Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB membebaskan pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens pada Sabtu (21/9). Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto menegaskan, KKB pimpinan Egianus Kogoya tidak meminta imbalan.

"Tidak ada yang mereka minta. Kami hanya melakukan pendekatan secara persuasif,” kata Hadi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (21/9).

Philip Mark Mehrtens merupakan pilot berkewarganegaraan Selandia Baru yang disandera oleh kelompok Egianus Kogoya sejak 7 Februari 2023. Ia diculik sesaat setelah mendarat di Paro, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan. KKB juga membakar pesawat Susi Air yang digunakan.

Hadi menjelaskan, pembebasan pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens membutuhkan proses negosiasi yang sangat panjang. Negosiasi dilakukan oleh Satgas Operasi Damai Cartenz dari TNI-Polri.

“Dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, memantau perkembangan di wilayah Nduga. Kami bersyukur apa yang kami inginkan di lapangan bisa berjalan dengan baik,” ujar dia.

Walaupun demikian, dia menyampaikan bahwa proses negosiasi turut melibatkan tokoh adat, masyarakat, dan gereja. Menurut dia, semua pihak sangat memengaruhi dalam proses pembebasan pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens.

“Bayangkan satu tahun tujuh bulan kami melakukan negosiasi. Alhamdulillah kami tim Satgas, dibantu oleh seluruh komponen bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik,” ujar dia.

Kepala Bidang Humas Satgas Operasi Damai Cartenz AKBP Bayu Suseno menyatakan, pilot Susi Air itu berhasil dibebaskan dan dijemput oleh tim gabungan di Kampung Yuguru, Distrik Maibarok, di Kabupaten Nduga pada Sabtu (21/9). Kemudian langsung diterbangkan ke Timika, Papua Tengah.

Philip Mark Mehrtens kemudian dibawa ke ruangan khusus untuk penanganan medis sekaligus memastikan kenyamanan psikologis. Ia juga sudah menghubungi keluarganya lewat panggilan video atau video call.

"Pilot Philip Mark Mehrtens sangat bahagia saat melakukan video call bersama istri dan keluarganya untuk mengabarkan bahwa ia telah dibebaskan," kata Kepala Bidang Humas Polda Papua Komisaris Besar Polisi Ignatius Benny Ady Prabowo dalam siaran pers di Jayapura, Sabtu (21/9).

Setelah dinyatakan sehat, Mehrtens diterbangkan dari Timika menuju ke Jakarta dengan menggunakan pesawat terbang milik TNI AU. Mereka tiba pada Sabtu malam pukul 22.26 WIB.

Setibanya di Jakarta, Mehrtens diserahkan oleh Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Menko Polhukam Hadi Tjahjanto kepada Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia Kevin Burnett.

Pada kesempatan terpisah, Menteri Luar Negeri Selandia Baru Winston Peters turut merespons pembebasan Philip. "Kami merasa senang dan lega memastikan bahwa Phillip Mehrtens sudah aman dan telah berkomunikasi dengan keluarganya. Kabar ini tentu melegakan bagi keluarga dan kerabat,” ujar dia pada Sabtu.

Tarif tol dalam kota yaitu ruas Cawang-Tomang-Pluit dan Cawang-Tanjung Priok-Ancol Timur-Jembatan Tiga/Pluit naik mulai hari ini (22/9).

Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Nomor 2130/KPTS/M/2024 tanggal 22 Agustus tentang Penyesuaian Tarif Tol pada Ruas Jalan Tol Cawang-Tomang-Pluit dan Cawang-Tanjung Priok-Ancol Timur-Jembatan Tiga/Pluit (Jalan Tol Dalam Kota), tarif tol dalam kota naik dengan rincian sebagai berikut:

• Gol I: Rp 11.000 dari semula Rp 10.500
• Gol II: Rp 16.500 dari semula Rp 15.500
• Gol III: Rp 16.500 dari semula Rp 15.500
• Gol IV: Rp 19.000 dari semula Rp 17.500
• Gol V: Rp 19.000 dari semula Rp 17.500

Kepala Divisi Regional Jasamarga Metropolitan Tollroad Widiyatmiko Nursejati yang mengoordinasikan Jalan Tol Cawang – Tomang - Pluit mengatakan kenaikan tarif tol dalam kota dibarengi peningkatan layanan termasuk di bidang transaksi, lalu lintas dan konstruksi.

Peningkatan layanan transaksi yang dimaksud seperti penambahan gardu operasi dalam rangka meningkatkan kapasitas transaksi dengan menyediakan 32 Unit Mobile Reader untuk mempercepat waktu transaksi. Selain itu, implementasi dan pengembangan transaksi Single Lane Free Flow alias SLFF, Peningkatan kapasitas transaksi yang terdiri dari 19 gerbang tol dengan 84 gardu operasi yang terdiri dari 48 Gardu Tol Otomatis atau GTO Single dan 36 GTO Multi.

