Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan masalah pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai terindikasi kurang disetorkan yang mengakibatkan kekurangan penerimaan sebesar Rp5,82 miliar dalam Laporan Keuangan (LK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) 2023. Selain itu, terdapat pula potensi sanksi administrasi sebesar Rp341,80 miliar.

"Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar memerintahkan Direktur Jenderal Pajak untuk menginstruksikan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terkait, supaya lebih optimal dalam melakukan pengawasan berjenjang termasuk melakukan penelitian atas indikasi kekurangan atau potensi penerimaan pajak," ucap Anggota II BPK Daniel Lumban Tobing kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani indrawati, dikutip dari keterangan di Jakarta, Rabu, 31 Juli 2024.

Pada LK Kemenkeu, selaku Bendahara Umum Negara (BUN), salah satu permasalahan yang ditemukan adalah pengelolaan program cadangan pangan pemerintah (CPP) berupa beras dan jagung 2023 belum memadai.
BPK merekomendasikan Menkeu selaku BUN agar berkoordinasi dengan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk menyelesaikan kewajiban pemerintah kepada Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) atas penyaluran cadangan beras pemerintah (CBP) dan stabilisasi pasokan harga pangan (SPHP) jagung tahun 2023 yang belum dibayar. Hal ini termasuk proses penganggaran harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

"Meskipun masih terdapat permasalahan, namun permasalahan tersebut tidak berdampak material terhadap kewajaran LK. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LK Kementerian Keuangan dan LK BUN tahun 2023," ucap Daniel.

Baca juga: BPK Temukan 5 Masalah di Laporan Keuangan Pemprov DKI Jakarta

Beri rekomendasi tingkatkan pengelolaan

Sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), pemeriksa BPK wajib membangun komunikasi yang efisien dan efektif dalam seluruh proses pemeriksaan.

Terkait hal tersebut, maka pihaknya disebut telah melakukan serangkaian komunikasi mulai dari entry meeting, pelaksanaan prosedur pengujian, pembahasan konsep temuan pemeriksaan, pembahasan asersi final laporan keuangan, dan finalisasi laporan hasil pemeriksaan.

"Kami berharap LHP yang kami sampaikan benar-benar telah menyajikan informasi secara akurat dan berimbang, serta memberikan rekomendasi yang berdampak pada peningkatan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, khususnya pada lingkup Kementerian Keuangan baik selaku pengguna anggaran maupun selaku BUN," ungkap Daniel.

(HUS)

Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mendukung digelarnya Indonesia Wellness Festival (Wellfest 2024) pada 2-4 Agustus 2024 oleh Chemistry. Wellfest 2024 merupakan salah satu upaya BPOM dalam mendorong kolaborasi antar pelaku usaha kesehatan dan kosmetik agar ekosistem wellness di Tanah Air kian berkembang.

Mengusung unsur natural, beauty, and wellness, Wellfest 2024 juga menjadi tempat bagi masyarakat yang membutuhkan informasi dan aktivitas seputar gaya hidup wellness, juga produk-produk yang aman dan bermutu.

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik BPOM Mohamad Kashuri menjelaskan, di tengah masyarakat saat ini terjadi perubahan gaya hidup, di mana tidak hanya kebugaran fisik yang diutamakan melainkan juga kebutuhan akan kesehatan yang terkait dengan penampilan fisik.
Untuk menjawab kebutuhan tersebut, selain memastikan produk-produk obat bahan alam, kosmetik, dan suplemen kesehatan yang aman dikonsumsi dengan pengawasan BPOM; pihaknya juga berupaya memberikan edukasi pada masyarakat sekaligus mendorong para pelaku usaha.

"Pada kesempatan Wellfest 2024 ini, kami memberikan edukasi ke masyarakat untuk meningkatkan literasi, juga memberikan peluang bagi para pelaku usaha yang notabene produknya aman dikonsumsi agar bisa dikenal lebih luas dan meningkat daya saingnya," tutur Mohamad Kashuri, dalam keterangan tertulis, Rabu, 31 Juli 2024.

