Presiden Prabowo Subianto menunjuk artis Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

Pelantikan Raffi dan sejumlah utusan khusus presiden lainnya dilakukan melalui Keputusan Presiden Nomor 76/M tahun 2024 tentang Pengangkatan Utusan Khusus Presiden RI tahun 2024-2029.

"Dr. (HC.) Raffi Farid Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni," kata Deputi bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti membacakan keppres di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/10).

Perihal utusan khusus presiden diatur dalam Perpres Nomor 137/2024 yang diteken oleh Presiden RI ke-7 Jokowi pada 18 Oktober 2024 lalu. Pengaturan soal utusan khusus presiden diatur secara rinci di Bab II Perpres 137/2024.

Pasal 18 ayat 2 menyatakan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, utusan khusus bertanggung jawab ke presiden, sedangkan laporan pelaksanaan tugas utusan khusus dikoordinasikan oleh sekretaris kabinet (seskab)

"Utusan Khusus Presiden dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau non-Pegawai Negeri Sipil," bunyi Pasal 19 ayat (2).

Lantas apa saja yang didapat Raffi sebagai utusan khusus presiden?

Sebagai utusan khusus presiden, Raffi Ahmad akan mendapatkan gaji. Hal itu diatur dalam pasal 22 Perpres 137/2024.

"Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi utusan khusus presiden diberikan setinggi-tingginya setingkat dengan jabatan menteri," bunyi pasal tersebut.

Adapun besaran gaji menteri diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 2000 tentang Perubahan atas PP Nomor 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara serta Janda/Dudanya.

Pasal 2 PP itu menyebut menteri mendapatkan gaji pokok Rp5.040.000 per bulan.

Tak hanya gaji pokok, Raffi Ahmad juga mendapatkan tunjangan setara menteri. Besaran tunjangan menteri diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 68 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu.

Pada Pasal 1 ayat (2e) Keppres itu menyebut menteri menerima tunjangan sebesar Rp13.608.000 setiap bulan.

Raffi Ahmad juga bakal menerima tunjangan anak/istri, pensiun hingga dana operasional. Selanjutnya, suami Nagita Slavina itu juag berhak memperoleh jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, biaya perjalanan dinas, rumah dinas, mobil dinas sekaligus biaya pemeliharaannya.

Beragam fasilitas itu dimuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara Dan Bekas Menteri Negara Serta Janda/Dudanya, menteri negara juga berhak mendapat tunjangan dan fasilitas lain.

Utusan khusus presiden seperti Raffi Ahmad dibantu oleh paling banyak dua orang asisten. Asisten-asisten itu setara dengan pejabat eselon II.a.

Masing-masing asisten utusan khusus presiden bisa punya dua orang pembantu asisten. Pembantu asisten itu setara jabatan eselon III.a.

Mereka diangkat dan diberhentikan oleh sekretaris kabinet. Asisten dan pembantu asisten bekerja dengan dukungan staf dari sekretaris kabinet atau Kementerian Sekretaris Negara.

"Asisten merupakan jabatan yang disetarakan dengan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.a," bunyi Pasal 28 ayat 1 Perpres 137/2024.

"Pembantu Asisten merupakan jabatan yang disetarakan dengan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a," lanjut Pasal 28 ayat 2.

Survei terbaru LSI Denny JA mengungkap dua permasalahan ekonomi yang menjadi tantangan utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Hasil survei itu menunjukkan sebanyak 65 persen masyarakat merasa semakin sulit mendapatkan pekerjaan.

"Sebanyak 65 persen masyarakat menyatakan pekerjaan atau lapangan pekerjaan semakin sulit didapatkan. Tentu ini jadi satu tantangan utama daripada pemerintahan ke depan bagaimana menciptakan lapangan kerja yang lebih luas," kata Direktur SIGI LSI Denny JA, Ardian Sopa, Selasa (22/10).

Selanjutnya, sebanyak 64 persen responden survei menyatakan pemenuhan kebutuhan pokok semakin sulit.

"Sebanyak 64 persen masyarakat menyatakan pemenuhan kebutuhan pokok semakin berat dan sulit," ujarnya.

Survei tersebut juga menunjukkan popularitas Prabowo melonjak usai terpilih menjadi presiden.

