JAKARTA - Pemerintah memproyeksikan total kebutuhan biaya pembangunan Ibu Kota Nusantara ( IKN ) tembus Rp466 triliun. Akan tetapi angka tersebut tidak seluruhnya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara ( APBN ), namun juga ada porsi investasi perusahaan swasta, perusahaan negara, dan skema KPBU (Kerjasama Pemerintah Badan Usaha).

Pembiayaan APBN ditargetkan hanya sebesar 20% dari total kebutuhan biaya Rp466 triliun, atau sekitar Rp93 triliun saja yang dialokasikan untuk membiayai proyek infrastruktur dasar. Di antaranya seperti akses jalan, gedung kantor pemerintahan, hingga hunian PNS yang akan dipindahkan, sedangkan sisanya mengandalkan pembiayaan dari investor.

Jika dihitung Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah melelang sebanyak 106 paket pekerjaan. Lelang proyek tersebut terbagi dalam 3 termin, ricinnya batch 1 Kementerian PUPR melelang 40 paket pekerjaan dengan total Rp25 triliun.

Kemudian lelang proyek batch 2 sebanyak 31 paket pekerjaan dengan menyerap anggaran Rp27,68 triliun. Batch ketiga kembali dilelang sebanyak 35 paket pekerjaan dengan anggaran Rp30,79 triliun. Sehingga totalnya dari ketiga paket tersebut APBN yang dikeluarkan Rp83,42 triliun.

Jika disandingkan dengan target Pemerintah yang hanya menggunakan 20% APBN atau sekitar Rp93,2 triliun dari kebutuhan biaya Rp466 triliun proyeksi kebutuhan bangun IKN. Maka dipastikan plafon pembiayaan APBN ke proyek IKN tinggal tersisa Rp10 triliun saja.

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa mengaku hingga saat ini Pemerintah belum berencana untuk meningkatkan plafon pembiayaan dari APBN ke IKN. Sebab, anggaran APBN hanya digunakan untuk membangun infrastruktur dasar saja, sedang sisanya akan mengandalkan pembiayaan dari pelaku usaha atau KPBU.

"Sementara ini belum ada (rencana revisi alokasi APBN ke IKN 20%) jadi tetap masih berjalan, cuma ke depan akan lebih banyak dibuka kesempatan investasi dari sektor non public jadi kita harapkan ada investor dalam negeri," kata Suharso saat ditemui di Kementerian PANRB, Selasa (30/7/2024).

Sekedar informasi tambahan, setidaknya terdapat 9 Wilayah Perencanaan (WP) Kawasan Pengembangan IKN dengan luas 256.142 ha yang ditargetkan mampu menampung penduduk sampai dengan 2 juta orang.

Wilayah tersebut meliputi KIPP, Pusat Ekonomi, Layanan Kesehatan, Pariwisata dan Hiburan, Layanan Pendidikan, Inovasi dan Riset, Pusat Industri Pertanian dan Logistik, Pusat Sentra Pertanian, dan Pusat Pengembangan Industri Teknologi Tinggi. Kesembilan WP tersebut dibangun dalam 5 tahap. Adapun saat ini masuk dalam tahap pengerjaan tahap pertama, dimulai tahun 2022 hingga 2024, yaitu pemindahan tahap awal.

Suharso menyebut, pembangunan infrastruktur dasar saat ini banyak dikerjakan di KIPP, untuk membangun gedung perkantoran, jaringan transportasi, hunian, hingga sarana dan prasarana penunjang perkotaan.

"Sekali lagi kalau infrastruktur dasar yang lain kan sudah dikerjakan pada tahun ini (menggunakan APBN). Kemudian yang berikutnya adalah pembangunan di kawasan lain itu akan lebih banyak mengundang investor," tutup Suharso.

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif merespons soal isu rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan perombakan atau reshuffle menteri kabinetnya dalam waktu dekat. Kabarnya Menteri Arifin menjadi salah satu yang terkena perubahan untuk digantikan Bahlil Lahadalia .

"Tunggu saja, ya kalau benar kenapa?," jelas Arifin ketika ditemui di Kantornya, Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (30/7/2024).

