024 seluruh grup usaha FAST mempunyai total 13.715 karyawan. Jumlahnya turun jauh dari data di 31 Desember 2023 yang mencapai 15.989 karyawan, artinya ada pengurangan karyawan hingga 2.274 karyawan.

Sumber: TribunNews.com | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek dianggap mengancam target pertumbuhan ekonomi yang tengah didorong pemerintah.

Proses perumusan wacana kebijakan seharusnya berbasis data dan melibatkan seluruh pihak terkait. Proses perumusan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28/2024) dan Rancangan Permenkes dinilai kurang kajian yang mendalam.

"Bagaimana nasib toko kelontong yang menjadi mata pencaharian utama pedagang kecil jika aturan ini disahkan? Bisa terdampak serius jika kebijakan ini disahkan,” ujar Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur, Adik Dwi Putranto di Jakarta, dikutip Jumat (8/11/2024).

Adik menilai, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berupaya menekan industri hasil tembakau secara serampangan melalui berbagai kebijakan tanpa adanya kajian solid. Rencana kemasan rokok tanpa identitas merek pada Rancangan Permenkes, seharusnya dikaji ulang.

"Karena brand bukan sekadar identitas, tetapi juga alat untuk mencegah pemalsuan," tuturnya.

Tanpa identitas merek yang jelas, lanjut dia, potensi pemalsuan produk meningkat dan mendorong peredaran rokok ilegal, yang justru akan merugikan pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan data, pendapatan daerah dari pajak rokok mencapai Rp 19,6 triliun, dengan kontribusi dari industri tembakau sekitar Rp 12 triliun.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), Mujiburrohman, juga memberikan pandangan serupa terhadap penerapan Rancangan Permenkes terkait rencana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek.

Dia menilai, kebijakan tersebut perlu dibatalkan karena berdampak besar bagi pedagang pasar. Regulasi ini, menurut Mujiburrohman, dapat mendorong peredaran rokok ilegal di pasar tradisional, yang pada akhirnya justru akan menurunkan omzet pedagang.

"Di satu sisi, Kementerian Kesehatan bertugas menjaga kesehatan masyarakat, sementara Kementerian Keuangan membutuhkan pendapatan untuk APBN," tuturnya.

Menurutnya, aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek ini justru akan mempermudah pemalsuan dan distribusi yang tak terkontrol.

"Rokok ilegal makin banyak dan tujuan kesehatan Kemenkes juga tidak tercapai,” sambungnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul "Penyeragaman Kemasan Rokok Dianggap Ancam Target Pertumbuhan Ekonomi", Klik untuk baca: https://m.tribunnews.com/bisnis/2024/11/08/penyeragaman-kemasan-rokok-dianggap-ancam-target-pertumbuhan-ekonomi

Bisnis.com, BANDUNG--Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin menekankan pentingnya pengelolaan ruang yang terpadu dan berkelanjutan.

Penataan ruang tidak sekadar pemanfaatan optimal, tetapi juga mencakup upaya menjaga keseimbangan ekosistem, keberlanjutan sumber daya alam serta kelestarian lingkungan hidup.

Hal itu disampaikan Bey Machmudin dalam peringatan Hari Tata Ruang Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2024, yang digelar di Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Legok Nangka, Kabupaten Bandung, Jumat (8/11/2024).

Pada acara tersebut Pj Gubernur Jabar bersama sejumlah pejabat dan masyarakat melaksanakan kegiatan penanaman pohon sebagai salah satu langkah nyata untuk mewujudkan tata ruang berkelanjutan.

"Kegiatan penanaman pohon ini menjadi momen penting dalam rangka Hari Tata Ruang Tingkat Provinsi Jabar yang kita refleksikan dengan mengingat pentingnya pengelolaan ruang yang berkelanjutan," ujar Bey.

Ia menambahkan bahwa kegiatan ini bukan sekadar menanam pohon, tetapi juga menjadi simbol perlindungan lingkungan yang lebih luas, mengingat kawasan Bandung Raya kerap menghadapi permasalahan air dan risiko longsor.

Sebanyak 104.070 bibit pohon ditanam secara serentak di 27 kabupaten/kota di Jabar, termasuk di sembilan lokasi Wilayah Cabang Dinas Kehutanan dan UPTD Bina Marga Provinsi Jabar.

