JAKARTA - Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS di Kazan, Rusia meluncurkan uang kertas simbolis memicu arah baru keuangan global. Uang kertas tersebut menampilkan bendera Indonesia dan negara-negara pendiri BRICS , yakni Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan.

Uang kertas BRICS melambangkan ambisi kolektif negara-negara ini untuk mengeksplorasi alternatif selain dolar AS dalam transaksi lintas batas. Perkembangan ini menyoroti upaya yang terus meningkat di dalam BRICS untuk membangun sistem ekonomi mandiri tidak terlalu pada sistem keuangan Barat.

Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan dalam KTT tersebut bahwa negara-negara BRICS tidak secara langsung menolak dolar AS, tetapi sedang mempersiapkan alternatif jika akses terhadap dolar AS terus dibatasi.

"Dolar tetap merupakan alat yang paling penting dalam keuangan global, namun menggunakannya sebagai senjata politik akan merusak kepercayaan terhadap mata uang ini," ujar Putin disitir dari Financial Express, Jumat (25/10/2024).

Putin menyatakan bahwa BRICS tidak akan berperang melawan dolar tetapi akan mencari metode alternatif jika situasi mengharuskannya. "Jika mereka menghalangi kami, kami akan mencari alternatif," jelasnya, menggarisbawahi pendekatan pragmatis yang diadopsi BRICS.

Pernyataan Putin ini bergema dalam konteks yang lebih besar dari sanksi-sanksi yang dijatuhkan kepada Rusia, yang secara signifikan membatasi aksesnya ke sistem keuangan global yang didominasi oleh dolar. Dengan mengeksplorasi mata uang alternatif untuk perdagangan, BRICS berusaha untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh langkah-langkah politik tersebut. Menurut Putin, menggunakan dolar sebagai senjata akan mempercepat transisi ke struktur keuangan baru, mengisyaratkan bahwa blok BRICS bergerak menuju sistem ekonomi yang lebih adil.

Ketua Bank Pembangunan Baru (NDB) Dilma Rousseff menggemakan kekhawatiran Putin, dengan menyatakan bahwa dolar telah digunakan sebagai alat politik, yang merongrong keandalannya dalam keuangan global.

Ambisi Tinggalkan Dolar AS

Negara-negara BRICS secara resmi mendukung penyelesaian pembayaran lintas batas dalam mata uang lokal, menandai langkah signifikan untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS. Deklarasi Kazan, yang dikeluarkan pada akhir KTT, menyatakan, "Kami menyambut baik penggunaan mata uang lokal dalam transaksi keuangan antara negara-negara BRICS dan mitra dagang mereka."

Inisiatif ini dipandang sebagai bagian dari Inisiatif Pembayaran Lintas Batas BRICS yang lebih luas, yang mendorong penggunaan mata uang lokal secara sukarela dan tidak mengikat. India memainkan peran utama dalam mengadvokasi penyelesaian mata uang lokal. Perdana Menteri Narendra Modi menekankan bahwa pergeseran ini akan memperkuat hubungan ekonomi di antara negara-negara BRICS dan menyediakan kerangka kerja yang lebih tangguh untuk perdagangan.

India telah mengambil langkah-langkah ke arah ini, memungkinkan penyelesaian perdagangan dalam rupee dengan negara-negara seperti Rusia dan Uni Emirat Arab (UEA), dan India melanjutkan diskusi dengan negara-negara lain seperti Indonesia.

Meskipun uang kertas BRICS secara simbolis telah meningkatkan ekspektasi akan mata uang bersama, para pejabat tetap berhati-hati, dan lebih berfokus pada integrasi pasar keuangan dan membangun infrastruktur untuk penyelesaian mata uang lokal.

Beberapa laporan menyebutkan bahwa uang kertas BRICS dapat disebut sebagai "unit", dengan dukungan yang mungkin berasal dari emas dan mata uang anggota. Namun, hal ini masih bersifat spekulatif, dan belum ada pengumuman resmi mengenai peluncuran mata uang BRICS.



Para pemimpin juga menugaskan para menteri keuangan dan gubernur bank sentral untuk mengeksplorasi langkah-langkah lebih lanjut dalam mata uang lokal dan integrasi keuangan. Salah satu hasil yang signifikan dari pertemuan ini adalah rencana untuk mendirikan infrastruktur penyelesaian lintas batas yang independen, yang untuk sementara disebut BRICS Clear. Sistem ini bertujuan untuk melengkapi mekanisme pasar keuangan yang sudah ada sambil mempromosikan penggunaan mata uang lokal untuk perdagangan internasional.

Meskipun pengesahan mata uang lokal menandai sebuah langkah yang berani, jalan ke depan untuk BRICS bukannya tanpa tantangan. Putin mencatat bahwa kecepatan transisi menuju sistem ekonomi yang lebih adil bergantung pada meninggalkan aturan dan platform orang lain. Semakin lama BRICS beroperasi dalam struktur keuangan yang didominasi Barat saat ini.