Sebagai perbandingan, Ardian menunjukkan tingkat kesukaan terhadap Prabowo pada Juli 2023 menyentuh angka 82,7 persen, lalu 83,5 persen pada Januari 2024. Setelah terpilih menjadi presiden, popularitas Prabowo melesat.

"Di Oktober 2024 itu mencapai angka 90,5 persen. Ini adalah modal yang sangat kuat, sangat baik, baik ini secara modal personal maupun juga ketika nanti mengeksekusi kebijakannya," ucap dia.

Survei LSI ini ini dilakukan pada 26 September hingga 3 Oktober 2024, dengan melibatkan 1.200 orang responden yang dipilih menggunakan multistage random sampling.

Data dikumpulkan dengan metode wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Margin of error survei ini +/-2,9 persen.

Menko Kemaritiman dan Investasi era Presiden Joko Widodo (Jokowi), Luhut Binsar Pandjaitan, mendapatkan dua jabatan penting di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Kedua jabatan penting itu yakni Ketua Dewan Ekonomi Nasional dan Penasihat Khusus Presiden urusan Investasi.

Pengangkatan Luhut sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 139/P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Ketua Dewan Ekonomi Nasional

"Dengan nama Tuhan YME Presiden RI ... kesatu, terhitung sejak saat pelantikan mengangkat Jenderal TNI Purn. Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional," bunyi keputusan itu.

Ketentuan Dewan Ekonomi Nasional diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 144 Tahun 1999 tentang Dewan Ekonomi Nasional. Beleid ini ditetapkan di era Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, belum ada beleid terbaru soal Dewan Ekonomi Nasional.

Pasal 1 menyebut Dewan Ekonomi Nasional berfungsi memberi nasihat kepada presiden di bidang ekonomi, dalam upaya mempercepat penanggulangan krisis dan penyehatan ekonomi nasional, serta kesiapan dalam menanggapi dinamika globalisasi.

"Dewan Ekonomi Nasional bertanggung jawab kepada presiden," bunyi pasal 2, dikutip Senin (21/10).

Dalam mengemban fungsinya, Dewan Ekonomi Nasional bertugas untuk mengkaji masalah-masalah ekonomi sebagai masukan bagi nasehat kepada presiden untuk saran tindakan lanjutnya; menanggapi masalah ekonomi yang hidup di masyarakat untuk diajukan kepada presiden; dan melaksanakan penugasan lain di bidang ekonomi dari presiden yang berkaitan dengan fungsi Dewan Ekonomi Nasional.

Luhut juga diangkat Prabowo menjadi Penasihat Khusus Presiden urusan Investasi dalam Kabinet Merah Putih 2024-2029.

Jabatan tambahan itu diberikan Prabowo setelah melantik Luhut sebagai ketua Dewan Ekonomi Nasional pada Senin (21/10) kemarin.

Pelantikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 140/P Tahun 2024 tentang Penasihat Khusus Presiden RI. Total ada tujuh tokoh yang dilantik sebagai penasihat khusus presiden.

"Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara," demikian petikan sumpah yang dibacakan Prabowo diikuti oleh mereka.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara soal wacana subsidi bahan bakar minyak (BBM) diubah menjadi bantuan langsung tunai (BLT). Perubahan subsidi tersebut sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo Subianto.

Bahlil mengatakan rencana tersebut masih dibahas agar nantinya subsidi dapat tepat sasaran.

"Belum ada keputusan sampai seperti itu. Tetapi kita lagi mencari formatnya yang baik dan benar. Agar BBM subsidi itu tepat sasaran. Sasarannya itu adalah BBM tepat sasaran," jelas Bahlil saat ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip CNBC Indonesia, Senin (21/10).

Dalam pidato perdana usai dilantik sebagai presiden pada Minggu (20/10). Prabowo mengumbar banyak janji di bidang ekonomi. Salah satunya memastikan subsidi bagi masyarakat miskin tepat sasaran melalui skema penyaluran langsung.

"Kita harus berani meneliti dan kalau perlu kita ubah subsidi itu harus kepada langsung keluarga-keluarga yang membutuhkan. Dengan teknologi digital kita akan mampu sampai subsidi itu sampai ke setiap keluarga yang membutuhkan. Tidak boleh aliran-aliran bantuan itu tidak sampai ke mereka yang butuh itu," kata Prabowo.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Burhanuddin Abdullah menyebut skema subsidi energi diubah menjadi bantuan langsung tunai ke orang, tidak lagi ke barang.

