ekBis#1

Ada tiga anggota DPR dari Fraksi PDIP yang menemui massa pendemo yang terdiri dari mahasiswa di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis (22/8). Massa bertanya mengenai kepastian DPR membatalkan pembahasan Rancangan Undang-Undang atau RUU Pilkada.

Ketiga anggota DPR yang dimaksud yakni Masinton Pasaribu, Panda Nababan dan Arteria Dahlan. Mereka mendatangi kerumunan mahasiswa di halaman gedung DPR dengan pengawalan ketat pukul 18.35 WIB.

Para pendemo, termasuk mahasiswa mempertanyakan kepastian bahwa DPR membatalkan pembahasan RUU Pilkada. Masinton menjawab bahwa PDIP akan bersama para mahasiswa memperjuangkan agar RUU Pilkada tidak jadi disahkan menjadi UU.

“Pernyataan dari salah satu wakil ketua DPR tadi menyebutkan agar RUU Pilkada ditunda pembahasannya. Belum tentu dibatalkan,” kata Masinton kepada para pendemo, Kamis (22/8). “Kami meminta supaya semua DPR dan pemerintah segera membatalkan.”

Para pendemo juga meminta untuk bertemu Ketua DPR Puan Maharani. Akan tetapi, Puan sedang menghadiri agenda lain.

“Puan meminta kami, anggota fraksi, untuk stand by menemui demonstran dan menjelaskan sikap politik PDIP,” kata dia.

Pada saat yang sama, Arteria Dahlan menyampaikan akan terus berupaya menolak pembahasan RUU Pilkada. "Ini pembahasan tingkat pertama. ada tahapan pembahasan tingkat kedua. Berapa banyak UU yang tidak jadi di tingkat kedua," kata Arteria.

Sebelumnya, massa melakukan protes di depan gedung DPR lantaran para anggota legislatif berencana menggelar Rapat Paripurna membahas RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 atau RUU Pilkada pada Kamis pagi (22/8).

Rapar tersebut ditunda karena jumlah peserta rapat tidak mencapai kuorum lantaran hanya dihadiri 89 orang dari 575 anggota DPR.

Pasal 281 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib menyebutkan, ketua rapat membuka rapat apabila lebih dari separuh anggota, yang terdiri atas lebih dari setengah unsur fraksi, hadir pada waktu yang telah ditentukan. Jika tidak, maka rapat ditunda 30 menit.

Meski begitu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan bahwa pemerintah akan menerima dan menjalankan segala ketentuan dan aturan perundang-undangan yang berlaku.

"Jika sampai 27 Agustus ini tidak ada pengesahan, artinya DPR akan mengikuti aturan yang terakhir, yaitu putusan MK," kata Hasan kepada wartawan di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (22/8).

Menurut Hasan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi selalu mematuhi dan mengikuti aturan yang telah ditetapkan secara konstitusional. Hasan mengatakan, pemerintah akan terus mengikuti aturan yang ada selama belum ada regulasi baru yang diterbitkan.

"Jadi selama tidak ada aturan baru, maka pemerintah akan ikut menjalankan aturan yang berlaku." ujar Hasan.

PT Freeport Indonesia (PTFI) mengatakan akan meresmikan produksi perdana fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) tembaga Gresik pada pekan depan.

Presiden Direktur PTFI Tony Wenas mengatakan bahwa produksi perdana smelter akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Smelter di Gresik sudah beroperasi dan sudah siap untuk produksi. Mudah-mudahan minggu depan bisa diresmikan oleh pak Presiden,” kata Tony saat ditemui di Kementerian ESDM pada Kamis (22/8).

Namun Tony mengatakan peresmian produksi ini belum dapat dipastikan sepenuhnya, karena masih mempertimbangkan jadwal kegiatan presiden. “Tergantung jadwalnya beliau, tapi mudah-mudahan minggu depan,” ujarnya.

