IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mengoptimalkan bidang inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK). Hal ini dilakukan untuk mempercepat intergasi ekonomi keuangan digital di Indonesia.

"Optimalisasi peran ITSK akan mempercepat terintegrasinya ekonomi keuangan digital ke dalam perekonomian Indonesia secara menyeluruh," kata Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK, Hasan Fawzi, Senin (8/7/2024).

Dia menambahkan, ITSK ini juga akan bersinergi untuk startup Indonesia yang inovatif, berdaya saing, dan mampu memberikan dampak positif yang signifikan bagi perkembangan lembaga jasa keuangan.

Hasan melanjutkan, kemitraan antarpemangku kepentingan akan mendorong terciptanya ekosistem keuangan digital yang kondusif dan kolaboratif.

Hingga pada akhirnya, kata dia, memungkinkan lembaga jasa keuangan (LJK) mengeksplorasi dan mengembangkan layanan keuangan berbasis inovasi digital yang inklusif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Kolaborasi yang baik ini akan membuka akses bagi penyelenggara ITSK kepada pasar yang lebih luas. Ini akan berdampak positif terhadap perkembangan industri ITSK secara menyeluruh," katanya.

(NIY)

IDXChannel - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memproyeksikan investasi di industri petrokimia - bahan baku plastik senilai USD31,41 miliar atau setara Rp508,6 triliun terancam mundur.

Plt Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kemenperin Reni Yanita mengatakan, terancamnya investasi itu disebabkan oleh terganggunya komponen bahan baku yang masuk ke RI. Belum lagi membanjirnya produk jadi impor juga mengikis ceruk pasar di dalam negeri, sehingga investor mempertimbangkan ulang rencana investasinya.

"Jadi memang rencananya proyek industri kimia sampai dengan tahun 2030 hampir mencapai USD 31,4 miliar terbagi untuk beberapa proyek," kata Reni dalam media briefing di Kementerian Perindustrian, Senin (8/7/2024).

Dalam paparannya, Reni merinci rencana investasi itu terdiri dari PT Chandra Asri Perkasa dengan rencana investasi senilai Rp63,1 triliun atau setara USD5 miliar, PT Lotte Chemical Indonesia dengan proyeksi investasi USD4 miliar, PT Sulfindo Adiusaha senilai USD193 juta.

Selain itu ada investasi dari Pertamina-Polytama Propindo 2 dengan nilai investasi USD322 juta, Proyek Olefin TPPI Tuban dengan proyeksi investasi USD3,9 miliar, dan PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia (PRPP) dengan proyeksi investasi USD16,5 - 18 miliar.

"Jadi melihat kebijakan kita yang saat ini, dari target investasi USD31,4 miliar sampai 2030, mungkin akan banyak terkoreksi," kata dia.

Menurutnya, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor menjadi pertimbangan banyak industri tersebut untuk berinvestasi di dalam negeri.

Lewat aturan tersebut, Reni menjelaskan akan mengatur soal larangan terbatas barang impor. Adapun item barang yang dilarang untuk diimpor dalam Permendag 8/2024 ini lebih sedikit jika dibandingkan aturannya sehingga menjadi potensi barang impor membanjiri pasar dalam negeri.

Dalam aturan sebelumnya yang diatur lewat Permendag 36/2023, barang yang yang diatur meliputi produk tas, tekstil dan produk tekstil, TPT batik dan motif batik, pakaian jadi dan aKsesoris pakaian jadi, barang tekstil sudah jadi lainnya, alas kaki, bahan baku plastik, OTSDK, dan kosmetik-PKRT.

Sedangkan dalam Permendag 8/2024 barang yang diatur dalam larangan terbatas impor ini hanya mencakup tekstil dan produk tekstil, TPT batik dan motif batik, barang tekstil sudah jadi lainnya, dan bahan baku plastik.

