Kepala Staf Presiden Moeldoko telah menyurati Menteri Sekretaris Negara Pratikno agar mempercepat terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) soal pemindahan ibu kota.

Keppres tersebut akan mengatur pemindahan status ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara, Kabupaten Panajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Moeldoko mengatakan percepatan ini perlu dilakukan menjelang berakhirnya masa jabatan Presiden Joko Widodo 20 Oktober mendatang.

"Saya sudah menyampaikan memo kepada Pak Mensesneg terkait itu," kata Moeldoko di Gedung Bina Grha, Kompleks Istana Kepresidenan pada Senin (22/7).

Kendati demikian, Moeldoko belum menjelaskan secara pasti terkait waktu penerbitan Keppres pemindahan ibu kota. "Saya belum tahu, nanti akan saya cek," ujarnya.

Sebelumnya, Jakarta telah kehilangan status daerah khusus ibu kota (DKI). Hal itu lantaran Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang DKI Jakarta sebagai ibu kota negara statusnya telah habis pada 15 Februari.

Realisasi investasi di IKN capai Rp47,5 triliun (ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga/rwa.)

Ketetapan tersebut merujuk pada Pasal 41 ayat 2, Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN). Keputusan tersebut berbunyi:

'Paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia diubah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Ini.'

Status ibu kota yang diemban Jakarta akan diganti oleh Nusantara yang berlokasi di Kabupaten Panajam Paser Utara, Kalimantan Timur bila Keputusan Presiden (Keppres) telah terbit. Ketentuan itu tercantum dalam ayat berbeda di Pasal yang sama, yakni Pasal 41 ayat 1 UU IKN yang berbunyi:

'Sejak ditetapkannya Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), ketentuan Pasal 3, Pasal 4 kecuali fungsi sebagai daerah otonom, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku'.

PT Aneka Tambang Tbk menyatakan studi kelayakan pembangunan pabrik baterai kendaraan listrik bersama Contemporary Amperex Technology Co.Ltd. (CATL) dan PT Indonesia Battery Corporation (IBC) telah memasuki tahap akhir.

Pabrik tersebut akan terintegrasi dengan tambang nikel milik Antam. Adapun nilai investasi pabrik baterai mobil listrik tersebut diperkirakan mencapai US$ 5,97 miliar atau Rp 85,77 triliun.

"Kami saat ini masuk ke persiapan lahan untuk kawasan industri. Finalisasi midstream atau pembangunan pabrik baterai sedang berjalan," kata Direktur Utama Antam Nicolas Kanter di Kantor Kementerian Keuangan, Senin (22/7).

Nicholas belum mengumumkan lokasi pembangunan maupun target pengoperasian pabrik baterai kendaraan listrik tersebut. Untuk diketahui, sejauh ini ada dua lokasi yang berpotensi menjadi lokasi pabrik tersebut, yakni Jawa Tengah dan Kalimantan Utara.

Sebelumnya, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan CATL akan mulai membangun pabriknya tahun ini. CATL memiliki dua jenis investasi, yakni investasi pabrik baterai mobil listrik dan pabrik mobil listrik.

Investasi yang akan mulai dibangun oleh CATL adalah pabrik integrasi baterai kendaraan listrik senilai US$ 6 miliar. Adapun, investasi tersebut bekerja sama dengan PT Aneka Tambang pada 2022.

"Kepercayaan investor global ke pemerintahan kita masih baik sampai sekarang. Beberapa perusahaan yang kemarin wait and see sudah mulai menyampaikan akan melakukan groundbreaking," katanya.

Prospek Penjualan Mobil Listrik

Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia Kukuh Kumara memproyeksikan penjualan kendaraan berkarbon rendah atau LCEV akan meningkat pada tahun ini, terutama untuk mobil listrik berbasis baterai dan hybrid.

Kukuh mencatat setidaknya dua pendorong peningkatan penjualan LCEV tahun ini. Pertama, peningkatan edukasi konsumen terkait emisi dan keekonomian LCEV.