KTT ini juga melihat BRICS secara kolektif menolak Mekanisme Penyesuaian Perbatasan Karbon Uni Eropa, menyebutnya sebagai tindakan proteksionis dengan kedok masalah lingkungan. Sikap ini menyoroti tujuan bersama blok untuk menolak apa yang mereka anggap sebagai dominasi ekonomi Barat sambil mempromosikan sistem keuangan global yang lebih adil.

JAKARTA - Empat negara Asia Tenggara ( ASEAN ) secara resmi masuk menjadi 13 mitra baru BRICS. Sejumlah negara tersebut di antaranya Indonesia, Malaysia, Vietnam dan Thailand.

Para analis mengatakan bahwa mereka kemungkinan besar ingin mendiversifikasi perdagangan dan hubungan luar negeri. Dalam sebuah posting @BRICSInfo di X mengatakan bahwa 13 negara telah ditambahkan ke dalam aliansi ini sebagai negara mitra. Adapun sembilan negara lainnya adalah Aljazair, Belarusia, Bolivia, Kuba, Kazakhstan, Kazakhstan, Nigeria, Turki, Uganda, dan Uzbekistan.

Mereka bukanlah anggota penuh dari kelompok ini, yang pada awalnya didirikan pada 2006 oleh Brasil, Rusia, India, dan China. Afrika Selatan bergabung pada tahun 2010, sementara Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab (UEA ) menjadi anggota BRICS tahun ini.

Ekonomi anggota BRICS mewakili lebih dari USD28,5 triliun atau sekitar 28% dari ekonomi global. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2024 yang diadakan di Kazan, Rusia dari tanggal 22 hingga 24 Oktober.

Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan mengatakan bahwa Malaysia kini dapat menikmati kesempatan-kesempatan perdagangan yang lebih baik karena blok ini memiliki populasi gabungan sebesar 3,2 miliar.

Malaysia juga berkomitmen untuk mengejar agenda Global South dalam meningkatkan kolaborasi, terutama selama masa jabatan Malaysia sebagai ketua Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) tahun depan, ujarnya dalam sebuah jawaban tertulis kepada parlemen pada hari Kamis (24/10).

"Keinginan Malaysia untuk bergabung dengan BRICS merupakan upaya Malaysia untuk menegakkan kebijakan dan identitas sebagai negara yang independen dan netral, menyeimbangkan diri dengan negara-negara besar dan membuka peluang bisnis dan investasi baru," kata dia, dikutip CNA dari Malay Mail, Jumat (25/10/2024).

Menurut dia melalui keterlibatan aktif dalam KTT tersebut, Malaysia dapat memperkuat komitmennya untuk memperkuat hubungan dengan negara-negara BRICS dalam menghadapi lanskap ekonomi global yang kompleks dengan ketahanan penuh. Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim telah mengkonfirmasi pada 28 Juli bahwa Malaysia telah mengajukan permohonan untuk bergabung dengan BRICS.

Sementara, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono yang hadir dalam KTT tersebut menyerukan perdamaian dan solidaritas di antara negara-negara berkembang dalam KTT ini.

"Dalam BRICS Plus, Indonesia menyampaikan pesan penting mengenai perdamaian dan pentingnya negara-negara berkembang dan negara-negara Selatan untuk bersatu, meningkatkan solidaritas, dan memainkan peran penting mereka dalam menciptakan tatanan dunia yang lebih inklusif, adil, dan setara," ujar Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam sebuah pernyataan resmi.

Diversifikasi Perdagangan

Analis risiko politik independen Halmie Azrie berpendapat, masuknya keempat anggota ASEAN tersebut ingin meningkatkan peluang perdagangan dan mendiversifikasi hubungan luar negeri mereka di tengah ketidakpastian geopolitik dan perang di Ukraina dan di Timur Tengah.

"Keempat negara ini dapat memberikan suara perwakilan bagi kawasan ASEAN untuk mengangkat isu-isu atau berbagi perkembangan dengan para anggota BRICS," ujar Halmie.

Dengan Malaysia sebagai Ketua ASEAN Tahun 2025 akan ada lebih banyak keterlibatan multilateral atau pertemuan ASEAN Plus dengan berbagai negara BRICS. Anwar mengundang Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menghadiri KTT ASEAN 2025 ketika mereka bertemu pada bulan September.

Namun, masih ada kekhawatiran mengenai kemampuan BRICS untuk memerintah secara efektif karena kurangnya struktur formal, dengan lonjakan keanggotaan yang beragam. "Kekhawatiran lain adalah bagaimana anggota-anggota baru dapat memberi nilai tambah pada organisasi ini," jelasnya.

JAKARTA - Menteri Luar Negeri Sugiono secara resmi mengungkapkan keinginan Indonesia untuk bergabung menjadi anggota BRICS dalam pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS Plus di Kazan, Rusia, Kamis (24/10/2024).

"Bergabungnya Indonesia ke BRICS merupakan pengejawantahan politik luar negeri bebas aktif. Bukan berarti kami ikut kubu tertentu, melainkan kami berpartisipasi aktif di semua forum," ujar Sugiono dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (26/10/2024).