Wellfest 2024 akan diisi 80 booth dari UMKM dan pelaku usaha dari kategori kecantikan dan perawatan tubuh, kesehatan, industri obat bahan alam, wellness lifestyle, dan wellness tourism, dengan healthy workout yang akan menjadi pembuka kegiatan di pagi hari. Beragam workshop, talkshow, dan presentasi produk dapat diikuti secara gratis oleh pengunjung.

Baca juga: Pastikan Keamanan, BPOM Minta Mutu Kemasan Guna Ulang Diawasi Ketat

Ajang pertukaran bisnis

Wellfest 2024 juga dapat dijadikan ajang business matching, untuk memperluas jaringan, menjalin kerja sama dan kolaborasi antar para pelaku usaha maupun pengunjung. Sebagaimana dijelaskan oleh Mohamad Kashuri, Wellfest 2024 juga memfasilitasi kesempatan melakukan bussiness matching melalui kolaborasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), melalui agenda khusus pada 2 Agustus 2024.

"Tentunya ini nanti akan membangun hubungan yang sangat sinergis dengan kaitannya dengan wellness tourism," tambah Mohamad Kashuri dalam diskusi bersama di The Weekly Brief With Sandiaga Uno yang digelar Kemenparekraf.

Pada kesempatan tersebut, Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan Kemenparekraf, Vinsensius Jemadu memaparkan dukungan Kemenparekraf dalam penyelenggaraan Wellfest 2024.

"Wisata kebugaran atau wellness tourism masuk dalam produk yang sangat diminati oleh wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Setelah covid-19, permintaannya luar biasa, penyedianya juga banyak, namun belum dikelola dengan baik. Karena itu Kemenparekraf sebagai fungsi fasilitator akan menyatukan 20 sellers dan 40 buyers dengan bermacam paket yang variatif, dalam suatu forum B2B (business to business)," papar dia.

Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno berharap agar Wellfest 2024 dapat memberi dampak positif khususnya bagi pertumbuhan wisata kebugaran (wellness tourism).

"Seru banget ini, karena dalam mendorong Wellness Tourism, kita perlu lebih banyak exchange of information (pertukaran informasi) dan inisiatif. Kita doakan ini jadi satu produk wisata yang digemari untuk wellness," kata Sandiaga Uno.

Wellfest 2024 merupakan festival wellness terbesar di Tanah Air yang didukung oleh BPOM. Event ini diselenggarakan oleh Chemistry dan disponsori oleh Nu Skin, PT Kosmetika Global Indonesia, Etawaku Platinum, Freshmag, Astria by Landson, Bank Mandiri, ZAP, JUVA by ZAP, serta Erha Ultimate.

(AHL)

Jakarta: PT Timah Tbk meminta bantuan pendampingan hukum ke Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Pendampingan ini untuk memastikan kepatuhan hukum dalam berbagai aspek operasional serta meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik.

Kepala Bidang Komunikasi Perusahaan PT Timah, Anggi Siahaan mengatakan, pentingnya pendampingan hukum dari Jamdatun untuk memastikan semua kegiatan perusahaan berjalan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

"PT Timah Tbk merasa pendampingan hukum dari Jamdatun adalah hal yang sangat penting. Perusahaan terus berupaya agar setiap langkah, baik dari segi operasional maupun pengadaan, telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," kata Anggi.
Dia mengungkapkan kick off permohonan pendampingan kepada Jamdatun Kejaksaan RI telah dilakukan, Senin, 29 Juli 2024.

Rapat tersebut dipimpin Kasubdit Pendampingan dan Audit beserta Tim JPN yang dihadiri oleh Kepala Divisi Pengadaan PT Timah Togap M.P Siagian, Kepala Divisi Satuan Pengawasan Internal Defryanto dan Kepala Divisi Perencanaan Eksplorasi dan Produksi Riki Vernandes.

Selain permohonan pendampingan hukum tentang pelaksanaan kemitraan tambang di PT Timah Tbk. Anggota holding Industri Pertambangan MIND ID ini juga menjajaki permohonan pendampingan hukum terkait Review Peraturan Direksi Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di PT Timah Tbk.

Dengan adanya pendampingan hukum dari Jamdatun Kejaksaan Agung RI, PT Timah berharap terus dapat bertransformasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam operasionalnya.

"Langkah ini salah satu upaya dan komitmen perusahaan menjalankan usaha yang beretika dan sesuai hukum," kata Anggi.

