REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Utama PT Hutama Karya (HK) Budi Harto mengatakan kinerja keuangan perusahaan telah mengalami perbaikan dalam dua tahun terakhir. Budi menyampaikan hal ini merupakan capaian positif usai diterpa kerugian pada periode 2020-2022.

"Kinerja keuangan Hutama Karya mengalami kerugian pada 2020-2022 akibat beban bunga dan amortisasi dari beroperasi jalan tol yang belum layak secara finansial," ujar Budi saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Sementara pada 2023, lanjut Budi, Hutama Karya berhasil membukukan laba sebesar Rp 1,8 triliun. Budi optimistis torehan apik tahun lalu akan berlanjut pada tahun ini.

"Kinerja keuangan terus mengalami perbaikan sehingga membukukan laba secara konsolidasi. Per kuartal I 2024, laba Hutama Karya sudah mencapai Rp 270 miliar dan aset yang tumbuh sebesar Rp 170 triliun," ucap Budi.

Budi mengatakan pertumbuhan kinerja tak lepas dari dukungan pemerintah melalui penyertaan modal negara (PMN). Budi menyebut Hutama Karya telah menerima suntikan PMN sebesar Rp 131 triliun sepanjang 2015-2024.

Budi mengatakan PMN memiliki efek berganda yang signifikan bagi perekonomian dan juga perusahaan. Untuk itu, Hutama Karya kembali mengajukan PMN 2025 sebesar Rp 13,8 triliun untuk tetap bisa meneruskan penugasan pemerintah dalam penyelesaian pembangunan jalan tol trans Sumatera (JTTS).

"Dengan penambahan PMN sebesar Rp 13,8 triliun pada 2025 akan membuat struktur permodalan lebih kuat dalam menyelesaikan penugasan pembangunan JTTS dan meningkatkan kemampuan untuk pengembangan usaha," kata Budi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae mengungkapkan industri perbankan RI per Mei 2024 menunjukan kinerja yang kuat dan masih stabil ditopang oleh permodalan yang kuat.

"Per Mei 2024 rasio kecukupan modal (CAR) masih relatif tinggi yaitu 26,22 persen, sementara April lalu berada di angka 25,97 persen," ujar Dian dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan & Kebijakan OJK Hasil RDK Bulanan Juni 2024 yang diikuti secara daring, Senin (8/7/2024).

Selain itu, tingkat Return on Assets (ROA) atau pengembalian aset pada Mei berada di angka 2,25 persen. Angka ini turun dari posisi April alu yakni 2,51 persen. Untuk margin bunga bersih perbankan tercatat stabil di angka 4,56 persen pada bulan Mei yang masih sama dengan bulan sebelumnya.

Sementara itu dari sisi kinerja intermediasi, pada bulan Mei kredit masih tetap tumbuh double digit 12,15 persen (yoy) jadi Rp 7.376 triliun dengan kualitas rasio kredit macet (NPL) bruto 2,34 persen dan NPL neto 0,79 persen. Tren penyaluran kredit yang bagus ini menunjukan kinerja perbankan yang baik.

Sejalan dengan itu dana pihak ketiga (DPK) juga tumbuh positif 8,63persen (yoy) jadi Rp 8.699 triliun. Adapun giro menjadi kontributor tersebar sebesar 15,53 persen yoy.

Lebih lanjut dirinya menyebut kondisi likuiditas nasional tergolong baik seiring kebijakan high for longer Bank Sentral AS The Fed. Adapun NPL bruto UMKM masih stabil di 4,27 persen dari bulan sebelumnya 4,26 persen. Hal ini sejalan dengan kredit berisiko (LAR) UMKM turun jadi 13,83 persen di bulan April dari tahun sebelumnya 17,63 persen," ujar Dian.

Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengungkapkan, secara umum perbankan masih resililen didukung modal dan percadangan yang memadai. Selain itu loan at risk untuk UMKM dalam rentang level yang terjga dan trennya menurun jauh dalam rekor puncaknya pada masa pandemi.

"OJK menekankan prinisip kehati-hatian dan management risk. selain itu untuk meningkatkan layanan elektronik kepada industri, OJK dan Disdukcapil perkuat kerja sama pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan dengan memperluas cakupan persetujuan penambahan tekno biometrik atau pemindai wajah," ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) berkomitmen menyelesaikan mandat Surat Kuasa Khusus (SKK) dari Menteri BUMN Erick Thohir untuk melakukan restrukturisasi atas 14 dari 21 BUMN yang berstatus Titip Kelola. Direktur Investasi PPA Ridha Farid Lesmana mengatakan restrukturisasi dilakukan secara menyeluruh dengan mengedepankan manajemen risiko terukur dan tata kelola yang baik dengan tujuan untuk mendapatkan model bisnis yang tepat.

