Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan. Salah satu aturan di dalamnya adalah melarang produsen atau distributor susu formula melakukan promosi dan memberi potongan harga.

PP yang terbit pada Jumat (26/7) itu dengan spesifik menunjukkan komitmen pemerintah mendukung pemberian ASI eksklusif kepada bayi. Selain itu dalam hal ibu tidak bisa memberikan ASI eksklusif maka diharapkan bisa mencarikan donor ASI.

Di sisi lain pada Pasal 29 disebutkan ibu dapat memberikan susu formula pada bayi bila tidak dapat memberi air susu atau menemukan donor ASI. Namun penggunaan susu formula diatur sangat ketat.

"Dalam memberikan susu formula bayi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan wajib memberikan peragaan dan penjelasan atas penggunaan dan penyajian susu formula bayi kepada ibu dan/atau keluarga yang memerlukan susu formula bayi," tulis Pasal 30 PP Kesehatan.

Daftar larangan yang tidak boleh dilakukan produsen dan distributor susu formula

Dalam hal pemberian susu formula diperkenankan dengan indikasi medis, pemerintah memberi aturan ketat pada produsen dan distibutor. Pada Pasal 33 dituliskan sejumlah larangan yang tidak boleh dilakukan oleh produsen dan distributor susu formula

1. Pemberian contoh produk susu formula bayi dan atau produk pengganti air susu ibu lainnya secara cuma-cuma, penawaran kerja sarna, atau bentuk apapun kepada fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga medis, kader kesehatan dan ibu hamil.
2. Penawaran atau penjualan langsung susu formula bayi dan/atau produk pengganti air susu ibu lainnya ke rumah;
3. Pemberian potongan harga atau tambahan atau sesuatu dalam bentuk apapun atas pembelian susu formula bayi dan/atau produk pengganti air susu ibu lainnya sebagai daya tarik dari penjual;
4. Penggunaan Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, kader Kesehatan, tokoh masyarakat, dan pemengaruh media sosial untuk memberikan informasi mengenai susu formula bayi dan/atau produk pengganti air susu ibu lainnya kepada masyarakat;
5. Pengiklanan susu formula bayi dan/atau produk pengganti air susu ibu lainnya dan susu formula lanjutan yang dimuat dalam media massa, baik cetak maupun elektronik, media luar ruang, dan media sosial; dan/atau f. promosi secara tidak langsung atau promosi silang produk pangan dengan susu formula bayi dan/atau produk pengganti air susu ibu lainnya.

Mesk begitu berbagai larangan yang termuat di PP ini dikecualikan jika dilakukan pada media cetak khusus tentang Kesehatan. Pengecualian juga berlaku bila mendapat persetujuan menteri, dan memuat keterangan bahwa susu formula bayi bukan sebagai pengganti air susu ibu.

Hal lain yang turut diatur dalam PP adalah larangan bagi fasilitas pelayanan kesehatan, satuan pendidikan, organisasi profesi di bidang kesehatan, serta tenaga medis untuk menerima hadiah atau bantuan dari produsen maupun distributor susu formula. Bantuan hanya dapat diterima untuk tujuan membiayai kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan dengan persyaratan yang ketat.

Sanksi Melanggar Aturan Susu Formula

Selain menetapkan sejumlah aturan, PP tentang Kesehatan juga memuat sanksi kepada tenaga medis dan layanan Kesehatan yang melanggar ketentuan. Merujuk Pasal 42 tenaga medis yang tetap bekerja sama dengan distributor dan produsen susu formula akan mendapat teguran lisan hingga pencabutan izin.

Teguran lisan dan tertulis juga mungkin diberikan kepada fasilitas layanan Kesehatan, sekolah, yang tidak memenuhi aturan. "Pengurus atau pengelola tempat kerja dan penyelenggara tempat fasilitas umum harus mendorong dan memfasilitasi pemberian air susu ibu eksklusif melalui kebijakan yang mendukung program air susu ibu eksklusif.

Sebagai dukungan pemerintah mewajibkan pengurus dan pengelola tempat kerja untuk menyediakan fasilitas khusus menyusui. Selain penyediaan fasilitas pengurus dan pengelola tempat kerja juga harus memberikan Waktu kepada ibu bekerja untuk memberikan air susu eksklusif kepada bayi.

