Pengadaan tanah menjadi salah satu aspek yang krusial dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Untuk mempercepat pengadaan tanah tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggandeng Masyarakat Proesi Penilai Indonesia (MAPPI).

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, MAPPI merupakan salah satu mitra Kementerian ATR/BPN dalam membantu percepatan Proyek Strategis Nasional. Saat ini tercatat ada 393 Penilai Pertanahan pada 107 Kantor Jasa Penilai Publik yang tersebar di 26 provinsi.

"Bersama MAPPI, kami bergandeng tangan ikut berpartisipasi membangun perekonomian nasional. Saya harap agar komunikasi dan kerjasama ini dapat terus terjalin dan memberi manfaat lebih untuk membangun negeri," kata Agus di acara Munas XIII MAPPI Tahun 2024 dikutip, Minggu (15/9/2024).

Agus mengatakan, pengadaan tanah merupakan langkah krusial dalam upaya membangun infrastruktur yang mendukung kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Kebutuhan akan pembangunan infrastruktur yang memadai semakin mendesak seiring dengan pertumbuhan 5 ekonomi dan populasi yang pesat. Namun, proses pengadaan tanah bukanlah hal yang mudah.

"Tantangan yang kita hadapi meliputi pemahaman dan kesepakatan dengan masyarakat setempat, pemberian kompensasi yang adil, serta pelaksanaan prosedur yang transparan dan sesuai dengan hukum. Setiap proyek pembangunan yang dilakukan harus selalu mengutamakan kepentingan umum, manfaat yang diperoleh harus dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat," jelas Agus.

Dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun masa kepemimpinan pemerintahan Presiden Joko Widodo, diperkenalkan Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan tujuan percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia mulai dari pembangunan jalan tol, jembatan, waduk, dan bendungan serta pembangunan lain yang berhasil dibangun dari pengadaan tanah yang berkualitas.

Dalam pembangunan PSN, peran pengadaan tanah merupakan hal yang fundamental. Dimana, dalam proses pengadaan tanahnya, dilakukan secara transparan, adil, dan tetap menghormati hakhak masyarakat.

Berdasarkan data pelaksanaan pengadaan tanah yang dilaksanakan oleh para pelaksana pengadaan tanah se-Indonesia dalam kurun waktu 2018 sampai dengan saat ini, kami telah 8 merealisasikan tanah untuk kepentingan Proyek Strategis Nasional seluas lebih dari dua ratus ribu hektar dengan nilai ganti kerugian lebih dari Rp. 400 Triliun, dan nilai ganti kerugian tersebut tidak terlepas dari peran besar para penilai pertanahan.

Pemerintah mengakselerasi Kebijakan Satu Peta (KSP) atau One Map Policy guna mempercepat pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). KSP menjadi referensi utama dalam pemberian izin, pembangunan, dan perencanaan. Dengan adanya satu peta yang terintegrasi, pemerintah daerah hingga pusat dapat menggunakan data ini sebagai referensi utama dalam pemberian izin, pembangunan, 9 dan perencanaan.

"KSP diharapkan akan menciptakan suatu efisiensi dan tidak terjadinya tumpang tindih pemanfaatan ruang sehingga proses pembangunan bisa cepat," ungkapnya.

Hingga Juli 2024, KSP telah mengumpulkan 151 Peta Tematik dari 23 Kementerian/Lembaga (K/L) di 38 provinsi dan telah berhasil menyelesaikan masalah tumpang-tindih dengan menurunkan 10 luas ketidaksesuaian pemanfaatan ruang sebesar 19,97 juta hektare. Sebagai target penurunan ketidaksesuaian perizinan dan Hak atas Tanah hingga akhir 2024 yakni sebesar 9.264.325 hektare atau 8,6%.

"Kami memahami bahwa dalam menjalankan profesinya, Penilai sering menghadapi kegalauan karena belum punya payung hukum terhadap praktik penilaian. Urgensi UU Penilai sebagai Payung Hukum Profesi Penilai Guna Mendukung Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan dan Pemerataan Pembangunan (Visi Indonesia Emas) kali ini menyuarakan kebutuhan para penilai atas perlindungan hukum dalam menjalankan 11 profesinya," tutup Agus.