"Diharapkan dapat menstabilkan kondisi keuangan BUMN Titip Kelola," ujar Ridha dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (8/7/2024).

Bagi BUMN Titip Kelola yang berhasil melakukan turnaround, lanjut Ridha, akan diteruskan melalui strategi estafet-handling ke Holding BUMN Danareksa untuk selanjutnya dilakukan scale-up. Tujuannya hal ini mampu menjadikan BUMN signifikan yang memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia.

Ridha memerinci 14 BUMN Titip Kelola tersebut meliputi PT Amarta Karya (Persero), PT Barata Indonesia (Persero), PT Boma Bisma Indra (Persero), PT Djakarta Lloyd (Persero), dan PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero), PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero), PT Industri Kapal Indonesia (Persero), PT Indah Karya (Persero), PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero), PT Semen Kupang (Persero), dan PT Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero), Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI), PT Primissima (Persero), serta PT Varuna Tirta Prakasya (Persero).

Ridha mengatakan, PPA sedang melakukan penanganan lebih lanjut terhadap 14 BUMN tersebut. Ridha menyampaikan PPA berupaya menyelesaikan sejumlah permasalahan seperti stabilisasi kondisi keuangan pada BUMN yang dalam proses PKPU, penyelesaian permasalahan hukum maupun tata kelola, menentukan model bisnis yang berkelanjutan, penguatan organisasi dan SDM, dan efisiensi operasional.

"Dalam melaksanakan mandat SKK, PPA telah melakukan kajian komprehensif untuk menentukan peta jalan penanganan terhadap masing-masing BUMN Titip Kelola dengan mengedepankan tata kelola yang baik," ucap Ridha.

Ridha menyebut langkah itu ditindaklanjuti dengan melakukan penanganan BUMN Titip Kelola sesuai dengan peta jalan yang telah dibahas dan disetujui oleh Kementerian BUMN selaku pemberi mandat.

Ridha menjelaskan saat ini terdapat lima BUMN Titip Kelola yang sedang menjalankan keputusan homologasi PKPU yakni PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero), PT Industri Telekomunikasi (Persero), PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero), PT Amarta Karya (Persero), dan PT Barata Indonesia (Persero). Selain itu, terdapat dua BUMN Titip Kelola yang sedang dalam proses PKPU, yaitu PT Djakarta Lloyd (Persero) dan PT Indah Karya (Persero).

"Kami berharap dukungan dari seluruh pihak agar program restrukturisasi yang sedang dijalankan dapat terlaksana sesuai dengan peta jalan yang telah disusun," kata Ridha.

Direktur Utama Holding BUMN Danareksa Yadi Jaya Ruchandi mengatakan Danareksa sebagai holding transformasi dan investasi mendorong percepatan penyelesaian restrukturisasi 14 BUMN Titip Kelola di PPA. Danareksa, lanjut Yadi, siap menerima BUMN yang telah memiliki model bisnis yang berkelanjutan dan menunjukkan perbaikan kondisi keuangan yang stabil.

"Sedangkan, bagi BUMN Titip Kelola yang tidak dapat menjalankan amanat tujuan pendirian BUMN setelah dilakukan upaya restrukturisasi, maka akan direkomendasikan kepada Kementerian BUMN untuk mendapatkan kebijakan lebih lanjut," kata Yadi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memblokir 6.056 rekening terkait dengan judi online. Hal tersebut disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK Hasil RDK Bulanan Juni 2024 yang diikuti secara daring, Senin (8/7/2024).

“Pemberantasan judi online yang berdampak pada perekonomian telah diblokir 6.056 rekening dari data yang disampaikan Kementerian Komunikasi dan Informatika," ujar Dian.

Diketahui, pemblokiran tersebut dilakukan setelah menerima data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Seiring dengan pemblokiran tersebut, OJK juga meminta perbankan menutup rekening yang berada dalam satu customer identification file atau CIF yang sama.

Langkah lain yang dilakukan OJK adalah menginstruksikan bank untuk melakukan verifikasi identifikasi serta enhanced due diligence yang terindikasi judi online. Itu termasuk pricing dan profiling terhadap daftar nama pemilik rekening yang terindikasi melakukan transaksi terkait judi online.