"Misalnya, biaya bensin dengan mobil konvensional mencapai Rp 2 juta per bulan, sedangkan biaya listrik LCEV hanya Rp 150.000 sebulan. Perbedaannya kan lumayan besar," kata Kukuh di Kementerian Perindustrian, Rabu (10/7).

Kukuh menilai penjualan LCEV pada akhir tahun ini dapat melampaui capaian tahun lalu sejumlah 71.358 unit. Namun Kukuh mengakui produk LCEV yang dijual di dalam negeri belum sesuai dengan preferensi konsumen nasional.

Dia menilai konsumen lokal cenderung membeli mobil dengan harga di bawah Rp 300 juta yang mampu mengangkut tujuh orang. Selain itu, penjualan kendaraan emisi rendah masih terhambat kecemasan konsumen terkait performa LCEV.

"Kecemasan itu tidak akan hilang dalam waktu satu sampai dua tahun. Konsumen di Eropa saja masih banyak pertimbangan untuk membeli LCEV," katanya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengatakan implementasi Sistem Informasi Mineral dan Batubara atau Simbara akan menekan angka korupsi di industri pertambangan nikel dan timah.

"Angka korupsi yang digagalkan Simbara dalam industri nikel dan timah akan banyak," kata Arifin di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (22/7).

Pemerintah meluncurkan Simbara pada 2022. Awalnya sistem ini hanya mendigitalisasi seluruh proses usaha industri batu bara. Kehadirannya berhasil mencegah modus tambang ilegal batu bara setara Rp 3,47 triliun.

Per hari ini, Simbara akan mendigitalisasi industri nikel dan timah. Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk Nicolas Kanter mengatakan Simbara akan membuat iklim usaha dua produk tambang tersebut jauh lebih baik. Sebab, semua data akan terdigitalisasi dan transparan.

Selain itu, sistem tersebut juga menyederhanakan persyaratan dalam industri pertambangan karena mengintegrasikan persyaratan dalam 10 kementerian ke dalam satu sistem. Dengan cara ini, celah korupsi, baik dari sisi pengusaha, maupun pemerintah dapat dihindara.

Beberapa proses usaha yang terdigitalisasi adalah rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) perusahaan, pembayaran pajak, serta penyetoran royalti. "Kebocoran anggaran itu bukan hanya dimulai dari oknum kementerian, tapi sebagian oknum pelaku bisnis juga melakukan aksi korupsi untuk mempercepat proses bisnisnya," ujar Nico.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B Pandjaitan memproyeksikan nilai royalti tambahan akibat masuknya nikel dan timah ke Simbara mencapai Rp 10 triliun per tahun. Karena itu, digitalisasi menjadi kunci dari penertiban proses usaha di dalam negeri.

Di samping itu, Luhut mengatakan Simbara akan membuat proses bisnis industri nikel dan timah lebih hijau. Sebab, seluruh syarat usaha tidak dapat dilompati lantaran semua dokumen akan dimasukkan ke dalam satu sistem.

Dengan kata lain, praktik korupsi dalam industri pertambangan dapat ditekan lantaran interaksi manusia dalam proses perizinan usaha pertambangan berkurang. "Siapapun oknum yang mendorong perusahaan tambang tertentu agar cepat dapat izin, mau dari polisi atau tentara, tidak akan bisa dilakukan," ujarnya.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan Simbara telah memberikan capaian langsung dalam digitalisasi proses usaha batu bara. Penambahan penerimaan negara mencapai Rp 2,53 triliun berkat analisis data dan profil risiko.

Terakhir, sistem itu menambah perusahaan menyelesaikan piutangnya kepada negara senilai Rp 1,1 triliun berkat automatic blocking system. Isa mengatakan keberhasilan tersebut akan diperluas ke komoditas nikel dan timah karena posisinya strategis dalam perekonomian nasional.

Dalam catatannya, kontribusi nikel asal Indonesia ke pasar global mencapai 50% atau sekitar 1,8 juta ton pada tahun lalu. Untuk produksi timah di dalam negeri mencapai 78.000 ton atau 22% dari volume timah di pasar global.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengaku tak setuju soal usulan penghapusan aturan yang melarang prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjalankan bisnis. Moeldoko beranggapan penghapusan larangan berbisnis akan berpengaruh terhadap kinerja prajurit TNI nantinya.