Ketika diminta tanggapannya perihal tersebut, Arifin meminta kepada teman-teman media untuk sehat selalu. "InsyaAllah, pokoknya kalian sehat-sehat saja," tuturnya.

Sebagaimana ramai diberitakan sebelumnya, isu perombakan kabinet atau reshuffle kembali berhembus menjelang lengsernya kepemimpinan Presiden Joko Wido (Jokowi) pada periode kedua.

Adapun kabar yang beredar yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif yang akan digantikan oleh Bahlil Lahadalia yang kini masih menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM.

Sementara penganti Bahlil di Kementerian Investasi, disebut-sebut bakal diisi oleh Rosan Roeslani yang pernah ditunjuk sebagai Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.

JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyoroti utang pemerintah yang kini mencapai Rp8.353,02 triliun. Ditambah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) di posisi Rp16.286/USD juga menjadi perhatian Presiden ke-5 RI tersebut.

Menurut Megawati, kondisi perekonomian tanah air saat ini sangat mengkhawatirkan. Hal itu disampaikan Megawati dalam pidato kebangsaan di acara Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Perindo , di Jakarta Concert Hall, Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2024).

Megawati merasa jumlah tersebut sudah terlalu besar, dimana Ia membandingkan ketika saat dirinya menjabat sebagai Presiden Indonesia.

"Saya waktu sebagai Presiden, disuruh menangani BLBI, BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional), 3000-an kredit macet loh, tapi saya jalankan selesai. Saya sampai diberi award karena kok bisa Indonesia bayar utang IMF," tutur Megawati.

"Tapi ini sekarang keadaan begini, saya sendiri mikir, siapa yang ngurusin ya?," imbuhnya.

Selain itu, Megawati juga mengkhawatirkan bila melihat nilai tukar rupiah yang terus melemah terhadap dolar. "Kita tahu toh yang namanya dolar aja sekarang ditekan terus, padahal itu sudah mau 16 ribu sekian. Itu sudah mengkhawatirkan menurut saya," ucap Megawati.

Menurutnya, melambungnya nilai rupiah perlu dipantau dan dibahas, terlebih bunga utang Indonesia telah melambung tinggi. Megawati tidak ingin pemerintah punya utang yang bertumpuk.

"Nah inikan harus ada pemantauan itu, harus ada diskusi. Utang kita ini sekarang, saya dengar kalau untuk bayar yang sekarang saja bunganya sudah sekitar Rp164 triliun, kalau salah tolong dibetulkan," ucap Megawati.

"Lah, bayangin itu bunga loh, terus mau gimana nih, gitu loh. Dengan demikian, kita juga mestinya melihat apa sih yang menjadi masalah?" tandasnya.

Sebagai informasi berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) posisi utang pemerintah sampai dengan Mei 2024 mencapai Rp8.353,02 triliun. Angka tersebut meningkat sekitar Rp14,59 triliun dari bulan sebelumnya sebesar Rp 8.338,43 triliun.

JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara perihal isu perombakan kabinet atau reshuffle yang saat ini kembali berhembus.

Airlangga mengakui hingga saat ini dirinya belum mengetahui soal reshuffle tersebut. Demikian dikatakannya saat ditanya mengenai kemungkinan adanya Reshuffle dan Rapat Terbatas (Ratas) di Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Wah saya belum tahu itu, belum ada undangannya juga," jelas Airlangga saat ditemui di Kantornya, Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (30/7/2024).

Namun demikian, Airlangga menegaskan bahwa Upacara HUT RI ke-79 tetap akan diselenggarakan di IKN. "17 Agustus tetap disana," tegasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, isu Reshuffle ini kembali berhembus menjelang Presiden Joko Widodo (Jokowi) lengser pada Oktober 2024 mendatang.

Adapun kabar yang beredar yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif yang bakal terkena reshuffle kali ini dan digantikan oleh Bahlil Lahadalia yang kini masih menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM. Sementara, penganti Bahlil di Kementerian Investasi yaitu Yuliot Tanjung yang baru dilantik sebagai Wakil Menteri Investasi beberapa waktu lalu.

