IDXChannel - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) memberikan hampir 300 golden visa kepada warga negara asing (WNA) selama masa percobaan (trial). Visa spesial itu diberikan kepada mereka yang dinilai memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia.

"Saat ini kita sudah siap secara sistem, bahkan di masa trial sudah ada hampir 300 warga negara asing yang kita berikan Golden Visa, itu meliputi dari berbagai macam kategori, baik itu yang didaftarkan melalui perusahaan maupun juga perorangan," kata Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Silmy Karim, Kamis (25/7/2024).

Silmy menegaskan, tak semua WNA berhak memperoleh golden visa. Mereka yang lolos tersebut sudah memberikan dampak ekonomi kepada Indonesia. Jumlahnya pun akan terus bertambah.

"Nah ini harapan kita, ini bisa memberikan dampak kepada ekonomi dari 300 yang sudah mendapatkan golden visa karena itu investasi yang masuk itu Rp2 Triliun,," kata Silmy.

Dari sekitar 300 penerima, pemerintah meresmikan kebijakan golden visa yang secara simbolik diterima oleh Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Dia menyebut pelatih asal Korea Selatan itu bukan orang yang pertama kali mendapatkan golden visa.

"Yang pertama yang sebenarnya mendapatkan itu kan Sam Altman (CEO OpenAI). Terus kemudian yang tadi kita sampaikan di kegiatan launching ini adalah Shin-Tae Yong," kata dia.

Selain dua orang itu, kata Silmy, WNA yang mendapat golden visa yakni Presiden Boeing untuk Asia Tenggara, Penny Burtt dan pemegang hadiah nobel ekonomi.

"Terus salah satu pemegang nobel ekonomi, saya lupa namanya itu juga sudah mendaftar dan mendapatkan golden visa," kata mantan direktur utama PT Krakatau Steel Tbk itu.

(Rahmat Fiansyah)

IDXChannel - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan Managing Director of Operations of World Bank, Anna Bjerde, di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada sore hari ini Kamis (25/7/2024).

"Tadi Bapak Presiden menerima Managing Director dari World Bank Ibu Anna, didampingi oleh World Bank Jakarta," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Airlangga mengatakan World Bank mengapresiasi pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang masih stabil di atas 5 persen.

"Dalam pertemuan tersebut, World Bank mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil di atas 5 persen. Dan dengan tingkat inflasi yang rendah. World Bank mengapresiasi pertumbuhan kita yang 5,11 dan inflasi 2,58," kata Airlangga.

World Bank, kata Airlangga, mengatakan pertumbuhan ekonomi global tahun ini sekitar 2,6 sampai dengan 2,7. Dan World Bank memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun depan di bawah 5 persen atau sekitar 4,8 persen.

"Namun pertumbuhan Indonesia tidak termasuk yang rendah. Jadi pertumbuhan Indonesia tetap sekitar 5 persen," kata Airlangga.

Dia juga mengatakan World Bank mengapresiasi program-program yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain pengurangan kemiskinan. Serta program-program yang terkait dengan infrastruktur untuk pertanian, termasuk dengan irigasi.

"World Bank juga mengapresiasi program stunting yang dilakukan oleh Indonesia Early Childhood Program, dan Indonesia bisa mengembangkan program dalam skala besar. Dan oleh karena itu, tadi Bapak Presiden juga menyampaikan seperti terjadi penurunan stunting rate dari 37 persen ke 21 persen. dan juga dalam 10 persen juga kemiskinan ekstrim dari 6,2 persen menjadi 0,8 persen," tuturnya.

Presiden Jokowi, kata Airlangga, juga berceritamengenai program Dana Desa, di mana dana desa dengan dana Rp71 triliun yang dipergunakan untuk berbagai kegiatan di pedesaan termasuk dalam mengurangi stunting.

"Tentu ke depan terkait dengan rencana kita masuk dalam negara berpendapatan maju. Beberapa prioritas yang sudah dilakukan oleh Bapak Presiden selama ini seperti infrastruktur, toll road, sea port, kemudian mendorong konektivitas, itu sangat diapresiasi, demikian pula program hilirisasi," kata Airlangga.

