REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT PLN (Persero) mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) Sebesar Rp 3 triliun pada APBN 2025. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan alokasi PMN ini untuk program listrik desa di Tahun 2025.

Darmawan memaparkan situasi di lapangan, sehingga sejalan dengan apa yang diusulkan. Investasi pembangunan infrastruktur ketenegalistrikan di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) 10 kali lebih mahal dibandingkan di daerah non 3T. PLN menghitung dengan rate of return program-program listrik desa sekitar 2-3 persen.

"PMN dibutuhkan dalam membangun infrastruktur ketenagalistikan di daerah 3T yang secara komersial tidak feasible," kata Darmawan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Ia menerangkan, investasi untuk penyambungan ketenagalistrikan rumah-rumah di derah non-3T sekitar Rp 2-2,5 juta per pelanggan. Sedangkan di daerah 3T di Jawa-Bali, sekitar Rp 18,5 juta per pelanggan. Daerah 3T di Suamtera-Kalimantan Rp 38,7 juta per pelanggan. Regional Sulawesi-Maluku-Nusa Tenggara, rata-rata Rp 35,3 juta per pelanggan.

Oleh karena itu, PLN mengajukan PMN Tahun anggaran 2025 dalam rangka pembangunan listrik desa dan mewujudkan rasio elektrifikasi 100 persen. Landasannya, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Ketenagalistrikan. UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenaglistrikan (PIK). PP Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

"Ini harus jelas nih aturannya. Memang sesuai UU sudah masuk ke dalamnya," ujar Darmawan.

PLN membangun roadmap listrik desa mencakup 35 provinsi, 192 kabupaten, 548 kecamatan, 1092 desa. PLN mengubah sistem yang dulunya manual kini berbasis digital, berbasis pada spasial. Hal ini, kata Darmawan, membuat perhitungan jauh lebih akurat dan presisi.

PLN telah melakukan pemetaan berbasis Geospasial. Ini untuk mengimplementasikan program Lisdes di seluruh Indonesia. "Secara menyeluruh end to end, sampai tuntas," ujar Darmawan, mempertegas.

Selanjutnya PLN berkolaborasi dengan seluruh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), juga stakeholder terkait lainnya. Tujuannya untuk menyukseskan program Lisdes. Menurut Darmawan itu bukan program PLN saja, tapi ini program negara untuk pemerataan yang berkeadilan.

"Untuk itu, kami mengajukan PMN untuk program Lisdes senilai Rp 3 Triliun di Tahun 2025 demi mendukung target rasio desa berlistrik di tahun 2027," ujarnya.

Alokasi PMN ini diyakini bisa memberi manfaat untuk 85.017 pelanggan. Jumlah demikian tersebut di 192 kabupaten, 548 kecamatan, 1092 desa di seluruh Indonesia. Pada 2023 program Lisdes menghabiskan dana Rp 4,75 triliun. Itu anggarannya dari internal PLN. Lalu di 2024, PLN mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,47 triliun. Dananya juga bersumber dari internal.

Darmawan menjelaskan dampak dari program Lisdes ini. Ada penambahan lapangan pekerjaan, meningkatkan pelayanan sektor kesehatan, meningkatkan produktivitas sektor kelautan. Kemudian memajukan kualitas pendidikan, meningkatkan hasil produksi sektor industri, serta meningkatkan produktivitas di sekyor pertanian.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima mengatakan BUMN dapat memperoleh PMN dari APBN untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan terhadap negara. Tentu, ada situasi ideal yang ingin dicapai. Pasalnya, operasioanl perusahan plat merah muaranya harus untuk kepentingan rakyat.

"Idealnya BUMN dapat mencetak keuntungan dan menyetorkan deviden untuk kepentingan negara dalam rangka sumber pembiyaan belanja demi kepentingan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, dan bukan menyerap dana APBN untuk kebutuhan BUMN," ujar legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini.