Jasa Marga juga melakukan pemasangan Dynamic Massage Sign atau DMS pada akses sebanyak satu unit, DMS mobile tiga unit, DMS gerbang tol 16 unit dan DMS lajur lima unit, pemasangan satu speed camera dan 262 CCTV. Selain itu, ada pemeliharaan sarana keselamatan lalu lintas dengan jumlah kendaraan iperasional sebanyak 22 armada.

Di bidang konstruksi, Jasa Marga telah melakukan pekerjaan pemeliharaan periodik berupa Scrapping Filling Overlay atau SFO, pemeliharaan penerangan jalan umum, pekerjaan beautifikasi dan penataan land scape, pekerjaan pemeliharaan rambu, Median Concrete Barrier alias MCB, guadrail, reflektor dan pengaman jalan tol, serta pekerjaan pembuatan tanggul dan saluran di ruas tol.

Menurut Jasa Marga, penyesuaian tarif tol telah diatur dalam Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang (UU) Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol dengan perubahan terakhir pada PP Nomor 17 Tahun 2021. Berdasarkan regulasi ini, evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap dua tahun dengan mempertimbangkan pengaruh laju inflasi.

Jasa Marga menilai, penyesuaian tarif tol dalam kota diperlukan sebagai wujud kepastian pengembalian investasi bagi Badan Usaha Jalan Tol sesuai rencana bisnis, membangun dan menjaga iklim investasi Jalan Tol di Indonesia yang kondusif, serta menjaga dan meningkatkan level of services jalan tol.

Greenpeace Indonesia memperingatkan pembangunan ekonomi yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tinggi akan membawa Indonesia kepada kerusakan ekologis permanen. Lembaga ini menilai, upaya pemerintah mengejar pertumbuhan ekonomi di kisaran 5% selama ini mendorong praktik eksploitasi sumber daya alam tetapi tak membawa kesejahteraan mayoritas masyarakat.

Kepala Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak, mengatakan ambisi untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi selama ini hanya mementingkan aktivitas ekonomi material. Menurut dia, kalkulasi PDB di Indonesia tidak memperhitungkan distribusi pendapatan, kualitas hidup, kebahagiaan, dan faktor-faktor sosial lainnya yang penting untuk kesejahteraan manusia.

Ia mengutip data Bank Dunia yang menunjukkan 10% orang terkaya di Indonesia menguasai 77% kekayaan nasional. Sementara pertumbuhan ekonomi di angka 5% yang selama ini digaungkan pemerintahan Joko Widodo, menurut dia, tidak mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Terbukti dari menurunnya proporsi kelas menengah, maraknya PHK, serta mahalnya biaya pendidikan dan kesehatan," ujar Leonard dalam keterangan, Sabtu (21/9).

Leonard mengatakan, pembangunan ekonomi pada akhirnya justru tidak akan mensejahterakan masyarakat jika terjadi keruksakan lingkungan.

"Sudah saatnya PDB tidak lagi menjadi indikator utama kesejahteraan, tetapi pendekatan pembangunan yang lebih holistik, inklusif, adil dan berkelanjitan yang perlu menjadi panduan ke depan," ujarnya.

Greenpeace Indonesia melihat praktik eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, demi mengejar pertumbuhan ekonomi merupakan sesuatu yang seharusnya tidak terjadi.

"Pendekatan yang mengutamakan PDB sebagai indikator kesuksesan ekonomi terbukti tidak cukup untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial dan lingkungan," tulisnya.

Medium service airline Pelita Air meresmikan pengoperasian penerbangan komersil dengan Sustainable Aviation Fuel (SAF). Tepatnya dilakukan untuk penerbangan rute penerbangan Denpasar-Jakarta, Jumat (20/9) bertepatan dengan Bali International Air Show 2024.

Penerbangan yang dioperasikan dengan armada Airbus A320 (PK-PWK) tersebut diberangkatkan dari Denpasar. Nomor penerbangan IP109 ini take off pada 15.45 LT dan tiba di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Cengkareng, Tangerang - Jakarta pukul 16.35 LT.

Direktur Utama PT Pelita Air Service Dendy Kurniawan menjelaskan, Pelita Air bangga berkesempatan untuk terus menghadirkan kontribusi terbaik bagi bangsa melalui berbagai inisiatif berkelanjutan dan menjadi garda terdepan dalam mendukung upaya pengurangan emisi karbon, salah satunya dengan mengoperasikan penerbangan komersial dengan Pertamina SAF, bahan bakar bioavtur ini.

Pelita Air akan terus mendukung penuh proses pengembangan dan produksi Sustainable Aviation Fuel yang tentunya sesuai dengan standar kriteria Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) dari International Civil Aviation Organization (ICAO).

Demi mendukung target Indonesia menuju Net Zero Emission di tahun 2060, Pelita Air secara berkesinambungan akan terus menghadirkan rangkaian inisiatif yang tidak hanya berfokus pada penggunaan energi baru terbarukan.

