IDXChannel - Pembentukan Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara atau BP Investasi Danantara menjadi sorotan lantaran bertepatan dengan isu pendirian superholding BUMN.

Bahkan, Muliaman Hadad yang ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala BP Danantara menyebut, badan baru ini bakal mengelola investasi yang kerap dijalankan oleh BUMN.

Tak hanya itu, semua aset pemerintah yang dipisahkan juga dikelola lembaga tersebut. Di mana aset pemerintah di kementerian bakal digabung menjadi satu dan dikelola langsung.

Adapun pendirian lembaga baru ini ditandai dengan pengangkatan Muliaman Hadad sebagai Kepala BP Danantara di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Usai penetapan, otoritas langsung menggodok regulasi atau payung hukum BP Investasi Danantara, termasuk tugas dan wewenangnya akan diatur dalam beleid baru.

Merespon hal tersebut, Associate Director BUMN Research UI, Toto Pranoto menilai, keberadaan BP Danantara bagian dari transisi kelembagaan di awal pemerintahan Prabowo-Gibran.

Langkah itu sejalan dengan target otoritas yang menjadikan BUMN sebagai perusahaan bertaraf global layaknya Temasek Holdings Limited, badan usaha milik pemerintah Singapura.

“Kalau memang arah Presiden adalah ingin punya BUMN Indonesia yang lebih punya daya saing seperti Temasek atau mungkin dalam beberapa hal ke sana, jadi memang beberapa fungsi transisi kelembagaannya mesti dilaksanakan,” ujar Toto kepada IDX Channel, Kamis (24/10/2024).

Kendati Toto tak mengaitkan pembentukan BP Danantara dan isu pendirian superholding, lembaga yang diwacanakan menggantikan Kementerian BUMN, menurutnya sebagian wewenang Kementerian BUMN dalam jangkah menengah bisa saja dilimpahkan ke BP Danantara.

Salah satu soal executing agency (EA) atau tanggung jawab terhadap keseluruhan pelaksanaan kegiatan BUMN. Sehingga, BP Danantara akan melaksanakan eksekusi atas berbagai corporate action di BUMN. Sedangkan, fungsi Kementerian BUMN diarahkan pada fungsi pembuat kebijakan atau policy making.

“Jadi transisi kelembagaannya gini, jadi mungkin nanti Kementerian BUMN itu dalam jangka pendek atau menengah itu mungkin nanti akan lebih diarahkan pada fungsi sebagai pembuat kebijakan, policy making, sebagai regulator,” tutur Toto.

Di lain sisi, Indonesia Investment Authority (INA) juga berada di bawah BP Danantara. Soal tugasnya, INA fokus pada investasi aset yang punya kredibilitas tinggi atau BUMN yang blue chip, merujuk pada saham perusahaan besar yang punya reputasi kuat, kondisi keuangan yang stabil, dan rekam jejak pertumbuhan yang konsisten.

“Nah sementara INA sendiri, Indonesia Investment Authority, itu menurut saya nanti kondisinya bisa ada di bawah BP Danantara sebetulnya. Jadi nanti tinggal dibagi saja, misalnya INA itu akan lebih fokus pada investasi-investasi aset yang kira-kira memang punya kredibilitas tinggi,” katanya.

Sementara, BP Danantara lebih pada BUMN yang dikelola di luar INA. Misalnya BUMN yang masih menjalankan public service obligation (PSO). Misalnya, PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero).

“Tapi secara keseluruhan induknya adalah di bawah BP Danantara sebagai pengelola BUMN secara keseluruhan dalam jangka panjang. Dan juga menurut saya, nanti fungsinya juga bisa diperluas, bukan hanya sebagai pengelola BUMN tadi fully komersial atau juga ada sebagian yang masih ada PSO,” kata Toto.

(DESI ANGRIANI)

IDXChannel - PT Pertamina (Persero) mendukung kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto yang menargetkan swasembada energi dalam lima tahun mendatang.

Swasembada energi ini merupakan salah satu dari 17 program prioritas Presiden Prabowo dalam kepemimpinannya di bawah visi Asta Cita.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso mengatakan, perseroan tengah mengembangkan empat terobosan untuk mewujudkan program tersebut meliputi pengembangan biofuel, petrochemical, geothermal, dan carbon capture utilization and storage (CCS/CCUS).

Terobosan ini merupakan komitmen Perusahaan dalam menjalankan perannya untuk mendukung tercapainya target Net Zero Emission (NZE) Pemerintah Indonesia tahun 2060 atau lebih cepat.

"Terobosan ini akan memperkuat swasembada energi, sekaligus memberikan dampak dalam penurunan emisi karbon, diversifikasi portofolio bisnis yang akan membuka peluang bisnis baru di masa depan," ujar Fadjar dalam keterangan resminya, Kamis (24/10/2024).

Pertamina berhasil mengembangkan energi biofuel sebagai bahan bakar yang lebih ramah lingkungan dengan campuran bahan nabati. Pertamina telah berhasil memproduksi dan memanfaatkan biodiesel B35.

Selain B35, Pertamina juga mengembangan Pertamax Green dan Sustainable Aviation Fuel (SAF) bahan bakar pesawat terbang dengan campuran bahan nabati. "Biofuel yang telah dijalankan Pertamina berdampak pada pengurangan emisi, sehingga memiliki nilai tambah positif bagi masyarakat. Pada tahun 2023, penerapan B35 mampu menurunkan emisi CO2 hingga 32,7 juta ton," jelasnya.

Dalam pengembangan Geothermal, lanjut Fadjar, Pertamina mengelola 15 wilayah kerja panas bumi (WKP) dengan kapasitas terpasang 672 MW yang akan dinaikkan menjadi 1 GW dalam dua sampai tiga tahun ke depan. Pertamina memiliki potensi cadangan panas bumi yang siap dikembangkan.

Fadjar menambahkan, dalam pengembangan Petrochemical, Pertamina menargetkan produksi sebesar 3,2 juta ton di 2025, dari saat ini sebesar 1,9 juta ton per tahun. Untuk pengembangan bisnis ini, Pertamina terbuka untuk menjalin kemitraan dengan berbagai institusi dari dalam dan luar negeri.

Dari bisnis hulu migas, Pertamina juga akan berkontribusi pada pengurangan emisi melalui pengembangan CCS/CCUS. Pengembangan CCS/CCUS secara akumulatif berpotensi mengurangi emisi hingga 1,5 juta tahun 2029. Proyek pengembangan yang sudah dilakukan antara lain di Field Sukowati, Field Jatibarang, dan Field Ramba.

Selain mengembangkan proyek, Pertamina juga melibatkan masyarakat dalam memanfaatkan energi hijau yang berdampak pada swasembada energi melalui Program “Desa Energi Berdikari”. Hingga saat ini, jumlahnya telah mencapai 85 desa binaan di seluruh Indonesia. Berbagai terobosan Pertamina dalam mencapai target swasembada energi dan dekarbonisasi berhasil menurunkan emisi di atas target.