Bibit pohon tersebut meliputi tanaman kayu seperti mahoni, albasia, dan gaharu, serta buah-buahan, yakni alpukat, durian, nangka, dan jambu.

Di TPPAS Legok Nangka, pohon yang ditanam juga diharapkan dapat menambah fungsi area menjadi tempat agrowisata sehingga masyarakat bisa menyaksikan proses pengelolaan sampah sambil memetik buah dalam beberapa tahun ke depan.

“Kegiatan ini sebagai implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jabar Tahun 2022-2042, khususnya dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas kawasan lindung serta penanganan lahan kritis di Jawa Barat,” jelasnya.

Bey menyampaikan pula apresiasi kepada TNI dan Polri yang lebih dahulu melaksanakan program penanaman pohon, serta menyarankan agar inisiatif serupa diperluas ke kawasan Rebana.

Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya perawatan dan pemeliharaan pohon yang sudah ditanam, terutama menjelang curah hujan ekstrem yang diperkirakan terjadi akhir November hingga Februari 2025.

"Dengan semakin hijaunya Jawa Barat dalam beberapa tahun mendatang, kita berharap lingkungan semakin terjaga, terutama untuk mencegah bencana longsor di kawasan rawan seperti Bandung Utara," ujar Bey.

"Ini bukan sekadar menanam, tapi upaya kita bersama untuk mengingatkan masyarakat betapa pentingnya menjaga lingkungan,” imbuhnya.

JAKARTA, KOMPAS.com -Aion Indonesia resmi meluncurkan harga jual untuk produk premium pertamanya di pasar dalam negeri, Hyptec HT, yaitu mulai dari Rp 685 juta on the road (OTR) DKI Jakarta.

Harga tersebut sama dengan ketika produk pertama kali diperkenalkan melalui ajang GIIAS 2024 pada 19 Juli 2024 lalu. Kala itu, banderolnya masih dalam status perkiraan awal atau pre-booking.

CEO Aion Indonesia Andry Ciu menjelaskan, penetapan harga Hyptec HT yang tak berubah disebabkan beberapa faktor.

KOMPAS.com/Ruly Kurniawan Seremoni first delivery Hyptec HT

"Karena kami sudah menerima inden segitu banyaknya dengan harga Rp 685 juta kemarin. Tentu kita juga tak ingin para konsumen bertanya-tanya sebenarnya berapa harga dari hyptec HT ini," katanya di Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Sebab, disebutkan bahwa Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) untuk produk terkait hingga saat ini sudah mencapai 1.000 pemesan.

"Sehingga kita tetapkan harta yang sama seperti waktu kita pertama kenalkan Hyptec HT di Indonesia," lanjut Andry.

Hyptec HT tersedia dua varian untuk pasar nasional yaitu varian Premium dan Ultra. Perbedaan yang paling kentara adalah desain bukaan pintu penumpang, model biasa dan gullwing.

Untuk varian Premium, dijual Rp 685 juta on the road DKI Jakarta. Sementara varian Ultra dijual Rp 836 juta on the road DKI Jakarta.

dok.Aion Hyptect HT

Hyptech HT punya dimensi (PxLxT) 4.935 mm x 1.920 mm x 1.700 mm dengan jarak sumbu roda 2.935 mm.

Dari sisi performa, kendaraan ditenagai oleh motor listrik 250 kW setara dengan 335 HP dan torsi 430 Nm, yang dapat memberikan akselerasi responsif serta efisiensi energi sehingga mampu mencapai 0-100 kpj dalam waktu 5,8 detik.

Kapasitas baterai mencapai 83 kWh memungkinkan jangkauan berkendara lebih dari 620 km dalam kondisi baterai 100 persen. Pengisian baterai cepat 15 menit memberikan jangkauan hingga 400 km.

Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Sumber Global Energy Tbk (SGER) melanjutkan ekspansi ke pasar global. Kali ini SGER mendapatkan kontrak kerja sama dengan Vinacomin - Northern Coal Trading Joint Stock Company untuk memasok batubara di Vietnam.