(FZN)

Jakarta: Lembaga pemeringkat S&P memproyeksikan rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tiga sampai empat tahun ke depan akan tetap terjaga sekitar 5,0 persen.

Melansir laman Bank Indonesia, Rabu, 31 Juli 2024, pertumbuhan ekonomi tersebut didorong oleh permintaan domestik yang tetap kuat, serta belanja Pemerintah dan investasi swasta yang meningkat.

S&P juga memandang ketahanan sektor eksternal akan tetap terjaga pada jangka menengah. Kinerja sektor eksternal tersebut didukung oleh prakiraan kenaikan ekspor sejalan dengan implementasi kebijakan hilirisasi di tengah pelemahan harga komoditas.
Lebih lanjut, S&P juga mengapresiasi komitmen Pemerintah Indonesia untuk menjaga inflasi yang terjaga sejak 2010.

Baca juga: Agak Lambat, Pertumbuhan Ekonomi RI 2024 Diproyeksikan 4,9-5%

Proyeksi inflasi 2024-2025

S&P memproyeksikan inflasi pada 2024-2025 akan berada pada kisaran target 2,5 plus minus satu persen masing-masing sebesar 2,8 persen dan 3,0 persen.

Selain itu, inovasi strategi operasi moneter yang pro-market dengan penggunaan instrumen berbasis pasar dinilai semakin meningkatkan fleksibilitas kebijakan moneter.

Pada sektor fiskal, S&P memandang Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga defisit fiskal di bawah tiga pernah dari PDB.

Secara umum, S&P meyakini Pemerintahan baru akan memperhatikan aspek keberlanjutan kebijakan guna menjaga kredibilitas serta menghindari disrupsi ekonomi dan keuangan yang signifikan.

Seperti diketahui, S&P sebelumnya mempertahankan Sovereign Credit Rating Indonesia pada BBB dengan outlook stabil pada 4 Juli 2023.

(ANN)

Jakarta: Pemerintah memastikan tarif listrik tidak mengalami penyesuaian meski beberapa golongan tarif seperti tarif traksi, curah, bisnis dan rumah tangga mengalami stratifikasi.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan pelebaran batas daya pada beberapa golongan tarif listrik PLN (stratifikasi tarif).

"Dipastikan pelebaran batas daya tarif listrik ini tidak berdampak pada kenaikan tarif listrik," ujar Jisman dikutip dalam siaran pers, Rabu, 31 Juli 2024.
Jisman berharap stratifikasi tarif listrik ini dapat meningkatkan keandalan pasokan listrik dan mendorong iklim bisnis yang lebih menarik.

Adapun, stratifikasi tarif listrik ini tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero).

Baca juga: Yes! Tarif Listrik Gak Jadi Naik Meski Ada Pelebaran Batas Daya

Jisman menjelaskan, seiring dengan perkembangan model bisnis saat ini beberapa jenis usaha dan kebutuhan pelanggan memerlukan penyambungan listrik daya tertentu yang belum diakomodir dalam golongan tarif yang ada.

Jisman pun mengatakan stratifikasi tarif untuk rumah tangga besar dengan daya di atas 200 kVA perlu disuplai dengan Tegangan Menengah. Selain itu, adanya kebutuhan pelanggan bisnis besar dan kerja sama antara pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (IUPTLU) yang memerlukan suplai Tegangan Tinggi dengan daya di atas 30.000 kVA.

"Tujuan stratifikasi tarif listrik ini adalah untuk meningkatkan pelayanan, efisiensi, dan keandalan tenaga listrik yang lebih optimal bagi masyarakat," ujar Jisman.

Terdapat empat golongan pelanggan PT PLN (Persero) yang mengalami pelebaran daya yaitu:

1. Rumah Tangga Tegangan Rendah (R-3/TR) daya 6.600 VA s.d 200 kVA dilebarkan ke Tegangan Menengah (R-3/TM) daya di atas 200 kVA.
2. Bisnis Tegangan Menengah (B-3/TM) daya di atas 200 kVA dilebarkan ke Tegangan Tinggi (B-3/TT) daya 30.000 kVA ke atas.
3. Traksi Tegangan Menengah (T/TM) daya di atas 200 kVA dilebarkan ke Tegangan Tinggi (T/TT) daya 30.000 kVA ke atas.
4. Curah Tegangan Menengah (C/TM) daya di atas 200 kVA dilebarkan ke Tegangan Rendah (C/TR) daya s.d. 200 kVA dan Tegangan Tinggi (C/TT) daya 30.000 kVA ke atas.