"Saya secara pribadi tidak setuju TNI boleh bisnis. Bagaimana nanti urusan kerjaannya? TNI itu profesional, jangan bergeser dari itu," kata Moeldoko di Gedung Bina Grha, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (22/7).

Mantan Panglima TNI itu menceritakan bahwa dulu TNI memiliki yayasan untuk berbisnis. Namun, seiring berjalannya waktu, ada kebijakan dari pemerintah untuk memisahkan kegiatan bisnis dari militer agar fokus utama TNI tetap pada pertahanan dan keamanan negara.

"Akhirnya lembaga-lembaga yayasan yang cenderung digunakan untuk alat bisnis sudah tidak ada lagi di TNI," ujar Moeldoko yang juga mantan Panglima TNI itu.

Adapun usulan untuk menghapus larangan prajurit berbisnis disampaikan oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI Laksamana Muda Kresno Buntoro> Kresno menyampaikannya dalam dengar pendapat publik yang dilaksanakan Kementerian Koordinator bidang Politik dan Hukum alias Kemenko Polhukam pada Kamis (11/7).

Ia mendasarkan usulan ini dari banyaknya keluarga hingga prajurit yang berbisnis. Ia mencontohkan istrinya sendiri yang membuka warung di rumah.

Menurut Kresno, bila dikaji dengan UU 34 tahun 2004, ia bisa dihukum karena ia terlibat dengan bisnis istrinya. Ia juga mencontohkan supirnya yang menjadi supir taksi online usai bekerja dengannya.

Laksamana Muda Kresno Buntoro (ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/aww.)

Oleh karena itu, ia meminta menghapus Pasal 39 UU TNI huruf c yang berbunyi prajurit dilarang terlibat dalam kegiatan bisnis. “Mestinya yang dilarang adalah institusi TNI untuk berbisnis, tapi kalau prajurit mau buka warung kelontong aja tidak apa-apa,” ujar Kresno, dilansir dari kanal YouTube Kemenko Polhukam, Kamis (18/7).

Pembahasan revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI terus bergulir. Perubahan sudah disetujui sebagai RUU inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat dalam rapat paripurna akhir Mei lalu. Kemenko Polhukam membahas usul penghapusan pasal yang melarang personel TNI menjalankan bisnis.

Pembahasan soal larangan TNI berbisnis masuk dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU TNI. "Masih dalam proses, yang utama untuk TNI adalah Pasal 47 dan 53. Namun terkait bisnis, masih dalam pembahasan," kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto di Jakarta, Rabu (17/7) dikutip dari Antara.

Dua pasal yang disinggung Hadi adalah perpanjangan masa jabatan serta penempatan TNI di jabatan publik. Ia juga menunggu masukan dari banyak pihak untuk merevisi UU ini. "Sudah 20 tahun UU TNI berjalan, kita harus menyesuaikan kebutuhan," ujar Hadi.

Direktur Imparsial Gufron Mabruri menyorot pembahasan revisi UU TNI yang mulai bergulir terkesan dipaksakan. Ia menilai pembahasan revisi tidak mendesak dan memiliki sejumlah pasal bermasalah.

"Kami memandang DPR RI sebaiknya menghentikan segala bentuk pembahasan agenda revisi UU TNI, mengingat revisi UU TNI bukan hanya tidak mendesak," kata Gufron seperti dikutip Jumat (19/7).

Pemerintah resmi memperluas layanan Sistem Informasi Mineral dan Batubara (SIMBARA) untuk komoditas timah dan nikel. Hal ini diyakini dapat meningkatkan tata kelola kedua mineral tersebut yang akan berdampak positif terhadap penerimaan negara.

Indonesia merupakan produsen nikel terbesar di dunia, dan salah satu produsen timah terbesar dunia. SIMBARA pertama kali diterapkan pada komoditas batu bara pada 2022. Dengan SIMBARA, pemerintah akan dapat melacak nikel dan timah dari tambang hingga ke smelter.