Maskapai juga melakukan upaya-upaya efisiensi energi, di antaranya melalui pemanfaatan teknologi dan green operation yang tetap mengutamakan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan seluruh penumpang Pelita Air.

Direktur Pemasaran Pusat & Niaga PT Pertamina Patra Niaga Maya Kusmaya mengatakan, distribusi SAF ini menunjukkan komitmen Pertamina Patra Niaga dalam menyediakan solusi bahan bakar berkelanjutan untuk industri penerbangan, yang sejalan dengan upaya global untuk menekan emisi karbon dan mencapai target dekarbonisasi.

Maya mengutarakan, momen penyaluran pertama SAF di Bandara Ngurah Rai menandai bahwa Indonesia dapat beradaptasi dengan tuntutan bauran energi di industri penerbangan internasional.

“Yang mana, kini SAF menjadi solusi jangka menengah bagi penerbangan untuk mengurangi jejak karbon, tanpa memerlukan perubahan pada pesawat, infrastruktur bandara, atau rantai pasokan bahan bakar jet,” ujarnya.

Sementara itu, VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menyampaikan bahwa Pertamina Group terus mendorong penggunaan SAF termasuk pada anak usahanya yaitu Pelita Air.

“Pelita Air sebagai bagian dari Pertamina juga berperan penting dalam ekosistem pengembangan SAF Pertamina untuk mewujudkan penerbangan yang berkelanjutan,” ucap Fadjar.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

Ingatan Robert B. Zoellick masih melekat pada pertemuannya dengan Sri Mulyani saat menemui Presiden Amerika Serikat Barack Obama 14 tahun silam. Ketika itu dia menjabat Presiden Bank Dunia (2007-2012) dan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Peristiwa itu bagian dari rangkain agenda G20.

Kepada Obama, Robert juga memperkenalkan Sri Mulyani sebagai orang Indonesia yang pernah belajar di University of Illinois Urbana Champaign, Amerika. Menurut dia, banyak orang telah ditemui Presiden Obama.

“Tetapi saya dapat melihat antusiasmenya yang tulus saat ia menyapa seorang pemimpin wanita dari Indonesia dan University of Illinois. Sri Mulyani juga tampak bersemangat, meski seperti biasa ia tetap rendah hati di balik sosoknya yang cemerlang. Di momen itulah, saya menyaksikan dua pemimpin berbakat saling berbicara!”

Robert menyampaikan pandangan tersebut di bab “Kata Mereka” dalam buku No Limits, Reformasi dengan Hati. Ini sebuah buku biografi mengenai Sri Mulyani yang ditulis oleh Metta Dharmasaputra, Co-founder dan CEO Katadata. Buku tersebut diluncurkan malam ini, Jumat 20 September 2024, di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta.

Sebenarnya, Robert pertama kali bertemu Sri Mulyani di awal 2005, ketika mengunjungi Aceh dan Jakarta sebagai Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Ketika itu belum lama tsunami menerjang Aceh. Dia juga masih terbayang kehancuran dahsyat di sepanjang pantai, ketika anak-anak kehilangan orang tua dan orang tua kehilangan anaknya.

Di saat itu, pemerintah Amerika tahu bagaimana reputasi Sri Mulyani dalam hal integritas, profesionalisme pengelolaan keuangan, dan berbagai kebaikannya. “Karena itu, ketika pemerintah Amerika Serikat merancang bantuan untuk Aceh, kami tahu bahwa kami bisa mengandalkan dia dan beberapa kolega lainnya yang berdedikasi tinggi,” kata Robert.

Secara formal, dia bertemu kembali dengan Sri Mulyani pada 2007, setelah menjabat Presiden Bank Dunia. Saat itu ada pertemuan para Menteri Keuangan APEC di Australia. Robert pun meminta waktu berjumpa dengan mantan Direktur Eksekutif Dana Moneter Internasional (IMF) ini. Robert menyampaikan adanya situasi yang dihadapi seorang menteri reformis, yang sering kali mendapat penentangan.

“Di titik tertentu, mereka yang menolak pemerintahan yang bersih dan pro-perubahan, akan mendorong pemimpin itu untuk mundur, dan akan sulit bagi para reformis untuk tetap mempertahankan langkahnya. Saya katakan kepada Sri Mulyani, jika titik itu tiba, saya berharap dia akan datang untuk bekerja dengan saya di Bank Dunia.”

Dan benar, tiga tahun kemudian, Sri Mulyani bergabung dengan Bank Dunia. Sebagai Direktur Pelaksana Sri Mulyani bertanggung jawab terhadap sekitar separuh negara berkembang di dunia, meliputi wilayah Asia Timur, Amerika Latin, Timur Tengah, dan Afrika Utara. “Saya mengharapkan Sri Mulyani dapat membantu Bank Dunia dengan membagi pengalaman riilnya dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi dan politik,” ujar Robert.

