Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko memastikan pemerintah akan tetap mengalokasikan anggaran negara untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tahun depan. Tahun depan sendiri pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka telah dimulai, anggaran pun akan disusun langsung oleh pemerintah baru.

Moeldoko menjelaskan, pembangunan IKN adalah program yang masuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) maka dari itu pasti pemerintah berikutnya pun akan memprioritaskan program tersebut.

Hanya saja soal besarannya Moeldoko enggan bicara banyak. Menurutnya hal itu akan menjadi wewenang pemerintah berikutnya.

"Pastinya itu (pembangunan IKN) masuk dalam RPJP ya. Hanya besarannya (anggaran IKN) nanti disesuaikan. Bahwasanya itu masih dalam dokumen strategis negara pasti ada itu IKN. Gitu lho. Bagaimana nanti pemerintah yang akan datang akan berhitung bagaimana kemampuan APBN," beber Moeldoko ketika ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (6/8/2024).

"Aku tidak tahu persis besarannya, tapi alokasi (anggaran IKN) sudah ada," tegasnya lagi.

Sejak 2022, dalam catatan detikcom, sejauh ini pemerintah menganggarkan Rp 72,5 triliun untuk pembangunan IKN. Rinciannya tahun 2022 sebesar Rp 5,5 triliun dan tahun 2023 sebesar Rp 27 triliun. Nah tahun 2024 ini biaya pembangunan IKN dianggarkan paling besar, yaitu mencapai Rp 40 triliun.

Eks Panglima TNI itu menyatakan besaran anggaran IKN di pemerintahan baru mulai tahun 2025 akan disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritasnya. Moeldoko menyinggung soal fleksibilitas dalam penentuan anggaran IKN.

"Semuanya tergantung dari pemerintah baru melihat prioritasnya. Besarannya itu bisa asas flexibility melihat kebutuhan dan prioritasnya," beber Moeldoko.

"Bukan saya kan yang lihat prioritas atau tidak. Pemerintah baru yang nanti lihat, bukan saya katakan nanti turun," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati belum mau memastikan apakah tahun depan biaya khusus untuk pembangunan IKN masih akan dianggarkan atau tidak.

Ketika ditanya ihwal dana pembangunan IKN di 2025, dia hanya mengatakan hal ini akan diketahui saat pembacaan Nota Keuangan APBN 2025 pada 16 Agustus mendatang.

"Kan APBN-nya sedang disusun. Jadi nanti ya yang untuk beberapa final kebijakan-kebijakan yang substansial baik dari sisi penerimaan negara dan belanja, nanti kita akan tuangkan di dalam nota keuangan. Jadi tolong bersabar sedikit ya," beber Sri Mulyani di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin kemarin.

Autonomous Rail Transit (ART) alias kereta tanpa rel otonom siap diujicoba di Ibu Kota Nusantara (IKN). Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengatakan uji coba di rute pendek direncanakan terlaksana 10 Agustus mendatang.

Direktur Jenderal Perkeretaapian (DJKA), Kemenhub, Risal Wasal, mengatakan jajaran DJKA saat ini tengah melakukan pengujian internal pada sarana, prasarana, dan sumber daya manusia (SDM) ART. Pengujian internal diharapkan dapat rampung selambatnya pada Jumat (9/8).

"Jika berjalan lancar, kami menargetkan ART sudah dapat diuji coba secara dinamis (bergerak) di rute pendek (loop kecil) pada 10 Agustus 2024," tutur Risal dalam keterangan resmi, Selasa (6/8/2024).

Risal menjelaskan tute pendek atau loop kecil adalah rute uji coba melingkar yang terletak dari Gedung Kemenko 3 menuju Gedung Kemenko 2 dan kembali ke Gedung Kemenko 3 di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

Ia menjelaskan uji coba dilakukan dalam rangka mempersiapkan pengoperasian ART pada upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-79 pada 17 Agustus 2024 di IKN. Fase uji coba dilakukan selama kurang lebih dua bulan, sejak uji coba dinamis. Pengujian dilakukan untuk mendalami kelayakan operasi ART.

Adapun tahap selanjutnya, adalah evaluasi bersama DJKA dengan Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) sebelum dipamerkan (showcase) untuk umum pada 10 Oktober hingga 31 Desember 2024.

