JAKARTA - CEO JPMorgan Chase (JPM) Jamie Dimon mempunyai rencana untuk mengurangi utang nasional Amerika Serikat (AS) yang membengkak hingga USD35 triliun atau setara Rp546.282 triliun (Kurs Rp15.608 per USD). Akan tetapi solusi dari bankir top itu kemungkinan bakal membuat miliarder di Negeri Paman Sam -julukan AS- terusik.

Utang publik Amerika belakangan menjadi sorotan para ahli ekonomi yang memperingatkan bahwa pengeluaran Paman Sam tidak berkelanjutan dan ekonomi tidak tumbuh cukup cepat untuk mengimbangi tingkat pembayaran di masa depan.Harus diakui, pemerintah AS selama lima tahun terakhir harus memberikan stimulus fiskal yang besar untuk menghadapi pandemi dan efek setelahnya, tetapi faktanya ada tagihan yang harus dibayar.

Veteran Wall Street, Dimon setidaknya memiliki dua proposal untuk mengembalikan defisit menuju pada keseimbangan. Pertama yakni, pokus pada pertumbuhan ekonomi untuk mengembalikan rasio utang terhadap PDB serta menyeimbangkan kembali sistem pajak untuk masyarakat berpenghasilan menengah.

Dimon mengatakan, kepada PBS News dalam sebuah wawancara yang belum lama dirilis bahwa, Amerika bisa melakukan pemangkasan utang secara keseluruhan seiring dengan terus melakukan belanja militer.

"Saya akan menghabiskan uang untuk membuat (Amerika) menjadi negara yang lebih baik," kata Dimon.

"Jadi beberapa di antaranya adalah infrastruktur, kredit pajak penghasilan yang diperoleh (EITC), militer. Saya berharap memiliki sistem pajak internasional yang kompetitif... dan kemudian akan memaksimalkan pertumbuhan," bebernya.

Dalam beberapa poin, Dimon yang memimpin bank terbesar AS dari segi aset itu mencatat, ketegangan geopolitik sebagai risiko terbesar bagi ekonomi global. Dampaknya, ada peningkatan dalam pengeluaran untuk militer.

Ia juga mengatakan, perombakan akan memberikan "pendapatan yang sangat dibutuhkan bagi individu dan komunitas yang paling membutuhkannya."

"Saya akan melakukannya dengan mengenakan pajak lebih banyak kepada orang kaya," katanya kepada Pusat Kebijakan Bipartisan pada bulan Januari.

Diikuti dengan investasi ke dalam pertumbuhan, Dimon melanjutkan, akan mengurangi defisit. "Anda mungkin hanya akan menaikkan sedikit pajak. Seperti aturan Warren Buffett, saya akan melakukan itu," jelasnya.

Apa itu 'Buffett Rule' (Aturan Buffett)?

Aturan Buffett menyatakan, bahwa tidak ada rumah tangga yang berpenghasilan lebih dari USD1 juta per tahun harus membayar bagian lebih kecil daripada keluarga kelas menengah.

Hal itu diungkapkan setelah CEO Berkshire Hathaway berulang kali menunjukkan bahwa dia membayar persentase pajak penghasilan yang sama dengan sekretarisnya Debbie Bosanek. Secara tidak sengaja, hal itu mengungkap wajah ketidaksetaraan pajak di Amerika Serikat.

Masalah ini muncul dari fakta bahwa ketika Buffett yang memiliki kekayaan bersih USD138 miliar, berdasarkan data Indeks Miliarder Bloomberg, seharusnya membayar bagian pajak penghasilan federal yang lebih tinggi. Namun Bosanek membayar bagian yang lebih tinggi dari pendapatannya dalam pajak Jaminan Sosial daripada Buffett.

Pada tahun 2024, tarif pajak Jaminan Sosial untuk karyawan adalah 7.65% ?sama dengan tahun sebelumnya? dan wiraswasta membayar 15.3%.