Presiden Jokowi, kata Airlangga, juga menyampaikan food resiliency dan green energy ke depannya menjadi penting. Sebab, Indonesia punya program terkait dengan energi bersih yakni hydro, solar, geotermal.

Sementara itu, World Bank mengatakan pentingnya pengembangan transmisi infrastruktur dan transmisi listrik. Hal itu pun, lanjut Airlangga, menjadi prioritas-prioritas yang perlu dilakukan oleh pemerintah.

“Bapak Presiden juga mengingatkan bahwa transisi energi perlu mementingkan harga yang affordable bagi masyarakat. Oleh karena itu multiple source of energy dengan transmisi yang terkonektivity antar pulau tentunya diharapkan bisa membuat harga bisa dinikmati oleh masyarakat. Tentunya berbagai subsidi yang dilakukan oleh pemerintah, juga tentunya ke depan, subsidi ini akan ditujukan kepada mereka yang berhak," ujarnya.

(Febrina Ratna)

IDXChannel- Direktur Utama Badan Usaha Milik Otorita (BUMO) PT Bina Karya (Persero) Boyke P. Soebroto mengaku hingga saat ini masih banyak para pelaku usaha atau calon investor yang takut investasi ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Sehingga, skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) saat ini menjadi salah satu upaya untuk mendatangkan pembiayaan untuk menggarap proyek Ibukota baru tersebut. Kekhawatiran calon investor ini datang paling banyak soal jumlah populasi di IKN sendiri, yang mana pada tahap awal hanya diisi oleh beberapa ASN yang mendapatkan penugasan khusus saja dari Pemerintah Pusat.

"Bayangkan saja, kalau sampean menjadi pengusaha di tanah yang kosong gitu misalnya, terus tidak ada penduduknya, terus sampean yang komersial kan takut kan?" ujar Boyke.

Hal inilah yang menjadi gambaran para pelaku usaha ketika hendak berinvestasi ke IKN. Sebab jumlah populasi kaitannya dengan tingkat konsumsi masyarakat dan berpengaruh terhadap imbal hasil atas investasi yang dilakukan.

"Semuanya sama (pengusaha lokal dan asing). Nature pengusaha begitu, jadi tidak lihat dari dalam maupun luar negeri," tuturnya.

Boyke menyebut skema KPBU ini menjadi upaya Pemerintah dalam rangka meyakinkan para pelaku usaha untuk menanamkan modalnya di IKN. Sebab ada jaminan dari negara lewat alokasi APBN untuk masalah imbal hasil.

Meskipun skema ini menurutnya, skema semacam KPBU ini juga masih mendapat banyak penawaran yang alot soal IRR dengan para pelaku usaha. Tapi paling tidak, dengan jaminan pemerintah, ada penawaran yang lebih kompetitif.

"Nah kalau ada peran pemerintah. Melalui KPBU misalnya, jadi berani karena ada jaminan pemerintah. Jadi kalau misalnya terjadi default begitu, ya saya misal sebagai pelaku usaha akan dibayar oleh Pemerintah," kata Boyke.

(Kunthi Fahmar Sandy)

IDXChannel - Mobil hybrid menjadi isu hangat di industri otomotif Indonesia dalam beberapa bulan terakhir. Sebab, di tengah pasar yang sedang lesu, segmen ini mengalami peningkatan penjualan.

Meski laku keras, mobil hybrid di pasar Indonesia saat ini hanya tersedia pada varian tertinggi suatu model. Misal, pada Toyota Kijang Innova Zenix, hanya ada di trim tertinggi dengan harga mulai Rp477 juta hingga Rp640 jutaan.

Marketing Director PT Toyota Astra Motor (TAM) mengatakan sebenarnya masyarakat banyak yang tertarik dengan mobil hybrid. Tapi, sebagian besar konsumen tertarik memboyongnya apabila harganya di bawah Rp400 juta.