JAKARTA - Ekspansi BRICS meningkat dengan semakin banyaknya negara yang ingin menjadi bagian dari aliansi ini. BRICS secara resmi telah menerima aplikasi bulan ini dari negara baru yang menyatakan ketertarikannya untuk bergabung dengan blok ini. Langkah ini mengindikasikan bahwa negara-negara berkembang menganggap aliansi ini menguntungkan dan satu-satunya kelompok yang dapat menantang dolar AS.

Negara baru yang secara resmi mengajukan permohonan bulan ini untuk bergabung dengan BRICS adalah Malaysia. Perdana Menteri (PM) Malaysia, Anwar Ibrahim bertemu dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov yang sedang berkunjung dan mendiskusikan prospek negara tetangga Indonesia itu gabung dengan BRICS.

Rusia sedang giat berkekspansi dan akan segera menyetujui permintaan Malaysia untuk bergabung dengan blok tersebut. Anwar Ibrahim sedang meminta bantuan Rusia untuk bisa segera gabung BRICS. Terlepas dari itu, keduanya juga membahas situasi perang Israel dan Palestina dan menekankan perlunya gencatan senjata permanen.

Selain itu, keduanya juga mendiskusikan perlunya bantuan kemanusiaan yang cepat di Gaza dan penerimaan Palestina sebagai anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Malaysia telah mengirimkan surat permohonan untuk bergabung dengan organisasi BRICS kepada Rusia sebagai ketua BRICS, selain menyatakan keterbukaan untuk berpartisipasi sebagai negara anggota atau mitra strategis," kata Lavrov dilansir dari Watcher Guru, Selasa (30/7/2024).

Sebanyak 40 negara telah menyatakan minat mereka untuk bergabung dengan BRICS pada 2024. Sebanyak 25 negara telah secara resmi mengajukan permohonan, sedangkan 15 negara lainnya secara informal telah menyatakan ketertarikan mereka untuk bergabung dengan aliansi ini. Oleh karena itu, BRICS memiliki banyak pilihan untuk ekspansi selama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) mendatang.

Agenda utama blok ini adalah memajukan inisiatif dedolarisasi dengan mengedepankan mata uang lokal. Ekspansi tersebut akan membantu BRICS memajukan agenda untuk menurunkan dolar AS dari mata uang cadangan dunia.

JAKARTA - Pekerjaan pencuci piring kerap dianggap rendah dan sangat remeh. Namun, ternyata pekerjaan cuci juga bisa memiliki gaji atau bayaran yang fantastis.

Contohnya, gaji tukang cuci piring di Amerika Serikat (AS) yang bisa mencapai Rp400 juta per tahun. Hal ini tentu membuat banyak masyarakat Indonesia iri. Mengingat pekerjaan tersebut sangatlah mudah dan dapat dilakukan oleh siapapun.

Gaji besar di Indonesia umumnya hanya dapat dicapai oleh seorang yang memiliki jabatan tinggi. Namun di luar negeri, khususnya AS seorang pencuci piring atau dishwasher bisa memiliki pendapatan fantastis jika dibandingkan dengan rata-rata pendapatan seseorang di Tanah Air.

Pada dasarnya AS yang termasuk negara maju memang memiliki rata-rata pendapatan jauh lebih tinggi ketimbang Indonesia. Tak heran jika gaji tukang cuci piring di Amerika melebihi gaji PNS di Tanah Air.

Bayaran Tukang Cuci Piring di Amerika Serikat

Gaji tukang cuci piring di Amerika menurut situs Talent, rata-rata bisa mencapai USD29.250 per tahun atau sekitar Rp477 juta di tahun 2024. Itu didapat dari pendapatan USD14 per jam atau sekitar Rp228 ribu.

Namun jika seorang dishwasher di AS memiliki segudang pengalaman, maka gajinya bisa saja naik menjadi USD35.376 per tahun atau sekitar Rp577,3 juta.

Negara bagian AS yang memiliki rata-rata gaji tukang cuci piring tertinggi di tahun 2024 adalah Washington, yakni USD35.360 atau sekitar Rp577 per tahun.

Sementara gaji tukang cuci piring terendah dipegang wilayah Louisiana yang rata-rata mencapai USD 24.960 atau sekitar Rp 07 juta per tahun.