"Nantinya, ART akan berhenti di delapan halte di sepanjang ruas utama Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, dan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya yaitu bus rapid transit (BRT)," jelas Risal.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan meskipun dia sudah menjajal minum langsung air di IKN, namun belum semua bisa dijajal masyarakat luas. Sebelumnya, Basuki menjajal langsung minum air di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Dia bilang yang diminumnya adalah air hasil olahan Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang merupakan bagian dari Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sepaku. Namun, air yang bisa diminum langsung ini belum disalurkan secara luas di keran-keran yang ada pada bangunan di Kota Nusantara.

Menurutnya hasil olahan IPA itu baru dicek dan disurvei kadarnya oleh internal Kementerian PUPR saja, belum ada survei dari lembaga survei resmi. Dia ingin memastikan air disurvei lembaga survei resmi terlebih dahulu untuk dinyatakan aman baru bisa disalurkan ke keran-keran pada bangunan di IKN.

"Kalau itu kan di IPA-nya langsung. Bukan yang di kerannya. Di IPA-nya aja. Itu baru dicek oleh Balai PU," beber Basuki ketika ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (5/8/2024).

Targetnya tanggal 10 Agustus mendatang semua fasilitas air di IKN sudah bisa digunakan secara penuh. Termasuk pula air yang bisa langsung diminum.

"Belum dicek.Doanya yang oke dong. Ya insyaallah ya," kata Basuki.

Sebelumnya, Basuki mengatakan jalur pipa air dari IPA menuju ke reservoir memiliki panjang 16 kilometer, sementara jalur pipa dari reservoir ke daerah kawasan (persil) memiliki jarak 22 kilometer. Dalam hal ini, ia mengatakan pipa baru dipasang sehingga air keran yang aman untuk diminum saat ini baru berada di IPA IKN.

Pembersihan dijelaskan Basuki perlu dilakukan di berbagai jalur perpipaan tersebut. "Itu pipa yang baru dipasang kan mungkin saja masih ada debu kan dari pabrik," beber Basuki di kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (2/8/2024) yang lalu.

Sementara di kawasan Istana Presiden IKN, Basuki menjelaskan pengecekan kualitas air minum masih diproses. Pengecekan air dijelaskannya dilakukan tidak hanya oleh PUPR, tapi melibatkan pihak ketiga yakni PT Sucofindo untuk memastikan keamanannya.

"Yang di IPA itu baru saya cek dengan Balai Teknik Air minum PU. Tapi nanti ini saya akan minta PT Sucofindo, jadi fair, yang umum, bukan dari PU (saja yang ngecek)," imbuh Basuki.

Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan penggugat, dalam hal ini Waskita Karya, terkait Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara. Di antaranya, Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 72.K/KU.01/KPA/2024 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam pada 28 Mei 2024.

Dengan keputusan itu, nama PT Waskita Karya (Persero) Tbk akan diturunkan dari daftar hitam atau blacklist Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Majelis Hakim menetapkan penayangan sanksi Daftar Hitam PT Waskita Karya (Persero) Tbk agar diturunkan dari Daftar Hitam Nasional pada laman www.Inaproc.id," ujar Pengacara Waskita Karya Hendi Gandasmiri dalam keterangannya, dikutip Senin (5/8/2024).

Ia menambahkan, penetapan permohonan penundaan itu berlaku selama proses persidangan berlangsung sampai putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap. Majelis Hakim, sambungnya, juga memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan resmi penetapan ini ke para pihak yang berperkara, agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Melalui ketetapan tersebut maka Waskita Karya bisa kembali mengikuti tender.

"Dengan adanya keputusan sebagaimana dimaksud, memiliki dampak positif yang sangat signifikan terhadap kegiatan operasional dan kondisi keuangan Waskita Karya, sehingga perusahaan dapat kembali mengikuti proses tender seluruh proyek pemerintah yang menggunakan dana APBN atau APBD maupun proyek-proyek swasta," tutur Hendi.

Sementara itu, Corporate Secretary Waskita Karya Ermy Puspa Yunita menjelaskan Perseroan tengah fokus mengerjakan 12 proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Dua di antaranya bahkan telah selesai dibangun, yaitu Multi Utility Tunnel (MUT) 01 atau terowongan multi utilitas di bawah tanah dan Jalan Lingkar Sepaku Segmen 4 sepanjang 4,45 Kilometer (Km).