"Kita ingin dengan data yang diperbaiki dan disempurnakan supaya kepada mereka (masyarakat miskin) itu diberikan saja transfer tunai langsung kepada mereka, bukan kepada komoditinya, (tetapi) kepada keluarganya yang berhak untuk menerima," ujarnya di acara UOB Indonesia Economic Outlook 2025, Rabu (25/9) dikutip Detikfinance.

Mantan Gubernur Bank Indonesia itu menilai skema subsidi saat ini tak tepat sasaran. Beberapa masyarakat miskin malah tidak merasakan subsidi listrik dan BBM.

Dengan mengubah skema subsidi ke barang menjadi kepada orang bisa mengurangi besarnya subsidi energi, kemudian dialihkan untuk mengongkosi program lain yang lebih produktif, terutama untuk membantu masyarakat miskin.

"Ini me-leverage pertumbuhan kita melalui pengurangan subsidi tersebut," pungkasnya.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tak lagi di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) setelah Presiden Prabowo Subianto merombak tugas dan fungsi kementerian di era pemerintahannya.

Perubahan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029.

Dengan aturan baru Prabowo ini, Kemenkeu bakal langsung berada di bawah koordinasi presiden. Artinya, nanti Sri Mulyani berkoordinasi langsung kepada Prabowo soal keuangan negara.

"Sekarang memang tidak lagi di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Perekonomian. Tapi langsung di bawah presiden," ujar Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro kepada CNNIndonesia.com, Selasa (22/10).

Dengan perubahan ini, maka Kemenko Perekonomian yang sampai saat ini masih di bawah pimpinan Airlangga Hartarto hanya mengkoordinir 8 kementerian, yakni Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Kemudian ada juga Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Pariwisata dan instansi lain yang dianggap perlu.

Lalu, apa untung dan rugi Kemenkeu langsung di bawah koordinasi presiden?

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan tidak ada perbedaan signifikan terkait koordinasi langsung Kemenkeu ke presiden ataupun Kemenko Perekonomian, terutama dari sisi tugas yang diemban.

"Sebenarnya keberadaan kementerian koordinator tidak bersifat atasan dan bawahan dengan kementerian yang ada di dalam koordinasinya, hanya untuk mempermudah dari sisi managerial saja, terutama dari sisi 'span of control' lintas subbidang dalam bidang yang lebih besar," ujarnya.

Menurutnya, semua menteri yang memimpin di kabinet pemerintahan memiliki kedudukan yang sama. Hanya saja Kemenko dibuat untuk mengkoordinasikan suatu kebijakan yang akan ditempuh.

"Toh pada intinya semuanya adalah pembantu presiden, baik menteri bidang tertentu atau menteri koordinator," imbuhnya.

Ronny melihat adanya kementerian koordinator sebetulnya hanya ada di Indonesia karena unsur politik masih sangat kental di pemerintahan. Sedangkan, di negara lain semua kementerian memang langsung bertanggung jawab ke presiden.

"Di negara lain sebenarnya tak ada istilah kementerian koordinator ini. Ini posisi yang lebih besar nuansa politiknya ketimbang nuansa profesional ministrial-nya," jelasnya.

Oleh sebab itu, perombakan kementerian ini tidak akan mengubah fungsi dan tugas. Bahkan, Ronny melihat ini akan berdampak baik bagi manajemen keuangan negara.

"Dalam kacamata ini, urusan Kemenkeu ada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Ekonomi atau langsung di bawah presiden, tak ada masalah akan timbul di sana. Bahkan secara manajemen keuangan akan jauh lebih baik," terangnya.

Adapun keuntungan yang bisa diambil dari koordinasi langsung Kemenkeu ke presiden sebagai penanggung jawab anggaran secara keseluruhan adalah lebih cepat menetapkan kebijakan. Sebab, tak ada lagi rantai laporan yang biasanya dilakukan.

"Jadi akan ada sisi baiknya jika Kementerian Keuangan memang langsung berurusan dengan presiden, tanpa 'dicaloi' oleh kementerian koordinator. Ibarat di dalam korporasi besar, direktur keuangan langsung menjadi tangan kanan presiden direktur," jelasnya.

