Kabupaten Malang menempati peringkat pertama kota dengan kualitas udara terburuk di Indonesia pada Rabu pagi (9/10). Berdasarkan data yang dihimpun website pemantau kualitas udara IQAir pada pukul 09.30 WIB, indeks kualitas udara (AQI) Pagak, Kabupaten Malang mencapai 174 poin atau berada pada kategori kualitas udara tidak sehat.

Selain Malang, kota dengan kualitas udara tidak sehat yaitu Tangerang dan Tangerang Selatan. Berikut lima kota dengan kualitas udara terburuk di Indonesia pada Rabu (9/10):

1. Pagak, Kabupaten Malang, Jawa Timur, dengan AQI poin 174 atau berada pada kategori tidak sehat
2. Tangerang, Banten, dengan AQI poin 169 atau berada pada kategori tidak sehat.
3. Tangerang Selatan, Banten, dengan AQI poin 157 atau berada pada kategori tidak sehat.
4. Jakarta dengan AQI poin sebesar 142 atau berada pada kategori tidak sehat untuk kelompok sensitif.
5. Pekanbaru, Riau, dengan AQI poin 128 atau berada pada kategori udara tidak sehat untuk kelompok sensitif.

Sedangkan, untuk kota dengan kualitas udara paling buruk di dunia ditempati oleh Baghdad di Iraq dengan AQI poin 194 atau masuk dalam kategori tidak sehat.

Indeks AQI menunjukkan konsentrasi polutan udara yang menunjukkan kategori kualitas udara. Kategori baik memiliki rentang PM 2,5 sebesar 0-50, yakni tingkat kualitas udara yang tidak memberikan efek bagi kesehatan manusia atau hewan dan tidak berpengaruh pada tumbuhan, bangunan ataupun nilai estetika.

Kategori sedang dengan rentang PM2,5 sebesar 51-100, yakni kualitas udaranya yang tidak berpengaruh pada kesehatan manusia ataupun hewan tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang sensitif dan nilai estetika .

Kategori tidak sehat untuk kelompok sensitif berada pada rentang PM 2,5 101-150, yakni kualitas udaranya tidak sehat bagi kelompok sensitif dan bisa menimbulkan kerusakan pada tumbuhan ataupun nilai estetika.

Kategori tidak sehat dengan rentang PM 2,5 di angka 151-200, yaitu kualitas udara di wilayah tersebut tidak sehat bagi manusia untuk beraktivitas di luar.

Kategori sangat tidak sehat dengan rentang PM2,5 sebesar 200-299 atau kualitas udaranya dapat merugikan kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar.

Kategori berbahaya dengan rentang PM 2,5 sebesar 300-500 atau secara umum kualitas udaranya dapat merugikan kesehatan yang serius pada populasi manusia.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meminta daerah penyangga untuk memiliki kesadaran mengelola sampah agar tak mencemari laut demi mempertahankan kelestarian ekosistem bersama. Berdasarkan riset Pusat Penelitian Oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengatakan 8,32 ton sampah masuk Teluk Jakarta setiap hari.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, Asep Kuswanto, mengatakan sampah itu bukan hanya dari warga Jakarta, melainkan kiriman dari luar daerah sehingga akhirnya tertimbun.

"Bukan hanya sampah dari Jakarta, mungkin juga sampah dari kota-kota sekitar dan kami juga sudah bekerjasama dengan Pemda sekitar Jakarta," ujarnya Senin (8/10), dikutip dari Antara.

Asep mengajak para warga Jakarta maupun penyangga untuk mulai meningkatkan kesadaran melakukan pengurangan sampah. Terlebih terkait sampah laut maupun pesisir, dia menyoroti masih saja ada masyarakat yang tidak membuang sampah pada tempatnya hingga akhirnya menumpuk di lautan.

"Saya berpesan saja, bagaimanapun juga pengolahan sampah baik di darat, pesisir maupun di laut, itu adalah kerja yang harus dilakukan secara bersama," kata

Oleh karena itu, Asep mengatakan, Pemprov Jakarta terus melakukan sosialisasi. Pihaknya mendorong daerah-daerah di timur dan barat untuk mengurangi sampah di pesisir mereka karena sampah di daerah pesisir Tangerang dan Bekasi bisa terbawa ke Teluk Jakarta dan meningkatkan volume sampah di laut dan pesisir Ibu Kota.

Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta membangun pulau sampah di pesisir Jakarta Utara pada 2027 sebagai upaya pengelolaan sampah serta solusi keterbatasan lahan.

"Ide ini datang dari Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk menambah ruang pengolahan sampah dengan luas sekitar 200 hingga 300 hektare (ha)," katanya.

Ia juga mengatakan bahwa wilayah di Jakarta terbilang sempit dan sulit untuk mendapatkan lokasi sehingga perlu luasan yang cukup besar untuk dibangun tempat pembuangan sampah.

"Karena tidak mungkin seterusnya mengandalkan pembuangan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat," katanya.

Hal ini juga sejalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang mengamanatkan penambahan ruang wilayah untuk pengolahan sampah.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerapkan retribusi sampah rumah tangga mulai Januari 2025 kepada warga setempat. Kebijakan ini sebagai salah upaya untuk mengurangi dan mengelola sampah di Jakarta.

"Nanti tiap-tiap rumah tangga itu akan ada retribusinya sesuai Perda yang sudah disahkan 1 Januari 2024 dan akan mulai dilaksanakan 1 Januari 2025," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Asep Kuswanto di Jakarta, Selasa.

Asep mengatakan, pihaknya sudah mempersiapkan langkah tersebut selama setahun. Kebijakan itu sesuai Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Tarif retribusi pelayanan kebersihan diatur pada Pasal 66 Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa masyarakat dikenakan tarif sesuai penggunaan daya listrik. Untuk masyarakat pengguna daya listrik 450 volt-ampere (VA) sampai 900 VA dibebaskan dari retribusi, sedangkan masyarakat pengguna daya listrik 1.300 sampai 2.200 VA dikenakan retribusi sebesar Rp10 ribu per bulan.

Untuk tingkat menengah atau pengguna daya listrik 3.500 sampai 5.500 VA sebesar Rp30 ribu per bulan, dan tingkat atas atau pengguna daya listrik lebih dari 6.600 VA sebesar Rp77 ribu per bulan.

"Tidak hanya rumah tangga, tetapi juga bagi perusahaan karena kawasan komersil harus juga harus melakukan pengolahan sampah," ujarnya.

Dalam pelaksanaannya nanti, pihaknya juga akan memberikan keringanan seperti pengurangan biaya retribusi bagi warga maupun kawasan komersial terpilih yang memiliki kesadaran dalam pengelolaan sampah. Sebagai contoh, keringanan diberikan bagi warga yang aktif dalam bank sampah.

Dia mengatakan pemerintah bukan ingin menambah beban warga Jakarta, tetapi meningkatkan kesadaran masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan. Menurut dia, belum ada regulasi sanksi jika ada warga yang melanggar.

"Mungkin akan ada sanksi-sanksi sosial dari Pak RW kepada warga tersebut" ujarnya.

Timbunan sampah Jakarta terus meningkat dan hingga kini volumenya sudah mencapai 8.000 ton per harinya.

Grupo Potencial dari Brasil akan berinvestasi sebesar US$108,86 juta (Rp 1,71 triliun, dengan kurs Rp15.690/US$) untuk meningkatkan produksi biodiesel di salah satu pabriknya. Pabrik tersebut akan menjadi pabrik biodiesel terbesar di dunia yang menggunakan bahan dasar minyak kedelai.

Investasi Grupo Potencial ini diumumkan di tengah upaya pemerintah Brasil untuk meningkatkan penggunaan bahan bakar nabati di pasar lokal. Presiden Luiz Inacio Lula da Silva dijadwalkan akan menandatangani Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dikenal sebagai Bahan Bakar Masa Depan menjadi undang-undang (UU), pada Selasa (8/10). UU ini akan mendorong peningkatan bertahap campuran biodiesel ke dalam solar.

