Sampit: Gabungan Perusahaan Perkebunan Indonesia (GPPI) optimis sektor perkebunan mampu membantu mengurangi secara signifikan pengangguran di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah melalui sinergi bersama pemerintah daerah setempat.

baca juga: Kemenperin Siap Susun Peta Jalan Sawit Indonesia Emas 2045

"Peluang kerja di sektor perkebunan sangat terbuka lebar, sayangnya masyarakat kita kurang berminat. Makanya akhirnya perusahaan-perusahaan perkebunan terpaksa mendatangkan tenaga kerja dari luar daerah," kata Ketua GPPI Kabupaten Kotawaringin Timur, Katingan dan Seruyan, Siswanto di Sampit dikutip dari Antara, Senin, 8 Juli 2024.

Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kotawaringin Timur, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kotawaringin Timur pada 2023 sebesar 4,77 persen yakni 10.124 jiwa. Meskipun menurun dari tahun 2022, namun persentase itu masih lebih tinggi dari angka Kalimantan Tengah yakni 4,10 persen.

Kondisi ini dinilai ironis karena di sisi lain sektor perkebunan sering kesulitan mendapatkan tenaga kerja, bahkan harus mendatangkan dari luar daerah. Padahal tidak jarang perusahaan harus dirugikan karena malah mendapat pekerja fiktif yakni mereka yang sudah dibiayai transportasi dan diberi uang tinggal, ternyata kemudian pekerja tersebut malah kembali ke daerahnya.

Siswanto mengakui, lowongan kerja terbanyak biasanya pada posisi pekerja lapangan, seperti bagian pemanenan, perawatan dan lainnya. Namun ia meyakinkan posisi ini juga mempunyai peluang pengembangan karier.

"Mereka juga dinilai prestasinya. Sudah banyak dari mereka yang kemudian mampu masuk mendapatkan posisi di jajaran manajemen, bahkan ada yang menjadi general manager. Bahkan kalau mereka dari pemanen ini punya kelebihan karena mereka sudah merasakan dan tahu betul kondisi di lapangan," jelas Siswanto.

Penghasilan lumayan besar

Soal penghasilan, Siswanto meyakinkan pendapatan yang diperoleh pekerja lapangan lumayan bagus. Jika dibanding Upah Menengah Kabupaten (UMK) Kotawaringin Timur sebesar Rp3.341.890 per bulan, pekerja perkebunan kelapa sawit justru bisa mendapatkan penghasilan yang jauh lebih besar.

"Karena kerja pemanen ini mereka ambil dengan sistem borongan, maka hasilnya bisa sampai Rp7 juta bahkan Rp10 juta. Ini fakta bahwa di kebun sangat banyak pekerjaan yang menjanjikan," timpal Siswanto.

Ia meluruskan stigma pekerja perkebunan seolah berbeda dengan kelompok profesi lainnya sehingga sering ada istilah sebutan "orang kebun" atau "anak kebun". Ia menegaskan di sektor perkebunan sama seperti sektor lainnya, terdapat beragam posisi seperti pekerja lapangan, staf, manajemen dan lainnya.

GPPI bantu pemerintah daerah

Siswanto yakin, dengan besarnya kebutuhan tenaga kerja di perusahaan-perusahaan tersebut, GPPI mampu berkontribusi signifikan dalam membantu pemerintah daerah mengentaskan pengangguran. Ini juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.

"Mudah-mudahan semakin banyak masyarakat kita yang tahu dan tertarik bekerja di kebun. Mudah-mudahan angka pengangguran 4,77 persen itu akan hilang kalau mereka mau bergabung dengan kami di perkebunan," demikian Siswanto.

Kepala Disnakertrans Kotawaringin Timur Johny Tangkere mengatakan, sekitar 95 persen peserta kegiatan Job Fair 2024 merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Ada 1.907 lowongan kerja yang dibuka pada Kotim Job Fair 2024.

Johny menduga, minimnya informasi terkait lowongan kerja, menjadi salah satu penyebab masih banyaknya warga yang belum mendapatkan pekerjaan. Oleh karena itu pihaknya menggelar Kotim Job Fair sebagai sarana informasi dan saluran bagi pencari kerja.

(SAW)

Banjarnegara: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meminta PT Geo Dipa Energi untuk menggencarkan kegiatan eksplorasi dan pengembangan sumur-sumur panas bumi guna mengoptimalkan pemanfaatan potensi panas bumi di Tanah Air.

"Geo Dipa ini sebagai special mission vehicle (SMV) Kementerian Keuangan secara khusus mendapatkan penugasan untuk melakukan eksplorasi dan mengoperasikan pembangkitan listrik yang berasal dari panas bumi," kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara saat peringatan ulang tahun PT Geo Dipa Energi (Persero) di Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah, dikutip Senin, 8 Juli 2024.