Realisasi reduksi emisi scope 1 & 2 Pertamina mencapai 124 persen dari target yang ditetapkan pada tahun 2023. Pertamina berhasil melakukan dekarbonisasi sebesar 1,13 juta ton C02e dari target 910 ribu ton C02e. Keberhasilan dalam dekarbonisasi menjadikan Pertamina menduduki peringkat pertama dalam ranking ESG di dunia berdasarkan Sustainablytics, pada subsektor minyak dan gas terintegrasi dari 61 perusahaan dunia.

"Dengan dukungan stakeholder, Pertamina optimistis bisa mendukung program pemerintah swasembada energi sekaligus mencapai NZE sesuai target nasional," kata Fadjar.

(DESI ANGRIANI)

IDXChannel - Freeport McMoran (FCX) dan Holding BUMN Pertambangan MIND ID belum menemui kesepakatan dalam rencana divestasi tambahan 10 persen saham PT Freeport Indonesia (PTFI).

Kesepakatan ini sebagai salah satu syarat perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Freeport yang berakhir pada 2041.

MIND ID telah memiliki 51 persen saham PTFI. Jika divestasi ini berhasil maka kepemilikan saham MIND ID di PTFI bertambah menjadi 61 persen.

"Perpanjangan akan menciptakan kesinambungan operasi skala besar untuk kepentingan semua pemangku kepentingan dan memberikan opsi pertumbuhan melalui peluang pengembangan sumber daya tambahan di distrik mineral Grasberg yang sangat menarik," tulis Freeport dalam Laporan Keuangan Kuartal III Freeport Mcmoran, Kamis (24/10/2024).

Dalam laporan itu, FCX juga mengakui bahwa PTFI berhak mengajukan IUPK setelah 2041 apabila memenuhi persyaratan.

Pertama, pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian atau smelter tembaga yang telah memasuki tahap operasional. Kedua, kepemilikan dalam negeri minimal 51 persen saham PTFI dan perjanjian untuk tambahan kepemilikan sebesar 10 persen melalui MIND ID serta komitmen untuk eksplorasi tambahan dan peningkatan kapasitas smelter, sebagaimana yang telah disetujui oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Permohonan perpanjangan dapat diajukan setiap saat hingga satu tahun sebelum berakhirnya izin usaha pertambangan khusus (IUPK) saat ini. PT-FI saat ini sedang mempersiapkan pengajuan permohonannya," lanjut FCX.

Sebelumnya, Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mengakui negosiasi divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) melalui Holding BUMN Pertambangan, PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID) berlangsung alot.

"Kita harapkan sekali lagi nanti tambah gatau berapa persen Ini masih negonya alot banget," tutur Jokowi dalam acara Kompas 100 CEO Forum 2024 yang dipantau secara virtual, Jumat (11/10/2024)

Pada kesempatan terpisah, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan rencana divestasi itu masih berjalan dan berada dalam tahap negosiasi akhir atau finalisasi. Bahkan dirinya menyebut, RI bisa mendapatkan tambahan saham tersebut dengan gratis atau hanya membayar biaya sedikit.

"InsyaAllah 10 persen. Saya kan sudah bilang dari awal gratis. Andaikan pun ada, biaya sekecil-kecilnya," kata Bahlil.

(DESI ANGRIANI)

IDXChannel - PT Hutama Karya akan membangun dua rest area di sepanjang Jalan Tol Padang-Sicincin, Sumatera Barat.

"Untuk rest area kami menyiapkan dua titik yang terletak di bagian kiri dan kanan jalan," kata Direktur Operasi III PT Hutama Karya (Persero) Koentjoro, Kamis (24/10/2024).

Koentjoro menambahkan, kedua rest area tersebut nantinya dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang diharapkan dapat menggerakkan ekonomi masyarakat lokal.

"Jadi, kami membuka sepenuhnya kepada masyarakat terutama pelaku UMKM untuk memanfaatkan rest area tersebut," kata dia.

Pada tinjauan pembangunan tol yang masuk ke dalam proyek strategis nasional tersebut, Hutama Karya juga membangun dua pintu tol atau exit tol yang terletak Kota Padang dan Sicincin, Kabupaten Padang Pariaman.

"Hingga saat ini pengerjaan konstruksi tol yang mulai dibangun pada 2018 tersebut sudah mencapai 89,40 persen," katanya.

Jalan Tol Trans Sumatera ini, kata dia, memiliki 11 item uraian pengerjaan yaitu underbridge, pile slab, jembatan integral, jembatan sungai dan irigasi, interchange, overpass, box traffic, box pedestrian, box culvert, rest area, dan kantor serta gerbang tol.

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel - Pemerintah lewat Kementerian Pertanian (Kementan) terus menggalakkan program cetak 3 juta hektare sawah baru. Program ini bahkan masuk ke dalam proyek strategis nasional yang rencananya akan mulai dijalankan 2025 mendatang.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan, program cetak 3 juta hektare sawah menjadi bagian dari langkah strategis dalam menghadapi ancaman krisis pangan global serta menjaga stabilitas nasional di sektor pertanian.

"Program ini penting dijalankan guna memastikan ketahanan pangan di tengah tantangan global dan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, yang diperkirakan mencapai 330 juta jiwa pada tahun 2050 mendatang," kata Sudaryono, Kamis (24/10/2024).

"Saat ini, lahan pertanian yang ada sudah semakin terbatas akibat alih fungsi lahan menjadi kawasan industri dan perumahan. Oleh karena itu, cetak sawah baru menjadi solusi krusial untuk memperluas area produksi beras, komoditas pangan utama bangsa," kata dia.

Dia melanjutkan, program yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo tersebut selain karena faktor domestik, juga lantaran dinamika global juga berperan penting dalam urgensi cetak sawah ini.

Wamentan menilai, ketidakpastian ekonomi global, perubahan iklim, dan terganggunya rantai pasokan pangan internasional akibat berbagai konflik geopolitik, termasuk perang Rusia-Ukraina, telah memperparah kondisi pangan dunia.

"Indonesia, sebagai negara dengan populasi besar, tak bisa bergantung pada impor pangan. Kemandirian dalam sektor pertanian menjadi semakin vital untuk menghadapi ketidakpastian ini," kata dia.

Sudaryono menyampaikan, bahwa program cetak sawah ini tentu akan diintegrasikan dengan program pertanian modern yang memanfaatkan teknologi, seperti penggunaan benih unggul, irigasi modern, dan mekanisasi pertanian.

Lebih lanjut, cetak sawah juga menjadi bagian dari strategi nasional untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan pangan.