Grupo Potencial mengatakan pabrik yang berlokasi di negara bagian Parana ini akan meningkatkan kapasitas produksi biodiesel tahunannya menjadi 1,62 miliar liter (428 juta galon) dari 900 juta liter (238 juta galon).

Bagian dari Strategi Transisi Energi

Kapasitas pabrik Grupo Potencial saat ini sudah menjadi yang terbesar di Brasil. Perluasan pembangunan pabrik biodiesel tersebut dijadwalkan akan dimulai pada 2025, dengan penyelesaian dijadwalkan pada 2026.

Perusahaan yakin produksi tambahan akan memenuhi permintaan pasar karena undang-undang baru diharapkan dapat meningkatkan campuran biodiesel dengan solar menjadi 25% pada tahun 2035. Saat ini porsi campuran biodiesel dengan solar di Brasil mencapai 14%.

“Transisi energi adalah gerakan global yang tidak dapat diubah,” kata Kepala Grupo Potencial Arnoldo Hammerschmidt, dalam sebuah pernyataan resmi, Selasa (8/10), seperti dikutip Reuters.

Ia mengatakan Brasil telah membuat kemajuan signifikan untuk memastikan keamanan hukum, prediktabilitas investasi di sektor ini dan stabilitas dalam bauran energi.

Pemerintah Australia memberikan dana hibah untuk 56 penelitian di Indonesia melalui Platform Kemitraan Pengetahuan Australia-Indonesia, Koneksi, sejak 2023. Mayoritas penelitian atau riset tersebut terkait keberlanjutan dan perubahan iklim.

Head of Strategic Communication and Public Discourse Koneksi, Adek Media Roza, mengatakan program yang diselenggarakan antara pemerintah Indonesia dan Australia tersebut melibatkan 118 institusi. Riset yang akan mendapatkan bantuan harus memenuhi tiga unsur.

Pertama adalah harus memiliki kemitraan dari lembaga atau institusi dari Indonesia dan Australia. Unsur kedua adalah inklusivitas atau riset harus memperhatikan beberapa unsur seperti kesetaraan gender dan inklusi sosial. Kemudian yang ketiga adalah riset setidaknya harus memberikan dampak dan memberikan solusi.

"Sehingga memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia dan juga Australia," ujar Adek saat ditemui di sela acara SDGs Annual Conference 2024, di Jakarta, Selasa (8/10).

Adek mengatakan, program ini merupakan hibah Pemerintah Australia dengan nilai komitmen mencapai AUD 50 juta. Program ini akan dilaksanakan selama lima tahun, yakni 2023-2027.

Dia mengatakan, sebanyak delapan dari 56 riset tersebut ditargetkan selesai Desember 2024.

Koneksi adalah inisiatif kolaboratif di sektor pengetahuan dan inovasi yang mendukung kemitraan antara organisasi Australia dan Indonesia untuk kebijakan dan teknologi yang inklusif dan berkelanjutan. Didukung oleh Pemerintah Australia dan Indonesia, Program ini mempromosikan kemitraan pengetahuan yang setara dan memanfaatkan pengetahuan lokal untuk mengatasi tantangan sosial-ekonomi. Koneksi dioperasikan dan dikelola oleh Cowater International.

PT Bukit Asam Tbk (PTBA), anggota dari Holding BUMN Pertambangan MIND ID, menggandeng Kelompok Tani Hutan (KTH) Bina Jaya Lestari melakukan restorasi padang lamun berupa penanaman bibit lamun di Kawasan Ekowisata Cuku Nyinyi, Desa Sidodadi, Lampung.

General Manager PT Bukit Asam Tbk (PTBA) Unit Pelabuhan Tarahan, Hengki Burmana mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk berkontribusi dalam pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat sekitar.

“Kami menargetkan penanaman sebanyak 10.000 bibit lamun di area seluas 1 hektar di Cuku Nyinyi," kata Hengki dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (8/10).

Padang lamun adalah ekosistem bawah laut yang dibentuk oleh lamun, yang memiliki peran penting bagi kehidupan laut dan masyarakat pesisir, terutama sebagai habitat bagi berbagai biota laut, seperti ikan-ikan kecil, kerang dan sebagainya. Selain itu, padang lamun menyerap karbon dan melindungi pantai dari abrasi.