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), melalui konsorsium PP-WIKA (WIKA KSO) ditunjuk Kementerian Kesehatan untuk membangun Rumah Sakit Gedung Harapan Kita - Tokushukai dengan nilai kontrak sebesar Rp 863 miliar. Selain itu, WIKA juga menandatangani kontrak senilai Rp 185 miliar untuk pembangunan Jembatan Kaca Bendungan Sukamahi yang diharapkan dapat meningkatkan daya tarik wisata dan ekonomi lokal.

Adapun lingkup pekerjaan WIKA KSO pada proyek ini meliputi persiapan struktur utama, penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja (HSE), serta pekerjaan arsitektur, MEP & ICT, infrastruktur, dan landscape.

Dengan konsep smart hospital, gedung yang nantinya akan terdiri dari 20 lantai dan 3 basement tersebut akan menjadi pusat layanan kesehatan terintegrasi. Di mana konsep tersebut akan menghubungkan sistem Kemenkes dengan Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan lembaga lainnya untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih efisien dan efektif.

"Melihat rekam jejak WIKA dalam membangun berbagai rumah sakit sebelumnya, saya optimistis proyek RS Gedung Harapan Kita - Tokushukai akan dapat diwujudkan dengan mutu yang baik," ucap Agung Budi Waskito dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/9/2024).

Selain proyek rumah sakit, WIKA juga menandatangani kontrak proyek Pembangunan dan Pengawasan Jembatan Kaca Bendungan Sukamahi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Melanjutkan pembangunan Bendungan Sukamahi yang telah dibangun Perseroan sebelumnya, WIKA diyakini memiliki pemahaman yang mendalam tentang kondisi geografis dan teknis di lokasi proyek tersebut. Hal ini menjadikan WIKA memiliki keunggulan dalam merancang dan membangun jembatan kaca yang terintegrasi dengan lingkungan sekitar.

Jembatan kaca ini nantinya akan terbentang sepanjang 275 meter dan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung ke kawasan Bendungan Sukamahi. Untuk memastikan kelayakan kaca pada jembatan tersebut akan dilakukan uji layak fungsi, evaluasi standar bangunan dan SOP teknis bangunan.

Ditargetkan rampung pada Desember 2025, proyek ini diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan, membuka lapangan kerja baru, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar.

"Dengan membangun jembatan kaca ini, WIKA tidak hanya meningkatkan nilai estetika pada proyek tersebut, tetapi juga berkontribusi pada penyediaan sarana yang dapat memberikan nilai lebih bagi sektor pariwisata di Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Barat," ucap Agung BW.

Sederet Fakta Ambruknya Jembatan di Muba Seusai Ditabrak Tongkang Batu Bara

Sederet Fakta Ambruknya Jembatan di Muba Seusai Ditabrak Tongkang Batu Bara

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), akan mengakhiri masa jabatannya di Kabinet Indonesia Maju bulan depan, 20 Oktober 2024.

Bersamaan dengan itu, AHY yang sudah tujuh bulan memimpin sejak Februari 2024 lalu, menyampaikan berbagai capaian Kementerian ATR/BPN. Mulai dari program sertifikasi hingga 'gebuk' mafia tanah.

Perihal ini disampaikannya setelah mengikuti Sidang Kabinet Paripurna terakhir yang berlangsung di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat (13/09/2024).

"Untuk program nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) per hari ini sudah lebih dari 117 juta bidang tanah. Di bidang Reforma Agraria, baik itu penataan aset maupun penataan akses dan peningkatan ekonomi masyarakat akan kita kawal," kata AHY sebagaimana dikutip dari Instagram @kementerian.atrbpn, Sabtu (14/9/2024).

"Terakhir tentunya yang berurusan dengan upaya membasmi atau melawan kejahatan pertanahan oleh mafia tanah," sambung AHY.

Secara khusus terkait kasus mafia tanah, AHY mengaku akan terus menggalakkan pemberantasan mafia tanah hingga masa jabatannya berakhir. Dengan begitu pemerintah dapat menyelamatkan potensi kerugian negara dan memberikan keadilan bagi masyarakat.