Oleh karena itu Komisi VI mendesak optimalisasi penggunaan PMN. Setiap korporasi mengajukan PMN. Forum memitigasinya. Apa yang menjadi dasar pengajuan tersebut? lalu tentang bagaimana pengunaannya sampai detail proyek yang dikerjakan.

"Kalau proyeknya jelas, pelaksanaan proyek itu harus transparan, supaya PMN ini memiliki dampak, tidak hanya untuk korporasi, tapi juga untuk kepentingan masyarakat," ujar Aria.

Targetnya pada rapat kerja dengan Menteri BUMN, Komisi VI sudah bisa mengambil keputusan. Itu kemudian menjadi bagian dari nota keuangan yang akan disampaikan Presiden pada 16 Agustus 2024 nanti.

REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- PTPN IV Regional I secara konsisten mendukung literasi dunia pendidikan. Hal itu salah satunya dilakukan dalam bentuk pemberian buku kepada Universitas dan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta yang ada di Indonesia.

Terhitung sudah ratusan buku yang didonasikan guna mendukung semangat bagi para mahasiswa dan dosen dalam meningkatkan kapasitas khususnya untuk mengetahui seluk beluk dunia Perkebunan di Indonesia.

Pelaksanaan serah terima donasi buku hukum Perkebunan tersebut dilakukan di Kantor PTPN IV Regional I Medan, Rabu (10/7/2024). Buku tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Sub Bagian Hukum & Perizinan sekaligus sebagai Chief Legal Corporate PTPN IV Regional I Faisal Hady kepada perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia atas nama Lumongga Dorothy Tracy Adrian Pasaribu yang sedang melaksanakan Magang di Bagian Sekretariat & Hukum PTPN IV Regional I.

Adapun buku-buku yang diserahkan antara lain berjudul Nasionalisme di Perusahaan Nasionalisasi: Menuju Profesionalisme Perusahaan BUMN Perkebunan yang diterbitkan pada tahun 2017 oleh Gramedia Group, Jalan Lurus Perkebunan Negara: Opini Konstruktif Holdingisasi BUMN Perkebunan yang diterbitkan pada tanggal 2021 oleh Gramedia Group dan Pengantar Hukum Perkebunan yang diterbitkan pada tahun 2022 oleh Gramedia Group yang seluruhnya ditulis oleh Karyawan PTPN IV Regional I atas nama Dr Christian Orchard Perangin-Angin.

PTPN IV Regional I berharap agar perkembangan di dunia perkebunan khususnya di BUMN dapat menjadi perhatian baru bagi dunia pendidikan di bidang hukum. Pasalnya, menurut Christian, banyak aspek-aspek khusus yang sangat menarik di dunia perkebunan dalam kaitannya dengan perkembangan hukum Indonesia.

Seperti misalnya dalam perkembangan hukum bisnis, hukum ekonomi, hukum agraria, hukum pidana, hukum ketenagakerjaan dan bidang hukum lainnya. Ke depan diharapkan baik mahasiwa maupun dosen dapat meningkatkan giat literasi maupun penelitian terhadap dunia hukum khususnya di bidang perkebunan.

Ketika dikonfirmasi media mengapa hanya Universitas Indonesia yang menjadi penerima Donasi, Christian menjawab bahwa sudah beberapa Universitas di berbagai Provinsi di Indonesia menerima donasi buku dari PTPN IV Regional I khususnya buku-buku hukum yang berkaitan dengan perkebunan yang ditulis langsung oleh Karyawan PTPN IV Regional I Medan.

Saat ini kebetulan saja momennya jatuh kepada Universitas Indonesia yang secara bersamaan juga mengirimkan Mahasiswa Fakultas Hukumnya untuk melaksanakan magang di Bagian Sekretariat & Hukum PTPN IV Regional I Medan, sekaligus juga memperkenalkan dunia hukum perkebunan di salah satu Universitas terbaik di Indonesia.

