PT Pembangunan Perumahan Tbk (PTPP) menyebut proyek kantor presiden dan istana presiden di Ibu Kota Negara atau IKN sudah hampir rampung. Kedua bangunan itu diperkirakan dapat digunakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) RI ke-79.

"Untuk istana presiden sendiri, saat ini prosesnya sudah sekitar 80 persen dan kemudian untuk kantor presiden yaitu 90 persen,” kata Senior Vice Corporate Secretary Bureau PTPP Joko Raharjo di Jakarta, Selasa (10/7).

Joko menyebut target kontrak untuk pembangunan proyek istana negara dan kantor presiden itu sampai Oktober.

Joko menjelaskan upacara 17 Agustus nanti yang dipakai yakni istana negara dan kantor presiden. "Kami optimis proyek itu bisa dipakai sebagaimana diamanatkan pemerintah kepada kami," kata dia.

Pembangunan Istana dan Kantor Presiden di IKN saat ini dipercepat dari target awal. PTPP juga sudah merampungkan berbagai ruangan khusus untuk Jokowi di kantor dan istana presiden, khususnya nanti digunakan untuk menyambut tamu kenegaraan.

Sebelumnya Jokowi optimistis pembangunan Istana Kepresidenan serta infrastruktur lain yang diperlukan untuk Upacara HUT RI pada 17 Agustus mendatang akan selesai tepat waktu.

"Untuk persiapan 17-an sudah hampir final. Nggak ada masalah di lapangan, tadi kita cek satu per satu dari lokasi venue, kemudian tata urutan upacara, semuanya nggak ada masalah,” kata Jokowi.

Jokowi sudah merasakan sendiri menginap di rumah dinas Menteri PUPR di IKN pada Selasa (4/6) malam. Seluruh pembangunan untuk persiapan 17 Agustus 2024 diperkirakan rampung pada pertengahan bulan depan.

Kementerian Perdagangan menyoroti maraknya barang impor ilegal yang beredar di pasar dalam negeri. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menduga, kaos impor yang dijual murah seharga Rp 50 ribu per potong kemungkinan masuk dengan cara ilegal.

"Misalnya kaos, itu kalau masuk ke sini, itu dikenakan bea masuknya saja Rp 60.000. Jadi di kalau ada kaos impor harganya Rp50.000, nggak mungkin, berarti itu nggak betul cara masuknya," kata Zulkifli, seperti dikutip dari Antara, Rabu (10/7).

Zulkifli menyampaikan, kaos impor yang dijual dengan harga lebih murah dari bea masuk sebesar Rp60.000 per potong masuk tidak sesuai ketentuan. Ia menduga kasus tersebut banyak terjadi.

Oleh karena itu, menurut dia, Kementerian Perdagangan bersama asosiasi Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) telah membentuk satuan tugas (satgas) guna mengatasi barang impor ilegal.

Pembentukan satgas tersebut merupakan tindak lanjut pertemuan dengan sejumlah asosiasi seperti Hippindo yang rata-rata mengeluhkan banyaknya barang-barang ilegal "Oleh karena itu, tadi kesimpulan kita sementara, nanti akan dimatangkan lagi, kita akan bikin satgas bersama asosiasi, sama lembaga perlindungan konsumen, bersama Kemendag," kata Zulkifli.

Pria yang akrab disapa Zulhas ini mengatakan pembentukan satgas nantinya untuk mengecek pemasaran barang-barang impor ilegal di pasaran. Ia juga mengatakan bahwa pembentukan Satgas akan melibatkan lembaga perlindungan konsumen, sejumlah asosiasi hingga penegakan hukum.

"Kami akan lihat nanti ke pasar, survei, lihat, apa yang terjadi. Betul nggak ini ada yang ilegal," kata dia.

Meski begitu, Zulhas tidak menyebutkan secara detail kapan waktu pembentukan satgas tersebut karena masih akan dilakukan rapat lanjutan. Ia akan mengundang pemangku kepentingan terkait mengenai hal tersebut.

Adapun Zulhas memastikan, pihaknya bersama satgas nantinya akan turun ke pasar-pasar untuk melakukan pengecekan langsung sejumlah barang-barang. Barang yang beredar di pasar seperti pakaian wanita dan pakaian anak-anak harus melalui pengecekan SNI.