Suahasil mengatakan, panas bumi atau geotermal merupakan energi terbarukan yang sangat ramah lingkungan karena tidak mengeluarkan emisi karbon yang besar sebagaimana pembangkit berbasis bakar minyak dan batu bara.
Selain untuk memasok energi listrik, panas bumi juga disebut sebagai bisnis masa depan karena bisa mengurangi emisi karbon. Saat ini, Geo Dipa mengoperasikan dua Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) yakni WKP Dieng dan WKP Patuha yang masing-masing berkapasitas 55 megawatt (MW).

"Kami mendorong agar GeoDipa melakukan ekspansi karena kita punya banyak sumber daya panas bumi," kata Suahasil.

Baca juga: Optimalkan Energi Panas Bumi, PLN Indonesia Power Kejar Target Net Zero Emission

Ikut ambil bagian bisnis karbon

Pada kesempatan tersebut, Wamenkeu juga mengingatkan agar Geo Dipa ikut berperan dalam ekosistem bisnis karbon yang akan menjadi bisnis unggulan di masa depan.

"Dengan panas bumi kita bisa mengurangi emisi lebih banyak daripada menggunakan fosil fuel sehingga kita sekaligus meninggalkan jejak karbon (carbon footprint). Karbon adalah masa depan," ujar Suahasil.

Menurut Wamenkeu, pengembangan energi yang mengarah pada berkelanjutan, menjadikan pengelolaan sumber daya alam pun mengalami perubahan.

"Kalau 50 tahun lalu pemegang konsesi hutan boleh menebang kayu untuk dieksploitasi. Sementara sekarang, pemilik konsesi hutan justru harus memeliharanya, lalu kemudian bisa dihitung jumlah karbonnya," ujarnya.

Oleh karena itu, Suahasil menegaskan sumber daya alam yang dimiliki termasuk hutan dan panas bumi harus dimanfaatkan untuk menghemat emisi karbon karena akan jadi bisnis masa depan.

Untuk diketahui, berdasarkan data Badan Geologi-Kementerian ESDM (Desember 2020), total potensi energi panas bumi Indonesia diperkirakan mencapai 23,7 GW atau setara 40 persen cadangan panas bumi dunia.

Hanya saja pemanfaatan panas bumi di Indonesia hingga kini baru mencapai 2,4 GW atau 10,19 persen dari potensinya.

(HUS)

Jakarta: Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyebutkan penyaluran BBM jenis subsidi dan kompensasi harus tepat sasaran dan tepat volume, karena menggunakan dana APBN.

"BPH Migas terus berupaya memastikan penyaluran BBM subsidi dan kompensasi yang menggunakan uang negara ini sesuai peruntukannya," kata Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin, 8 Juli 2024.

Menurut dia, BPH Migas juga selalu berorientasi pada kemudahan akses BBM subsidi ke seluruh masyarakat dengan aman, lancar, dan tidak disalahgunakan.
"Oleh karenanya, pemerintah daerah dan masyarakat juga berperan penting dalam melakukan pengawasan bersama agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran, tepat volume, dan tepat penggunaannya," tambah Halim di sela kegiatan 'Sinergi BPH Migas dan DPR' di Pontianak, Kalimantan Barat.

Halim menjelaskan kuota jenis BBM tertentu (JBT) yakni minyak solar pada 2024 untuk Provinsi Kalimantan Barat ditetapkan sesuai dengan proyeksi kebutuhan masyarakatnya. Hingga Mei 2024, realisasi minyak solar di Provinsi Kalimantan Barat sudah sebesar 41,80 persen.

Untuk selanjutnya, BPH Migas menjaga ketersediaan BBM subsidi dengan melakukan komunikasi intensif bersama pemerintah daerah dalam rangka mengevaluasi kebutuhan JBT minyak solar di wilayah tersebut, yaitu dengan meminta data-data konsumen pengguna setiap triwulan sesuai Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Selain itu, sesuai Peraturan BPH Migas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penugasan Badan Usaha dalam Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP), BPH Migas melakukan evaluasi triwulanan penyaluran JBT dan JBKP yang dilaksanakan oleh badan usaha penugasan PT Pertamina (Persero) cq PT Pertamina Patra Niaga dan PT AKR Corporindo Tbk, termasuk lembaga penyalurnya untuk memastikan tepat sasaran dan tepat volume.

Baca juga: BPH Migas Imbau Penyalur BBM Periksa Dokumen Surat Rekomendasi Milik Konsumen

Genjot digitalisasi

Di samping itu, lanjut Halim, sebagai bagian dari upaya penyaluran BBM subsidi tepat sasaran dan tepat volume, BPH Migas mendorong instansi penerbit surat rekomendasi menggunakan aplikasi XStar dalam rangka melakukan digitalisasi atas surat-surat rekomendasi yang diterbitkan.

Penggunaan aplikasi itu memudahkan instansi penerbit karena telah terintegrasi antara BPH Migas, pemerintah daerah, dan badan usaha penugasan. "Sehingga, lebih terukur dan terdokumentasi dengan baik, serta tepat volume, tepat manfaat, dan tepat sasaran bagi konsumen pengguna," ujarnya.