Jaminan Sosial juga memiliki batas pajak maksimum USD168,000, yang berarti individu yang berpenghasilan jauh lebih banyak tidak membayar proporsi yang lebih tinggi daripada mereka yang berada di bawah ambang batas.

Studi juga menyoroti bahwa tarif pajak penghasilan tidak seadil yang terlihat pada pandangan pertama. Tahun lalu, Internal Revenue Service (IRS) merilis data tentang rata-rata pajak penghasilan federal yang dibayarkan.

Terungkap bahwa pajak orang Amerika yang sangat kaya sebenarnya jauh lebih rendah. Laporan September mengungkapkan, 400 keluarga terkaya di Amerika sebenarnya membayar 8,2% dari pendapatan mereka dalam pajak, sebagian besar karena celah dalam pajak capital gain.

Selain itu, sebuah studi tahun 2021, yang direvisi pada bulan Desember oleh Biro Riset Ekonomi Nasional, menemukan bahwa penghindaran pajak di antara orang Amerika berpenghasilan tertinggi tidak dianggap serius.

Kini dengan perubahan kebijakan pajak yang kemungkinan bakal mengusik orang kaya Amerika dengan penghasilan tertinggi, Dimon optimistis tentang dampak rencananya terhadap ekonomi. "Kami akan baik-baik saja," katanya kepada PBS.

JAKARTA - Anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( RAPBN ) 2025 disepakati hanya Rp143 miliar. Menteri Keuangan atau Menkeu, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dana pembangunan ibu kota baru pada tahun depan hanya batas bawah alias baseline.

Artinya diterangkan Menkeu, bakal ada penambahan dengan menyesuaikan kebutuhan pembangunan. Adapun kebijakan menambah nilai anggaran IKN ada di tangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo-Gibran.

?Karena semuanya dibaseline kan untuk memberikan otoritas kepada Presiden terpilih untuk tentukan sesuaikan dengan prioritas dengan kabinetnya. Tapi beberapa kelompok sudah ditentukan,? ujar Menkeu Sri Mulyani saat konferensi pers RAPBN 2024, Jumat (16/8/2024).

Dia mengaku, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto sudah sepakat soal alokasi dana pembangunan IKN di 2025. Termasuk penambahan nilainya tetap didasarkan pada kemampuan fiskal di tahun depan.

?Ini juga sama, kemarin Bapak Presiden terpilih dan Pak Jokowi sudah bertemu, sidang kabinet, dan punya komitmen, tapi beliau masih melihat seluruh APBN,? paparnya.

Mantan Direktur Keuangan Bank Dunia itu menjelaskan, tambahan alokasi juga dipertimbangkan pada beberapa infrastruktur penting, namun dengan catatan bisa menarik investasi.

?Nanti kita akan lihat ada tambahan lokasinya berapa, tapi beberapa infrastruktur penting untuk bisa menarik investasi akan jadi prioritas,? beber dia.

"Over all dari APBN ini, pemerintahan bisa berjalan, kalau mau nambah, itu domain pemerintahan baru. Memang enggak memuaskan, tapi ini kan transisi,? jelas Menkeu.

JAKARTA - Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN yang ia paparkan dalam konferensi pers RAPBN 2025 masih bisa diotak-atik oleh presiden terpilih Prabowo Subianto.

Menurutnya, mengingat sekarang ini merupakan masa transisi Pemerintahan, maka bukan tidak mungkin rancangan anggaran yang sudah diajukan untuk digunakan tahun depan bisa dirombak kembali oleh presiden terpilih dan juga kabinetnya.

"Ini adalah APBN transisi . Sebagian ada yang sudah spesifik dari segi angka tadi, ada juga yang belum spesifik. Secara garis besar sudah ada amplop besarnya, tapi secara spesifik belum bisa ditentukan karena ini juga akan diberikan kepada Pemerintah baru," katanya, Jumat (16/8).

Menkeu menjelaskan, pembahasan yang akan dilakukan bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sampai akhir September yang akan menentukan berapa porsi anggaran di tahun 2025. Namun begitu Ia mengaku akan tetap memberi dukungan apapun hasilnya.

