Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menggelar rapat terbatas atau ratas hari kedua di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kabupaten Panajam Paser Utara, Kalimantan Timur pada Selasa (30/7). Ratas tersebut bakal membahas soal upaya peningkatan stabilitas dan keamanan di wilayah ibu kota baru.

Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana menjelaskan, ratas esok hari akan dilaksanakan di Istana Garuda. Yusuf mengatakan, Presiden Jokowi akan menerima Pangdam VI/MLM, Kapolda Kaltim, Danrem 091/ASN, Dandim 0913/PPU dan Kapolres Panajam Paser Utara.

"Rapat ini guna memastikan dan mendapatkan laporan terkait peningkatan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat, penegakan hukum, meningkatkan stabilitas dan keamanan di wilayah IKN dan sekitarnya," kata Yusuf lewat keterangan tertulis kepada wartawan pada Senin (29/7).

Yusuf mengatakan Jokowi menginginkan agar ibu kota baru menjadi tempat yang aman. "Bapak Presiden ingin Ibu Kota Nusantara adalah ibu kota yang aman dan tidak ada kejahatan sama sekali," ujar Yusuf.

Jokowi telah menyelesaikan rangkaian kegiatan berkantor pada ratas perdana dengan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Garuda IKN Nusantara pada Senin (29/7). Ratas tersebut membahas soal persiapan IKN dalam menyambut kegiatan upacara HUT ke-79 Kemerdekaan Indonesia di bandar baru.

Jokowi melangsungkan ratas itu bersama pejabat teras Otorita IKN dan menteri terkait. Turut hadir dalam ratas tersebut yakni Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sekaligus Pelaksana Tugas alias Plt Kepala Otorita IKN.

Ratas tersebut juga dihadiri oleh Wakil Menteri Agraria dan Tata Tuang yang juga merangkap sebagai Plt Wakil Otorita IKN Raja Juli Antoni serta jajaran Forkopimda Kalimantan Timur.

Seusai ratas, Basuki menguraikan poin pembahasan yang diulas dalam pertemuan tersebut. Salah satu di antaranya yakni mengenai partisipasti masyarakat dalam penataan IKN.

"Jadi jangan sampai masyarakat merasa tergusur. Tapi kalau bisa kalau memang harus direlokasi dicarikan tempat yang lebih baik," kata Basuki dalam siaran pers, Senin (29/7).

Selain itu, ratas tersebut juga membahas strategi untuk meningkatkan serapan investasi di IKN. Jokowi mengingatkan pentingnya kelengkapan perjanjian kerja sama (PKS) sebelum melakukan groundbreaking selanjutnya.

Terkait Badan Usaha Milik Otorita (BUMO), Basuki mengungkapkan bahwa badan usaha tersebut akan difokuskan untuk mendukung pengembangan dan menciptakan keramaian di IKN. Misalnya membangun bisokop, teater, hingga pemanfaatan infrastruktur yang sudah dibangun.

"Termasuk misalnya kebun binatang, maksudnya yang bangun kebun binatang itu ditugaskan nanti kepada BUMO. Jadi sudah lebih jelas lagi," ujar Basuki.

Lebih jauh, rapat tersebut juga mengevaluasi pembangunan infrastruktur transportasi publik di IKN. Tiga hal yang mendapat perhatian khusus yakni kesiapan Bandara IKN, penyelesaian proyek kereta otonom tanpa rel alias Autonomous Rail Transit (ART) hingga aturan penggunaan taksi terbang atau sky taxi.

Survei Kesehatan Indonesia 2023 yang baru dirilis oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menunjukkan bahwa 2% atau 1 dari 50 penduduk Indonesia berusia 15 tahun ke atas mengalami masalah kesehatan jiwa. Persoalan yang jamak dihadapi meliputi depresi, kecemasan, dan schizophrenia.

Direktur Kesehatan Jiwa Kementerian Kesehatan R Vensya Sitohang mengatakan temuat SKI mirip dengan data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Organisasi kesehatan dunia ini pada 2022 menemukan satu dari delapan orang di dunia mengalami masalah kesehatan jiwa.

"Global Burden Disease per 2019 menunjukkan bahwa gangguan jiwa itu menyebabkan kedua, urutan kedua, year lived with disability, atau YLD, di Indonesia," ujar Vensya seperti dikutip, Senin (29/7).

Dia menyebutkan selain ketiga persoalan kejiwaan tersebut masalah lain yang kerap dihadapi adalah penyalahgunaan narkoba di semua kalangan, serta maraknya kasus orang melukai diri sendiri. Survei juga menemukan adanya percobaan bunuh diri. Adiksi terhadap pornografi serta judi online, menurutnya, juga patut diperhatikan.