Sedangkan dari situs indeed menyebutkan jika New York adalah negara bagian yang menetapkan gaji tukang cuci piring harian tertinggi. Gaji dishwasher di New York diketahui mencapai USD18 atau sekitar Rp293 ribu per jam.

Pekerjaan tukang cuci piring di AS sendiri terbagi menjadi dua, yakni full time dan part time. Dalam situs indeed sendiri cukup banyak tenaga dishwasher yang dibutuhkan untuk saat ini di AS.

Itulah penjelasan terkait gaji tukang cuci piring di Amerika tahun 2024 yang bisa lebih dari Rp400 juta rupiah per tahun.

JAKARTA - Banyak pihak menyebut motif pemerintah di bawah rezim Jokowi obral izin tambang kepada ormas keagamaan adalah politik balas budi. Pemerintah memberikan previlese kepada ormas salah satunya melalui aset pertambangan.

Dasar hukum pengelolaan tambang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pemerintahan Jokowi baru-baru ini mengejutkan publik dengan kebijakan pemberian izin tambang batubara kepada ormas keagamaan. Dasar pemberiannya adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP No 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dalam Pasal 83A Ayat (1) PP No 25/2024 disebutkan bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan.

WIUPK yang dimaksud adalah eks Perjanjian Karya Pengelolaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Pasal ini segera menuai polemik. Beberapa pihak menilai bahwa pasal tersebut bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, yaitu UU No 3/2022. Dalam Pasal 75 Ayat (2) UU No 3/2022, dinyatakan bahwa izin usaha pertambangan khusus (IUPK) dapat diberikan kepada badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), atau badan usaha swasta.

Selanjutnya dalam Ayat (3) dinyatakan bahwa BUMN dan BUMD diprioritaskan untuk mendapatkan IUPK. Pada Ayat (4), badan usaha swasta yang menginginkan IUPK harus lewat lelang. Ormas keagamaan, masuk dalam kategori ?badan usaha swasta? tersebut.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) merupakan ormas keagamaan pertama kali, yang menerima konsesi izin tambang batubara dari pemerintah. PBNU mendapat jatah tambang batubara bekas PT Kaltim Prima Coal milik grup usaha Bakrie di Kalimantan Timur.

Lalu disusul Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah yang turut memutuskan menerima tawaran pemerintah untuk mengelola izin tambang. Pemerintah saat ini masih menindaklanjuti keputusan itu dan mencarikan lahan tambang yang tepat untuk Muhammadiyah berdasarkan luasan konsesi dan potensi cadangannya.

Kabar terbaru yang dilaporkan BKPM, Konfrensi Waligereja Indonesia (KWI) dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia juga turut menyampaikan minatnya mengelola izin tambang.

Secara bisnis, komoditas tambang baik itu batubara maupun mineral memang menggiurkan. Sektor tambang berkontribusi besar bagi penerimaan negara. Tahun lalu saja, realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor mineral dan batubara sebesar Rp173 triliun jauh melampaui sektor migas, yang hanya Rp117 triliun. Adapun capaian jumbo itu ditopang tingginya harga komoditas tambang dalam beberapa tahun terakhir.

JAKARTA - Utang Amerika Serikat (AS) telah mencapai tonggak sejarah baru yang mengkhawatirkan melampaui USD35 triliun atau setara Rp570.000 triliun. Nilai utang tersebut diumumkan oleh Komite Anggaran DPR AS pada Senin (29/7).

Ketua Komite Anggaran DPR AS, Rep Jodey Arrington (R-TX) mendesak tanggung jawab fiskal dan pengeluaran yang lebih besar untuk memperbaiki pertumbuhan utang nasional yang membengkak.

"Hari ini, kita berduka atas tonggak sejarah yang meragukan dalam penurunan fiskal dari negara yang paling kuat dan makmur dalam sejarah," kata Arrington dalam sebuah pernyataan dilansir dari Russia Today, Selasa (30/7/2024).

Dia menaruh harapan Partai Republik bisa meringankan situasi jika Donald Trump memenangkan pemilu November nanti. "Saya yakin kepemimpinan Partai Republik pada tahun 2025 adalah harapan terbaik terakhir kita untuk memulihkan tanggung jawab fiskal sebelum terlambat," tandas dia.