"Presiden baru dan kabinet baru akan melihat itu nanti akan ada yang dipindahkan atau tidak. Itu ciri dari APBN transisi. Tapi kami terus berkoordinasi sehingga jika nanti ada kebijakan politik, kita bisa mendukungnya melalui anggaran," pungkasnya.

Untuk diketahui, RAPBN 2025 telah dibacakan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Jumat Siang kemarin. Belanja negara direncanakan sebesar Rp3.613,1 triliun yang terdiri dari belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.693,2 triliun, serta Transfer ke Daerah sebesar Rp919,9 triliun.

Penyusunan RAPBN 2025 didasarkan pada asumsi dasar yakni inflasi dijaga pada kisaran 2,5%, pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 5,2%, nilai tukar rupiah diperkirakan di sekitar Rp16.100/USD, suku bunga SBN 10 tahun di 7,1%, harga minyak mentah Indonesia diperkirakan pada USD82/barel, lifting minyak diperkirakan 600 ribu barel per hari dan gas bumi mencapai 1,005 juta barel setara minyak per hari.

JAKARTA - Memasuki paruh kedua tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Indonesia terus menunjukkan optimisme dan konsistensi, seiring peningkatan daya saing yang didukung oleh efisiensi bisnis dan Pemerintah. Hal ini mencerminkan keberhasilan Reformasi Struktural serta sejalan dengan hasil asesmen berbagai lembaga rating internasional yang menilai perekonomian Indonesia masih atraktif.

Bahkan asesmen terbaru dari S&P yang melengkapi hasil seluruh Sovereign Credit Rating memperlihatkan Indonesia berada satu tingkat di atas Level Investment Grade. Proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2025 juga diperkirakan akan sedikit membaik dibandingkan tahun 2024, dengan tingkat inflasi yang mulai memperlihatkan penurunan.

?Tingkat kemiskinan ekstrem terus menurun ke angka 0,83% per Maret 2024, mendekati target 0% di 2024. Kemudian, tingkat pengangguran juga turun ke 4,82% bulan Februari 2024 dan juga jumlah yang bekerja meningkat 3,55 juta orang periode Februari 2023 ke Februari 2024,? ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat memimpin konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2025 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Meskipun perekonomian global masih diliputi ketidakpastian yang tinggi, perekonomian Indonesia masih memiliki daya tahan yang baik dengan didukung realisasi pertumbuhan yang kuat dan relatif tinggi dibandingkan negara lain. Pada kuartal kedua 2024, perekonomian Indonesia masih tumbuh kuat sebesar 5,05% (yoy) dan lebih baik dibandingkan banyak negara lainnya seperti Cina (4,7%), Rusia (4%), Singapura (2,9%), Amerika Serikat (2,8%), Italia (0,9%), dan Uni Eropa (0,75%).

Tingkat inflasi Indonesia pada Juli 2024 yang tercatat sebesar 2,13% (yoy) juga berada dalam kisaran sasaran 2,5% � 1% dan lebih rendah dibandingkan negara-negara seperti Iran (32,23%), Laos (26,11%), Pakistan (11,10%), Belgia (3,65%), dan Korea Selatan (2,55%).

?Surplus perdagangan juga terus berlanjut, di bulan Juli ini USD 472 juta dan ini melanjutkan catatan surplus selama 51 bulan berturut-turut sejak Mei 2020,? ungkap Menko Airlangga.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga mengemukakan beberapa strategi Pemerintah ke depan dalam menjaga fundamental ekonomi yang kuat yakni dengan merevitalisasi mesin ekonomi konvensional melalui beberapa program unggulan seperti Kartu Prakerja, UU Cipta Kerja, PSN, KEK, serta aksesi OECD dan CPTPP.

Selanjutnya dengan mengembangkan mesin ekonomi baru melalui pemanfaatan digitalisasi dan utilisasi AI, menyiapkan talenta digital, pengembangan pusat data, transisi energi, hilirisasi, penguatan ekosistem EV, serta inisiasi industri semikonduktor.