Presiden Joko Widodo memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif pada Rabu (31/7). Ia datang memenuhi panggilan Jokowi untuk mengikuti rapat terbatas (ratas).

Kehadiran Arifin ke Istana kali ini turut mengundang perhatian lantaran namanya tengah diperbincangkan dalam kabar perombakan atau reshuffle kabinet. Ia disebut akan diganti oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.

Arifin tiba di Istana sekira pukul 10.45. Dia hadir seorang diri tanpa didampingo oleh ajudan. Ia juga terpantau menggenggam sebuah map yang di bawa masuk ke dalam gedung istana lewat gerbang 'pilar' yang menghadap ke Jalan Veteran, Jakarta.

Ratas soal ketahanan energi nasional itu juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dan Wakil Menteri BUMN Wirjoatmodjo. Selain itu, terpantau menyusul masuk ke Istana Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati dan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo.

Arifin enggan berkomentar lebih jauh ihwal ratas ketahanan energi nasional kali ini. “Kan sudah tahu sendiri,” kata Arifin saat ditemui sebelum memasuki Istana.

Sebelumnya, beredar kabar Bahlil akan menggantikan Arifin sebagai Menteri ESDM. Bahlil bahkan dikabarkan telah memberikan sinyal dirinya akan berpindah dalam konferensi pers realisasi investasi semester pertama pada Senin (29/7).

Bahlil mengatakan pernyataan pers soal realisasi investasi itu adalah yang terakhir disampaikannya selama menjabat. Dia beralasan, data realisasi investasi kuartal III 2024 baru akan rampung pada akhir Oktober 2024.

Bahlil juga belum tahu apakah dirinya akan bergabung dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. "Jadi, ini konferensi pers saya yang terakhir karena data realisasi investasi kuartal ketiga tahun ini tidak bisa dipercepat pengolahannya," kata Bahlil di kantornya, Senin (29/7).

Istana Kepresidenan membantah kabar bahwa Presiden Jokowi akan merombak kabinet untuk mengangkat Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, menggantikan Arifin Tasrif dalam waktu dekat.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, Jokowi belum mengagendakan rencana untuk melakukan perombakan atau reshuffle kabinet dalam waktu dekat ini. "Tidak betul, sampai saat ini belum ada rencana maupun agenda reshuffle kabinet," kata Ari lewat pesan singkat WhatsApp pada Selasa (30/7).

Hal serupa juga dikatakan oleh Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana. Dia mengaku belum mengetahui informasi ihwal agenda reshuffle kabinet.

Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung berhenti bekerja sama dengan BPJS Kesehatan mulai besok, Kamis (1/8). Merujuk pengumuman resmi, manajemen mengatakan pemutusan kerja sama bisa saja berlangsung untuk jangka waktu lama.

“Atas nama manajemen RSMB, kami sampaikan permohonan maaf karena tidak dapat memberikan layanan bagi pasien BPJS Kesehatan per 1 Agustus 2024,” kata RS Muhammadiyah Bandung dilansir dari Instagramnya, Rabu (31/7).

Merujuk pengumuman resmi, manajemen mengatakan Rumah Sakit kini tengah melakukan perbaikan internal. Selain itu pengelola juga tengah menyiapkan skenario pelayanan prima jangka panjang sehingga memilih opsi putus kerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Meski demikian, RS masih melayani penggunaan BPJS Kesehatan untuk pasien hemodialisa hingga 31 Agustus 2024. Pihak direksi menyebut pemberhentian kerjasama ini hanya berlaku sementara waktu.

Tidak ada penjelasan hingga kapan BPJS bakal berhenti berlaku di RS tersebut. Mereka juga memastikan bahwa layanan pada pasien umum dan rekanan asuransi non BPJS kesehatan masih bisa berjalan seperti biasa.