OJK juga memasukkan daftar rekening nasabah terkait transaksi judi online ke dalam sistem informasi program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan antiterorisme yang dikenal sebagai sistem Sigap. Dengan cara ini, setiap data dapat dapat diakses oleh seluruh lembaga jasa keuangan dan mempersempit ruang gerak pelaku judi online dan mengatasi asimetric information di sektor jasa keuangan.

Upaya preventif juga dilakukan di sisi edukasi masyarakat terkait judi online. Ia juga meminta industri jasa keuangan secara proaktif melakukan identifikasi dan verifikasi atas rekening dengan transaksi yang mencurigakan termasuk aktivitas judi online.

Dalam Undang-undang Nomor 8​ Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), OJK bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait serta industri keuangan untuk terus memerangi praktik yang merugikan masyarakat dan merusak reputasi serta integritas sistem keuangan. Berdasarkan UU P2SK tersebut, OJK berwenang memerintahkan bank untuk melakukan pemblokiran rekening tertentu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Hutama Karya (HK) mengajukan penyertaan modal negara (PMN) 2025 sebesar Rp 13,8 triliun. Direktur Utama Hutama Karya Budi Harto mengatakan alokasi PMN ditujukan untuk melaksanakan penugasan pemerintah terkait pembangunan jalan tol trans Sumatera (JTTS).

"Rencana PMN 2025 sebesar Rp 13,8 triliun untuk memenuhi sebagian porsi ekuitas pada sejumlah ruas JTTS," ujar Budi saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Budi memerinci PMN tersebut akan digunakan untuk pembangunan ruas tol Jambi-Rengat sebesar Rp 7,6 triliun, ruas Rengat-Junction Pekanbaru sebesar Rp 5,8 triliun, dan perencanaan teknis JTTS tahap III sebesar 400 miliar. Budi menjelaskan kedua ruas tol tersebut masuk pada rencana pembangunan JTTS tahap II.

Budi mengatakan, JTTS dengan total sepanjang 2.854 km dibagi empat tahap, yang mana ruas tahap I ditargetkan selesai pada tahun ini. Budi menyebut ruas tol Jambi-Rengat dan Rengat-Junction Pekanbaru merupakan tulang punggung pembangunan JTTS tahap II.

"Progres JTTS sampai yang dibiayai PMN sampai 30 Juni 2024, Hutaka Karya telah membangun sepanjang 800 km dan ditambah akan selesai Oktober ini ada 166 km, jadi sampai Oktober akan beroperasi 996 km," ucap Budi.

Budi menyampaikan, Hutama Karya selama periode 2015-2024 telah mendapatkan PMN sebesar Rp 131 triliun yang telah terserap sebesar Rp 92,4 triliun atau sekitar 75 persen hingga Juni 2024. Budi memastikan seluruh PMN yang diberikan negara digunakan perusahaan untuk membangun JTTS.

Budi menilai PMN juga sangat krusial bagi Hutama Karya dalam pemperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas perusahaan dalam melanjutkan pelaksanaan penugasan percepatan pembangunan JTTS. Budi mengatakan hal ini berkontribusi signifikan meningkatkan konektivitas di pulau Sumatera sehingga mampu menurunkan waktu tempuh dan biaya transportasi.

"(JTTS) meningkatkan potensi penerimaan fiskal dan mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sepanjang koridor di JTTS," kata Budi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertahanan yang juga Presiden Terpilih Prabowo Subianto merespons soal amanah yang dititipkan Presiden Joko Widodo terkait pengelolaan uang Negara lewat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Dalam sambutannya pada Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas LHP LKPP Tahun Anggaran 2023 di JCC Senayan, Jakarta, Senin (8/7/2024), Presiden Jokowi meyakini Prabowo Subianto yang menjalankan pemerintahan berikutnya, akan memberi perhatian serius pada setiap rekomendasi BPK agar uang negara dapat dimanfaatkan dengan baik serta dikelola secara transparan dan akuntabel.

"Kita tidak menginginkan kebocoran-kebocoran. Kita tidak menginginkan uang rakyat, tidak bisa dipertanggungjawabkan, setiap rupiah harus kita amankan, harus kita yakinkan berguna untuk bangsa dan rakyat," kata Prabowo saat menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/7/2024).

Dalam kunjungan perdananya ke Istana Kepresidenan Jakarta usai pemulihan operasi, Prabowo mengamini keyakinan Presiden Jokowi soal pengelolaan APBN yang transparan oleh BPK di bawah pemerintahannya.