"Pemberantasan mafia tanah dapat memberikan kepastian hukum bagi para investor yang akan hadir di Indonesia dan tentunya keadilan bagi masyarakat juga menjadi utama karena banyak sekali masyarakat yang tidak berdaya masyarakat rentan, lemah, yang kemudian hak-haknya diserobot begitu saja, perlu kita bela dan kita perjuangkan," pungkas AHY.

Rencana pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di era Prabowo Subianto terungkap. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan usai menghadiri rapat kabinet paripurna di IKN, Kalimantan Timur.

Luhut mengatakan Presiden terpilih Prabowo Subianto melanjutkan pembangunan IKN, seperti membangun gedung DPR, gedung MPR, hingga markas TNI/Polri.

"Jadi kalau nanti presiden terpilih Prabowo sudah ingin meneruskan ini jadi membangun gedung DPR MPR kemudian MA kemudian TNI/Polri. Kemudian nanti ASN asrama pindah semua, saya kira sudah semua sudah jadi," kata Luhut usai menghadiri sidang kabinet di Istana Garuda, IKN, Kalimantan, Jumat (13/9/2024).

Luhut menjelaskan Prabowo memang berkomitmen untuk melanjutkan yang telah dilakukan Jokowi selama ini. Selain itu, Prabowo juga tidak ingin ada pihak-pihak yang berniat memecah belahnya dengan Jokowi.

"Dia akan meneruskan apa Yang sudah dilakukan pak Jokowi dia tidak ingin ada orang yang memecah belah antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Karena negara ini sudah maju, semua sudah kompak nggak ada yang perlu dipersoalkan dan menurut saya itu benar sekali," imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Luhut juga bercerita menginap di Hotel Swissôtel Nusantara. Dia pun menyebut pembangunan IKN saat ini sudah bagus dan banyak ditumbuhi pohon-pohon hijau.

"Menginap tadi malam di hotel Nusantara. (IKN sekarang) bagus, pohon hijaunya tumbuh banyak, bagus kan," terangnya.

Pembangunan tol demi memudahkan perjalanan menuju Ibu Kota Nusantara (IKN) sedang berjalan. Menurut Presiden Joko Widodo (Jokowi) pertengahan 2025, tol tersebut rampung

Jalur yang sedang dbangun itu menghubungkan Jembatan Pulau Balang dengan kawasan IKN

"Tolnya bakal selesai dari Balikpapan ke Jembatan Pulau Balang, dari Jembatan Pulau Balang ke Nusantara. Ini perkiraan akan selesai pertengahan 2025," ujar Jokowi, dalam sambutannya di Peresmian Hotel Nusantara Swissotel dan Groundbreaking Mall Duty Free di IKN, disiarkan lewat Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (13/9/2024).

Jokowi juga optimistis jika tol tersebut rampung IKN akan tambah ramai pengunjung dan menjadi lebih hidup.

"Ini akan tambah keramaian karena akan tersambung Samarinda, Balikpapan, Balikpapan ke Ibu Kota Nusantara. Keramaian akan hidupkan ibu kota kita. Gambarannya begitu," terang Jokowi.

Sebagai tambahan informasi, Tol IKN terbagi ke dalam beberapa pekerjaan. Pertama, ada Tol Seksi 1 Segmen Bandara Sepinggan yang langsung terkoneksi dengan Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) sepanjang 7,01 km. Akses jalan tersebut saat ini sudah terbangun.

Kemudian ada Segmen 3A Karangjoang-KKT Kariangau sepanjang 13,4 km. Berikutnya ada Segmen 3B Kariangau-Simpang Tempadung 7,33 km. Lalu yang keempat ada Segmen 5A Simpang Tempadung sampai Jembatan Pulau Balang sepanjang 6,68 km.

Selanjutnya, jalan tol tersebut dikoneksikan juga dengan Segmen 5B Jembatan Pulau Balang sampai dengan Simpang Riko 13,26 km. Lalu ada segmen 6A Simpang Riko sampai dengan Outer Ring Road IKN 6,22 km.