Selain itu, Ronny melihat koordinasi langsung dengan Kemenkeu ini sebagai pengganti Badan Penerimaan Negara (BPN) yang tak jadi dibentuk. Pasalnya, badan ini sebelumnya digadang-gadang memang akan berada langsung di bawah presiden.

"Namun memisahkan Ditjen Pajak dari Kemenkeu kesannya agak kurang baik, karena akan membuat Kemenkeu menjadi tak punya taring, maka jalan terbaik adalah menarik Kemenkeu langsung ke bawah presiden, itu jauh lebih bijak dan etis," katanya.

Tak hanya itu, Ronny juga menilai perubahan ini dilakukan Prabowo untuk betul-betul menjaga anggaran agar tidak bocor. Karena ia ingin memastikan APBN di masa pemerintahannya tak di korupsi.

"Sampai hari ini Prabowo meyakini kebocoran anggaran sangat besar, sehingga dengan membawa Menkeu langsung di bawahnya, itu akan membuat Prabowo 'in charge' atas anggaran agar bisa dipantau langsung pada bagian mana terjadi kebocoran," terangnya.

Pasalnya, Prabowo membutuhkan anggaran yang besar untuk menjalankan program yang telah disusun, maka pengawasan langsung dirasa lebih aman agar APBN tidak bocor.

"Oleh karena itu, dengan membawa Menkeu langsung di bawahnya, presiden bisa langsung melakukan konfirmasi kepada Menkeu atas kecukupan anggaran, jika ada Program atau Kebijakan baru yang ingin biayai oleh pemerintah," kata Ronny.

Prabowo, kata Ronny, juga ingin memastikan target tax ratio sebesar 12 persen bisa tercapai dengan berbagai langkah yang sudah harus dilakukan sejak saat ini.

"Dan tak lupa, ambisi Prabowo untuk meningkatkan tax ratio, mengharuskan beliau untuk berada sedekat mungkin dengan urusan keuangan negara, agar mengetahui segala peluang dan tantangan dalam mengejar target tersebut," jelasnya.

[Gambas:Photo CNN]

Senada, Ekonom Senior INDEF Fadhil Hasan mengatakan pemisahan ini tak akan berdampak signifikan. Sebab, selama ini yang lebih banyak menentukan kebijakan perekonomian Indonesia justru Kemenkeu.

"Karena kewenangannya yang sangat luas baik dari penerimaan, stabilitas dan dari sisi pertumbuhan juga," kata Fadhil.

Karenanya, apabila koordinasi Kemenkeu langsung ke presiden, maka akan lebih baik. Terutama, presiden adalah penanggung jawab penuh anggaran negara.

"Jadi saya kira, kalau koordinasi Kemenkeu itu langsung ke presiden, mungkin itu bagus, sehingga presiden bisa langsung mengarahkan, men-direct Kemenkeu tentang kebijakannya. Jadi visi misi itu bukan milik menkeu tapi presiden itu sendiri," pungkasnya.

Sejumlah universitas ternama di Amerika Serikat (AS) membuka program dan kursus tentang mengelola family office atau kantor keluarga seiring dengan meningkatkan pertumbuhan family office.

Pembukaan program ini guna melatih generasi pemimpin family office berikutnya.

Family office adalah perusahaan yang menangani manajemen investasi dan manajemen kekayaan untuk keluarga super kaya. Ini bertujuan untuk menumbuhkan dan mentransfer kekayaan secara efektif antar-generasi.

Salah satu yang  kampus top yang membuka program adalah University of Chicago Booth School of Business. Pekan lalu universitas tersebut meluncurkan Booth Family Office Initiative. Ini merupakan gabungan program penelitian, kursus dan seminar yang ditujukan bagi para eksekutif family office saat ini dan di masa depan.

Inisiatif ini melibatkan dewan yang terdiri dari 50 pemimpin family office dan alumni yang akan membantu mengarahkan program tersebut.

"Jika Anda memikirkan pasar family office, jumlah modal yang diawasi, dan pentingnya family office secara komersial, dalam berinvestasi dan berdonasi, pertumbuhannya sangat signifikan," ujar Paul Carbone, anggota Komite Pengarah Inisiatif Family Office, melansir CNBC International.

