JAKARTA - Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengumumkan perkembangan jumlah pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 per 23 Agustus 2024 pukul 14.00 WIB. Melalui akun instagram resminya, @bkngoidofficial, BKN mencatat bahwa pada hari ke-4, sebanyak 37.761 pelamar sudah menyerahkan pendaftaran.

Sementara, jumlah pelamar yang sudah Verifi MS atau memenuhi syarat dari instansi sebanyak 5.797. Selanjutnya, pelamar yang berstatus Verif TMS atau tidak memenuhi syarat dari instansi sebanyak 2.497.

Dalam unggahan yang sama, BKN juga menyebutkan enam Kementerian/Lembaga yang masuk jajaran teratas yang diminati pelamar CPNS 2024. Posisi pertama ditempati Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, disusul Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian Keuangan di posisi ketiga.

Secara terinci, berikut daftarnya hingga Kamis 23 Agustus 2024 pukul 14.00 WIB:

1.Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Formasi: 9.070
Submit: 7.080

2.Kementerian Komunikasi dan Informatika
Formasi: 4.215
Submit: 1.232

3.Kementerian Keuangan
Formasi: 1.230
Submit: 825

4.Kementerian Perhubungan
Formasi: 1.391
Submit: 560

5.Kementerian Pertanian
Formasi: 1.212
Submit: 471

6.Otorita Ibu Kota Nusantara
Formasi: 600
Submit: 447

Sementara itu, kementerian/lembaga yang relatif masih sepi pelamar CPNS 2024 adalah sebagai berikut:

1.Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
Formasi: 53
Submit: 1

2.Kementeriaan Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Formasi: 65
Submit: 1

3.Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
Formasi: 145
Submit: 1

4.Setjen WANTANNAS
Formasi: 64
Submit: 1

5.Sekretariat Jenderal MPR
Formasi: 25
Submit: 2

6.Badan Narkotika Nasional
Formasi: 32
Submit: 2

Selanjutnya, BKN juga melaporkan jumlah pelamar CPNS 2024 di provinsi/kota/kabupaten. Hingga 23 Agustus 2024, jumlah pelamar CPNS 2024 terbanyak adalah di Pemerintah Provinsi Jawa Barat, disusul Pemerintah Kabupaten Tangerang, dan Pemerintah Kabupaten Gresik. Berikut rinciannya:

1.Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Formasi: 899
Submit: 569

2.Pemerintah Kabupaten Tangerang
Formasi: 500
Submit: 412

3.Pemerintah Kabupaten Gresik
Formasi: 575
Submit: 306

4.Pemerintah Kota Serang
Formasi: 700
Submit: 301

5.Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Formasi:2.314
Submit: 298

6.Pemerintah Kabupaten Bogor
Formasi: 379
Submit: 294

Terakhir, berikut rincian instansi daerah baik provinsi/kota/kabupaten yang masih sepi pelamar CPNS 2024:

1.Pemerintah Kabupaten Bangli
Formasi: 9
Submit: -

2.Pemerintah Kota Gorontalo
Formasi:5
Submit: -

3.Pemerintah Kota Tidore Kepulauan
Formasi:51
Submit: -

4.Pemerintah Kota Tanjung Pinang
Formasi: 15
Submit: -

5.Pemerintah Kabupaten Purworejo
Formasi:17
Submit: -

6.Pemerintah Kabupaten Tambrauw
Formasi: 250
Submit: -

JAKARTA - Rencana Komisi Eropa untuk mengenakan bea masuk hingga 36% terhadap kendaraan listriknya telah membangkitkan amarah China. Beijing membalas kenaikan tarif bagi kendaraan listriknya dengan mengumumkan penyelidikan terhadap subsidi blok tersebut untuk ekspor industri susu.

Penyelidikan tersebut mencakup keju segar, dadih, keju biru, dan olahan, susu, dan krim Uni Eropa untuk periode antara April 2023 dan Maret 2024, dengan nilai ekspor sekitar 1,7 miliar euro atau sekitar USD1,9 miliar AS (sekira Rp29,45 triliun, kurs Rp15.500 per USD).

Ancaman tarif kendaraan listrik Uni Eropa sebelumnya juga telah mendorong China untuk meluncurkan penyelidikan terhadap ekspor brendi dan produk daging babi dari blok tersebut, masing-masing senilai 1,6 miliar euro (USD1,78 miliar) dan 3 miliar euro (USD3,34 miliar). China juga mengancam akan melakukan penyelidikan terhadap ekspor anggur, senilai 1,2 miliar euro (USD1,33 miliar). Produk kimia dan peralatan medis Eropa pun tak luput dari pengawasan ketat karena diduga melakukan subsidi ilegal.

Prancis, pelobi utama untuk tarif kendaraan listrik China, menghadapi potensi kerugian terbesar dalam penyelidikan brendi dan anggur. Negara itu dipastikan kembali terpukul jika Beijing bergerak untuk mengenakan tarif pada ekspor susu, yang bernilai sekitar 190 juta euro (USD212 juta).

Sementara, Irlandia berpotensi paling terpukul oleh pembatasan baru China yang mencakup sekitar 423 juta euro (USD472,3 juta) dari total ekspor susu Uni Eropa. Padahal, Irlandia tidak terlalu vokal atau berpengaruh dalam mendukung inisiatif tarif kendaraan listrik China yang diserukan blok tersebut.

Semua 20 kategori subsidi yang diselidiki oleh penyelidikan susu China berada di bawah Kebijakan Pertanian Bersama tingkat UE atau program masing-masing negara, mulai dari tunjangan dan subsidi petani muda, skema pinjaman dan asuransi hingga bantuan keuangan untuk fasilitas penyimpanan. Mengutip Suptnikglobe, seorang juru bicara UE mengatakan blok tersebut akan mengikuti penyelidikan susu tersebut "dengan sangat cermat" dan memastikan bahwa "sepenuhnya mematuhi aturan WTO yang relevan.