Berikutnya ada segmen 6B Outer Ring Road IKN sampai dengan Simpang 3 ITCI sepanjang 6,18 km. Lalu terakhir Segmen 6C dari Simpang 3 ITCI sampai dengan Simpang 1B Sumbu Kebangsaan Sisi Timur 5,64 km. Proyek-proyek menghubungkan Balikpapan dengan IKN, yang ditargetkan rampung 2025.

Di samping itu, ada juga proyek segmen 4A dan 4B tempat tol terowongan bawah laut atau immersed tunnel. Rencananya, pembangunannya akan dikerjasamakan dengan pemerintah Korea.

Pengguna tol bakal merogoh kocek lebih dalam! Pasalnya tarif 2 tol, yaitu Tol Dalam Kota dan Tol BSD, segera naik.

Pada tol dalam kota kenaikan tarif berlaku untuk ruas Cawang-Tomang-Pluit dan Cawang-Tanjung Priok-Ancol Timur-Jembatan Tiga/Pluit. Penyesuaian tarif untuk Ruas Tol Dalam Kota ini sesuai dengan Keputusan Menteri PUPR No. 2130/KPTS/M/2024.

"Pemberlakuan tarif baru ini mempertimbangkan keseimbangan antara kemampuan membayar pemakai jalan tol, pengembalian investasi yang kondusif, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan peningkatan pelayanan dari Ruas Tol," bunyi keterangan di akun Instagram @jasamargametropolitan, dikutip Sabtu (14/9/2024).

Untuk golongan I, tarifnya akan naik dari yang berlaku saat ini Rp 10.500 menjadi Rp 11.000. Artinya, untuk golongan I mengalami kenaikan sebesar Rp 500. Berikut tarif yang berlaku saat ini dan tarif baru Tol Cawang-Tomang-Pluit dan Cawang-Tanjung Priok-Ancol Timur-Jembatan Tiga/Pluit:

Tarif Sekarang

Golongan I: Rp 10.500
Golongan II dan III: Rp 15.500
Golongan IV dan V: Rp 17.500

Tarif Baru

Golongan I: Rp 11.000
Golongan II dan III: Rp 16.500
Golongan IV dan V: Rp 19.000

Sementara tarif Tol BSD yaitu Pondok Aren-Serpong juga akan naik. Tarif tol BSD akan naik mulai Minggu 15 September 2024 pukul 00.01 WIB. Untuk golongan I naik dari yang berlaku saat ini Rp 7.000 menjadi Rp 9.500

Penyesuaian tarif ini dilaksanakan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23, Tahun 2024 tentang Jalan Tol serta Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 2149/KPTS/M/2024 tentang Penyesuaian Tarif Tol Pada Jalan Tol Pondok Aren-Serpong.

Direktur Utama PT Bintaro Serpong Damai (PT BSD) Ricky Camelien mengatakan, pihaknya telah menyelesaikan pembangunan tiga proyek penambahan lingkup meliputi konstruksi penanganan banjir pada KM 8, konstruksi tidak sebidang ramp junction dengan exit ramp Pamulang (Penanganan Weaving) di KM 10 serta pelebaran jalan arteri exit Pamulang.

"Atas penambahan lingkup dimaksud PT BSD telah menerima Sertifikat Laik Operasi pada akhir tahun 2023 beserta rekomendasi teknik pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan beautifikasi dari Kementerian PUPR sebagai bentuk peningkatan kualitas dan layanan bagi pengguna jalan tol," katanya dalam keterangan tertulis.

Penyesuaian tarif ini akan berlaku di delapan gerbang yakni Gerbang Tol Pondok Ranji Utama arah Jakarta, Pondok Ranji Utama arah Serpong, Pondok Aren 1, Pondok Aren 2, Serpong 2, Serpong 3, Serpong 6 dan Serpong 7.

Tarif baru Tol BSD:

Golongan I Rp 9.500
Golongan II Rp 14.000
Golongan III Rp 14.000
Golongan IV Rp 18.500
Golongan V Rp 18.500.

Hotel Nusantara menjadi hotel bintang lima pertama di ibu kota baru. Pembangunan hotel ini mendapatkan pujian tinggi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pujian diberikan Jokowi kepada Konsorsium Nusantara yang berhasil membangun Hotel Nusantara di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur dalam waktu cuma 9 bulan.