Kegiatan yang berlangsung pada Senin (23/9) itu juga melibatkan para ibu di Desa Sidodadi. Tak hanya aksi restorasi, PTBA Unit Pelabuhan Tarahan dan KTH Bina Jaya Lestari juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian ekosistem laut, khususnya padang lamun.

Ketua KTH Bina Jaya Lestari, Andi Sofiyan mengatakan bahwa selama ini masyarakat belum menyadari betapa pentingnya peran padang lamun. Lamun sering dianggap sebagai tanaman laut yang mengganggu pemandangan dan menghambat aktivitas nelayan. Padahal, padang lamun memiliki sejumlah manfaat.

Ia menambahkan restorasi padang lamun dapat meningkatkan keanekaragaman hayati, sehingga hasil tangkapan nelayan juga meningkat. Tak hanya melestarikan lingkungan, restorasi padang lamun juga membawa manfaat untuk kesejahteraan masyarakat.

"Padang lamun yang telah pulih akan menjadi tempat hidup yang nyaman bagi berbagai jenis ikan dan biota laut lainnya. Diharapkan ekosistem pesisir Desa Sidodadi akan semakin sehat dan produktif," kata Andi.

Grup Band asal Inggris, Coldplay, kembali menunjukan komitmennya untuk menjaga lingkungan dengan meluncurkan album Moon Music berbentuk vinyl. Uniknya, vinyl tersebut dibuat menggunakan limbah plastik yang berasal dari Indonesia dan Malaysia.

Vokalis Coldplay, Chris Martin, mengatakan vinyl dari album teranyarnya berasal dari limbah di dua negara Asia Tenggara tersebut.

"Vinyl ini dibuat dari plastik yang dikumpulkan dari sungai di Malaysia dan Indonesia oleh alat pembersih sungai yang kami investasikan bersama. Setiap vinyl dibuat dari 9 botol plastik," ujar Chris dalam wawancara di QVC Live, seperi dikutip dari Malaymail, Selasa (8/10).

Limbah botol plastik untuk vinyl ini diperoleh dari proyek bertajuk The Ocean Cleanup yang mengoperasikan kapal pengeruk sampah di sejumlah sungai di Asia Tenggara.

The Ocean Cleanup merupakan lembaga nirlaba yang didirikan oleh Boyan Slat pada tahun 2013 dan menyebar ke Malaysia, Indonesia, Republik Dominika, Vietnam, Thailand, dan Amerika Serikat untuk mengatasi polusi plastik di sungai. Indonesia merupakan salah satu negara yang mendapatkan sumbangan kapal pembersih sungai oleh Coldplay, usai menyelenggarakan konser bertajuk Music of The Spheres di Jakarta pada 2023.

Konser Rendah Emisi

Coldplay mengatakan telah melampaui target mereka sendiri untuk mengurangi emisi karbon dari konser musik mereka. Pada 2019, Chris Martin mengumumkan Coldplay menunda tur sambil mempertimbangkan cara-cara untuk membuat pertunjukan mereka lebih ramah lingkungan.

Dua tahun kemudian, Coldplay mengumumkan tur Music of the Spheres dan berjanji untuk mengurangi separuh emisi yang dihasilkan dari produksi pertunjukan, pengangkutan, dan perjalanan anggota band dan kru.

Pencapaian tersebut sebagian berkat partisipasi penonton konser Coldplay, yang menghasilkan energi dengan cara melompat-lompat di lantai dansa kinetik dan bermain sepeda yang telah dimodifikasi secara khusus. Coldplay juga berjanji untuk menanam pohon untuk setiap tiket yang terjual untuk pertunjukan mereka.

Berbagai langkah inovatif selama tur, yang juga mendorong para penonton untuk ikut serta dalam inisiatif ramah lingkungan, telah membuat mereka memproduksi 59% lebih sedikit daripada tur stadion mereka sebelumnya pada 2016-17.