“Saya berharap seluruh insan di PTPN IV Regional I dapat meningkatkan kapasitasnya dalam dunia literasi, dengan harapan kedepannya muncul karya-karya terbaik dari Karyawan PTPN IV Regional I yang dapat memberikan sumbangan bagi Masyarakat khususnya dunia pendidikan di Indonesia, sehingga PTPN IV Regional I dapat menyeimbangkan fungsinya dalam pembentukan corporate image bagi Perusahaan Perkebunan dan BUMN pada umumnya," kata Christian.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), Subholding Refinery & Petrochemical Pertamina, terus melaju menyelesaikan Green Refinery Cilacap sebuah Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan target kapasitas produk Biofuel hingga 6.000 barrel. Proyek ini merupakan salah satu program unggulan dalam energi transisi, guna mewujudkan target pemerintah untuk bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) 23 persen pada tahun 2025.

Corporate Secretary KPI, Hermansyah Y Nasroen menjelaskan, Green Refinery Cilacap dapat menjawab tantangan produk yang lebih ramah lingkungan, karena kilang ini dapat memproduksi Hydrotreated Vegetable Oil (HVO), atau bahan bakar dengan komponen nabati. Selain itu, juga memproduksi produk bionafta dan bioavtur/Sustainable Aviation Fuel (SAF) yang berbahan baku minyak inti kelapa sawit (yang telah melalui proses Refined, Bleached, and Deodorized) yang diolah bersamaan dengan avtur fosil melalui metode co-processing.

“Dengan kemampuan untuk mengolah sumber energi nabati, proyek Kilang Cilacap ini dapat memberikan nilai tambah bagi bangsa. Hal ini semakin diperkuat oleh pengalaman dan keahlian KPI di bisnis kilang, sejalan dengan perannya sebagai induk usaha kilang dan petrokimia Pertamina,” ujar Hermansyah.

Kilang Cilacap sendiri merupakan contoh kilang terintegrasi yang sejalan dengan transisi energi. Proyek ini ditargetkan dapat menambah kapasitas produksi dari 3.000 barrel per hari menjadi 6.000 barrel produk HVO, SAF, dan Bionafta yang berasal dari Used Cooking Oil (UCO) atau minyak jelantah.

Unit baru dari Green Refinery Cilacap ini juga akan dilengkapi dengan insfrastruktur termasuk Palm Oil Treater, Faractionator, dan fasilitas Offsite.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menambahkan, Green Refinery Cilacap memiliki peran besar dalam energi transisi di Indonesia sejalan dengan produk ramah lingkungan yang akan diproduksinya. “Proyek green refinery ini akan berdampak positif mendukung program bauran energi Pemerintah, serta tercapainya pengurangan emisi menuju Net Zero Emission,” jelas Fadjar.

PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) merupakan anak perusahaan Pertamina yang menjalankan bisnis utama pengolahan minyak dan petrokimia sesuai dengan prinsip ESG (Environment, Social & Governance).

KPI juga telah terdaftar dalam United Nations Global Compact (UNGC) dan berkomitmen pada Sepuluh Prinsip Universal atau Ten Principles dari UNGC dalam strategi operasional sebagai bagian dari penerapan aspek ESG.

KPI akan terus menjalankan bisnisnya secara professional untuk mewujudkan visinya menjadi Perusahaan Kilang Minyak dan Petrokimia berkelas dunia yang berwawasan lingkungan, bertanggung jawab sosial serta memiliki tata Kelola perusahaan yang baik.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebanyak empat terdakwa kasus dugaan korupsi pembangunan Jalan Tol Layang Sheikh Mohammed bin Zayed (MBZ) Japek II Elevated Ruas Cikunir-Karawang Barat, masing-masing dituntut pidana penjara selama empat tahun hingga lima tahun.