Tony melaporkan total investasi yang dikeluarkan dalam pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian atau smelter tembaga Manyar mencapai US$ 3,7 miliar atau sekitar Rp 58 triliun.

“Ini adalah salah satu investasi besar dan menjadi portofolio bagi Pak Menteri Investasi atas realisasi investasi yang dilakukan PTFI disini,” kata Tony Wenas dalam acara peresmian operasi smelter Manyar beberapa waktu lalu, Kamis (27/6).

Smelter Manyar ini berada di kawasan ekonomi khusus (KEK) Java Integrated Industrial Estate (JIIPE), Gresik, Jawa Timur. Tony mengatakan pembangunan smelter ini merupakan tantangan besar.

Tony mengatakan Smelter Manyar merupakan smelter tembaga single line terbesar di dunia dengan kapasitas mencapai 1,7 juta ton konsentrat tembaga. Dari kapasitas tersebut, smelter ini akan menghasilkan 650 ribu ton katoda tembaga.

Produksi katoda tembaga ini akan dimulai pada Agustus. Tony menjelaskan bahwa meski sudah beroperasi, smelter ini masih membutuhkan waktu sekitar enam hingga 10 minggu untuk memanaskan seluruh komponennya agar mencapai titik panas tertentu. Hal ini dilakukan agar bisa memproses konsentrat tembaga dengan maksimal.

Peresmian Operasi smelter Gresik

Smelter tembaga ini mulai beroperasi pada 27 Juni 2024. Menteri Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Investasi Bahlil Lahadalia meresmikan operasional smelter tembaga kedua milik Freeport setelah smelter PT Smelting yang juga berlokasi di Gresik.

“Puji Syukur kita bisa hadir menyaksikan pabrik yang luar biasa, dapat terbangun dalam waktu 30 bulan sejak lakukan groundbreaking oleh Presiden,” kata Airlangga dalam peresmian Smelter Manyar yang dipantau melalui kanal Youtube Freeport Indonesia pada Kamia (27/6).

Airlangga mengatakan, pembangunan smelter ini tepat waktu sesuai dengan yang sudah direncanakan. Dia menyebut, terbangunnya Smelter Manyar merupakan bagian dari perpanjangan pemberian izin usaha pertambangan khusus (IUPK) untuk PTFI.

“Hasilnya hari ini, ini smelter paling hebat karena kita lihat tiga sampai empat tahun ke depan tidak ada yang bisa mampu membangun smelter seperti ini, di lahan 100 hektare (Ha), dimanapun. Kalaupun mereka berpikir sekarang Itu masih 4 tahun, 5 tahun ke depan baru bisa produksi,” ujarnya.

Smelter ini akan menghasilkan beberapa produk berupa katoda tembaga, emas dan perak murni batangan, serta platinum group metals. Smelter berkapasitas 1,7 juta ton metrik kering per tahun.

Smelter Manyar ini juga dapat menghasilkan produk samping seperti asam sulfat, terak, gipsum, hingga timbal.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Sufmi Dasco Ahmad menyatakan batalnya pengesahan revisi Undang-Undang tentang pemilihan kepala daerah pada Kamis (22/8) berdampak pada proses pendaftaran calon di Pilkada serentak 2024. Rapat paripurna pengambilan keputusan hari ini tak jadi dilaksanakan karena jumlah DPR yang hadir tidak memenuhi kuorum.

”Oleh karenanya pada saat pendaftaran pilkada pada tgl 27 agustus nanti yang akan berlaku adalah keputusan judicial review MK yang mengabulkan gugatan Partai Buruh dan Partai Gelora,” ujar Dasco seperti dikutip dari akun X @bang_dasco miliknya, Kamis (22/8).

Saat dikonfirmasi mengenai pernyataan ini, Dasco mengatakan sudah tidak perlu ada lagi perdebatan mengenai revisi UU Pilkada. Ia pun memastikan DPR tidak akan menggelar lagi paripurna pengesahan revisi UU Pilkada selama masa pendaftaraan calon di pilkada,.