Sementara itu, Kamar Dagang China di UE menyatakan ketidakpuasan yang kuat dan penentangan tegas terhadap langkah pengenaan tarif tambahan bagi kendaraan EV asal negara tersebut. Mereka menuduh Eropa melakukan penggunaan alat perdagangan yang tidak adil untuk menghalangi perdagangan bebas dan memperingatkan bahwa keputusan tersebut akan melemahkan ketahanan industri kendaraan listrik Eropa itu sendiri serta memperburuk ketegangan perdagangan.

Rantai pasokan kendaraan listrik Eropa sejatinya sangat bergantung pada baterai yang dibuat di China, dan ketergantungan ini diperkirakan akan terus tumbuh selama tiga tahun mendatang, dari sekitar 30% saat ini menjadi sekitar 50% pada tahun 2027. Selain membuat kendaraan buatan China menjadi jauh lebih mahal, langkah tarif UE juga mengancam akan menggelembungkan biaya kendaraan listrik yang dibuat di blok tersebut dalam pertikaian perdagangan yang meningkat.

Pertikaian itu dinilai akan semakin membebani Eropa, setelah industri dan pertanian blok tersebut terpukul oleh kenaikan harga energi yang dramatis yang belum pernah terjadi sejak tahun 1970-an akibat keputusan politisnya mencoba melemahkan pasokan minyak dan gas Rusia. Kebijakan itu membuat hampir semua barang industri, mulai dari pupuk nitrat dan bahan kimia hingga baja yang dibuat oleh pabrik baja besar Eropa menjadi sangat mahal untuk diproduksi.

Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell mencoba meredakan potensi perang dagang dengan Beijing dengan mengatakan, "meskipun sistem politik kita berbeda, hal itu tidak boleh mengarah pada persaingan sistemik dan permanen. Itu bukan kepentingan kita." Borrell juga melontarkan komentar mengejutkan mengenai kebijakan perdagangan AS, yang ia salahkan atas meningkatnya ketegangan perdagangan dengan China.

"Ketika mereka mengambil tindakan terhadap China, mereka tidak bertanya apakah itu menguntungkan kami atau tidak. Ketika mereka melarang impor mobil China atau mengenakan tarif pencegahan, mereka tidak bertanya pada diri sendiri ke mana mobil-mobil China yang tidak akan masuk ke AS akan dikirim. Ke mana mereka akan pergi? Ke pasar mana lagi mereka bisa pergi? Ya tentu saja, ke pasar Eropa, dan itu menyebabkan masalah daya saing bagi industri kami," cetusnya.

JAKARTA - Bangladesh tengah bernegosiasi dengan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) untuk mendapatkan pinjaman tambahan sebesar USD3 miliar, atau sekitar Rp46,5 triliun (kurs Rp15.500 per USD).

Mengutip The Daily Star, Gubernur Bank Sentral Bangladesh yang baru, Ahsan H Mansur mengatakan pinjaman tersebut diperlukan untuk pulih dari kekacauan politik yang baru-baru ini terjadi di negara tersebut. Bank sentral juga membeli dolar dari bank-bank lokal untuk memenuhi utang yang belum dibayar.

Bangladesh sebelumnya telah memperoleh pendanaan sebesar USD4,7 miliar dari IMF tahun lalu. Mansur mengatakan bahwa ia sedang dalam pembicaraan dengan badan keuangan yang berpusat di Washington tersebut untuk "menambah" jumlah ini dengan tambahan sebesar USD3 miliar.

Ia mengatakan Bangladesh juga mencari tambahan USD1,5 miliar dari Bank Dunia dan masing-masing USD1 miliar dari Bank Pembangunan Asia dan Badan Kerja Sama Internasional Jepang.

Negara ini baru saja bangkit dari pergolakan selama berminggu-minggu menyusul protes mematikan yang memaksa Perdana Menteri Sheikh Hasina digulingkan awal bulan ini. Kekerasan yang menyertai protes antipemerintah telah mengganggu ekspor garmen, penghasil devisa utama negara tersebut. Sementara, cadangan devisa sudah tertekan sebelum krisis saat ini, dan mencapai USD20,5 miliar per 31 Juli, hanya cukup untuk menutupi impor selama sekitar tiga bulan.

Mansur, ekonom kawakan yang menghabiskan tiga dekade di IMF, diangkat menjadi gubernur Bank Bangladesh minggu lalu oleh pemerintah sementara yang dipimpin oleh peraih Nobel Profesor Muhammad Yunus. Mantan Gubernur Abdur Rouf Talukder dan dua wakil gubernur lainnya mengundurkan diri sebagai bagian dari serangkaian pergantian birokrasi menyusul jatuhnya pemerintahan sebelumnya.

Bank sentral membeli lebih dari USD200 juta dalam tiga hari dari pasar antarbank sejak Mansur diangkat menjadi gubernur Bank Bangladesh pada 13 Agustus. Mansur mengatakan bank sentral bermaksud membeli sebanyak USD1 miliar setiap bulan dari bank-bank lokal.

Dia menekankan bahwa membersihkan sektor perbankan negara itu adalah prioritas utamanya saat ini. Dia menceritakan bahwa telah terjadi "perampokan yang direncanakan terhadap sistem keuangan" yang telah menyebabkan kerusakan signifikan pada bank-bank dan memiliki implikasi serius bagi pasar saham dan ekonomi yang lebih luas.