"Jadi kalau tidak dibarengi dengan kebijakan impor yang tepat, mungkin ini akan menjadi beberapa puluh tahun lagi kita akan mendapatkan, atau bahkan mereka beralih ke negara tetangga kita ke ASEAN," kata dia.

(NIY)

IDXChannel - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkapkan alasan terkait dilanjutkannya kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) setelah 2024.

Menurut dia, alasan dilanjutkan program ini pun berdasarkan beberapa pertimbangan. Setidaknya dilanjutkan karena diharapkan industri bisa terus memberikan nilai tambah.

"Lanjut (program HGBT). Ya kita consider lah. Terutama yang bisa memanfaatkan bahan baku yang kita punya. Bisa kasih nilai tambah," ujar dia saat ditemui usai Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Namun, kata dia, belum adanya perluasan sektor industri yang bisa menikmati harga gas murah (harga gas bumi tertentu/HGBT).

Artinya, kebijakan harga gas murah di bawah USD6 per MMBTU itu masih diberikan hanya untuk tujuh kelompok industri, sama seperti tahun ini.

Arifin menuturkan, industri baru yang saat ini juga sedang tumbuh pun akan bisa menjadi penerima manfaat gas murah ini sebagai industri turunan dari tujuh sektor tersebut.

"Memang kan industrinya ada lagi yang tumbuh-tumbuh. Tapi masuk di dalam kelompok tujuh," katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan program kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) atau harga gas murah di bawah USD6 dolar per MMBTU bagi tujuh kelompok industri akan dilanjutkan.

"Keputusannya HGBT itu dilanjutkan pada sektor eksisting yang sekarang tujuh sektor," ujar Airlangga usai rapat internal bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang membahas keberlanjutan dari kebijakan HGBT di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Sementara itu, mengenai adanya usulan perluasan program HGBT ini selain tujuh sektor, Airlangga menyampaikan, hal ini masih dalam proses pengkajian.

"Itu akan dikaji satu per satu industrinya. Sekarang masih tujuh (kelompok industri," katanya.

Sebagaimana diketahui, kebijakan HGBT sebesar USD6 per MMBTU ini secara khusus diberlakukan pemerintah sejak 2020 bagi tujuh kelompok industri.

Adapun tujuh kelompok industri itu adalah industri pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca dan sarung tangan karet.

(YNA)

IDXChannel - PT KAI Daerah Operasi (Daop) 8 Surabaya mencatat jumlah penumpang selama periode semester I (Januari-Juni 2024) mencapai 2.896.333.

"Angka ini meningkat 12,9 persen dibanding periode yang sama 2023 yang sebanyak 2.565.356 pelanggan," kata Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya Luqman Arif, Senin (8/7/2024).

Dia merinci jumlah penumpang pada semester I 2024. Ada 939.181 penumpang kelas eksekutif, 125.003 kelas bisnis dan 1.832.148 kelas ekonomi.

"Meningkatnya volume pelanggan salah satunya diperkirakan karena adanya sejumlah inovasi peningkatan pelayanan yang kami lakukan," kata dia.

Lebih lanjut Luqman mengatakan, kenaikan penumpang ini karena pihaknya melakukan peremajaan sarana, penambahan Kereta Api baru, peningkatan kecepatan, dan peningkatan fasilitas pelayanan pelanggan di stasiun.

Pada periode 2023 hingga 2024, pihaknya telah melakukan berbagai inovasi seperti peremajaan sarana KA Argo Bromo Anggrek dan KA Majapahit dengan menggunakan jenis Kereta Stainless Steel New Generation.

"Inovasi produk kereta juga kami hadirkan melalui Kereta Kompartemen yang dirangkaikan pada KA Argo Semeru dan KA Bima untuk meningkatkan kenyamanan pelanggan saat dalam perjalanan," katanya.

Luqman menambahkan, untuk meningkatkan pelanggan agar dapat senantiasa menggunakan moda transportasi kereta api, pihaknya juga terus meningkatkan fasilitas pelayanan di stasiun.