"Gak ada. Karena hari paripurna kan Selasa dan Kamis. Selasa sudah pendaftaran. Masa kita paripurna kan pada saa pendaftaran? Malah bikin chaos," ujar Dasco kepada wartawan.

Komisi Pemilihan Umum sebelumnya telah menetapkan jadwal pendaftaran Pilkada serentak seluruh Indonesia. Sesuai tahapan masa pendaftaran calon dari partai dan gabungan partai politik akan dibuka pada 27 hingga 29 Agustus 2024.

Sebelumnya pada rapat paripurna DPR yang berlangsung pada pukul 10.05 WIB hanya dihadiri oleh 89 orang anggota dewan. Padahal menurut kuorum, rapat paripurna pengambilan keputusan tingkat II harus diikuti minimal lebih dari separuh anggota seluruh fraksi DPR. Adapun total anggota DPR periode 2019-2024 adalah 2024.

Rapat paripurna itu sudah sempat ditunda selama 30 menit lantaran tidak memenuhi kuorum. Saat itu Dasco didampingi oleh Wakil Ketua DPR dari Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus dan Rachmat Gobel dari Fraksi Nasional Demokrat.

Meski begitu pernyataan Dasco belum menjadi keputusan resmi DPR. Hingga kini, DPR belum mengeluarkan sikap akhir atas nasib revisi UU Pilkada.

Sebelumnya perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang sebelumnya sudah disetujui oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama pemerintah. Rapat Baleg yang berlangsung tiga sesi pada Rabu (21/8) berbuah sepakat. Hanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menolak rancangan undang-undang.

Terdapat dua materi krusial RUU Pilkada yang disepakati dalam Rapat Panja RUU Pilkada ini. Pertama, berkaitan dengan Pasal 7 UU Pilkada terkait syarat usia pencalonan yang disesuaikan dengan putusan Mahkamah Agung (MA). Pasal 7 ayat (2) huruf e, disepakati berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur, serta 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wakil wali kota terhitung sejak pelantikan pasangan terpilih.

Dengan merujuk pada aturan MA, DPR mengabaikan putusan terbaru yang dibuat Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024. Dalam sidang pada Selasa (22/8) MK menegaskan bahwa penghitungan syarat usia calon kepala daerah harus terhitung sejak penetapan pasangan calon, bukan saat pasangan calon terpilih dilantik menjadi kepala daerah.

Materi krusial kedua berkaitan dengan perubahan Pasal 40 UU Pilkada terkait ambang batas pencalonan kepala daerah. Dalam revisi terbaru, DPR hanya mengakomodasi sebagian dari putusan MK. DPR menyimpulkan persyaratan pencalonan kepala daerah tetap mengacu pada ambang batas 25% suara sah atau 20% jumlah kursi untuk partai yang ada di parlemen. Sedangkan syarat suara berdasarkan persentase jumlah pemilih tetap sebagaimana ditetapkan MK hanya berlaku untuk partai yang tidak memiliki kursi di DPR.

Revisi ini mendapat penolakan dari berbagai kalangan lantaran dinilai telah melanggar konstitusi. DPR dianggap menyalahi demokrasi karena tidak mengindahkan putusan MK. Gelombang protes pun pecah di sejumlah kota seperti Jakarta, Bandung, Semarang, dan Yogyakarta.

PT Freeport Indonesia (PTFI) mengatakan pembangunan fasilitas pemurnian dan pengolahan (smelter) tembaga di Fakfak, Papua Barat termasuk salah satu poin pembahasan dalam perpanjangan izin operasi mereka setelah 2041.

“Itu termasuk dengan perpanjangan IUPK,” kata Direktur Utama PTFI Tony Wenas saat ditemui di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Kamis (22/8).