(ANN)

Jakarta: PT Timah Tbk akan mengoptimalkan pengembangan beberapa mineral ikutan dan produksi hilirisasi. Sejumlah kajian sedang dilakukan bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk mendukung perekonomian nasional.

Direktur Utama PT Timah Tbk Ahmad Dani Virsal mengatakan, selain timah, ada beberapa mineral ikutan lainnya yang bisa dioptimalkan dan dikembangkan serta memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Seperti logam tanah jarang, zirkon, ilminite, silika dan lainnya.

"Kami masih melakukan kajian bersama BRIN untuk pengembangan mineral ikutan ini. Namun, ada beberapa yang dapat mulai dioptimalkan seperti zirkon dan silika," kata Dani Virsal saat silaturahmi dengan Wakil Menteri Investasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Yuliot Tanjung, Rabu, 31 Juli 2024.
Dani mengungkapkan, sejak tahun 1995 PT Timah sudah melakukan hilirasasi timah melalui anak usahanya PT Timah Industri. Saat ini, PT Timah Industri sedang mengembangkan produksi hilirisasi Tin Powder dan rencananya mulai berproduksi tahun ini.

"PT Timah sudah melakukan hilirisasi timah sejak lama, namun dalam pengembangannya perusahaan membutuhkann support yang optimal dari berbagai pihak misalnya seperti penguatan permintaan pasar domestik," ujarnya.

Sebagai salah satu mineral yang tidak dapat diperbaharui, pengelolaan industri timah dari hulu ke hilir harus dilakukan dengan baik untuk menjaga keberlanjutannya. Proses penambangan harus dilakukan dengan menerapkan prinsip good mining practices sehingga dapat meminimalisasi dampak dari penambangan timah.

Seperti diketahui, saat ini industri tambang termasuk timah masih menjadi salah satu penyokong perekonomian nasional. Tak hanya efek domino dari sektor pertambangan timah juga mampu menggerakkan perekonomian di daerah sekitar.

"Sebagai perusahaan negara, PT Timah tidak hanya profit oriented, tapi juga memiliki misi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional, melakukan pemberdayaan masyarakat dan juga memberikan kontribusi yang optimal bagi Bangsa dan Negara," ucapnya.

(FZN)

Bogor: Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menggelar pelatihan vokasional pengembangan produk dan pemasaran digital bagi UMK Keluarga Prasejahtera atau Mustahik untuk melaksanakan Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

"Pelatihan ini bertujuan meningkatkan keterampilan dan daya saing UMK dalam produksi dan pemasaran produk untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan," kata Plt Deputi Bidang UKM KemenKopUKM Temmy Setya Permana, dalam keterangannya di Bogor, Rabu, 31 Juli 2024.

Temmy berharap, program pelatihan vokasional ini bisa menjadi katalis bagi UMK Keluarga Prasejahtera untuk naik kelas dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.
"Program ini merupakan bagian dari kolaborasi KemenKopUKM dan Baznas dalam pengentasan kemiskinan, sejalan dengan prioritas pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui peningkatan kapasitas dan akses pasar," kata Temmy.

Bagi Temmy, pelatihan vokasional ini merupakan wujud nyata komitmen Kemenkop UKM dan Baznas dalam memberdayakan UMK Keluarga Prasejahtera atau Mustahik.

"Dengan peningkatan keterampilan produksi dan akses pasar yang lebih luas, UMK dapat menjadi motor penggerak ekonomi yang tangguh dan berkontribusi signifikan dalam pengentasan kemiskinan ekstrim di Indonesia," kata Temmy.

Temmy menyampaikan pelatihan sejenis tidak hanya dilaksanakan di Bogor. Tetapi, akan dilaksanakan di empat lokasi lainnya, yaitu Malang, Kulonprogo, Maros, dan Banjarmasin.