?Tentu kita masih melakukan kegiatan di bidang perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat melalui program KUR, program makan siang bergizi gratis, dan rehabilitasi sekolah,? tambah Menko Airlangga.

Selain itu Menko Airlangga juga menyampaikan 4 (empat) modal besar pertumbuhan ekonomi yang akan terus dijaga yakni modal fisik, modal manusia, modal natural, dan modal sosial. Hal tersebut dapat dicapai dengan peningkatan konektivitas melalui pengembangan infrastruktur transportasi dan logistik, perbaikan tata kelola peningkatan kapasitas SDM yang lebih holistik, mendorong perlindungan bagi seluruh tenaga kerja, optimalisasi insentif untuk transisi energi yang lebih ramah lingkungan, serta peningkatan kepatuhan dan transparansi dalam pengungkapan terkait perubahan iklim (carbon related).

Kemudian juga dilakukan melalui optimalisasi kerangka strategi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat serta perbaikan dan peningkatan kualitas institusional yang didukung oleh ketahanan nasional dan stabilitas politik.

?RAPBN 2025 dan RKP 2025 ini dengan tema yang diusung yakni akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,? pungkas Menko Airlangga.

Turut mendampingi dalam kesempatan tersebut diantaranya yakni Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Wakil Menteri Pertanian, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, serta Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran.

JAKARTA - Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyebut Makan Bergizi Gratis merupakan program prioritas pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka .

Sehingga anggaran yang akan dialokasikan sebesar Rp71 triliun di 2025. Saat ini program unggulan Prabowo-Gibran terus disempurnakan oleh tim khusus yang sudah dibentuk.

?Untuk program prioritas Presiden terpilih makanan bergizi gratis yang Rp71 triliun sudah ada di sini. Nanti akan dijelaskan dari tim makanan bergizi gratis yang saat ini terus disempurnakan,? ujar Menkeu Sri Mulyani saat konferensi pers RAPBN 2025 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan, Jumat (16/8/2024).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyebut, Makan Bergizi Gratis didesain untuk menciptakan anak-anak yang cerdas, namun memiliki dampak bagi pertumbuhan ekonomi lokal. Pasalnya, program ini mendorong daya beli pemerintah terhadap produk makanan yang disediakan UMKM, dengan begitu stimulus tersebut diharapkan bisa mendorong ekonomi di masing-masing daerah.

?Tujuannya untuk menciptakan anak yang cerdas, tapi juga multiplier ekonomi lokal juga akan ditekankan yaitu UMKM nya makin berdaya dan ekonomi daerah bisa bergerak,? paparnya.

Menkeu, belum merinci detail dana senilai Rp71 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis. Seperti porsi anggaran per anak berapa persen dari total alokasi.

Senada, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mencatat program Makan Bergizi masuk dalam mesin pertumbuhan ekonomi di tahun depan. Hal tersebut pun sudah dituangkan dalam asumsi makro dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Mesin pertumbuhan ekonomi 2025 lainnya di antaranya, membuka pasar baru, Kartu Prakerja, implementasi undang-undang (UU) Cipta kerja, optimalisasi program strategi nasional (PSN), hingga Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto membeberkan sejumlah strategi untuk mendorong pertumbuhan makro ekonomi nasional di 2025. Mesin pertumbuhan ekonomi 2025 lainnya di antaranya, membuka pasar baru, Kartu Prakerja, implementasi Undang-undang (UU) Cipta Kerja, optimalisasi program strategi nasional (PSN), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Lalu aksesi Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) dan aksesi Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CP-TPP) atau perjanjian komprehensif dan progresif untuk kemitraan Trans-Pasifik.

?Beberapa strategi ke depan yaitu tentu revitalisasi mesin ekonomi , terutama juga untuk membuka pasar baru, revitalisasi kunjungan beberapa program unggulan yang tadi pak Presiden sampaikan, selain Kartu Prakerja, UU Cipta Kerja, program strategi nasional, KEK, aksesi OECD dan juga dalam proses aksesi CP-TPP,? ujar Menko Airlangga saat konferensi pers, di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan, Jumat (16/8/2024).