Dia mengatakan forum tersebut bisa menjadi kekuatan untuk persatuan dan solidaritas di antara negara-negara Global South. BRICS juga dirasa dapat berfungsi untuk mempererat kerja sama di antara negara-negara berkembang.

Lebih lanjut, prioritas BRICS selaras dengan program kerja Kabinet Merah Putih, antara lain terkait ketahanan pangan dan energi, pemberantasan kemiskinan ataupun kemajuan sumber daya manusia.

"Kami lihat BRICS dapat menjadi kendaraan yang tepat untuk membahas dan memajukan kepentingan bersama Global South," kata politikus Partai Gerindra tersebut," jelasnya.

Dia menggunakan kesempatan dalam KTT BRICS tersebut untuk melakukan berbagai pertemuan bilateral utamanya dengan Menlu Rusia Sergey Lavrov sebagai tuan rumah, dan negara mitra sahabat lain, yakni Sekjen PLO Palestina, Menlu China, India, Thailand, Menteri Ekonomi Malaysia dan Presiden New Development Bank.

Selain itu, Sugiono juga melakukan pembicaraan perkenalan via telepon dengan Menlu Singapura dan Kamboja. Indonesia menyerukan gencatan senjata dan penegakan hukum internasional, serta pentingnya dukungan berkelanjutan untuk pemulihan Gaza.

"Indonesia tidak dapat berdiam diri saat kekejaman ini terus berlanjut tanpa ada yang bertanggung jawab," ujarnya.

Staf Kepresidenan Rusia Yury Ushakov mengatakan sebanyak 13 negara akan menjadi mitra BRICS. Dia mengatakan perolehan status negara partner dibahas dalam KTT BRICS di Kazan, Rusia pada 22-24 Oktober.

Selain Indonesia, negara-negara yang akan menjadi mitra yakni Aljazair, Belarus, Bolivia, Kuba, Kazakhstan, Malaysia, Nigeria, Thailand, Turki, Uganda, Uzbekistan, dan Vietnam.

JAKARTA - Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani Indrawati membagikan momen dirinya di depan pesawat Super Hercules C-130J A-1340 milik TNI Angkatan Udara (AU) yang terparkir di Bandara Halim Perdanakusuma. Bersama para menteri kabinet Merah Putih, Sri Mulyani dan rekan sejawat kompak memakai kemeja putih dan topi biru.

Menkeu bersama para menteri Prabowo tersebut dalam persiapan keberangkatan ke Akademi Militer Magelang via Yogyakarta untuk acara pembekalan para anggota Kabinet Merah Putih 2024-2029, serta untuk menggalang kekompakan dan kebersamaan serta persatuan tim.

"Para Menteri dan Pimpinan Lembaga naik Super Hercules C-130 J - pesawat baru tercanggih yang dimiliki TNI Angkatan Udara dibeli dengan APBN," tulis Sri Mulyani di Instagram resminya, Kamis (24/10/2024).



Menurut Sri Mulyani, pesawat tersebut juga pernah dipakai untuk mengirimkan bantuan ke Palestina. "Pesawat ini juga digunakan mengirim bantuan kemanusiaan ke Gaza Palestina. Bravo," kata Sri Mulyani.

Mengutip situs resmi Kementerian Pertahanan atau Kemhan, pesawat C-130 J-30 Super Hercules ini dapat digunakan dalam operasi bantuan militer, sipil, dan kemanusiaan dengan desain Advanced Medium STOL Transport.

Pesawat ini memiliki panjang badan 34,6 meter, dapat mengangkut lima kru (dua pilot, navigator, mekanik penerbangan, dan loadmaster), 92 penumpang atau 64 pasukan terjun payung atau 74 alat pengangkut pasien dengan dua tenaga kesehatan, dengan berat maksimum sebesar 20 ton. Selain itu, Pesawat C-130 J-30 Super Hercules bermesin empat kali Allison T56-A-15 Turboprops berdaya 4.700 hp.

BRUSSELS - Parlemen Eropa telah menyetujui pinjaman USD38 miliar atau setara Rp589,7 triliun (kurs Rp15,519 per USD) ke Ukraina, yang dibayar dari aset Rusia yang dibekukan. Kepastian pinjaman ke Ukraina dari UE (Uni Eropa), berdasarkan pernyataan resmi seperti dilansir RT.

Uni Eropa diketahui membekukan aset Bank Sentral Rusia sekitar USD227 miliar setelah dimulainya perang Ukraina pada Februari 2022. Rusia mengecam kebijakan itu sebagai sebuah "pencurian."

Pinjaman tersebut untuk memenuhi bagian Uni Eropa dari paket bantuan USD50 miliar kepada Kiev yang disepakati oleh negara-negara G7 pada bulan Juni. Anggota parlemen menyetujui langkah itu dengan 518 suara mendukung, 56 menentang dan 61 abstain, saat diumum parlemen.

Diterangkan juga bahwa dana tersebut akan ditransfer hingga akhir tahun depan. Pendapatan selanjutnya dari aset Bank Sentral Rusia yang dibekukan akan tersedia bagi Ukraina untuk memenuhi pinjaman Uni Eropa dan mitra G7 lainnya.