Terkait perpanjangan operasi atau izin usaha pertambangan khusus (IUPK), Tony mengatakan saat ini pihaknya terus berkomunikasi dengan pemerintah. “Kami masih terus mendiskusikan dengan pemerintah,” ujarnya.

Pada Senin lalu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan proses perpanjangan IUPK PTFI sudah hampir selesai, namun menurutnya PTFI dinilai lambat dalam memenuhi berbagai syarat yang menjadi negosiasi antara pemerintah dengan PTFI.

Bahlil mencontohkan, salah satu proses yang lambat dilakukan Freeport adalah terkait negosiasi mereka dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara yang belum selesai.

Merespon hal tersebut, Tony menyebut memang proses perpanjangan IUPK masih dalam tahap pendiskusian seluruh aspek. “Jadi semuanya masih didiskusikan, nanti pada saatnya mudah-mudahan saja lebih cepat. Karena lebih cepat lebih baik,” ucapnya.

Sebelumnya, saat masih menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil memastikan bahwa perpanjangan IUPK PTFI akan terlaksana tahun ini, sebelum pemerintahan baru dimulai.

“Dalam perpanjangannya nanti akan kami urus sebelum pemerintahan selesai,” kata Bahlil dalam Kuliah Umum di IPDN yang dipantau secara daring pada Kamis (11/7).

PTFI saat ini memiliki IUPK yang berlaku hingga 2041. Bahlil mengatakan, perpanjangan kontrak PTFI setelah 2041 Indonesia akan memperoleh penambahan saham sebanyak 10%. “Jadi total saham Indonesia di Freeport itu sebesar 61%,” ujarnya.

Penambahan saham 10% ini sebelumnya pernah dikatakan Bahlil dalam peresmian operasi smelter tembaga Manyar milik PTFI di Gresik beberapa waktu lalu.

“Rasa-rasanya agak kurang adil kalau kami tidak memberi perpanjangan izin, apalagi sudah membangun smelter di Gresik dan kita akan mendapatkan penambahan saham 10%. Sudah disetujui juga, Freeport akan membangun smelter di Papua,” kata Bahlil pada Kamis (27/6).

Melalui jumlah kepemilikan saham tersebut, Bahlil menegaskan bahwa PTFI sudah menjadi milik Indonesia. “Sudah bukan lagi milik Freeport McMoran, sudah menjadi milik BUMN. Jadi ini kan punya negara, kenapa harus kami buat ribet-ribet perpanjangannya,” kata dia.

Pada bulan lalu, Freeport McMoran (FCX) mengatakan anak usahanya PTFI berencana mengajukan permohonan perpanjangan IUPK tahun ini.

“Perpanjangan IUPK ini memungkinkan kesinambungan operasi skala besar yang bermanfaat untuk seluruh pemangku kepentingan serta memberikan peluang pengembangan sumber daya tambahan yang menarik di kawasan Grasberg,” tulis FCX dalam laporan keuangan untuk kuartal II dan semester I 2024.

Pembangunan Smelter Fakfak

Rencana pembangunan ini pertama kali disebut oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Ad Interim Erick Thohir.

“Hal-hal ini sangat positif untuk terus meningkatkan investasi dari luar negeri untuk pembukaan lapangan kerja di Indonesia seperti yang dicita-citakan oleh bapak presiden,” kata Erick selepas mendampingi Presiden Joko Widodo di Washington DC pada November 2023.

Ketika itu Jokowi juga bertemu dengan CEO Freeport McMoRan, Richard Adkerson, yang sempat membahas komitmen untuk membangun smelter tembaga baru di Fakfak.

Erick mengungkap pembangunan smelter ini merupakan salah satu upaya mendorong investasi Indonesia dari Amerika Serikat (AS). Terlebih dengan porsi BUMN yang saat ini sudah menguasai 51% saham Freeport.

“Ini investasi yang memang kita hilirisasi, dari yang awalnya murni pertambangan emas dan copper, sekarang mulai diturunkan industrialisasinya,” ungkap Erick.