Jaksa Penuntut Umum dalam sidang pembacaan tuntutan hukuman di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (10/7/2024), menilai para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama yang merugikan negara ratusan miliar rupiah.

"Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum," kata Jaksa.

Jaksa membeberkan, keempat terdakwa dimaksud, yakni Direktur Utama PT Jasamarga Jalan layang Cikampek (JJC) periode 2016—2020 Djoko Dwijono, Ketua Panitia Lelang JJC Yudhi Mahyudin, Direktur Operasional II PT Bukaka Teknik Utama Tbk. (BUKK) Sofia Balfas, serta tenaga ahli jembatan PT LAPI Ganesatama Consulting, Tony Budianto Sihite.

Secara perinci, Djoko dan Yudhi dituntut pidana penjara selama empat tahun, sedangkan Sofiah dan Tony dituntut pidana lima tahun penjara. Selain hukuman penjara, Jaksa juga menuntut keempatnya agar dikenakan pidana denda masing-masing senilai Rp 1 miliar subsider enam bulan pidana kurungan.

Jaksa mengungkapkan hal yang memberatkan tuntutan keempat terdakwa, yakni perbuatan mereka tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Sementara hal yang meringankan, yaitu keempat terdakwa dinilai bersikap sopan selama persidangan. Khusus Yudhi, penyakit ginjal yang dideritanya serta pengakuannya merasa bersalah turut menjadi hal yang meringankan tuntutan hukuman itu.

Adapun dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Tol MBZ, keempat terdakwa diduga telah memperkaya suatu korporasi atau menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya suatu korporasi, yakni kerja sama operasi (KSO) Waskita-Acset senilai Rp 367,33 miliar dan KSO Bukaka-Krakatau Steel sebesar Rp 142,75 miliar.

Akibat perbuatan tersebut, keempatnya didakwa merugikan keuangan negara senilai Rp 510,08 miliar dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Tol MBZ.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan pemerintah serius memperkuat keamanan pusat data nasional sementara (PDNS). BUMN, lanjut Erick, mendukung penuh upaya pemerintah, termasuk Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto dalam mengantisipasi kejadian serupa terulang lagi di masa mendatang.

"Kan kemarin sudah mundur dirjennya dari Kominfo. Saya mendukung kebijakan yang dipakai Pak Hadi untuk mengoreksi semua pihak yang tidak kompeten," ujar Erick usai meresmikan peluncuran TikTok | Pos Aja! Creator House di Kantor Pos Kota Tua, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Erick menilai langkah-langkah penguatan keamanan PDNS selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Erick juga akan memastikan perbaikan dari Telkom dalam meningkatkan data milik pemerintah dan masyarakat.

"Itu sudah sesuai arahan Bapak Presiden dan Pak Budi Arie (Menkominfo) sudah melakukan. Yang pasti, kita mendukung. Kalau ada yang tidak kompeten, ya kita copot juga," sambung mantan Presiden Inter Milan tersebut.

Erick belum bisa menyampaikan soal adanya indikasi kelalaian yang dilakukan pegawai Telkom. Erick menyebut hal ini memerlukan proses investigasi lebih lanjut.

"Kan baru indikasi, saya mendorong yang namanya investigasi audit, tapi saya tidak mau berpolemik politik, saya bukan orang politik, saya orang profesional. Kita terus mendorong pembersihan individu yang korup atau individu yang tidak baik," kata Erick.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan kepada masyarakat untuk bersikap bijak apabila melakukan pinjaman melalui produk buy now, pay later (BNPL). OJK mengimbau penggunaan paylater harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan membayar kembali serta diupayakan berutang untuk sesuatu yang produktif.