(NIY)

IDXChannel - PT Hutama Karya (Persero) atau HK telah memperoleh suntikan modal dari negara mencapai Rp131 triliun dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (2015-2024).

Direktur Utama HK Budi Harto mengungkapkan, akumulasi PMN tersebut seluruhnya digunakan untuk membangun Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).

“Hutama Karya telah menerima PMN dari tahun 2015 sampai 2024 sebesar Rp 131,15 triliun yang seluruhnya digunakan untuk penugasan Jalan Tol Trans Sumatera,” ujar Budi saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI, Senin (8/7/2024).

Untuk tahun depan, kata Budi, PMN yang diajukan perseroan kepada pemerintah dan DPR sebesar Rp13,87 triliun. Dia menyebut, PMN untuk 2025 itu untuk melanjutkan pengerjaan Tol Jambi-Pekanbaru yang merupakan bagian dari JTTS.

Dari total PMN yang diajukan tahun depan, sebanyak Rp7,62 triliun digunakan untuk pembangunan ruas Tol Jambi-Rengat. Lalu, Rengat - Junction Pekanbaru senilai Rp5,85 triliun, dan perencanaan teknis JTTS tahap III sebesar Rp400 miliar.

HK sebagai BUMN konstruksi ditugaskan untuk membangun JTTS dalam rangka mengembangkan kawasan di Pulau Sumatera dan pertumbuhan ekonomi nasional. Penugasan ini berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 100 Tahun 2014, yang telah diubah beberapa kali hingga Perpres 42/2024.

Adapun pelaksanaan pembangunan JTTS sepanjang 2.854 kilometer (km) dibagi menjadi empat tahap. Tahap pertama, ada sembilan ruas yang sudah beroperasi penuh dan sisanya masih dibangun.

Tahap kedua, ruas yang menghubungkan Palembang-Pekanbaru. Tahap tiga, ruas lanjutan yang akan menghubungkan Pekanbaru-Aceh, dan keempat adalah ruas feeder.

(RFI)

IDXChannel - PT Hutama Karya (Persero) atau HK mengajukan permintaan penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp13,87 triliun dari Anggaran Pemerintah dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025.

Direktur Utama HK Budi Harto mengatakan, PMN untuk menyuntik modal anak usaha HK yang mengerjakan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), yakni ruas jalan tol Jambi-Pekanbaru. Dia mengungkapkan, PMN itu untuk mengerjakan tiga proyek yang ditugaskan pemerintah kepada HK.

“Permohonan PMN tahun anggaran 2025 untuk Hutama Karya sebesar Rp13,87 triliun yang akan dialokasikan untuk ruas jalan Tol Jambi-Rengat, ruas Jalan Tol Rengat-Junction Pekanbaru, dan perencanaan teknis JTTS tahap III,” ujar Budi saat rapat di Gedung DPR, Senin (8/7/2024).

Dari PMN Rp13,87 triliun, kata Budi, sebanyak Rp7,62 triliun akan digunakan untuk ruas Tol Jambi-Rengat. Kemudian, Tol Rengat-Junction Pekanbaru akan menghabiskan dana Rp5,85 triliun, dan terakhir untuk perencana teknis JTTS tahap III Rp 400 miliar.

Budi mengatakan, PMN tersebut memiliki dampak bagi perekonomian nasional. Pertama, meningkatkan konektivitas di Pulau Sumatera sehingga mampu menurunkan waktu tempuh dan biaya transportasi.

"Kedua, meningkatkan potensi penerimaan fiskal sebagai dampak terbangunnya Jalan Tol Trans Sumatera. Ketiga, bisa mendorong serapan tenaga kerja di sepanjang koridor JTTS," ujarnya.