Vensya mengatakan, sejumlah faktor risiko yang memicu masalah tersebut adalah kurangnya literasi kesehatan jiwa, dan keterbatasan akses layanan kesehatan jiwa. Ia juga melihat masih tingginya stigma dan diskriminasi dalam penanganan masalah.

Di sisi lain Vensya mengatakan bahwa beban pekerjaan dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kesehatan mental. Terlebih lagi apabila di lingkungan itu ada pelecehan, diskriminasi, dan perudungan.

Ia pun menyebutkan bahwa masalah kesehatan mental menjadi tantangan yang perlu dihadapi bersama. Alasannya persoalan mental mempengaruhi perasaan, pemikiran, perilaku seseorang terhadap hubungan pribadi, pendidikan, pekerjaan, maupun kehidupan bermasyarakat.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengusulkan untuk mempersingkat masa tinggal jemaah haji lansia serta memiliki risiko kesehatan tinggi di Tanah Suci. Pertimbangan ini merujuk pada banyaknya jemaah lansia yang meninggal tahun ini.

Menurut Dewan Pertimbangan MUI Zainut Tauhid Sa'adi, masa tinggal jemaah haji lansia risti di Tanah Suci ini bisa dipersingkat menjadi 10–15 hari saja. Hal ini berbeda dengan jemaah haji reguler yang masa tinggalnya hingga 40 hari.

"Dengan diperpendek masa tinggalnya, jemaah haji lansia dan risti akan terhindar dari faktor kelelahan. Di samping itu, juga akan lebih memudahkan kontrol kesehatan mereka,” kata Zainut dilansir dari keterangan tertulis, Senin (29/7).

Melansir Sistem Komputerisasi Haji Terpadu atau Siskohat Kementerian Agama, ada 461 jemaah haji Indonesia yang wafat di Arab Saudi pada operasional haji tahun ini.

Mereka terdiri atas 441 jemaah haji reguler dan 20 jemaah haji khusus yang meninggal di lima wilayah, yaitu Madinah, Jeddah, Makkah, Arafah, dan Mina.

Tren kasus kematian jemaah haji Indonesia di Tanah Suci ini memang menurun dibandingkan tahun lalu, sejumlah 775 orang. Kendati demikian, ia mengatakan angkanya masih terlalu tinggi.

Siskohat Kemenag juga mencatat mayoritas jemaah yang wafat, yakni 207 jemaat, berusia 71 tahun ke atas. Pada rentang usia 61–70 ada 149 jemaah, rentang usia 51–60 ada 85 jemaah, dan rentang usia 31–50 ada 20 jemaah.

Kasus kematian ini masih didominasi jemaah haji lanjut usia atau lansia. Hampir seluruh jemaah haji yang meninggal di Tanah Suci ini juga termasuk dalam kategori kesehatan risiko tinggi. Tercatat ada 34 jemaah yang tidak termasuk mereka yang berisiko tinggi.

Sementara berdasarkan kategori, kasus kematian ini didominasi oleh jemaah haji reguler. Tercatat hanya ada 20 jemaah haji khusus dari total 461 jemaah yang meninggal dunia di Tanah Suci.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai berkantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Senin (29/7). Pada hari pertama ia menggelar rapat terbatas atau rapat dengan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju.

Salah satu isu yang dibahas dalam ratas adalah soal persiapan IKN dalam menyambut kegiatan upacara HUT ke-79 Kemerdekaan Indonesia di ibu kota baru. Jokowi melangsungkan ratas bersama pejabat teras Otorita IKN dan menteri terkait.

Turut hadir dalam ratas yakni Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sekaligus Pelaksana Tugas alias Plt Kepala Otorita IKN. Ratas juga dihadiri oleh Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang yang merangkap sebagai Plt Wakil Otorita IKN Raja Juli Antoni serta jajaran Forkopimda Kalimantan Timur.

Seusai ratas, Basuki menguraikan poin pembahasan yang diulas dalam pertemuan tersebut. Salah satu di antaranya yakni mengenai partisipasi masyarakat dalam penataan IKN.

"Jadi jangan sampai masyarakat merasa tergusur. Tapi kalau bisa kalau memang harus direlokasi dicarikan tempat yang lebih baik," kata Basuki dalam siaran pers, Senin (29/7).