Wakil menteri koordinator bidang kelautan dan investasi Septian Hario Seto mengatakan SIMBARA akan memperbaiki tata kelola pertambangan, guna meningkatkan pendapatan negara.

“Perusahaan peleburan harus mendaftarkan tempat mereka membeli nikel dan di mana tambangnya berada,” ujarnya beberapa waktu lalu seperti dikutip dari Reuters, Senin (22/7).

Perusahaan smelter tidak akan diizinkan untuk membongkar pengiriman bijih dari tambang yang belum membayar royalti mereka. Seto mengatakan bahwa sistem ini berhasil meningkatkan pendapatan pemerintah dari sektor batu bara.

SIMBARA juga akan terkoneksi dengan catatan rencana produksi dari tiap-tiap perusahaan tambang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

“Sistem ini memungkinkan para penambang untuk melacak berapa banyak kuota produksi yang tersisa untuk periode tersebut dan untuk memberi tahu pihak berwenang jika ada perbedaan dalam data produksi dan penjualan,” ujarnya.

Sebelumnya Menteri ESDM Arifin Tasrif menjelaskan bahwa SIMBARA merupakan aplikasi pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan tata niaga Mineral dan Batubara (Minerba).

Aplikasi ini juga merupakan rangkaian proses tata kelola Minerba dari hulu ke hilir, termasuk juga pemenuhan kewajiban pembayaran dan proses clearance di pelabuhan.

“Aplikasi ini sebagaimana diketahui merupakan suatu rangkaian proses mulai dari hulu sampai hilir, yaitu proses perencanaan penambangan, pengolahan pemurnian, dan penjualan komoditas minerba, serta kaitannya dengan pemenuhan kewajiban pembayaran penerimaan negara dan clearance ke pelabuhan,” kata Arifin.

Dia juga menjelaskan bahwa SIMBARA diluncurkan untuk mendukung sinergi antara proses bisnis dan aliran dana Minerba antar Kementerian/Lembaga. Dengan pengembangan SIMBARA, proses pengapalan dan pengawasan kepatuhan terhadap Domestic Market Obligation (DMO) dapat dilakukan secara maksimal.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B Pandjaitan berencana untuk mendigitalisasi tata niaga durian. Luhut menduga nilai ekspor durian yang kini tercatat di Badan Pusat Statistik lebih rendah dari realisasi.

Ia menjelaskan, tata niaga yang telah terdigitalisasi dari hulu sampai hilir adalah batu bara dan sumber daya mineral melalui Sistem Informasi Mineral dan Batubara atau Simbara. Luhut berniat untuk mengadopsi sistem yang sama ke seluruh proses ekonomi industri durian nasional.

"Saya telah mengirim tim ke Parigi Moutong, Sulawesi Tengah karena nilai ekspor durian dari daerah tersebut telah mencapai US$ 1 miliar dan angka sebenarnya bias lebih besar dari itu," kata Luhut di Kantor Kementerian Keuangan, Senin (22/7).

Simbara pertama kali diluncurkan pada 2022 untuk memperbaiki tata kelola dan usaha batu bara. Adapun Simbara kini juga memasukkan nikel dan timah sebagai komoditas yang terdigitalisasi seluruh proses usahanya mulai hari ini, Senin (22/7).

Luhut memproyeksikan nilai royalti tambahan akibat masuknya nikel dan timah ke Simbara mencapai Rp 10 triliun per tahun. Oleh karena itu, Luhut berpendapat digitalisasi merupakan kunci dari penertiban proses usaha di dalam negeri.

Di samping itu, Luhut mengatakan, Simbara akan membuat proses bisnis industri nikel dan timah lebih hijau. Sebab, seluruh syarat usaha tidak dapat dilompati lantaran semua dokumen akan dimasukkan ke Simbara.