Ketika itu mereka berkomitmen untuk berfokus pada pembangunan negara-negara kelompok ekonomi berpendapatan menengah (middle income economies). Karena itu perlu menyelaraskan reformasi dan layanan untuk kebutuhan negara-negara itu. Di sisi lain mendorong kelompok ekonomi berpendapatan menengah dalam sistem multilateral. Ini diperlukan untuk memacu pertumbuhan negara-negara dan penduduk termiskin di dunia.

Robert ingat, Sri Mulyani dan Ngozi Okonjo-Iweala, rekan kerjanya di Bank Dunia asal Nigeria yang kini mengepalai Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), membantunya merekrut pemimpin berbakat lainnya dari negara berkembang, terutama wanita. Sri Mulyani kemudian membina para koleganya dari berbagai negara dan latar belakang itu.

“Dalam banyak hal, entah itu masalah korupsi, lingkungan, pemberdayaan kelompok disabilitas, tantangan negara pasca-konflik, sistem data terbuka, atau pun dalam pengembangan sektor swasta, Sri Mulyani selalu menawarkan kecerdasan, perspektif, dan penilaiannya yang baik. Sebuah kehormatan bagi saya untuk bekerja sama dengannya dan belajar darinya.”

Badan usaha milik negara di bidang pangan, Bulog, sedang mematangkan rencana pengadaan beras impor. Langkah ini untuk mengamankan pasokan dalam negeri.

Direktur Transformasi dan Hubungan Kelembagaan Bulog Sonya Mamoriska Harahap mengatakan, ada tiga alternatif yang menjadi fokus Bulog. Pertama, impor beras dengan kuota 3,6 juta ton pada tahun ini. Realisasinya sudah mencapai 2,7 juta ton.

Kedua, investasi produksi beras di negara lain. Investasi ini dengan menggandeng mitra lokal negara tujuan. Ketiga, membeli perusahaan penggilingan gabah di luar negeri. Aksi korporasi terakhir ini membutuhkan kajian lebih dalam.

"Opsi ketiga membutuhkan kajian yang lebih detail untuk mendapatkan analisa benefit cost ratio (rasio antara manfaat dengan biaya proyek). Kalau menguntungkan, baru kami akan memilih opsi tersebut," katanya Indonesia International Rice Conference, Bali, Kamis (19/9).

Sebelumnya, perusahaan pelat merah itu juga melakukan penjajakan kerja sama dengan Kamboja. Tapi belum ada perkembangan lebih lanjut karena Bulog masih melakukan konsolidasi internal pasca-pelantikan direktur utamanya yang baru, Wahyu Suparyono.

Pengamat Ekonomi Pertanian Institut Pertanian Bogor Bustanul Arifin mengatakan pengadaan pangan dari luar negeri bukan aksi korporasi yang baru. Wacana serupa pernah muncul dalam pengadaan daging sapi dari Australia pada 2011-2014.

Usulannya datang dari Menteri BUMN Dahlan Iskan pada 2013. Ketika itu ia menujuk PT Pupuk Indonesia dan PT Rajawali Nusantara Indonesia melakukan ekspansi usaha di peternakan sapi Negeri Kanguru.

Pengadaan daging sapi itu rencananya tetap tercatat sebagai impor. Usulan tersebut akhirnya ditolak Dewan Perwakilan Rakyat saat Kementerian BUMN meminta persetujuan dana penyertaan modal negara atau PMN.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melantik Tri Winarno sebagai Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara. Pelantikan dilaksanakan pada hari ini, Jumat (20/9).

Bahlil menyampaikan Tri merupakan pejabat di kementeriannya yang paling cepat dalam berproses. Hal ini ia amati sejak menjabat Menteri Investasi. Melalui catatan tersebut, Bahlil optimis Tri dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkup minerba.

Sejumlah tugas harus diemban oleh Tri setelah diangkat sebagai Dirjen Minerba. Mulai dari pembangunan konsolidasi di tingkat organisasi baik direktur maupun non-direktur di bawah.

“Reformasi berbagai macam kebijakan, aturan. Jangan membuat aturan yang menyulitkan kita sendiri. Layani urusan-urusan pihak masyarakat dan perusahaan,” kata Bahlil dalam sambutannya di Kementerian ESDM, Jakarta.

Bahlil juga meminta Tri untuk membereskan urusan mineral one data Indonesia (MODI). Portal data yang diperbaharui harian ini berisi informasi terkait jumlah penerimaan negara, penjualan dan produksi minerba.

Termasuk juga masalah rencana kerja dan anggaran biaya yang diajukan perusahaan, dan tumpang tindih kepemilikan izin usaha pertambangan (IUP). “Saya minta Bapak menyelesaikan itu. Saya juga meminta Bapak menghapuskan konsultan-konsultan di Minerba yang justru membuat ribet,” ujarnya.

Kehadiran konsultan, ia sebut, justru menjadi akar masalah di lingkungan Minerba. Dia juga meminta agar ditegaskan bahwa hanya ada satu komandan Ditjen Minerba, yakni Tri. “Jadi jangan ada komandan-komandan kecil. Jangan ada dirjen-dirjen Minerba bayangan. Di Minerba Republik Indonesia cuma Bapak saja yang ada di sana,” ucapnya.