“Perlu diingat bahwa setiap utang harus dilunasi secara tepat waktu dan tepat jumlah. Apabila pembayaran tidak sesuai ketentuan maka dapat menyebabkan kredit macet dan membuat riwayat kredit buruk,” Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen (PEPK) OJK Friderica Widyasari Dewi di Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Friderica mengamini bahwa produk paylater memang memberikan kemudahan transaksi dan tawaran promo. Namun, ujar dia, perlu diperhatikan bahwa masyarakat harus mampu melunasi pinjaman yang dimanfaatkan beserta biaya lainnya seperti administrasi, bunga, denda, dan lain-lain.

“Saat ini pinjaman paylater juga sudah masuk dalam pencatatan riwayat kredit dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK – OJK Checking). Hal tersebut diartikan bahwa riwayat pembayaran cicilan paylater dapat memengaruhi riwayat kredit konsumen,” jelas dia.

Friderica menegaskan, konsumen paylater harus bertanggung jawab terhadap utang dan menjaga riwayat kredit. Sebab, pinjaman dan riwayat kredit menggambarkan karakter pribadi.

Selain itu, riwayat kredit juga dapat berdampak pada aspek kehidupan lain seperti proses lamaran kerja atau pengajuan pinjaman di sektor jasa keuangan.

Riwayat kredit yang buruk, jelas Friderica, mengindikasikan karakter yang tidak mampu mengelola uang sehingga dianggap rentan melakukan kecurangan/fraud, berisiko merusak perusahaan, atau mengalami non-performing loan atau gagal bayar dalam pinjaman jangka panjang seperti KPR.

“Masyarakat perlu membekali dirinya dengan kemampuan pengelolaan keuangan agar dapat membedakan antara kebutuhan dengan keinginan, sehingga mampu mengendalikan diri dari perilaku konsumtif dan terjebak dalam hutang yang tidak produktif,” kata Friderica.

Di samping membayar sesuai nilai yang disepakati, OJK juga mengingatkan bahwa konsumen paylater memiliki kewajiban lainnya seperti mendengarkan petunjuk informasi; membaca, memahami dan melaksanakan perjanjian baku; beritikad baik; memberikan informasi/dokumen yang benar; serta mengikuti upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen.

Di sisi lain, konsumen paylater juga memiliki hak antara lain memilih produk dan layanan keuangan, mendapatkan informasi mengenai produk dan layanan keuangan, mendapat edukasi keuangan, diperlakukan/dilayani secara benar, serta mendapat pelindungan dan upaya penyelesaian sengketa.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan kepada masyarakat untuk bersikap bijak apabila melakukan pinjaman melalui produk buy now, pay later (BNPL). OJK mengimbau penggunaan paylater harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan membayar kembali serta diupayakan berutang untuk sesuatu yang produktif.

“Perlu diingat bahwa setiap utang harus dilunasi secara tepat waktu dan tepat jumlah. Apabila pembayaran tidak sesuai ketentuan maka dapat menyebabkan kredit macet dan membuat riwayat kredit buruk,” Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen (PEPK) OJK Friderica Widyasari Dewi di Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Friderica mengamini bahwa produk paylater memang memberikan kemudahan transaksi dan tawaran promo. Namun, ujar dia, perlu diperhatikan bahwa masyarakat harus mampu melunasi pinjaman yang dimanfaatkan beserta biaya lainnya seperti administrasi, bunga, denda, dan lain-lain.

“Saat ini pinjaman paylater juga sudah masuk dalam pencatatan riwayat kredit dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK – OJK Checking). Hal tersebut diartikan bahwa riwayat pembayaran cicilan paylater dapat memengaruhi riwayat kredit konsumen,” jelas dia.

Friderica menegaskan, konsumen paylater harus bertanggung jawab terhadap utang dan menjaga riwayat kredit. Sebab, pinjaman dan riwayat kredit menggambarkan karakter pribadi.

Selain itu, riwayat kredit juga dapat berdampak pada aspek kehidupan lain seperti proses lamaran kerja atau pengajuan pinjaman di sektor jasa keuangan.