Bank-bank Bangladesh telah mengalami pelarian simpanan dan peningkatan yang mengkhawatirkan dalam aset-aset yang tidak produktif, menyusul gagal bayar oleh kelompok-kelompok yang diduga terkait dengan pemerintahan Liga Awami yang digulingkan.

"Aset-aset yang tidak produktif itu 'hanyalah perampokan bank'. Mereka mengambil uang itu dan menaruhnya di Singapura, Dubai, London, dan tempat-tempat lain. Jadi upaya pertama adalah mencoba untuk meminta pertanggungjawaban orang-orang dan mendapatkan kembali uang itu," tegas Mansur.

JAKARTA - AS telah membidik ekonomi masa perang Rusia dengan paket sanksi baru yang lebih luas menargetkan sumber-sumber yang membantu menopang perjuangan Moskow di Ukraina.

Departemen Keuangan dan Departemen Luar Negeri AS mengumumkan pada Jumat (24/8), terkait pembatasan-pembatasan terhadap 400 individu dan entitas di seluruh dunia termasuk di China, Turki dan Swiss.

"Rusia telah mengubah ekonominya menjadi alat untuk melayani kompleks industri militer Kremlin," ujar Wakil Menteri Keuangan Wally Adeyemo dalam siaran persnya dikutip dari Business Insider, Sabtu (24/8/2024).

"Perusahaan, lembaga keuangan, dan pemerintah di seluruh dunia perlu memastikan bahwa mereka tidak mendukung rantai pasokan industri militer Rusia."

Termasuk di dalamnya adalah tindakan terhadap jaringan transnasional yang menyediakan amunisi, pasokan militer, serta komponen mesin dan listrik canggih bagi Rusia. Jaringan-jaringan ini juga membantu para oligarki Rusia menghindari pembatasan sebelumnya dan membantu satu perusahaan pencucian emas.

Di Rusia, perusahaan-perusahaan TI dan perangkat lunak yang penting bagi sektor keuangan negara juga menjadi sasaran dan pembatasan pendapatan dari logam dan pertambangan juga diperluas. Dengan perang di Ukraina yang berlarut-larut hingga tahun ketiga penelitian menemukan bahwa kementerian pertahanan Rusia terus mengakses peralatan yang dibutuhkan melalui pasar barang bekas mengandalkan perusahaan-perusahaan yang tidak jelas untuk mendapatkan produk-produk penting. Pasar luar negeri semakin berfungsi sebagai jalur penyelamat bagi Kremlin, dan Barat tidak berhenti dalam upayanya untuk mengakhiri hal ini.

Pada Desember 2023, sebuah perintah eksekutif memberi Departemen Keuangan AS kekuatan baru untuk melepaskan sanksi sekunder pada lembaga keuangan yang bekerja sama dengan Rusia. Hal itu telah menunjukkan hasil seperti di China sebuah laporan baru-baru ini menemukan bahwa hampir semua bank Tiongkok sekarang menolak pembayaran dari Rusia, sehingga menghambat kemampuan Kremlin untuk menghindari sanksi.

Menurut data perdagangan yang dikutip oleh Financial Times, ekspor yang terkait dengan perang dari China dan Turki ke Rusia telah turun secara dramatis sejak perintah Desember. Ekspor barang-barang prioritas tinggi dari China turun dari USD421 juta menjadi USD212 juta antara bulan Desember dan Februari.

Departemen Keuangan mungkin tidak akan berhenti sampai di situ. Adeyemo mengatakan kepada outlet tersebut bahwa AS siap untuk mengancam sanksi sekunder terhadap negara-negara yang menjadi tuan rumah cabang bank Rusia.

"Kami akan mengejar cabang yang mereka dirikan, tetapi juga entitas lain dan perusahaan-perusahaan di yurisdiksi yang bekerja sama dengan mereka," kata dia.

Kekhawatiran di sini adalah bahwa anak perusahaan Rusia dapat digunakan untuk melangkahi sanksi. Dia menambahkan bahwa AS akan mengalihkan perhatiannya ke bank-bank kecil yang terus mempertahankan hubungan dengan Kremlin.

Adeyemo sebelumnya telah menjelaskan bahwa pemberi pinjaman asing biasanya mematuhi permintaan AS, mengingat mereka takut kehilangan akses ke dolar. Ketika Washington terakhir kali memberlakukan paket sanksi besar terhadap Rusia pada Juni perdagangan dolar dan euro ditangguhkan di bursa utama negara tersebut.

JAKARTA - PricewaterhouseCoopers LLP (PwC) telah kehilangan klien terbesar di China dipicu penyelidikan pihak berwenang atas audit perusahaan tersebut dengan Evergrande Group yang dilanda skandal.

Bank of China salah satu dari empat pemberi pinjaman negara terbesar di negara tersebut mengatakan akan menyewa EY sebagai auditornya pada 2024 menggantikan PwC China. Caixin melaporkan bank ini juga akan menyewa perusahaan audit domestik BDO China Shu Lun Pan CPAs LLP sebagai auditor sekunder.

Bank of China bergabung dengan daftar perusahaan-perusahaan China yang memutuskan kontrak dengan PwC seiring dengan runtuhnya China Evergrande yang membuat pekerjaan auditor ini diragukan.

Pada Juni, dua perusahaan raksasa milik negara, PetroChina dan China Railway Group, mengatakan bahwa mereka telah memutuskan untuk berhenti bekerja sama dengan PwC, menyusul lima perusahaan lain yang telah melakukan hal yang sama pada bulan sebelumnya.