"Kalau kena masuknya Rp60.000, kok ada kaos impor harganya Rp50.000? Jadi, kita bareng-bareng asosiasi, lembaga perlindungan konsumen dan kita, kalau bisa Anggota DPR Komisi VI semangati kami, pas kita ke pasar bareng-bareng, kita lihat buktinya kaya apa," kata Zulhas.

Angka penjualan mobil anjlok hingga 19% pada semester pertama tahun ini menjadi 408.012 unit. Penurunan penjualan terjadi pada jenis mobil low cost green car (LCGC) maupun non-LCGC.

Berdasarkan data yang dirilis PT Astra International Tbk, penjualan mobil pada Juni sebenarnya masih naik tipis dari 71.306 unit pada Mei menjadi 72.936. Namun, angka penjualan tersebut turun dibandingkan Juni 2023.

Penjualan pada bulan-bulan sebelumnya juga turun dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penurunan penjualan terdalam terjadi pada Maret 2024 mencapai 26% menjadi 74.723 unit, sedangkan penjualan terendah tercatat pada April 2024 sebesar 48.702 unit.

Penurunan penjualan sepanjang semester pertama tahun ini terjadi pada mobil LCGC dan non-LCGC. Namun, penjualan mobil non-LCGC turun lebih kecil dibandingkan penjualan mobil secara keseluruhan yakni sebesar 13% menjadi 89.643 unit.

Penjualan mobil di bawah bendera Grup Astra turut lesu pada enam bulan pertama tahun ini. Mobil yang terjual turun sebesar 16,5% menjadi 231.792 unit. Penurunan penjualan, juga terjadi pada mobil LCGC sebesar 13% menjadi 67.173 unit.

Meski demikian, pangsa pasar Astra secara keseluruhan naik tipis dari 56% pada akhir tahun lalu menjadi 57% per Juni 2024, sedangkan pangsa pasar Astra di segmen mobil LCGC naik dari 74% menjadi 75%.

Penyebab Penjualan Mobil Baru Anjlok

Hasil riset LPEM UI menunjukkan, lesunya pasar mobil baru saat ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu kenaikan harga mobil serta kondisi pendapatan per kapita.

"Jadi, temuannya sudah jelas. Pendapatan per kapitanya tidak naik cukup besar, hanya 3% naik dalam 10 tahun terakhir, dan harga mobil naiknya juga di atas inflasi, 5-6%. Inflasi kita kan sekarang 4%," kata peneliti senior dari LPEM FEB UI Riyanto di Jakarta, Selasa (9/7) malam.

Riyanto menjelaskan, penjualan mobil berkaitan erat dengan faktor ekonomi seperti harga mobil, suku bunga kredit, kurs, harga bahan bakar, dan ketersediaan stok mobil. Namun, faktor yang berpengaruh paling signifikan terhadap penjualan mobil adalah harga mobil dan pendapatan per kapita.

Menurut hasil riset yang dilakukan oleh LPEM FEB UI bekerja sama dengan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO), pendapatan per kapita hanya naik rata-rata 3,65% per tahun dari 2013 hingga 2022. Pertumbuhan penjualan mobil selama kurun itu menurun rata-rata 1,64% per tahun.

Sebagai perbandingan, selama periode 2000 hingga 2013 pendapatan per kapita naik rata-rata 28,26% per tahun dan penjualan mobil meningkat 21,23% per tahun.

Peningkatan penjualan mobil bekas, terutama di Jawa, juga berpengaruh terhadap pertumbuhan penjualan mobil baru. ​​​​​​Pada 2022, sekitar 65% pembeli mobil di Jawa memilih mobil bekas, antara lain karena beda harga yang semakin lebar antara mobil baru dan mobil bekas.

Ia menjelaskan, mobil bekas menjadi pilihan bagi yang menginginkan kendaraan dengan harga terjangkau, terutama ketika harga mobil baru semakin tinggi dan pendapatan per kapita kenaikannya tidak sebanding.

"Pilihannya itu mungkin karena pendapatannya tidak naik tinggi, harga mobil barunya juga cukup besar naiknya, pilihannya akhirnya mobil bekas," kata Riyanto.

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang membidangi masalah pertahanan dan keamanan menggelar rapat tertutup pada Rabu (10/7). Rapat dihadiri oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan), Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, beserta Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal), dan Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau).