Erick menyebut saat ini investasi Amerika di Indonesia sudah menduduki posisi keempat dan ini merupakan kejadian pertama bagi Indonesia. Dia juga mengatakan hubungan perdagangan Indonesia dan AS terus mengalami peningkatan saat ini.

Sebelumnya, Tony menyatakan menunggu kepastian perpanjangan IUPK hingga 2061 sebelum menetapkan rencana pembangunan smelter Fakfak. PTFI perlu mengunci kepastian penambahan masa operasi sebelum memutuskan untuk mendirikan smelter baru.

"Kami belum tahu kapan mulai konstruksi, belum tahu. Kami masih tunggu sampai perpanjangannya selesai," kata Tony di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis (28/3).

Aksi demonstrasi menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah atau RUU Pilkada ricuh pada Kamis (22/8). Massa membakar ban, melempar batu, hingga menjebol pagar dan merangsek masuk Gedung DPR.

Salah satu pagar Gedung DPR yang menghadap Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan akhirnya jebol pada pukul 14.00 WIB. Sejumlah massa demo pun masuk dan sempat menggelar orasi di Taman DPR.

Massa lainnya yang berdemo di depan gerbang utama DPR membakar ban hingga menciptakan kepulan asap hitam. Mereka menggoyang gerbang sambil berteriak "Buka, buka, buka pintunya. Buka pintunya sekarang juga."

Polisi berusaha memadamkan ban yang dibakar dengan menyemportkan water canon ke arah gerbang dan mengusir para pendemo dari dalam gedung DPR.

Kondisi DPR sempat sedikit kondusif. Namun, massa kembali merangsek masuk ke dalam gedung DPR. Sejumlah pendemo yang mengenakan seragam sekolah diperkirakan siswa STM aktif melemparkan batu ke arah polisi.

Berdasarkan pantauan Katadata.co.id, dua rombongan massa aksi dibawa menggunakan mobil, setelah diseret dan dipukuli oleh oknum polisi. Polisi sejauh ini sudah bersiap melontarkan gas air mata, tetapi belum dilakukan hingga 17.00 WIB.

Ribuan demonstran memenuhi seluruh ruas jalan di depan gedung DPR. Massa terdiri dari berbagai lapisan masyarakat mulai dari mahasiswa, buruh, politisi, hingga selebritis dan komika ikut dalam aksi menolak revisi UU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang menganulir putusan MK.

Komedian Adjis Doa Ibu mengatakan, hadir pada demonstrasi hari ini bersama komunitas Stand Up Indonesia. Tujuan utama kehadirannya dalam aksi tersebut mengawal putusan MK mengenai syarat pencalonan kepala daerah.

"Kami datang membuktikan kami tidak hanya tertawa saja, tapi juga memeriksa pekerjaan para anggota DPR. Kami datang untuk mengingatkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi ini penting, " kata Ajis di depan Gedung DPR, Kamis (22/8).

Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati revisi Undang-Undang Pilkada. Revisi UU Pilkada ini menganulir putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang menetapkan syarat baru dalam pengajuan calon kepala daerah.

Pembahasan revisi UU Pilkada di DPR ini menuai kecaman hingga membuat masyarakat umum, mahasiswa dan buruh turun ke jalan. Dua poin dalam revisi UU Pilkada yang menganulir putusan MK yakni syarat pencalonan dalam pengajuan calon kepala daerah dan batas usia kepala daerah.

MK menurunkan syarat jumlah suara bagi partai politik dan gabungan partai politik yang akan mengusulkan calon di Pilkada 2024. Melalui putusan MK, partai politik yang sebelumnya kehilangan kesempatan mengusung calon kembali mendapatkan peluang. Namun, revisi UU Pilkada mementahkan putusan MK.