Bahlil juga menginginkan kerja Ditjen Minerba dilakukan satu pintu dan satu arah. “Jangan ajarin saya gerakan tambahan. Karena saya jadi Menteri sebelumnya ahli membuat gerakan tambahan. Jangan coba-coba ada yang membuat gerakan tambahan,” kata dia.

Dia juga turut menyampaikan pesan dari Presiden Joko Widodo dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Bahlil yang meminta Tri menjaga baik-baik hak rakyat, hak-hak orang daerah. “Kalau izin usaha pertambangan nya sudah punya orang daerah, jangan lagi ditempel oleh oknum-oknum pengusaha tertentu. Jangan ada monopoli, kehadiran pemerintah itu memberikan pemerataan,” katanya.

Profil Tri Winarno

Sebelum mengemban jabatan sebagai Dirjen Minerba, Tri sebelumnya diberi amanah sebagai Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral. Ia merupakan sarjana teknik pertambangan Universitas Pembangunan Nasional Yogyakarta pada 1997.

Tri juga meraih gelar master teknik geologi yang ditempuhnya di Universitas Gadjah Mada di 2006. Pendidikan terakhirnya adalah meraih gelar doktor teknik pertimbangan di Technische Universitet Bergakadimie Feiberg, Jerman apda 2016. Sejak 24 Agustus 2022, Tri juga menjabat sebagai Komisaris PT Borneo Alumina Indonesia.

Menurut data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2023, jumlah kekayaan Tri mencapai Rp 4 miliar. Terdiri dari harta tanah dan bangunan sebanyak Rp 1,17 miliar, alat transportasi dan mesin Rp 371,75 juta, harta bergerak Rp 155,5 juta, surat berharga Rp 41,7 juta, kas dan setara kas Rp 2,28 miliar.

Beredar kabar viral Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep dan istrinya, Erina Gudono untuk rute Jakarta-Surakarta-Jakarta pada 7-8 Juli 2024 lalu. Sebelumnya Kaesang juga telah mengakui dan memberikan keterangan kepada KPK mengenai penggunaan jet pribadi pada Agustus lalu.

Informasi terbaru mengenai penggunaan jet pribadi itu pertama kali diunggah Manajer Riset Trend Asia, Zakki Amali dalam utas di akun media sosial X @ZakkiAmali menyisipkan sebuah gambar yang menampilkan daftar penumpang pesawat tersebut. Dia mengutip berita yang ditulis Yosef Ardi.

Terdapat sejumlah nama yang disebutkan dalam perjalanan tersebut. “Beredar kabar di media manifest jet teman Kaesang bocor untuk rute Jakarta-Surakarta-Jakarta (HLP-SOC-HLP) tanggal 7-8 Juli 2024. Nama-nama penumpangnya wow,” tulis Zakki Amali pada Kamis (19/9).

Hingga Jumat, (20/9) pukul 15.08 WIB, utas tersebut sudah mendapat atensi 3.466 unggah ulang dan 9.406 disukai.

Saat menghadap KPK, Kaesang menjelaskan dia menggunakan jet pribadi temannya yang berinisial Y. Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Pahala Nainggolan yang membocorkan kepada wartawan mengenai inisial Y.

“Inisial Y kalau enggak salah depannya, tapi kita enggak tahu benar enggak nama lengkapnya, WNI atau WNA, pesawat punya siapa, nanti kita konfirmasi lagi,” kata Pahala Nainggolan, di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Selasa (17/9).

Inisial Y itu disebut-sebut terkait dengan Gang Ye merupakan salah satu petinggi di Sea Limited, perusahaan teknologi yang membawahi pengembang gim Garena dan platform e-commerce Shopee. Shopee sendiri berhasil mencaplok pasar e-commerce di ASEAN dengan hadir di Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi pada kesempatan terpisah pernah membeberkan pembelaan kepada Kaesang ihwal dugaan gratifikasi jet pribadi. Hasan menyampaikan bahwa Kaesang bukanlah pejabat publik maupun pejabat negara.

Menurutnya, penggunaan private jet oleh Kaesang tidak seharusnya dianggap kontroversial atau dikaitkan dengan posisinya sebagai anak presiden. Hasan mengatakan, pilihan gaya hidup Kaesang harus dilihat dalam konteks sebagai individu pribadi, bukan sebagai bagian pejabat publik meski berstatus sebagai anak presiden.

"Mas Kaesang ini bukan pejabat publik dan dia sudah dewasa, dia sudah punya hidup sendiri, sudah punya bisnis sendiri dan dia bukan pejabat publik,” kata Hasan Nasbi dalam cuplikan video yang diunggah di akun Instagramnya pada Rabu (18/9).

Hasan juga membandingkan situasi ini dengan beberapa pejabat publik lain yang menggunakan fasilitas jet pribadi. Ia menyebutkan Presiden Indonesia ke- 5 Megawati Soekarnoputri sekaligus Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) jarang terlihat menggunakan pesawat komersial saat mengunjungi suatu daerah tertentu.