Dalam pernyataan itu juga ditambahkan, bahwa Kiev juga dapat mengalokasikan dana "sesuai keinginannya."

Proposal tersebut didukung awal bulan ini oleh pemerintah anggota Uni Eropa. Dewan Eropa saat ini berencana untuk mengadopsinya sebagai peraturan, dan akan mulai berlaku setelah dipublikasikan di Jurnal Resmi Uni Eropa, kata pernyataan itu.

Aset milik Rusia yang tidak bergerak telah menghasilkan USD3,7 miliar dalam bunga pada pertengahan Juli, menurut penyimpanan sekuritas pusat yang berbasis di Brussels, Euroclear, yang memegang sebagian besar dana Rusia.

Pada bulan Juli, transfer USD1,6 miliar dari uang itu disetujui oleh Komisi Eropa untuk mendukung "kemampuan militer" Ukraina.

AS dilaporkan berencana berkontribusi hingga USD20 miliar dalam paket G7, juga dengan syarat bahwa dana tersebut dilunasi menggunakan hasil yang dihasilkan oleh aset Rusia yang tidak bergerak.

Disebutkan, AS sebelumnya menyatakan keprihatinannya bahwa kebijakan Uni Eropa untuk meninjau sanksi Rusia setiap enam bulan membuat pembayaran kembali pinjaman tidak pasti karena dapat mengakibatkan penyimpangan.

Sebagai tanggapan, Brussels mengusulkan perpanjangan jangka waktu menjadi tiga tahun. Hongaria menentang gagasan itu dan mengatakan akan menunda keputusan sampai setelah pemilihan presiden AS pada 5 November.

Pendukung Barat di Kiev telah mencoba untuk mempercepat negosiasi atas pinjaman karena meningkatnya kekhawatiran bahwa bantuan Washington ke negara itu dapat terputus jika Donald Trump kembali ke Gedung Putih, seperti dilaporkan Financial Times pada pekan lalu. Mantan presiden AS itu telah berulang kali mengancam akan mengurangi bantuan jika dia terpilih.

Moskow berpendapat, bahwa setiap penyitaan dananya adalah tindakan ilegal di bawah hukum internasional dan selanjutnya akan merusak kepercayaan global pada sistem keuangan Barat.

JAKARTA - Bank sentral Zimbabwe mengizinkan warganya untuk menukar mata uang negara yang hampir tidak berharga dengan dolar AS. Uang kertas 100 triliun dolar Zimbabwe seperti dilaporkan Wall Street Journal pada Juni 2015 hanya bernilai 40 sen AS.

Apa kesamaan dolar AS, rand Afrika Selatan, pound Inggris, rupee India, yen Jepang dan yuan China? Mereka adalah salah satu mata uang yang digunakan di Zimbabwe sebagai solusi untuk masalah hiperinflasi di negara tersebut.

Sejak 2009, Zimbabwe telah menggunakan mata uang lain sebagai pengganti mata uang mereka sendiri, yang ditinggalkannya setelah hiperinflasi lebih dari 5.000% membuat dolar Zimbabwe pada dasarnya menjadi mata uang paling tidak berharga.

Gubernur bank Zimbabwe saat itu mengatakan, sistem penggunaan beberapa mata uang ini telah menyebabkan tingkat deflasi sebesar -2,3%.

"Kami mengubah ke sistem mata uang ganda untuk menstabilkan, dan inflasi turun menjadi 0% dan itu ajaib," kata Gubernur Bank Sentral Zimbabwe, John Mangudya ketika itu atau tepatnya Mei 2016.

Uang Kertas 100 Triliun Dolar Zimbabwe

Berdasarkan beberapa catatan, bersamaan dengan denominasi sebelumnya, termasuk ZUSD10 triliun dan 1 triliun dolar Zimbabwe dapat ditukar dengan dolar AS hingga akhir April 2016, tetapi nilainya hanya sekitar USD0,40.

Ketika inflasi mencapai 230.000.000 persen pada tahun 2009, bank cadangan negara itu ? yang terkenal karena ketidakmampuannya untuk menahan hiperinflasi setinggi langit ? menyatakan dolar AS sebagai mata uang resminya.

Dari inflasi yang terlalu tinggi hingga deflasi -2,3%, Mangudya mengingat bakal menjalani tahun-tahun yang berat ke depannya. "Hal ini sangat traumatis," pengakuan Mangudya.

"Kami tidak memiliki alat untuk melawan monster yang dihadapi ekonomi pada saat itu," lanjutnya.

Negara harus terus mencetak uang. Harga akan berubah setiap menit, menyebabkan stres yang terus berputar di sekitar fluktuasi, salah satu efek buruk dari hiperinflasi.

"Itu mengerikan. Anda harus membayar kopi Anda sebelum meminumnya karena jika Anda menunggu, biayanya akan naik dalam hitungan menit," kata pengusaha Shingi Minyeza, chairman Vinal Investments.