"Tantangan yang mereka hadapi semakin besar. Di booth, kami memiliki basis modal intelektual yang mendalam yang dapat diterapkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini," imbuhnya.

Booth Initiative merupakan bagian dari maraknya program family office di jajaran universitas ternama. Sekolah bisnis di Harvard, Columbia, Northwestern, Pepperdine, dan universitas lainnya telah mulai menawarkan program yang ditujukan untuk family office atau perusahaan milik keluarga.

Program booth menandai investasi terbesar universitas terhadap family office dalam 20 tahun terakhir. Pada 2004, Wharton School di University of Pennsylvania dan CCC Alliance, kelompok rekan family office, bekerja sama untuk membentuk Wharton Global Family Alliance.

Dengan penelitian, diskusi, kursus, presentasi dan lokakarya khusus, Wharton Global Family Alliance telah menjadi acuan terkemuka bagi family office dan industri manajemen kekayaan yang lebih luas.

Bagi universitas-universitas ternama, family office menawarkan sumber potensial yang kaya akan dana penelitian dan mahasiswa sekolah bisnis, serta keahlian di salah satu bidang yang paling cepat berkembang di bidang keuangan.

Bagi family office, program ini dapat membantu melatih generasi penerus pemimpin di saat talenta langka dan family office berjuang untuk mendapatkan investor, akuntan, pengacara, dan perencana properti yang berpengalaman.

Berdasarkan data Deloitte, jumlah family office telah meningkat menjadi lebih dari 8.000 dari sekitar 6.000 pada 2019.

Aset mereka diperkirakan akan mencapai US$5,4 triliun atau setara Rp84.043 triliun (asumsi kurs Rp15.563 per dolar AS) pada 2030, naik dari US$3,1 triliun atau Rp48.246,38 saat ini.

Dengan semakin banyaknya alumni yang kaya raya membuka family office atau bekerja di family office, mereka menjadi jalur penting bagi para donor dan pendanaan.

Perusahaan-perusahaan perwalian, bank-bank swasta dan perusahaan konsultan yang menginginkan klien family office juga menjadi sponsor potensial untuk program ini.

Di Indonesia, eks Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi yang kini menjabat Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mendorong pembentukan family office agar orang super kaya dari luar negeri mau menaruh uang di Indonesia.

Menurutnya, Singapura saja memiliki 15.500 family office. Namun, Indonesia tidak punya satupun. Maka itu, kata dia family office perlu dibentuk mengingat tingginya permintaan.

Luhut menyebut usulan itu sudah disetujui oleh Presiden Ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Ia juga mengklaim banyak keluarga ultra kaya di luar negeri yang tertarik menyimpan uangnya di Tanah Air. Ia menilai family office bisa menarik orang kaya karena tak akan dipungut pajak.

Ia pun menuturkan yang paling penting dari family office adalah agar uang orang kaya ada di Tanah Air. Dengan begitu, devisa negara menjadi kian kuat. Di samping itu, kepercayaan dunia terhadap Indonesia bakal semakin baik.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi menguat pada perdagangan Rabu (23/10).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan IHSG masih memiliki peluang besar untuk menguat di tengah rilis kinerja emiten.

"Momentum laporan kinerja emiten kuartal III yang terus terlansir akan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pergerakan IHSG hingga beberapa waktu mendatang," kata William.

Ia memperkirakan indeks saham akan bergerak dalam rentang support 7.680 dan resistance 7.787. Untuk saham pilihan, William merekomendasikan UNVR, ASRI, ASII, TLKM, ICBP, dan PWON.

Praktisi Pasar Modal sekaligus Founder WH-Project William Hartanto melihat IHSG bergerak mixed.

"Kami memproyeksi IHSG bergerak dalam range 7.740 - 7.810," katanya.

IHSG ditutup di level 7.788 pada Selasa (22/10). Indeks saham menanjak16,38 poin atau plus 0,21 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp13,04 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 30,93 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 282 saham menguat, 299 terkoreksi, dan 216 lainnya stagnan. Terpantau tujuh dari sebelas indeks sektoral menguat, dipimpin sektor energi yang naik 1,26 persen.

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Aviliani meminta pemerintah untuk betul-betul mengawal program makan bergizi gratis agar tak jadi lahan korupsi baru.