Corporate Secretary Sumber Global Energy, Michael Harold mengungkapkan volume kontrak yang didapat sebesar 300.000 Metrik Ton (MT). "Dengan durasi pelaksanaan kontrak sejak tanggal penandatanganan kontrak hingga 31 Januari 2025," kata Michael dalam keterbukaan informasi, Jumat (8/11).

Adapun, perjanjian kontrak ini telah ditandatangani pada 7 November 2024 di Hanoi, Vietnam. Potensi nilai kontrak dari kerja sama ini mencapai US$ 32,60 juta atau sekitar Rp 499 miliar.

Dalam keterangan terpisah, diinformasikan bahwa pasokan batubara dalam kontrak ini merupakan paket impor ke-14 yang dilakukan Vinacomin untuk tahun 2024 (NK14/2024). Batubara tersebut didatangkan SGER dari Laos, yang memiliki daya saing dan nilai jual yang cukup kompetitif.

Direktur Utama Sumber Global Energy Welly Thomas optimistis kontrak bernilai jumbo hingga US$ 32,60 juta ini akan meningkatkan kinerja SGER secara signifikan dibandingkan tahun lalu. Welly menegaskan SGER pun akan terus menjajaki peluang pengiriman ke Vietnam dan juga negara lain, khususnya negara di Asia Tenggara.

"Mengingat potensi kebutuhan batubara di wilayah Asia Tenggara masih cukup tinggi. SGER senantiasa menyediakan batubara terbaik bagi pelanggan kami," ungkap Welly dalam keterangan tertulis yang disiarkan Jumat (8/11).

Sebagai informasi, Vinacomin Northern Coal sendiri merupakan perusahaan pertambangan asal Vietnam. Konglomerasi industri ini berfokus pada pertambangan batubara dan mineral dan memiliki kantor pusat di Hạ Long, Provinsi Quảng Ninh, Vietnam

SGER cukup aktif mengirim batubara ke Vietnam. Pada Agustus 2023, SGER meneken kerja sama penjualan batubara ke Vietnam Oil and Gas Group, yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Vietnam. SGER menjual 2,5 juta ton batubara untuk operasional secara komersial pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Song Hau 1 yang berlokasi di Song Hau Power Center, Provinsi Hau Giang.

Penjualan batubara dari kontrak tersebut mencapai US$ 187,64 juta atau setara VND 1,56 miliar. Sementara dari sisi pergerakan saham, pada perdagangan Jumat (8/11) SGER ditutup pada harga Rp 412 per saham, level yang sama seperti penutupan hari sebelumnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan Budi Santoso belum bisa memastikan apakah masa kinerja Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal akan dilanjutkan.

Hal itu menyusul masa kerja Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal yang akan berakhir pada Desember 2024 mendatang.

Mendag Budi bilang kepastian kinerja satgas itu bergantung pada tren imporbarang ilegal di Indonesia.

“Ya bisa saja tidak (dilanjut) kalau misalnya impor ilegal habis tidak ada barang ilegal, mudah-mudahan kan harapannya kita seperti itu. Tapi kalau ternyata masih ada yah kita teruskan,” ujarnya usai menghadiri ekspose barang impor ilegal di Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal sudah beroperasi selama hampir setengah tahun. Satgas ini dibentuk pada 19 Juli 2024 yang lalu.

Adapun jenis-jenis barang yang diawasi yakni tujuh jenis barang antara lain tekstil dan produk tekstil, pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, keramik, elektronik, alas kaki, kosmetik, dan barang tekstil sudah jadi lainnya.

Satgas ini beranggotakan kementerian dan lembaga yang terdiri dari Kementerian Perdagangan, Kejaksaan Agung, Polri, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham), Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Keamanan Laut (BAKAMLA), TNI AL, Dinas Provinsi Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan, dan Kadin.

Pembentukan Satgas ini dilatarbelakangi oleh beberapa industri tekstil yang tutup serta keluhan dari dunia usaha nasional terkait maraknya produk-produk impor yang dikategorikan ilegal karena jauh dari harga yang semestinya dan tidak bisa dipertanggungjawabkan sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) dan sebagainya, sehingga terjadi PHK, penutupan pabrik, dan lain-lain.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan, satuan tugas (Satgas) pengawasan terhadap barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impor atau satgas impor ilegal akan mengakhiri masa kerjanya pada Desember 2024.