“Dalam tema yang sama kira-kira banyak pejabat publik yang juga menggunakan private jet, saya enggak tahu kapan terakhir misalnya kapan terakhir misalnya Ibu Megawati menggunakan pesawat komersil," ujar Hasan.

Komisi I DPR menyaring 33 calon duta besar (dubes) luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) RI lewat proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) pada Selasa (17/9) hingga Rabu (18/9). Jumlah calon duta besar yang mengikuti uji kepatutan dan kelayakan ini berkurang dari usulan Presiden Joko Widodo.

Jokowi mengusulkan 47 calon duta besar, di antaranya mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Wishnutama Kusubandio untuk dubes Amerika Serikat. Namun, Wishnutama dan beberapa orang lainnya tak masuk dalam daftar yang menjalani uji kelayakan dan kepatutan di DPR.

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mengatakan terdapat penundaan untuk beberapa calon pada proses seleksi tersebut. "Sebagian (ditunda)," kata Sukamta di Jakarta Pusat, Jumat (20/9).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu tak mengungkapkan alasan spesifik mengapa terdapat penundaan. Ia hanya menyebut bahwa hal itu hasil kesepakatan pemerintah dan DPR. "Sisanya ya nanti menunggu proses selanjutnya," kata dia.

Berdasarkan daftar nama yang diperoleh, calon dubes berasal dari beragam latar belakang dari mulai anggota DPR RI, mantan hakim konstitusi, hingga nama-nama di lingkungan Kementerian Luar Negeri.

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi I DPR, Sugiono menyebut hasil dari uji kelayakan tak dapat diumumkan lantaran bersifat rahasia. "Itu semua adalah keputusan yang sifatnya tertutup," kata dia.

Berikut daftar sembilan calon dubes usulan Jokowi yang menghilang dari daftar uji kelayakan dan kepatutan:

1. Tri Tharyat, untuk Kerajaan Thailand, berkedudukan di Bangkok;
2. Imam As'ari, untuk Korea Utara, berkedudukan di Pyongyang;
3. Daniel Tumpal Simanjuntak, untuk Republik Rakyat China, berkedudukan di Beijing;
4. Abdul Kadir Jailani, untuk Republik Federal Jerman, berkedudukan di Berlin;
5. Wishnutama Kusubandio, untuk Amerika Serikat, berkedudukan di Washington DC.
6. Gina Yoginda, untuk Kerajaan Arab Suriah, berkedudukan di Damaskus;
7. Andy Rachmianto, untuk Meksiko Serikat, berkedudukan di Mexico City;
8. Ayodhya GL Kalake, untuk Kanada, berkedudukan di Ottawa;
9. Andhika Chrisnayudhanto, untuk Negara Merdeka Papua Nugini, berkedudukan di Port Moresby;

Berikut daftar lengkap 33 nama calon dubes yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di DPR:

1. Cecep Herawan, untuk Republik Korea, berkedudukan di Seoul.
2. Chandra Warsenanto Sukotjo, untuk Republik Islam Pakistan, berkedudukan di Islamabad.
3. Junimart Girsang, untuk Italia, berkedudukan di Roma.
4. Muhsin Syihab, untuk Republik Federasi Brasil, berkedudukan di Brasilia.
5. Orias Petrus Moedak, untuk Jepang, berkedudukan di Tokyo.
6. Yuyu Sutisna, untuk Kerajaan Maroko, berkedudukan di Rabat.
7. Andreano Erwin, untuk Republik Serbia, berkedudukan di Beograd.
8. Didik Eko Pujianto, untuk Republik Irak, berkedudukan di Baghdad.
9. Fikry Cassidy, untuk Republik Bolivariana Venezuela, berkedudukan di Caracas.
10. Franciscus De Salles Toferry Primanda Soetikno, untuk Republik Sosialis Vietnam, berkedudukan di Hanoi.
11. Rolliansyah Soemirat, untuk Republik Islam Iran, berkedudukan di Tehran.
12. Vedi Kurnia Buana, untuk Republik Chile, berkedudukan di Santiago.
13. Hersindaru Arwityo Ibnu Wiwoho Wahyutomo, untuk Republik Finlandia, berkedudukan di Helsinki.
14. Listiana Operananta, untuk Republik Bulgaria, berkedudukan di Sofia.
15. Penny Dewi Herasati, untuk Hungaria, berkedudukan di Budapest.
16. Rina Prihtyasmiarsi Soemarno, untuk Republik Ceko, berkedudukan di Praha.
17. Siti Nugraha Mauludiah, untuk Kerajaan Denmark, berkedudukan di Kopenhagen.
18. Yayan Ganda Hayat Mulyana, untuk Kerajaan Swedia, berkedudukan di Stockholm.
19. Agung Cahaya Sumirat, untuk Republik Kamerun, berkedudukan di Yaonde.
20. Hendra Halim, untuk Republik Panama, berkedudukan di Panama City.
21. Kartika Candra Negara, untuk Republik Mozambik, berkedudukan di Maputo.
22. Mirza Nurhidayat, untuk Republik Namibia, berkedudukan di Windhoek.
23. Tyas Baskoro Her Witjaksono Adji, untuk Republik Kenya, berkedudukan di Nairobi.
24. Ardian Wicaksono, untuk Republik Senegal, berkedudukan di Dakar.
25. Arief Hidayat, untuk Republik Zimbabwe, berkedudukan di Harare.
26. Bambang Suharto, untuk Republik Federal Nigeria, berkedudukan di Abuja.
27. Chery Sidharta, untuk Republik Demokratik Federal Ethiopia, berkedudukan di Addis Ababa.
28. Simon Djatko Irwantoro Soekarno, untuk Republik Kuba, berkedudukan di Havana.
29. Agus Priono, untuk Republik Suriname, berkedudukan di Paramaribo.
30. Dicky Komar, untuk Republik Lebanon, berkedudukan di Beirut.
31. Manahan MP Sitompul, untuk Bosnia dan Herzegovina, berkedudukan di Sarajevo.
32. Siti Ruhaini Dzuhayatin, untuk Republik Uzbekistan, berkedudukan di Tashkent.
33. Susi Marleny Bachsin, untuk Portugal, berkedudukan di Lisbon.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung memberikan kesaksian pengalaman pribadi terkait situasi pasang-surut antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP belakangan ini.