"Saya berikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya atas pembangunan Swissotel Nusantara yang dikerjakan dalam waktu 9 bulan," papar Jokowi saat meresmikan Hotel Nusantara, disiarkan virtual pada Jumat (13/9/2024).

Jokowi juga memberikan pujian yang sangat besar kepada pimpinan Konsorsium Nusantara, Bos Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma atau karib dipanggil Aguan yang merupakan pemilik Pantai Indah Kapuk (PIK).

Jokowi bercerita di awal pembangunan Hotel Nusantara, Aguan pernah membisikinya bahwa hotel ini bisa selesai sebelum Agustus. Saat itu dia mengaku tak percaya, namun ternyata kata-kata Aguan bisa terwujud.

Sejak Agustus, Hotel Nusantara sudah selesai dibangun dan bahkan banyak digunakan sebagai akomodasi utama tamu-tamu yang berkunjung ke IKN.

"Saat itu waktu konsorsium yang dikomandani Pak Aguan sampaikan ke saya, 'pak ini nanti sebelum Agustus selesai.' Maaf pak, saya nggak percaya saat itu. Tetapi setelah melihat sekarang seperti ini benar pak," tutur mantan Gubernur DKI Jakart itu.

Orang nomor satu di Indonesia itu menambahkan bila memang tidak ada pihak yang sanggup membangun IKN lebih baik proyek diberikan terlebih dahulu ke Konsorsium Nusantara. Sebab, kinerjanya sudah terbukti dengan membangun hotel bintang lima dalam waktu 9 bulan saja di ibu kota baru.

"Kalau yang lain nggak sanggup 'berikan kepada saya,' kata-kata bapak itu benar. Karena sudah terbukti 9 bulan bisa selesaikan hotel bintang lima, 191 kamar. Ini bukan pekerjaan yang mudah, tapi Indonesia bisa kerjakan ini," sebut Jokowi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Swissotel Nusantara sekaligus melakukan groundbreaking pembangunan Mall Duty Free Nusantara di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Jumat (12/9).

Perlu diketahui, Swissotel Nusantara merupakan hotel bintang 5 yang dibangun menggunakan dana investasi Konsorsium Nusantara yang dipimpin oleh konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan. Begitu juga dengan Mall Duty Free yang baru groundbreaking.

Dengan kehadiran Mall Duty Free, kawasan di sekitar bangunan itu kelak akan menjadi salah satu kompleks komersil di IKN. Kompleks ini akan mencakup pusat perbelanjaan, hotel berbintang, serviced apartment, dan berbagai fasilitas penunjang lainnya.

Direktur Utama PT Kusuma Putra Alam, Ali Hanafia Lijaya, menjelaskan bahwa kompleks komersial ini dibangun dengan tujuan menarik minat, baik dari lokal maupun internasional. Proyek ini menelan dana investasi sebesar Rp 5 triliun.

"Semoga proyek Mall Duty Free Nusantara ini dapat menyongsong Nusantara Baru Indonesia Maju," kata Ali dalam sebuah keterangan resmi, Jumat (12/9/2024).

Sebagai informasi, Swissotel Nusantara sudah mulai beroperasi bersamaan dengan peringatan HUT ke-79 RI. Hotel tersebut menawarkan fasilitas berupa 191 kamar mewah, NUSA Restaurant, ruang pertemuan dengan berbagai kapasitas, kolam renang, dan pusat kebugaran.

Sedangkan proyek Mall Duty Free Nusantara yang baru di-groundbreaking ini rencananya akan dikelola oleh ASRI, anak perusahaan Agung Sedayu Grup milik Aguan yang sudah mengelola cukup banyak mal ternama di Jakarta.

Keberadaan Mall Duty Free Nusantara diharapkan dapat semakin memperkuat posisi IKN sebagai pusat modern dan terintegrasi di masa depan.

Pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara terus dimatangkan. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menunggu arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melaksanakan rencana tersebut.

Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas mengatakan pihaknya telah menyiapkan skenario pemindahan ASN ke IKN, yakni dengan by name by address. Dia bilang pemindahan bisa dilakukan saat ada arahan dari Jokowi.