Berikut sejumlah isu yang dibahas Jokowi dalam rapat perdana di IKN

Minat Investasi

Jokowi meminta agar investasi di IKN dikelola dengan cepat dan efisien. Presiden mengingatkan pentingnya kelengkapan perjanjian kerja sama (PKS) sebelum melakukan groundbreaking selanjutnya.

"Sehingga sekarang kalau dengan PKS mereka sudah mulai membayar kontribusi itu dan kita masukkan dalam rekening sementara yang tidak akan dipakai oleh OIKN. Belum boleh dipakai," ucap Basuki.

Terkait Badan Usaha Milik Otorita (BUMO), Basuki mengungkapkan bahwa badan usaha tersebut akan difokuskan untuk mendukung pengembangan dan menciptakan keramaian di IKN. Beberapa usaha yang bisa dikembangkan adalah membangun bioskop, teater, hingga pemanfaatan infrastruktur yang sudah dibangun.

"Termasuk misalnya kebun binatang, maksudnya yang bangun kebun binatang itu ditugaskan nanti kepada BUMN. Jadi sudah lebih jelas lagi," tutur Basuki.

Infrastruktur Transportasi Taksi Terbang

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang juga hadir dalam pertemuan tersebut melaporkan kemajuan terkait transportasi di IKN. Ia mengungkapkan bahwa kereta api ringan (ART) telah tiba di Balikpapan dan akan memulai uji coba pada 5 Agustus 2024.

Menteri Perhubungan juga membahas terkait bandara IKN yang berpotensi mengalami keterlambatan. Meski demikian, Presiden Jokowi menegaskan bahwa setiap pekerjaan pembangunan di IKN tidak boleh terlalu dipaksakan.

"Itu suatu poin yang baik melegakan karena kita tidak akan melakukan satu kegiatan konstruksi yang nantinya gagal konstruksi. Itu secara profesional harus kita pertanggungjawabkan sebagai pemerintah," ujar Budi.

Budi mengatakan pihaknya tengah merancang kajian teknis terkait rencana penggunaan taksi terbang atau sky taxi sebagai salah satu moda transportasi publik di IKN. Ia melanjutkan, pemerintah secara kontinu berkoordinasi dengan International Civil Aviation Organization (ICAO) dan International Air Transport Association (IATA).

Hal ini dilakukan agar standar dan praktik operasional taksi terbang di IKN sejalan dengan prinsip dan teknik penerbangan internasional. Menurut Budi, ICAO dan IATA sudah mengeluarkan rekomendasi untuk mengizinkan taksi terbang.

“Pemerintah biasanya melakukan semua kegiatan yang mengacu pada lembaga aviasi internasional tersebut," kata Budi kepada wartawan di Kompleks Istana Garuda IKN pada Senin (29/7).

Taksi terbang yang akan mengudara di IKN merupakan kendaraan yang dikembangkan oleh Korea Aerospace Research Institute (KARI) dan Hyundai Motors Company (HMC). Model tersebut diberi nama Optionally Piloted Personal/Passe Air Vehicle (OPPAV).

OPPAV merupakan pesawat lepas landas serta mendarat vertikal bertenaga listrik alias evTOL (Electric Vertical Take-off and Landing). Pemerintah juga tengah berkomunikasi dengan ICAO dan IATA terkait regulasi standar komersial dan operasional taksi terbang di IKN.

Budi mengatakan hal itu penting karena berhubungan langsung dengan aspek keselamatan dan keamanan penerbangan. Alasannya, taksi terbang produksi Hyundai itu merupakan pesawat udara tanpa awak yang punya daya angkut muat 100 kilogram dan dapat terbang pada ketinggian 50-80 meter.

Adapun fasilitas transportasi udara itu dikabarkan bisa menjelajah sampai 100 kilometer. Sementara itu kecepatan maksimal diperkirakan sampai 200 kilometer per jam. "IKN ini kan ibu kota, jadi harus dipastikan keamanannya agar taksi terbang bisa beroperasi. Bisa saja nanti di IKN, tetapi bukan di titik-titik pusat area," ujar Budi.

Kereta Tanpa Rel dari Cina

Pemerintah akan menyelesaikan proyek kereta otonom tanpa rel alias Autonomous Rail Transit (ART) di IKN. Saat ini, kereta tersebut akan segera memasuki tahap uji coba. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa rangkaian kereta gerbong dan lokomotif atau rolling stock ART telah terparkir di Balikpapan untuk segera dilaksanakan uji coba.