"Meski Indonesia telah swasembada beras beberapa tahun terakhir, ancaman krisis pangan global mengingatkan betapa pentingnya meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri agar tetap dapat memenuhi kebutuhan di masa depan," katanya.

Sudaryono mengatakan, pemerintah saat ini juga menargetkan, bahwa cetak sawah ini tentu akan menciptakan lapangan kerja baru di sektor pertanian dan mendorong perekonomian desa.

"Cetak sawah bukan hanya upaya peningkatan ketahanan pangan, tetapi juga cara untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan," katanya.

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel - PT Garuda Indonesia Tbk (GIIA) akan menerapkan biaya tambahan bagi penumpang yang memilih kursi saat pembelian tiket pesawat.

Kebijakan tersebut diterapkan hampir di seluruh rute penerbangan dan berlaku mulai 26 Oktober 2024

“Iya (ada biaya tambahan), mayoritas (rute penerbangan),” ujar Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra saat dikonfirmasi IDX Channel, Kamis (24/10/2024).

Kendati demikian, dia enggan merinci besaran tambahan biaya yang dikenakan lantaran disesuaiakan dengan rute penerbangan dan jenis kursi pesawat.

Kursi dengan Extra Legroom seperti seat row 21 dan emergency seats akan dikenakan biaya tambahan saat pemesanan tiket baik online maupun offline.

Regular seat akan dikenakan biaya tambahan saat pemesanan tiket baik online maupun offline. Penumpang dapat memilih kursi favorit baik kursi dengan Extra Legroom maupun Regular Seat sesuai preferensi dengan tambahan biaya yang tertera saat pembelian.

Khusus pembelian seat row 21 hanya berlaku untuk sisi kiri dan kanan pada pesawat dengan tipe B777 dan A330. Lalu, pembelian emergency seat hanya berlaku untuk sisi tengah pada pesawat dengan tipe B777 dan A330.

(DESI ANGRIANI)

IDXChannel- DPR RI menginginkan agar pekerja informal bisa memperoleh subsidi atas iuran BPJS Ketenagakerjaan. Insentif ini dapat diberikan oleh perusahaan mitra.

Anggota DPR RI Kurniasih Mufidayati mengatakan, BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek harus memperluas kepesertaan dengan membidik para pekerja informal.

Menurutnya, BPJamsostek perlu membangun kerja sama dengan perusahaan mitra agar mensubsidi iuran para pekerja informal.

"BPJamsostek seharusnya bisa memperluas kepesertaan pekerja informal tanpa membebani ekonomi lewat iuran yang memberatkan," kata Kurniasih melalui keterangan pers di Jakarta, Kamis (24/10/2024).

Saat ini pekerja informal bisa menjadi peserta BPJamsostek untuk kategori bukan penerima upah. Hanya saja, jumlah pekerja informal yang menjadi anggota BPJamsostek harus diperluas dengan berbagai insentif.

Dia menjelaskan, kerja sama dengan pihak ketiga selaku mitra dari pekerja informal untuk mensubsidi iuran pekerja informal yang menjadi mitranya.

"Seorang pengemudi ojek online atau kurir paket yang mayoritas berstatus mitra, perusahaan mitra bisa memberikan subsidi iuran bagi mitranya,” tuturnya.

“Mitranya ini mendukung proses bisnis yang menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Pekerja informal juga berhak untuk mendapatkan jaminan sosial apalagi tetap ada risiko kecelakaan kerja," ujar dia.

Dia menambahkan, pekerja informal sudah mendominasi angkatan kerja, tapi rentan dari sisi jaminan sosial, termasuk jaminan keberlangsungan dalam bekerja.

Kurniasih mengaku, saat ini pekerja informal menjadi penyelamat di tengah maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) dan sulitnya mencari pekerjaan di sektor formal. Tren pekerjaan mendatang pun akan banyak didominasi oleh sektor kerja informal.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penduduk Indonesia yang bekerja pada kegiatan informal masih mendominasi angkatan kerja, dimana jumlahnya mencapai 84,13 juta orang atau setara 59,17 persen pada Februari 2024.

Sementara itu, penduduk yang bekerja pada kegiatan formal menyentuh 58,05 juta orang atau 40,83 persen dari total penduduk bekerja.

(kunthi fahmar sandy)

IDXChannel - Bea Cukai Yogyakarta memberikan izin fasilitas sebagai kawasan berikat mandiri kepada PT Mega Andalan Kalasan (MAK). Hal ini merupakan bentuk komitmen untuk mendukung dan memberikan kemudahan bagi industri dalam negeri melalui pemberian fasilitas kepabeanan.

Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Yogyakarta, Riri Riani mengatakan, kawasan berikat mandiri sendiri merupakan perusahaan yang mendapatkan fasilitas, yaitu kegiatan eksportasinya tidak lagi diawasi secara langsung oleh pegawai Bea Cukai Yogyakarta.

"Penandatanganan dokumen, pengawasan stuffing, dan penyegelan kontainer tidak lagi dilaksanakan oleh pegawai Bea Cukai melainkan dilakukan sendiri oleh perusahaan," kata Riri Riani, Kamis (24/10/2024).

"Kegiatan tersebut akan dilakukan oleh liaison officer yang merupakan perwakilan pengusaha kawasan berikat pada kawasan berikat mandiri," kata dia.

Dia menambahkan, adapun PT Mega Andalan Kalasan merupakan salah satu perusahaan yang memproduksi alat-alat kesehatan dengan produk utama berupa tempat tidur rumah sakit yang dapat diproduksi hingga 100,000 unit per tahun.

PT MAK telah memasarkan produknya hingga ke 30 negara dengan porsi ekspor sebanyak 20 persen.

"Semoga ke depannya, dengan diberikannya fasilitas kawasan berikat mandiri ini, dapat menunjang kegiatan produksi dan juga kegiatan operasional PT MAK serta menjadi kemudahan bagi PT MAK selaku salah satu penggerak utama roda perekonomian penyokong devisa Indonesia, khususnya di wilayah DI Yogyakartam," kata Riri.

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel - Sejak masa praindustri, suhu dunia sudah memanas sekitar 1,19 derajat celsius dalam jangka waktu 10 tahun. Ini memicu terjadinya cuaca ekstrem seperti gelombang panas, badai, dan kekeringan yang lebih intens serta perubahan pola cuaca di seluruh dunia.

Sahara, yang selama ribuan tahun gersang, mulai menunjukkan tanda-tanda vegetasi. Sementara hutan hujan Amazon yang dikenal sebagai paru-paru dunia pun mulai mengalami pengeringan dan deforestasi di sepanjang wilayahnya.