Sebagai Sekretaris Kabinet, Pramono merupakan anggota Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Jokowi. Di sisi lain, Pramono merupakan kader PDIP yang dekat dengan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Pramono bercerita, meskipun hubungan antara Presiden Jokowi dan PDIP mengalami dinamika, dirinya tetap menjaga hubungan yang baik dengan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Pramono mengatakan dia selalu menjalin komunikasi yang baik dan terbuka.

“Saya mempunyai hubungan yang sangat baik dengan presiden maupun wakil presiden, bahkan ketika hubungan beliau dengan partai yang dekat dengan saya ada perbedaan,” kata Pramono kepada wartawan sesuai menghadiri seremoni pamitan kepada jajaran pejabat dan pegawai di lingkungan Sekab di Gedung Krida Bhakti Gambir, Jakarta Pusat pada Jumat (20/9).

Pramono juga menyatakan bahwa selama menjabat Seskab, ia tidak pernah mengungkapkan hal-hal internal ke pihak luar, terutama kepada wartawan, termasuk informasi off the record. Menurutnya, hal ini merupakan bentuk tanggung jawab pribadi secara profesional dan untuk menjaga kepercayaan yang diberikan kepadanya.

“Saya ingin memberikan pendidikan dan sekaligus tanggung jawab terhadap diri saya sendiri. Semua saya kerjakan dengan sungguh-sungguh walaupun saat kondisinya sedang kurang baik,” ujar Pramono.

Pramono mengklaim tidak pernah menyatukan kepentingan partai dengan tugasnya sebagai pejabat publik. Mantan Sekretaris Jenderal PDIP ini menegaskan bahwa selama menjabat Seskab, ia bekerja secara profesional tanpa adanya gangguan atau tekanan dari partai politiknya.

Ia juga bakal segera berpamitan secara langsung kepada Jokowi. Agenda berpamitan itu menunggu presiden kembali ke Jakarta usai kunjungan kerja ke ke Surabaya. "Saya akan pamit langsung dan saya sudah menyampaikan kepada beliau. Kalau sekarang kan beliau ada di Surabaya," kata Pramono.

Dia telah mengajukan surat pengunduran diri dari Sekretaris Kabinet seusai menetapkan untuk maju di pemilihan gubernur (Pilgub) Jakarta. Dia berpasangan dengan politisi sesama kader PDIP Rano Karno sebagai calon wakil gubernur Jakarta.

Dalam Pilgub Jakarta tahun ini, pasangan Pramono-Rano Karno melawan duet Ridwan Kamil-Suswono dan pasangan jalur independen Dharma Pongrekun - Kun Wardana.

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah menyetujui pengunduran diri Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Hal tersebut ditetapkan dalam Keputusan Presiden atau Keppres Nomor 105 P pada Kamis, 19 September kemarin.

"Iya, (surat pemberhentian Pramono) sudah saya tandatangani," kata Jokowi di depan gerbang Tol Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah pada Kamis (19/9).

Keppres tersebut terhitung mulai berlaku pada tangal 22 September 2024. Keppres itu sekaligus menunjuk Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menjadi pelaksana tugas alis Plt Sekretaris Kabinet

Pemerintah menargetkan harga tiket pesawat domestik turun 10% pada akhir Oktober. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengatakan, langkah untuk menurunkan harga tiket pesawat ini sedang dibahas bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

“Kami berharap ini bisa dilakukan serempak, terutama bagian Indonesia Timur yang sangat terbebani dengan harga tiket yang tinggi,” kata Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno saat ditemui di Jakarta pada Kamis (20/9).