Belum ada pernyataan resmi dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah terkait kebijakan ini. Katadata sudah mengonfirmasi ke Sekretaris Umum Muhammadiyah Abdul Muti dan Ketua Majelis Pembinaan Kesehatan Umum Muhammadiyah Agus Samsudin, namun mereka belum membalas apakah kebijakan serupa bakal berlaku di RS Muhammadiyah lainnya.

Melansir laman resmi Majelis Pembinaan Kesehatan Umum PP Muhammadiyah, lembaga ini menaungi lebih dari 120 RS di seluruh Indonesia. Rumah sakit ini dari Medan, Sumatera Utara hingga Ternate, Maluku Utara. Masih ada total 22 RS yang akan dibangun Muhammadiyah di Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Utara.

Pemimpin Hamas Ismail Haniyeh tewas di Iran pada Rabu (31/7). Kabar itu terkonfirmasi lewat pernyataan resmi yang disampaikan terpisah oleh kelompok militan Palestina Hamas dan Garda Revolusi Iran.

Mengutip pemberitaan Reuters, pimpinan Garda Revolusi Iran mengatakan faksi islam berduka atas kematian Haniyeh. Mereka menduga Haniyeh tewas dalam serangan berbahaya yang dilakukan kelompok zionis.

"Pagi ini, kediaman Ismail Haniyeh di Teheran diserang, yang mengakibatkan dia dan salah satu pengawalnya tewas. Penyebabnya sedang diselidiki dan akan segera diumumkan," kata Garda Revolusi.

Sementara itu, mengutip dari pemberitaan New York Times, Hamas menuduh Israel membunuh Haniyeh. Pernyataan itu disampaikan pimpinan Hamas lewat akun resmi mereka. Belum ada komentar langsung dari Israel terkait tudingan keterlibatan di balik kematian Haniyeh.

Sebelumnya Hanieh hadir di Iran untuk menghadiri upacara pelantikan presiden baru Iran pada hari Selasa (30/7). Hamas merupakan kelompok militan Palestina yang menguasai Jalur Gaza. Hamas telah terlibat dalam perang dengan Israel sejak mereka mengambil alih kekuasaan di Gaza pada 2007.

Pemerintah akan membangun Bus Rapid Transit atau BRT Bandung Raya sebagai upaya untuk menekan kemacetan di wilayah Bandung, Jawa Barat. Transportasi massal ini rencananya mulai dibangun pada 2025.

Mengutip situs Institute for Transportation & Development Policy, Bus Rapid Transit (BRT) adalah sistem transit berbasis bus berkapasitas tinggi yang memberikan layanan cepat, andal, berkualitas tinggi, aman, dan hemat biaya dengan biaya yang relatif rendah, kapasitas tingkat metro.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Risyapudin Nursin menjelaskan, pembangunan BRT Bandung Raya akan mencakup wilayah Cimahi, Padalarang hingga Sumedang sepanjang 21 km.Pengembangan BRT tahap satu akan dimulai pada 2025, tahap 2 pada 2026 dan tahap 3 pada 2027.

"Nantinya sistem angkutan cepat berbasis bus ini akan ramah lingkungan dan menggunakan energi rendah karbon. Waktu tempuhnya akan lebih cepat dengan jalur khusus serta adanya kepastian jadwal," kata dia.

Ia memastikan, tarif BRT akan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. BRT akan memiliki sistem informasi yang jelas di halte, bus, hingga melalui aplikasi.

Selain itu, menurut dia, layanan ini akan mengedepankan kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial dalam desain bus dan infrastruktur yang inklusif.

Layanan BRT ini rencananya akan terintegrasi dengan Stasiun Kereta Cepat Padalarang, Stasiun Kereta Api Cimahi, Terminal Tipe A Leuwipanjang, dan Stasiun Kereta Cepat Tegalluar.

"Pada saat pembangunan BRT nanti kami berharap adanya dukungan dari seluruh stakeholder baik dari Dinas Perhubungan Provinsi, Kabupaten/Kota, pihak Kepolisian hingga masyarakat. Kami semua perlu kolaborasi dan sinergi," ujarnya.

Dia mengajak masyarakat khususnya di daerah Bandung agar menggunakan transportasi umum Bus Rapid Transit (BRT) demi menekan polusi udara di daerah itu. "Kami berharap dengan nantinya ada BRT bisa menjadi solusi mengurai kemacetan dan mengurangi polusi udara," kata Risyapudin.