Fenomena tersebut dipicu oleh penggunaan bahan bakar fosil yang terus menerus seperti batu bara, minyak dan gas alam. Jika emisi karbon terus meningkat, Antartika dan Greenland dapat kehilangan sejumlah besar massa es dan permukaan air laut bisa naik hingga 1 meter menurut laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

Di sisi lain, produksi minyak bumi secara global juga mengalami penurunan seiring dengan meningkatnya kesadaran global akan pentingnya menjaga lingkungan. Komitmen ini memaksa setiap negara termasuk Indonesia untuk mencari sumber energi alternatif yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Komitmen tersebut dikukuhkan oleh 195 negara dengan meratifikasi Perjanjian Paris atau Paris Agreement pada 2016 lalu. Setiap negara yang berpartisipasi dalam Kesepakatan Paris diwajibkan untuk menyerahkan Nationally Determined Contributions (NDCs), yaitu target pengurangan emisi gas rumah kaca yang disesuaikan dengan kondisi nasional masing-masing negara.

Indonesia pun mendeklarasikan penurunan emisi menjadi 31,89 persen pada 2030 dengan target dukungan internasional sebesar 43,20 persen. Langkah-langkah yang ditempuh pemerintah berupa penetapan target emisi nol bersih, pengembangan energi terbarukan, dan pengurangan subsidi bahan bakar fosil.

Keikutsertaan Indonesia juga dilatarbelakangi oleh konsumsi minyak bumi yang mencapai 1,5 juta barrels of oil per day (BOPD). Sementara produksi minyak dalam negeri hanya mencapai 700 ribu BPOD. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tersebut, terdapat ketimpangan yang besar antara konsumsi dan produksi sehingga mengharuskan Indonesia untuk meningkatkan impor minyak.

Ketergantungan yang tinggi terhadap impor bahan bakar minyak (BBM) ini tidak hanya berkontribusi terhadap neraca perdagangan tapi juga meningkatkan kerentanan terhadap fluktuasi harga minyak global dan risiko pasokan.

Untuk mengatasi permasalahan ini, PT Pertamina (Persero) sebagai salah satu perusahaan energi terbesar di Indonesia memiliki andil yang besar dalam mewujudkan ketahanan energi yakni dengan menempatkan energi terbarukan sebagai salah satu pilar utama dalam strategi bisnis jangka panjang.

Dalam implementasinya, Pertamina mengalokasikan 15 persen dari belanja modal atau capital expenditure (capex) untuk mengembangkan bisnis nol karbon ini.

Komitmen Pertamina pada Energi Terbarukan

BUMN migas itu mengembangkan kapasitas energi terbarukan hingga 10 GW pada 2026 dengan nilai investasi USD10 miliar. Ini difokuskan pada energi panas bumi, tenaga surya, bioenergi, hingga infrastruktur kendaraan listrik.

Dalam memaksimalkan potensi energi panas bumi yang baru tergarap 4 persen, Pertamina melalui anak usahanya, Pertamina Geothermal Energy (PGE) mengoperasikan PLTP dengan nilai investasi USD1 miliar. Kapasitas yang sudah terpasang mencapai 672 MW dengan target 1 GW hingga 2026. Pada 2022, kontribusi panas bumi Pertamina membantu mengurangi emisi karbon sebesar 3,2 juta ton CO? per tahun.

Kemudian, pemasangan panel surya di beberapa stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dan fasilitas lain juga tak luput dari usaha Pertamina. Pada 2021, Perseroan meresmikan PLTS terbesar di area SPBU Bali yang mampu menghasilkan 1 MWp listrik. Setidaknya terjadi peningkatan kapasitas energi surya hingga 1,6 MW dari proyek-proyek percontohan yang dijalankan Pertamina di 2022. Perusahaan juga menargetkan untuk menginstalasi 500 MWp tenaga surya di berbagai lokasi operasionalnya pada 2025 dengan perkiraan anggaran USD2 juta per lokasi.

Pertamina pun mengembangkan biogas dan biodiesel berbasis bahan baku nabati seperti kelapa sawit dan minyak jelantah dengan menggandeng petani lokal. Program Green Diesel (D100) yang diluncurkan pada 2020 di Kilang Dumai ini mampu memproduksi diesel berbasis minyak kelapa sawit dengan kapasitas 1.000 barel per hari.

Pada 2022, Pertamina meluncurkan B40 (campuran 40 persen biodiesel dengan solar) sebagai bagian dari komitmennya untuk mengurangi impor BBM dan mendorong penggunaan bahan bakar ramah lingkungan. Kapasitas produksi Green Diesel ditargetkan mencapai 6.000 barel per hari dengan nilai investasinya sekitar USD500 juta.

Inovasi CCS dan Pengembangan Hidrogen Hijau

Salah satu inovasi paling signifikan Pertamina dalam menurunkan emisi karbon adalah penerapan teknologi Carbon Capture and Storage (CCS). Teknologi ini memungkinkan penangkapan emisi karbon dari fasilitas industri dan pembangkit listrik, yang kemudian disimpan di bawah tanah sehingga tidak dilepaskan ke atmosfer.

Pada 2022, Pertamina memulai proyek percontohan CCS di lapangan Tangguh, Papua Barat, dan Lapangan Sukowati, Jawa Timur. Proyek ini bertujuan untuk menangkap 1,5 juta ton CO? per tahun dari operasi migas yang ada. Ini menjadikannya salah satu proyek CCS terbesar di Asia Tenggara sehingga Indonesia memiliki potensi menjadi Carbon Capture Hub atau pusat penyimpanan CO2 dalam skala regional.

Menurut Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati, Indonesia memiliki 520 gigaton CO2 storage sehingga akan berkontribusi besar terhadap pencapaian target keberlanjutan global.

Pertamina sendiri memiliki potensi 400 giga pounds CCUS atau semacam rumah untuk karbon dalam mengurangi emisi gas buang dari operasional hulu migas. Dengan begitu, penyimpanan karbon dapat menjadi bisnis baru dan CO2 yang tersimpan akan menambah kredit karbon Indonesia.

“Bahwa transisi energi juga bukan hanya mengurangi kegiatan bisnis di hulu migas. Tetapi juga menciptakan bisnis baru,” kata Nicke dalam Kick Off Field Trial Interwell CO2 Injection di Lapangan Sukowati, Bojonegoro, Jawa Timur pada Senin (14/10/2024).

Di sisi lain, Pertamina mulai mengembangkan hidrogen hijau, yang dihasilkan dari air dengan menggunakan energi terbarukan (EBT). Hidrogen hijau dianggap sebagai salah satu bahan bakar masa depan paling potensial karena menghasilkan nol emisi.

Karena itu, perseroan berencana mengembangkan fasilitas produksi hidrogen hijau berskala besar dengan kapasitas 50 ribu ton per tahun pada 2026-2030. Proyek ini mengandalkan sumber daya energi terbarukan yang sudah dimiliki Pertamina, terutama dari panas bumi dan tenaga surya.