Pembangunan dua proyek IKN lainnya pun sudah hampir rampung, dengan realisasi di atas 90 persen. Proyek yang dimaksud yakni gedung Sekretariat Presiden dan Kementerian Koordinator 4. Kedua proyek itu ditargetkan selesai dibangun pada Oktober mendatang.

"Perseroan terus mengejar pembangunan proyek IKN agar bisa selesai tepat waktu," ujarnya dalam keterangan resmi.

Saat Wamen BUMN Buka Laporan Keuangan Waskita-WIKA Tak Sesuai Kenyataan

Saat Wamen BUMN Buka Laporan Keuangan Waskita-WIKA Tak Sesuai Kenyataan

Pemerintah masih mengawal proses pembebasan lahan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur jelang perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI ke-79 di sana. Setidaknya ada sekitar 2.086 hectare (ha) lahan yang belum dibebaskan.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan dirinya secara rutin menerima laporan terkait penanganan masalah ini dari wakilnya sekaligus Plt Wakil Kepala OIKN Raja Juli Antoni.

"Terkait dengan IKN urusan tanahnya memang masih ada beberapa masalah, tetapi bukan berarti tidak ada progresnya. Kebetulan Wamen ATR/BPN ditunjuk sebagai Wakil Kepala Otorita IKN sehingga secara day to day bisa mengikuti perkembangan juga dan dilaporkan kepada kami dalam menyatukan arahan," kata AHY ditemui usai acara penandatanganan PKS bersama Polri di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Senin (5/8/2024).

AHY berharap, permasalahan tanah dan kemasyarakatan ini bisa diselesaikan dengan baik sehingga pembangunan IKN tidak terhambat. Selain itu, penyelesaiannya juga diupayakan agar jangan sampai ada masyarakat yang dirugikan seperti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Pesan dari Pak Presiden Jokowi, menangani masyarakat juga harus pas, tidak boleh kemudian tersakiti. Di sini kita mencari titik temunya dalam skema, misalnya penggantian rugi termasuk juga penanganan dampak sosial kemasyarakatan. Ini yang terus kami lakukan, sedangkan kami juga berharap pembangunan IKN bisa terus dijalankan dengan baik," jelasnya.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan, pihaknya melalui Operasi Nusantara Mahakam juga turut mengawal dan mengamankan pembangunan di IKN. Begitu pula dengan Polda setempat yang ikut mengawal.

"Oleh karena itu tadi sudah disampaikan beliau (AHY) terkait dengan adanya masalah-masalah yang harus segera diberikan kepastian hukum, masalah kepastian bagi negara, masalah kepastian bagi investasi tentunya beliau (AHY) sedang bekerja keras," kata Listyo, dalam kesempatan yang sama.

Listyo mengatakan, untuk penyelesaian masalah pertanahan yang ada di IKN, tahapannya perlu proses musyawarah lebih dahulu hingga diberikan tanah pengganti. Dalam hal ini, ia menyatakan kesiapannya ikut mengawal proses tersebut.

"Ini juga tentunya Polri ikut membantu dan jika harus ada penegakan hukum tentunya kita akan kerja sama," ujarnya.

Sebagai tambahan informasi, sebelumnya AHY melaporkan, proses penyelesaian kisruh pembebasan 2.086 ha lahan IKN tengah dilakukan oleh Otorita IKN (OIKN). Prosesnya saat ini telah mencapai tahap negosiasi.

"Otorita IKN yang sedang menyelesaikan itu. Saya sendiri sering berdiskusi dengan Mas Wamen (Raja Juli) yang saat ini juga menjadi Plt Wakil Kepala OIKN, ini sedang ada proses negosiasi Kembali karena skema ganti rugi atau PDSK (Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan)," kata AHY, ditemui di Gedung Lemhanas, Jakarta Pusat, Kamis (25/7/2024).

AHY mengatakan, penanganan dampak sosial kemasyarakatan harus bisa mencapai kesepakatan antara pemerintah dengan masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini, terkait dengan besaran ganti ruginya.

"Harus ketemu yang sama-sama diterima besarannya. Jadi appraisal (penaksiran biaya) sudah dilakukan, sudah sosialisasi tapi saya dengar ada beberapa bagian lagi yang masih perlu diharmoniskan," jelasnya.

Kebijakan Satu Peta (KSP) atau One Map Policy menjadi salah satu cara pemerintah untuk menggaet investor di Ibu Kota Nusantara (IKN). Kebijakan tersebut dinilai dapat memudahkan investor mencari lahan yang tepat di IKN.

Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Wahyu Utomo mengatakan pihaknya telah menyiapkan sembilan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di IKN. Dengan adanya RDTR yang jelas terpetakan, para investor dapat membidik lahan sesuai dengan kebutuhannya.

Sebagai informasi, KSP merupakan program yang bertujuan untuk menciptakan satu peta yang terunifikasi, akurat, dan akuntabel dengan skala yang sama dalam mendukung perencanaan pembangunan, penyediaan infrastruktur, penerbitan izin, konsesi, hak atas tanah, dan kebijakan nasional yang berbasis spasial.

Saat ini kebijakan satu peta tengah menggabungkan 151 peta tematik dari berbagai kementerian dan lembaga (K/L) menjadi satu peta dasar. Dalam prosesnya, penetapan satu peta dilaksanakan dalam 4 tahapan, yakni kompilasi, integrasi, sinkronisasi, dan berbagi data dan geospasial.

"Untuk di IKN ini kita sudah melengkapi dengan sembilan rencana detail tata ruang (RDTR). Jadi dengan adanya detail tata ruang itu jelas terpetakan. Daerah ini peruntukannya apa, itu sudah ada jelas, dan ini akan memudahkan investor itu akan masuk ke sana. Mereka tinggal menyesuaikan, oh kalau saya ingin berbisnis makanan, ini daerahnya di mana? Saya ingin berbisnis misalnya jasa apa gitu, itu di mana? Itu sudah terpetakan di dalam RDTR tersebut," kata Wahyu dalam acara Dialog Forum Merdeka Barat yang disiarkan secara daring, Jakarta, Senin (5/8/2024).

Dia menjelaskan, para investor dapat memilih lahan/lokasi yang sesuai dengan sektor yang dijalaninya. Pasalnya, pemerintah telah memetakan berdasarkan industri melalui KSP, misalnya di sektor farmasi.

Menurut Wahyu, sektor farmasi di kawasan ekonomi khusus. Melalui program satu peta, investor dapat mengetahui lahan yang masuk dalam ekonomi khusus. Kemudian, investor juga dapat mempertimbangkan lokasi dengan beberapa hal, seperti akses logistik untuk penyedia stok obat.

"Sehingga calon investor ini akan juga bisa melihat, oh kalau saya ingin farming, kebutuhan saya itu apa? Butuh air, butuh gas misalnya, butuh listrik seperti apa di mana yang paling tepat dan juga mungkin yang penting adalah dari sisi logistiknya. Jadi, mereka sudah dengan adanya One Map Policy ini bisa masuk juga bahan bakunya, karena supplychain-nya penting dalam industri farmasi," jelasnya.

Dia berharap dengan adanya program satu peta ini dapat mendatangkan investor di IKN lebih banyak lagi. Pasalnya, pihaknya juga telah memudahkan salah satu investor untuk berinvestasi.

"Sehingga mudah-mudahan ini investasinya akan lebih mudah ke depannya karena lebih jelas lokasinya di mana. Lebih jelas, apalagi ini juga wilayah baru. Jadi kita memilih, kita mau masuk di sektor apa, dan itu sudah terpetakan di dalam RDTR-nya," imbuhnya.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Listyo Sigit Prabowo, memberi peringatan keras terhadap mafia tanah yang menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat dan negara. Ia tidak akan segan-segan bertindak tegas dalam menuntaskan masalah tersebut.

Listyo mengatakan, masalah sengketa lahan dan mafia tanah menjadi salah satu hal penting yang harus didorong penyelesaiannya. Ia juga menyatakan komitmennya untuk mendukung Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam upaya pemberantasannya.

"Kepolisian Negara Republik Indonesia bersama dengan APH akan berkolaborasi, bekerja keras bersama untuk mendukung pemberantasan mafia tanah. Tadi kita sudah sampaikan bahwa siapapun yang ada di belakangnya, kalau memang terbukti bersalah kita gebuk sampai tuntas!," kata Listyo, ditemui usai acara penandatanganan PKS bersama Kementerian ATR/BPN di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Senin (5/8/2024).

Listyo mengatakan, persoalan mafia tanah di Indonesia menjadi satu isu yang cukup berlarut, bahkan terus menerus terjadi selama puluhan tahun. Hal ini sangat merugikan masyarakat dan negara.