Permintaan PMN untuk HK merupakan yang terbesar dibandingkan dengan usulan BUMN lain. Total ada 15 BUMN yang mengajukan suntikan modal negara.

Menteri BUMN Erick Thohir sebelumnya menjelaskan, pengajuan PMN oleh HK akan digunakan untuk melanjutkan pembangunan JTTS fase 2-3.

(RFI)

IDXChannel - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional menyampaikan harmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) telah selesai.

"Pengharmonisasian RPP Kebijakan Energi Nasional atau KEN telah selesai," ujar Arifin dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Arifin mengatakan bahwa Kementerian Hukum dan HAM melalui Surat Nomor PPE.PP.03.03-1186 tanggal 4 Juni 2024 telah menyampaikan RPP KEN kepada Kementerian ESDM untuk diproses lebih lanjut.

Menindaklanjuti surat tersebut, maka pihaknya lantas bersurat kepada Komisi VII DPR melalui surat nomor T240-HK012024 pada 5 Juni 2024 sesuai dengan arahan Kementerian Sekretariat Negara.

Pada 25 Juni 2024, Arifin juga telah melaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) selaku Ketua DEN terkait hasil pengharmonisasian.

"Dan (melaporkan) usulan penyampaian RPP KEN kepada DPR RI untuk mendapat persetujuan sebelum ditetapkan oleh pemerintah," kata dia.

Arifin mengatakan, sepanjang 2023–2024, telah dilaksanakan focus group discussion (FGD) sebanyak tiga kali bersama Komisi VII terkait Kebijakan Energi Nasional.

Oleh karena itu, dia berharap DPR menyetujui Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Kebijakan Energi Nasional.

"Persetujuan DPR RI diharapkan Juli 2024, selanjutnya RPP KEN akan ditetapkan oleh Pemerintah," kata Arifin.

Dalam Raker ini, Menteri ESDM juga menyampaikan urgensi pembaruan PP Nomor 79 Tahun 2014 mengenai kebijakan energi nasional.

"Saat ini, pemerintah memandang perlu dilakukannya perubahan terhadap PP Nomor 79 tahun 2014 mengenai kebijakan energi nasional," kata Arifin.

Pembaruan KEN diharapkan bakal memberikan arah dalam upaya mewujudkan kebijakan pengelolaan energi guna terciptanya kemandirian, ketahanan energi nasional, dan pembinaan komitmen Indonesia dalam dekarbonisasi.

Segala upaya tersebut untuk mewujudkan ketahanan iklim nasional dan mendukung pembangunan ekonomi lebih baik lagi.

(NIA)

IDXChannel - Ketua DPD Serikat Pekerja Nasional (SPN) Jakarta Andre Nasrullah mengatakan, dahulu terdapat enam perusahaan tekstil dan produk tekstil (TPT) di Jakarta. Namun, kini tersisa satu yakni PT Century Textile Industry Tbk (CNTX) atau Centex, di Ciracas, Jakarta Timur yang juga terseok-seok untuk bertahan.

Andre menjelaskan, enam perusahaan TPT tersebut memang sudah mulai tidak efektif beroperasi semenjak pandemi Covid-19. Kondisi ini pun kian diperparah dengan adanya penerapan Permendag Nomor 8 Tahun 2024.

"Pabrik tekstil itu sebelumnya kita ada enam. Jadi memang terhitung semenjak Covid ya. Nah dalam kondisi-kondisi seperti itu, kita ditekan lagi dengan Permendag 8/2024 ini kan. Perusahaan juga melihat bahwa kondisi dengan Permendag 8 ini, wah kondisinya udah luar biasa nih, tekstil dan lain-lain ini," kata Andre kepada awak media usai berorasi di depan Kemendag, Jakpus, Senin (8/7/2024).

Andre menuturkan, kelima pabrik yang tutup tersebut sudah tidak lagi beroperasi. Proses tutupnya pabrik tekstil tersebut diawali dengan mengurangi jam kerja para pekerjanya.