Selain itu, revisi UU Pilkada juga menganulir putusan MK yang menyebutkan usia minimal saat penetapan calon kepala daerah. Baleg DPR malah menggunakan menggunakan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23P/HUM/2024 yang mengatur batas minimum usia calon kepala daerah saat pelantikan.

Putusan MK menjadi perbincangan dan sorotan publik karena bersinggungan dengan rencana putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep untuk maju dalam Pilkada tahun ini. Sebaliknya, revisi UU Pilkada mengembalikan peluang Kaesang maju sebagai calon kepala daerah.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Dewan Perwakilan Rakyat tak kompak menyikapi Revisi Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang bergulir. Sebagian menyatakan menolak revisi yang menganulir putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 tahun 2024 tentang syarat pencalonan di pilkada.

Anggota Fraksi PKB DPR Luqman Hakim memilih untuk tidak menghadiri rapat paripurna DPR RI yang digelar pada Kamis (22/8). Rapat ini seharusnya menjadi momen bagi DPR untuk mengambil persetujuan revisi.

Luqman menilai pembahasan RUU Pilkada itu dilakukan secara kilat tanpa memberikan ruang terhadap partisipasi publik. Terlebih lagi, menurutnya pembahasan itu kontra terhadap demokrasi karena melawan putusan Mahkamah Konstitusi.

"Tidak hadirnya saya di rapat paripurna, bukanlah masalah teknis. Tetapi manifestasi dari sikap saya yang menolak," kata Luqman.

Dia pun menegaskan bahwa sikap politiknya kini berada di posisi bersama para mahasiswa, akademisi, individual, hingga organisasi penggiat demokrasi. Sikap Luqman berbeda dengan fraksi PKB yang sebelumnya menyatakan persetujuan atas draft revisi yang disepakati bersama pemerintah di Badan Legislasi.

Sebelumnya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menunda rapat paripurna lantaran tak memenuhi kuorum. Rapat hanya dihadiri oleh 89 anggota dari 575 anggota DPR. Padahal menurut tata tertib, sidang paripurna harus diikuti oleh minimal separuh dan seluruh total anggota DPR.

Penundaan paripurna membuat nasib Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang sebelumnya sudah disetujui oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama pemerintah. Rapat Baleg yang berlangsung tiga sesi pada Rabu (21/8) berbuah sepakat. Hanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menolak rancangan undang-undang.

Terdapat dua materi krusial RUU Pilkada yang disepakati dalam Rapat Panja RUU Pilkada ini. Pertama, berkaitan dengan Pasal 7 UU Pilkada terkait syarat usia pencalonan yang disesuaikan dengan putusan Mahkamah Agung (MA). Pasal 7 ayat (2) huruf e, disepakati berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur, serta 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wakil wali kota terhitung sejak pelantikan pasangan terpilih.

Dengan merujuk pada aturan MA, DPR mengabaikan putusan terbaru yang dibuat Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024. Dalam sidang pada Selasa (22/8) MK menegaskan bahwa penghitungan syarat usia calon kepala daerah harus terhitung sejak penetapan pasangan calon, bukan saat pasangan calon terpilih dilantik menjadi kepala daerah.

Materi krusial kedua berkaitan dengan perubahan Pasal 40 UU Pilkada terkait ambang batas pencalonan kepala daerah. Dalam revisi terbaru, DPR hanya mengakomodasi sebagian dari putusan MK. DPR menyimpulkan persyaratan pencalonan kepala daerah tetap mengacu pada ambang batas 25% suara sah atau 20% jumlah kursi untuk partai yang ada di parlemen. Sedangkan syarat suara berdasarkan persentase jumlah pemilih tetap sebagaimana ditetapkan MK hanya berlaku untuk partai yang tidak memiliki kursi di DPR.