Sementara itu, dalam rangka pengawasan dan pembinaan terhadap SPBU, BPH Migas melalui Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 64/KPTS/KA/BPH MIGAS/KOM/2023 tentang Pedoman Pembinaan Hasil Pengawasan kepada Penyalur dalam Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, di antaranya memberikan rekomendasi sanksi dalam bentuk penghentian sementara penyaluran kepada SPBU yang terbukti melakukan penyalahgunaan BBM subsidi.

"Subsidi menggunakan dana APBN, sehingga harus dapat dipertanggungjawabkan pemanfaatannya," jelas Halim.

Lebih lanjut, ia pun meminta jika masyarakat melihat dugaan penyalahgunaan BBM subsidi dan kompensasi, membutuhkan penjelasan lebih lanjut tentang pembuatan surat rekomendasi, serta aduan terkait layanan BPH Migas lainnya, dapat disampaikan melalui Helpdesk BPH Migas.

"Jangan ragu untuk menyampaikan aduan melalui Helpdesk BPH Migas di 081230000136. Kami akan segera tindak lanjuti," tutup Halim.

(HUS)

Jakarta: Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menegaskan komitmen untuk terus memprioritaskan penyerapan beras lokal di tengah kegiatan impor dilakukan salah BUMN bidang pangan tersebut.

"Impor beras dilakukan secara bertahap, tetap mengutamakan penyerapan gabah dan beras dalam negeri serta memperhatikan neraca beras nasional yang ada," kata Bayu dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin, 8 Juli 2024.

Bayu menyampaikan dalam melakukan impor beras, Perum Bulog telah memperhitungkan total biaya demurrage (denda bongkar muat) yang harus dibayarkan, yang biasanya tidak lebih dari tiga persen dibandingkan dengan nilai produk yang diimpor.

"Biaya demurrage seperti halnya biaya despatch adalah konsekuensi logis dari mekanisme ekspor impor," papar Bayu. Ia menyebut, target penyerapan beras lokal pada 2024 sebesar 900 ribu ton.

Sementara itu, Direktur Transformasi dan Hubungan Antar Lembaga Perum Bulog Sonya Mamoriska mengatakan Bulog mendapatkan penugasan untuk mengimpor beras dari Kementerian Perdagangan (Kemendag), sebesar 3,6 juta ton pada 2024.

Pada periode Januari-Mei 2024, jumlah impor sudah mencapai 2,2 juta ton. Impor dilakukan oleh Bulog secara berkala dengan melihat neraca perberasan nasional dan mengutamakan penyerapan beras dan gabah dalam negeri.

Butuh sumber penyediaan lain

Terpisah, Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) Bustanul Arifin mengatakan adanya perubahan iklim, berkurangnya lahan pertanian, dan penurunan faktor produksi lainnya seringkali menghambat pencapaian target produksi pangan.

"Oleh karena itu dibutuhkan sumber penyediaan lain sebagai solusi untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan beras di pasar," ujar Bustanul.

Menurut dia, tingkat konsumsi beras per kapita di Indonesia tergolong tinggi dibandingkan dengan negara lain. Pertumbuhan penduduk yang pesat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat menyebabkan permintaan beras terus meningkat.

"Untuk mengatasi kesenjangan antara produksi dan konsumsi tersebut, impor beras diperlukan agar tidak terjadi kelangkaan yang dapat memicu kenaikan harga secara drastis," tutur Bustanul.

Sementara itu, Pakar Pangan Indonesia Tito Pranolo mengatakan jika membahas demurrage maka juga harus dibahas soal despatch, yaitu bonus yang diberikan karena bongkar barang terjadi lebih cepat.

"Tentunya keduanya pernah dialami oleh Perum Bulog sebagai operator pelaksana penerima mandat impor beras dari pemerintah dan selama ini Perum Bulog tidak pernah membebani masyarakat karenanya," kata Tito.

Baca juga: Bulog Ngambek Dituduh 'Mark Up' Harga Beras Impor

Alur impor beras

Menurut dia, alur impor beras yang berlaku di Indonesia saat ini, pertama penentuan kebutuhan impor dilakukan melalui koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah, termasuk Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Perdagangan (Kemendag), dan Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Analisis kebutuhan dilakukan berdasarkan data produksi dalam negeri, stok beras yang ada, serta proyeksi kebutuhan konsumsi masyarakat.

Kedua, mengenai regulasi dan perizinan, dimana proses impor beras diatur oleh berbagai regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Perum Bulog sebagai badan usaha milik negara yang bertanggung jawab dalam stabilisasi harga dan ketersediaan pangan, ditugaskan untuk melaksanakan impor beras.

"Perizinan impor melibatkan Kementerian Perdagangan yang mengeluarkan izin berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Pertanian dan instansi terkait lainnya," jelasnya.

Ketiga, proses pengadaan dan pengiriman. Dimana, setelah mendapatkan izin, proses pengadaan beras dilakukan melalui tender internasional atau negosiasi langsung dengan negara produsen.

"Beras yang diimpor biasanya berasal dari negara-negara produsen utama seperti Thailand, Vietnam, Kamboja dan India," ujarnya.