Riwayat kredit yang buruk, jelas Friderica, mengindikasikan karakter yang tidak mampu mengelola uang sehingga dianggap rentan melakukan kecurangan/fraud, berisiko merusak perusahaan, atau mengalami non-performing loan atau gagal bayar dalam pinjaman jangka panjang seperti KPR.

“Masyarakat perlu membekali dirinya dengan kemampuan pengelolaan keuangan agar dapat membedakan antara kebutuhan dengan keinginan, sehingga mampu mengendalikan diri dari perilaku konsumtif dan terjebak dalam hutang yang tidak produktif,” kata Friderica.

Di samping membayar sesuai nilai yang disepakati, OJK juga mengingatkan bahwa konsumen paylater memiliki kewajiban lainnya seperti mendengarkan petunjuk informasi; membaca, memahami dan melaksanakan perjanjian baku; beritikad baik; memberikan informasi/dokumen yang benar; serta mengikuti upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen.

Di sisi lain, konsumen paylater juga memiliki hak antara lain memilih produk dan layanan keuangan, mendapatkan informasi mengenai produk dan layanan keuangan, mendapat edukasi keuangan, diperlakukan/dilayani secara benar, serta mendapat pelindungan dan upaya penyelesaian sengketa.

REPUBLIKA.CO.ID, PENAJAM -- Pemerintah terus berkomitmen dalam menyiapkan berbagai sarana dan prasarana untuk pelaksanaan Upacara Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 di ibu kota baru Nusantara di Sepaku, Penajem Paser Utara, Kalimantan Timur. Salah satu aspek utama yang menjadi perhatian adalah kesiapan lapangan upacara yang pembangunannya ditargetkan selesai dalam waktu dekat.

Pembangunan lapangan upacara yang merupakan pusat dari perayaan HUT Kemerdekaan telah memasuki tahap akhir. Pemerintah terus mempercepat pembangunan demi memastikan seluruh fasilitas dan infrastruktur pendukung dapat siap mendukung terlaksananya upacara di IKN

"Pemerintah di bawah koordinasi Kementerian PUPR berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan seluruh persiapan Upacara Kemerdekaan dengan baik. Tahap finalisasi pembangunan gedung Istana Negara dan Lapangan Upacara pada Kawasan Istana Kepresidenan di IKN tengah dilakukan untuk memastikan infrastruktur siap digunakan," kata Plt. Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Raja Juli Antoni, dalam keterangan resminya, Rabu (10/07/2024).

Dengan realisasi pembangunan lapangan upacara yang baik tersebut, ia optimistis Upacara HUT Kemerdekaan RI ke-79 di IKN dapat terlaksana dengan lancar. Artinya proyek yang sedang dikerjakan dapat siap tepat waktu. Kemudian dengan kualitas yang baik.

Peringatan HUT Kemerdekaan yang ke-79 ini diharapkan dapat menjadi momentum yang membangkitkan semangat kebangsaan dan mempererat persatuan di antara seluruh rakyat Indonesia. Otorita IKN dan Pemerintah berkomitmen untuk menyelenggarakan upacara ini dengan sebaik-baiknya.

REPUBLIKA.CO.ID, PASURUAN – PT Permodalan Nasional Madani (PNM) berkolaborasi dengan Water.org melakukan kampanye edukasi perilaku higienis dan sanitasi bertema “Penggunaan Sarana Sanitasi Yang Aman Untuk Mendukung Percepatan ODF (Open Defecation Free) dan Meningkatkan Produktivitas Masyarakat”.

Edukasi kesehatan ini di selenggarakan di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dan diikuti oleh 250 nasabah PNM Mekaar yang turut dihadiri oleh Pj Bupati Pasuruan, Andriyanto serta Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan Ani Latifah.

Direktur Operasional, Digital, dan Teknologi Informasi PNM Sunar Basuki menyatakan siap mendukung program pemerintah terkait ODF atau Stop Buang Air Besar Sembarangan.