Tak hanya itu, pemerintah juga mendorong pengembangan ekonomi baru melalui utilisasi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), persiapan talenta digital, pengembangan pusat data, transisi energi. Kemudian, hilirisasi di berbagai sektor, pendalam dan penguatan ekosistem electric vehicle alias EV, dan inisiasi semi kondaktor.

?Tentu kita masih melakukan kegiatan di bidang perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat melalui program KUR (Kredit Usaha Rakyat), program Makan Siang Bergizi gratis, dan rehabilitasi sekolah,? beber dia.

Selanjutnya, konektivitas dengan pengembangan infrastruktur, termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim), perbaikan tata kelola sumber daya manusia (SDM). Optimalisasi insentif untuk transisi energi, pengurangan karbon dan perlindungan sosial, hingga pemberdayaan masyarakat untuk ketahanan nasional dan stabilitas politik.

JAKARTA - Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) mengungkap bahwa pendapatan negara dirancang untuk bisa mencapai Rp2.996,9 triliun pada tahun 2025. Hal ini disampaikan dalam acara Penyampaian RUU APBN 2025 yang digelar di Kompleks Parlemen Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Jokowi merinci, pendapatan negara tersebut akan terdiri dari penerimaan perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Rancangan pendapatan negara ini disebutnya akan tetap menjaga iklim investasi dan kelestarian lingkungan serta keterjangkauan layanan publik.

"Pendapatan negara pada tahun 2025 dirancang sebesar Rp2.996,9 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp505,4 triliun," ungkap Jokowi dalam Pidato Nota Keuangan RAPBN 2025 di Kompleks Parlemen Jakarta.

Lebih lanjut disampaikan, reformasi perpajakan akan dilanjutkan melalui perluasan basis pajak dan peningkatan kepatuhan wajib pajak, perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan, serta pemberian insentif perpajakan yang terarah dan terukur.

Menurut Jokowi, upaya peningkatan PNBP terus dilakukan melalui penggunaan teknologi untuk perencanaan dan pelaporan, penguatan tata kelola dan pengawasan, optimalisasi pengelolaan aset negara dan sumber daya alam, serta mendorong inovasi layanan.

"Defisit anggaran tahun 2025 direncanakan sebesar 2,53% terhadap PDB atau Rp616,2 triliun yang akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati," ujar Presiden.

Jokowi mengklaim, Pemerintah terus meningkatkan efektivitas pembiayaan investasi, mendorong kebijakan pembiayaan skema KPBU, termasuk penguatan Lembaga Pengelola Investasi (LPI), dan Special Mission Vehicle (SMV), serta peningkatan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, UMKM, dan Usaha Ultra Mikro.

"Tingkat pengangguran terbuka tahun 2025 diharapkan dapat ditekan menjadi 4,5%?5%. Angka kemiskinan diturunkan dalam rentang 7?8%. Rasio gini dalam kisaran 0,379?0,382. Indeks Modal Manusia (IMM) pada level 0,56. Nilai Tukar Petani (NTP) ditingkatkan di kisaran 115?120. Nilai Tukar Nelayan (NTN) dijaga di kisaran 105?108," imbuhnya.

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menyinggung perihal kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS). Padahal, dikabarkan sebelumnya bila keputusan kenaikan gaji disampaikan Kepala Negara dalam pidato perihal Nota Keuangan RAPBN 2025.

Kendati begitu, Jokowi membeberkan gambaran besar arsitektur RAPBN 2025. Seperti, belanja negara tahun depan direncanakan sebesar Rp3.613,1 triliun.Jumlah tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat senilai Rp2.693,2 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp919,9 triliun.

?Anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp722,6 triliun, dialokasikan untuk peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, dan pengembangan sekolah unggulan,? ujar Jokowi dalam Pidato kenegaraan terakhirnya, Jumat (16/8/2024).