Selama dua tahun terakhir, puluhan perusahaan telah menghentikan penggunaan PwC sebagai auditor mereka atau membatalkan rencana untuk menggunakan jasa firma tersebut. Pada 2023, Bank of China membayar PwC sebesar 193 juta yuan ($27 juta) untuk biaya audit, yang menandai tahun ketiga berturut-turut dalam menggunakan jasanya.

Pada Maret, bank ini mengumumkan rencana untuk menunjuk kembali PwC sebagai auditor untuk tahun 2024. Namun, menurut pengajuan pada Juni, bank kemudian merevisi keputusannya memilih untuk mempertahankan PwC hanya untuk laporan jangka menengahnya sambil mencari auditor baru untuk masa depan.

Gelombang pemutusan kontrak ini terjadi ketika regulator sekuritas China memeriksa peran audit PwC untuk China Evergrande. Pada Juni, Komisi Regulasi Sekuritas China mengumumkan denda sebesar USD577 juta kepada anak perusahaan domestik utama China Evergrande, Hengda Real Estate Group, atas penerbitan obligasi yang curang dan melanggar peraturan pengungkapan informasi.

Regulator menemukan bahwa Hengda telah menggelembungkan pendapatan dan keuntungannya pada 2019 dan 2020 dengan mengakui penjualan di muka. Perusahaan ini diduga telah melebih-lebihkan pendapatan tahun 2019 sebesar 214 miliar yuan dan sekali lagi sebesar 350 miliar yuan pada tahun berikutnya.

Angka-angka yang digelembungkan tersebut mencapai setengah dari total pendapatan Hengda pada tahun 2019, dan 79% pada tahun 2020, menurut pernyataan tersebut. Hengda juga meningkatkan labanya sebesar 63% dan 87% pada tahun 2019 dan 2020.

CSRC mengatakan pada bulan Juni bahwa lembaga-lembaga perantara yang relevan sedang diselidiki. Sumber-sumber yang dekat dengan masalah ini mengatakan kepada Caixin bahwa keputusan mengenai hukuman untuk PwC kemungkinan akan segera diumumkan.

Pada Agustus, para likuidator China Evergrande meluncurkan proses pengadilan terhadap PwC, mengkritiknya atas kelalaian dan kesalahan penyajian dalam pekerjaan auditnya. Setelah pergantian auditor Bank of China, tiga dari enam bank negara terbesar di negara tersebut telah menyewa EY sebagai auditor mereka, sementara dua bank lainnya saat ini menggunakan KPMG.

Melansir Nikkei Asia, Postal Saving Bank of China Co. Ltd., yang akan segera mengumumkan auditor baru, kemungkinan besar akan menunjuk KPMG untuk menggantikan Deloitte karena mereka telah mencapai durasi perekrutan maksimum, kata beberapa sumber.

Peraturan di China menetapkan bahwa perusahaan-perusahaan milik negara tidak boleh mempekerjakan auditor yang sama selama lebih dari delapan tahun berturut-turut.

JAKARTA - Jokowi belum lama ini melantik dua menteri baru Rosan Roeslani sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM dan Supratman Andi Agtas sebagai Menteri Hukum dan HAM. Mengingat masa pemerintahan akan berakhir pada Oktober 2024 mendatang maka kedua menteri tersebut hanya akan menjabat dalam waktu dua bulan.

Fakta menariknya, kedua menteri ini bakal mendapatkan uang pensiun dan tunjangan seumur hidup. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara Dan Bekas Menteri Negara Serta Janda/Dudanya.

Dalam aturan tersebut dijelaskan, setiap menteri yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun. Besaran uang pensiun ini sendiri ditetapkan berdasarkan lama masa jabatan.

"Besarnya pensiun pokok sebulan adalah 1 persen dari dasar pensiun untuk tiap-tiap satu bulan masa jabatan dengan ketentuan bahwa besaran pensiun pokok sekurang-kurangnya 6 persen dari dasar pensiun," tulis Pasal 11 Ayat 2 PP 50 Tahun 1980.

Sebagaimana diketahui, sesuai PP Nomor 60 Tahun 2000, gaji pokok Menteri saat ini ada di angka Rp5.040.000 per bulan. Angka tersebut kemudian dikalikan 1 persen untuk setiap bulannya. Dengan demikian ditemukan jumlah sebesar Rp50.400 per bulan. Sementara Rosan dan Supratman menjabat selama dua bulan, maka uang pensiun seumur hidupnya adalah Rp100.800 per bulan.

JAKARTA - Uni Eropa (UE) pada akhir Juli tahun ini mengirimkan tahap pertama bantuan militer kepada pihak Ukraina sebesar 1,5 miliar euro atau USD1,6 miliar yang diperoleh dari aset-aset Rusia yang dibekukan. Kementerian Luar Negeri Rusia kembali menegaskan bahwa pengiriman dana dari aset-aset Rusia yang dirampas untuk Ukraina adalah ilegal.

"Meskipun aset-aset yang dibekukan itu sendiri tidak disita, penggunaan dana tersebut oleh Brussels merupakan tindakan ilegal. Baik pembekuan aset Rusia maupun tindakan selanjutnya terhadap aset-aset tersebut adalah tindakan ilegal," ujar kementerian tersebut dikutip dari Sputnik Internasional, Sabtu (24/8/2024).

Dikatakannya, praktik pembekuan aset tidak mempengaruhi sikap terhadap euro sebagai mata uang cadangan. Kementerian Luar Negeri Rusia memastikan Moskow akan menanggapi pembekuan aset-asetnya oleh Barat.

"Langkah-langkah pembalasan pasti akan menyusul. Langkah-langkah itu akan seimbang, terverifikasi dan tidak akan menyebabkan kerusakan pada operator ekonomi Rusia. Kami memiliki persenjataan yang cukup untuk melakukan langkah-langkah balasan politik dan ekonomi yang tepat terhadap mereka yang mencoba untuk 'menginjak-injak' cadangan emas dan mata uang asing Rusia," ujar kementerian tersebut.