“Kami menyediakan pembiayaan untuk pembangunan atau perbaikan sarana sanitasi yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh nasabah PNM Mekaar juga masyarakat yang lebih luas,” ungkap Sunar.

Ia juga berharap nantinya sarana sanitasi dapat dikelola dengan baik secara kolektif. Menurut Sunar, selain adanya fasilitas sanitasi yang mumpuni, literasi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) juga perlu terus ditingkatkan. Sunar mengimbau para nasabah untuk turut mengedukasi anggota keluarganya terkait PHBS.

“Nasabah Mekaar ini semuanya perempuan. Kalau mereka kami edukasi mengenai perilaku hidup bersih dan sehat, anak-anaknya pun bisa diarahkan untuk menerapkan hal tersebut. Jadi saling berkesinambungan,” tambahnya.

Edukasi kepada nasabah PNM Mekaar ini dikemas dengan pola sosialisasi interaktif agar mudah dipahami dan diterapkan. Mulai dari sosialisasi terkait perilaku hidup bersih dan sehat dan pengenalan 5 pilar STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat).

“Kami optimis program edukasi kepada nasabah Mekaar, sebagai kelanjutan dari produk Mekaar WASH, bisa mendukung program pemerintah dalam percepatan ODF,” tutup Sunar.

PNM sendiri telah bermitra dengan Water.org sejak tahun 2019 untuk mengembangkan produk Mekaar WASH yaitu pembiayaan air minum dan sanitasi bagi nasabah PNM Mekaar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan insentif Pajak Penjualan Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) bisa menjadi solusi untuk mengatasi stagnasi pasar mobil sehingga mendorong penjualan. Menurut dia insentif fiskal ini telah berhasil meningkatkan penjualan kendaraan dalam negeri sebanyak 113 persen dalam periode Maret-Desember 2021, serta pada Januari-Mei 2022, program tersebut sukses meningkatkan penjualan hingga sebesar 95 ribu unit.

"Terkait dengan upaya peningkatan penjualan mobil baru saat ini, dengan berkaca pada success story program sebelumnya, langkah yang dapat kita lakukan adalah memberikan insentif fiskal berupa PPnBM DTP bagi kendaraan yang diproduksi di dalam negeri," kata Menperin dalam sambutan yang disampaikan oleh Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Menurut Menperin, pemberian insentif itu diberikan kepada kendaraan dengan persyaratan lokal konten atau tingkat komponen dalam negeri (TKDN) tertentu dan mengutamakan jenis-jenis kendaraan rendah emisi karbon untuk tetap mengedepankan target nol emisi karbon (net zero emission/NZE) di tahun 2060.

Selain itu, dukungan terkait pengendalian suku bunga turut bisa menjadi langkah untuk meningkatkan penjualan kendaraan roda empat baru, mengingat dalam 10 tahun terakhir, kondisi penjualan mobil domestik cenderung berada pada angka 1 juta unit.

Lebih lanjut, untuk mengurangi dampak lingkungan serta meningkatkan tingkat keamanan penggunaan kendaraan, selaras dengan upaya peningkatan penjualan mobil baru di dalam negeri, dia menyatakan, pemerintah dapat memberlakukan pengaturan khusus terkait pembatasan usia pakai mobil di daerah tertentu.

Berdasarkan kajian dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), dijelaskan Menperin, stagnasi penjualan mobil di Indonesia dipengaruhi oleh melemahnya daya beli, sehingga menyebabkan masyarakat yang tidak dapat membeli mobil baru beralih untuk membeli mobil bekas.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta para investor asing termasuk Tiktok untuk meningkatkan investasi di Indonesia. Erick menyampaikan, Indonesia memiliki potensi ekonomi digital yang sangat besar.