Tiga kota di Indonesia masuk dalam daftar 50 kota dengan polusi udara terburuk di dunia pada Rabu pagi (31/7). Bahkan, Jakarta kembali masuk dalam jajaran empat besar kota dengan polusi udara terburuk di dunia.

Berdasarkan data yang dihimpun situs pemantau kualitas udara IQAir pada pukul 09.26 WIB, Indeks Kualitas Udara (AQI) Jakarta berada di posisi keempat. Adapun Indeks AQI Jakarta berada di angka 172.

Jakarta masuk dalam kategori kualitas udara tidak sehat dengan partikel halus PM 2,5 berada di angka 61 mikrogram per meter kubik.

Selain Jakarta, dua kota lainnya yang masuk ke dalam 50 besar kota dengan kualitas udara terburuk di dunia yaitu Medan dan Batam.

Medan menempati posisi ke 30 dengan Indeks AQI di angka 70, sedangkan Batam berada di posisi ke 46 dengan Indeks AQI 60 atau berada di kategori sedang.

Kualitas Udara Terburuk di Lahore Pakistan

Kota dengan kualitas udara terburuk pertama adalah Lahore di Pakistan dengan angka 203, di posisi kedua Kampala di Uganda di angka 176, posisi ketiga Santiago di Cile dengan angka 162, dan di posisi kelima Doha di Qatar dengan angka 167.

Pemerintah Provinsi Jakarta berkomitmen terus melaksanakan uji emisi kendaraan bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai upaya mengurangi polusi udara di Jakarta.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Asep Kuswanto sebelumnya mengatakan, telah melakukan uji emisi sebanyak lebih dari 100 kali sejak 2022. Upaya ini akan terus dilakukan untuk mengurangi polusi udara.

"Kami sudah melakukan uji emisi di tahun 2022 sudah 24 kali, 2023 sudah 44 kali, dan 2024 sudah 44 kali. Insya Allah uji emisi ini akan terus kami lakukan dan kami juga bekerja sama dengan KLHK," kata dia, Selasa (24/7).

Asep menuturkan bahwa pihaknya sudah melakukan berbagai upaya lain demi mengurangi polusi udara termasuk menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah di sekitar Jakarta guna meningkatkan kualitas udara di masing-masing wilayah.

"Selain itu, kami juga memberikan pelatihan kepada pemerintah daerah sekitar Jakarta untuk kompetensinya dalam hal uji emisi dan itu sudah berjalan," kata dia.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyatakan terdapat 3.703 WNI yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) pada periode 2020 sampai Maret 2024. Para korban ada yang dipekerjakan sebagai pelaku penipuan online.

"Paling banyak itu dari Kamboja 1.914 orang, kemudian yang kedua Filipina 680 orang, yang berikutnya Thailand 364 orang, dan Myanmar ada 332 orang," kata Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kemenko PMK Woro Sri Hastuti Sulistyaningrum, Selasa (30/7).

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan tim Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sekitar 40% korban berasal dari wilayah Sumatera Utara. Ia menyebut para korban TPPO yang dipekerjakan sebagai pelaku penipuan online itu berasal dari kalangan berpendidikan.

Rentang usia korban TPPO adalah 18 hingga 35 tahun. Ia menyebut para korban terjebak dengan iming-iming bekerja di bidang informasi dan teknologi (IT) di perusahaan luar negeri.

"Korbannya melek teknologi, usia produktif 18 sampai 35 tahun dan bahkan mereka berpendidikan tinggi, ada yang sudah S2," kata Woro.

Lebih jauh Woro menjelaskan sampai di negara tujuan para korban justru disekap dan dipaksa bekerja yang tidak sesuai perjanjian awal. Para korban bahkan diancam dengan pemotongan gaji apabila tidak memenuhi target yang ditentukan oleh pemilik bisnis ilegal tersebut.

"Mereka itu tidak boleh kemana-mana, di situ saja mereka bekerja, semacam ada penyekapan, ada eksploitasi, makanya itu terjadi TPPO," kata Woro lagi.