"Pemberantasan mafia tanah saya kira ini menjadi penting dan selalu menjadi masalah yang terus menerus puluhan tahun berlarut-larut. Dan negara butuh hadir untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat," ujarnya.

Oleh karena itu, pada hari ini Polri dan Kementerian ATR/BPN kembali menjalin Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam rangka menggenjot pemberantasan mafia tanah. Langkah ini juga sejalan dengan titah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera menuntaskan masalah tersebut.

Tidak hanya itu, menurutnya masalah mafia tanah ini juga mengganggu masuknya investasi di Indonesia. Dalam hal ini, tidak jarang investor yang masuk pada akhirnya terkendala dengan masalah pertanahan. Karena itulah, menurut Listyo hal ini menjadi PR bersama agar Indonesia betul-betul bisa bersaing dalam hal investasi.

"Tentunya yang dimaksud dengan mafia tanah, di situ ada hukumnya, di situ ada persekongkolan,di situ ada pemain-pemainnya.Jadi saya mendukung tentunya Bapak Menteri (AHY) dan jajaran, kalau memang tidak bisa dicegahya kita lakukan penegahan hukum.Jadi kalau istilah saya tambahannya dari gebuk mafia tanah sampai tuntas dan kita dukung," kata Listyo, dalam sambutannya.

Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengatakan, sengketa menjadi salah satu isu yang selalu menjadi sorotan publik, termasuk konflik pertanahan yang disebabkan atau dimotori oleh oknum mafia tanah.

"Banyak yang menjadi korban mafia tanah. Belasan tahun bahkan puluhan tahun kasus tidak selesai karena memang sudah sangat complicated dan ini perlu diurai secara rigit dan tidak boleh ada persepsi yang berbeda," kata AHY dalam sambutannya.

AHY juga turut melaporkan, pihaknya telah menyelamatkan potensi kerugian negara Rp 5,7 triliun atas kasus mafia tanah sepanjang tahun 2024. Capaian ini merupakan buah kerja sama antara Kementerian ATR/BPN, Polri, hingga Kejaksaan Agung dalam Satuan Tugas (Satgas) Anti Mafia Tanah.

"Kementerian ATR/BPN, bekerja sama dengan Polri dan Kejaksaan Agung berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara Rp 5,7 triliun bahkan lebih. Ini sebuah pencapaian yang tidak sederhana," ujarnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menggelar Sidang Kabinet perdana di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur pada 12 Agustus mendatang. Selaras dengan hal itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY berencana akan terbang ke IKN pekan ini.

AHY mengatakan, dirinya berencana akan berangkat ke IKN pada tanggal 10 atau 11 Agustus 2024. Menurutnya, ada sejumlah pekerjaan yang perlu diselesaikannya di Jakarta terlebih dulu sebelum akhirnya berangkat untuk menghadiri Sidang Kabinet di sana.

"Ini lagi dipersiapkan (keberangkatan). Saya masih ada tugas-tugas dulu di Jakarta dan sekitarnya. Insyaallah nanti tanggal 10 atau 11 saya ke sana (IKN)," kata AHY, ditemui di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Senin (5/8/2024).

Saat ditanya lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan sidang dan tempatnya menginap nanti, AHY menyebut kalau semuanya tengah dipersiapkan oleh Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

Ia sendiri belum bisa memastikan apakah akan menginap di rumah tapak jabatan menteri (RTJM) atau di tempat lain. Pasalnya, dari total 36 unit rumah, baru ada sebanyak 14 unit rumah yang dinyatakan siap.

"Nanti lagi dikoordinir oleh Setneg setau saya, kemudian dikomunikasikan dengan IKN," ujar AHY.

"Yang jelas, ini akan jadi rapat perdana, diperlihatkan juga kepada seluruh jajaran kabinet untuk lebih memahami kondisinya seperti apa dan mudah-mudahan terus bisa disempurnakan progresnya real dan mudah-mudahan acara 17 Agustus juga bisa sukses di sana," pungkasnya.

Sebagai tambahan informasi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memastikan Hotel Nusantara sudah siap digunakan. Rencananya hotel bintang lima pertama di Kota Nusantara itu bakal menjadi tempat istirahat para menteri dan pimpinan lembaga tinggi saat Sidang Kabinet dilakukan.

"Udah, udah, udah siap. Kan hotel itu bintang 5 bos," kata Basuki ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (5/8/2024).