"Harga Rp400 juta sampai Rp500 juta bisa dibilang kompetitif buat mobil hybrid. Harga sekarang di kelasnya Innova (Zenix) sudah cukup kompetitif, Rp400 juta sampai Rp500 juta," kata Anton di arena GIIAS 2024, ICE BSD City, Tangerang, belum lama ini.

Anton mengatakan dengan harga yang ditawarkan untuk Kijang Innova Zenix Hybrid saat ini, pemesanannya berkisar 2.000-3.000 unit per bulan. Dia berharap pemerintah segera mengeluarkan kebijakan insentif untuk mobil hybrid agar harganya bisa lebih rendah lagi.

"Kalau bisa di bawah itu (Rp400 juta), pasti (memenuhi) ekspektasi dari masyarakat. Cuma untuk mencapai itu (mobil hybrid yang lebih murah), kita butuh waktu dan usaha," kata dia.

Berdasarkan hasil laporan di lapangan, ada konsumen yang meminta mobil hybrid dijual dengan harga yang lebih murah. Menurutnya, ini merupakan sebuah kemajuan karena sebelumnya tidak ada yang mau membeli mobil hybrid.

"Tapi setelah Innova (Zenix Hybrid) keluar, dipakai, tahan banting, bagus, harga jual masih tinggi setelah dua tahun sampai tiga tahun dipakai. Membuat masyarakat percaya diri (beli mobil hybrid)," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengaku produsen mobil listrik asal Amerika Serikat, Tesla memang tidak jadi untuk membangun pabrik di Indonesia.

Sebab hal ini menurutnya berkaitan dengan rencana perusahaan yang memang tidak berencana untuk menambah pabrik baru di negara manapun, termasuk Indonesia. Setidaknya dalam kurun waktu 2 tahun mendatang.

"Kalau Tesla itu sekarang saya pikir setelah satu tahun dua tahun ini tidak akan membangun pabrik dimana pun. Dia masih konsentrasi dengan apa yang dia kerjakan, tapi setelah itu kita engga tahu," ujar Luhut usai acara peluncuran Golden Visa di Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Meski demikian, Luhut mengaku pihaknya bakal menemui CEO SpaceX sekaligus Tesla Inc, Elon Musk untuk berbicara lebih lanjut terkait potensi investasi lain bisa digarap. Salah satu yang akan ditawarkan Luhut adalah menggarap hilirisasi nikel.

"Nanti saya akan ketemu dia bulan depan ini. Kita masih melihat peluang lain untuk dia masuk mungkin investasi di nikel kita," kata Luhut.

Pada kesempatan lain, Luhut sempat menyebutkan bahwa di tengah wacana investasi Tesla ke Indonesia terdapat NDA (Non-Disclosure Agreement) atau perjanjian kerahasiaan antara Pemerintah Indonesia dengan pihak Tesla. Hal tersebut yang membuat pemerintah masih enggan untuk mengabarkan lebih jauh nasib Investasi Tesla.

"Kalau Tesla kami ada NDA. Jadi, kami masih belum bisa buka, tetapi yg saya bisa pastikan kami masih berbicara dengan Tesla," katanya.

Jika ditarik lebih jauh kebelakang, kabar Investasi Tesla mencuat setelah Menko Luhut menemukan Bos Tesla, Elon Musk di Amerika Serikat tahun lalu. Membawa produk makanan lokal, Luhut bahkan sempat membagikan momennya saat bertemu Elon musk yang menyatakan minat investasi ke Indonesia.

Pertemuan tersebut dilanjutkan oleh Presiden Joko Widodo yang juga menemui Elon Musk untuk membahas lebih lanjut terkait minatnya Investasi di Indonesia.

Namun hingga saat ini hasil pertemuan kedua pejabat tersebut masih alot didiskusikan oleh kedua belah pihak. Sehingga saat ini belum nampak wujudnya hasil dari pertemuan Presiden Jokowi dan Menko Luhut dengan Elon Musk.




(Kunthi Fahmar Sandy)

IDXChannel - Indonesia dan banyak negara mendukung transisi energi demi mewujudkan Net Zero Emission (NZE) atau karbon netral. Bukan tanpa alasan, NZE sendiri sangat penting untuk menurunkan pemanasan global.