Ketua Komisi I DPR Meutya Hafidz mengungkapkan salah satu yang dibahas dalam rapat tersebut adalah usulan penambahan uang operasional prajurit TNI. Anggaran khusus ditujukan untuk prajurit yang bertugas di Papua.

"Tadi kami ingin menaikkan uang untuk prajurit kita di Papua. Jadi uang operasional mereka," kata Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/7).

Politikus Partai Golkar itu menyebut usulan kenaikan uang operasional sebanyak Rp 97 ribu per hari. Usulan itu didasari harga kebutuhan di Papua yang relatif mahal.

"Di sana mahal-mahal, dan kita tahu di sana banyak konflik. Sehingga tentu harus berbeda dengan daerah lainnya," kata Meutya.

Meutya menyebut keputusan akhir nantinya ada di tangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Selanjutnya kebutuhan penambahan uang operasional itu tak menjadi bagian RAPBN 2025.

"Itu di luar yang 2025, karena ada kebutuhan mendesak di Papua jadi tidak menunggu sampai tahun 2025," katanya.

Di sisi lain, Panglima TNI Agus Subiyanto membenarkan adanya fokus anggaran untuk menangani beberapa hal di Papua yang disebutnya cukup kompleks. Ia mengatakan terdapat isu yang perlu dibahas cukup intens.

Menurut Agus salah satu masalah yang jadi perhatian di Papua adalah penanganan separatis bersenjata. Selain itu juga masalah kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah berencana membatasi penjualan BBM subsidi mulai 17 Agustus 2024. BPH Migas mengatakan bahwa hal ini bergantung pada revisi Peraturan Presiden (perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

“Saat ini sedang finalisasi dari sisi legalitasnya, substansinya secara umum sudah selesai dibahas,” kata Kepala BPH Migas, Erika Retnowati kepada Katadata.co.id pada Rabu (10/7). “Pembatasan BBM subsidi ini nantinya akan diatur dalam revisi perpres.”

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa pemerintah bakal memperketat pembelian subsidi BBM mulai 17 Agustus 2024. Hal ini demi mengurangi penyaluran subsidi BBM yang tidak tepat sasaran.

“Pemberian subsidi yang tidak tepat. Itu sekarang Pertamina sudah menyiapkan. Kami berharap 17 Agustus ini, kami sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kami kurangi,” ujar Luhut melalui akun instagramnya, Selasa (9/7).

Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika membahas permasalahan terkait penggunaan bensin yang membuat defisit APBN naik. Namun ia meyakini, dengan pengetatan penerima subsidi, pemerintah dapat menghemat APBN 2024.

Selain memperketat penyaluran BBM bersubsidi, pemerintah juga berencana untuk mendorong alternatif pengganti bensin melalui bioetanol. Luhut meyakini bahwa penggunaan bioetanol mampu mengurangi kadar polusi udara.

Karena tingkat sulfur yang dimiliki bahan bakar alternatif ini juga tergolong rendah. “Itu akan mengurangi orang yang sakit ISPA (Infeksi saluran pernapasan akut),” kata Luhut.

Apabila Indonesia berhasil mengurangi kadar sulfur melalui penggunaan bioetanol, maka jumlah penderita ISPA bisa ditekan dan pembayaran BPJS untuk penyakit tersebut bisa menghemat APBN. “Itu bisa menghemat sampai Rp 38 triliun,” ucap dia.

Revisi Perpres 191

Pada Mei lalu Kementerian ESDM menyampaikan bahwa pembahasan revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014 memasuki tahap akhir. Revisi ini akan mengatur tentang pembatasan Pertalite.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, pembahasan terbaru mengenai revisi aturan ini baru saja dilaksanakan dua hari lalu di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

“Sudah terlihat matrik siapa saja yang berhak menerima subsidi BBM, termasuk mekanisme untuk memastikan kuota subsidi itu bisa dijaga,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VII DPR RI pada Rabu (29/5).

Dadan menyampaikan, untuk menjaga kuota subsidi tersebut pemerintah sedang merumuskan berbagai cara termasuk dari segi teknologi agar mempermudah penyaluran subsidi BBM tepat sasaran.

“Dari sisi pembahasan sudah berkali-kali kami berkoordinasi dengan Menko Perekonomian, mudah-mudahan revisi Perpres 191 tidak lama lagi selesai,” ujarnya.