Coldplay mengatakan angka-angka tersebut telah diverifikasi oleh MIT Environmental Solutions Initiative. Dikutip dalam pernyataan di situs web Coldplay, Direktur Inisiatif MIT, John E. Fernandez, mengucapkan selamat kepada band tersebut atas dedikasi mereka terhadap tindakan yang positif dan bermakna.

Menurut John, Coldplay juga telah menetapkan standar baru bagi seluruh industri musik. Coldplay berterima kasih kepada semua orang brilian yang telah membuat hal tersebut terwujud. Mereka adalah orang yang telah datang ke konser dan membantu mengisi daya baterai sepeda listrik dan lantai dansa kinetik. Semua orang yang datang dengan berjalan kaki, bersepeda, berbagi tumpangan, atau transportasi umum.

"Semua orang yang datang dengan membawa botol air isi ulang atau mengembalikan gelang LED untuk didaur ulang, dan semua orang yang telah membeli tiket, yang berarti Anda telah menanam salah satu dari 7 juta pohon sejauh ini,” kata Coldplay, dikutip dari CNN pada Selasa (4/6).

Coldplay mengatakan 7 juta pohon telah ditanam, 18 pertunjukan pada 2023 menggunakan energi dari sistem yang menggunakan baterai BMW i3 daur ulang. Selain itu, sebanyak 72% dari semua limbah tur telah dialihkan dari tempat pembuangan sampah.

PT TBS Energi Utama Tbk melakukan divestasi dua aset Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berkapasitas 200 MW senilai US$ 144,8 juta atau Rp 2,2 triliun. Langkah korporasi itu dilakukan untuk mengejar target netralitas karbon pada 2030.

Divestasi dua aset PLTU dilakukan melalui penjualan seluruh saham perseroan di PT Minahasa Cahaya Lestari (MCL) dan PT Gorontalo Listrik Perdana (GLP).

"Hasil dari transaksi ini akan dialokasikan untuk investasi di sektor-sektor berkelanjutan, penguatan struktur modal perusahaan, dan rencana pembelian kembali saham yang bertujuan memberikan nilai lebih bagi para pemegang saham," kata Direktur PT TBS Energi Utama Tbk Juli Oktarina dalam keterangan di Jakarta, Selasa (8/10).

Juli mengatakan perseroan akan menerima hasil penjualan dalam bentuk kas yang lebih tinggi dibandingkan dengan total modal yang ditanamkan untuk pembangunan kedua PLTU tersebut sebesar kurang lebih US$ 87,4 juta. Melalui transaksi ini, TBS akan memperoleh keuntungan kas di samping dari dividen yang telah diterima selama PLTU beroperasi.

Namun, dari sisi pencatatan akuntansi keuangan, dijelaskan TBS bahwa transaksi ini akan mencatatkan kerugian non kas sebesar kurang lebih 77 juta dolar AS. Hal ini disebabkan oleh standar akuntansi PSAK yang mengharuskan pencatatan dimuka atas pendapatan konstruksi pembangkit dan transmisi IPP (Independent Power Producer) dengan skema Build Own Operate Transfer (BOOT) selama 25 tahun sesuai periode Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) yang berlaku.

Oleh karena itu, nilai aset yang tercatat di buku pada saat transaksi akan mencakup pendapatan di masa depan yang belum ditagihkan kepada PLN.

Menurut Juli, transaksi ini akan membantu perseroan untuk menciptakan nilai tambah melalui pengurangan utang konsolidasi sebesar lebih dari 70 persen. Hal ini akan meningkatkan fleksibilitas untuk melakukan investasi yang lebih besar di sektor usaha keberlanjutan seperti energi baru terbarukan, ekosistem kendaraan listrik serta manajemen limbah.

Transaksi ini diproyeksikan akan mengurangi emisi karbon TBS lebih 80 persen atau sekitar 1,3 juta ton setara CO2 (tCO2e) per tahun. Langkah ini juga akan mengukuhkan perseroan sebagai pionir dan satu dari sebagian kecil perusahaan terkemuka di Indonesia yang menunjukkan komitmen untuk mencapai netralitas karbon.