Managing Partner dan CEO Management Services YCP Pilar Dieter mengatakan, untuk mewujudkan NZE diperlukan komitmen hingga inovasi teknologi dari berbagai pihak.

"Untuk mencapai target NZE yang kritis, diperlukan perpaduan antara komitmen, kemitraan kolaboratif, dan inovasi teknologi," kata Pilar dalam acara Leaders’ Breakfast dengan tema "Oil and Gas in Indonesia: How Far Along is the Industry on the Net Zero Path?", Kamis (25/7/2024).

Pilar menambahkan, pemerintah di seluruh dunia telah menetapkan NZE yang ambisius. Komitmen dari Pemerintah itu kemudian mendorong sektor swasta dan komunitas bisnis untuk turut membuat komitmen kuat dalam mencapai tujuan tersebut.

"Tidak sedikit juga dari mereka yang menghadapi segala macam hambatan. Mulai dari resistensi politik dan sosial hingga degradasi ekonomi yang mempengaruhi kinerja keuangan mereka, yang menyebabkan komitmen baik dan revisi yang direncanakan tertunda," katanya.

Sementara itu, Partner YCP & Country Manager Indonesia Septian Waluyan mengatakan, banyak pemain minyak dan gas menghadapi tantangan yang signifikan, seperti biaya investasi yang tinggi dan kurangnya pendidikan mengenai perubahan penting ini.

"Kami mendorong semua pemangku kepentingan untuk menjadi bagian dari gerakan perintis ini di Indonesia dan membantu membentuk masa depan energi," kata dia.

Untuk diketahui, industri minyak dan gas Indonesia masih menjadi kontributor signifikan terhadap emisi CO2. Perusahaan minyak dan gas Indonesia memproduksi 658.540 barel minyak per hari (BOPD), yang menyebabkan peningkatan emisi sebesar 13,2% persen, totalnya hampir 330,5 juta metrik ton.

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimistis sistem pajak canggih Core Tax Administration System (CTAS) mampu meningkatkan rasio pajak di Indonesia di kisaran 12 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Tax ratio ditargetkan dinaikkan kembali ke 12 persen dari PDB. Ya tentu kita harus kejar juga pendapatan lebih tinggi dan salah satu yang juga dipersiapkan di Kemenkeu adalah digitalisasi dengan Core tax," kata Airlangga dalam Perayaan Hari Jadi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ke-58, Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Airlangga pun berharap sistem pajak canggih yang sudah disiapkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ini bisa diimplementakan pada akhir 2024.

Core tax administration system merupakan suatu sistem teknologi informasi dalam administrasi perpajakan

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu mengatakan tengah melakukan pembaruan proses bisnis pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) yang akan diterapkan ketika sistem Core Tax Administration System mulai digunakan.

Dengan implementasi sistem yang baru, faktur dan bukti potong pajak dibuat dalam sistem core tax dengan nomor seri faktur dan nomor bukti potong yang diberikan secara otomatis oleh sistem.

Sistem Coretax telah menyediakan fitur bagi Wajib Pajak yang menyelenggarakan laporan keuangan berbasis XBRL sehingga data laporan keuangan fiskal dapat dimanfaatkan pada pelaporan SPT Tahunan PPh.

(NIA)

IDXChannel - Pemerintah bakal mengganti nama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). Hal itu lantaran BPDKS kini juga mengurusi komoditas lain selain kelapa sawit, yaitu kakao, kelapa, dan karet.

"Makanya kemarin BPDPKS kita akan konversi menjadi BPDP, termasuk di dalamnya kakao, kelapa, dan karet. Jadi kalau kita lihat, kelapa, karet, kakao, ketinggalan dengan kelapa sawit. Padahal ini kan genre-nya sama," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Perayaan Hari Jadi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ke-58, Kamis (25/7/2024).

BPDP nantinya bakal ditugaskan untuk merevitalisasi kakao, karet, dan kelapa.