Proses pengiriman beras dilakukan dengan memastikan kualitas dan standar keamanan pangan. Namun, lanjut Tito, sejak pandemi covid-19, beberapa negara pengekspor beras seperti India, tidak mengizinkan lagi ekspor beras dengan alasan utama untuk ketahanan pangan negaranya sendiri.

Keempat, distribusi dan penyaluran. Beras yang telah diimpor kemudian didistribusikan melalui jaringan distribusi Perum Bulog yang mencakup pasar tradisional, modern retail, e-marketplace, maupun yang didukung oleh Perum BULOG sendiri, seperti BOSS Food dan Rumah Pangan Kita (RPK).

"Hal ini bertujuan untuk memastikan beras tersedia dengan harga yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat," ungkap Tito.

Kelima, pengawasan dan kontrol dilakukan secara ketat untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam kualitas dan kuantitas. "Badan Pangan Nasional bekerja sama dengan instansi terkait lainnya, termasuk Badan Pengawas Keuangan (BPK) melakukan kontrol dan inspeksi rutin," jelas Tito.

Tito menambahkan, impor beras merupakan langkah strategis yang diambil oleh pemerintah untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas harga beras di Indonesia.

(HUS)

Jakarta: PT Nusantara Card Semesta (NCS) menilai persaingan bisnis logistik Tanah Air ke depan akan semakin ketat dengan banyaknya penyedia jasa layanan pengiriman, baik dari dalam maupun luar negeri. Ditambah ramainya potensi pasar e-commerce membuat industri ini semakin menjanjikan.

“Hal ini yang membuat NCS selalu berinovasi untuk menghadirkan layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat,” kata Direktur Utama NCS Reni Sitawati Siregar dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin, 8 Juli 2024.

Saat ini, Reni mengungkapkan, pelanggan membutuhkan layanan yang semakin spesifik, tidak hanya sekedar kirim barang, paket atau dokumen saja. Oleh karena itu, NCS memiliki beberapa inovasi layanan yang bisa dinikmati oleh pelanggan.

Inovasi layanan

Pertama, layanan moving atau pindahan, baik Moving Superstore (mal), Moving Office (kantor), hingga Personal Moving (rumah & apartemen). Layanan ini dapat melayani pindahan jarak dekat hingga jarak jauh seperti antar kota, antar provinsi hingga antar pulau.
Selanjutnya layanan kargo, baik melalui darat maupun udara. Dari beberapa jenis kargo yang ada, NCS sudah melayani pengiriman General Cargo dan Dangerous Cargo. Bahkan pengiriman oli, yang termasuk kedalam kategori flammable goods (bahan kimia yang mudah terbakar).

“Ketiga adalah layanan Warehouse Fulfillment, yaitu penyewaan gudang penyimpanan barang hingga pengantarannya ke titik tujuan. Saat ini warehouse yang dimiliki NCS berjumlah lebih dari 150 unit yang tersebar di seluruh Indonesia,” ujar Reni.

Baca juga: Sumbang Mayoritas Pendapatan, NCS Serius Garap Segmen B2B

Terakhir Nusantara Food Delivery (NFD), yaitu layanan pengiriman makanan halal beku (frozen food), siap masak (ready to cook), dan siap santap (ready to eat). Ia mengatakan, NFD lahir sebagai respon atas kebutuhan pelanggan yang ingin makanannya tetap segar ketika sampai di tujuan.

Sebagai bagian dari rencana jangka panjang pengembangan bisnis penyimpanan dan pengantaran makanan, saat ini NCS juga telah bekerja sama dengan Fresh Factory, perusahaan rintisan (startup) rantai pasok dan gudang pendingin. Bahkan sudah ada hampir 200 titik di seluruh Indonesia.

“Setelah 30 tahun melayani segmen B2B, saat ini NCS bertransformasi untuk dapat melayani kebutuhan pelanggan ritel sama baiknya. Dengan mengusung tema Transformation Last Mile & Fulfillment, NCS ingin menjadi mitra strategis, utamanya bagi seluruh pelaku UMKM di Indonesia,” jelas Reni.

(END)

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin diperkirakan bergerak menguat seiring sentimen domestik dan global.

baca juga: Data Perdagangan Bursa Sepekan Bervariasi, IHSG Naik 2,69%

IHSG dibuka menguat 8,60 poin atau 0,12 persen ke posisi 7.261,97. Sementara itu, kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 naik 1,82 poin atau 0,20 persen ke posisi 908,46.

"IHSG berpeluang bergerak menguat pada awal pekan ini," sebut Tim Riset Lotus Andalan Sekuritas dikutip dari Antara, Senin, 8 Juli 2024.