Ditambahkan, pelatihan akan menyampaikan materi Motivasi Wirausaha dan Sukses Story Wirausaha Lokal, serta Pengembangan Produk dan Pemasaran Digital yang akan disampaikan instruktur Kampus UKM.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi 2 Baznas Muhammad Ibadurahman menyatakan, pelatihan yang diikuti seluruh pendamping Baznas di seluruh Indonesia diharapkan mampu menggali ilmu dan pengalaman terkait cara mendampingi mustahik agar bisa keluar dari kemiskinan atau bertranformasi dari mustahik menjadi muzaki, dari tangan di bawah menjadi tangan di atas.

"Dengan demikian, peran pendamping Baznas ini sangat penting dalam pelaksanaan Inpres percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan tercapainya tujuan kegiatan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mustahik," kata Ibadurahman.

Sementara itu, Asdep Pengembangan SDM UKM KemenKopUKM Renaldi, mengajak pendamping Baznas dan UMK Keluarga Prasejahtera binaan Baznas bisa terus meningkatkan kompetensi dan kapasitas dengan mengikuti pelatihan di Kampus UKM dengan link https://edu.kemenkopukm.go.id/kampusUKM.

Kampus UKM menyediakan beragam pelatihan kompetensi SDM berstandar SKKNI, termasuk pelatihan produksi pangan olahan, keamanan pangan, penyelia halal, pengelola toko ritel, digital marketing, dan pelaksana ekspor.

Selain itu, pelatihan vokasional keterampilan teknis produksi olahan hasil pertanian, peternakan, dan perikanan juga disediakan dengan kunjungan ke tempat produksi atau pabrik yang telah memenuhi standar.

"Kemenkop UKM dan Baznas optimistis pelatihan ini akan memberikan dampak positif bagi penguatan ekonomi UMK Keluarga Prasejahtera atau Mustahik. Kolaborasi ini diharapkan menjadi model inspiratif bagi upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia," ujar Renaldi.

(ROS)

Jakarta: Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan tak ada kenaikan tarif listrik meski telah ada pelebaran batas daya.

"Dipastikan pelebaran batas daya tarif listrik ini tidak berdampak pada kenaikan tarif listrik," kata Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman Hutajulu dalam Sosialisasi Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PLN di Ditjen Ketenagalistrikan, Jakarta, Rabu, 31 Juli 2024.

Kementerian ESDM melakukan stratifikasi tarif listrik yaitu pelebaran batas daya pada beberapa golongan tarif listrik PT PLN (Persero). Beberapa golongan tarif seperti tarif traksi, curah, bisnis dan rumah tangga mengalami stratifikasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.
Jisman menuturkan, stratifikasi tarif listrik diharapkan dapat meningkatkan keandalan pasokan listrik dan mendorong iklim bisnis yang lebih menarik. Ia menyampaikan stratifikasi tarif listrik itu tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero).

"Seiring dengan perkembangan model bisnis saat ini, beberapa jenis usaha dan kebutuhan pelanggan memerlukan penyambungan listrik daya tertentu yang belum diakomodir dalam golongan tarif yang ada," ujar dia.

Dia mengungkapkan, stratifikasi tarif listrik itu telah melalui kajian akademisi, mendapatkan masukan dari masyarakat melalui Focus Group Discussion (FGD), dan konsultasi publik serta persetujuan dari Komisi VII DPR RI.

Jisman mengatakan stratifikasi tarif untuk rumah tangga besar dengan daya di atas 200 kVA perlu disuplai dengan tegangan menengah.

Selain itu adanya kebutuhan pelanggan bisnis besar dan kerja sama antara pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (IUPTLU) yang memerlukan suplai tegangan tinggi dengan daya di atas 30.000 kVA.

"Tujuan stratifikasi tarif listrik ini adalah untuk meningkatkan pelayanan, efisiensi, dan keandalan tenaga listrik yang lebih optimal bagi masyarakat," tutur Jisman.

Baca juga: PLN IP Sulap Sampah Jadi Energi Primer PLTU

Golongan yang alami pelebaran daya

Disebutkan, terdapat empat golongan pelanggan PT PLN (Persero) yang mengalami pelebaran daya, yaitu, pertama Rumah Tangga Tegangan Rendah (R-3/TR) daya 6.600 VA sampai dengan 200 kVA dilebarkan ke Tegangan Menengah (R-3/TM) daya di atas 200 kVA.