Dengan kata lain, Luhut menyampaikan, praktek korupsi dalam industri pertambangan dapat ditekan lantaran interaksi manusia dalam proses perizinan usaha pertambagnan ditekan. "Siapapun oknum yang mendorong perusahaan tambang tertentu agar cepat dapat izin, mau dari polisi atau tentara, tidak akan bisa dilakukan," ujarnya.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan Simbara telah memberikan capaian langsung dalam digitalisasi proses usaha batu bara. Pendapatan tambahan terbesar merupakan pencegahan modus penambangan ilegal yang setara dengan Rp 3,47 triliun.

Selain itu, Simbara berhasil menambah penerimaan negara senilai Rp 2,53 triliun berkat analisis data dan risk profiling. Terakhir, Simbara membuat perusahaan tambah menyelesaikan piutangnya kepada negara senilai Rp 1,1 triliun berkat automatic blocking system.

Isa mengatakan keberhasilan tersebut akan diperluas ke komoditas nikel dan timah. Menurutnya, kedudukan nikel dan timah semakin strategis dalam perekonomian nasional.

Isa juga mencatat kontribusi nikel asal Indonesia ke pasar global mencapai 50% atau sekitar 1,8 juta ton pada tahun lalu. Adapun produksi timah di dalam negeri mencapai 78.000 ton atau 22% dari volume timah di pasar global.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B Pandjaitan mengatakan kunci keberhasilan pembangunan industri family office di dalam negeri adalah kepastian hukum. Ia memastikan aturan terkait kebijakan family office akan rampung pada pemerintahan Presiden Joko Widodo

Luhut mengaku pembahasan kebijakan family office kini mencakup jumlah investasi minimum di dalam negeri dan tenaga kerja minimum untuk mendirikannya. Namun, ia menilai pendirian industri family office adalah kepastian hukum yang tinggi, khususnya melalui pengadilan arbitrase.

"Saya kita pembahasan kebijakan family office masih dalma tahap teknis, tapi pembahasan itu harus selesai sebelum Oktober 2024," kata Luhut di Kantor Kementerian Keuangan, Senin (22/7).

Luhut menyampaikan, salah satu kepastian hukum yang disediakan Pemerintah Uni Emirat Arab adalah keputusan akhir di pengadilan Arbitrase. Luhut menjelaskan, keputusan pengadilan arbitrase final dan tidak bisa digugat, dikaji kembali maupun banding.

Oleh karena itu, Luhut menyarankan agar hakim yang bertugas di pengadilan arbitrase merupakan hakim bersertifikasi internasional. Walau demikian, Luhut mengaku perbaikan sistem dalam pengadilan arbitrase membutuhkan dukungan banyak pihak.

"Kalau ada mekanisme banding, itu nanti jadi sumber permainan oknum lagi. Kalau ada kepastian hukum, banyak investor yang akan datang dan menaruh uang di Indonesia," katanya.

Salah satu solusi yang ditawarkan adalah metode penjaminan yang dilakukan Kementerian Keuangan, salah satunya melalui PT Sarana Multi Infrastruktur. "Kalau pemerintah bisa membuat sistem yang bagus dan membuat seluruh sistem terdigitalisasi, itu akna membuat Indonesia semakin baik ke depan," ujarnya.

Luhut menilai, kebijakan family office menjadi penting lantaran minat investor untuk berinvestasi di dalam negeri cukup besar. Family office adalah firma manajemen investasi yang mengelola kebutuhan para keluarga konglomerat. Kehadirannya sudah banyak muncul di negara maju, seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Singapura.

Luhut mengatakan, industri family office pada akhirnya akan mendatangkan keuntungan bagi negara. Ini karena uang investor yang berada di dalam negeri akan masuk ke sistem keuangan negara yang akhirnya menambah cadangan devisa.

Selain itu, investor family office akan diwajibkan untuk berinvestasi di dalam negeri. Dengan kata lain, investasi dalam family office akan membuka lapangan kerja dan menambah pendapatan pajak negara.

Tanpa aturan yang ketat, family office dapat menjadi wadah pelanggaran hukum. Di Negeri Singa, kasus besar pencucian uang melalui enam family office terjadi pada tahun lalu. Nilainya mencapai US$ 3 miliar atau sekitar Rp 49 triliun. Pemerintah Singapura telah menyita aset para terpidana, termasuk US$ 1 miliar uang tunai dan aset.