Pemerintah juga telah menyepakati skema kerja sama dengan produsen kereta ART asal Cina, yakni China CRRC Zhuzhou Institute Co Ltd dan Norinco. Duet perusahaan Cina akan menyediakan layanan gratis selama periode tertentu sejak Agustus hingga Desember. Di sisi lain, Otorita IKN dan Kementerian PUPR memberikan akses jalan yang sudah dibangun, serta menyiapkan marka-marka jalan.

Budi Karya juga telah mengatakan bahwa pembangunan jalan yang juga merupakan jalur ART di telah selesai. Ia mengungkapkan bahwa ART telah tiba di Balikpapan dan akan memulai uji coba pada 5 Agustus 2024. "Free of charge selama Agustus sampai Desember," kata Budi kepada wartawan di Kompleks Istana Garuda IKN pada Senin (29/7).

Mantan Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol itu menuturkan, selama periode layanan gratis tersebut akan ada dua set kereta yang masing-masing terdiri dari tiga gerbong.

Bandara IKN

Menteri Perhubungan juga membahas terkait bandara IKN yang berpotensi mengalami keterlambatan. Meski demikian, Presiden menegaskan bahwa setiap pekerjaan pembangunan di IKN tidak boleh terlalu dipaksakan.

"Itu suatu poin yang baik melegakan karena kita tidak akan melakukan satu kegiatan konstruksi yang nantinya gagal konstruksi. Itu secara profesional harus kita pertanggungjawabkan sebagai pemerintah," ujar Budi.

Ia mengatakan ada dua landasan pacu yang akan dibangun di Bandara IKN. Lintasan terbang pertama memiliki panjang 2.200 meter, sementara landasan pacu kedua ditargetkan bisa mencapai 3.000 meter yang dapat mengakomodir penerbangan pesawat besar seperti tipe Boeing 777-3000ER dan Airbus A380.

"Yang hampir selesai 2.200 meter itu. Kalaupun tidak selesai saat 17 Agustus ya dialihkan ke Bandara Balikpapan. Kami tidak ingin ada gagal konstruksi. Sementara yang runway 3.000 meter di akhir Desember," kata Budi.

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan investasi asing akan mulai terealisasi di Ibu Kota Nusantara secepatnya November 2024, setelah infrastruktur dasar tersedia.

Salah satu investor yang hampir dipastikan untuk menanamkan dananya di IKN adalah Emaar Properties asal Dubai, Uni Emirat Arab. Bahlil menyebut Emaar Properties akan menanamkan dana segar di klaster II IKN. Saat ini pemerintah sedang membangun klaster I IKN, tepatnya klaster IA atau Kawasan Inti Pusat Pemerintahan.

"Kluster I kami fokuskan ke penanaman modal dalam negeri, sedangkan klaster kedua akan dibuka untuk penanaman modal asing. Sudah ada investor asing yang mendaftar, tapi belum kami eksekusi," kata Bahlil di kantornya, Senin (29/7).

Bahlil menekankan saat ini belum ada bangunan di IKN yang berasal dari modal asing. Menurutnya, pemerintah sedang menganalisis pengajuan investasi yang dikirimkan oleh Emaar Properties.

Salah satu yang dikritisi oleh Bahlil adalah bentuk investasi yang akan masuk ke IKN. Bahlil mencatat nilai investasi yang akan ditanamkan Emaar Properties cukup fantastis, namun Bahlil tidak merinci lebih lanjut nilai investasi yang dimaksud.

Di samping Dubai, Bahlil mencatat ada beberapa investor asing yang telah masuk bursa investasi asing di IKN, yakni dari Eropa, Asia, dan Asia Tenggara. Namun Bahlil menekankan investasi tersebut baru akan terealisasi secepatnya pada akhir tahun ini.

Sebab, pemerintah saat ini fokus membangun infrastruktur dasar di sekitar IKN. Bahlil menyampaikan infrastruktur dasar tersebut baru akan rampung pada September-November tahun ini.

"Dengan demikian, investasi asing baru mulai direalisasikan secepatnya pada November-Desember 2024. Realisasi tersebut dalam bentuk groundbreaking atau proses konstruksi," katanya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkomitmen untuk terus mengundang investor asing ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Jokowi mengaku akan memperbanyak upaya untuk menjaring investor ke bandar baru setelah pelaksanaan upacara kemerdekaan pada 17 Agustus mendatang. Dia menyebut sudah ada lebih dari 300 pengajuan Letter of Intent (LoI) atau pengajuan niat berusaha di IKN yang dilayangkan oleh para investor.