Ia juga menilai BPK merupakan institusi penting, serta lembaga yang menjadi andalan pemerintah. BPK diharapkan lebih ketat mengawasi penggunaan APBN-APBD sebagai uang Negara.

"Insya Allah pasti. BPK institusi yang sangat penting. BPK andalan kita. BPK ke depan harus lebih ketat mengawasi," kata Prabowo.

Dalam kesempatan sebelumnya, Presiden Jokowi meyakini Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang menjalankan pemerintahan berikutnya, akan memberi perhatian serius pada setiap rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait pengelolaan uang Negara.

"Pemerintahan saat ini dan saya yakin pemerintahan Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto ke depan, akan selalu memberikan perhatian serius pada setiap rekomendasi BPK. Agar uang rakyat dapat dimanfaatkan dengan baik serta dikelola secara transparan dan akuntabel," kata Presiden Jokowi pada Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas LHP LKPP Tahun Anggaran 2023 di JCC Senayan, Jakarta.

Pada sambutannya, Presiden mengingatkan bahwa saat ini sedang berada dalam transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Ma'ruf Amin menuju pemerintahan berikutnya dengan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Saat ini kita sedang berada pada era transisi pemerintahan. Pada bulan Oktober 2024 nanti, saya akan digantikan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto," ujar Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi pun mengharapkan dukungan BPK dan seluruh komponen bangsa untuk mendukung peralihan pemerintahan ini agar berjalan dengan baik, serta untuk menjaga keberlanjutan untuk membawa kemajuan negara.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah memutuskan kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) atau harga gas murah di bawah 6 dolar AS per MMBTU bagi tujuh kelompok industri dilanjutkan.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat internal bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) membahas keberlanjutan dari kebijakan HGBT di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/7/2024).

"Keputusannya HGBT itu dilanjutkan pada sektor eksisting yang sekarang, tujuh sektor," kata Airlangga. Tujuh kelompok industri tersebut, yaitu industri pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca dan sarung tangan karet.

Sementara itu perihal usulan program HGBT juga diperluas ke semua sektor industri, ia mengatakan masih dalam proses pengkajian.

"Itu akan dikaji satu per satu industrinya. Sekarang masih tujuh (kelompok industri)," katanya.

Dalam rapat tersebut, kata dia, pemerintah juga akan memberikan penugasan kepada PT Pertamina (Persero) untuk membuat infrastruktur gas, terutama untuk regasifikasi gas alam cair (liquefied natural gas/LNG).

"Kedua, nanti diberikan izin dan penugasan kepada Pertamina untuk membuat infrastruktur gas, terutama untuk regasifikasi LNG dan ketiga terkait dengan kawasan industri juga diizinkan untuk membuat regasifikasi LNG plus bisa untuk pengadaan LNG dari luar negeri," ucap Airlangga.

Kebijakan HGBT sebesar 6 dolar AS per MMBTU secara khusus diberlakukan pemerintah sejak 2020 bagi tujuh kelompok industri.

Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM RI Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri, HGBT akan berakhir pada 31 Desember 2024.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif pada Mei lalu, menyatakan bahwa kebijakan HGBT atau harga gas murah di bawah 6 dolar AS per MMBTU bagi tujuh kelompok industri akan dilanjutkan.

Sementara itu, Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita menilai perluasan HGBT untuk seluruh sektor industri tidak membebani APBN dan mengurangi penerimaan negara karena kebutuhan gas untuk industri hanya 30 persen dari total suplai gas nasional. Oleh karenanya, Menperin meminta Program HGBT dapat diperluas untuk seluruh 24 sub sektor industri manufaktur.

Program HGBT yang berjalan sejak 2020 itu, kata Agus, memiliki dampak berganda tiga kali lipat kepada industri, baik investasi, ekspor hingga penyerapan tenaga kerja.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fitur Bank Garansi merupakan salah satu fitur penting yang dibutuhkan oleh pelaku usaha. Pasalnya, melalui kerja sama dengan bank, layanan ini bisa membantu menjamin kelangsungan usaha Anda.

Secara umum, Bank Garansi atau jaminan bank merupakan sebuah perjanjian dengan bank yang memberikan jaminan kepada pihak ketiga bahwa nasabah akan memenuhi kewajibannya. Bank Garansi menjadi sebuah agunan pembayaran yang diberikan kepada pihak penerima agunan jika pihak yang dijamin gagal memenuhi kewajibannya atau terjadi wanprestasi.