Dadan menyebut, dalam revisi Perpres 191 ini kategori kendaraan yang akan dibatasi menggunakan Pertalite adalah kendaraan pribadi. “Terkait detail kendaraannya nanti ya. Tapi sudah mulai kami pastikan siapa saja yang bisa menggunakan Pertalite. Kita tunggu saja,” ucapnya.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat kinerja industri logam tumbuh lebih kencang dibandingkan sektor-sektor lain. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim, pertumbuhan industri logam dasar didorong oleh hilirisasi.

"Industri logam pada kuartal pertama tumbuh 11-18%, jauh di atas pertumbuhan sektor lain. Ekspor logam meningkat dari 8,74% menjadi 16,74%. Tentu capaian ini tidak lepas dari hilirisasi," ujar Airlangga di Jakarta, Rabu (10/7).

Airlangga juga memberikan catatan terkait kemajuan saudara industri dari konstruksi baja ini. Ia menyebut Indonesia telah berhasil mengekspor 130 turbin angin ke New York, Amerika Serikat. "Itu the first wind turbine yang akan dipasang di utara Long Island 15 sampai 20 mil, dengan kapasitas yang direncanakan sebesar sekitar 2,1 gigawatt. Jadi ini sebuah terobosan juga dipasangnya di laut dan buatan fabrikasi Indonesia di Batam." kata dia.

Ia mengatakan, ekspor dalam bentuk steel structure juga dilakukan ke Sydney, Australia, ataupun ke Selandia Baru. "Ini terobosan-terobosan yang luar biasa dan saya melihat bahwa baja kita sudah kuat dan baja kita sudah ditakuti oleh berbagai negara di dunia," kata dia.

Menurut Airlangga, Krakatau Steel dan POSCO juga telah memiliki peta jalan untuk meningkatkan produksi baja dari 10 juta ton menjadi 20 juta ton. Konsumsi baja juga diperkirakan meningkat menjadi sekitar 18 juta sampai dengan 19 juta ton.

"Biasanya produksi harus mendahului demand, karena kalau tidak mendahului demand akan diisi oleh barang yang ditakuti yaitu impor," kata Airlangga.

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengklaim tak ada keterlibatan prajurit TNI dalam kasus pembakaran rumah Sempurna Pasaribu, seorang wartawan Tribrata TV di Karo, Sumatera Utara (Sumut). Jawaban Agus sekaligus menepis kabar yang menyebut adanya oknum TNI yang terlibat di balik kebakaran.

"Enggak ada, enggak ada (keterlibatan anggota TNI)," kata Agus ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/7).

Pembakaran rumah terjadi usai Sempurna memberitakan kabar judi di wilayah Karo. Sempurna beserta istrinya Elfrida Ginting (48), putranya Sudi Investigasi Pasaribu (12), dan seorang cucu laki-laki, Loin Situngkir (3) tewas terbakar dalam warung kelontong di Jalan Nabung Surbakti, Padang Mas, Kabanjahe, sekitar pukul 02.30 WIB Kamis (27/6) lalu.

Sehari sebelum peristiwa kebakaran, Sempurna pada 26 Juni 2024, melalui unggahan di Facebook Rico Sempurna Pasaribu sempat menyentil Batalyon 125 Simbisa yang bermarkas di Karo. Berita itu berkaitan dengan lapak perjudian.

“Kurang biaya operasional kah Batalyon 125 Simbisa sehingga anggotanya harus membuka lapak perjudian?” tulis Sempurna dalam unggahan tersebut.

Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengungkapkan, berdasarkan keterangan tim Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) menyatakan adanya dugaan keterlibatan oknum TNI dan terkait dengan pemberitaan perjudian di rumah oknum TNI tersebut.

Selain membantah adanya keterlibatan oknum TNI di balik peristiwa kebakaran, Agus mengatakan komitmen untuk turut menuntaskan kasus. Ia mengatakan saat ini kasus itu telah ditangani aparat kepolisian.

"Saya rasa dari Polri sudah mengatasi ya, yang rumah wartawan kebakaran itu, sudah diatasi sama Polri," kata dia.

Kepolisian telah menetapkan dua tersangka yakni Y dan R. Keduanya merupakan pelaku yang membakar rumah Sempurna. Para tersangka disangkakan Pasal 187 KUHP terkait pembakaran yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dengan ancaman 20 tahun penjara atau maksimal seumur hidup.