Arsjad berpendapat kasus di negara tetangga itu harus dipelajari dari berbagai sudut pandang. Kehadiran family office, menurut dia, tetap potensial di tengah urgensi penciptaan lapangan kerja saat ini. "Karena bonus demografi, kita punya jumlah generasi muda yang banyak dan butuh pekerjaan," ujarnya.

Partai Solidaritas Indonesia atau PSI resmi memberikan rekomendasi pada Kanjeng Pangeran Adipati Arya atau KGPAA Mangkunegara sebagai bakal calon Wali Kota Solo di Pilkada 2024. Rekomendasi ini diberikan langsung oleh Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep kepada KGPAA Mangkunegara yang akrab disapa Gusti Bhre.

“Sesuai permintaan dan keputusan teman-teman di DPD PSI Solo, saya selaku ketua umum PSI ingin memberikan rekomendasi untuk Kanjeng Gusti sebagai bakal calon walikota Solo periode 2024–2029,” kata Kaesang dilansir dari kanal YouTube Kompas, Senin (22/7).

Kaesang memberikan rekomendasi ini secara simbolis pada Gusti Bhre dengan baju jersey berwarna putih. Jersey ini berlogo mawar merah di bagian depan dan bertuliskan Surakarta dengan angka satu di bagian belakang. Kaesang dan Gusti Bhre sendiri bertemu dalam pertandingan sepakbola bersama di Stadion Sriwedari.

Putra Presiden Jokowi ini melihat Gusti Bhre sebagai anak muda yang bersinar di Kota Solo, sehingga patut diberi rekomendasi. Mulai dari mampu memimpin Mangkunegaran hingga menjadi salah satu komisaris di PT Kereta Api Indonesia.

Adapun PSI masih harus mencari koalisi untuk maju di Pilkada Solo, lantaran mereka hanya punya lima kursi di DPRD Kota Solo. Ia sendiri membebaskan Gusti Bhre memilih wakil walikota untuk mendampinginya.

Gusti Bhre sendiri menanggapi dukungan ini dengan ucapan terimakasih. Ia mengapresiasi dukungan ini, namun masih menimbang rencana maju ke Pilkada Solo.

Maju atau tidaknya kami izin melihat dulu ya, ke depannya gimana bentuknya. Kami melihat juga bagaimana nanti respons dari masyarakat, juga seperti apa masyarakat juga. Dari saya yang penting yang terbaik yang sesuai yang dikehendaki akan dibutuhkan oleh masyarakat di Solo," kata Gusti Bhre.

Rapat perdana Panitia Khusus atau Pansus Angket Haji 2024 yang dijadwalkan pada Rabu (17/7) batal karena alasan teknis. Kini, anggota Pansus Haji menargetkan rapat perdana dilaksanakan minggu depan.

Lampu hijau juga telah diberikan Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar. Politisi PKB yang akrab disapa Cak Imin ini bilang pihaknya sudah memberi izin untuk rapat perdana.

“Pada dasarnya, izin untuk rapat sudah saya tandatangani. Pelaksanaan rapat mungkin menunggu teman-teman masih banyak di daerah karena reses,” ujarnya dalam rekaman suara usai Car Free Day, Jakarta, Minggu (21/7).

Wakil Ketua DPR ini juga menjelaskan tidak ikut serta lagi dalam pansus ini. Untuk menentukan ketua pansus, ia sudah menyerahkan sepenuhnya pada anggota pansus.

Anggota Pansus Haji dari PKB, Luluk Nur Hamidah menjelaskan rencana rapat perdana batal karena banyak anggota berada di luar Jakarta. Sementara itu, ia ingin rapat perdana diikuti seluruh anggota.

“Akhirnya kami kompromi, kami harapkan minggu depan sebenarnya ini rapat perdana. Setidaknya, bisa memilih pimpinan pansus,” katanya.