Persoalan tindak pidana perdagangan orang di dunia maya menjadi buah bibir lantaran penemuan sejumlah kasus ke publik. Yang terbaru, kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengungkap ada aktor berinisial T yang menjadi salah satu dalang TPPO bermodus judi online.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berharap TikTok berinvestasi di Indonesia. Erick mengaku juga siap mempertemukan TikTok dengan Presiden Joko Widodo ataupun Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

"Jangan hanya menjadikan Indonesia sebagai market dan saya sampaikan juga kepada CEO TikTok pentingnya menjaga kultur kebudayaan bangsa,'' kata Erick usai acara Peresmian Gedung Nawasena Mandiri Corporate University, Selasa (30/7).

Erick menjelaskan ekonomi digital di Indonesia memiliki potensi menembus Rp 4.500 triliun. Namun Erick menegaskan jangan sampai TikTok merusak bangsa dengan konten yang merusak masyarakat Indonesia seperti pornografi.

Di sisi lain, Erick menilai TikTok bisa menjadi wadah untuk kebebasan berpendapat maupun untuk menyalurkan bakat seperti para kreator Indonesia. Ia optimistis Indonesia bisa menjadi tempat yang layak untuk TikTok berinvestasi.

Erick Thohir menggelar pertemuan dengan CEO TikTok Shou Zi Chew dan CEO YouTube Neal Mohan di sela-sela Olimpiade di Paris, Prancis. Mereka membahas potensi digital ekonomi Indonesia.

“Saya bicara tentang potensi digital ekonomi Indonesia akan mencapai Rp4.500 triliun dan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara,” ujar Erick Thohir, dalam akun Instagramnya pada Jumat (27/7).

Pertemuan tersebut berlangsung saat makan malam di Museum Louvre, Prancis. Erick Thohir mengatakan Mohan dan Chew menyatakan siap untuk mendukung potensi digital yang dimiliki Indonesia. "Mereka juga siap untuk mendorong kreator dalam negeri dengan tetap menjaga kultur Indonesia yang baik ke seluruh dunia,” kata dia.

Pertemuan tersebut berlangsung saat makan malam di Museum Louvre, Prancis. Erick Thohir mengatakan Mohan dan Chew menyatakan siap untuk mendukung potensi digital yang dimiliki Indonesia.

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengumumkan pencegahan 12 orang ke luar negeri. Pencegahan dilakukan terkait dengan penyidikan perkara dugaan korupsi suap pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur pada tahun anggaran 2019—2022.

Surat cegah dikeluarkan pada 26 Juli 2024 melalui Surat Keputusan Nomor 965 tahun 2024. Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan ada enam penyelenggara negara yang dicegah.

"Larangan bepergian ke luar negeri berlaku selama 6 bulan ke depan," ujar Tessa seperti dikutip, Selasa (30/7).

Mereka yang dicegah adalah enam anggota DPRD Provinsi Jawa Timur yang berinisial KUS, AI, AS, dan MAH. Ada juga anggota DPRD Kabupaten Sampang berinisial FA dan anggota DPRD Kabupaten Probolinggo berinisial JJ.

Sebanyak 15 orang lainnya adalah pihak swasta berinisial BW, JPP, HAS, SUK, AR, WK, AJ, MAS, AA, AH, AYM, RYS, MF, AM, dan MM. Sebelumnya tim penyidik KPK pada Jumat (12/7) mengumumkan telah menetapkan 21 tersangka dalam pengembangan penyidikan dugaan korupsi suap pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur pada tahun anggaran 2019—2022.

"Mengenai nama tersangka dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tersangka akan disampaikan pada waktunya bilamana penyidikan dianggap cukup," ujar Tessa. .

Juru Bicara KPK berlatar belakang penyidik KPK tersebut menerangkan bahwa penetapan tersangka tersebut berdasarkan surat perintah dimulainya penyidikan (sprindik) yang diterbitkan pada 5 Juli 2024. Penyidikan perkara merupakan pengembangan dari perkara OTT (operasi tangkap tangan) yang dilakukan terhadap STPS (Sahat Tua P. Simanjuntak) yang merupakan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jatim dan kawan-kawan oleh KPK pada September 2022.