Meskipun hidrogen hijau memiliki potensi besar, Pertamina dihadapkan pada biaya produksi yang lebih tinggi dibandingkan hidrogen yang dihasilkan dari bahan bakar fosil. Nilai investasi yang dibutuhkan dalam proyek jangka panjang ini mencapai USD1,5-USD2 miliar termasuk investasi teknologi elektrolisis, infrastruktur penyimpanan, dan biaya distribusi.

Karena itu, dibutuhkan kerja sama dengan beberapa mitra internasional, termasuk menjajaki potensi ekspor hidrogen hijau ke pasar global khususnya Eropa yang semakin membutuhkan energi bersih. Saat ini Pertamina telah menggandeng ENEOS Corporation, sebuah perusahaan energi asal Jepang untuk mengembangkan teknologi hidrogen hijau.

Infrastruktur Kendaraan Listrik

Untuk mempercepat transisi energi, Pertamina juga melebarkan sayapnya ke bisnis infrastruktur kendaraan listrik (EV). Anak usahanya, Pertamina Power Indonesia (PPI) meluncurkan sejumlah stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) di beberapa kota besar, termasuk Jakarta dan Bali pada 2022 lalu.

Perseroan berencana untuk membangun lebih dari 500 unit SPKLU di seluruh Tanah Air pada 2025 untuk meningkatkan penggunaan kendaraan listrik dan mengurangi emisi karbon. Setiap unit SPKLU membutuhkan investasi sekitar USD50 ribu sampai USD100 ribu sehingga total dana yang dibutuhkan mencapai USD50 juta.

Selain SPKLU, Perseroan juga mengincar bisnis battery swapping di mana pengguna kendaraan listrik dapat mengganti baterai yang habis dengan baterai yang sudah terisi penuh. Ini akan mempersingkat waktu pengisian dibandingkan dengan metode pengisian konvensional.

Ekspansi bisnis ini berlanjut pada kolaborasi antara Pertamina NRE, subholding Pertamina yang fokus pada pengembangan energi bersih dengan PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk (VKTR), anak perusahaan dari Grup Bakrie. Keduanya akan mengembangkan opsi pembiayaan yang fleksibel untuk operasi dan pemeliharaan bus listrik melalui e-Mobility as a Service (e-MaaS). Pasalnya, investasi infrastruktur transportasi publik saat ini masih mengandalkan dana pemerintah.

VKTR dan Pertamina NRE akan membentuk joint venture (JV) atau usaha patungan yang menyediakan kendaraan listrik untuk kebutuhan Transjakarta atau perusahaan-perusahaan lain. Dengan menyediakan belanja modal yang memadai, perusahaan bersangkutan cukup membayar sewa atau membayar rupiah per kilometer pakai kepada JV tersebut. Adapun JV ditargetkan menjual 10 ribu unit kendaraan listrik hingga 2030.

"VKTR berkomitmen untuk menyediakan solusi financing yang memudahkan untuk memfasilitasi infrastruktur EV yang komprehensif, mengalihkan model CAPEX ke model OPEX, dan secara signifikan berkontribusi pada ekonomi Indonesia melalui e-MaaS. Bersama dengan PNRE, kami siap merevolusi lanskap EV di Indonesia dan membuka jalan bagi masa depan yang lebih hijau dan sadar lingkungan," ujar CEO VKTR Gilarsi W Setijono usai seremonial penandatanganan Joint Development Agreement di Graha Pertamina, Jakarta pada Selasa (26/3/2024).

Saat ini, Indonesia mengoperasikan lebih dari 260 ribu unit bus terdaftar dengan nilai USD50 miliar. CEO Pertamina NRE, John Anis menambahkan, kemitraan ini akan berfokus pada bus sebagai transportasi massal untuk tahap awal. Kemudian berkembang ke segmen kendaraan komersial seperti truk dan kendaraan lainnya.

"Kami sangat bangga dan optimis dengan kerjasama ini, sudah saatnya berbagai pihak baik pemerintah, swasta dan masyarakat membangun ekosistem kendaraan listrik yang kuat. Tidak hanya bicara tentang peningkatan ekonomi, menjaga lingkungan dan keberlanjutan juga menjadi hal yang juga terus Pertamina kembangkan lewat berbagai inovasi dan kerjasama strategis lainnya,” kata John.

Digitalisasi Energi Bersih

Digitalisasi memainkan peran penting dalam inovasi energi hijau Pertamina. Melalui penggunaan Internet of Things (IoT), big data, kecerdasan buatan (AI), smart grid, hingga blockchain dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mengoptimalkan produksi energi terbarukan.

Adapun pemantauan dan optimasi berbasis IoT sudah diterapkan di lapangan panas bumi dan mampu meningkatkan output energi hingga 5-10 persen dari kapasitas normal. Tak kalah, Pertamina juga menggunakan teknologi digital twin untuk mensimulasikan kinerja pembangkit listrik tenaga surya dan panas bumi, yang memungkinkan perusahaan melakukan prediksi dan pemeliharaan secara lebih efisien.

Di berbagai SPBU Pertamina misalnya, panel surya telah dipasang untuk mendukung operasional stasiun pengisian bahan bakar dengan energi yang lebih ramah lingkungan. Digitalisasi memungkinkan manajemen SPBU memantau konsumsi energi, output tenaga surya, serta mengintegrasikannya dengan jaringan listrik umum.

Di sisi lain, Perseroan mendirikan Digital Acceleration Center (DAC) sebagai pusat inovasi digital dan pengembangan teknologi di bidang energi, termasuk energi bersih. Salah satu inovasinya, berhasil menciptakan platform untuk mengukur jejak karbon (carbon footprint) dalam proses produksi energi.

Saat ini ribuan sumur yang dikelola Pertamina sudah terkoneksi secara digital dari hulu hingga ke hilir. Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati mengatakan, transformasi digital dan inovasi riset teknologi ini berhasil mendorong kinerja yang positif di hampir seluruh lini bisnis.

Subholding Upstream Pertamina mampu mencatatkan kenaikan produksi migas sebesar 8 persen sepanjang 2023. "Kita sudah mulai menggunakan AI untuk mengolah dan analisa data secara lebih cepat sehingga pengambilan keputusan bisa dilakukan dengan akurat," ujar Nicke dalam acara Pemred Gathering Pertamina 2024, di Bali, pada Minggu (23/6/2024).

Bahan Bakar Rendah Emisi untuk Masa Depan

Sebagai bagian dari komitmennya terhadap energi bersih, Pertamina juga mengembangkan produk bahan bakar rendah emisi seperti biofuel. Produk tersebut merupakan bahan bakar terbarukan pengganti bahan bakar fosil misalnya biogas, bioetanol, dan biodiesel.

Hal ini sejalan dengan revisi perubahan Peraturan Pemerintah 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional dan berbagai upaya untuk mendorong tercapainya target bauran energi. Dalam konteks pengembangan bahan bakar nabati, diperlukan diversifikasi feedstock untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis sumber bahan bakar nabati (BBN).