Dengan adanya Bank Garansi, pelaku usaha yang menjadi pihak ketiga akan merasa lebih aman dan percaya kepada nasabah. Dengan begitu, transaksi keuangan pun dapat berjalan dengan lancar.

Untuk mendapatkan Bank Garansi, pelaku usaha harus mengajukan permohonan ke bank. Biasanya, proses pengajuan jaminan bank secara konvensional akan memakan waktu yang relatif cukup lama serta biaya yang tinggi. Namun dengan hadirnya QLola by BRI, layanan Bank Garansi bisa diakses secara lebih mudah dan praktis. Bahkan, pelaku usaha dapat mengajukan jaminan bank dan monitoring secara online.

Keuntungan Bank Garansi QLola by BRI

Director of Wholesale and Institution Business Agus Noorsanto menyampaikan, BRI terus melakukan transformasi dan inovasi di berbagai produk dan layanan untuk memanjakan nasabah. Salah satunya dengan adanya QLola by BRI. Ada berbagai keuntungan yang bisa didapat nasabah pelaku usaha melalui hadirnya fitur Bank Garansi pada ekosistem Cash & Trade QLola by BRI. Berikut sejumlah keuntungan yang wajib Anda ketahui.

Fleksibilitas Jaminan

Fitur Bank Garansi QLola by BRI menawarkan kemudahan dalam pengajuan jaminan bank atas beberapa jenis transaksi, antara lain.

Jaminan Penawaran (Bid Bond)

Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond)

Jaminan Uang Muka (Advance Payment Bond)

Jaminan Pembayaran Proyek Pemerintah

Jaminan Pemeliharaan (Maintenance Bond)

Jaminan Distributor

Jaminan Lainnya

Pelayanan Lebih Cepat

Proses pengajuan Bank Garansi di QLola by BRI lebih cepat dibandingkan dengan pengajuan Bank Garansi secara konvensional. Sebab, proses pengajuan Bank Garansi ini bisa dilakukan secara online hanya lewat platform QLola by BRI.

Pengajuan Online Tanpa Perlu ke Kantor Bank

Bank Garansi dari QLola by BRI menyediakan fitur pengajuan secara online, seperti E-Application dan Real-Time Status Tracking. Fitur E-Application dapat memudahkan nasabah mengajukan permohonan penerbitan secara online. Dengan begitu, Anda tak perlu datang langsung ke unit kerja BRI yang melayani penerbitan bank garansi ini.

Ada pula fitur Real-Time Status Tracking yang akan memudahkan nasabah dalam memantau proses penerbitan bank garansi secara transparan dan real-time. Kedua fitur ini dapat membantu pelaku usaha mengurus permohonan jaminan dari bank dengan lebih ringkas dan cepat, tanpa harus repot pergi ke kantor cabang.

Biaya Lebih Kompetitif

Pemanfaatan Bank Garansi di QLola by BRI dapat meminimalisasi risiko dan kecurangan dengan proses administrasi yang diotomatisasi dan disederhanakan. Selain itu, fitur ini juga menawarkan biaya penerbitan Bank Garansi yang lebih kompetitif dan kompatibel dengan sistem-sistem perusahaan dan bank mitra. Biaya jaminan bank juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan pelaku usaha.

Format Disesuaikan dengan Kebutuhan

Terakhir, QLola by BRI menawarkan format Bank Garansi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelaku usaha. Format jaminan bank dari QLola by BRI dapat disesuaikan dengan jenis transaksi, persyaratan pihak ketiga, serta kebutuhan nasabah.

Itulah sederet keunggulan dan manfaat yang bisa Anda dapatkan. Manfaatkan fitur Bank Garansi di QLola by BRI untuk usaha Anda.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Capaian pertumbuhan lima persenan selama 1 dekade ini belum cukup menjadi titian tangga untuk menuju high income country di 2045. Dibutuhkan pertumbuhan ekonomi 6–7 persen tiap tahun untuk menuju kesana.

Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menjelaskan badai suku bungai tinggi menghantam berbagai kawasan, arusnya membawa negara emerging market menuju gelombang pasang suku bunga.

Namun menurut dia, sejumlah negara peers, para tetangga sebelah bisa bertahan. Interest rate Thailand masih sangat rendah, hanya 2,5 persen, dengan skor business confidence 48 point. Malaysia interest rate 3 persen, business confidence 94 point, sedangkan Vietnam interest ratenya 4,5 persen dan business confidence 54 point.