Para calon investor yang sudah mengirim berkas LoI akan diundang oleh Jokowi untuk memperkuat komitmen kerja sama atau transaksi dengan pihak bersangkutan. Adapun Otorita IKN mencatat telah menerima 421 Lol dari investor asing dan domestik hingga 12 Juli 2024.

"Letter of Intent yang sudah masuk akan mulai diundang lagi untuk melihat perubahan di IKN, kecepatan pembangunannya sudah terlihat," kata Jokowi saat menyampaikan keterangan pers di IKN dikutip Senin (29/7).

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menjanjikan lokasi tambang batu bara terbaik untuk organisasi kemasyarakatan atau ormas keagaaman Muhammadiyah. Izin usaha pertambangan khusus (IUPK) tersebut tidak akan sama dengan Nahdlatul Ulama (NU) yang diberikan bekas tambang milik PT Kaltim Prima Coal (KPC).

Ia enggan merinci lokasi konsesi tambang tersebut. "Insya Allah, kami akan memberikan eks perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) yang paling bagus, di luar KPC," kata Bahlil di kantornya, Jakarta, Senin (29/7).

Untuk detail lokasinya, ia akan melapor terlebih dahulu kepada Presiden Joko Widodo untuk mendapat persetujuan. Bahlil juga telah berdiskusi dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy yang ditunjuk Muhammadiyah sebagai Ketua Tim Pengelola Tambang Muhammadiyah.

Secara rinci, pemerintah akan membagikan 96.854 hektare wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) ke orgmas keagaamaan. WIUPK ini sebelumnya milik perusahaan tambang pemegang PKP2B.

WIUPK milik KPC mencapai 23.395 hektare. Lalu, PT Arutmin Indonesia seluas 22.900 hektare, PT Harum Energy Tbk 19.947 hektare, dan PT Adaro Energy Tbk 7.437 hektare.

Bahlil menyampaikan IUPK baru akan resmi diterbitkan secepatnya pada pekan ini seiring dengan penerbitan peraturan menteri. Belid tersebut merupakan turunan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi.

Pemberian konsesi tambang ke ormas keagamaan, menurut dia, membentuk praktik pertambangan praktik pertambangan berkelanjutan. Sebab, ormas-ormas akan mengedepankan aspek lingkungan dalam mengelola usaha pertambangan.

Pada saat yang sama, Bahlil mengatakan pemberian IUPK merupakan cara elegan pemerintah dalam memberikan retribusi ke ormas keagamaan. Sebab, ormas keagamaan telah membela masyarakat selama masa mempertahankan kemerdekaan dan penyelesaian konflik sosial di dalam negeri.

"Menurut saya, pemerintah terlambat memberikan retribusi tersebut. Sebab, pendapatan dari usaha pertambangan akan dipakai untuk bangun sekolah, program kesehatan, bantu fakir miskin, dan membantu orang yang membutuhkan," katanya.

Karena itu, Bahlil meyakini WIUPK yang diberikan ke ormas keagamaan akan betul-betul dimanfaatkan. "Daripadai WIUPK dikasih ke entitas lain yang tidak jelas juga kapan akan digunakan," ujarnya.

Majelis Kehormatan Dewan atau MKD DPR mengusut adanya dugaan keterlibatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam kasus bagi-bagi kuota haji. Kabar itu sebelumnya dimuat redaksi Majalah Tempo.

Ketua Ketua MKD, Adang Daradjatun, mengatakan Majelis Kehormatan bertanggungjawab menjaga etika anggota dewan. Untuk memastikan kebenaran kabar ia mengatakan perlu mendapat klarifikasi dari redaksi Tempo lewat pertemuan yang semula direncanakan Senin (29/7).

“Jadi sekali lagi undangan itu (untuk) klarifikasi, dan saya sangat menghormati Undang-Undang Pers dan kode etik pers,” kata Adang saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (29/7).

Pada jadwal yang disiapkan, redaksi Majalah Tempo tak hadir. Kendati demikian Adang mengatakan MKD bakal mengundang Tempo kembali untuk hadir. Ia menyebutkan, MKD menyanggupi bila Tempo ingin melakukan sidang tertutup atau informasi tertulis lewat surat.

Permintaan klarifikasi dari MKD bermula dari berita yang berisi dugaan jual beli kuota haji di Majalah Tempo edisi Minggu (14/7). Dalam artikel berjudul “Modus Hanky-Panky Kuota Haji Khusus di DPR”, anggota Komisi bidang Agama dan Tim Pengawas Haji mengatakan penambahan kuota haji khusus dari alokasi tambahan kental dengan suap.