"Kami menunggu arahan Presiden, tapi Kementerian PANRB telah melakukan skenario by name by address berdasarkan unit setingkat eselon satu, berdasarkan kementerian semua itu sudah disiapkan. Jadi, begitu diperintahkan dapat segera diproses," kata Anas dalam keterangan tertulis, Jakarta, (13/9/2024).

Saat ini sudah ada 560 unit yang siap dihuni ASN. Setiap unit hunian ASN di IKN memiliki 1 kamar mandi dan 3 kamar. Di mana 1 kamar utama dilengkapi dengan kamar mandi.

Selain itu, ada juga ruang tamu, ruang makan, dapur dan ruang cuci piring. Huniannya pun menerapkan smart home system, di mana ASN cukup scan barcode untuk masuk ke kamar.

Anas menyebut pegawai ASN dapat berolahraga atau berjalan kaki menuju pusat kantor sebab lokasinya yang dekat.

"Sekarang sudah ada 560 unit yang sudah siap, dan Presiden berharap ini sistemnya terintegrasi dengan sistem digital dan kualitasnya juga baik untuk ASN," imbuhnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sekaligus Plt. Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Raja Juli Antoni pun angkat bicara soal isu ini. Raja Juli mengatakan pemindahan ASN tidak hanya sekadar memindahkan orang. Sebab, banyak hal yang perlu dilibatkan, mulai dari regulasi hingga infrastruktur penunjangnya.

Dia menyebut saat ini belum ada aturan resmi terkait pemindahan ASN. Dia pun bilang bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas tengah menggodok aturan terkait hal itu.

"Seperti yang dikatakan oleh Pak Presiden Joko Widodo pemindahan ASN-nya itu tidak hanya sekedar memindahkan orang, tapi banyak terkait dengan regulasi, teman-teman berkoordinasi dengan Menteri PANRB yang bertanggung jawab soal pemindahan ASN itu masih belum ada soal regulasinya. Belum ada Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ASN ke IKN artinya statusnya bagaimana nih kalau ada ASN yang bekerja di IKN, apakah nanti ada surat tugas untuk ditugaskan di unit kerja," kata Raja Juli saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (9/9/2024).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan sebanyak 560 unit sudah siap dihuni untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas ke Ibu Kota Nusantara (IKN. Hal itu disampaikannya saat melakukan peninjauan hunian ASN usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna.

Pria yang akrab disapa Anas menilai hunian yang ditujukan bagi ASN sangat nyaman untuk ditinggali. Dengan adanya fasilitas tempat tinggal tersebut, dia berharap dapat mendukung kinerja ASN yang akan bertugas di IKN.

Dia menjelaskan berdasarkan arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), bagi ASN yang sudah berkeluarga tidak perlu unit sharing lagi.

"Hunian bagi ASN tempatnya sangat nyaman menurut saya untuk ASN dan sudah diputuskan Presiden satu keluarga satu unit tidak lagi sharing," kata Anas dalam keterangan tertulis, Jumat (13/9/2024).

Dia menyebut saat ini sudah ada 560 unit yang siap huni. Setiap unit hunian ASN di IKN memiliki 1 kamar mandi dan 3 kamar. Di mana 1 kamar utama dilengkapi dengan kamar mandi.

Selain itu, ada juga ruang tamu, ruang makan, dapur dan ruang cuci piring. Huniannya pun menerapkan smart home system, di mana ASN cukup scan barcode untuk masuk ke kamar.

Anas menyebut pegawai ASN dapat berolahraga atau berjalan kaki menuju pusat kantor sebab lokasinya yang dekat.

"Sekarang sudah ada 560 unit yang sudah siap, dan Presiden berharap ini sistemnya terintegrasi dengan sistem digital dan kualitasnya juga baik untuk ASN," imbuhnya.

Berdasarkan informasi dari Kementerian PUPR, jumlah tower yang disiapkan sebanyak 47 tower hunian yang terdiri atas sekitar 2.820 unit hunian. Dari 47 Tower tersebut, jumlah tower yang akan ditempati untuk pegawai ASN pada tahap awal adalah 29 Tower atau sekitar 1.740 unit hunian. Selebihnya akan ditempati oleh prajurit TNI/ anggota Polri.