Anggaran pendidikan juga untuk perluasan program beasiswa, kemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, serta untuk pengembangan riset.

Untuk anggaran perlindungan sosial dialokasikan Rp504,7 triliun, dimana agar bisa mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan, serta mengakselerasi pengentasan kemiskinan yang dilakukan dengan tepat sasaran, efektif dan efisien.

Adapun, anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp197,8 triliun atau 5,5 persen dari belanja negara. Anggaran itu ditujukan untuk peningkatan kualitas dan keterjangkauan layanan, percepatan penurunan stunting dan penyakit menular seperti TBC, serta penyediaan pemeriksaan kesehatan gratis.

Presiden menjelaskan, RAPBN 2025 menekankan pada optimalisasi pendapatan, belanja yang berkualitas, dan pembiayaan yang inovatif. Rasio perpajakan akan terus dioptimalkan untuk memperkuat ruang fiskal, dengan tetap menjaga iklim investasi, keberlanjutan dunia usaha, dan melindungi daya beli masyarakat.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas tidak memberikan penjelasan menyeluruh.

Dia menyebut, kepastian kenaikan gaji ASN, termasuk PNS, TNI dan Polri masih menunggu pidato Presiden dalam terkait Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya hari ini.

?Kita tunggu nanti,? ujar Anas saat ditemui wartawan di kawasan gedung DPR/MPR.

JAKARTA - Pemerintah menerapkan sejumlah strategi guna mengendalikan defisit Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara (APBN) 2024. Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pidato Kenegaraan terakhirnya mengatakan, defisit APBN direncanakan sebesar Rp616,2 triliun pada tahun 2025.

?Defisit anggaran tahun 2025 direncanakan sebesar 2,53% terhadap PDB atau Rp616,2 triliun yang akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati,? kata Jokowi dalam Pidato Kenegaraannya, Jumat (16/8/2024).

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan hingga akhir Juli 2024, APBN defisit Rp93,4 triliun. Wanita yang akrab disapa Ani itu mengatakan realisasi ini baru 0,41 persen dari produk domestik bruto (PDB).

"Itu memang kalau dilihat dari APBN, defisitnya, target posturnya Rp522,83 triliun. Bulan ketujuh (Juli 2024) masih relatif baik, 0,41 persen dari PDB," kata Menkeu dalam Konferensi Pers APBN KiTA, Selasa (13/8).

"(Target) defisit kita di dalam APBN adalah 2,29 persen dari PDB. Jadi, ini masih relatif on track," tegasnya.

Defisit per 31 Juli 2024 ini terjadi imbas belanja negara yang mencapai Rp1.638,8 triliun. Belanja sebanyak itu sudah menyentuh 49,3 persen dari pagu anggaran dan tumbuh 12,2 persen secara tahunan (year on year/yoy).

JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau RAPBN 2025 dipatok pada level Rp16.100 per Dolar AS. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pidato Nota Keuangan RAPBN di Kompleks Parlemen Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Sementara itu suku bunga SBN 10 tahun juga akan berada di 7,1%. Jokowi pun mengklaim bahwa Pemerintah akan selalu responsif terhadap dinamika moneter dunia.

"Nilai tukar rupiah diperkirakan akan berada di sekitar Rp16.100 per Dolar AS, suku bunga SBN 10 tahun berada di 7,1%. Pemerintah akan selalu responsif terhadap dinamika moneter dunia," ujarnya.

Lebih lanjut Presiden mengungkap harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan berada pada USD82 per barel. Lifting minyak diperkirakan mencapai 600 ribu barel per hari dan gas bumi mencapai 1,005 juta barel setara minyak per hari.

Sebagai informasi, sebelumnya, nilai tukar rupiah ditutup menguat 122 poin atau 0,76% ke level Rp15.833 setelah sebelumnya di Rp15.955 per dolar AS pada perdagangan hari ini, Selasa (13/8/2024). Berdasarkan data Bloomberg, rupiah sempat dibuka pada level Rp15.930 per dolar AS.