"Akhirnya mereka tidak bisa bertahan. Mulai mengurangi jam kerja, mengurangi pekerjanya, merumahkan pekerjanya. Jadi artinya di situ, akhirnya semua tutup. Tutup, bukan relokasi lho," kata Andre.

Andre pun menuturkan, situasi terkini pabrik di PT Centex tak ada ubahnya dengan tahapan yang terjadi dengan pabrik-pabrik tekstil sebelumnya.

"Tadinya jam kerja sampai di hari Sabtu, Sabtu sekarang setengah hari, dan sekarang dihilangkan Sabtu, sampai Jumat. Jumat pun sekarang mau dipotong lagi, mau dikurangi sampai Kamis. Dengan upahnya juga, upah juga diminta untuk dikurangi, tapi teman-teman lagi bertahan. Bertahannya artinya supaya perusahaan selamat, pekerja selamat," ujar Andre.

Meski demikian, Andre belum bisa mengungkapkan kelima perusahaan tekstil di Jakarta yang telah gulung tikar tersebut. Dia mengaku akan memberikan data lengkapnya setelah mengecek kembali rincian kondisi perusahaan-perusahaan tekstil tersebut.

(YNA)

IDXChannel - Massa buruh yang menuntut pencabutan Permendag Nomor 8 Tahun 2024 bergeser dari Patung Kuda, Jakpus ke Kementerian Perdagangan (Kemendag). Meski tidak mengajukan audiensi dengan perwakilan Kemendag, massa aksi buruh berorasi perihal karut marut industri tekstil khususnya di wilayah Jakarta.

Ketua DPD Serikat Pekerja Nasional (SPN) Andre Nasrullah membacakan orasinya terkait tuntutan Permendag Nomor 8 Tahun 2024, yang menjadi biang kerok PHK massal di Industri tekstil dan produk tekstil (TPT).

Dia mengatakan, saat ini hanya tersisa satu perusahaan TPT yang masih bertahan di Jakarta, tepatnya di wilayah Ciracas, Jakarta Timur.

"Perlu saya sampaikan kawan-kawan, bahwa kami di Jakarta, pabrik tekstil hanya tinggal satu perusahaan di Jakarta Timur. Yang lain, kosong semua, bubar semua," kata Andre dengan lantang dari atas mobil komando, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Andre menerangkan, perusahaan TPT yang masih bertahan tersebut adalah PT Century Textile Industry Tbk (CNTX) atau Centex, di Ciracas, Jakarta Timur. Menurutnya, saat ini Centex pun semakin mengurangi produksinya dalam dua pekan terakhir.

"Pabrik tekstil Jakarta Timur, awalnya produksi hampir 100 persen, (tapi) di dua minggu kemarin hanya 50 persen. Jam kerjanya dan gajinya, Sabtu-Minggu, Sekarang dikasih cuma empat hari," katanya.

Andre menegaskan, dengan terus acuhnya pemerintah terutama dalam mempertahankan Permendag Nomor 8 Tahun 2024, maka perusahaan TPT akan semakin melakukan efisiensi hingga berujung pada PHK massal serta pabriknya terancam gulung tikar.

"Kawan-kawan dengan bertahannya jam kerja, dengan dikuranginya teman-teman dengan dirumahkan, artinya akan mengarah ke PHK dan akan mengarah pada tutupnya perusahaan-perusahaan tekstil," kata Andre.

Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai kenaikan upah buruh terlalu minim. Sebab, hal ini membuat daya beli masyarakat kini juga semakin menurun hingga 30 persen.

Penyebab ini semua, kata Said Iqbal, adalah UU Cipta Kerja atau Omnibus Law.

"Sekarang inflasi 2,8 persen. Naik upah teman-teman merasakan enggak cuma 1,58 persen, kita semua nombok. Apalagi kalau upah riil. Upah riil atau daya beli kita itu turun 30 persen, penyebabnya adalah Omnibus Law," kata Said selepas mengantar massa buruh aksi di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).