Dalam laporan itu menyebutkan, suntikan dana ke Kiev berkontribusi pada eskalasi konflik Ukraina. "Suntikan keuangan ke dalam mesin militer rezim Kiev mendorong Zelenskyy untuk melakukan lebih banyak petualangan dan berkontribusi pada eskalasi konflik, mengesampingkan kemungkinan penyelesaian politik dan diplomatik," ujar kementerian tersebut.

JAKARTA - China terus mengirimkan pesan tegas mendorong penggunaan yuan di luar negeri menjadi prioritas utama menghadapi hegemoni dolar AS.

Dorongan ini telah melibatkan upaya-upaya untuk meningkatkan daya tarik yuan sebagai alternatif dalam perdagangan internasional dan sebagai mata uang cadangan.

Sebagai hasilnya, China telah melihat peningkatan penggunaan mata uangnya dalam pembiayaan perdagangan, pembayaran internasional, transaksi valuta asing dan aset cadangan bank sentral.

Belakangan ini, semakin banyak negara yang telah melepas obligasi AS mereka, meningkatkan cadangan emas dan menyelesaikan perdagangan bilateral dalam mata uang lokal.

Melansir dari SCMP, pada Maret 2023, mata uang yuan, menjadi mata uang yang paling banyak digunakan untuk transaksi lintas batas di China, menyalip dolar AS untuk pertama kalinya.

Berikut negara-negara yang banyak menggunakan yuan dalam transaksi perdagangan termasuk minyak dan gas;

1. Rusia

Konflik dengan Ukraina memaksa Moskow untuk mengadopsi penggunaan yuan yang lebih luas karena pembatasan yang dipimpin oleh Washington telah membatasi aksesnya kepada dolar AS.

Rusia telah memanfaatkan yuan secara signifikan setelah gelombang sanksi keuangan yang telah membuat cadangan mata uang asingnya dibekukan dan bank-bank besar Rusia dikeluarkan dari layanan pesan antar bank Swift, yang memfasilitasi pembayaran internasional.

Pada Oktober 2023, yuan melampaui dolar AS untuk pertama kalinya dan menjadi mata uang asing yang paling banyak diperdagangkan di bursa Moskow. Sementara pada April tahun lalu ekspor China ke Rusia naik 153,09%, sementara impor naik 8,06%. Yen kini menjadi mata uang melampaui dolar AS mengisi cadangan devisa Rusia.

2. Arab Saudi

Arab Saudi telah mempertimbangkan untuk menerima yuan dan bukannya dolar AS untuk penjualan minyak. Hal ini terjadi setelah Presiden Xi Jinping mengatakan dalam sebuah kunjungan ke Arab Saudi pada akhir tahun lalu bahwa harus ada paradigma baru untuk kerja sama energi, dan ia menyerukan untuk meningkatkan peran yuan sebagai mata uang untuk perdagangan minyak dan gas.

Xi mengatakan bahwa platform Shanghai Petroleum and Natural Gas Exchange akan sepenuhnya digunakan untuk penyelesaian yuan dalam perdagangan minyak dan gas.

3. Argentina

Argentina sejak akhir Apri 2023 berkomitmen membayar impor China dalam yuan, bukan lagi dalam dolar AS. Negara itu menggunakan yuan untuk membayar impor China senilai USD1,04 miliar pada April 2023.

People's Bank of China memperluas perjanjian pertukaran mata uangnya dengan Argentina sebesar 35 miliar yuan menjadi 165 miliar yuan.

4. Brasil

Brasil telah mulai menerima penyelesaian perdagangan dan investasi dalam yuan, dengan kesepakatan yang dicapai antara bank sentral pada bulan Februari 2023 dan penunjukan bank kliring yuan serta akses ke Sistem Pembayaran Antar Bank Lintas Batas, yang setara dengan layanan pesan keuangan internasional Swift, pada awal April.

Aset valuta asing dalam mata uang yuan di Brasil mencapai level tertinggi 5,37 persen dari total pada akhir tahun 2022, melampaui aset euro untuk menjadi yang terbesar kedua. Brasil adalah mitra dagang terbesar kesepuluh bagi China, dengan nilai perdagangan bilateral naik 4,9% menjadi USD171,5 miliar pada 2022 silam.

5. Bangladesh

Bangladesh dan Rusia telah setuju menggunakan yuan untuk menyelesaikan pembayaran pembangkit listrik tenaga nuklir yang dibangun Moskow. Rusia menginginkan pembayaran dilakukan dalam rubel setelah menerima sanksi akibat konflik dengan Ukraina.

Transaksi kemudian diselesaikan dalam yuan melalui Sistem Pembayaran Antar Bank Lintas Batas, yang dikembangkan oleh China.

JAKARTA - Sistem keuangan global berada di titik puncak pergolakan besar. Blok BRICS berencana menciptakan sistem pembayaran independen untuk memfasilitasi transaksi lintas batas antar anggota. Inisiatif ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan mereka terhadap dolar AS dengan mengintegrasikan mata uang lokal untuk perdagangan.

Sesuai dengan kebijakan dedolarisasi, BRICS secara aktif mempersiapkan pembentukan sistem pembayaran independen yang disebut BRICS Pay. Sistem ini dirancang untuk memfasilitasi transaksi lintas batas antar anggota tanpa menggunakan dolar AS.