Sementara dari dalam negeri, IHSG kembali bergairah di tengah meningkatnya cadangan devisa Indonesia periode Juni 2024, yang mana Bank Indonesia (BI) melaporkan cadangan devisa naik sebesar 1,2 miliar dolar Amerika Serikat (AS) menjadi USD140,2 miliar pada Juni 2024.
Pada hari ini, Senin, 8 Jul 2024, BI akan merilis indeks kepercayaan konsumen Indonesia periode Juni 2024 yang disinyalir berada dalam level optimis di atas 100.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur BI Perry Warjiyo akan menghadiri rapat bersama Badan Anggaran DPR-RI untuk membahas laporan semester I dan prognosis semester II APBN Tahun Anggaran 2024.

Rapat ini akan menjadi evaluasi penting bagi pendapatan dan penyerapan belanja pemerintah pusat setelah satu semester di 2024 dan membahas prognosis mengenai APBN satu semester ke depan atau semester II-2024.

Sementara itu, bursa saham AS ditutup di zona hijau pada pekan lalu, indeks Dow Jones ditutup menguat 0,17 persen di level 39.375,87, indeks S&P 500 ditutup naik 0,54 persen di level 5.567,19, dan indeks Nasdaq melesat 0,90 persen di level 18.351,34.

Bursa saham regional Asia pagi ini antara lain, indeks Nikkei menguat 18,70 poin atau 0,05 persen ke 40.931,10, indeks Hang Seng melemah 252,47 poin atau 1,42 persen ke 17.547,13, indeks Shanghai melemah 16,05 poin atau 0,54 persen ke 2.933,87, dan indeks Straits Times melemah 1,88 poin atau 0,06 persen ke 3.408,92.

(SAW)

Jakarta: Nilai tukar (kurs) rupiah pada pembukaan perdagangan di awal pekan ini mengalami penguatan, meski penguatannya tipis.

Mengutip data Bloomberg, Senin, 8 Juli 2024, rupiah hingga pukul 09.43 WIB berada di level Rp16.272 per USD. Mata uang Garuda tersebut naik tipis lima poin atau setara 0,03 persen dari Rp16.277 per USD pada penutupan perdagangan hari sebelumnya.

Sementara menukil data Yahoo Finance, rupiah pada waktu yang sama berada di level Rp16.270 per USD, juga menguat tipis lima poin atau setara 0,03 persen dari Rp16.275 per USD pada penutupan perdagangan hari sebelumnya.

Analis pasar uang Ibrahim Assuaibi memprediksi rupiah pada hari ini akan bergerak secara fluktuatif, meski demikian rupiah diprediksi akan kembali menguat.

"Untuk perdagangan Senin ini, mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup menguat di rentang Rp16.220 per USD hingga Rp16.320 per USD," ujar Ibrahim dalam analisis hariannya.

Baca juga: Rupiah Berhasil Libas Dolar AS, Kembali ke Level Rp16.200/USD

Cadangan devisa meningkat

Bank Indonesia (BI) mencatat posisi cadangan devisa Indonesia meningkat. Pada akhir Juni 2024, cadangan devisa tercatat sebesar USD140,2 miliar, meningkat dibandingkan dengan posisi pada akhir Mei 2024 sebesar USD139,0 miliar.

Kenaikan posisi cadangan devisa tersebut dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa serta penarikan pinjaman luar negeri pemerintah, di tengah kebutuhan stabilisasi nilai tukar rupiah sejalan dengan masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global.

Sedangkan posisi cadangan devisa pada akhir Juni 2024 setara dengan pembiayaan 6,3 bulan impor atau 6,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.

BI menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal sehingga dapat menjaga stabilitas perekonomian dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Ke depan, BI memandang cadangan devisa tetap memadai sehingga dapat terus mendukung ketahanan sektor eksternal. Untuk prospek ekspor yang tetap positif serta neraca transaksi modal dan finansial yang diprakirakan tetap mencatatkan surplus sejalan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional dan imbal hasil investasi yang menarik, mendukung tetap terjaganya ketahanan eksternal.

(HUS)

Jakarta: Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengimbau penyalur bahan bakar minyak (BBM) yakni stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dan SPBU nelayan (SPBUN) mengecek kelengkapan dokumen surat rekomendasi pembelian BBM subsidi dan kompensasi.

baca juga: Penyaluran BBM Subsidi dan Kompensasi Harus Tepat Sasaran

Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman mengatakan kelengkapan dokumen surat rekomendasi perlu dilakukan untuk menjaga penyaluran BBM subsidi dan kompensasi negara tepat sasaran serta tepat volume.

"BBM subsidi ini harus ditujukan kepada konsumen pengguna yang berhak, dalam hal ini nelayan. Maka dari itu, kami terus memastikan penyalurannya betul-betul tepat sasaran. Penyalur (SPBUN) diimbau memeriksa dengan baik dokumen surat rekomendasi bagi konsumen pengguna," ujar dia, dilansir Antara, Senin, 8 Juli 2024.

Saleh menambahkan pengelola SPBUN juga diharapkan membuat laporan apabila terdapat potensi penyalahgunaan BBM subsidi.
"Misalnya, jika ada nelayan membeli BBM dengan jumlah yang lebih besar dari biasanya, ini masuk dalam kelompok yang perlu diperhatikan" imbuhnya.