Ia menjelaskan, pihaknya sudah punya beberapa nama untuk dijagokan sebagai ketua pansus haji. Usai memilih pimpinan, barulah pansus bisa bergerak.

Pansus haji bakal fokus pada dugaan penyalahgunaan visa dan pengalihan 8.400 kuota haji reguler menjadi haji khusus. Menurut Luluk, hal ini melanggar Undang-Undang kesepakatan Panja, dan juga Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2024 tentang Biaya Penyelenggaraan Haji.

“Selebihnya nanti dikembangkan saja. Misalnya soal transportasi darat dan udara, kasus delay Garuda misalnya,” kata Luluk.

Kementerian Agama sudah merespon kritik Luluk Nur Hamidah terkait kurangnya kuota haji jamaah lansia. Menurut Koordinator Staf Khusus Menteri Agama, Abdul Rochman, pihaknya sudah mengalokasikan kuota khusus untuk jamaah lansia namun tidak semua membayar lunas.

“Dalam dua tahun terakhir penyelenggaraan ibadah haji, ada 5% kuota prioritas lansia. Meski sayangnya, itu juga tidak terserap semua,” kata Adung, panggilan akrabnya, dalam keterangan tertulis dikutip Jumat (19/7).

Kuota normal jamaah haji tahun ini mencapai 203.320 jemaah. Dengan kuota 5% itu, Kemenag mengalokasikan 10.166 prioritas lansia yang memenuhi kriteria. Meski demikian yang melakukan pelunasan hingga akhir hanya 4.500 jemaah atau sekitar 44% dari total.

“Sebanyak 5.666 kuota prioritas lansia yang tersisa, pada akhirnya diisi oleh jemaah yang telah melunasi biaya haji namun dengan status cadangan," katanya.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) telah merampungkan konstruksi Gedung Kantor Kepresidenan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Rampungnya pembangunan ditandai dengan pemasangan bilah terakhir di Sayap Barat Selubung Garuda.

Pemasangan disaksikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan perupa Nyoman Nuarta yang merancang Sayap Garuda tersebut.

"Ini juga merupakan bagian dari penyelesaian akhir gedung Kantor Presiden di KIPP IKN," demikian keterangan resmi Kementerian PUPR seperti ditulis pada Senin (22/7).

Sebagai informasi, jumlah bilah sayap di Istana Kepresidenan IKN mencapai 4.650. Pemasangan bilah perdana dilakukan Presiden Joko Widodo pada 17 September 2023.

Kesiapan IKN untuk menjadi kantor Jokowi dalam waktu dekat ini menjadi sorotan. Hal ini karena beberapa pembangunan infrastruktur di ibu kota baru tertunda.

Jokowi juga mengakui hujan deras di IKN memicu banyak pembangunan proyek tak sesuai jadwal. Kejadian tersebut ikut menangguhkan rencana Jokowi yang berencana untuk mulai berkantor di IKN pada Juli ini.

"Itu biasa dalam proyek besar," kata Jokowi saat menggelar konferensi pers di Pangkalan Angkatan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur pada Selasa (16/7).

Jokowi sebelumnya mengatakan dirinya siap berkantor di IKN. Syaratnya: sejumlah infrastruktur dasar seperti pasokan air hingga kelistrikan sudah masuk ibu kota baru.

Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara atau IKN melaporkan, di sekitar ibu kota baru sudah ada sumber air baku yang siap dialirkan. Sumber air yang dimaksud antara lain, di di Intake Sepaku dan di Bendungan Sepaku Semoi.

"Kapasitasnya secara teknis di Intake Sepaku 3.000 liter per detik, sementara Bendungan Sepaku Semoi mencapai 2.500 liter per detik,” kata Kepala Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Sumadilaga, dikutip dari Antara, Minggu (21/7).

(Judul berita ini diubah pada Senin (22/7) pukul 12.50 WIB untuk memperbaiki konteks rampungnya Kantor Presiden di IKN)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) telah merampungkan konstruksi Gedung Kantor Kepresidenan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Rampungnya pembangunan ditandai dengan pemasangan bilah terakhir di Sayap Barat Selubung Garuda.