Kehadiran satgas impor ilegal, kata Zulkifli, cukup efektif untuk memberantas produk-produk asal luar negeri yang tidak sesuai dengan ketentuan.

“Selesai. Ya nanti terserah pemerintah baru," ujar Zulkifli di Cikarang, Jawa Barat, Kamis (26/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan Budi Santoso belum bisa memastikan apakah masa kinerja Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal akan dilanjutkan.

Hal itu menyusul masa kerja Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal yang akan berakhir pada Desember 2024 mendatang.

Mendag Budi bilang kepastian kinerja satgas itu bergantung pada tren imporbarang ilegal di Indonesia.

“Ya bisa saja tidak (dilanjut) kalau misalnya impor ilegal habis tidak ada barang ilegal, mudah-mudahan kan harapannya kita seperti itu. Tapi kalau ternyata masih ada yah kita teruskan,” ujarnya usai menghadiri ekspose barang impor ilegal di Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal sudah beroperasi selama hampir setengah tahun. Satgas ini dibentuk pada 19 Juli 2024 yang lalu.

Adapun jenis-jenis barang yang diawasi yakni tujuh jenis barang antara lain tekstil dan produk tekstil, pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, keramik, elektronik, alas kaki, kosmetik, dan barang tekstil sudah jadi lainnya.

Satgas ini beranggotakan kementerian dan lembaga yang terdiri dari Kementerian Perdagangan, Kejaksaan Agung, Polri, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham), Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Keamanan Laut (BAKAMLA), TNI AL, Dinas Provinsi Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan, dan Kadin.

Pembentukan Satgas ini dilatarbelakangi oleh beberapa industri tekstil yang tutup serta keluhan dari dunia usaha nasional terkait maraknya produk-produk impor yang dikategorikan ilegal karena jauh dari harga yang semestinya dan tidak bisa dipertanggungjawabkan sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) dan sebagainya, sehingga terjadi PHK, penutupan pabrik, dan lain-lain.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan, satuan tugas (Satgas) pengawasan terhadap barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impor atau satgas impor ilegal akan mengakhiri masa kerjanya pada Desember 2024.

Kehadiran satgas impor ilegal, kata Zulkifli, cukup efektif untuk memberantas produk-produk asal luar negeri yang tidak sesuai dengan ketentuan.

“Selesai. Ya nanti terserah pemerintah baru," ujar Zulkifli di Cikarang, Jawa Barat, Kamis (26/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan Budi Santoso belum bisa memastikan apakah masa kinerja Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal akan dilanjutkan.

Hal itu menyusul masa kerja Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal yang akan berakhir pada Desember 2024 mendatang.

Mendag Budi bilang kepastian kinerja satgas itu bergantung pada tren imporbarang ilegal di Indonesia.

“Ya bisa saja tidak (dilanjut) kalau misalnya impor ilegal habis tidak ada barang ilegal, mudah-mudahan kan harapannya kita seperti itu. Tapi kalau ternyata masih ada yah kita teruskan,” ujarnya usai menghadiri ekspose barang impor ilegal di Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal sudah beroperasi selama hampir setengah tahun. Satgas ini dibentuk pada 19 Juli 2024 yang lalu.

Adapun jenis-jenis barang yang diawasi yakni tujuh jenis barang antara lain tekstil dan produk tekstil, pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, keramik, elektronik, alas kaki, kosmetik, dan barang tekstil sudah jadi lainnya.

Satgas ini beranggotakan kementerian dan lembaga yang terdiri dari Kementerian Perdagangan, Kejaksaan Agung, Polri, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham), Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Keamanan Laut (BAKAMLA), TNI AL, Dinas Provinsi Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan, dan Kadin.

Pembentukan Satgas ini dilatarbelakangi oleh beberapa industri tekstil yang tutup serta keluhan dari dunia usaha nasional terkait maraknya produk-produk impor yang dikategorikan ilegal karena jauh dari harga yang semestinya dan tidak bisa dipertanggungjawabkan sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) dan sebagainya, sehingga terjadi PHK, penutupan pabrik, dan lain-lain.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan, satuan tugas (Satgas) pengawasan terhadap barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impor atau satgas impor ilegal akan mengakhiri masa kerjanya pada Desember 2024.