Kedua, Bisnis Tegangan Menengah (B-3/M) daya di atas 200 KVA dilebarkan ke Tegangan Tinggi (B-3/TT) daya 30.000 kVA ke atas.

Ketiga, Traksi Tegangan Menengah (T/TM) daya di atas 200 KVA dilebarkan ke Tegangan Tinggi (T/TT) daya 30.000 KVA ke atas.

Keempat, Curah Tegangan Menengah (C/TM) daya di atas 200 kVA dilebarkan ke Tegangan Rendah (C/TR) daya sampai dengan 200 kVA dilebarkan ke Tegangan Tinggi (C/TT) daya 30.000 kVA ke atas.

Lebih lanjut, Jisman menuturkan pelebaran stratifikasi tarif listrik itu berdampak pada penurunan investasi peralatan dalam penyambungan listrik, pengendalian susut jaringan dan efisiensi penggunaan lahan untuk infrastruktur listrik kepada pelanggan.

Menurut Jisman, stratifikasi tarif listrik ini tidak hanya memberikan manfaat bagi pelanggan, namun juga bagi pemerintah dan PLN.

Bagi pemerintah, lanjut Jisman, hal itu akan menciptakan lingkungan bisnis yang menarik dan mendukung program pemerintah dalam pengembangan dan pertumbuhan ekosistem electric vehicle termasuk Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPLU) dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU).

"Sementara bagi PLN, stratifikasi tarif listrik ini akan meningkatkan kualitas layanan, menjawab kebutuhan pelanggan dan mengoptimalisasi produksi energi yang lebih efisien," imbuh dia.

(HUS)

Jakarta: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menunggu koordinasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) soal cukai pangan olahan, utamanya makanan cepat saji (fast food).

"Regulasi kan baru dibuat. Nanti pada waktunya, mekanisme akan berkoordinasi dengan Kemenkes," kata Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani kepada wartawan seusai konferensi pers di Jakarta, Rabu, 31 Juli 2024.

Setelah koordinasi dengan Kemenkes terjalin, lanjut Askolani, Kemenkeu melalui Badan Kebijakan Fiskal (BKF) akan menyusun kajian lengkap mengenai pengenaan cukai, yang kemudian diimplementasikan oleh DJBC.
"Jadi, ada proses yang harus kami lalui. Nanti implementasinya kita tunggu dari Kemenkes," tambah dia.

Pengenaan cukai pangan olahan sudah diatur

Diketahui ketentuan mengenai cukai pangan olahan tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Pada Pasal 194 Ayat 4, disebutkan pemerintah pusat dapat menetapkan pengenaan cukai terhadap pangan olahan tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Aturan itu bertujuan untuk mengendalikan konsumsi gula, garam, dan lemak, di mana pemerintah pusat menentukan batas maksimal kandungan ketiganya dalam pangan olahan, termasuk pangan olahan siap saji.

Pada ayat 2, dijelaskan penentuan batas maksimal kandungan gula, garam, dan lemak dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan dengan mengikutsertakan kementerian dan lembaga terkait.

Baca juga: Tiket Konser hingga Fast Food Bakal Kena Cukai, Bos DJBC: Cuma Usulan Doang Kok!

Ikuti standar internasional

Sementara itu penentuan batas maksimal kandungan gula, garam, dan lemak dilakukan dengan mempertimbangkan kajian risiko dan/atau standar internasional.

Pasal 195 Ayat 1 dalam beleid menyebutkan setiap orang yang memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan pangan olahan, termasuk pangan olahan siap saji wajib memenuhi ketentuan batas maksimum kandungan gula, garam, dan lemak yang ditetapkan serta mencantumkan label gizi termasuk kandungan gula, garam, dan lemak pada kemasan untuk pangan olahan atau pada media informasi untuk pangan olahan siap saji.

Bagi setiap orang yang memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan pangan olahan melebihi ketentuan batas maksimum kandungan dilarang melakukan iklan, promosi, dan sponsor kegiatan pada waktu, lokasi, dan kelompok sasaran tertentu.