Rencana pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) kian dekat. Sebanyak 47 tower rumah susun yang menjadi hunian ASN ditargetkan selesai paling cepat akhir tahun 2024 atau paling lambat awal 2025.

Kepala Satuan Tugas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN PUPR Danis H Sumadilaga mengatakan saat ini sudah ada 12 tower hunian ASN yang siap dihuni oleh ASN. Dia menyebut pemindahan ASN akan dilakukan secara bertahap.

"Ya bertahap mudah-mudahan akhir tahun 2024 atau awal 2025 bisa selesai (47 tower hunian ASN)," kata Danis kepada detikcom, Jumat (13/9/2024).

Selain hunian, pihaknya juga terus mengebut pembangunan kantor Kementerian Koordinator (Kemenko). Rata-rata progres pembangunannya sudah mencapai 80%.

Pihaknya menargetkan sekitar Oktober kantor pemerintah tersebut telah rampung. Hal ini berarti ASN dapat mulai bekerja bulan depan.

"Sekitar Oktober (kantor Kemenko) selesai. (ASN mulai) bisa (bekerja)," jelas Danis.

Sebelumnya, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sekaligus Plt. Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Raja Juli Antoni pun angkat bicara soal isu ini. Raja Juli mengatakan pemindahan ASN tidak hanya sekadar memindahkan orang. Sebab, banyak hal yang perlu dilibatkan, mulai dari regulasi hingga infrastruktur penunjangnya.

Dia menyebut saat ini belum ada aturan resmi terkait pemindahan ASN. Dia pun bilang bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas tengah menggodok aturan terkait hal itu.

"Seperti yang dikatakan oleh Pak Presiden Joko Widodo pemindahan ASN-nya itu tidak hanya sekedar memindahkan orang, tapi banyak terkait dengan regulasi, teman-teman berkoordinasi dengan Menteri PANRB yang bertanggung jawab soal pemindahan ASN itu masih belum ada soal regulasinya. Belum ada Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ASN ke IKN artinya statusnya bagaimana nih kalau ada ASN yang bekerja di IKN, apakah nanti ada surat tugas untuk ditugaskan di unit kerja," kata Raja Juli saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (9/9/2024).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi masyarakat yang membangun rumah sendiri bakal mengalami kenaikan pada tahun depan. Hal ini sejalan dengan kenaikan PPN di tahun 2025.

Kenaikan PPN pada tahun 2025 sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Pada Pasal 4 UU HPP dijelaskan, beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 diubah.

Ketentuan yang diubah itu di antaranya Ayat 1 dan Ayat 3 Pasal 7. Pada Pasal 7 ayat 1 huruf a dijelaskan tarif PPN 11% yang mulai berlaku pada 1 April 2022.

"Sebesar 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025," bunyi Pasal 7 Ayat 1 huruf b seperti dikutip detikcom, Jumat (13/9/2024).

Sementara, ketentuan PPN membangun rumah sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61/PMK.03.2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Rumah Sendiri.

Pada Pasal 2 Ayat 1 PMK tersebut dijelaskan, PPN dikenakan atas kegiatan membangun rumah sendiri. Kemudian di Ayat disebutkan, PPN sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 terutang bagi orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri.

"Kegiatan membangun sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan membangun bangunan, baik bangunan baru maupun perluasan bangunan lama, yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain," bunyi Pasal 2 Ayat 3.

Di Pasal 3 Ayat 1 disebutkan, PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 1 dihitung, dipungut, dan disetor oleh orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri dengan besaran tertentu.

"Besaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian 20% (dua puluh persen) dengan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dikalikan dengan dasar pengenaan pajak," bunyi Pasal 3 Ayat 2.

Dijelaskan pada Pasal 3 Ayat 3, dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 berupa nilai tertentu sebesar jumlah biaya yang dikeluarkan dan/ atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan untuk setiap masa pajak sampai dengan bangunan selesai, tidak termasuk biaya perolehan tanah.

Mengacu ketentuan di atas, maka PPN untuk membangun rumah sendiri akan naik seiring naiknya PPN yang diatur dalam UU HPP dari 11% menjadi 12%.