Sementara Indonesia interest ratenya, kata dia, mencapai 6,25 persen dan business confidence hanya 14,11 point, terendah dari negara-negara peers.

“Mengapa business confidence kita rendah dibanding negara peers ? Sebab kita belum bisa keluar dari berbagai problema struktural (ekonomi biaya tinggi, ketidakpastian kebijakan, rentang birokrasi yang berbelit, tenaga kerja skil rendah, menurunnya demokrasi, dan persepsi korupsi, dan lain-lain,” kata dia dalam keterangannya, Senin (8/7/2024).

“Padahal dengan konfidensi bisnis yang sangat baik, akan menjadi modal bagi pemerintah dan BI mengelola kebijakan makro, terutama suku bunga dan nilai tukar,” kata dia menambahkan.

Lebih lanjut, mencermati laporan realisasi semester 1 2024, pendapatan negara mencapai Rp. 1.320,7 triliun atau 47 persen dari target APBN 2024, menurut Said, capaian ini cukup meyakinkan untuk mencapai target hingga akhir tahun, akan tetapi pemerintah perlu mewaspadai realisasi penerimaan perpajakan lebih rendah dibanding periode yang sama ditahun lalu.

“Penerimaan perpajakan mencapai Rp. 1.028 triliun atau hanya 44,5 persen dari target, padahal semester 1 tahun 2023 mencapai 56,4 persen,” ujar dia.

Dia menyebutkan, pada semester 1 tahun 2024, realisasi belanja negara mencapai Rp. 1.398 triliun atau 42 persen dari target APBN 2024. Pimpinan Banggar DPR mengapresiasi kedisiplinan bendahara negara dalam mengelola belanja negara, setidaknya akselaratif dengan realisasi pendapatan negara ditahun berjalan.

Sedangkan terkait Laporan Realisasi APBN semester 1 tahun 2024, Pimpinan Banggar DPR meminta pemerintah berhati hati, sebab prognosis defisit APBN lebih besar dari target APBN 2024.

Undang Undang APBN 2024 merencanakan defisit sebesar 2,29 persen PDB atau Rp. 522,8 triliun, namun prognosis defisit hingga akhir tahun berpotensi mencapai 2,7 persen PDB setara Rp. 609,7 triliun.

“Hal ini terjadi lantaran potensi pembengkakan belanja negara dari rencana Rp. 3.325,1 menjadi Rp. 3.412,2 triliun,” tutur dia.

Said menambahkan, pimpinan Banggar DPR berpandangan di tengah transisi peralihan pemerintahan, sebaiknya proyek-proyek kejar tayang yang tidak terlalu signifikan untuk menjadi daya ungkit pertumbuhan ekonomi, dan pembukaan lapangan kerja, hendaknya pelaksanaannya dipertimbangkan ulang.

“Langkah ini semata mata agar ruang fiskal tetap sehat ditengah sentimen eksternal yang kurang menguntungkan, serta tidak mewariskan beban keuangan bagi pemerintahan berikutnya,” kata dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- BPJS Kesehatan meluncurkan inovasi digital terbaru yaitu Face Recognition BPJS Kesehatan (FRISTA), Senin (8/7/2024). Inovasi ini diharapkan membawa angin segar bagi pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan mengadopsi teknologi mutakhir untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi layanan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti menyatakan bahwa FRISTA adalah sistem identifikasi dan autentikasi yang menggunakan fitur wajah seseorang. Implementasi FRISTA merupakan inovasi yang akan memberikan dampak besar pada peningkatan layanan JKN.

"Dengan teknologi ini proses verifikasi identitas peserta akan menjadi lebih cepat dan akurat, sehingga mampu mengurangi antrean dan meminimalisir kesalahan," ujar Ghufron.

Ghufron menambahkan, inovasi ini selaras dan mendapatkan dukungan penuh dengan Addendum Kelima Perjanjian Kerjasama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan BPJS Kesehatan. Perjanjian dengan nomor 100.4.7.1/7412/DUKCAPIL dan 203/KTR/0423 dalam hal nilai kemiripan atas akses data kependudukan berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan foto wajah.

"Sistem face recognition yang digunakan dalam FRISTA mampu mengenali wajah baik pada foto, video, maupun secara real-time dengan tingkat keakuratan yang tinggi. Teknologi ini memiliki potensi besar dalam memastikan bahwa hanya peserta yang berhak yang dapat mengakses layanan JKN. Ini juga merupakan langkah besar dalam mencegah penipuan dan penyalahgunaan identitas," jelas Ghufron.