Pemerintah juga melarang setiap orang melakukan penjualan atau peredaran pangan olahan yang melebihi ketentuan batas maksimum kandungan gula, garam, dan lemak pada kawasan tertentu. Setiap orang juga dibatasi dan/atau dilarang menggunakan zat/bahan yang berisiko menimbulkan penyakit tidak menular.

(HUS)

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu sore ditutup menguat di tengah pelaku pasar bersikap 'wait and see' terhadap kebijakan suku bunga acuan The Federal Reserve (The Fed).

IHSG ditutup menguat 13,89 poin atau 0,19 persen ke posisi 7.255,75. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 2,95 poin atau 0,32 persen ke posisi 913,71.

"IHSG dan bursa regional Asia cenderung menguat di tengah fokus pelaku pasar menantikan prospek keputusan suku bunga acuan The Fed dan juga Bank of England (BoE)," sebut Tim Riset Pilarmas Investindo Sekuritas dalam kajiannya di Jakarta, Rabu, 31 Juli 2024.
Dari Eropa, tampaknya penguatan didukung oleh data Eurozone Gross Domestic Product (GDP) kuartal 2024 yang naik dari sebelumnya 0,5 persen year on year (yoy) menjadi 0,6 persen (yoy), serta optimisme pelaku pasar terhadap kebijakan pemerintahan China dalam memacu pemulihan ekonomi.

Sebelumnya, pemimpin Tiongkok berjanji untuk meningkatkan langkah-langkah dukungan ekonomi dan menstabilkan kepercayaan pasar pada pertemuan Politbiro.

Hal tersebut dilatarbelakangi oleh aktivitas bisnis yang lemah di Tiongkok, data menunjukkan bahwa aktivitas manufaktur di Tiongkok terkontraksi pada Juli 2024, sementara pertumbuhan sektor jasa melambat ke posisi terendah selama delapan bulan.

Dari dalam negeri, S&P Global Ratings mempertahankan peringkat Indonesia pada level investasi BBB dengan prospek stabil, tentunya ini memberikan dukungan bagaimana tingkat kepercayaan investor terhadap ekonomi dalam negeri.

Hal tersebut memberikan gambaran bagaimana prospek ketahanan ekonomi dalam negeri yang solid dan juga pengelolaan utang pemerintah yang terjaga. Namun demikian, S&P juga memberikan catatan terhadap kebijakan pemerintah selanjutnya terkait dengan realisasi janji kampanye saat pemilihan presiden.

Team transisi presiden terpilih meyakinkan pasar mereka akan mematuhi batas defisit legal sebesar tiga persen dari produk domestik bruto (PDB) dan mempertahankan status quo pada rasio utang terhadap PDB.

Baca juga: Investor Masih Pantau The Fed, IHSG Berpeluang Mendatar

7 sektor saham raup cuan

Dibuka menguat, IHSG betah di teritori positif sampai penutupan sesi pertama perdagangan saham. Pada sesi kedua, IHSG masih betah di zona hijau hingga penutupan perdagangan saham.

Berdasarkan Indeks Sektoral IDX-IC, tujuh sektor menguat dipimpin oleh sektor industri yang naik sebesar 1,30 persen, diikuti oleh sektor kesehatan dan sektor properti yang masing-masing naik sebesar 0,63 persen dan 0,62 persen.

Sedangkan, empat sektor turun yaitu sektor teknologi turun paling dalam minus 1,23 persen, diikuti oleh sektor barang konsumen primer dan sektor energi yang masing-masing turun sebesar 0,32 persen dan 0,09 persen.

Saham-saham yang mengalami penguatan terbesar yaitu HELI, ISEA, WIFI, ITMA, dan TSPC. Sedangkan saham-saham yang mengalami pelemahan terbesar yakni FWCT, WIIM, TBLA, MBTO, dan SBMA.

Frekuensi perdagangan saham tercatat sebanyak 919.203 kali transaksi dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 22,32 miliar lembar saham senilai Rp12,85 triliun. Sebanyak 311 saham naik 282 saham menurun, dan 203 tidak bergerak nilainya.

Bursa saham regional Asia sore ini antara lain, indeks Nikkei menguat 575,90 poin atau 1,49 persen ke 39,101,80, indeks Hang Seng menguat 341,68 poin atau 2,01 persen ke 17.344,59, indeks Shanghai menguat 59,44 poin atau 2,06 persen ke 2.938,75, dan indeks Strait Times menguat 20,72 poin atau 0,60 persen ke 3.462,50.