Utang nasional AS telah meroket dalam beberapa tahun terakhir di bawah kepemimpinan Joe Biden dan pendahulunya Presiden Trump, yang telah berulang kali berjanji untuk menguranginya selama kampanyenya pada 2016. Ketika Trump meninggalkan jabatannya, utang telah meningkat sebesar USD8,4 triliun menjadi USD27,7 triliun, dengan lebih dari separuhnya terkait langkah-langkah Covid.

Tren ini terus berlanjut di bawah pemerintahan Biden, yang sekarang menembus angka USD35 triliun. Meskipun tingkat pinjaman agak melambat selama paruh pertama masa jabatan Biden dibandingkan dengan era Trump, tingkat pinjaman sekarang telah meningkat, dengan AS menambahkan USD1 triliun lebih lanjut ke utangnya tahun ini saja.

Menurut perhitungan Komite Anggaran DPR AS, utang tersebut kini setara dengan USD104.497 per orang, USD266.275 per rumah tangga dan USD483.889 per anak Amerika. Selama 12 bulan terakhir, utang meningkat sebesar USD2,35 triliun, dengan tingkat kenaikan yang setara dengan USD74.401 utang baru per detik.

Ketidakselarasan kebijakan fiskal AS yang terus-menerus dikritik keras oleh Dana Moneter Internasional (IMF) akhir bulan lalu menyebut defisit anggaran dan tingkat utang Washington sebagai risiko yang terus meningkat bagi seluruh ekonomi global.

"Defisit dan utang yang tinggi seperti itu menciptakan risiko yang semakin besar bagi AS dan ekonomi global, yang berpotensi menimbulkan biaya pembiayaan fiskal yang lebih tinggi dan risiko yang semakin besar terhadap kelancaran pembayaran kewajiban yang jatuh tempo," kata IMF dalam sebuah pernyataan, seraya menambahkan, "Defisit fiskal yang kronis ini merupakan ketidakselarasan kebijakan yang signifikan dan terus-menerus yang perlu segera diatasi."

JAKARTA - Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) telah merilis aturan baru transfer pricing atau penentuan harga transfer. Aturan tersebut berupa panduan tentang amount B dari pilar satu atau diberi nama Simplified and Streamlined Approach (SSA). SSA bertujuan untuk menyederhanakan proses transfer pricing dengan mengurangi kompleksitas dan meningkatkan kepastian pajak bagi perusahaan multinasional. Pendekatan baru ini akan berlaku mulai 1 Januari 2025.

Partner Tax RSM Indonesia, Salil Goyal, menilai penerapan SSA tersebut perlu disikapi secara hati-hati. Menurutnya, ada beberapa tantangan utama dalam penerapan SSA.

"Pertama, terkait karakteristik. Perlu ada pemahaman bersama tentang fakta dan kriteria kualifikasi," ujar dia dalam pernyataannya, dikutip Senin (29/7/2024).

Kedua, terkait pengembalian penjualan. Salil bilang, perlu diperhatikan bagaimana perbedaan ekspektasi otoritas pajak terhadap wilayah prinsipal.

Ketiga, mengenai penyelesaian sengketa dimana SSA dapat menukar sengketa benchmarking dengan sengketa karakterisasi. Keempat, sumber daya otoritas pajak, apakah mampu mengimplementasikan dan berkomitmen pada mekanisme penyelesaian sengketa SSA.

Kelima, terkait informasi Keuangan, dimana kesesuaian akuntansi lokal untuk streaming perlu jadi perhatian. Keenam, mengenai kesesuaian ekspektasi harga transfer dengan persyaratan bea cukai. Ketujuh, risiko mata uang di wilayah dengan volatilitas lebih tinggi. Kedelapan, biaya operasional harus dalam rentang 3%-30%.

Untuk itu, Salil mengatakan, grup perusahaan perlu memahami di mana SSA dapat diterapkan dalam operasinya, meninjau dan mengonfirmasi karakterisasi aktivitas distribusi untuk memastikan kesesuaian dengan SSA, dan mengonfirmasi pendekatan di setiap yurisdiksi untuk memastikan kepatuhan lokal.