Kehadiran satgas impor ilegal, kata Zulkifli, cukup efektif untuk memberantas produk-produk asal luar negeri yang tidak sesuai dengan ketentuan.

“Selesai. Ya nanti terserah pemerintah baru," ujar Zulkifli di Cikarang, Jawa Barat, Kamis (26/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah menggeledah Kantor Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Papua pada Senin (4/11/2024).

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, upaya paksa itu dilakukan terkait penyidikan dugaan penyalahgunaan wewenang dana operasional dan program peningkatan kedinasan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua.

Adapun kasus ini menyangkut dugaan korupsi dana operasional mendiang Gubernur Papua Lukas Enembe yang disebut mencapai Rp 1 triliun selama 2019-2022. Dana itu paling banyak digunakan untuk belanja makan dan minum.

“Dari kegiatan tersebut, ditemukan atau dilakukan proses penyitaan dalam bentuk dokumen dan barang bukti elektronik,” kata Tessa saat ditemui awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Tessa mengatakan, penyidik akan melanjutkan pengusutan kasus tersebut dengan memeriksa sejumlah saksi.

Ia meminta publik menunggu perkembangan berikutnya dari satuan tugas (Satgas) penyidikan yang menangani kasus tersebut.

“Selanjutnya dilakukan proses pemeriksaan saksi-saksi,” tutur Tessa.

Pada hari ini, penyidik juga memanggil 10 orang untuk dimintai keterangannya sebagai saksi terkait dugaan rasuah ini di Markas Polda Papua.

Berdasarkan informasi dari pihak internal KPK, mereka adalah istri mendiang Lukas Enembe, Yulce Wenda dan anak mendiang Lukas, Astract Bona.

Kemudian, staf bendahara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Muhajir Surono, honorer bendahara pembantu Setda Nopiles Gombo, dan pihak swasta bernama Fredrik Banne.

Lalu, Direktur PT Walibhu Irianti YY Tenggen Yoman, pegawai negeri sipil (PNS) bernama Jhon Kennedy Thesia, Sahar, Anies Liando, dan Magdalena W Widayati.

Pada 26 Juni 2023 lalu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkapkan, Lukas diduga menyalahgunakan dana operasional yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Menurut Alex, kebanyakan uang itu disebut digunakan untuk makan dan minum. Penyidik telah menemukan ribuan kuitansi pembelian makan dan minum yang diduga fiktif.

“Belanja makan minum, bayangkan kalau Rp 1 triliun itu sepertiganya digunakan untuk belanja makan minum itu satu hari berarti Rp 1 miliar untuk belanja makan minum,” ujar Alex dalam konferensi pers di Gedung Juang KPK, Jakarta, Senin (26/6/2023).

JAKARTA, KOMPAS.com - Hyundai berinvestasi sangat besar dengan membangun pabrik di Indonesia. Mobil yang diproduksi di pabrik tersebut diusahakan memiliki komposisi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang tinggi.

Untuk mencapai tujuan tersebut, PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia (HMMI) membangun fasilitas yang lengkap. Termasuk dengan menghadirkan Mobility Innovation Center, yaitu pusat penelitian dan pengembangan (R&D Center) yang menjadi pilar inovasi teknologi serta pemenuhan kebutuhan mobilitas masyarakat Indonesia.

Bong Kyu Lee, Presiden Direktur HMMI, mengatakan, dengan melibatkan profesional lokal, pusat R&D ini memastikan produk Hyundai sesuai dengan preferensi pasar lokal, sekaligus memperkuat rantai pasokan melalui kolaborasi dengan penyedia komponen lokal.

Kompas.com/Donny Hyundai Discovery Trip, kunjungan ke pabrik Hyundai Indonesia

"Dengan demikian, investasi besar Hyundai di Indonesia bukan hanya produksi kendaraan, tetapi juga membangun ekosistem otomotif yang menyeluruh dan berkelanjutan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan berdampak untuk jangka panjang," ujar Bong Kyu Lee, dalam keterangan resminya.

Untuk itu, Hyundai juga menjalankan program R&D Supplier Education, yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi pemasok lokal agar mampu mendesain suku cadang sesuai standar Hyundai.

Sebagai bentuk apresiasi, Hyundai memberikan sertifikat kepada tiga pemasok yang berhasil mencapai “Kapabilitas Desain Mandiri”.