Said menjelaskan, kenaikan upah pekerja sebesar 1,58 persen tidak berbanding sama dengan kenaikan gaji ASN, TNI, dan Polri.

"Ngerasain enggak kemarin naik gaji berapa? Cuma 1,58 persen. Sedangkan inflasi 2,8 persen. Sementara, pegawai negeri naik 8 persen, TNI-Polri naik 8 persen, kita setuju saja. Kenapa kita dikasih 1,58 persen?" kata Said.

Atas kegelisahan para buruh tersebut, Said Iqbal mengatakan, isu kesejahteraan dan kepastian para pekerja di Indonesia ini jauh lebih mengancam dibandingkan isu Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

"Oleh karena itu kawan-kawan, kita ingin memastikan bahwa ancaman ini jauh lebih berat dari isu Tapera, jauh lebih berat dari isu JHT yang katanya mau dikasih nanti masa pensiun, dan jauh lebih berat dari isu-isu perburuhan lainnya," kata Said.

(YNA)

IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester I-2024 diperkirakan berada di angka 5,1 persen secara year-on-year (yoy). Ekonomi Indonesia sepanjang periode ini juga sarat dipengaruhi faktor dalam dan luar negeri.

Sri Mulyani menjelaskan, pertumbuhan global yang stagnan berada pada level 3,2 persen di 2023-2024 telah menyebabkan berlanjutnya penurunan harga komoditas, khususnya batu bara dan CPO yang pada semester I-2024 masing-masing turun -36,7 persen dan CPO -3,6 persen.

"Di sisi lain, tensi geopolitik menyebabkan harga minyak dunia cenderung meningkat 4,2 persen secara yoy," ujar Sri Mulyani dalam rapat Banggar DPR RI, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Lebih jauh, Sri Mulyani memaparkan, di sektor riil pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2024 berada di atas 5 persen. Hal ini ditopang dari penyerapan belanja negara yang cukup tinggi terutama lewat penyelenggaraan Pemilu, kenaikan gaji, hingga pemberian THR atau gaji ke-13 ASN/TNI/Polri dengan tukin 100 persen.

"Inflasi yang terkendali juga menjadi faktor penting terjaganya daya beli masyarakat. Pertumbuhan ekonomi semester I diperkirakan 5,1 persen," kata dia.

Pada kesempatan tersebut, Sri Mulyani mengungkapkan, kinerja APBN pada semester I-2024 ini juga banyak dipengaruhi oleh dinamika perekonomian global. Hal ini tercermin dari pendapatan negara yang mengalami kontraksi pada paruh pertama 2024.

Di satu sisi, belanja negara mengalami peningkatan, sehingga Sri Mulyani juga memperkirakan defisit APBN mengalami pelebaran pada 2024 ini.

"Pendapatan Negara selama semester I 2024 tercatat sebesar Rp1.320,7 triliun atau terkontraksi sebesar 6,2 persen (yoy). Penerimaan perpajakan tercatat hanya sebesar Rp1.028 triliun, turun 7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara PNBP mencapai Rp288,4 triliun atau turun 4,5 persen (yoy)," kata dia.

(YNA)

IDXChannel - Komisi VII DPR RI menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama Menteri ESDM Arifin Tasrif mengenai Rancangan Peraturan Pemerintah Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN).

Dalam Rapat tersebut, Arifin yang juga sebagai Ketua Harian Dewan Energi Nasional (DEN) menyampaikan urgensi pembaruan PP Nomor 79 Tahun 2014 mengenai kebijakan energi nasional.

"Pemerintah memandang perlu dilakukannya perubahan terhadap PP No 79 tahun 2014 mengenai kebijakan energi nasional," kata Arifin dalam Raker di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Kebijakan tersebut perlu diformulasikan, mengingat tidak tercapainya target indikator ekonomi dan sasaran penyediaan dan pemanfaatan energi.