Kemudian, grup harus mengidentifikasi sumber data keuangan yang relevan untuk analisis dan pelaporan, mempertimbangkan apakah penggunaan streaming praktis untuk implementasi SSA, melakukan pemodelan dampak untuk memahami implikasi keuangan dari penerapannya, dan memahami perubahan yang diperlukan untuk distributor dan pihak lawan bisnis dalam penerapan SSA tersebut.

Selanjutnya, grup penting melibatkan pemangku kepentingan untuk mendapatkan dukungan dan memastikan pemahaman yang baik tentang SSA, meninjau dan memperbarui dokumentasi untuk mencerminkan penerapan SSA dan perubahan terkait, serta menganggap SSA sebagai isu yang harus terus dipantau dan diperbarui.

Sebagai informasi, transfer pricing merupakan metode yang digunakan untuk menetapkan harga dalam transaksi antara perusahaan yang tergabung dalam satu grup atau yang memiliki hubungan istimewa. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa harga tersebut sesuai dengan prinsip harga yang wajar seperti yang berlaku jika transaksi tersebut dilakukan antara pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa.

Pendekatan SSA diharapkan akan memberikan panduan yang lebih jelas dan sederhana bagi organisasi multinasional dalam menetapkan harga transfer mereka, sekaligus mengurangi risiko sengketa pajak dan meningkatkan kepastian bagi semua pihak yang terlibat.

BEIJING - Italia dan China mencoba mengatur ulang hubungan ekonomi, setelah hubungan kedua negara sempat memburuk. Bahkan Italia pernah mengaku menyesal bergabung dengan Belt and Road Initiative (BRI) China.

Awalnya, Italia mendapatkan keuntungan besar, tetapi kini mereka justru mengalami banyak kemunduran. Pada akhir 2023 lalu, Pemerintah Italia mengkonfirmasi, bakal menarik diri dari Belt and Road Initiative atau dikenal sebagai jalut sutra modern yang menjadi proyek andalan China.

Namun pada akhir pekan kemarin, Italia dan China meneken rencana aksi tiga tahun untuk mengimplementasikan perjanjian masa lalu dan bereksperimen dengan bentuk-bentuk kerja sama baru. Hal ini disampaikan oleh Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni saat melakukan kunjungan resmi ke China.

Meloni mencoba mengatur ulang hubungan dengan China di tengah kekhawatiran perang dagang dengan Uni Eropa (UE) yang semakin memanas. Italia diketahui berminat menarik investasi China di sektor manufaktur mobil dan sektor lainnya.

"Kami tentu memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan dan saya yakin bahwa hal ini bisa bermanfaat dalam fase yang begitu kompleks di tingkat global, dan juga penting di tingkat multilateral," ungkapnya dalam sambutan di awal pertemuan dengan Perdana Menteri China Li Qiang.

Kunjungan PM Giorgia Meloni selama lima hari, setelah beberapa bulan lalu Italia memutuskan keluar dari Belt and Road Initiative China. Diketahui Belt and Road Initiative merupakan kebijakan andalan Presiden Xi Jinping untuk membangun infrastruktur listrik dan transportasi di seluruh dunia untuk merangsang perdagangan global sambil juga memperdalam hubungan China dengan negara-negara lain.

Namun Italia sepertinya tetap ingin mengejar hubungan ekonomi yang kuat dengan China. Stellantis, pembuat mobil yang mencakup Fiat Italia, mengumumkan pada bulan Mei bahwa mereka telah membentuk usaha patungan dengan Leapmotor, sebuah startup mobil listrik China, untuk mulai menjual EV (mobil listrik) di Eropa.

Li yang berbicara kepada para pemimpin bisnis Italia dan China setelah menggelar pertemuan dengan Meloni, mengatakan bahwa China ingin meningkatkan ekonominya lewat lonjakan permintaan untuk produk berkualitas tinggi, serta memperluas peluang kerja sama antara perusahaan dari kedua negara.