"Bersama dengan divestasi saham perseroan secara tidak langsung di PT Paiton Energy di tahun 2021, transaksi ini akan memberikan keuntungan lebih dari US$ 100 juta, di mana keuntungan tersebut telah dan akan diinvestasikan untuk pengembangan bisnis berkelanjutan," kata dia.

Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) menilai rencana pemerintah menerapkan skema pemanfaatan jaringan bersama atau power wheeling dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru Energi Terbarukan (RUU EBET) berpotensi menaikkan investasi hijau di Indonesia.

Analis Keuangan Energi, Mutya Yustika, mengatakan keyakinan tersebut muncul dari semakin banyaknya perusahaan internasional yang berkomitmen untuk menggunakan energi terbarukan 100%. Menurutnya, power wheeling di Indonesia dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi, menciptakan lapangan kerja baru, dan membantu negara memenuhi target dekarbonisasi tanpa membebani anggaran nasional.

"Ini juga akan membantu PLN fokus pada modernisasi dan peningkatan jaringan untuk memfasilitasi transisi energi,” ujar Mutya dalam keterangan tertulis, Selasa (8/10).

Mutya mengatakan, mekanisme power wheeling memungkinkan produsen listrik swasta (IPP) menjual listrik energi terbarukan langsung ke pelanggan melalui transmisi milik PT PLN (Persero).

Mekanisme ini dapat menutup kesenjangan pasokan listrik hijau lantaran lambatnya pengembangan energi terbarukan skala utilitas oleh PLN. Di sisi lain, terdapat urgensi untuk memangkas emisi karbon kelistrikan Indonesia, yang saat ini mencapai lebih dari 682 gram CO2 setara per kilowatt hour (gCO2e/kWh). Hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu penghasil emisi global tertinggi.

Selain itu, mekanisme power wheeling juga didorong oleh lebih dari 430 perusahaan global besar dalam RE100, yang berkomitmen mencapai 60% listrik dari energi terbarukan pada 2030 dan 100% pada 2050. Saat ini terdapat 121 anggota RE100 yang beroperasi di Indonesia.

“Namun, perusahaan-perusahaan ini belum memiliki solusi energi terbarukan yang memadai untuk melistriki fasilitas dan rantai pasokan mereka, sehingga menghambat upaya komitmen RE100 dan mandat keberlanjutan perusahaan,” ungkapnya.

Dengan implementasi power wheeling, dia mengatakan, Indonesia dapat menangkap peluang investasi baru dari bisnis pusat data (data center). Google memiliki target untuk dapat mencapai emisi nol bersih di semua operasi dan rantai nilainya pada 2030. Microsoft juga berkomitmen untuk menjadi karbon-negatif pada tahun yang sama.

Sementara di Singapura yang selama beberapa tahun terakhir menjadi pusat data di Asia Tenggara, menghadapi kendala keterbatasan energi terbarukan dan biaya operasi yang lebih tinggi.

“Oleh karena itu, Indonesia perlu menyediakan akses berskala besar ke energi bersih untuk dapat ditawarkan kepada perusahaan seperti Google dan Microsoft sebagai pilihan untuk dapat membangun data center mereka di luar Singapura, yang juga dapat memenuhi tujuan keberlanjutan global mereka,” ucapnya.

Menurutnya, implementasi power wheeling juga akan menguntungkan PLN karena akan membantu menjaga pasokan listriknya, terutama di luar Pulau Jawa dan Bali. Selain itu, PLN juga akan mendapatkan aliran pendapatan tambahan dengan menyewakan fasilitas transmisi kepada perusahaan listrik swasta, melalui biaya jaringan bersama atau wheeling charge.

“Hanya saja, wheeling charge harus ditetapkan secara adil dan transparan untuk menghindari harga yang berlebihan sekaligus menjaga integritas sistem. Hal tersebut penting untuk dapat menarik investor dan juga melindungi PLN sebagai pemilik jaringan transmisi,” kata Mutya.