Basuki mengatakan saat ini listrik, internet, dan air untuk kebutuhan Kota Nusantara pun masih terus disiapkan. Penyiapan ini akan terus dilakukan hingga tanggal 10 Agustus.

Sementara untuk lokasi pelaksanaan sidangnya, ia belum dapat memastikan apakah akan dilakukan di Istana Garuda atau di Istana Negara IKN. Istana Garuda sendiri bukan hanya menjadi kantor namun juga hunian kepala negara.

"Kalau itu belum tahu saya. Apa di Istana Negara atau Istana Garuda. Akan kita siapkan dua-dua nya.Di Istana Negara itu kita siapkan hall-nya. Ada empat hall. Dan ruang sidangnya," ujarnya.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengklaim, pihaknya telah menyelamatkan potensi kerugian negara Rp 5,7 triliun atas kasus mafia tanah sepanjang tahun 2024.

Hal ini disampaikannya dalam sambutan di acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). AHY mengatakan, capaian ini merupakan buah kerja sama antara Kementerian ATR/BPN, Polri, hingga Kejaksaan Agung dalam Satuan Tugas (Satgas) Anti Mafia Tanah.

"Kementerian ATR/BPN, bekerja sama dengan Polri dan Kejaksaan Agung berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara Rp 5,7 triliun bahkan lebih. Ini sebuah pencapaian yang tidak sederhana," kata AHY, di Kemayoran, Jakarta, Senin (5/8/2024).

AHY menilai, sengketa tanah di Indonesia menjadi persoalan yang kompleks. Menurutnya, kasus hukum di Indonesia didominasi oleh isu-isu pertanahan, baik sengketa antarwarga, warga dengan korporasi, antarwarga dengan pemerintah atau kombinasi diantaranya.

Bahkan, tidak sedikit dari kasus-kasus tersebut yang menyeret aset-aset Polri hingga pemerintahan sebagai objek sengketa yang tumpang tindih. Tak heran, sengketa menjadi salah satu isu yang selalu menjadi sorotan publik, termasuk konflik pertanahan yang disebabkan atau dimotori oleh oknum mafia tanah.

"Banyak yang menjadi korban mafia tanah. Belasan tahun bahkan puluhan tahun kasus tidak selesai karena memang sudah sangat complicated dan ini perlu diurai secara rigit dan tidak boleh ada persepsi yang berbeda," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Satgas Anti Mafia Tanah Brigjen Arif Rachman melaporkan, pada tahun 2023 pihaknya telah berhasil menyelesaikan 62 kasus dari total 86 target operasi (TO). Dari jumlah tersebut, 159 tersangka berhasil ditindak.

"Tahun 2023 kami sudah menentukan 86 TO. Kami diperintahkan untuk bergabung dengan Kementerian ATR/BPN. Bulan Maret 2023 kami langsungkan TO dan alhamdulillah dari 86 ini kita selesaikan 62 kasus dan sebanyak 159 tersangka kita berhasil tindak," kata Arif, dalam sambutannya.

Dari jumlah tersebut, lanjut Arif, diproyeksikan nilai tanah potensial kerugiannya kurang lebih Rp 13 triliun dan lebih dari 8 ribu hektare tanah yang berhasil diselamatkan. Sedangkan untuk tahun ini, telah berhasil diselamatkan sebanyak Rp 5,7 triliun.

"Alhamdulillah sampai saat ini kami laporkan 26 kasus setelah P21 dan 40 tersangka kita sedang proses dan bahkan ada yang sudah inkrah. Adapun nilai kerugian yang berhasil kita amankan senilai Rp 5,7 triliun. Nah tentunya ini kita juga mengamankan sejumlah 220 ribu hektare bidang tanah," ujarnya.

Hal ini termasuk beberapa kasus di Jawa Timur, yang paling update kemarin ialah Asrama Polri Kota Manado yang berhasil diselamatkan dan dikembalikan ke Polri. Selain itu juga, Kementerian ATR BPN yang diwakilkan will BPN Jawa Barat dan Kota Pertahanan Kaupaten Bogor telah menerbitkan sertifikat Hibah Tanah Eks Kasus BLBI kepada instansi Polri untuk pembangunan Pusdiklat Polri di Jasinga kurang lebih 36,8 hektare.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) meneken Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait tindak pencegahan kasus pertanahan. Langkah ini sebagai salah satu upaya pemberantasan mafia tanah.