Pengamat pasar uang, Ibrahim Assuaibi mengatakan, dolar bergerak tipis terhadap mata uang lainnya, memperpanjang kinerja yang lesu karena antisipasi menjelang data inflasi utama AS minggu ini yang kemungkinan akan menjadi faktor dalam prospek penurunan suku bunga.

"Di sisi lain, laporan media menunjukkan bahwa Iran dapat melancarkan serangan terhadap Israel minggu ini. Serangan itu kemungkinan merupakan pembalasan atas pembunuhan pemimpin Hamas baru-baru ini di Iran, dan terjadi saat Israel terus melakukan serangannya di Gaza," tulis Ibrahim dalam risetnya.

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membeberkan gambaran besar arsitektur RAPBN 2025. Untuk belanja negara di tahun depan direncanakan sebesar Rp3.613,1 triliun.

Jumlah itu terdiri dari belanja pemerintah pusat senilai Rp2.693,2 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp919,9 triliun. Demikian kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Sidang Paripurna DPR RI tentang RAPBN Tahun 2025 di Gedung DPR/ MPR, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

?Anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp722,6 triliun, dialokasikan untuk peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, dan pengembangan sekolah unggulan,? ujar Jokowi.

Anggaran pendidikan juga untuk perluasan program beasiswa, kemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, serta untuk pengembangan riset.

Untuk anggaran perlindungan sosial dialokasikan Rp504,7 triliun, dimana agar bisa mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan, serta mengakselerasi pengentasan kemiskinan yang dilakukan dengan tepat sasaran, efektif dan efisien.

Adapun, anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp197,8 triliun atau 5,5 persen dari belanja negara. Anggaran itu ditujukan untuk peningkatan kualitas dan keterjangkauan layanan, percepatan penurunan stunting dan penyakit menular seperti TBC, serta penyediaan pemeriksaan kesehatan gratis.

Presiden menjelaskan, RAPBN 2025 menekankan pada optimalisasi pendapatan, belanja yang berkualitas, dan pembiayaan yang inovatif. Rasio perpajakan akan terus dioptimalkan untuk memperkuat ruang fiskal, dengan tetap menjaga iklim investasi, keberlanjutan dunia usaha, dan melindungi daya beli masyarakat.

?Belanja akan dijaga benar-benar efisien dan produktif, agar selain mendukung program prioritas pemerintah, juga dapat menghasilkan multiplier effects yang kuat terhadap perekonomian,? ucapnya.

Inovasi pembiayaan yang fleksibel dengan kehati-hatian yang tinggi akan terus ditingkatkan melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), penguatan peran Lembaga Pengelola Investasi, serta pendalaman pasar keuangan.

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan rasio utang Indonesia lebih rendah di antara kelompok negara G20 dan ASEAN. Hal ini disampaikan Kepala Negara dalamSidang Paripurna DPR RI dan Pembacaan Nota Keuangan di Gedung DPR

?Rasio utang kita juga salah satu yang paling rendah di antara kelompok negara G20 dan ASEAN,? ujar Jokowi.

Tak hanya itu, Presiden mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu terjaga di kisaran 5,0 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan global yang sebesar 3,4 persen.

Untuk serapan tenaga kerja baru, lanjut Jokowi, bertambah sebanyak 21,3 juta sepanjang 2015?2024.

Di sisi lain, nilai ekspor Indonesia naik lebih dari 70 persen, mencapai 259 miliar dolar AS di tahun 2023. Neraca transaksi berjalan secara bertahap terus menguat.

Lalu, neraca dagang selalu mencatat surplus selama 51 bulan terakhir. Presiden menyebut, indikator kesejahteraan masyarakat meningkat signifikan. Tingkat pengangguran turun menjadi 4,8 persen di 2024.

?Tingkat kemiskinan turun tajam menjadi 9,03 persen di tahun 2024. Angka kemiskinan ekstrem juga turun signifikan menjadi 0,83 persen di tahun 2024,? paparnya.