Penyocokan data dengan konsumen

Sementara itu, Anggota Komite BPH Migas Harya Adityawarman, yang melakukan pemantauan ketersediaan BBM di SPBU di wilayah Batam, menyampaikan kelengkapan berkas dan identitas pada surat rekomendasi yang dimiliki konsumen pengguna sangat penting sebagai dasar kesesuaian data.

"Tahapan awal yang wajib dilakukan oleh pihak SPBU sebelum menyalurkan BBM subsidi kepada konsumen pengguna adalah melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap data-data yang tertulis di surat rekomendasi," ucap dia.

Pemeriksaan dan verifikasi tersebut bertujuan untuk meminimalisasi adanya tindakan penyelewengan BBM subsidi dan kompensasi.

Harya mencontohkan penerima surat kuasa yang masuk dalam daftar kolektif untuk membeli BBM, tetap melampirkan kepemilikan surat rekomendasi anggotanya yang lain.

"Kalaupun pada saat melakukan transaksi pembelian ini diwakilkan kepada satu orang dalam anggota tersebut, maka anggota konsumen pengguna yang lain wajib melampirkan surat rekomendasi kepemilikan masing-masing," tegas dia.

Sesuai dengan Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023, BPH Migas memberikan kemudahan dalam melakukan pembelian BBM subsidi dan kompensasi kepada konsumen pengguna secara kolektif, yaitu dengan diwakilkan kepada salah satu anggotanya melalui pemberian surat kuasa yang sah.

Kegiatan monitoring tersebut juga dihadiri Sales Branch Manager PT Pertamina Patra Niaga Rayon II Kepulauan Riau Gilang Hisyam Hasyemi.

(SAW)

Labuan Bajo: Pemerintah Daerah (Pemda) Manggarai Barat (Mabar), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyatakan penerbangan internasional rute Kuala Lumpur-Labuan Bajo akan meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Labuan Bajo.

baca juga: Sempat Tertidur, Komodo Travel Mart Kembali Digelar

"Penerbangan langsung maskapai AirAsia rute Kuala Lumpur-Labuan Bajo merupakan hal yang patut kita syukuri, dampak dari penerbangan ini bisa dipastikan kunjungan wisatawan ke Manggarai Barat akan semakin meningkat," kata Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan (Disparekrafbud) Stefan Jemsifori, dilansir Antara, Senin, 8 Juli 2024.

Maskapai AirAsia akan membuka rute penerbangan internasional itu pada 3 September 2024. Stefan Jemsifori mengatakan sejak Januari-Juni 2024 tercatat sebanyak 12.312 wisatawan asing dari berbagai negara mengunjungi Labuan Bajo.

"Sejak Januari-Juni 2024 total kunjungan wisatawan sebanyak 35.936 orang tercatat di tujuh objek pemungutan pemerintah daerah," kata dia.

Ia menambahkan kunjungan wisatawan juga berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata. Tercatat sejak Januari-Juni 2024 total PAD Manggarai Barat dari sektor pariwisata mencapai Rp1,26 miliar.

"Pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat dan terhadap situasi ini, sebagai 'Tuan Rumah' mesti benar-benar siap untuk pembenahan dan perbaikan semua sektor kehidupan terutama yang berkaitan dengan kepariwisataan," katanya.

AirAsia buka penerbangan langsung

Sementara itu, AirAsia membuka penerbangan internasional langsung yang menghubungkan Kuala Lumpur, Malaysia dan Labuan Bajo, Indonesia pada 3 September 2024 untuk meningkatkan konektivitas pariwisata antar dua negara tersebut.

Rute baru yang akan beroperasi tiga kali dalam seminggu tersebut sekaligus menandai penerbangan internasional pertama AirAsia Malaysia (kode penerbangan AK) ke Labuan Bajo.

"Labuan Bajo dan Kuala Lumpur, dua kota yang berbeda negara namun terikat erat oleh keindahan alam, kekayaan budaya, dan peluang ekonomi yang menjanjikan," kata Direktur Utama Indonesia AirAsia Veranita Yosephine dalam keterangan yang diterima di Labuan Bajo.

Ia mengatakan penerbangan langsung AirAsia membuka akses mudah bagi wisatawan Malaysia untuk menjelajahi Labuan Bajo dan Taman Nasional Komodo (TNK).

"Bersama, Labuan Bajo dan Kuala Lumpur melangkah maju sebagai destinasi wisata unggulan di kawasan regional," ujar dia.

(SAW)

Tanjung Selor: Aktivitas transportasi udara di Kalimantan Utara (Kaltara) menunjukkan performa stabil pada Mei 2024. Tercatat, 509 pesawat mendarat dan lepas landas di empat bandar udara, atau naik tipis 0,2 persen dibanding April 508 unit.

baca juga: Kaltara Buka Peluang Kerja Sama dengan Finlandia

“Angka ini tercatat stabil, mencerminkan geliat ekonomi dan mobilitas masyarakat yang perlahan pulih usai pandemi covid-19,” kata Kepala BPS Kaltara Mas’ud Rifai di Tanjung Selor dikutip dari Antara, Senin, 8 Juli 2024.