Dolar adalah Raja

Dolar AS adalah mata uang yang disukai di Zimbabwe saat ini, tetapi yang lain juga berlaku sebagai alat tukar.

"Kami mengatakan bahwa karena Anda dapat mengimpor/mengekspor barang dari Afrika Selatan, Anda dapat menggunakan rand. Jika Anda mengimpor dari China, Anda dapat menggunakan yuan. Dolar AS adalah mata uang cadangan kami," jelas Mangudya seperti dilansir CNN.

Zimbabwe memiliki koin yang disebut obligasi. Untuk setiap koin yang beredar, ada koin dolar AS yang setara yang disimpan dalam cadangan.

Ada lebih dari USD13 juta koin ini di negara ini, akan tetapi bank kemudian tidak berselang lama mulai mencetak "uang kertas obligasi" yang mewakili nilai dolar AS hingga USD20, karena kekurangan uang tunai.

Ironi Nilai 100 Triliun Dolar Zimbabwe Terus Naik

Bank sentral Zimbabwe menerbitkan uang kertas 100 triliun pada hari-hari terakhir hiperinflasi di tahun 2009, dan nilainya hampir tidak bisa membayar sepotong roti.

Ada 12 nol dalam satu triliun. Tambahkan dua lagi untuk mencapai total uang kertas Zimbabwe 100 triliun dolar, untuk menjadi nol terbanyak dari semua alat pembayaran yang sah sepanjang sejarah.

Hal itu menjadi salah satu contoh hiperinflasi paling mengerikan dalam sejarah, sebelum akhirnya meninggalkan dolar Zimbabwe demi rand Afrika Selatan, dolar AS dan beberapa mata uang asing lainnya.

Pada periode tersebut, uang kertas seratus triliun dolar Zimbabwe bahkan tidak bisa menutupi ongkos bus. Namun mata uang itu, diperkirakan hanya beberapa juta yang pernah dicetak.

Namun ironinya, uang kertas 100 triliun dolar ? yang menjadi simbol salah urus keuangan ? telah berubah menjadi salah satu aset dicari dalam beberapa tahun terakhir.

Sejak hiperinflasi, uang kertas Zim 100 triliun dolar telah menjadi barang kolektor yang dicari untuk menjadi suvenir dari salah urus ekonomi yang ekstrem. Bahkan, pada awal 2010-an, seorang ekonomi mengaku membeli paket berisi 20 uang kertas itu di Ebay seharga sekitar USD2 per paket.

Nilai tersebut jauh lebih mahal daripada harga pada awal saat beredar. Bahkan nilainya sempat meningkat pesat ketika menjadi benda kolektor, yakni menjadi sekitar USD57 per lembar untuk uang kertas yang tidak beredar.

Harganya sejak itu mendingin menjadi sekitar USD49 per satu lembar, tetapi tetap saja nilainya jauh berlipat ganda dari saat pertama kali dirilis. Hal ini berarti bahwa uang kertas Zimbabwe senilai 100 triliun dolar kemungkinan akan terus tumbuh nilainya, sangat kontras dengan nasibnya ketika benar-benar digunakan sebagai mata uang!

Mata Uang yang Menghilang

Ketika dolar Zimbabwe pertama kali muncul pada tahun 1980, dolar Zimbabwe memiliki nilai yang sama dengan dolar AS, tulis Patrick Collinson. Tetapi pada tahun 2009, USD1 bernilai ZUSD2,621,984,228,675,650,147,435,579,309,984,228.

Bank of England khawatir jika inflasi di Inggris naik lebih dari 2% setahun, namun di Zimbabwe mencapai 79,6 miliar persen.

Bank sentral negara itu bahkan tidak mampu membeli kertas untuk mencetak uang kertas triliunan dolar yang tidak berharga. Hingga pada tahun 2009, pemerintah menghapus mata uang dengan menyisakan dolar AS dan rand Afrika Selatan sebagai uang kertas dan koin utama yang beredar. Kini di 2024, Zimbabwe memiliki mata uang baru.

JAKARTA - Negara-negara BRICS menentang keras dan mengutuk praktik sanksi yang tidak sah dan bermotif politik yang merusak pembangunan negara lain. Hal itu menjadi salah satu poin deklarasi bersama yang diadopsi pada KTT BRICS ke-16 di Kazan, Rusia.

Berjudul "Memperkuat Multilateralisme untuk Pembangunan dan Keamanan Global yang Adil," Deklarasi Kazan setebal 33 halaman dirilis pada hari Rabu (23/10) setelah serangkaian pertemuan multiformat oleh para pemimpin BRICS.

"Kami sangat prihatin dengan dampak yang mengganggu dari tindakan pemaksaan sepihak yang tidak sah, termasuk sanksi ilegal, terhadap ekonomi dunia, perdagangan internasional, dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan," demikian bunyi deklarasi tersebut seperti dilansir Russia Today, Kamis (24/10/2024).