Meski demikian, penerapan power wheeling masih terhambat perselisihan internal di dalam pemerintah. Ada kekhawatiran power wheeling akan memperparah kelebihan pasokan listrik dan skema take-or-pay PLN dengan IPP. Hal ini bisa menimbulkan risiko keuangan yang signifikan bagi PLN.

“Solusi terhadap permasalahan tersebut seharusnya berupa negosiasi kontrak dengan IPP, efisiensi biaya, dan penghentian pembangkit listrik tenaga batu bara yang tidak efisien yang dikombinasikan dengan formula power wheeling yang tepat,” tutupnya.

Koalisi Untuk Konservasi Berkeadilan meminta agar Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan sela atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAHE).

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memulai sidang pemeriksaan pendahuluan perkara nomor 132/PUU-XXII/2024 terkait pengujian formil terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAHE) pada Senin (7/10).

Permohonan uji formil ini diajukan oleh Koalisi Untuk Konservasi Berkeadilan yang terdiri dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), serta perwakilan Masyarakat Adat Ngkiong, Mikael Ane.

Kuasa Hukum koalisi, Judianto Simanjuntak, mengatakan koalisi meminta Mahkamah Konstitusi untuk mengeluarkan putusan sela kepada Presiden agar tidak menerbitkan peraturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden hingga Mahkamah memutuskan perkara tersebut. Hal ini didasari oleh temuan tim advokasi yang menunjukkan adanya sepuluh ketentuan dalam UU KSDAHE yang perlu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

“Dengan adanya putusan sela, akan ada jaminan kepastian hukum bagi para pemohon yang sedang memperjuangkan hak-haknya,” ujar Judianto dalam keterangan tertulis, Selasa (8/10).

Sementara itu, Syamsul Alam Agus, yang merupakan salah satu kuasa hukum koalisi mengatakan pengujian formil ini diajukan karena proses pembentukan UU KSDAHE dianggap tidak memenuhi sejumlah asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Undang-undang 32/2024 dianggap tidak memenuhi asas kejelasan tujuan karena tidak memberikan kejelasan arah kebijakan dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Selain itu, UU ini juga tidak memenuhi asas kedayagunaan dan kehasilgunaan karena proses penyusunannya tidak melibatkan pemangku kepentingan terkait secara menyeluruh, terutama masyarakat adat yang paling terdampak.

"Asas keterbukaan juga diabaikan karena kurangnya transparansi dalam proses pembentukannya,” ujar Syamsul.

Pemerintah telah mengesahkan UU KSDAHE pada 9 Juli 2024. Menteri LHK, Siti Nurbaya, inisiasi ini merupakan jawaban kebutuhan yang berkaitan penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang semakin penting untuk direspon.

Menurutnya, inisiatif perubahan UU nomor 5 tahun 1990 merupakan langkah efektif dalam rangka menjaga potensi dan menjamin keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam sembari membuka ruang akses kesejahteraan masyarakat. Konservasi ekosistem sumber daya hayati dan genetik sangat vital bagi kehidupan manusia. Maka dari itu, diperlukan pengaturan yang bertujuan untuk melestarikan dan melindungi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

"Ada tiga prinsip yang dijalankan dalam konservasi, yakni perlindungan sisitem penyangga kehidupan, pengawetan tumbuhan dan satwa liar serta pemanfaatan secara lestari. Termasuk penyelenggaraan KSDAHE yang didasarkan atas ekosistem yang saling berkaitan sehingga harus dikelola dalam satu kesatuan manajemen," ucapnya.

Tangerang Selatan dan Kota Tangerang menempati peringkat pertama dan kedua kota dengan kualitas udara terburuk di Indonesia pada Selasa pagi (8/10). Berdasarkan data yang dihimpun website pemantau kualitas udara IQAir pada pukul 09.39 WIB, indeks kualitas udara (AQI) Tangerang Selatan dan Kota Tangerang mencapai 155 poin atau berada pada kategori kualitas udara tidak sehat.