"Target pada asumsi makro ekonomi di KEN lama sebesar 7 sampai 8 persen pada periode 2017-2022 tidak sesuai dengan realisasi pertumbuhan ekonomi yang hanya sebesar 5 persen sampai tahun 2019 dan mengalami penurunan signifikan hingga -2,07 persen di tahun 2020, dan 3,7 persen di tahun 2021 akibat dampak pandemi covid-19," kata Arifin.

Selain itu, karena realisasi pasokan energi primer sampai 2022 di bawah angka proyeksi KEN. Selanjutnya, realisasi pencapaian bauran energi primer yang juga tidak sesuai dengan target.

"Sejalan dengan tahun tersebut capaian sasaran penyediaan dan pemanfaatan energi pada PP Ken selama 2015-2023 juga mengalami gap yaitu sekitar 3 sampai 4 persen per tahun. Khusus di 2023, realisasi capaian bauran EBT tercapai sebesar 13,1% dari target sebesar 17,87 persen," kata Arifin.

Arifin menjelaskan, bahwa kebijakan energi perlu selaras dengan kebijakan perubahan iklim. Hal itu lantaran sektor energi akan menjadi penyumbang emisi CO2 terbesar setelah sektor kehutanan net sink carbon di tahun 2030.

Ia juga menjelaskan telah disusun Grand Strategy Energy National yang memuat antara lain upaya pengendalian impor LPG dan BBM, pembatasan ekspor batu bara dan pembangunan infrastruktur yang merata yang menjadi masukan pembaruan KEN dan RUEN.

"Pembaruan KEN adalah memberikan arah dalam upaya mewujudkan kebijakan pengelolaan energi guna terciptanya kemandirian energi nasional, ketahanan energi nasional, dan pembinaan komitmen Indonesia dalam dekarbonisasi sektor energi untuk mewujudkan ketahanan iklim nasional dan mendukung pembangunan ekonomi jauh," jelas Arifin.

(SLF)

IDXChannel - Boeing (BA.N) membuka babak baru usai akhirnya mengaku bersalah atas tuduhan konspirasi terkait dua kecelakaan fatal yang melibatkan pesawat 737 Max lebih dari setengah dekade lalu.

Melansir CNBC International, Senin (8/7/2024), Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) mengatakan Boeing setuju untuk mengaku bersalah atas tuduhan penipuan kriminal yang terkait dengan kecelakaan fatal seri 737 Max.

Berdasarkan kesepakatan tersebut Boeing setuju untuk membayar denda sebesar USD243,6 juta alias setara Rp3,97 triliun (kurs Rp16.286 per USD).

Boeing juga harus menginvestasikan setidaknya USD455 juta dalam program kepatuhan dan keselamatan.

Berdasarkan perjanjian tersebut, Boeing juga menyetujui dewan direksi untuk bertemu dengan anggota keluarga korban kecelakaan.

Tawaran kesepakatan pembelaan tersebut memaksa Boeing untuk memutuskan antara pengakuan bersalah dan persyaratan yang terlampir.

Jika Boeing tidak memenuhi tuntutan tersebut, maka perusahaan akan diadili. Namun, pengakuan ini akan berdampak bagi citra Boeing ke depan.

Ini karena pengakuan bersalah akan menimbulkan konsekuensi di mana perusahaan pembuat pesawat tersebut dicap sebagai penjahat dan dapat mempersulit kemampuannya untuk menjual produk kepada pemerintah AS.

Diketahui, sekitar 32 persen dari pendapatan Boeing yang berjumlah hampir USD78 miliar tahun lalu berasal dari unit pertahanan, luar angkasa, dan keamanan pemerintah AS.