Pernyataan bersama tersebut menunjukkan bahwa tindakan tersebut tidak konsisten dengan aturan WTO, merusak Piagam PBB, dan membahayakan sistem perdagangan multilateral. Sanksi tersebut juga berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi, energi, kesehatan, dan ketahanan pangan yang memperburuk kemiskinan dan tantangan lingkungan.

Deklarasi tersebut menggarisbawahi bahwa tindakan pemaksaan sepihak, antara lain dalam bentuk sanksi ekonomi sepihak dan sanksi sekunder yang bertentangan dengan hukum internasional.
Sanksi ilegal itu juga dinilai memiliki implikasi yang luas terhadap hak asasi manusia, termasuk hak untuk pembangunan, dari populasi umum negara-negara yang menjadi sasaran, yang secara tidak proporsional memengaruhi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan. "Oleh karena itu, kami menyerukan penghapusannya," tegas BRICS dalam pernyataannya.

Anggota kelompok tersebut telah memperdalam hubungan ekonomi mereka dan memperkuat kerja sama meskipun ada sanksi Barat yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Rusia dan ancaman sanksi sekunder. AS dan sekutunya telah memperkenalkan sejumlah pembatasan terhadap Moskow, membekukan sekitar USD300 miliar aset milik negara Rusia, serta memberikan sanksi kepada individu dan entitas, termasuk mereka yang bergerak di sektor energi, logam dan pertambangan, dan keuangan.

Moskow telah berulang kali mengutuk pembatasan tersebut sebagai tindakan ilegal, menanggapi dengan larangan perjalanan bagi pejabat Barat dan memperingatkan tindakan balasan lainnya.

Sementara itu, sejumlah politisi dan diplomat Barat tingkat tinggi telah mengakui bahwa sanksi terhadap Rusia tidak efektif, dan menyadari ruang lingkup pembatasan lebih lanjut semakin menyempit.

JAKARTA - Banyaknya jumlah menteri dan wakil menteri serta kepala badan dalam Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo -Gibran dipastikan menambah beban anggaran negara. Peneliti Kebijakan Publik dan Ekonomi Politik Center of Economic and Law Studies (Celios) Ahmad Hanif Imadudin memperkirakan, anggaran untuk menggaji menteri dan wakilnya bisa bertambah Rp91,52 hingga Rp390 miliar per tahun.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto secara resmi telah mengumumkan nama 48 menteri beserta 56 wakil menteri dan 5 kepala badan setingkat menteri pada 20 Oktober 2024 lalu. Secara keseluruhan, Kabinet Merah Putih ini berisikan lebih dari 100 orang. Angka ini merupakan yang terbanyak sepanjang sejarah Indonesia pascareformasi 1998.

Seiring bertambahnya jumlah anggota kabinet, anggaran belanja birokrasi pun dipastikan membengkak. "Ini bisa terlihat dari Nota Keuangan. Pengeluaran kementerian dan lembaga yang sebelumnya Rp684,2 triliun pada 2016 melonjak 75,21% menjadi Rp1.198,9 triliun berdasarkan outlook 2024," ujar Ahmad Hanif, Kamis (24/10/2024).

Hanif memperkirakan, akan ada potensi peningkatan anggaran negara untuk menggaji menteri dan wakilnya sebesar Rp91,52 hingga Rp390 miliar per tahun. Angka tersebut, imbuh dia, belum mempertimbangkan sejumlah staf khusus, utusan presiden, dan fasilitas lain yang diterima oleh menteri. "Artinya, potensi pembengkakan bisa lebih besar dari yang diprediksi," cetusnya.

Sementara, perihal efektivitas yang diklaim pemerintah untuk membantu mengakselerasi program-program yang direncanakan Prabowo, menurut Hanif hal ini masih perlu dipertanyakan. Pasalnya, kata dia, kabinet yang besar justru berpotensi akan memperlambat efektivitas dan efisiensi komunikasi antarlembaga.

"Prinsipnya kabinet gemuk akan susah berjalan secara agile untuk menangani kompleksitas kebutuhan rakyat dan krisis," tandasnya.

Prabowo sebelumnya telah merespons sejumlah kritikan yang menyoroti banyaknya jumlah menteri dalam kabinet yang dipimpinnya tersebut. Presiden mengakui kabinetnya memang tergolong besar. Namun, tegas dia, hal ini wajar lantaran Indonesia merupakan negara keempat terbesar di dunia berdasarkan jumlah penduduk.

Prabowo membandingkan Indonesia dengan Eropa di mana berdasarkan luas wilayah, Indonesia sama luasnya dengan Eropa Barat yang terdiri dari 27 negara. Untuk mengelola Eropa, kata dia, dibutuhkan 27 menteri keuangan, 27 menteri pertahanan, 27 menteri dalam negeri.

"Saudara-saudara sekalian kita juga memilih sistem politik demokratis. Kalau kita negara otoriter, mungkin kita cukup menjalankan semua dengan jumlah penduduk yang sedikit," ujar Prabowo dalam Sidang Kabinet Perdana, baru-baru ini.