Menurutnya, salah satu tujuan program ini adalah untuk memperbaiki penurunan kelas menengah. Namun, salah-salah justru membuat masyarakat semakin tersiksa.

"Salah satu yang ingin diperbaiki melalui Makan Bergizi Gratis, disebarkan di daerah-daerah, tidak terpusat, ini hati-hati juga. Jangan-jangan ini malah jadi lahan korupsi baru dan terdistribusi," ujarnya dalam acara diskusi Publik INDEF, Selasa (22/10).

Aviliani mendengar kabar tender untuk makan siang bergizi sudah dilaksanakan. Bahayanya, anggaran yang disebutkan Rp15 ribu dari pemerintah pusat, justru dimanipulasi jadi setengahnya agar ada keuntungan.

"Udah mulai tender Rp15 ribu, tapi disuruhnya Rp7.500, ini berbahaya. Akhirnya banyak catering yang tidak sanggup buat (yang harusnya) Rp15 ribu jadi Rp7.500," jelasnya.

Oleh karenanya, ia kembali menekankan agar pemerintah pusat betul-betul mengawasi anggaran untuk program ini. Hal ini berkaca pada program-program lainnya yang banyak di korupsi.

"Jadi bagaimana pengawasannya. Pengawasan itu tidak tercermin. Padahal, pengawasan menjadi penting karena semakin banyak distribusi," terangnya.

MBG adalah salah satu program unggulan Prabowo-Gibran. Sasarannya adalah anak sekolah dan ibu hamil dengan memprioritaskan daerah 3 T pada tahun pertama pemerintahan.

Program ini akan dilakukan secara bertahap hingga mencapai 82,9 juta penerima pada 2029. Untuk 2025, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp71 triliun dalam APBN.

PT Pertamina (Persero) kembali menggelar Pertamina Small Medium Enterprise Expo (SMEXPO) 2024. Pameran usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) ini digelar di Mall Kota Kasablanka, Jakarta, pada 22-27 Oktober 2024.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman secara resmi membuka pameran ini. Dalam sambutannya Maman mengapresiasi gelaran Pertamina SMEXPO 2024 sebagai salah satu upaya untuk membina UMKM agar lebih berdaya.

Menurut Maman, apabila korporasi lain juga melakukan hal yang sama seperti Pertamina, yakni menjadi pembina bagi pengembangan UMKM maka fondasi ekonomi pun makin kuat.

"Inilah pentingnya keberadaan korporasi untuk ikut mendampingi UMKM bersama-sama pemerintah agar UMKM bisa menjadi vokal dan bersaing di kancah dunia," ujar Maman dikutip Selasa (22/10).

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menegaskan bahwa Pertamina SMEXPO merupakan agenda rutin tahunan Pertamina yang bertujuan memberdayakan UMKM mitra binaannya.

Corporate Secretary PT Pertamina (Persero) Brahmantya Satyamurti Poerwadi mengatakan Pertamina SMEXPO 2024 merupakan acara tahunan Pertamina. Pada tahun ke-5 ini, SMEXPO 2024 mengusung tema "Lokal Jadi VOKAL", dengan melibatkan 43 UMKM Binaan Pertamina.

"Sebelum acara puncak ini, kami sudah menggelar rangkaian yang digelar di lima kota, yakni Palembang, Yogyakarta, Bandung, Makassar dan Bandar Lampung," katanya.

Sementara Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso menambahkan, Pertamina SMEXPO 2024 merupakan rangkaian kegiatan pengembangan UMKM binaan Pertamina.

Dilaksanakan sebagai sebuah rangkaian kegiatan mulai dari aktivitas pre event berupa pameran tematik level lokal yang dilaksanakan di Grha Pertamina, Jakarta, selama Maret - Mei 2024, serta sub event.

Sub event itu berupa pameran di level daerah sebagai bagian road to Pertamina SMEXPO Nasional, hingga kegiatan utama yakni temu bisnis (business matching) dan pameran SMEXPO 2024 yang saat ini digelar.

"Berbagai aktivitas ini dilakukan guna menyosialisasikan produk-produk UMKM berkualitas binaan Pertamina kepada masyarakat umum dan para stakeholders. Kami berharap berbagai kegiatan ini bisa meningkatkan akses pasar UMKM," jelas Fadjar.