Memasuki kuartal I-2024, Boeing melaporkan menghasilkan tiga segmen utama, yaitu dari Pesawat Komersial hanya sebesar 28 persen, lalu segmen Pertahanan, Ruang & Keamanan sebesar 42 persen, dan Layanan Global sebesar 30 persen dari pendapatan Q1 2024.

Artinya, pendapatan Boeing sebagian besar masih ditopang oleh belanja pemerintah AS. (Lihat tabel di bawah ini.)

“Kami dapat mengonfirmasi bahwa kami telah mencapai kesepakatan prinsip mengenai resolusi dengan Departemen Kehakiman, tergantung pada peringatan dan persetujuan persyaratan tertentu,” kata Boeing dalam sebuah pernyataan.

Pada Mei 2024, Departemen Kehakiman mengatakan Boeing telah melanggar perjanjian di 2021.

Berdasarkan tuntutan yang diajukan, Boeing setuju untuk membayar USD2,5 miliar, termasuk denda pidana awal sebesar USD243,6 juta, kompensasi kepada maskapai penerbangan, dan dana USD500 juta untuk anggota keluarga korban.

Penyelesaian 2021 itu akan berakhir dua hari setelah panel pintu pesawat 737 Max 9 Alaska Airlines meledak pada 5 Januari lalu. Meskipun tidak ada korban luka serius, kecelakaan tersebut menciptakan krisis keselamatan baru bagi Boeing.

Buntut serangkaian kejadian ini, AS menuduh Boeing melakukan konspirasi untuk menipu pemerintah dengan menyesatkan regulator tentang dimasukkannya sistem kontrol penerbangan pada seri pesawat jenis Max.

Seri Boeing ini kemudian terlibat dalam dua kecelakaan, yakni penerbangan Lion Air milik Indonesia pada Oktober 2018 dan penerbangan Ethiopian Airlines pada Maret 2019 dengan korban jiwa mencapai 346 orang.

Sebelumnya, insiden kecelakaan pesawat menimpa Boeing 737 MAX 8 milik Lion Air berkode penerbangan JT610 rute Jakarta-Pangkal Pinang.

Pesawat ini jatuh beberapa saat setelah lepas landas di Laut Jawa, menewaskan seluruhnya 181 penumpang dan 8 kru.

Hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), pilot sempat melaporkan adanya gangguan pada kendali pesawat, indikator ketinggian, dan indikator kecepatan.

Kerusakan ini terkait dengan maneuvering characteristic augmentation system (MCAS). MCAS adalah fitur yang baru ada di Boeing 737 MAX 8 untuk memberbaiki karakteristik anggok pesawat pada kondisi flap up, manual flight dan AOA tinggi.

"Proses investigasi menemukan bahwa desain dan sertifikasi fitur ini tidak memadai. Juga pelatihan dan buku panduan untuk pilot tidak memuat informasi terkait MCAS," terang KNKT.

Federal Aviation Administration (FAA) juga melarang Boeing memperluas produksi jet MAX-nya atau melakukan produksi tambahan untuk pesawat tersebut hingga masalah kontrol kualitas benar-benar dijamin.

“Kejadian seperti ini tidak boleh terjadi pada pesawat yang meninggalkan pabrik kami. Kami harus berbuat lebih baik untuk pelanggan kami dan penumpangnya,” kata CEO Boeing Dave Calhoun pada awal Februari lalu.

FAA juga mengaudit proses produksi pesawat tersebut, dan menemukan beberapa contoh di mana perusahaan tersebut diduga gagal mematuhi persyaratan kendali mutu manufaktur.

Terbaru, Biro Investigasi Federal (FBI) menemukan fakta baru atas penyelidikan meledaknya pintu darurat Alaska Airlines Boeing 737 MAX 9. FBI menyebut para penumpang telah menjadi korban dari tindak pidana.

Buntutnya, FAA AS menghentikan sementara sebagian besar pesawat Boeing 737 MAX-9 setelah insiden Alaska Airlines ini. (ADF)