(HUS)

Jakarta: Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengaku tengah menunggu arahan pemerintah soal wacana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

"Kita tunggu pemerintah," kata Nicke di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 31 Juli 2024.

Sementara saat dikonfirmasi apakah ada kenaikan harga BBM nonsubsidi pada 1 Agustus 2024, ia mengatakan untuk BBM non-subsidi memang selalu ada penyesuaian harga. "Itu kan sudah biasa kalau nonsubsidi," ucap Nicke.
Ia pun mengaku belum mengetahui apakah ada kenaikan harga BBM non-subsidi pada 1 Agustus 2024. "Belum tahu, kita belum hitung," ujar Nicke.

Adapun, penyesuaian untuk harga BBM nonsubsidi akan melihat terlebih dahulu tren harga minyak mentah, harga publikasi Mean of Platts Singapore (MOPS), dan juga kurs.

Baca juga: Harga BBM Pertamax Series Sudah Layak Dinaikkan, Ini Alasannya!

Belum diputuskan pemerintah

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan sejauh ini pemerintah belum membahas tentang kebijakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi.

"Ndak, ndak, ndak. Belum ada pemikiran ke sana. Belum rapat juga," kata Presiden ketika ditemui sebelum berangkat untuk kunjungan kenegaraan ke Uni Emirat Arab dari Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta.

Wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi sebelumnya diungkap oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut mengatakan pemerintah menargetkan pengetatan penggunaan subsidi BBM mulai 17 Agustus 2024, sehingga dapat mengurangi jumlah penyaluran subsidi kepada orang yang tidak berhak.

Pernyataan itu, ia sampaikan ketika membahas permasalahan penggunaan BBM yang berhubungan dengan defisit APBN 2024. Ia meyakini, dengan pengetatan penerima subsidi, pemerintah dapat menghemat APBN 2024.

Selain memperketat penyaluran BBM bersubsidi, Luhut juga mengungkapkan pemerintah sedang berencana untuk mendorong alternatif pengganti bensin melalui bioetanol.

(HUS)

Jakarta: Dalam rangka memperingati Hari Mangrove Sedunia, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) melakukan penanaman lebih dari 50.000 pohon mangrove di 14 titik secara serentak. Ke-14 kota tersebut, di antaranya Makassar, Lamongan, Pekanbaru, Mataram, Ambon, Tegal, Banjarmasin, Semarang, Cirebon, Jambi, Kendari, Bekasi, Yogyakarta, dan Probolinggo.

Kegiatan ini selaras dengan komitmen Perusahaan dalam menjalani pilar-pilar pembangunan, yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pilar ini juga menjadi konsen PNM dalam membantu mencapai 17 Indikator Sustainable Development Goals (SDGs) yang berkaitan dengan permasalahan lingkungan yang kerap terjadi, yaitu minimnya penghijauan, abrasi, polusi hingga risiko bencana di pesisir.

Direktur Operasional PNM Sunar Basuki meyakini dengan adanya gerakan PNM Peduli melalui penanaman Mangrove ada banyak aspek kehidupan yang terdampak secara positif.
"Gerakan ini dapat membantu menekan bencana di pesisir. Yang lebih penting adalah bagaimana seluruh lapisan masyarakat mau ikut berkontribusi menjaga keberlangsungan ekosistem Mangrove itu sendiri," jelas Sunar.

Mangrove memainkan peran penting dalam menjaga ekosistem pesisir yang sehat, bertindak sebagai penghalang alami terhadap badai, mengurangi erosi pantai, dan menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut dan darat. Selain itu, dengan menanam mangrove kita dapat mendukung komunitas lokal untuk menciptakan lapangan kerja dan mendukung ekonomi lokal melalui ekowisata.

"Ekowisata ini bisa menambah pendapatan masyarakat pesisir. Jika dirawat dengan baik, semakin banyak pengunjung yang datang, tentunya akan sangat berdampak pada ekonomi mereka," tambahnya.

Dengan langkah ini, PNM berupaya memberi makna bagi lingkungan dan meninggalkan warisan berupa lingkungan yang berkelanjutan untuk generasi mendatang.

(ROS)