Tambahan 20 ribu kuota haji ini diperoleh setelah Presiden Jokowi bertemu Putra Mahkota Arab Saudi, Muhammad bin Salman, di Riyadh, 19 Oktober 2023. Dari cerita anggota komisi tersebut, pejabat Kementerian Agama dan perwakilan pengusaha travel datang melobi mereka.

Anggota DPR ditawari jatah 100-500 calon haji khusus, dan anggota dewan ini beroleh US$ 1.000 hingga US$ 2.000 per calon haji yang terbang. Artinya, tiap anggota bakal dapat sekira Rp 16 juta hingga Rp 32 juta per satu calon haji khusus.

Di sisi lain, dua pengusaha travel mengatakan ada grup travel besar membeli kuota haji khusus dari perusahaan kecil. Biasanya calon haji khusus cenderung memilih perusahaan yang lebih besar, kata dua pengusaha ini. Calon haji khusus ini termasuk mereka yang baru mendaftar satu dua bulan.

Walhasil, kuota haji khusus habis terserap. Padahal sebelumnya Kemenag meminta pengusaha memprioritaskan kuota khusus buat calon haji yang sudah waktu tunggunya lebih dari tujuh tahun.

Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB menyatakan tidak ada sentimen pribadi dalam pembentukan pansus angket haji di DPR. Hal ini menanggapi kecurigaan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, Yahya Cholil Staquf.

Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, menjelaskan pansus angket haji ini berawal dari Komisi VIII yang mengalami kemacetan rapat dengan Kementerian Agama karena tidak mendapat data yang memadai.

Komisi VIII akhirnya sepakat membongkar data ini lewaat pansus angket, khususnya terkait visa haji reguler yang tidak diberi pada jamaah yang sudah antri puluhan tahun.

“Jadi, ini murni urusan Komisi VIII yang meminta pansus angket haji. Fokusnya apakah terjadi penyelewengan penggunaan visa haji, enggak ada urusannya dengan PKB atau PBNU,” kata Cak Imin dilansir dari Twitter pribadinya, Senin (29/7).

Senada dengan Cak Imin, anggota Pansus Angket Haji dari PKB, Luluk Nur Hamidah, bilang PBNU terlalu menyederhanakan masalah. Menurutnya, pansus sudah disepakati semua fraksi dan ditetapkan lewat rapat paripurna.

“PKB bukanlah partai mayoritas di DPR RI, sangat mustahil dapat mempengaruhi seluruh fraksi hanya demi membalaskan dendam pribadi Gus Imin terhadap Menteri Agama,” kata Luluk dalam keterangan yang diterima Katadata.co.id, Senin (29/7).

Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Yahya Cholil Staquf mengaku pelaksanaan haji tahun ini baik-baik saja. Ia curiga pansus dilatarbelakangi masalah untuk menyerang PBNU.

Presiden Jokowi melantik Yahya Staquf sebagai Wantimpres (www.setkab.go.id)

“Ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan, pansus haji kemudian menyerang NU. Jangan-jangan ini masalah pribadi,” katanya dalam konferensi pers di Hotel Bidakara, Jakarta, Minggu (28/7).

Gus Yahya menduga ada hubungan antara dirinya selaku ketua PBNU dan adiknya Yaqut Cholil Qoumas yang menjabat Menteri Agama.

Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Maman Imanulhaq membantah pernyataan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf yang menuding Pansus Angket Haji 2024 untuk menyerang PBNU. Ia menyebut pansus angket haji digulirkan untuk memperbaiki manajemen haji.

Maman yang juga merupakan anggota pansus haji itu meminta PBNU tak ikut campur dalam urusan politik yang tengah bergulir di DPR. Terlebih, kata Maman, hak angket merupakan hak yang dimiliki parlemen untuk menyelidiki dugaan penyelewengan kebijakan yang dinilai bertentangan dengan perundangan.

"Urusan angket pansus haji 2024 adalah urusan kerja DPR dan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama," kata Maman dalam keterangannya, Senin (29/7).

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyebut Pansus merupakan cara konstitusional resmi yang dilindungi undang-undang. Hak angket ada untuk menopang kerja parlemen dalam melakukan pengawasan dan perbaikan kinerja eksekutif.

"Pansus haji itu formal, resmi dan konstitutif. Tidak ada urusan dengan pribadi-pribadi atau PBNU," kata dia.

Sebelumnya, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mempertanyakan urgensi pembentukan pansus angket haji 2024. Ia menyebut PBNU menilai DPR tidak punya cukup alasan di balik pembentukan pansus.