Langkah ini tidak hanya menekankan pentingnya peran pemasok lokal dalam meningkatkan kualitas suku cadang, tapi juga memperkuat rantai pasokan di Indonesia.

Kompas.com/Donny Hyundai Discovery Trip, kunjungan ke pabrik Hyundai Indonesia

Bernadus Yuniar Arswendo, Manager R&D Engineering Design HMMI, mengatakan, Hyundai mengembangkan atau berkolaborasi dengan para supplier Hyundai untuk memberikan edukasi. Sehingga, para supplier mempunyai latar belakang mengenai R&D dan juga bagaimana bisa memproduksi sebuah suku cadang yang mempunyai kualitas yang tinggi.

"Oleh karena itu, di R&D kita mempunyai konsep kurikulum edukasi. Jadi, kita secara berkesinambungan dan berkelanjutan, kita memberikan edukasi dari tahun 2021 sampai sekarang ini. Jadi, kita memberikan edukasi mulai dari basic training sampai dengan ke level up ataupun advanced," kata Bernadus, kepada wartawan, saat ditemui di pabrik Hyundai di Deltamas, Cikarang, Jawa Barat, belum lama ini.

ANTARA FOTO/HO/Biro Pers, Media dan Informasi Setpres/Kris Presiden Joko Widodo (ketiga kanan) meninjau proses perakitan mobil di Pabrik Hyundai Motor Manufacturing Indonesia di Bekasi, Jawa Barat, Rabu (16/3/2022). Presiden Joko Widodo meresmikan pabrik Hyundai Motor Manufacturing Indonesia yang berada di Bekasi, Jawa Barat, pada hari ini Rabu (16/3/2022) sekaligus meresmikan peluncuran mobil listrik Ioniq 5 pertama yang dibuat di Indonesia.

"Pertama kali kita melakukan basic edukasi itu di tahun 2021 kita memberikan introduksi mengenai bagaimana Hyundai Vehicle Development Process dan juga kita memberikan informasi terkait dengan standar requirement yang dibutuhkan untuk memproduksi parts tersebut untuk komponen-komponen Hyundai. Jadi, di sini kita mengajak ada 60 supplier berpartisipasi dalam segi proses edukasi supaya kita bisa memberikan gambaran supaya mereka memahami bahwa R&D itu memang diperlukan untuk sebuah proses development di komponen-komponen yang diproduksi oleh mereka," ujar Bernadus.

Bernadus menambahkan, berikutnya Hyundai melakukan intermediate edukasi. Pada tahap ini, Hyundai menerapkan sistem konsep, yaitu workshop. Para berkomunikasi secara langsung, kemudian menyampaikan terkait dengan kasus-kasus atau pun isu-isu secara real yang dihadapi.

Dok. Hyundai Hyundai Parts Center di pabrik Hyundai di Deltamas, Cikarang, Jawa Barat.

"Kemudian kita juga tidak hanya memberikan jawaban tetapi kita juga memberikan tambahan yaitu mengenai konsep Katia Training di mana Katia Training ini adalah sebuah software yang memang dipergunakan untuk mengembangkan desain secara global yang dipakai oleh Hyundai," ujar Bernadus.

Tahap selanjutnya adalah pemberian edukasi terkait spesifik dengan automotive engineering design requirement. Hyundai memberikan edukasi yang lebih spesifik yaitu terkait dengan GD&T atau General Dimension and Tolerance. Selain itu, Hyundai juga memberikan pengajaran terkait dengan pemrograman Katia Tiga Dimensi.

Setelah itu, masih banyak tahapan edukasi yang diberikan oleh Hyundai. Hingga akhirnya dari 60 supplier, didapatkan satu perusahaan yang berhasil memproduksi empat komponen secara mandiri, sesuai dengan standar Hyundai.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan dua aspek kebocoran terhadap anggaran negara. AHY menyebut aspek yang pertama menyangkut dengan mark up atau penggelembungan anggaran.

Ia menegaskan praktik penggelembungan anggaran perlu dicegah dan diperangi. AHY menyatakan uang rakyat tidak boleh disalahgunakan atau diselewengkan untuk tujuan pribadi.