Sandi mengatakan, beberapa yang sedang dikaji adalah sejumlah pajak yang membebani harga tiket pesawat yang harus dibayar penumpang. Ia menilai beban masyarakat saat ini terlalu berat.

Meskipun tarif PPN akan naik menjadi 12% pada tahun depa, Sandiaga tetap berharap penurunan harga tiket bisa terlaksana. “Jadi semuanya harus dilihat dari segi holistik. Karena kalau harga tiket pesawat bisa turun maka penerimaan negara dapat bertambah,” ujarnya.

Peningkatan penerimaan negara bisa diperoleh dari segi pariwisata yang menyumbangkan pergerakan ekonomi daerah.

Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Kemenparekraf Nia Niscaya sebelumnya mengatakan, komponen terbesar yang membuat harga tiket pesawat mahal saat ini adalah pajak. Namun demikian, dia belum dapat memastikan apakah pajak yang dibebankan pada tiket pesawat akan dihilangkan atau tidak.

Nia menjelaskan, komponen pajak tersebut membuat harga tiket penerbangan domestik lebih mahal dari penerbangan internasional. Sebagian pajak yang dikenakan pada penerbangan lokal tidak dikenakan pada penerbangan internasional.

Maka dari itu, penekanan strategi harga tiket pesawat tidak melihat manajemen biaya sebuah maskapai, namun peraturan di negara lain. "Jadi, penekanan harga tiket pesawat ini sebagian dilakukan oleh kami dan Kementerian Keuangan, namun dikoordinasikan oleh Kemenko Marves," katanya.

Bank Dunia menyatakan salah satu rendahnya produktivitas beras di Indonesia adalah besarnya anggaran untuk pupuk subsidi. Besarnya subsidi pupuk membuat anggaran untuk meningkatkan produktivitas pertanian lainnya menjadi berkurang.

Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Carolyn Turk mendata minimnya produktivitas membuat rata-rata pendapatan petani nasional tumbuh kurang dari 1% per tahun. Menurutnya, hal tersebut disebabkan oleh minimnya sumber daya pemerintah ke bidang penelitian dan penyuluhan pertanian akibat besarnya subsidi pupuk.

"Penelitian dan penyuluhan pertanian biasanya mempunyai keuntungan yang cukup tinggi dalam kaitannya dengan pertumbuhan produktivitas," kata Turk dalam Indonesia International Rice Conference 2024, Kamis (19/9)

Berdasarkan catatan Katadata, nilai subsidi pupuk pada 2016 sampai 2019 konsisten tumbuh. Adapun, anggaran subsidi pupuk pada 2019 menjadi yang tertinggi pada 2005 sampai 2022 atau senilai Rp 34,31 triliun.

Anggaran pupuk tercatat masuk tren penurunan hingga 2022 menjadi Rp 25,28 triliun. Namun, anggaran pupuk subsidi pada tahun ini kembali melonjak menjadi Rp 54 triliun atau setara dengan 9,55 juta ton pupuk.

Turk mengatakan, peningkatan subsidi pupuk tidak menghasilkan pertumbuhan produktivitas para petani. Oleh karena itu, Turk menilai pengeluaran di bidang lain selain pupuk menjadi penting untuk menggenjot produktivitas petani.

Selain penelitian dan penyuluhan petani, Turk berpendapat investasi pada infrastruktur setelah panen menjadi penting. Adapun tujuan pengelolaan usai panen adalah untuk menghindari pangan yang terbuang atau food loss pada tahap produksi dan distribusi.

Badan Perencanaan pembangunan Nasional mendata food loss pada tanaman pangan hanya 5,8% dari total produksi pada 2000 sampai 2019. Sementara itu, food loss dari tanaman padi-padian sekitar 13,4%.

Walau demikian, nilai ekonomi yang hilang dari food loss tanaman pangan mendekati Rp 60 triliun pada 20 tahun tersebut. Sementara itu, angka ekonomi yang hilang dari food loss pada tanaman padi-padian lebih dari Rp 50 triliun per tahun. "Investasi pada penelitian dan penyuluhan petani penting untuk mengurangi kerugian pasca panen," katanya.

Turk menemukan banyak peluang untuk meningkatkan praktek penanganan usai panen beras di dalam negeri. Turk mengatakan telah mengucurkan dana investasi sebesar US$ 500 juta atau Rp 7,64 triliun hingga tahun ini.

Investasi berbentuk penggunaan benih cerdas iklim yang dilakukan di 10 provinsi. Turk menjelaskan investasi tersebut memiliki plot kontrol dan menggunakan pendekatan iklim terpadu.

Hasil investasi tersebut adalah peningkatan hasil panen sebesar 20% di seluruh lokasi investasi. Selain itu, petani mendapatkan peningkatan laba bersih senilai Rp 3,7 juta per hektare.

"Selain itu, kami melihat penurunan emisi metana rata-rata sebesar 37% pada plot percobaan tersebut," ujarnya.