Namun kebutuhan akan stok Crude Palm Oil (CPO) atau minyak kelapa sawit mentah untuk program mandatori biodiesel tidak perlu dikhawatirkan. Menteri Energi dan Sumber Daya (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, stok CPO aman untuk kebutuhan pengembangan biodiesel ke depan.

"Kalau ditanya bahwa itu cukup atau tidak, B35 sampai B40, itu kan kita habiskan kurang lebih sekitar 14 juta kiloliter. Nah, sementara ekspor kita kan masih banyak. Nah, kalau ditanya kapasitasnya CPO kita cukup atau tidak, cukup. Pasti cukup," ujarnya di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Pertamina sudah mendistribusikan B30, yaitu campuran 30 persen biodiesel berbasis nabati (minyak sawit) dengan 70 persen solar fosil. Penggunaan biodiesel ini diklaim secara signifikan dapat mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 20-30 persen dibandingkan solar konvensional.

Sejalan dengan itu, peluang industri biofuel sangat besar lantaran Indonesia mensuplai 21 persen minyak nabati dan minyak sawit dunia. Vice Chairman Research & Technology Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI), Jummy BM Sinaga menyebut, kapasitas terpasang biodiesel di Indonesia mencapai 20 juta kiloliter.

Dengan kata lain, masih ada ruang untuk meningkatkan campuran hingga 40 persen atau B40. Saat ini penggunaan biodiesel telah berhasil diimplementasikan di sektor otomotif dan sedang berlangsung uji coba untuk non otomotif seperti sektor kereta api, alat berat di sektor pertambangan, pembangkit listrik, dan alat mesin pertanian.

"Program B35 saat ini telah berhasil diimplementasikan dan progress uji coba biodiesel B40 yang sedang dilakukan secara bertahap. Jika uji coba B40 diperkirakan selesai akhir 2024 dan berjalan dengan lancar maka ada kemungkinan implementasinya pada 2025," tutur Jummy pada The 2nd Pertamina Energy Dialog 2024, Senin (5/8/2024).

Pertamina juga meluncurkan green diesel (D100) atau solar yang sepenuhnya diproduksi dari minyak sawit murni dan diproduksi di Kilang Dumai dengan kapasitas 1.000 barel per hari. Ini memiliki potensi untuk menekan emisi karbon hingga 80 persen sehingga menjadikannya salah satu bahan bakar paling ramah lingkungan.

Pada 2021, Pertamina menyediakan Pertamax Turbo Euro 4, yakni bahan bakar berkualitas tinggi yang sesuai dengan standar emisi Eropa dan mampu mengurangi emisi gas buang secara signifikan. Dengan kandungan sulfur yang rendah, Pertamina Dex berkontribusi pada penurunan emisi partikel berbahaya (seperti SOx) yang sering dihasilkan oleh bahan bakar dengan kadar sulfur tinggi.

Solar CN 51 juga varian solar ramah lingkungan yang dikembangkan oleh Pertamina. Angka cetane number (CN)-nya lebih tinggi, yaitu 51 dibandingkan dengan solar biasa yang memiliki CN 48. CN 51 memberikan pembakaran yang lebih efisien, sehingga menghasilkan emisi yang lebih rendah.

Selain solar, Perseroan mengembangkan bioavtur atau bahan bakar pesawat dengan campuran komponen nabati. Saat ini bioavtur diproduksi di Kilang Cilacap dengan kandungan nabati 2,4 persen. Penggunaan Bioavtur diharapkan dapat mengurangi 50-80 persen emisi karbon pesawat terbang dibandingkan saat menggunakan avtur konvensional.

Dari berbagai upaya tersebut, Pertamina berhasil berhasil melakukan dekarbonisasi sebesar 1,13 juta ton C02e dari target 910 ribu ton C02e pada 2023. Keberhasilan ini menjadikan Pertamina menduduki peringkat pertama dalam ranking ESG di dunia berdasarkan sustainalytics, pada subsektor minyak dan gas terintegrasi dari 61 perusahaan dunia.

Prospek Cerah dan Tantangan Bisnis Energi Bersih

Permintaan akan energi bersih seperti energi terbarukan, teknologi rendah emisi, dan kendaraan listrik (EV) semakin meningkat di berbagai negara.Menurut laporan Renewables 2022 Global Status Report, kapasitas energi terbarukan secara global tumbuh sebesar 9,1 persen pada 2021, dengan investasi mencapai USD366 miliar.

Berdasarkan data Dewan Energi Nasional (DEN), persentase penggunaan batu bara di dalam negeri turun menjadi 40,46 persen pada 2023 dari sebelumnya sebesar 42,38 persen. Sebaliknya, penggunaan energi terbarukan meningkat 0,79 persen menjadi 13,09 persen pada 2023.

Ini menunjukkan peningkatan minat yang besar dalam penggunaan energi bersih untuk menggantikan energi berbasis fosil. Meski demikian, realisasi tersebut masih di bawah target pemerintah yang menetapkan peningkatan kapasitas EBT sebesar 23 persen pada 2025. Apalagi kebutuhan energi Indonesia pada 2050 diproyeksikan mencapai 2,9 miliar setara barel minyak (SBM).

Untuk memenuhinya, Indonesia perlu melakukan transisi energi dari fosil ke EBT yang lebih bersih, hijau, dan berkelanjutan. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah yakni mendorong kapasitas terpasang, menggenjot produksi, maupun meningkatkan konsumsi energi bersih yang sejalan dengan kebijakan insentif fiskal maupun non fiskal.

Saat ini, pemerintah sudah memberikan tarif khusus dalam harga jual pembangkit listrik energi terbarukan sebagai salah satu insentif fiskal. Sedangkan untuk insentif non fiskal sebagaimana diatur dalam PP Nomor 3 Tahun 2005, pengembangan energi terbarukan juga tidak memerlukan proses tender. Insentif fiskal lainnya bagi pengembang energi baru terbarukan yaitu tax allowance yang mencakup 145 segmen bisnis yang memenuhi syarat untuk tunjangan pajak.

Pemerintah juga menyiapkan insentif pajak dan subsidi bagi kendaraan listrik. Di mana subsidi sebesar Rp70 juta-Rp80 juta untuk mobil listrik berbasis baterai, subsidi sebesar Rp40 juta untuk mobil listrik hybrid, subsidi motor listrik sebesar Rp7 juta per unit, serta konversi motor konvensional menjadi motor listrik sebesar Rp 5 juta per unit.

Insentif ini diberikan untuk mencapai target 2 juta kendaraan listrik di Indonesia pada 2025. Sementara itu, pasar kendaraan listrik global diperkirakan akan tumbuh sebesar 24,3 per tahun hingga 2028, dengan total penjualan mencapai 39,21 juta unit pada 2030.