Usung Gus Yusuf di Pilgub Jateng

Sikap berbeda PKB dengan yang disampaikan pada rapat baleg juga terlihat dari dukungan yang diberikan kepada Ketua DPW PKB Jawa Tengah K.H.Yusuf Chudlori atau Gus Yusuf sebagai bakal calon gubernur. Sekretaris DPW PKB Jawa Tengah Sukirman di Semarang pada Rabu (21/8) mengatakan bahwa PKB meraih sekitar 3.000.000 suara atau 11% dari total suara sah pemilu.

Berdasarkan putusan MK terhadap syarat pencalonan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, ambang batas syarat dukungan untuk Provinsi Jawa Tengah sebesar 6,5 persen suara sah partai politik atau gabungan partai politik. "Dengan perolehan 3.000.000 suara, PKB sudah lebih dari cukup untuk mengusung sendiri," kata Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah itu.

Menurut dia, Gus Yusuf sudah menerima dukungan dari para kiai dan berbagai kalangan untuk mencalonkan sendiri pada Pilgub Jateng. Ia memastikan Gus Yusuf akan mendaftar ke KPU sebagai Calon Gubernur Jawa Tengah usai pelaksanaan Muktamar PKB.

Sementara itu, Ketua Desk Pilkada PKB Jawa Tengah Moh Hudallah menambahkan bahwa sejumlah nama bakal calon gubernur yang akan mendampingi Gus Yusuf sudah diinventarisasi. Menurut Hudallah kriteria yang akan diusung adalah sosok yang bisa membantu elektoral dan memiliki pengalaman di pemerintahan.

Adapun Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar berkelit tak mengetahui adanya pembahasan revisi UU Pilkada di Baleg. Ia menyebut baru mengetahui adanya pembahasan revisi setelah mendapat undangan untuk mengikuti paripurna pengesahan revisi UU Pilkada.

Sejumlah massa aksi demo menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah atau RUU Pilkada merangsek memasuki gedung DPR pada Kamis (22/8). Mereka masuk melalui salah satu pagar DPR yang dijebol dan berorasi di tengah taman DPR.

Berdasarkan pantauan Katadata.co.id, mereka menggunakan jaket bertuliskan alumni UI. Para pendemo menolak pengesahan RUU Pilkada oleh DPR yang melangkahi keputusan Mahkamah Konstitusi.

Presidium Forum Alumni Kampus Seluruh Indonesia Juju Purwantoro mengatakan, telah bernegosiasi dengan pihak Kepolisian untuk dapat menemui anggota DPR. Menurutnya, demonstrasi hari ini, Kamis (22/8) merupakan langkah terakhir untuk melakukan audiensi dengan para legislator.

Juju berkomitmen untuk menunggu di depan DPR bersama masa. Ia menilai penundaan sidang paripurna merupakan siasat para Anggota DPR untuk mengesahkan Revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah.

"Anggita DPR itu licik. Mereka bisa saja mensahkan RUU Pilkada pukul 01.00 atau 02.00 dini hari nanti. Kami tidak mau lagi kecolongan seperti undang-undang sebelumnya," kata Juju di Taman DPR, Kamis (22/8).

Juju mengklaim, telah menyurati DPR untuk melakukan audiensi selama dua kali belum lama ini. Namun, surat tersebut tidak diindahkan para legislator.

Juju mengaku membawa masa yang juga alumni dari beberapa perguruan tinggi negeri, seperti Universitas Gajah Mada, Universitas Padjadjaran, dan Institut Teknologi Bandung.

Pihak kepolisian yang bertugas mengaku akan menyampaikan permohonan audiensi tersebut dengan legislator yang masih berdiam di DPR. "Prinsipnya permintaan ini akan kami sampaikan, tapi kami tidak tahu apakah masih ada anggota DPR di dalam atau tidak," ujar petugas tersebut.

Aksi demo mulai memanas sejak siang. Massa membakar ban, melempari botol hingga batu ke arah polisi, dan menjebol pagar DPR.

Hingga pukul 15.30 WIB, belum ada gas air mata yang dilemparkan kepolisian. Namun, polisi sudah menyiapkan dua pistol gas air mata.