Pemasangan disaksikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan perupa Nyoman Nuarta yang merancang Sayap Garuda tersebut.

"Ini juga merupakan bagian dari penyelesaian akhir gedung Kantor Presiden di KIPP IKN," demikian keterangan resmi Kementerian PUPR seperti ditulis pada Senin (22/7).

Sebagai informasi, jumlah bilah sayap di Istana Kepresidenan IKN mencapai 4.650. Pemasangan bilah perdana dilakukan Presiden Joko Widodo pada 17 September 2023.

Kesiapan IKN untuk menjadi kantor Jokowi dalam waktu dekat ini menjadi sorotan. Hal ini karena beberapa pembangunan infrastruktur di ibu kota baru tertunda.

Jokowi juga mengakui hujan deras di IKN memicu banyak pembangunan proyek tak sesuai jadwal. Kejadian tersebut ikut menangguhkan rencana Jokowi yang berencana untuk mulai berkantor di IKN pada Juli ini.

"Itu biasa dalam proyek besar," kata Jokowi saat menggelar konferensi pers di Pangkalan Angkatan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur pada Selasa (16/7).

Jokowi sebelumnya mengatakan dirinya siap berkantor di IKN. Syaratnya: sejumlah infrastruktur dasar seperti pasokan air hingga kelistrikan sudah masuk ibu kota baru.

Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara atau IKN melaporkan, di sekitar ibu kota baru sudah ada sumber air baku yang siap dialirkan. Sumber air yang dimaksud antara lain, di di Intake Sepaku dan di Bendungan Sepaku Semoi.

"Kapasitasnya secara teknis di Intake Sepaku 3.000 liter per detik, sementara Bendungan Sepaku Semoi mencapai 2.500 liter per detik,” kata Kepala Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Sumadilaga, dikutip dari Antara, Minggu (21/7).

(Judul berita ini diubah pada Senin (22/7) pukul 12.50 WIB untuk memperbaiki konteks rampungnya Kantor Presiden di IKN)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendesak pemerintah memberikan kejelasan tentang nasib data masyarakat setelah terjadinya serangan siber terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya.

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mempertanyakan hal itu lantaran pemerintah belum memberi penjelasan mengenai data masyarakat tersebut.

"Belum berikan update info yang memadai tentang kebocoran data, apa yang sedang dan sudah dilakukan Pemerintah dan bagaimana selanjutnya," kata Sukamta dalam keterangannya, Senin (22/7).

Ia mengatakan, pemerintah wajib memberikan informasi kepada masyarakat tentang kebocoran data sesuai amanat Undang-Undang No. 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

Dalam Pasal 46 UU PDP disebutkan bahwa pihak pengelola data pribadi harus memberitahu secara tertulis kepada para subjek data yang bocor dan kepada lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi (PDP) dalam waktu 3x24 jam. Saat ini, durainya telah melebihi batas waktu yang ditentukan.

Pemberitahuan tertulis yang dimaksud yakni minimal menjelaskan atau memuat data pribadi yang terungkap, kapan dan bagaimana data pribadi terungkap, dan upaya penanganan serta pemulihan.

Berdasarkan hal itu, Sukamta mengatakan pemerintag harus segera memberi kejelasan kepada masyarakat. Menurutnya, saat ini pemerintah terkesan menyepelekan keamanan data pribadi masyarakat karena tak juga memberikan penjelasan pasti.

“Sampai saat ini belum ada penjelasan resmi Pemerintah terkait aspek pelindungan data pribadi masyarakat," kata dia.

Di sisi lain, ia juga mendorong agar audit tata kelola PDNS segera ditindaklanjuti sesuai perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"BPKP agar segera menyelesaikan auditnya," katanya.

Pekan lalu, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto mengatakan sebanyak 86 layanan telah pulih dari dampak peretasan PDNS 2.

Hadi menjelaskan beberapa layanan publik yang berhasil dipulihkan selain dalam bentuk layanan perizinan juga berupa layanan informasi dalam bentuk portal.

“Termasuk layanan beasiswa yang dikelola Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (13/7).