Peluang ini dapat dimanfaatkan Pertamina melalui bisnis teknologi baterai, infrastruktur pengisian, dan kendaraan listrik misalnya membangun 10 ribu SPKLU di seluruh Indonesia hingga 2030 sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya.

Kemudian pengembangan hidrogen hijau juga berpotensi menjadikan Indonesia pemain utama di kawasan. Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha Pertamina Salyadi Dariah Saputra mengatakan, hidrogen hijau bisa menjadi salah satu bisnis masa depan Pertamina.

"Namun, dibutuhkan investasi besar serta dukungan pemerintah sehingga ekosistem hidrogen di sektor transportasi bisa terbangun dengan maksimal," katanya dalam siaran pers, Kamis (22/8/2024).

Pertamina sendiri telah memetakan 17 lokasi sumber pasokan hidrogen yang tersebar dari Sumatera hingga Papua. Saat ini perseroan tengah mengembangkan proyek percontohan hidrogen hijau di area geothermal Ulubelu dengan target produksi 100 kg per hari dan memulai proyek percontohan hidrogen hijau di Jawa Barat dengan menggunakan energi panas bumi.

Tantangan Bisnis Energi Bersih

Pengembangan energi bersih masih menjadi perdebatan di berbagai kalangan. Pasalnya, target pengurangan emisi ini dinilai belum memadai lantaran masih menggunakan co firing, biomassa serta clean coal technology berupa teknologi penangkapan karbon (CCS) pada pembangkit listrik fosil.

Hal ini dianggap berbahaya berdasarkan analisis dari Yayasan Indonesia CERAH yang menerbitkan risalah Kebijakan Transisi Energi Indonesia 2014-2024. Dalam analisisnya, pencampuran bahan bakar nabati (biomassa), maupun penggunaan clean coal technology seperti CCS pada PLTU, dapat melanggengkan penggunaan batu bara penghasil emisi.

Forest Watch Indonesia (2023) menyebutkan, transisi energi yang mengandalkan bahan bakar nabati seperti biomassa, berpotensi menghilangkan hutan alam seluas 55 ribu hektare (ha) atau deforestasi. Lebih lanjut, penggunaan teknologi CCS dinilai tidak benar-benar menghilangkan emisi, tetapi mencegah pelepasan emisi ke atmosfer melalui penyimpanan bawah tanah.

Pengamat Energi Komaidi Notonegoro mengungkapkan, harga bahan bakar fosil yang rendah dan akses mudah terhadap pembiayaan untuk proyek-proyek berbasis fosil membuat transisi energi bersih menjadi lebih sulit.

Karena itu, Pertamina diminta lebih berhati-hati saat beralih ke energi bersih lantaran pendapatan Pertamina mayoritas masih berasal dari bisnis fosil.

"Kalau dilihat streaming pendapatan Pertamina, EBT saat ini hanya di panas bumi, uap, dan listrik. Kalau dihitung dari 2019-2023 itu hanya 0,7-1,1 persen. Artinya 98-99 persen pendapatan Pertamina masih dari fosil," katanya dalam media briefing di Sarinah, Jakarta, Selasa (10/9/2024).

Terlepas dari perdebatan tersebut, dana yang diperlukan untuk transisi energi juga sangat besar. Kesepakatan Paris berjanji untuk memberikan bantuan finansial sebesar USD100 miliar per tahun ke negara berkembang, termasuk Indonesia.

Namun, Indonesia setidaknya membutuhkan dana sekitar Rp1.500 triliun untuk mencapai target bauran energi terbarukan sebesar 23 persen pada 2025. Sementara itu, dalam laporan International Renewable Energy Agency (IRENA), secara global investasi yang dibutuhkan mencapai USD131 triliun sepanjang 2021-2050.

Selain itu, minat investor terhadap proyek EBT cukup rendah akibat tingginya biaya modal dan operasional, serta risiko teknis dan komersial serta pembiayaan yang kurang kompetitif. Masalah perizinan yang terlalu panjang, rumit, dan birokratis juga menjadi penghambat yang menyebabkan lamanya waktu realisasi proyek dan meningkatnya biaya transaksi.

Di sisi lain, ketersediaan teknologi dan kapasitas infrastruktur energi bersih di Indonesia, seperti energi surya dan hidrogen hijau juga relatif rendah. Ditambah dengan keterbatasan infrastruktur pendukung yang juga menjadi penghalang utama dalam pengembangan tenaga surya skala besar. Pasalnya, ini memerlukan jaringan listrik canggih dan penyimpanan energi yang efisien. Sementara hidrogen hijau masih memerlukan teknologi yang lebih efisien untuk bisa bersaing secara ekonomi.

(DESI ANGRIANI)

IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto perlu menggunakan pendekatan yang berbeda untuk bisa mengejar target pertumbuhan ekonomi 8 persen.

Hal ini dikatakan Ekonom senior dan founder Core Indonesia, Hendri Saparini. Menurutnya, sebagian besar tim ekonomi dari kabinet Merah Putih Prabowo Subianto masih sama dengan tim Jokowi, sehingga jika dilakukan dengan pendekatan yang serupa, maka output yang dihasilkan masih tetap sama.

"Kalau kita melihat dari sisi tim ekonomi, semua tahu bahwa sebagian besar itu dari kabinet Jokowi. Artinya harus ada upaya untuk mengubah paradigma pendekatan yang selama ini digunakan oleh tim ekonomi pak Jokowi," katanya dalam program Market Review di YouTube IDX Channel, Kamis (24/10/2024).

Hendri melanjutkan, yang diperlukan Presiden Prabowo Subianto adalah pendekatan yang tepat untuk mencapai target yang tinggi tersebut. Ia menilai perlu lompatan di industri manufaktur serta rencana kebijakan yang komprehensif.

Dia menambahkan, selama 10 tahun terakhir industri manufaktur Indonesia pertumbuhannya di bawah pertumbuhan ekonomi dan sharenya terhadap PDB terus turun. Dia meminta agar Prabowo memiliki direction yang jelas di sektor ini.

"Artinya kalau memang Pak Prabowo meyakini bahwa dalam Asta Cita itu salah satunya industrialisasi, maka semestinya harus ada direction yang jelas bahwa saya tidak mau seperti yang 10 tahun lalu. Kalau itu tidak dilakukan, ya tentu tim yang sama akan melakukan hal yang sama. Ini yang menjadi catatan," kata Hendri.

"Yang diperlukan adalah pendekatan yang tepat karena tidak mungkin dalam 10 tahun ke depan hanya tumbuh 5 persen, kemudian kita bercita-cita ingin keluar dari middle income trap ini tidak mungkin. Jadi yang kita perlukan lompatan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dilakukan negara negara lain, dan pendorongnya adalah manufaktur," kata dia.