Ghufron menerangkan melalui FRISTA memungkinkan penerapan single identity menggunakan KTP Elektronik sebagai alternatif pengganti Kartu JKN dalam melakukan verifikasi dan validasi eligibilitas peserta. Selain itu, ini akan meningkatkan validitas dan kualitas data peserta sesuai kepemilikan NIK pada KTP Elektronik serta memanfaatkan elemen data foto dari Dukcapil sebagai dasar validasi pada implementasi sistem face recognition.

"Dalam konteks pelayanan kesehatan, kemudahan layanan bagi peserta Program JKN akan memberikan dampak yang sangat besar. FRISTA tidak hanya akan mempermudah proses verifikasi, tetapi juga akan meningkatkan pengalaman peserta dalam mengakses layanan kesehatan. Ini adalah langkah konkret menuju layanan kesehatan yang lebih inklusif," tegas Ghufron.

Implementasi FRISTA akan dilakukan secara nasional pada layanan JKN, memastikan bahwa setiap peserta JKN di seluruh Indonesia dapat merasakan manfaat dari teknologi terbaru ini. Ghufron menambahkan bahwa BPJS Kesehatan berkomitmen untuk terus berinovasi dan memberikan layanan terbaik bagi seluruh peserta JKN.

"Harapannya, inovasi FRISTA dapat menjawab tantangan yang selama ini dihadapi dalam sistem pelayanan kesehatan, sehingga dapat teratasi dengan lebih baik. Selain itu, inovasi ini juga diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi sektor-sektor lain dalam meningkatkan kualitas layanan publik di Indonesia," kata Ghufron

Ghufron juga menegaskan bahwa BPJS Kesehatan berkomitmen untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Inovasi ini tidak hanya diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan JKN, tetapi juga menjadi langkah maju dalam mewujudkan Indonesia yang lebih sehat dan berdaya saing di kancah internasional.

Dirjen Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi, turut menyampaikan dukungannya terhadap inovasi FRISTA ini. Menurutnya dengan adanya face recognition ini, keamanan semakin meningkat karena penggunanya adalah merupakan yang bersangkutan langsung.

"Hal Ini akan mengurangi fraud yang terjadi di lapangan. BPJS Kesehatan telah mengakses data NIK sebanyak 14,9 miliar kali," ujar Teguh.

Teguh juga mengatakan, untuk menjamin keamanan pihaknya terus berbenah dalam hal cyber security. Dukcapil sendiri telah mendeklarasikan go digital dalam pelayanannya, di mana tanda tangan basah sudah tidak digunakan lagi dan semuanya beralih ke barcode.

"Selain itu, Dukcapil juga telah menyediakan layanan online untuk urusan kependudukan, dan anjungan mandiri untuk melayani kebutuhan terkait kependudukan," terang Teguh.

Ketua Komisi Kebijakan Umum DJSN, Asih Eka Putri dalam kesempatan yang sama mengatakan inovasi FRISTA ini menunjukkan bahwa BPJS Kesehatan relevan dengan keadaan. Saat ini zaman sudah serba digital dan selalu mengedepankan BPJS Kesehatan paham dengan kebutuhan konsumen.

"Zaman sudah berubah, semua serba digital dan kita harus terus mrngikuti perkembangan zaman. Selain itu, face recognition juga merupakan bentuk kendali mutu dan kendali biaya serta pencegahan fraud," ucap Asih.

Menurut Asih, inovasi digital seperti ini mempermudah dan mempercepat layanan, dan ini sangat penting untuk memenuhi harapan masyarakat terhadap layanan kesehatan yang cepat dan akurat.

Salah satu influencer, Jovial da Lopez menjelaskan dengan inovasi FRISTA ini diharapkan dapat mempercepat pelayanan JKN. Menurutnya sudah semestinya layanan yang mudah dirasakan oleh masyarakat.

"Saya dan keluarga telah merasakan layanan JKN ini, semuanya sudah bagus dan memuaskan. Dengan adanya inovasi ini pastinya akan mempercepat layanan JKN, dan kepuasan peserta juga akan semakin menigkat," jelas Jovi.

Jovi juga menegaskan bahwa masyarakat seharusnya sudah tidak perlu ragu lagi dengan layanan JKN. Pemerintah sudah hadir untuk masyarakat untuk memberikan jaminan kesehatan, dan sudah semestinya layanan ini dimanfaatkan semaksimal mungkin.