PM China, Li Qiang juga berjanji bakal membuka pasar China lebih lebar, untuk memastikan perusahaan asing mendapatkan perlakuan yang sama dengan perusahaan China. Ditambah menciptakan lingkungan bisnis yang transparan dan dapat diprediksi, yang kerap dikeluhkan oleh para pelaku bisnis.

"Pada saat yang sama, kami berharap Italia akan bekerja dengan China untuk menyediakan lingkungan bisnis yang lebih adil dan non-diskriminatif bagi perusahaan China yang melakukan bisnis di Italia," katanya.

Sementara itu Meloni mengutarakan kepada para pemimpin bisnis bahwa kedua belah pihak telah menandatangani memorandum kolaborasi industri yang mencakup kendaraan listrik dan energi terbarukan, yang dia gambarkan sebagai "sektor di mana China telah beroperasi di perbatasan teknologi selama beberapa waktu ... dan berbagi batas-batas pengetahuan baru dengan mitra."

Pada saat yang sama kendaraan listrik juga menjadi pemicu memanasnya hubungan dagang China-UE, dimana Uni Eropa memberlakukan tarif sementara hingga 37,6% pada mobil listrik buatan China pada awal Juli. Kedua belah pihak saat ini masih melakukan pembicaraan untuk mencoba menyelesaikan masalah ini pada tenggat waktu awal November.

Sementara itu China membalas dengan meluncurkan penyelidikan anti-dumping terhadap ekspor daging babi Eropa, hanya beberapa hari setelah UE mengumumkan akan mengenakan tarif pada EV China.

Meloni yang tiba di Beijing pada hari Sabtu, melakukan perjalanan pertamanya ke China sebagai perdana menteri. Sebelumnya Ia sempat melakukan pembicaraan dengan Li yang bertemu di New Delhi September lalu saat KTT tahunan G-20, yang menyatukan para pemimpin dari 20 negara besar.

Keputusan Italia untuk bergabung dengan Belt and Road Initiative pada 2019 tampaknya menjadi kudeta politik bagi China, memberikannya terobosan ke Eropa Barat dan dorongan simbolis dalam perang dagang yang saat itu berkecamuk dengan Amerika Serikat.

Akan tetapi Italia mengatakan manfaat ekonomi yang dijanjikan tidak terwujud, dan keanggotaannya menciptakan gesekan dengan pemerintah Eropa Barat lainnya dan Amerika Serikat.

Tahun lalu, defisit perdagangan Italia dengan China tumbuh menjadi lebih dari USD43 miliar atau setara Rp734,5 triliun (Kurs Rp16.323 per USD).

JAKARTA - Menteri Investasi atau Kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), Bahlil Lahadalia melaporkan bahwa total investasi yang masuk ke Indonesia sudah menembus Rp829,9 triliun di semester I-2024. Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menargetkan investasi sebesar Rp1.650 triliun di tahun ini.

"Alhamdulillah, di semester I-2024 total investasi mencapai Rp829,9 triliun, tumbuh 22,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Ini berarti sudah 50,3% dari target tahun ini, jadi ya penerus saya yang tinggal mencari sisa 49,7%," ungkap Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (29/7/2024).

Jika dilihat capaian ini, maka angka tersebut sudah mencapai 67% dari target Renstra (Rencana Strategis) yang sebesar Rp1.239,3 triliun. Dari komposisi angka tersebut, penyertaan modal asing (PMA) menduduki porsi 50,8% atau sebesar Rp421,7 triliun.

Sementara itu, penyertaan modal dalam negeri (PMDN) menduduki porsi 49,2%, atau sebesar Rp408,2 triliun. "Angka PMA dan PMDN naik masing-masing sebesar 16,1% dan 29,4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu," tambah Bahlil.

Berdasarkan pembagian geografisnya, total investasi di Jawa mencapai Rp413,7 triliun, atau mengalami kenaikan sebesar 27,8% yoy. Sedangkan total investasi luar Jawa Rp416,2 triliun, yang meningkat 17,3% yoy.

"Penyerapan tenaga kerja di semester I-2024 sudah mencapai 1.225.042 orang," tandas Bahlil.