Posisi ekonomi Indonesia disebut tidak hanya menjadi yang terbesar di Asia Tenggara, tetapi juga akan menjadi yang terbesar di dunia. Erick mengingatkan potensi ekonomi digital Indonesia mencapai Rp 4.500 triliun pada 2030.

"TikTok harus berani invest lebih dari negara lain, jadi tolong sampaikan ke bos-bos TikTok, saya sudah pernah ketemu, jangan jadi strangers di Indonesia. Karena fakta ekonominya jauh lebih besar dari yang lain. Karena kalau yang lain dikasih 1, Indonesia mesti dikasih 4," ujar Erick di Jakarta, Rabu (10/6/2024).

Menurut Erick, Indonesia juga diproyeksikan akan masuk dalam 15 negara dengan ekonomi terbesar dunia pada 2029. Prediksi lain, posisi Indonesia bahkan berada si lima besar dunia pada 2045.

Lebih lanjut, Erick menekankan, tak ingin Indonesia hanya dipandang sebagai pasar bagi investor maupun negara lain. Menurut dia, BUMN harus memastikan adanya kolaborasi yang saling menguntungkan.

Hal itu juga merupakan bentuk komitmen dalam menjaga keseimbangan ekonomi di Indonesia. "Kita tidak antiinvestasi, tapi kita mau komitmen investasi yang sehat untuk Indonesia sehingga kita bisa memastikan pembukaan lapangan pekerjaan bisa terjamin, tumbuhnya pengusaha-pengusaha UMKM yang baru," kata Erick.

Sebelumnya, Erick mengatakan, perusahaan pelat merah harus bermitra dengan pelaku usaha swasta dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai upaya mendapatkan keuntungan bersama. "Saya mendorong itu dan saya mendorong semua BUMN juga terbuka untuk berpartner dengan UMKM, private sector, investasi luar negeri secara transparan dan profesional," ujar Erick.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan tengah menyusun Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK) mengenai kerja sama antara perusahaan efek (PE) dengan pegiat media sosial atau influencer. Hal itu buntut dari kasus influencer Ahmad Rafif Raya yang diduga kelola investasi ilegal sebesar Rp71 miliar.

“Saat ini OJK sedang menyusun RPOJK yang salah satunya memperkuat pengaturan pegiat media sosial atau influencer dari sisi PE,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK) OJK Inarno Djajadi dalam keterangannya, dikutip Rabu (10/7/2024).

Inarno menjelaskan, dalam implementasi peraturan tersebut nantinya akan ada ketentuan-ketentuan tertentu yang mesti dipenuhi dari kerja sama antara PE dan influencer. Hal itu untuk meminimalisasi terjadinya kasus-kasus serupa mengenai salah kelola saham.

“Dalam ketentuan tersebut nantinya mengatur syarat-syarat PE dalam bekerjasama dengan influencer termasuk (namun tidak terbatas) pada lingkup kegiatan dan perizinan yang harus dipenuhi influencer yang melakukan kerja sama dengan PE,” tuturnya.

Seiring dengan masih banyaknya kasus investasi bodong, seperti kasus Ahmad Rafif Raya melalui perusahaan PT Waktunya Beli Saham, Inarno memastikan bahwa OJK secara konsisten menggencarkan literasi mengenai investasi kepada masyarakat di berbagai daerah. Dalam kegiatan literasi itu dijelaskan mengenai perencanaan keuangan, pengenalan produk-produk pasar modal, serta cara berinvestasi di pasar modal.

“OJK juga terus mengingatkan agar masyarakat selalu berhati-hati dalam menyikapi tawaran investasi dari pihak lain. OJK juga terus mengingatkan masyarakat agar memastikan pihak-pihak yang menawarkan investasi dan produk yang ditawarkan, apakah telah memiliki legalitas dari regulator terkait, dan tentunya juga kelogisan imbal hasil yang ditawarkan. Untuk memastikan kebenaran investasi tersebut, masyarakat dapat menghubungi kontak 157,” jelasnya.