Sementara itu, Jakarta menempati posisi ke-5 dengan indeks AQI 119 atau berada pada kategori tidak sehat. Berikut lima kota dengan kualitas udara terburuk di Indonesia pada Selasa (8/10):

1. Tangerang Selatan, Banten, dengan AQI poin 155 atau berada pada kategori tidak sehat.
2. Tangerang, Banten, dengan AQI poin 155 atau berada pada kategori tidak sehat.
3. Bekasi, Jawa Barat, dengan AQI poin 134 atau berada pada kategori udara tidak sehat untuk kelompok sensitif.
4. Palembang, Sumatera Selatan, dengan AQI poin 129 atau berada pada kategori udara tidak sehat untuk kelompok sensitif.
5. Jakarta dengan AQI poin sebesar 119 atau berada pada kategori tidak sehat untuk kelompok sensitif.

Sedangkan kota dengan kualitas udara paling buruk di dunia ditempati oleh Baghdad di Iraq dengan AQI poin 249 atau masuk dalam kategori sangat tidak sehat.

Indeks AQI menunjukkan konsentrasi polutan udara yang menunjukkan kategori kualitas udara. Kategori baik memiliki rentang PM 2,5 sebesar 0-50, yakni tingkat kualitas udara yang tidak memberikan efek bagi kesehatan manusia atau hewan dan tidak berpengaruh pada tumbuhan, bangunan ataupun nilai estetika.

Kategori sedang dengan rentang PM2,5 sebesar 51-100, yakni kualitas udaranya yang tidak berpengaruh pada kesehatan manusia ataupun hewan tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang sensitif dan nilai estetika .

Kategori tidak sehat untuk kelompok sensitif berada pada rentang PM 2,5 101-150, yakni kualitas udaranya tidak sehat bagi kelompok sensitif dan bisa menimbulkan kerusakan pada tumbuhan ataupun nilai estetika.

Kategori tidak sehat dengan rentang PM 2,5 di angka 151-200, yaitu kualitas udara di wilayah tersebut tidak sehat bagi manusia untuk beraktivitas di luar.

Kategori sangat tidak sehat dengan rentang PM2,5 sebesar 200-299 atau kualitas udaranya dapat merugikan kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar.

Kategori berbahaya dengan rentang PM 2,5 sebesar 300-500 atau secara umum kualitas udaranya dapat merugikan kesehatan yang serius pada populasi manusia.

Badan Meteorologi, Kilmatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan puncak musim hujan terjadi pada November. Pada umumnya, sebagian besar wilayah Indonesia akan mengalami musim hujan pada periode Oktober hingga November 2024.

Dikutip dari situs BMKG, Selasa (8/10), awal musim hujan di Indonesia bervariasi, Wilayah barat Sumatera leboh dulu memasuki musim hujan pada Agustus 2024, kemudian secara bertahap menyebar ke wilayah timur hingga Desember 2024.

Dibandingkan dengan rata-ratanya, musim hujan 2024/2025 akan datang lebih awal dari kebiasaanya. Selain itu, kondisi akumulasi curah hujan pada musim hujan 2024/2025 diprediksi akan berada pada kategori Normal. Hal ini menunjukan tidak ada kondisi yang terlalu basah maupun terlalu kering.

Berdasarkan prakiraan BMKG, puncak musim hujan akan banyak terjadi pada bulan November hingga Desember 2024 di wilayah Indonesia bagian barat. Sedangkan puncak musim hujan Indonesia bagian timur berada pada Januari hingga Februari 2025.

"Puncak musim tersebut akan sama hingga maju (lebih awal) jika dibandingkan dengan kondisi kebiasaanya," tulis keterangan BMKG.

Musim Hujan Lebih Panjang dan Potensi La Nina

Durasi musim hujan di berbagai wilayah akan bervariasi, mulai dari 6 dasarian (2 bulan) hingga 33 dasarian (11 bulan). Jika dibandingkan dengan rata-rata, durasi musim hujan 2024/2025 di sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi akan lebih panjang daripada biasanya.

Prediksi El Nino-Southern Oscillation (ENSO) menunjukkan adanya potensi terjadi fenomena La Nina pada akhir 2024. Secara umum, La Nina cenderung menyebabkan kondisi yang lebih basah di Indonesia, namun dampaknya dapat bervariasi di setiap wilayah.