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengatakan akan memperbanyak rekrutmen prajurit yang memiliki keahlian di bidang teknologi informasi alias IT. TNI mengevaluasi skema perekrutan prajurit baru imbas pembobolan data Badan Intelijen Strategis (BAIS).

Agus mengatakan evaluasi perekrutan prajurit baru itu menjadi salah satu bentuk pembenahan dari TNI. Nantinya, prajurit yang terjaring itu akan masuk ke satuan siber.

"Memang harus mulai dari rekrutmennya, personal siber itu, dari civilian-nya dia memang harus mempunyai kemampuan IT, baru masuk lewat rekrutmen khusus nanti, pendidikannya khusus, baru dia masuk ke satuan siber," kata Agus ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/7).

Agus mengatakan calon anggota satuan siber tersebut dipastikan memiliki kemampuan di bidang IT, berbeda dengan kategori prajurit umum. "Tidak dari Bintara umum, Tamtama umum, atau Perwira umum, jadi khusus, jadi memang mungkin kuliahnya SMA-nya udah punya kemampuan IT," kata dia.

Selain menyoroti SDM, Agus juga menggarisbawahi peralatan yang dinilainya haruslah memadai. "Makanya kami lagi evaluasi. Evaluasi dari SDM-nya, mungkin alat-alatnya juga harus bagus," katanya.

Sebelumnya, data milik Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI dan Indonesia Automatic Finger Identification System (INAFIS) Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) bocor dan diperjualbelikan di situs gelap atau dark web. Pelaku peretasan meminta tebusan hingga US$ 7.000 dolar atau sekitar Rp 114 juta.

Informasi dugaan kebocoran data diungkap akun X @falconfeedsio. Akun tersebut pelaku peretasan adalah hacker dengan nama Samaran Moonz Haxor.

Peretas dalam forum jual beli data gelap di dark web juga menyediakan contoh (sample) data yang mereka kuasai, dan menjanjikan data lengkap (full set data) kepada mereka yang ingin membayar.

PT Pertamina (Persero) menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan terkait rencana pembatasan BBM subsidi mulai 17 Agustus mendatang.

“Pertamina hanya menjalankan arahan pemerintah,” kata Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso kepada Katadata.co.id pada Rabu (10/7). “Wewenang terkait BBM subsidi sepenuhnya berada di tangan pemerintah.”

Selain pembatasan BBM subsidi mulai 17 Agustus, Pertamina juga merespon terkait pernyataan Luhut bahwa Pertamina tengah menyiapkan bioetanol sebagai pengganti bensin di pasaran. “Penggunaan bioetanol sebenarnya sudah ada pada produk Pertamax Green 95,” ujarnya.

Sebelumnya, Luhut mengatakan pembatasan BBM subsidi sedang dipersiapkan oleh PT Pertamina (Persero). “Kami berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai pembatasan, dimana orang yang tidak berhak dapat subsidi akan bisa kami kurangi,” kata Luhut dalam akun instagramnya, dikutip Rabu (10/7).

Luhut mengatakan langkah ini diambil dalam rangka menyikapi kondisi penerimaan pajak tahun ini yang diproyeksi tidak akan mencapai target, sementara belanja negara melebihi rencana.

Tidak hanya pembatasan BBM subsidi, Luhut menyebut Pertamina tengah menyiapkan masuknya bioetanol sebagai pengganti bensin. Hal ini dilakukan sebagai upaya pengurangan polusi udara dengan cepat.

“Karena sulfurnya ini kan sampai 500 ppm ya, kami ingin sulfurnya itu 50 ppm. Dari situ bisa menghemat pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya,” ujarnya.

Karena tingkat sulfur yang dimiliki bahan bakar alternatif ini juga tergolong rendah, maka diharapkan dapat mengurangi orang yang sakit ISPA (Infeksi saluran pernapasan akut).

Apabila Indonesia berhasil mengurangi kadar sulfur melalui penggunaan bioetanol, maka jumlah penderita ISPA bisa ditekan dan pembayaran BPJS untuk penyakit tersebut bisa menghemat APBN. “Itu bisa menghemat sampai Rp 38 triliun,” ucap dia.

Luhut mengingatkan defisit APBN 2024 diproyeksi akan lebih besar dari target yang telah ditetapkan. Defisit APBN menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas keuangan dan keseimbangan anggaran negara.

Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut pemerintah akan melaksanakan pembatasan penjualan BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024, menuai sorotan. Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyatakan kebijakan itu tak masuk akal.

“Tidak yakin dengan kebenaran pernyataan itu karena sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan pembatasan distribusi BBM bersubsidi akan dijalankan pada 2025, sebagaimana tercantum dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal tahun 2025,” kata Mulyanto dalam siaran pers, dikutip Rabu (10/7).

Mulyanto menilai ucapan Luhut sekedar pemanasan isu dan tidak serius. Dia meminta jangan asal bicara kebijakan yang bukan wewenangnya. Karena akan membingungkan masyarakat yang sedang berupaya bangkit dari keadaan yang sulit ini.

"Wacana ini kan sudah lama berkembang, karena diketahui terjadi ketidaktepat sasaran yang memicu ketidakadilan dalam distribusi BBM bersubsidi, orang kaya atau mobil mewah kedapatan masih banyak yang menggunakan BBM bersubsidi,” ujarnya.

BBM bersubsidi ditujukan untuk masyarakat miskin dan rentan, tapi pemerintah erus membiarkan. "Sementara Pertamina proaktif dengan aplikasi MyPertamina yang melakukan pembatasan penjualan BBM bersubsidi di lapangan. Padahal ini kan aksi korporasi yang tidak ada dasar hukumnya," ucapnya.

Mulyanto menyoroti ketidaktepatan sasaran dalam pendistribusian BBM bersubsidi yang masih terjadi, dimana kendaraan tambang, industri dan perkebunan yang semestinya tidak menggunakan BBM ini, ternyata di lapangan diketahui masih menggunakan BBM ini.

"Jadi Pemerintah wajib menertibkan soal distribusi BBM ini dengan merevisi Perpres terkait agar semakin berkeadilan," kata dia.

Sebelumnya, Luhut mengatakan bahwa pemerintah bakal memperketat pembelian subsidi BBM mulai 17 Agustus 2024. Hal ini demi mengurangi penyaluran subsidi BBM yang tidak tepat sasaran.

“Pemberian subsidi yang tidak tepat. Itu sekarang Pertamina sudah menyiapkan. Kami berharap 17 Agustus ini, kami sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kami kurangi,” ujar Luhut melalui akun instagramnya, Selasa (9/7).

Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika membahas permasalahan terkait penggunaan bensin yang membuat defisit APBN naik. Namun ia meyakini, dengan pengetatan penerima subsidi, pemerintah dapat menghemat APBN 2024.

Selain memperketat penyaluran BBM bersubsidi, pemerintah juga berencana untuk mendorong alternatif pengganti bensin melalui bioetanol.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan pembukaan apat kerja nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau Apkasi XVI 2024 di Jakarta Convention Center (JCC) pada Rabu (10/7).

Pada forum tersebut, Jokowi menyoroti adanya sejumlah Bupati yang tak mengerti soal tingkat inflasi wilayah administrasi masing-masing. Menurut Jokowi, pemahaman para Bupati mengenai tingkat inflasi daerah merupakan salah satu instrumen untuk menekan harga kebutuhan pokok.

Dia mendorong para bupati untuk lebih aktif untuk mencari informasi kepada Bank Indonesia dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TIPD) mengenai rasio inflasi di wilayahnya.

"Bupatinya pasti saya tanya, inflasinya berapa bulan kemarin. Kalau saya yang tanya, tidak bisa jawab. Mohon maaf, masih ada satu dua yang seperti itu," kata Jokowi saat memberikan sambutan peresmian pembukaan Rakernas Apkasi XVI.

Lebih jauh, Jokowi juga meminta para bupati untuk lebih peka terhadap kondisi harga kebutuhan pangan pokok seperti beras, bawang merah, cabai dan bawang putih. Menurutnya, lima komoditas tersebut punya fluktuasi harga yang lebih mencolok ketimbang bahan pangan lainnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga memberikan arahan kepada para bupati hadir untuk lebih mengembangkan potensi daerah terutama pada sektor pariwisata, industri, pangan dan energi. Dia juga menuntut bupati untuk menggencarkan penggunaan teknologi dalam layanan kepada masyarakat.