Inisiatif ini didukung oleh teknologi mutakhir seperti blockchain. Ini juga bisa menjadi alternatif ampuh terhadap jaringan SWIFT. Ketua Dewan Federasi Rusia, Valentina Matviyenko memastikan proyek tersebut berjalan sesuai rencana. "Ini bukan lagi sekedar ide tapi bergerak maju secara konkrit," ujarnya dilansir dari Contribune, Jumat (23/8/2024).

Dia menjelaskan sistem tersebut merupakan jawaban atas aspirasi negara-negara berkembang yang ingin melepaskan diri dari hegemoni dolar AS. Tujuan utama dari mekanisme baru ini adalah untuk memungkinkan negara-negara anggota BRICS menyelesaikan transaksi komersial mereka dalam mata uang lokal.

Dengan demikian, mereka dapat menghindari fluktuasi dan tekanan ekonomi yang terkait dengan mata uang Amerika. Lebih dari 50 negara telah menyatakan minatnya untuk bergabung dalam inisiatif ini menjelang KTT BRICS 2024 di Rusia. Mayoritas dari mereka berasal dari Asia, Afrika, Amerika Selatan, dan Eropa Timur.

Tantangan Geopolitik

Penerapan BRICS Pay bukannya tanpa kendala. Proyek ini harus mengatasi beberapa tantangan teknologi termasuk integrasi sistem pembayaran yang ada di masing-masing negara. BRICS Pay harus kompatibel dengan platform seperti Unified Payments Interface (UPI) India dan sistem Mir Rusia, yang memerlukan upaya standardisasi yang rumit.

Secara geopolitik, BRICS Pay dapat menggeser keseimbangan kekuatan ekonomi. Dengan mengurangi ketergantungan mereka terhadap dolar, BRICS dapat melemahkan pengaruh AS dalam perdagangan global.

Namun, inisiatif ini juga berisiko menimbulkan peningkatan ketegangan dengan negara-negara Barat. Negara-negara tersebut dapat melihat pendekatan ini sebagai ancaman langsung terhadap hegemoni dolar AS. Secara konkret, proyek BRICS Pay melambangkan meningkatnya keinginan negara-negara berkembang untuk membebaskan diri dari dominasi dolar dan membangun infrastruktur keuangan yang lebih tangguh dan otonom.

Namun, untuk mencapai tujuannya, BRICS Pay perlu mengatasi tantangan besar dalam bidang teknologi, geopolitik, dan peraturan. Jika hambatan-hambatan ini diatasi, sistem tersebut tidak hanya dapat mengubah hubungan ekonomi antara negara-negara BRICS, namun juga mendefinisikan kembali keseimbangan keuangan global.

JAKARTA - Lima negara mayoritas muslim yang berhutang ke IMF atau International Monetary Fund dengan nominal terbesar di tahun 2024. Kebanyakan negara ini berasal dari Benua Afrika.

Sejak didirikan pada tahun 1944, IMF bertanggung jawab untuk mendukung pertumbuhan ekonomi negara-negara dengan memberikan bantuan keuangan dan panduan kebijakan untuk meningkatkan stabilitas, produktivitas, dan kesempatan kerja.

Tak heran jika banyak negara-negara yang melakukan pinjaman ke IMF. Beberapa negara ini meminjam uang untuk untuk mengatasi krisis ekonomi, menstabilkan mata uang mereka, melaksanakan reformasi struktural, dan meringankan kesulitan neraca pembayaran.

5 Negara Muslim yang Utang ke IMF dengan Nominal Terbesar 2024;

1. Mesir

Mesir jadi negara mayoritas muslim yang berhutang ke IMF dengan nominal terbesar untuk saat ini. Utang Negara Piramida ke IMF berkisar di angka USD 10.713.727.513 atau sekitar Rp 166 triliun (kurs Rp 15.500) pada 31 Juli 2024.

Dari data terbaru dari Total IMF Credit Outstanding pada 22 Agustus 2024, utang Mesir kemudian turun menjadi USD 10.339.693.347 atau Rp 160,2 triliun, setelah membayar USD 374.034.166 atau Rp 5,7 triliun.

2. Pakistan

Pada tanggal 22 Agustus 2024, utang Pakistan ke IMF tercatat sebesar USD 6.152.562.504 atau sekitar Rp 95,3 triliun. Menjadikannya sebagai debitur terbesar IMF ke-empat setelah Argentina, Mesir, dan Ukraina, ke IMF.

3. Yordania

Selanjutnya, ada Yordania yang memiliki total utang ke IMF sebesar USD 1.543.622.084 atau Rp 23,9 triliun. Jumlah tersebut belum berkurang sejak tanggal 31 Juli 2024 lalu.

4. Senegal

Negara mayoritas Islam yang berada di Afrika Barat ini memiliki utang ke IMF sebesar USD 1.143.348.750 atau Rp 17,7 triliun di 22 Agustus 2024.

5. Maroko

Negara mayoritas muslim yang berhutang ke IMF yang terakhir dalam daftar ini tercatat memiliki total utang USD 1.056.550.000 atau sekitar Rp 16,3 triliun ke IMF pada 22 Agustus 2024.

JAKARTA - Perang yang dilancarkan Israel di Gaza telah membebani ekonominegara zionis tersebut. Ekonomi Israel diprediksi akan semakin terpuruk dengan meningkatnya ketegangan dengan Iran yang dapat menimbulkan pengeluaran militer tambahan yang signifikan, yang selanjutnya makin membebani keuangan negara tersebut.

Pekan lalu, Fitch Ratings menurunkan skor kredit Israel dari A+ menjadi A. Fitch mengutip perang yang terus berlanjut di Gaza dan meningkatnya risiko geopolitik sebagai pendorong utama penurunan skor kredit negara zionis tersebut. Lembaga pemeringkat kredit tersebut juga mempertahankan prospek Israel sebagai "negatif", yang berarti penurunan peringkat lebih lanjut mungkin terjadi. Sebelumnya, di awal tahun ini, Moody's dan S&P juga telah memangkas peringkat kredit mereka untuk Israel.