Dalam perkara ini, majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Surabaya memvonis Sahat hukuman 9 tahun penjara dalam kasus korupsi hibah pokok pikiran (pokir) DPRD Provinsi Jatim pada tahun anggaran 2021. Ia juga dikenakan denda Rp 1 miliar subsider hukuman 6 bulan penjara.

Selain itu, hakim juga mewajibkan terdakwa Sahat membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 39,5 miliar selambat-lambatnya 1 bulan setelah vonis berkekuatan hukum tetap. Jika tidak bisa membayar uang pengganti, harta miliknya disita oleh Negara dan dilelang untuk menutupi uang pengganti.

Hakim menilai terdakwa Sahat melanggar Pasal 12 a juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Hakim juga mempertimbangkan hal yang memberatkan terdakwa yakni tidak mendukung pemerintah dalam pemerintahan bersih dari korupsi dan memberantas tindak pidana korupsi serta terdakwa belum mengembalikan uang yang dikorupsi.

Majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa dicabutnya hak politik Sahat Tua P. Simanjuntak, yakni dilarang untuk menduduki dalam jabatan publik selama 4 tahun terhitung sejak terpidana selesai menjalani masa pemidanaan.

Tiga terdakwa kasus dugaan korupsi pembangunan Jalan Tol Layang Sheikh Mohammed bin Zayed (MBZ) Japek II Elevated Ruas Cikunir - Karawang Barat dituntut pidana penjara selama tiga hingga empat tahun. Ketiga terdakwa dimaksud adalah Ketua Panitia Lelang PT Jasamarga Jalan layang Cikampek (JJC) Yudhi Mahyudin, Direktur Operasional II PT Bukaka Teknik Utama Tbk. (BUKK) Sofiah Balfas, serta tenaga ahli jembatan PT LAPI Ganesatama Consulting, Tony Budianto Sihite.

"Para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama," ujar Hakim Ketua Fahzal Hendri dalam sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (30/7).

Namun demikian lantaran Yudhi memiliki jabatan dalam proyek sehingga dinilai menyalahgunakan wewenang. Majelis hakim mengenakan pidana Yudhi berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara kepada Sofiah dan Tony, majelis hakim mengenakan pidana sesuai Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Selain pidana penjara, Hakim mengungkapkan ketiganya juga dikenakan pidana denda senilai Rp 250 juta. Ketentuannya apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti (subsider) dengan pidana kurungan selama tiga bulan.

Dalam pemberian vonis, Hakim mengungkapkan terdapat beberapa hal yang memberatkan. Ketiganya dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Sementara hal yang meringankan, yaitu para terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya. Para terdakwa juga dinilai bersikap sopan selama persidangan, serta hasil pekerjaan berupa jalan tol sudah dimanfaatkan oleh masyarakat.

Khusus Yudhi dan Tony, hukuman keduanya diringankan karena merupakan tulang punggung keluarga dan belum pernah dihukum. Sedangkan khusus Sofiah, salah satu hal meringankan yang dipertimbangkan karena terdakwa tidak menikmati uang hasil tindak pidana korupsi tersebut.

Selain itu untuk Yudhi dan Sofiah, hal lain yang meringankan vonis, yaitu karena keduanya mengalami sakit. Yudhi mengalami penyakit ginjal dan selama persidangan telah diizinkan untuk melakukan pemeriksaan dan berobat di luar tahanan dengan pengawalan petugas rutan dan petugas keamanan dari Kejaksaan Agung.

"Sementara Sofiah menderita sakit auto imun dan memerlukan perawatan secara khusus serta berkelanjutan sebagaimana dalam rekam medik dan keterangan dokter spesialis di depan persidangan perkara," ucap Hakim menambahkan.

Sebelumnya, Yudhi dituntut pidana penjara selama empat tahun, sedangkan Sofiah dan Tony dituntut pidana lima tahun penjara. Ketiganya juga dituntut agar dikenakan pidana denda masing-masing senilai Rp1 miliar subsider enam bulan pidana kurungan.