Jokowi pun mendesak para bupati untuk menggencarkan serapan anggaran daerah untuk penggunaan produk dalam negeri. Ini karena serapan anggaran untuk produk domestik di level pemerintah kabupaten/kota masih berada di angka 41%.

"Ini masih kecil. Artinya selain itu berarti produk-produk impor, yang dapat manfaat adalah negara lain. Ini perlu saya ingatkan, beli produk-produk kita sendiri," ujarnya.

Jokowi menjelaskan, penggunaan alokasi anggaran daerah untuk pengadaan barang dalam negeri turut mendukung perekonomian nasional. Dia pun turut prihatin dengan kondisi saat ini karena penerimaan negara dari Pajak, PNBP, royalti dan dividen yang dikumpulkan oleh negara belum optimal.

"Mengumpulkan anggarannya itu sangat sulit sekali. Jadi gunakan 100% untuk pengadaan barang dan jasa itu produk-produk dalam negeri," kata Jokowi.

Di sisi lain, Jokowi memberikan apresiasi kepada para kepala daerah tingkat kabupaten atau Bupati yang turut berkontribusi dalam pembangunan wilayah selama lima tahun terakhir.

Jokowi mengatakan periode lima tahun kebelakang merupakan masa sulit yang penuh tantangan karena ada Pandemi Covid-19 dan konflik bersenjata di Ukraina dan Palestina. Kondisi tersebut memunculkan krisis ekonomi global yang dipicu kenaikan harga minyak dan pangan.

"Ini menjadi pengalaman kita bersama-sama, betapa kita semakin matang, semakin dewasa, semakin pintar kita mengelola daerah, kabupaten, provinsi, negara, keuangannya, mengambil kebijakannya, mengelola anggaran," kata Jokowi.

Ia menambahkan, kebijakan yang diambil oleh pemerintah belakangan juga mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi 5,11% di triwulan pertama tahun ini. Dia juga mengatakan pemerintah sanggup mengendalikan inflasi di angka 2,5% pada Juni ini.

"Sangat sulit sekarang ini negara-negara bertahan dengan pertumbuhan di atas 5%. Ini berkat bapak ibu sekalian yang selalu rapat dengan Mendagri setiap hari Senin," ujar Jokowi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi memberhentikan Hasyim As'yari sebagai Anggota merangkap Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) lewat penerbitan Keputusan Presiden alias Keppres Nomor 73 P tertanggal 9 Juli 2024.

Keputusan tersebut merupakan tindaklanjut dari putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menetapkan Hasyim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan bahwa pemberhentikan Hasyim dari jabatannya sebagai Anggota sekaligus Ketua KPU dilakukan secara tidak hormat.

“Presiden telah menandatangani Keppres tentang pemberhentian dengan tidak hormat saudara Hasyim Asy'ari sebagai Anggota KPU masa jabatan tahun 2022-2027,” kata Ari lewat keterangan tertulis kepada wartawan pada Rabu (10/7).

Putusan mengenai pemberhentian Hasyim sebagai anggota KPU dibacakan Ketua DKPP Heddy Lugito dalam sidang di Kantor DKPP yang digelar Rabu (3/6).

Konferensi pers Ketua KPU terkait putusan DKPP (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc.)

DKPP menginstruksikan putusan itu dilaksanakan paling lama tujuh hari sejak putusan dibacakan. Selain itu, Bawaslu diminta mengawasi putusan ini.

"Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asy'ari selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan," kata Heddy membacakan putusan dalam sidang.

Perkara yang disidangkan berkaitan dengan dugaan tindak asusila yang dilakukan Hasyim terhadap anggota PPLN Den Haag, Belanda. Sidang digelar di kantor DKPP secara terbuka pukul 14.00 WIB.

Pelaporan Hayim dilayangkan oleh korban yang diwakili Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKBH FHUI) ke DKPP, di Jakarta Pusat, Kamis (18/4). Dalam laporannya, Hasyim disebut telah melanggar etik integritas dan profesionalitas sebagai penyelenggara pemilu.

“Diduga melibatkan tindakan-tindakannya dalam membina hubungan personal, hubungan romantis dengan seorang PPLN di luar negeri," kata tim advokat LKBH-PPS Aristo Pangaribuan, di Kantor DKPP, Kamis (18/4).

(Judul berita ini diubah pada Rabu (10/7) pukul 14.23 WIB)