Sejauh ini, perang Israel di Gaza yang telah menewaskan lebih dari 40.000 warga Palestina itu juga telah menghancurkan ekonomi di daerah kantong yang terkepung itu. Namun, ada tanda-tanda pukulan balik juga di Israel, di mana konsumsi, perdagangan, dan investasi semuanya telah dibatasi.

Bank Israel memperkirakan bahwa biaya terkait perang untuk tahun 2023-2025 dapat mencapai USD55,6 miliar atau sekitarRp872 triliun (kurs Rp15.700 per USD). Hasilnya adalah bahwa operasi tempur tersebut membebani ekonomi Israel. Pada hari Minggu, Biro Statistik Pusat Israel memperkirakan bahwaoutput tumbuh sebesar 2,5% (pada tingkat tahunan) pada paruh pertama tahun 2024, turun dari 4,5% pada periode yang sama tahun lalu.

Sebelum pecah perang, ekonomi Israel diperkirakan tumbuh sebesar 3,5% tahun lalu. Pada akhirnya, output meningkat hanya sebesar 2%. Penurunan yang lebih tajam dapat dihindari berkat sektor teknologi yang sangat penting di negara itu, yang sebagian besar tidak terpengaruh oleh pertempuran.

Bagian lain dari ekonomi juga telah mengalami pukulan yang signifikan. Pada kuartal terakhir tahun lalu dan beberapa minggu setelah perang dimulai, produk domestik bruto (PDB) Israel menyusut hingga 20,7% (dalam hitungan tahunan). Kemerosotan ini didorong oleh penurunan konsumsi swasta sebesar 27%, penurunan ekspor, dan pemotongan investasi oleh perusahaan.

Israel juga memberlakukan kontrol ketat terhadap pergerakan pekerja Palestina, dengan mengabaikan hingga 160.000 pekerja. Untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja tersebut, Israel telah menjalankan program perekrutan di India dan Sri Lanka dengan hasil yang beragam. Namun, pasar tenaga kerja masih kekurangan pasokan, khususnya di sektor konstruksi dan pertanian.

Menurut perusahaan survei bisnis CofaceBDI, sekitar 60.000 perusahaan Israel akan tutup tahun ini karena kekurangan tenaga kerja, gangguan logistik, sentimen bisnis yang lesu, dan rencana investasi pun tertunda.

Sementara itu, perang telah memicu peningkatan tajam dalam pengeluaran pemerintah. Menurut Elliot Garside, analis Timur Tengah di Oxford Economics, terjadi peningkatan 93% dalam pengeluaran militer dalam tiga bulan terakhir tahun 2023, dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2022.

"Pada tahun 2024, data bulanan menunjukkan pengeluaran militer akan menjadi sekitar dua kali lipat dari tahun sebelumnya," kata Garside seperti dilansir Aljazeera, Jumat (23/8/2024). Sebagian besar peningkatan itu akan digunakan untuk gaji prajurit cadangan, artileri, dan pencegat untuk sistem pertahanan Iron Dome Israel. Garside mengatakan kepada Al Jazeera bahwa pengeluaran ini "sebagian besar dibiayai oleh penerbitan utang domestik".

Israel juga telah menerima sekitar USD14,5 miliar dana tambahan dari Amerika Serikat tahun ini, di samping USD3 miliar bantuan tahunan yang diberikan AS kepada negara tersebut.

Garside mencatat, "Kami belum melihat adanya pemotongan besar pada bagian lain anggaran (seperti perawatan kesehatan dan pendidikan), meskipun kemungkinan pemotongan akan dilakukan setelah konflik." Tanpa adanya perang regional skala penuh, Oxford Economics mengantisipasi bahwa ekonomi Israel akan melambat menjadi pertumbuhan 1,5% tahun ini. Pertumbuhan yang lemah dan defisit yang tinggi akan memberikan tekanan lebih lanjut pada profil utang Israel, yang kemungkinan akan meningkatkan biaya pinjaman dan melemahkan kepercayaan investor.

Di bagian lain, Fitch memperkirakan Israel akan secara permanen meningkatkan pengeluaran militer sebesar 1,5% dari PDB dibandingkan dengan tingkat sebelum perang, dengan konsekuensi yang tidak dapat dihindari bagi defisit publik. Laporan pemeringkatan minggu lalu mencatat bahwa rasio utang akan tetap di atas 70% dari PDB dalam jangka menengah.

Laporan tersebut menekankan bahwa keuangan publik telah terpukul, dan diproyeksikan defisit menjadi sebesar 7,8% dari PDB pada tahun 2024, naik dari 4,1% tahun laluSementara, . Menteri Keuangan sayap kanan Israel Bezalel Smotrich secara terbuka tidak setuju, dan menyatakan keyakinannya bahwa defisit akan turun kembali ke 6,6% tahun ini.

"Penurunan peringkat setelah perang dan risiko geopolitik yang ditimbulkannya adalah wajar," kata Smotrich, menurut laporan media. Ia menambahkan bahwa anggaran yang bertanggung jawab akan segera disahkan, dan peringkat Israel akan naik "dengan sangat cepat". Namun untuk saat ini, masih ada keraguan tentang jadwal anggaran. Ada spekulasi bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menunda paket fiskalnya, yang mungkin terbukti tidak populer di dalam negeri.