"Jadi saudara-saudara ini tidak masalah, yang penting kita bekerja dengan efisien, yang penting kita tidak bekerja dengan seenaknya. Saya minta Menteri Keuangan, saya minta semua Menko, saya minta semua Menteri, telusuri lagi alokasi APBN. pelajari lagi DIPA, pelajar lagi," tegas Prabowo.

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) menyatakan telah siap menjalankan perubahan skema subsidi bahan bakar minyak ( BBM ) sesuai keputusan pemerintah. Seperti diketahui, saat ini ada wacana untuk mengubah skema penyaluran subsidi BBM menjadi bantuan langsung tunai (BLT).

VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko menuturkan, hal itu tak lepas dari persiapan perseroan atas infrastruktur terkait seperti MyPertamina. Fadjar mengatakan, pendaftaran dan penerapan QR Code untuk pembelian solar dan pertalite saat ini terus dilakukan melalui aplikasi tersebut.

"Nah ke depan memang jika ada kebijakan seperti itu ya, kita tinggal memanfaatkan data yang sudah kami miliki di MyPertamina, sehingga nanti ya penyaluran subsidinya mungkin bisa lebih tepat sasarannya," terangnya, dikutip Kamis (24/10/2024).

Dikatakan Fadjar, saat ini pendaftaran QR Code untuk pembeli solar di aplikasi MyPertamina sudah 100%. Namun untuk pertalite, Pertamina masih terus mendorong konsumen melakukan pendaftaran mengingat konsumsi BBM terbesar masih di produk tersebut.

"Nanti ketika memang mungkin sudah 100%, penerapan QR Code untuk Pertalite, ya datanya sudah ada, berarti tinggal pelaksanaan," tandasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo berencana memangkas subsidi energi serta mengubah skema penyalurannya menjadi BLT. Demikian dilakukannya guna memitigasi kemiskinan melalui subsidi yang dinilai masih kurang tepat sasaran.

Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Burhanuddin Abdullah menilai subsidi energi lebih baik diberikan dalam bentuk BLT kepada masyarakat yang berhak sehingga penyalurannya bisa lebih tepat sasaran.

"Kita ingin dengan data yang diperbaiki, data yang disempurnakan, supaya pada mereka itu diberi saja transfer tunai langsung ke mereka, bukan ke komoditinya tetapi kepada yang berhak untuk menerima, itu yang akan kita lakukan," terangnya beberapa waktu lalu.

Burhanuddin mengatakan, subsidi energi sebesar Rp540 triliun yang dialokasikan pada tahun 2023 masih belum tepat sasaran. Mantan Gubernur Bank Indonesia mengklaim dengan pemberian subsidi melalui BLT, selain lebih tepat sasaran, negara juga akan menghemat anggaran hingga Rp200 triliun.

"Dengan cara itu ternyata hitung-hitungan kita subsidi menjadi akan berkurang somewhere around Rp150 sampai Rp200 triliun dan itu akan bisa digunakan untuk hal yang sifatnya lebih produktif," terangnya.

JAKARTA - Ketua Dewan Penasihat Kadin, Hashim Djojohadikusumo memberikan bocoran bahwa Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto bakal melakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali terhadap kinerja Menteri dan Wakil Menteri (Wamen) dalam Kabinet Merah Putih .

Hahsim menjelaskan hal ini dalam rangka mengukur efektivitas kinerja para pembantu Presiden Prabowo. Sehingga jika ditemukan Menteri atau Wakil Menteri kurang efektif, Presiden Prabowo akan bertindak dengan tegas.

"Setiap 6 bulan Menteri dan Wakil Menteri akan di evaluasi, sehingga selama 6 bulan ini menteri yang kurang tenaga, kurang tenaga, dan lain lain akan di evaluasi. Pak Prabowo akan bersikap tegas," ujar Hashim dalam acara Dialog Ekonomi Kadin bersama Dewan Pimpinan di Jakarta, Rabu (23/10/2024).

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus adik kandung Prabowo itu, mengatakan evaluasi kinerja jajaran kabinet itu sekaligus menjawab persoalan 'kabinet gemuk' Prabowo, yang dikhawatirkan beberapa pihak akan membebani fiskal negara. "Kalau cost besar, tapi hasilnya besar kan tidak masalah," kata Hashim.

Sebelumnya analisa CELIOS (Center of Economic and Law Studies) menunjukkan adanya potensi pembengkakan anggaran hingga Rp1,95 triliun selama 5 tahun ke depan akibat koalisi gemuk. Angka ini belum termasuk beban belanja barang yang timbul akibat pembangunan fasilitas kantor/gedung lembaga baru.

Peneliti CELIOS Achmad Hanif Imaduddin berasumsi, gaji dan Tunjangan Menteri sebesar Rp150 juta/bulan, gaji dan tunjangan Wakil Menteri sebesar Rp100 juta/bulan. Sedangkan anggaran operasional diasumsikan Rp500 juta/bulan (termasuk perjalanan dinas, staf, dan lainnya).

Dengan asumsi ini, peningkatan anggaran negara diperkirakan mencapai sekitar Rp380,4 miliar per tahun. Sehingga proyeksi dalam 5 tahun akibat penambahan jumlah menteri dan wakil menteri jika dikalikan sebesar Rp1,95 triliun.

JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu), Sugiono mendapatkan tugas pertama sebagai Menlu untuk mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT BRICS Plus 2024 yang diselenggarakan pada 23-24 Oktober 2024. Sugiono yang sudah mendarat di Rusia pada Selasa (22/10) malam terpantau menggunakan Pesawat Falcon 8X A-0802 milik TNI Angkatan Udara (AU) .

Sugiono akan menjadi wakil Presiden Prabowo Subianto sebagai utusan khusus dalam KTT BRICS. Kunjungan ini juga menjadi kunjungan resmi perdananya melakukan kerja-kerja diplomasi RI.

?Menlu Sugiono ditugaskan hadir sebagai Utusan Khusus Presiden RI Prabowo Subianto pada pertemuan tersebut. Kunjungan ini adalah kunjungan resmi perdana Menlu Sugiono setelah resmi dilantik sebagai Menteri Luar Negeri RI,? dikutip dari keterangan resmi Kemlu RI, Selasa (22/10/2024).

Saat tiba di bandara, Sugiono langsung disambut oleh pejabat setempat, dan bahkan sempat disuguhi makanan khas dari Rusia. Nantinya, dalam KTT BRICS Plus 2024, ada sejumlah misi yang akan disampaikan menlu.

Mewakili Indonesia, Menlu Sugiono akan menyuarakan pesan perdamaian dan pentingnya negara berkembang serta Global South menguatkan solidaritasnya. Selain itu memainkan peran untuk menciptakan tatanan dunia yang lebih adil, inklusif dan setara.

Tak hanya menghadiri acara KTT BRICS, Sugiono juga dijadwalkan melakukan sejumlah pertemuan bilateral dengan beberapa negara sahabat untuk membahas isu bilateral kawasan dan global.

Sebelum terbang ke Rusia, sempat transit di Aceh yang merupakan tanah kelahirannnya dalam perjalanan menuju tugas pertama sebagai Menteri Luar Negeri RI. BRICS Plus Summit di Kazan, Russia bakal menjadi tugas pertama Sugiono setelah dilantik menjadi Menteri Luar Negeri RI dalam Kabinet Merah Putih.

JAKARTA - International Monetary Fund atau IMF atau Dana Moneter International memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan stagnan berada di kisaran 5% sampai 2029 mendatang. Demikian tercantum dalam World Economic Outlook yang diterbitkan IMF edisi Oktober 2024.

Adapun secara lebih rinci, IMF memprediksi produk domestik bruto (PDB) RI pada 2024 sebesar 5%, 2025 sebesar 5,1% dan dalam jangka menengah, tepatnya 2029 masih akan tetap tumbuh 5,1%.

Kendati demikian, proyeksi pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam jangka menengah masih lebih baik jika dibandingkan dengan proespek ekonomi negara berkembang Asia lainnya yang diproyeksi melambat secara bertahap. Hal itu lantaran adanya gangguan pada produksi dan pengiriman komoditas, seiring dengan konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah

"Hal ini telah dikompensasi oleh peningkatan prakiraan untuk negara-negara berkembang Asia, di mana lonjakan permintaan semikonduktor dan elektronik, yang didorong oleh investasi signifikan dalam kecerdasan buatan, telah meningkatkan pertumbuhan, sebuah tren yang didukung oleh investasi publik yang substansial di Tiongkok dan India," terang IMF dalam laporannya tersebut.

Sebagai informasi, proyeksi inipun jauh lebih rendah dibandingkan target yang telah dipatok Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto yang menargetkan pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 8% pada masa kepemimpinannya.

Ramalan IMF ini juga jauh lebih rendah dibandingkan proyeksi pemerintah yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yaitu sebesar 5,2% pada 2024 dan 2025.

Diberitakan sebelumnya, Prabowo Subianto mengaku dirinya kerapkali diejek lantaran menargetkan pertumbuhan ekonomi 8 persen dalam lima tahun kedepan. Namun ia mereponnya dengan santai seraya optimis dapat mencapai target yang ditetapkannya tersebut.

"Jadi saya memang sering diejek, Prabowo apa ini, 8 persen pertumbuhan, kita dinyinyir, ya engga apa-apa," jelasnya dalam acara BNI Investor Daily Summit 2024 di Senayan Jakarta Convention Center, Rabu (9/10/2024).

Ia menilai bahwa kritikan yang tercipta saat menargetkan sesuatu yang ambisius memang sudah menjadi sejarah. Diakuinya, Prabowo belajar dari proklamator sekaligus presiden pertama Indonesia yaitu Soekarno.

"Beliau pernah mengatakan gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Kalau tidak sampai langit, minimal kau jatuh di antara bintang-bintang," terang Prabowo.

"Saya canangkan 8 persen, kalau enggak sampai 8 persen, ya 7,5 persen. Kalau enggak sampai 7,5 persen, ya 7 persen. Kalau kita puas, kita canangkan 6 persen, nanti 5,3 persen, ya sudahlah," pungkas Prabowo.