Adapun dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Tol MBZ, ketiga terdakwa melakukan korupsi bersama-sama dengan Direktur Utama PT Jasamarga Jalan layang Cikampek (JJC) periode 2016—2020 Djoko Dwijono, yang juga sudah divonis penjara selama tiga tahun serta denda Rp 250 juta. Akibat perbuatan korupsi tersebut, keempatnya telah merugikan keuangan negara senilai Rp 510,08 miliar dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Tol MBZ.

Komisi VII DPR RI menanggapi isu pergantian atau reshuffle menteri Kabinet Indonesia Maju yang disebut akan menyasar pergantian sosok yang mengisi pos Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo.

“Kita tidak bisa menilai, Presiden yang memutuskan silakan. Sejauh itu memang dalam rangka meningkatkan kinerja dan capaian kedepan. Mudah-mudahan bukan karena persoalan politik,” kata Sugeng saat ditemui di Kementerian ESDM pada Selasa (30/7).

Berdasarkan pantauan Katadata.co.id, Sugeng keluar dari gedung Kementerian ESDM pada pukul 16.25 WIB. Sugeng mengatakan kedatangannya kali ini ke Kementerian ESDM juga untuk mencari tahu perihal kabar reshuffle yang beredar.

“Tapi sudah dibantah oleh Istana. Saya kesini tidak ketemu Pak Menteri, tapi Pak Sekretaris Jenderal dan saya benar-benar tidak tahu,” ujarnya.

Selang beberapa menit, Arifin Tasrif keluar dari gedung Kementerian dan menanggapi isu reshuffle menteri Kabinet Indonesia Maju yang melibatkan dirinya. “Ya tunggu saja,” kata Arifin.

Kabar pergantian kabinet mencuat setelah Menteri Investasi Bahlil Lahadalia memberikan sinyal dirinya akan berpindah kementerian. Hal itu ia ditunjukkan saat menggelar konferensi pers realisasi investasi semester pertama kemarin, Senin (29/7).

“Ya kalau kabar itu benar, kenapa?” ujar Arifin.

Saat ditanya kedua kalinya Arifin hanya memberi sedikit tanggapan. “Insyallah, pokoknya kalian sehat sehat saja,” ucapnya.

Seperti yang disebut Sugeng sebelumnya, Istana Kepresidenan membantah kabar bahwa Presiden Joko Widodo kabar reshuffle kabinet. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, Jokowi belum mengagendakan rencana untuk melakukan perombakan atau reshuffle kabinet dalam waktu dekat ini.

"Tidak betul, sampai saat ini belum ada rencana maupun agenda reshuffle kabinet," kata Ari lewat pesan singkat WhatsApp pada Selasa (30/7).

Hal serupa juga dikatakan oleh Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana. Dia mengaku belum mengetahui informasi ihwal agenda reshuffle kabinet.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menanggapi perihal isu reshuffle menteri Kabinet Indonesia Maju yang melibatkan dirinya. Meski begitu ia tidak berbicara banyak. “Ya tunggu saja,” kata Arifin saat ditemui di Kementerian ESDM pada Selasa (30/7).

Sebelumnya beredar kabar, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia akan menggantikan Arifin sebagai Menteri ESDM. Ia disebut-sebut telah memberikan sinyal dirinya akan berpindah kementerian yang ditunjukkan saat menggelar konferensi pers realisasi investasi semester pertama kemarin, Senin (29/7).

Saat ditanya kedua kalinya Arifin hanya memberi sedikit tanggapan. “Insyallah, pokoknya kalian sehat sehat saja,” ucapnya.

Sebelumnya, Istana Kepresidenan membantah kabar bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) kabar reshuffle kabinet. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan Jokowi belum mengagendakan rencana untuk melakukan perombakan atau reshuffle kabinet dalam waktu dekat ini.

"Tidak betul, sampai saat ini belum ada rencana maupun agenda reshuffle kabinet," kata Ari lewat pesan singkat WhatsApp pada Selasa (30/7).

Hal serupa juga dikatakan oleh Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana. Dia mengaku belum mengetahui informasi ihwal agenda reshuffle kabinet.