"Kelapa ini kan di Thailand sudah bibitnya, pohonnya pendek, sehingga untuk panen lebih mudah, hampir mirip dengan kelapa sawit, pakai dodos sudah bisa panen," kata dia.

Airlangga mencontohkan, perkebunan kakao di wilayah Sumatera dan Kalimantan yang masih memiliki potensi untuk bisa dikembangkan.

"Oleh karena itu kemarin kebun, industri kakao kita dongkrak kembali. Kakao itu kebunnya 800 ribu pada saat puncak, tapi sekarang di bawah 200 ribu. Sehingga pada saat industri kita bangun, malah kurang bahan baku," kata dia.

Sebelumnya, Airlangga juga telah menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan arahan terkait tugas tambahan kepada BPDPKS yang juga bertanggung jawab untuk me-replanting dan mengembangkan industri berbasis kakao dan kelapa.

Lebih lanjut, Airlangga mengatakan bahwa pemerintah akan mendorong riset untuk pengembangan kakao.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - PT Bukit Prima Bahari (BPB), perusahaan afiliasi PT Bukit Asam Tbk (PTBA) yang bergerak di bidang transportasi laut, melakukan penambahan armada sebanyak tiga (3) rangkaian tugboat (kapal penarik) dan barge (tongkang) untuk meningkatkan kapasitas angkutan transhipment (pemindahan muatan) batu bara.

Tiap tugboat dilengkapi dengan mesin berdaya tarik 2x1100 HP, dan barge ukuran 300 ft yang berkapasitas 7.500 Metrik Ton (MT).

"Penambahan armada BPB ini akan membantu PTBA dalam mencapai target produksi dan penjualan yang telah ditetapkan dalam rangka menghadirkan energi tanpa henti untuk negeri," kata Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk (PTBA), Arsal Ismail.

BPB yang berdiri sejak 2014 merupakan perusahaan afiliasi PTBA yang bergerak dalam bidang usaha transportasi laut berupa pengoperasian kapal dan tongkang serta pelayanan keagenan kapal.

Usai penambahan armada, saat ini BPB memiliki empat (4) rangkaian tugboat dan barge yang masing-masing berkapasitas 7.500 MT.

"Dengan penambahan armada tersebut, kami dapat semakin meningkatkan layanan sekaligus berkontribusi dalam menjaga ketahanan energi nasional," kata Direktur Utama PT Bukit Prima Bahari (BPB), Yanny RM Ondang.

BPB melayani pemindahan muatan batu bara PTBA dari Dermaga Kertapati menuju Tanjung Kampeh dan pelabuhan lainnya di area Sungai Musi.

Sejalan dengan rencana PTBA untuk meningkatkan produksi dalam rangka mempercepat monetisasi cadangan batu bara, BPB berencana untuk meningkatkan armadanya secara bertahap hingga 48 rangkaian tugboat dan barge pada 2029.

(Dian Kusumo Hapsari)

IDXChannel - PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) melalui unit bisnis GoTo Financial resmi meluncurkan aplikasi GoPay Merchant.

Aplikasi ini diluncurkan untuk memudahkan layanan keuangan bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

"Kami mengambil langkah besar dalam mewujudkan peluncuran aplikasi GoPay Merchant ini," kata Group Head of Merchant Services GoTo Financial, Haryanto Tanjo dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Haryanto menambahkan, peluncuran aplikasi GoPay Merchant dilatarbelakangi masih banyaknya tantangan yang dihadapi para UMKM dalam mengadopsi sistem pembayaran digital.

Adapun, kendala yang dihadapi yakni proses pendaftaran yang sulit, pencairan uang yang memerlukan waktu, hingga kekhawatiran uang yang diterima tidak sesuai nominal penjualan.

"Lewat aplikasi ini, kami menjawab tantangan pelaku UMKM sehingga mereka bisa dengan mudah dan cepat mendaftar QRIS untuk menerima pembayaran digital, bisa mencairkan uang mereka kapan saja, dan mencegah transaksi palsu," kata Haryanto.