Kegagalan untuk meloloskan anggaran pada tanggal 31 Maret 2025 secara otomatis akan memicu pemilihan umum dadakan. Awal minggu ini, kepala Bank Sentral Israel ? Amir Yaron ? meminta Netanyahu untuk mempercepat anggaran negara 2025, karena penundaan lebih lanjut berisiko memicu ketidakstabilan pasar keuangan.

Sementara itu, Fitch yakin bahwa Israel akan mengadopsi kombinasi langkah-langkah penghematan dan kenaikan pajak. Namun dalam laporan mereka pada 12 Agustus, analis Fitch Cedric Julien Berry dan Jose Mantero menunjukkan bahwa "perpecahan politik, politik koalisi, dan keharusan militer dapat menghambat konsolidasi fiskal". Terlebih lagi, lembaga pemeringkat memperingatkan bahwa "konflik di Gaza dapat berlangsung hingga 2025 dan ada risiko meluas ke front lain".

Pada hari Senin, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan bahwa Netanyahu telah menerima "proposal penghubung" yang dirancang untuk mencapai gencatan senjata antara Israel dan Hamas dan meredakan ketegangan yang meningkat dengan Iran. Hamas belum menyetujui usulan tersebut, dan menyebutnya sebagai upaya AS untuk mengulur waktu "agar Israel melanjutkan genosidanya". Sebaliknya, kelompok Palestina tersebut mendesak agar proposal sebelumnya yang diumumkan oleh Presiden AS Joe Biden dikembalikan, yang lebih menjamin bahwa gencatan senjata akan mengakhiri perang secara permanen.

Sementara, Netanyahu bersikeras bahwa perang akan terus berlanjut hingga Hamas hancur total, bahkan jika kesepakatan disetujui. Pejabat Israel, termasuk Menteri Pertahanan Yoav Gallant, telah menepis gagasan kemenangan total melawan Hamas. "Korban jiwa (dari perang yang lebih luas) bisa jadi signifikan. Akan ada juga biaya ekonomi yang sangat besar," kata Omer Moav, seorang profesor ekonomi Israel di Universitas Warwick. "Bagi Israel, perang yang panjang akan menimbulkan biaya tinggi dan defisit yang lebih besar,"tambahnya.

Selain merusak profil utang Israel, Moav mengatakan bahwa pertempuran yang berkepanjangan akan menimbulkan ?biaya lain?, seperti kekurangan tenaga kerja dan kerusakan infrastruktur, serta kemungkinan sanksi internasional terhadap Israel. ?Israel saat ini mengabaikan fakta bahwa ekonomi dapat menyebabkan kerusakan (masyarakat) yang lebih besar daripada perang itu sendiri,? kata Moav.

JAKARTA - ASEAN secara aktif mencari cara untuk beralih dari dolar Amerika Serikat (AS). Perkembangan ini mengharuskan negara-negara ASEAN secara kolektif menyusun sistem mata uang mereka sendiri yang akan menyaingi pamor dolar AS.

Thailand sebuah negara dengan ekonomi berbasis ekspor telah mengandalkan dolar AS untuk perdagangan secara menyeluruh. Jika blok ini meninggalkan dolar dapat mengalami komplikasi perdagangan yang parah. Namun, Thailand telah menyatakan keinginannya untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS terutama dalam pembayaran perdagangan intra-regional.

Thailand, khususnya dapat mengalami komplikasi yang parah jika meninggalkan dolar dalam jangka panjang. Contohnya, nilai baht Thailand dapat terancam, sehingga nilainya akan turun di bawah ambang batas rata-rata.

Jika mata uang Thailand melemah, hal ini dapat membuat ekspor negara ini menjadi lebih kompetitif. Demikian pula, dengan melemahnya ekonomi Thailand, perkembangan ini dapat mempengaruhi metrik investasi asing dengan negara ini mengalami penurunan investasi asing di wilayah tersebut.

Selain itu, perkembangan di atas juga dapat mempengaruhi reputasi Thailand di tingkat global. Karena sebagian besar negara bertransaksi dalam mata uang dolar AS, Thailand dapat ditinggalkan sendirian untuk berjuang sendiri, menciptakan keretakan dan hambatan perdagangan antara negara-negara lain.

Dedolarisasi ASEAN

Pada saat yang sama, ASEAN terus memperkuat kerja sama penggunaan mata uang lokal (local currency transaction/LCT) memunculkan spekulasi bahwa blok ini akan meninggalkan dolar untuk selamanya seperti Indonesia.

"Bank Indonesia mendorong penggunaan local currency settlement (LCS) dalam pembayaran internasional sebagai pengganti USD. China, Jepang, Thailand DAN Malaysia telah setuju. Lebih banyak lagi kerusakan kolateral yang ditimbulkan pada AS oleh senjata yang tidak tepat dari USD," ujar Ekonom Amerika, Steve Hanke di X dilansir WatcherGuru, Kamis (22/8/2024).

Blok ini juga telah menyatakan keprihatinannya terhadap dolar AS dan senjata yang terus menerus digunakan di tingkat global. Lonjakan utang AS yang mengkhawatirkan juga menyabotase posisi dolar AS sebagai mata uang utama dunia. Perkembangan ini juga memaksa negara-negara untuk mencari alternatif yang sesuai untuk melindungi diri mereka sendiri dari potensi krisis ekonomi.

Negara-negara ASEAN sekarang berlomba-lomba untuk membuat agenda mata uang lokal. Blok ini sekarang mempromosikan narasi mata uang multipolar yang mengharuskan penggunaan mata uang lokal untuk bertransaksi secara global. ASEAN dilaporkan sedang mengerjakan sebuah sistem mata uang terpadu yang bermaksud untuk menggagalkan dolar AS dan secara bersamaan ingin membangun prestise internasionalnya.