"Yang pertama karena ada niat untuk mark up kebocoran yang diniatkan ya tentu ini harus kita cegah dan kita perangi karena tidak boleh ada uang rakyat yang disalahgunakan, diselewengkan untuk tujuan pribadi maupun yang lain-lain," kata AHY di Kementerian PU, Jumat (8/11/2024).

Kedua adalah inefisiensi dalam pembangunan suatu proyek namun hasilnya kurang terasa bagi masyarakat. Oleh karena itu ia mengingatkan perlunya hitung-hitungan matang sebelum melakukan eksekusi.

Namun AHY menyebut ada tantangan dalam melakukan hal tersebut. Apalagi banyak aspirasi dari masyarakat yang menginginkan adanya pembangunan dari pemerintah di wilayahnya.

"Memang tidak mudah, pasti masyarakat berharap tolong dibangun ini pak, dibangun itu pak tapi harus dihitung dengan baik. Benar tidak kalau kita membangun sesuatu di tempat yang tadi diharapkan, benar tidak dampak dari infrastruktur, karena biayanya juga tidak murah, ini sesuai dengan output, outcome," bebernya.

Ia juga menyebut perlu ada manfaat yang bisa dioptimalkan dalam proyek infrastruktur, misalnya dalam membuka lapangan pekerjaan hingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal-hal tersebutlah yang harus dihitung dengan matang ke depannya.

"Jadi ini juga yang ditekankan oleh Bapak Presiden Prabowo, cegah kebocoran APBN, juga cegah terjadinya inefisiensi, tugas kami adalah bagaimana ke depan kita semakin bagus, semakin baik, di sinilah urgensi dari Kemenko infrastruktur untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan segala upaya untuk menghadirkan infrastruktur yang bagus," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Kanada telah mengubah kebijakan visa turisnya, mengakhiri pemberian visa multiple-entry selama 10 tahun secara rutin.

Diumumkan pada hari Kamis oleh Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC), pedoman baru tersebut memberi petugas imigrasi lebih banyak keleluasaan, yang memungkinkan mereka untuk menerbitkan visa yang lebih pendek berdasarkan penilaian individu daripada menggunakan durasi yang diperpanjang.

IRCC mengatakan bahwa perubahan tersebut merupakan bagian dari strategi yang lebih luas yang ditujukan untuk mengelola tingkat imigrasi sementara, mengatasi kekurangan perumahan, dan mengendalikan kenaikan biaya hidup.

Perubahan tersebut berarti bahwa pengunjung yang sering berkunjung ke Kanada sekarang mungkin menghadapi peningkatan biaya aplikasi dan visa jangka pendek, yang berdampak pada mereka yang secara teratur bepergian untuk bekerja atau bersantai.

Apa kebijakan sebelumnya?

Di bawah sistem sebelumnya, IRCC menerbitkan dua jenis visa turis: multiple entry dan single entry. Namun, pelamar tidak perlu memilih di antara keduanya, karena semua pelamar secara otomatis dipertimbangkan untuk visa multiple-entry.

Hal ini memungkinkan pengunjung untuk memasuki Kanada beberapa kali selama masa berlaku visa, yang dapat diperpanjang hingga 10 tahun atau hingga satu bulan sebelum paspor kedaluwarsa, mana yang lebih cepat.

Untuk visa sekali masuk, pelancong hanya dapat memasuki Kanada satu kali. Visa ini umumnya diperuntukkan untuk kasus-kasus tertentu, seperti kunjungan resmi oleh warga negara asing yang memenuhi syarat untuk pembebasan biaya, partisipasi dalam acara satu kali di Kanada, atau situasi yang diatur oleh pedoman khusus negara. Setelah pemegang visa sekali masuk meninggalkan Kanada, mereka biasanya memerlukan visa baru untuk masuk kembali.

Pada Januari 2024, pemerintah Kanada telah mengumumkan pembatasan dua tahun untuk visa pelajar internasional baru sebagai tanggapan atas krisis perumahan yang berkembang.

Menurut data yang dibagikan oleh Menteri Imigrasi Marc Miller, 364.000 izin baru akan disetujui pada tahun 2024, yang dapat berdampak signifikan terhadap warga India yang berencana untuk belajar di Kanada. Saat ini, hampir 320.000 warga India tinggal di negara tersebut dengan visa pelajar.