Menurutnya, terdapat masalah pribadi di balik pembentukan pansus angket haji yang tak berhubungan dengan pelaksanaan ibadah haji. Saat ini, Menteri Agama RI merupakan Yaqut Cholil Qoumas, adik dari Yahya.

"Ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan pada kita. Jangan-jangan ini masalah pribadi, jangan-jangan," kata Yahya Cholil Staquf dalam konferensi pers usai rapat pleno NU di Jakarta, Minggu (29/7).

Di sisi lain, ia pun hingga kini masih mempertanyakan latar belakang pembentukan pansus. Adapun, pansus haji disetujui dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024, Selasa (9/7) lalu.

Kementerian Perhubungan tengah merancang kajian teknis terkait rencana penggunaan taksi terbang atau sky taxi sebagai salah satu moda transportasi publik di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan pihaknya masih terus menganalisis potensi pemanfaatan kendaraan mobilitas udara perkotaan tersebut di ibu kota baru.

Budi melanjutkan, pemerintah secara kontinu berkoordinasi dengan International Civil Aviation Organization (ICAO) dan International Air Transport Association (IATA). Hal ini dilakukan agar standar dan praktik operasional taksi terbang di IKN sejalan dengan prinsip dan teknik penerbangan internasional.

Menurut Budi, ICAO dan IATA sudah mengeluarkan rekomendasi untuk mengizinkan taksi terbang. “Pemerintah biasanya melakukan semua kegiatan yang mengacu pada lembaga aviasi internasional tersebut," kata Budi kepada wartawan di Kompleks Istana Garuda IKN pada Senin (29/7).

Taksi terbang yang akan mengudara di IKN merupakan kendaraan yang dikembangkan oleh Korea Aerospace Research Institute (KARI) dan Hyundai Motors Company (HMC). Model tersebut diberi nama Optionally Piloted Personal/Passe Air Vehicle (OPPAV).

OPPAV merupakan pesawat lepas landas serta mendarat vertikal bertenaga listrik alias evTOL (Electric Vertical Take-off and Landing). Pemerintah juga tengah berkomunikasi dengan ICAO dan IATA terkait regulasi standar komersial dan operasional taksi terbang di IKN.

Budi mengatakan hal itu penting karena berhubungan langsung dengan aspek keselamatan dan keamanan penerbangan. Alasannya, taksi terbang produksi Hyundai itu merupakan pesawat udara tanpa awak yang punya daya angkut muat 100 kilogram dan dapat terbang pada ketinggian 50-80 meter.

Adapun fasilitas transportasi udara itu dikabarkan bisa menjelajah sampai 100 kilometer. Sementara itu kecepatan maksimal diperkirakan sampai 200 kilometer per jam.

"IKN ini kan ibu kota, jadi harus dipastikan keamanannya agar taksi terbang bisa beroperasi. Bisa saja nanti di IKN, tetapi bukan di titik-titik pusat area," ujar Budi.

Otorita IKN dan Hyundai berniat melakukan uji coba taksi terbang di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Hyundai bakal berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Samarinda untuk mendapat izin penggunaan Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto.

Adapun masa trial akan dilaksanakan pada akhir bulan Juli ini dan akan berlangsung selama sebulan penuh untuk mengevaluasi kinerja dan keamanannya. "Hyundai memang mengadakan uji coba di Samarinda. Ini uji coba taksi terbang ketiga yang ada di Indonesia. Jadi ini bisa dijalankan," ujar Budi.

OIKN sebelumnya sudah menguji coba taksi terbang di Bandara Budiarto Curug, Tangerang, oleh perusahaan EHang Cina yang berkapasitas dua orang pada tahun lalu.

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mendata total investasi pada paruh pertama tahun ini mencapai Rp 829,9 triliun atau naik 22,3% secara tahunan.

Berdasarkan paparan Kementerian Investasi yang diterima Katadata.co.id, Senin (29/7), penanaman modal asing naik 16,1% menjadi Rp 421,7 triliun, sedangkan investasi dalam negeri tumbuh 29,4% menjadi Rp 406,2 triliun.

Mayoritas atau 50,2% investasi berada di luar Pulau Jawa yang mencapai Rp 416,2 triliun. Angka tersebut naik 17,3% dari capaian Januari hingga Juni 2023 sekitar Rp 354,81 triliun.

Investor lokal pada paruh pertama tahun ini condong memilih sektor transportasi, gudang, dan telekomunikasi senilai Rp 59,9 triliun. Sektor yang sama menduduki peringkat ketiga bagi investor asing yang mencapai US$ 2 miliar.