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel - Pemerintah masih mengkaji pembentukan superholding sebagai badan baru yang bakal menggantikan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Rencana itu sejalan dengan target pemerintah untuk menjadikan BUMN sebagai satu entitas kekayaan negara bertaraf global yang dikelola secara profesional. Namun, skema berupa superholding ini masih dalam tahap kajian.

“Ya kalau superholding kan kita terus kaji secara hukum ya, kita terus melakukan kajian bersama dengan ahli-ahli supaya efektif menuju ke sana,” ujar Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo alias Tiko, Senin (21/10/2024).

Lantas, apa fungsi utama superholding BUMN? Akankah serupa Temasek Holdings Limited dan Khazanah Nasional Berhad?

Associate Director BUMN Research UI, Toto Pranoto menilai, Indonesia perlu memahami tugas utama Khazanah, perusahaan investasi milik pemerintah Malaysia, dan Temasek, milik otoritas Singapura.

Dia mencatat, ada perbedaan antara kedua perusahaan raksasa bertaraf internasional tersebut. Khazanah, merupakan induk dari berbagai holding milik pemerintah Malaysia yang sudah dibentuk sebelumnya.

Misalnya holding perbankan, holding farmasi, holding energi bersih atau renewable energy, holding properti, dan lain-lain. Seluruh sektor itu berinduk kepada Khazanah sebagai superholding.

“Jadi, bedanya dulu ya, kalau superholding-nya kayak Khazanah sebenarnya adalah kumpulannya dari berbagai macam holding atau sektor yang sudah ada. Kemudian induknya adalah superholdingnya,” ujar Toto kepada IDX Channel, Kamis (24/10/2024).

Sekalipun, fungsi atau tugas Khazanah diarahkan untuk mengelola portofolio investasi, perusahaan masih memikul tanggung jawab di bidang public service obligation (PSO) atau kewajiban pelayanan publik.

Sehingga, Khazanah tidak seutuhnya sama dengan Temasek Holdings Limited, yang secara 100 persen fokus pada komersialisasi bisnis.

Toto menyebut, pemerintah Malaysia membagi badan usahanya menjadi dua kategori Pertama, kategori komersial dari bisnis holding. Misalnya, di sektor perbankan dan properti.

Kedua, kategori strategic asset, di mana kelompok BUMN yang juga memiliki tugas PSO yang besar. Contohnya, Tenaga Nasional Berhad (TNB), BUMN di bidang kelistrikan dan Telekom Malaysia Berhad, di sektor telekomunikasi.

Terhadap kelompok strategic asset sendiri, return yang ditargetkan pun relatif lebih kecil dibandingkan dengan BUMN yang seutuhnya fokus pada komersialisasi bisnis.

“Jadi kelolaannya mereka terhadap kelompok strategic treatment-nya tentu beda dengan kelompok fully komersial,” tutur dia.

Terkait posisi superholding BUMN Indonesia nantinya, lanjut Toto, bakal berbeda dan unik karena bisa saja pemerintah mengadopsi skema yang dilakukan Temasek dan Khazanah.

“Nah itu yang kemudian kalau kita adopsi dengan konteksnya Indonesia mungkin agak sedikit, agak unik nanti ya mana yang akan lebih cocok dipilih,” tutur dia.

Saat ini sudah ada beberapa holding yang dibentuk pemerintah Indonesia. Seperti, Holding Perkebunan Nusantara di bawah PTPN III (Persero), Holding BUMN Kehutanan di bawah Perum Perhutani, Holding BUMN Pupuk di bawah PT Pupuk Indonesia (Persero).

Lalu, holding BUMN Semen di bawah PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, Holding BUMN Pertambangan di bawah PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero), dan Holding BUMN Migas di bawah PT Pertamina (Persero).

Tidak berhenti pemerintah berusaha untuk menciptakan superholding. Pendirian ini akan menjadi terobosan baru pemerintah yang tujuan menggalakkan pertumbuhan ekonomi dan membuat investasi strategis yang dapat berkontribusi kepada pembangunan negara.

(DESI ANGRIANI)

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan, bank tanah merupakan salah satu kunci utama pelaksanaan pembangunan 3 juta rumah rakyat. Sebab, ketersedian lahan menjadi faktor penting untuk membangun lebih banyak hunian.

"Bank tanah menjadi hal penting dan kunci keberhasilan Program 3 Juta Rumah yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto," kata Maruarar Sirait dalam keterangan resmi, Jakarta, Kamis (24/10/2024).

Menurut Maruarar, bank tanah tersebut didapat dari sejumlah lembaga pemerintah, pemerintah daerah hingga sektor swasta. Pihaknya juga telah melakukan pertemuan dengan sejumlah pimpinan lembaga pemerintah untuk mendapatkan informasi mengenai data lahan-lahan yang bisa dimanfaatkan oleh Kementerian PKP dalam pembangunan rumah.

Kementerian PKP, kata dia, nantinya akan berusaha untuk mendapatkan tanah tersebut secara gratis. Caranya adalah dengan menggunakan lahan sitaan yang sudah fix dan clear sehingga dalam proses Pembangunan berjalan dengan lancar di lapangan.

"Kami telah berkoordinasi dan mengirimkan surat untuk mendapatkan data lahan yang bisa digunakan. Bank tanah ini bisa didapat dari Kejaksaan Agung, KPK, TNI, Polri, BUMN, Swasta, Pemda tingkat I dan tingkat II, Badan Bank Tanah serta wakaf dan sedapat mungkin tanahnya gratis karena akan digunakan untuk rumah rakyat," katanya.

Sebelumnya, Maruarar mengatakan, pembangunan 3 juta rumah program Prabowo-Gibran, tidak seluruhnya mengandalkan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara). Namun, akan dikerjasamakan dengan para pelaku usaha untuk membangun banyak hunian.

"Sekarang negara memanggil, saya siap untuk berbakti. Saya juga sudah telepon teman-teman saya, pengusaha, juga bisa membantu," ujarnya pada acara Sertijab di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Senada, adik kandung Prabowo, Hashim Djojohadikusumo menyatakan ada tiga negara yang siap menjadi penyandang dana untuk membiayai sektor perumahan di Indonesia.

Hashim menyebutkan negara tersebut antara lain Uni Emirate Arab (UEA), Qatar, dan China. Ketika negara tersebut sudah sempat ditemui Hashim dan berkomitmen untuk membiayai pembangunan rumah, termasuk dalam program 3 juta rumah Prabowo - Gibran.

"Kita tarik investasi dari beberapa negara, untuk perumahan, saya bisa melaporkan bahwa saya sudah bertemu dengan pemerintah UEA, dia tertarik untuk membiayai perumahan, kemudian ada Qatar, dan dari China," ujar Hashim di Menara Kadin, Jakarta.

(Dhera Arizona)