BPS mencatat empat bandara di Kaltara yakni yakni Bandara Juwata di Kota Tarakan, Bandara NUnukan di Kabupaten Nunukan, Bandara RA Bessing di Kabupaten Malinau, dan Bandara Tanjung Harapan di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan.

Secara kumulatif, jumlah pesawat datang dan berangkat pada periode Januari-Mei 2024 dibandingkan dengan periode yang sama 2023 masing masing mengalami peningkatan sebesar 4,92 persen dan 4,2 persen.
Sedangkan jumlah penumpang datang dan berangkat pada periode Januari-Mei 2024 dibandingkan dengan periode yang sama 2023 masing-masing mengalami peningkatan sebesar 6,65 persen dan 4,34 persen.

Adapun Angkutan Sungai dan Penyeberangan (ASDP) kategori perahu cepat bermotor antara kabupaten/kota di Kaltara, menjadi penghubung untuk menjangkau daerah yang belum dapat/sulit diakses melalui jalur darat atau udara.

Di Provinsi Kaltara,, transportasi laut, sungai dan penyeberangan merupakan urat nadi dalam memperlancar arus barang maupun penumpang.

Data Dinas Perhubungan Provinsi Kaltara menyebutkan bahwa jumlah penumpang perahu cepat bermotor yang berangkat maupun yang datang pada Mei 2024 terdapat sebanyak 80.918 orang atau menurun sebesar 11,86 persen dibandingkan Mei 2024 sebanyak 91.809 orang.

Secara kumulatif, jumlah penumpang perahu cepat bermotor yang berangkat maupun datang pada periode Januari-Mei 2024 mengalami peningkatan sebesar 10,21 persen dibandingkan dengan periode yang sama 2023.

Di sisi lain, angkutan laut mengalami fluktuasi. Jumlah penumpang yang datang dan berangkat melalui pelabuhan Kaltara turun dengan persentase yang cukup signifikan, 15 persen dan 37 persen berturut-turut.

Hal ini dapat dipicu oleh berbagai faktor, seperti beralih moda transportasi, faktor musim, ataupun pemulihan ekonomi yang belum merata di semua wilayah.

Namun, angkutan laut menunjukkan geliat positif dalam hal angkutan barang. Baik bongkar muat barang menunjukkan tren peningkatan, masing-masing 10 persen dan 18 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Hal ini menunjukkan geliat sektor logistik dan perdagangan di Kaltara.

Sektor penerbangan stabil

Kepala BPS Kaltara Mas’ud Rifai mengatakan, catatan perkembangan transportasi Mei 2024 menunjukkan gambaran yang beragam. Penerbangan menunjukkan pemulihan yang stabil, sejalan dengan membaik aktivitas ekonomi.

“Di sisi lain, angkutan laut mengalami penurunan penumpang, kemungkinan karena faktor musiman atau peralihan moda transportasi,” ujarnya.

Namun, angkutan barang melalui laut menunjukkan peningkatan, yang mencerminkan geliat sektor logistik dan perdagangan.

“Perlu dicatat data ini bersifat sementara dan dapat berubah sewaktu-waktu, pemantauan berkelanjutan dan analisis mendalam diperlukan untuk memahami tren jangka panjang dan merumuskan kebijakan transportasi yang tepat untuk Kaltara,” ujar dia.

(SAW)

Banjarnegara: Kementerian Keuangan meminta PT Geo Dipa Energi untuk menggencarkan kegiatan eksplorasi dan pengembangan sumur-sumur panas bumi guna mengoptimalkan pemanfaatan potensi panas bumi di Tanah Air.

"Geo Dipa ini sebagai special mission vehicle (SMV) Kementerian Keuangan secara khusus mendapatkan penugasan untuk melakukan eksplorasi dan mengoperasikan pembangkitan listrik yang berasal dari panas bumi," kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dikutip dari Antara, Senin, 8 Juli 2024.

Suahasil mengatakan panas bumi atau geothermal merupakan energi terbarukan yang sangat ramah lingkungan karena tidak mengeluarkan emisi karbon yang besar sebagaimana pembangkit berbasis bakar minyak dan batu bara.
Selain untuk memasok energi listrik, panas bumi juga disebut sebagai bisnis masa depan karena bisa mengurangi emisi karbon. Saat ini, Geo Dipa mengoperasikan dua Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) yakni WKP Dieng dan WKP Patuha yang masing-masing berkapasitas 55 megawatt (MW).

"Kami mendorong agar Geo Dipa melakukan ekspansi karena kita punya banyak sumber daya panas bumi," kata Suahasil.

Pada kesempatan tersebut, Wamenkeu juga mengingatkan agar Geo Dipa ikut berperan dalam ekosistem bisnis karbon yang akan menjadi bisnis unggulan di masa depan.

"Dengan panas bumi kita bisa mengurangi emisi lebih banyak daripada menggunakan fosil fuel sehingga kita sekaligus meninggalkan jejak karbon (carbon footprint). Karbon adalah masa depan," ujar Suahasil.