Sektor terfavorit bagi investor asing adalah industri logam dasar, barang logam, bukan mesin, dan peralatan yang mencapai US$ 7,1 miliar. Sektor pertambangan menduduki peringkat kedua bagi investor lokal dan asing, yakni Rp 53,4 triliun dan US$ 2,3 miliar.

Sektor dengan investasi terbesar adalah industri logam dasar, barang logam, bukan mesin, dan peralatan yang mencapai Rp 122,2 triliun. Capaian tersebut diikuti sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi senilai Rp 89,2 triliun.

Peringkat ketiga ditempati sektor pertambangan senilai Rp 87,9 triliun. Selanjutnya, sektor perumahan,kawasan industri, dan perkantoran senilai Rp 62,9 triliun. Terakhir, sektor jasa lainnya senilai Rp 59,5 triliun.

Mayoritas investasi tertanam di Jawa Barat pada paruh pertama tahun ini atau senilai Rp 128,3 triliun. Negara dengan investasi terbesar di Indonesia adalah Singapura yang mencapai US$ 8,9 miliar.

Capaian tersebut diikuti Cina senilai US$ 3,9 miliar, Hongkong sekitar US$ 3,8 miliar, Amerika Serikat yang mencapai US$ 2 miliar, dan Jepang senilai US$ 1,8 miliar.

Seluruh investasi pada paruh pertama tahun ini berhasil menyerap 1,22 juta tenaga kerja. Angka tersebut menjadi penyerapan tenaga kerja terbesar sejak 2020.

Bareskrim Polri memanggil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Ramdhani pada Senin (29/7). Benny dipanggil berkaitan dengan pernyataannya mengenai dalang di balik judi online berinisial T yang ia sebut beberapa waktu lalu.

Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan Benny akan diperiksa oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum). "Proses pemanggilan untuk klarifikasi informasi (terkait T)," kata Trunoyudo di Jakarta, dikutip Senin (29/7).

Trunoyudo juga mengatakan, pemeriksaan Benny merupakan langkah awal Polri untuk melakukan penyelidikan terkait T yang disebut sebagai pengendali bisnis judi online. Hal ini merupakan bentuk komitmen kepolisian memberantas judi online.

Adapaun Benny mengatakan dirinya akan memenuhi panggilan Polri. Rencananya, pemeriksaan akan dilakukan pada pukul 14.00 WIB.

Sebelumnya, Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengungkapkan dua aktor pengendali judi online di Indonesia, salah satunya berinisial T. “Yang kedua, saya tidak perlu sebut,” kata Benny saat Pengukuhan Kawan Pekerja Migran Indonesia (Kawan PMI) Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 dikutip dari YouTube, Selasa (23/7).

Benny menyampaikan, informasi mengenai aktor inisial T di balik judi online itu sudah disampaikan kepada Jokowi, Panglima TNI, dan Kapolri. Ia menyebutkan Presiden Jokowi kaget saat ini menyampaikan identitas pelaku.

Menurut Benny, upaya menangkap aktor inisial T di balik judi online seharusnya merupakan perkara mudah. Akan tetapi, ia curiga bahwa dalang ini kemungkinan tidak bisa disentuh oleh hukum.

"Mohon maaf dengan segala hormat, saatnya negara mengambil tindakan tegas. Tidak hanya menyeret para calo, kaki tangan tapi hukum mampu menyentuh para bandar," kata Benny.

Benny melanjutkan, para aktor judi online itu merupakan penjahat yang menjual anak bangsa demi keuntungan bisnis haram dan perdagangan manusia. Ia pun menyinggung soal penempatan ilegal pekerja migran. Rata-rata korban penempatan ilegal pekerja migran yakni lulusan SMA. “Bahkan ada lulusan Sarjana 1 atau S1 dan S2,” ujarnya.

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi turut mengomentari soal inisial T tersebut. Ia menyebut inisial itu terlalu luas sehingga bisa merujuk pada siapa saja.

Sementara itu, Budi Arie pernah menyampaikan bahwa pengendali judi online di Indonesia diperkirakan lima orang. “Semua orang sudah tahu. Di Indonesia yang mengatur judi online hanya lima orang,” kata dia dalam podcast Gultik Katadata.co.id pada Juni.

Budi Arie Setiadi menyampaikan, aparat penegak hukum yang berwenang menangkap kelima bandar judi online tersebut. Sementara Kominfo menurur dia fokus pada pencegahan.