Pameran selama enam hari di Mall Kota Kasablanka, Jakarta ini akan menampilkan ratusan produk UMKM, mulai dari kerajinan tangan hingga makanan olahan.

Dalam pameran ini, pengunjung dapat menikmati tidak hanya beragam produk lokal berkualitas, tetapi juga promosi menarik, diskon, dan berbagai kegiatan seru sepanjang acara.

Untuk itu, Pertamina mengundang masyarakat untuk mengunjungi pameran dan mendukung UMKM lokal. Bagi yang tidak dapat hadir secara langsung, produk-produk juga tersedia di platform online di smexpo.pertamina.com.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

Ekonom Senior Indef Fadhil Hasan menilai kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka super gemuk. Hal ini lantaran menteri dan wakil menteri yang baru saja dilantik lebih dari 100 orang.

Menurutnya, kabinet yang super gemuk ini bukannya mempercepat mimpi Prabowo untuk terwujud, tapi justru akan menjadi penghambat dan ujung-ujungnya target perekonomian, termasuk pertumbuhan 8 persen, akan sulit dicapai.

"Jadi yang tidak terbayangkan itu bagaimana Pak Prabowo mengorkestrasi gerak dari kabinet yang super gemuk. By default, orang gemuk itu pasti lamban, tidak bisa lari. Kalau lari pun terseok-seok, dikalahkan yang lebih ramping. Jadi, size itu matters dalam hal efisiensi," ujarnya dalam acara diskusi publik Indef pada Selasa (22/10).

"Sekarang dengan kabinet super gemuk itu, bisa dikatakan dalam 1-2 tahun ke depan, gerakannya sudah pasti lamban. Padahal Pak Prabowo ingin gerakan cepat dalam menjalankan berbagai program dan visinya," imbuhnya.

Fadhil mengatakan permasalahan utama yang akan menghambat adalah koordinasi antara tujuh menteri koordinator yang baru saja dibentuk. Hal ini bahkan terjadi di masa pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo.

"Kita tahu sekarang ini saja dengan kabinet Jokowi, SBY, presiden sebelumnya, masalah koordinasi itu merupakan persoalan pokok yang dihadapi menteri. Dengan pembentukkan kabinet yang super gemuk, ditambah pembentukan kemenko baru, kepala badan, tidak bisa dibayangkan bagaimana koordinasi itu dilakukan di bidang-bidang tertentu," jelasnya.

Selain koordinasi, masalah yang timbul dari kabinet super gemuk adalah kewenangan. Sebab, ia menilai ego sektoral di antar kementerian saja masih ada, apalagi di antara menko-menko nanti.

"Kita tahu orang itu tidak mau kewenangannya dikurangi, jadi akan timbul persoalan, pembagian kewenangan antar menteri," terangnya.

Dengan kondisi ini, maka ia menilai dalam beberapa waktu ke depan, perlambatan kinerja Kabinet Merah Putih akan terlihat. Sebab, tata kelola akan menjadi kompleks dan lebih panjang sehingga bukanya efisien, malah justru akan menjadi pemberat keuangan negara.

"Kabinet super gemuk tidak menjawab urgensi dari tantangan yang dihadapi dan tidak sejalan dengan apa yang ingin dicapai Prabowo, utamanya terkait program cepat terbaik," jelasnya.

Sementara, Ekonom Senior Indef Didin S, Damanhuri menduga kabinet yang gemuk adalah cara Prabowo untuk menilai kinerja menteri, wakil menteri hingga kepala badan yang dilantik selama enam bulan ke depan.

Apabila para pembantunya di Kabinet Merah Putih tersebut bisa memberikan kontribusi baik untuk mencapai target yang telah disusun seperti pertumbuhan ekonomi 8 persen, maka akan dipertahankan dan bila tidak bisa dirombak kembali.

"Jadi kita tidak bisa men-judge sejak sekarang, tapi waktu yang akan menjawab. Mungkin ingin diwujudkan oleh kabinet yang direvisi, bisa jadi," tegasnya.

Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko mengusulkan orang miskin menjadi pemasok atau supplier bahan-bahan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Budiman menjelaskan orang-orang miskin ini diberdayakan untuk memproduksi bahan-bahan pangan. Lalu hasil produksi itu digunakan untuk makanan yang dibagikan secara gratis ke anak-anak.