Pengembangan energi berkelanjutan

Menurut Wamenkeu, pengembangan energi yang mengarah pada berkelanjutan, menjadikan pengelolaan sumber daya alam pun mengalami perubahan.

"Kalau 50 tahun lalu pemegang konsesi hutan boleh menebang kayu untuk dieksploitasi. Sementara sekarang, pemilik konsesi hutan justru harus memeliharanya, lalu kemudian bisa dihitung jumlah karbonnya," ujarnya.

Oleh karena itu, Suahasil menegaskan sumber daya alam yang dimiliki termasuk hutan dan panas bumi harus dimanfaatkan untuk menghemat emisi karbon karena akan jadi bisnis masa depan.

Untuk diketahui, berdasarkan data Badan Geologi-Kementerian ESDM (Desember 2020), total potensi energi panas bumi Indonesia diperkirakan mencapai 23,7 GW atau setara 40 persen cadangan panas bumi dunia. Hanya saja pemanfaatan panas bumi di Indonesia hingga kini baru mencapai 2,4 GW atau 10,19 persen dari potensinya.

(SAW)

Jakarta: Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyebutkan penyaluran BBM jenis subsidi dan kompensasi harus tepat sasaran dan tepat volume, karena menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

baca juga: Ada Temuan Sarfas SPBU Tak Sesuai, BPH Migas Minta Penyalur BBM Tak Nakal

"BPH Migas terus berupaya memastikan penyaluran BBM subsidi dan kompensasi yang menggunakan uang negara ini sesuai peruntukannya," ujar Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim dikutip dari Antara, Senin, 8 Juli 2024.

Menurut dia, BPH Migas juga selalu berorientasi pada kemudahan akses BBM Subsidi ke seluruh masyarakat dengan aman, lancar, dan tidak disalahgunakan.

"Oleh karenanya, pemerintah daerah dan masyarakat juga berperan penting dalam melakukan pengawasan bersama agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran, tepat volume, dan tepat penggunaannya," tambah Halim.
Halim menjelaskan kuota jenis BBM tertentu (JBT) yakni minyak solar pada 2024 untuk Provinsi Kalimantan Barat ditetapkan sesuai dengan proyeksi kebutuhan masyarakatnya. Hingga Mei 2024, realisasi minyak solar di Provinsi Kalimantan Barat sudah sebesar 41,80 persen.

Untuk selanjutnya, BPH Migas menjaga ketersediaan BBM subsidi dengan melakukan komunikasi intensif bersama pemerintah daerah dalam rangka mengevaluasi kebutuhan JBT minyak solar di wilayah tersebut, yaitu dengan meminta data-data konsumen pengguna setiap triwulan sesuai Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Selain itu, sesuai Peraturan BPH Migas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penugasan Badan Usaha dalam Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP), BPH Migas melakukan evaluasi triwulanan penyaluran JBT dan JBKP yang dilaksanakan oleh badan usaha penugasan PT Pertamina (Persero) cq PT Pertamina Patra Niaga dan PT AKR Corporindo Tbk, termasuk lembaga penyalurnya untuk memastikan tepat sasaran dan tepat volume.

Penggunaan aplikasi

Di samping itu, lanjut Halim, sebagai bagian dari upaya penyaluran BBM subsidi tepat sasaran dan tepat volume, BPH Migas mendorong instansi penerbit surat rekomendasi menggunakan aplikasi XStar dalam rangka melakukan digitalisasi atas surat-surat rekomendasi yang diterbitkan.

Penggunaan aplikasi itu memudahkan instansi penerbit karena telah terintegrasi antara BPH Migas, pemerintah daerah, dan badan usaha penugasan.

"Sehingga, lebih terukur dan terdokumentasi dengan baik, serta tepat volume, tepat manfaat, dan tepat sasaran bagi konsumen pengguna," ujarnya.

Sementara itu, dalam rangka pengawasan dan pembinaan terhadap SPBU, BPH Migas melalui Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 64/KPTS/KA/BPH MIGAS/KOM/2023 tentang Pedoman Pembinaan Hasil Pengawasan kepada Penyalur dalam Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, di antaranya memberikan rekomendasi sanksi dalam bentuk penghentian sementara penyaluran kepada SPBU yang terbukti melakukan penyalahgunaan BBM subsidi.

"Subsidi menggunakan dana APBN, sehingga harus dapat dipertanggungjawabkan pemanfaatannya," jelas Halim.

Lebih lanjut, ia pun meminta jika masyarakat melihat dugaan penyalahgunaan BBM subsidi dan kompensasi, membutuhkan penjelasan lebih lanjut tentang pembuatan surat rekomendasi, serta aduan terkait layanan BPH Migas lainnya, dapat disampaikan melalui Helpdesk BPH Migas.

"Jangan ragu untuk menyampaikan aduan melalui Helpdesk BPH Migas di 081230000136. Kami akan segera tindak lanjuti," sebut Halim.

(SAW)