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan Peta Jalan (Road Map) Pengembangan dan Penguatan Dana Pensiun 2024—2028. Peta jalan itu diluncurkan sebagai landasan dalam pengembangan industri dana pensiun di Indonesia yang dinilai potensial ke depan.

Kepala Eksekutif Pengawas Pengasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Ogi Prastomiyono mengatakan, peta jalan tersebut disusun sejak 2023 berkenaan dengan terbitnya Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Pada saat itu OJK masih menunggu perkembangan mengenai turunan daripada peraturan pemerintah yang mengatur soal dana pensiun. “Hingga pada hari ini kita sudah meyakini bahwa kita meluncurkan peta jalan pengembangan dan penguatan dana pensiun,” kata Ogi ketika membuka acara peluncuran ‘Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Dana Pensiun Indonesia 2024—2028’ yang digelar di Yogyakarta, Senin (8/7/2024).

Ogi mengatakan, peta jalan itu diharapkan bisa menumbuhkembangkan industri dana pensiun di Indonesia, seiring dengan positifnya kondisi perekonomian Indonesia. Dia berujar bahwa industri dana pensiun memiliki berbagai manfaat, baik secara makro maupun dari perspektif masyarakat atau individu.

“Dari perspektif masyarakat, industri tersebut menjadi sarana untuk consumption smoothing pada saat masyarakat tidak berada dalam usia produktif. Jika mengacu kepada istilah yang cukup familiar saat ini, yaitu sandwich generation, kami meyakini bahwa dana pensiun merupakan salah satu solusi finansial untuk memutus rantai sandwich generation,” ujar dia,

Kemudian dari perspektif yang lebih makro, industri dana pensiun berperan sebagai investor institusional yang dapat mendorong perekonomian nasional melalui penyediaan sumber pembiayaan jangka panjang.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar hadir secara daring mengatakan, peluncuran road map dana pensiun dilakukan sebagai momentum yang pas di tengah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap tumbuh positif. Pertumbuhan ekonomi yang baik itu mampu terjadi di tengah stagnasi perekonomian dunia dan ketidakpastian geopolitik global serta perang dagang yang meningkat.

“Tentu hal itu kita pakai sebagai momentum untuk mendorong seluruh sektor di bidang jasa keuangan termasuk sektor dana pensiun. Sebagai negara dengan populasi keempat terbesar dunia Indonesia punya potensi yang besar dalam perkembangan industri dana pensiun,” kata Mahendra.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Astra Financial kembali menjadi Platinum Sponsor dalam pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024. Keenam kalinya Astra Financial memegang peran utama di GIIAS sejak 2018.

Director In Charge Astra Financial 2, Rudy Chen, meyakini GIIAS 2024 bisa menumbuhkan industri otomatif di bulan-bulan mendatang. Pengunjung dipermudah dalam prosesnya. Semua unit bisnis Astra Financial berperan mempermudah para calon konsumen dengan tugas masing-masing.

Ia tak asal bicara. Ia berkaca pada pengalaman tahun sebelumnya. Ada catatan positif yang diperoleh.

"Jadi berdasarkan data Gaikindo, pada GIIAS tahun lalu yang dilakukan di Tangerang pada Agustus 2023, ada peningkatan penjualan mobil. Jadi di bulan Agustus tahun lalu meningkat 10,5 persen dibanding bulan sebelumnya (month to month)," ujar Rudy dalam acara Media Gathering di Menara Astra, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Sementara untuk Astra Financial menargetkan transaksi yang sama dengan tahun lalu yaitu Rp 2,8 triliun. Semua elemen dalam timnya, optimistis bisa meraih hasil sebaik-baiknya.

Astra Financial mengerahkan 10 Unit Bisnis. Ada PT Federal International Finance (FIFGROUP), Astra Credit Companies (ACC), Toyota Astra Financial Services (TAF), Asuransi Astra, Astra Life, AstraPay, Maucash, Moxa, SEVA dan Bank Saqu.

"Kita berharap bahwa tahun ini kita bisa mendapatkan hasil yang baik seperti tahun lalu, Di tengah kita tahu, bahwa memang ada beberapa hal yang cukup menantang. Tapi kami cukup optimis akan hal ini," ujar Rudy.

CEO Astra Credit Companies (ACC), Hendry Christian Wong menerangkan pada 2023, pihaknya menerima Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) sekitar 4.900. Kali ini mereka menargetkan minimal 5000 unit SPK.