Lebih lanjut, aplikasi GoPay Merchant memiliki sejumlah fitur unggulan antara lain, proses pendaftaran QRIS yang cepat dan bisa selesai dalam 30 detik, setelah pendaftaran lengkap QRIS langsung bisa dipakai untuk menerima pembayaran.

Kemudian, pemilik usaha bebas mencairkan uang hasil penjualan kapan saja setiap harinya, termasuk pengaturan secara otomatis saat jam operasional toko tutup.

Selanjutnya, merchant bisa berlangganan perangkat GoPay Spiker secara eksklusif melalui aplikasi ini. GoPay Spiker mengeluarkan notifikasi berupa suara untuk tiap nominal transaksi QRIS yang dilakukan pelanggan.

“Fitur ini juga membantu merchant untuk dapat melayani pembeli dengan lebih cepat karena tidak perlu bolak-balik memeriksa aplikasi untuk verifikasi transaksi,” kata Haryanto.

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian tengah mengevaluasi fasilitas yang ada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam.

Hal itu berkaitan dengan rencana Malaysia dan Singapura yang akan segera membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) lintas batas pertama di Asia Tenggara yang diberi nama Special Economic Zone Johor-Singapura.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso mengatakan, Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim dan Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong sudah beberapa kali mengadakan pertemuan untuk membahas soal insentif dan keduanya direncanakan bakal melakukan penandatanganan beberapa desain baru untuk Special Economic Zone Johor Baru itu pada September mendatang.

"Jadi itu yang harus kita kompetitif dengan mereka, terutama kita harus desain ulang Batam ini lagi supaya kompetitif seperti apa," kata Susiwijono ketika ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Apalagi, diakuinya, masih ada beberapa catatan dari investor terhadap KEK Batam termasuk soal insentif fiskal, tax holiday, tax allowance hingga fasilitas integrasi yang berkaitan dengan pajak dalam rangka impornya.

Susiwijono menambahkan, juga terkait dengan insentif non fiskal, masalah golden visa, masalah penggunaan tenaga asing, dan sebagainya yang relatif sebenarnya di KEK sudah di istimewakan dan diberikan perlakuan khusus.

"Tapi itu saja tidak cukup kan, ternyata ada faktor lain yang di luar ini. Contoh mereka membandingkan tarif listrik dan air yang di Batam. Kita harus hitung ulang nih karena kalau enggak, kita tidak kompetitif lagi. Karena investasi sekarang lagi banyak-banyaknya ke Batam. Jadi yang KEK, PSN KEK, kemudian yang Batam Khusus Batam, untuk investasi itu," ujarnya.

(Fiki Ariyanti)

IDXChannel - Perundingan putaran kelima perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia digelar di Kota Batu, Jawa timur pada 22-24 Juli.

"Tercapai progres besar menyepakatinya rancangan perjanjian, serta ditetapkan langkah-langkah selanjutnya agar proses perundingan dapat diselesaikan secara substantif," kata Kedutaan Besar Rusia di Jakarta dalam keterangan persnya pada Kamis (25/7/2024).

Eurasia merupakan kelompok ekonomi yang terdiri dari Rusia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, dan Armenia. PDB grup ini mencapai USD2,4 triliun.

Perundingan putaran sebelumnya digelar di Armenia pada Maret lalu. Kedua belah pihak sepakat untuk merampungkan negosiasi secepatnya.

Bulan lalu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan pertemuan dengan Menteri Perdagangan Komisi Ekonomi Eurasia Andrey Slepnev. Mereka membahas prospek kerja sama antara kedua ekonomi.

"Penandatanganan perjanjian perdagangan bebas antara Uni Ekonomi Eurasia dan Indonesia akan berkontribusi pada realisasi ekspor kita, termasuk diversifikasi pasokan barang yang timbal balik," kata Slepnev saat itu.

Selain itu, kata Slepnev, sangat penting juga untuk mendorong interaksi antara kalangan bisnis kedua pihak demi pelaksanaan perjanjiannya yang lebih efektif di masa depan. (Wahyu Dwi Anggoro)