"Saya hanya melibatkan orang miskin agar terlibat di dalam suplai atas proses makan bergizi gratis itu, selain juga penerima makan bergizi gratis itu," kata Budiman di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10).

Budiman mengatakan setidaknya 50 persen pemasok bahan makanan program itu seharusnya orang miskin. Ia yakin kebijakan itu dapat memutar ekonomi di kalangan masyarakat miskin.

Untuk mencapai itu, ia akan berupaya menyediakan pendanaan. Budiman bakal mengontak sejumlah pihak untuk menyediakan permodalan.

"Tentu saja kita sediakan akses, aset, dan dapat KUR dipermudah. Saya akan bicara dengan perbankan, juga kepada Permodalan Nasional Madani," ujar Budiman.

Sebelumnya, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menawarkan program Makan Bergizi Gratis sejak kampanye. Mereka yakin pasokan makanan gratis diperlukan agar anak-anak dapat bertumbuh kembang dengan baik.

Prabowo menargetkan 82,9 juta orang anak menjadi penerima MBG. Total anggaran yang diperlukan per tahun mencapai Rp400 triliun.

Untuk gelombang pertama, 3 juta anak akan menjadi penerima makan bergizi gratis pada awal 2025. Jumlah akan bertambah dua kali lipat pada April 2025. Lalu akan bertambah lagi menjadi 15 juta anak di Juli 2025.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyinggung pesan Presiden Prabowo Subianto terkait pengangguran hingga pemutusan hubungan kerja (PHK).

Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) itu menegaskan bakal fokus menuntaskan beberapa masalah di 100 hari kerja.

Yassierli menyebut harus ada sesuatu yang signifikan di Kemnaker, utamanya terkait solusi penciptaan lapangan kerja baru.

"Pak Presiden (Prabowo Subianto) berharap harusnya kita juga bisa melihat transformasi, digitalisasi, hilirisasi itu kemudian menjadi sesuatu. Kita mungkin perlu keluar dengan kebijakan, karena ini kita masih susun. Saya baru hari ini bertemu dengan para jabatan pimpinan tinggi (JPT) melihat permasalahannya," tuturnya dalam Konferensi Pers di Kemnaker, Jakarta Selatan, Selasa (22/10).

"Tapi kami yakin, di lain sisi mungkin ada pengangguran atau ada PHK, ada peluang untuk kita meng-create (menciptakan) job baru. Di sinilah nanti kita akan coba petakan itu. Apa kebutuhan kompetensinya dan bagaimana kita memenuhi," jelas Yassierli.

Yassierli yang merupakan perwakilan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kabinet Merah Putih itu mengklaim siap menjawab ekspektasi publik. Ia sadar bagaimana masyarakat berharap luar biasa pada kabinet Prabowo.

Ia kemudian mengungkapkan pesan khusus lainnya dari Prabowo Subianto. Yassierli menyebut sang Kepala Negara ingin pekerja Indonesia bisa dikirim ke luar negeri.

"Pak Presiden (Prabowo) sendiri ada satu pesan siapkan sumber daya manusia (SDM) untuk kita bisa kirim ke luar negeri terkait tentang hospitality, medic, dan seterusnya. Ini juga kita akan koordinasikan dengan kementerian terkait," janji Yassierli.

"Tantangan itu banyak, tidak mudah. Isu ketenagakerjaan sebagaimana juga harapan dari Pak Presiden (Prabowo) ini kita harus serius, harus mencoba mencari bagaimana solusi paling optimal karena kita memiliki sekian banyak stakeholder," tuturnya.

Ia juga menekankan tujuan besarnya adalah mendukung sepenuhnya visi dan misi Presiden Prabowo. Terlebih, ada cita-cita mencapai Indonesia Emas 2045.

Senada, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel menekankan pesan penting dari Presiden Prabowo terkait pengangguran. Ia menyebut amanah tersebut merupakan tugas-tugas kerakyatan.

Ia mengatakan Prabowo menaruh perhatian terhadap pengangguran di Indonesia dan masalah ketenagakerjaan lainnya.

"Fokus kami ke depan adalah persoalan pengangguran karena ini menjadi narasi besar ke depan mengawal namanya kesejahteraan," ucap Noel.