RIO DE JANEIRO - Menteri Keuangan atau Menkeu AS (Amerika Serikat), Janet Yellen menyakini, bakal mendapatkan restu G7 untuk memberikan pinjaman USD50 miliar atau setara Rp807,3 triliun (Kurs Rp16.147 per USD) ke Ukraina yang didukung oleh aset Rusia . Yellen optimistis, negara-negara maju yang tergabung dalam G7 bakal mencapai kesepakatan pada Oktober, mendatang.

Yellen dalam sebuah wawancara di sela-sela pertemuan para pemimpin keuangan G20 di Brasil mengungkapkan, bahwa pembicaraan untuk memajukan pinjaman itu berjalan secara konstruktif. Termasuk tuntutan AS yang meminta jaminan bahwa aset Rusia akan tetap dibekukan untuk jangka waktu yang lebih lama.

"Kami telah melakukan percakapan konstruktif di sini. Dan kami bekerja sama untuk mencoba memajukan hal ini," kata Yellen.

"Saya pikir segalanya terlihat baik-baik saja, di mana kita bisa menyelesaikan ini mungkin pada bulan Oktober," sambungnya.

Pinjaman senilai USD50 miliar, yang pada prinsipnya sudah disepakati oleh para pemimpin G7 pada bulan Juni, merupakan hasil dari pemanfaatan aset bank sentral Rusia USD300 miliar yang dibekukan di Barat setelah Moskow menginvasi Ukraina pada awal 2022.

Meskipun tidak ada dukungan bulat di antara anggota G7 untuk sepenuhnya menyita aset USD300 miliar, tapi blok tersebut setuju bahwa secara hukum mungkin bisa menyedot keuntungan yang dihasilkan dari aset.

Tetapi Yellen mengatakan, AS telah menekan Eropa agar memberikan jaminan bahwa aset Rusia tersebut akan tetap dibekukan untuk jangka waktu yang lama. Berapa lama? diungkapkan hingga memastikan bahwa pendapatan aset dapat membayar kembali pinjaman, serta sampai kesepakatan damai tercapai yang menjaga kedaulatan Ukraina dan mengkompensasi kerusakan yang disebabkan oleh invasi Rusia.

Komplikasi Anggaran

Bagian dari kepastian soal pinjaman ini, ada kebutuhan yang berkaitan dengan perhitungan "penilaian" anggaran AS.

"Kami membutuhkan jaminan yang memperjelas bahwa pembayar pajak Amerika tidak akan kesulitan melunasi pinjaman ini. Dan kami ingin memastikan bahwa aset ini akan menjadi sumber pembayaran untuk pinjaman," bebernya.

Jika biaya pinjaman diperhitungkan terhadap anggaran AS, pemerintahan Biden-Harris harus meminta persetujuan dari Kongres, yang diprediksi bakal sulit. Sementara itu jumlah yang akan disumbangkan oleh negara-negara G7 terhadap pinjaman tersebut belum ditentukan.

Sebagian besar uang yang dibekukan, sekitar USD228 miliar berada di Eropa. Selanjutnya untuk USD10 miliar berada di Amerika Serikat, USD10 miliar di Inggris dan sekitar USD30 miliar di Jepang.

Hal ini berarti sebagian besar uang untuk membayar pinjaman akan berasal dari aset yang dibekukan oleh Uni Eropa, yang memperbarui sanksi terhadap Rusia - termasuk pembekuan aset - setiap enam bulan.

Pejabat AS mengatakan, ini meningkatkan risiko bagi stabilitas pendapatan, membuatnya rentan terhadap ketidaksepakatan di antara 27 pemerintah Uni Eropa.

Opsi Aset

Uni Eropa saat ini sedang mempertimbangkan kesepakatan terbuka tentang pembekuan aset bank sentral Rusia. Ada peluang perubahan selama peninjauan, dengan catatan agresi Rusia berakhir dan ada jaminan kompensasi oleh Rusia.

Pilihan lain adalah memperpanjang periode roll-over enam bulan saat ini untuk pembekuan menjadi 12, 24 atau bahkan 36 bulan.

Selanjutnya Menteri keuangan dan gubernur bank sentral G7 dan G20 akan bertemu di Washington di sela-sela pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia yang dijadwalkan pada Minggu, 20 Oktober 2024, mendatang.