Kerja sama ini diteken selaras dengan penerbitan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen ATR/BPN) Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pencegahan Kasus Pertanahan pada April 2024 lalu.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengatakan, sengketa menjadi salah satu isu yang selalu menjadi sorotan publik, termasuk konflik pertanahan yang disebabkan atau dimotori oleh oknum mafia tanah.

"Banyak yang menjadi korban mafia tanah. Belasan tahun bahkan puluhan tahun kasus tidak selesai karena memang sudah sangat complicated dan ini perlu diurai secara rigit dan tidak boleh ada persepsi yang berbeda," kata AHY, dalam sambutannya di acara Penandatanganan PKS sekaligus Pembukaan Sosialisasi Permen ATR/BPN 15/2024 di Kemayoran, Jakarta, Senin (5/8/2024).

AHY berharap, dengan adanya perjanjian kerja sama ini, akan semakin menguatkan sinergi, kolaborasi, dan semangat untuk memberantas mafia tanah sampai ke akar-akarnya melalui Satgas Anti Mafia Tanah. Hal ini juga turut menjadi atensi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Senada, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mengatakan sengketa tanah menjadi masalah yang berlarut-larut bahkan hingga mengganggu investasi. Padahal, di Indonesia sendiri Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 telah dengan jelas menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

"Tapi pada saat negara mau menggunakan tanah saja berhadapan dengan mafia tanah. Oleh karena itu tentunya kita sepakat bahwa harus ada kepastian terkait dengan kepemilikan tanah, sehingga ke depan masyarakat yang selama ini selalu dirugikan oleh kelompok-kelompok yang disebut dengan 'mafia tanah' ini kemudian bisa kita berikan kepastian dan hukum," kata Listyo, dalam sambutannya.

Tidak hanya itu, menurutnya masalah mafia tanah ini juga telah mengganggu masuknya investasi di Indonesia. Dalam hal ini, tidak jarang investor yang masuk pada akhirnya terkendala dengan masalah pertanahan. Karena itulah, menurut Listyo hal ini menjadi PR bersama agar Indonesia betul-betul bisa bersaing dalam hal investasi.

"Tentunya yang dimaksud dengan mafia tanah, di situ ada hukumnya, di situ ada persengkongkolan, di situ ada pemain-pemainnya. Jadi saya mendukung tentunya Bapak Menteri(AHY) dan jajaran, kalau memang tidak bisa dicegah ya kita lakukan penegahan hukum. Jadi kalau istilah saya tambahannya dari gebuk mafia tanah sampai tuntas dan kita dukung," ujarnya.

Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kementerian ATR/BPN dan Polri dengan Nomor 1/PKS-800.HK.02.01/VIII/2024 dan Nomor PKS/48/VIII/2024, tentang Pencegahan Penanganan dan Penegakan Hukum Mafia Pertanahan. Keduanya ditandatangani oleh Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian ATR/BPN Ilyas Tedjo Prijono dan Kabareskrim Polri Wahyu Widada

Kerja sama ini meliputi: (a) pertukaran dan pemanfaatan data dan atau informasi; (b) pembentukan satuan tugas Penanganan dan penyelesaian mafia Pertanahan; (c) penegakan dan penanganan terhadap mafia Pertanahan; (d) penegakan hukum peningkatan kapasitas; (e) pemanfaatan sumber daya manusia; dan (f) pemanfaatan sarana prasarana.

PKS ini disosialisasikan oleh para pihak kepada jajarannya secara bersama-sama atau sendiri-sendiri guna diketahui dan dilaksanakan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. PKS ini berlaku selama 5 tahun sejak tanggal ditandatangani oleh para pihak.

Kebijakan Satu Peta (KSP) atau one map policy dinilai berhasil menyelesaikan tumpang tindih lahan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyebut kebijakan satu peta dapat menuntaskan 20 juta hektare (ha) tumpang tindih lahan.

Kebijakan satu peta tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000. Dengan begitu, setiap tataran dan aturan pemerintahan akan menggunakan satu peta dasar yang sama.

Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Virgo Eresta Jaya mengatakan kebijakan ini dapat mengintegrasikan data lintas kementerian, seperti Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"Memang saat ini dari hasil integrasi tadi, itu kelihatan tuh, tumpang tindih antara ATR BPN dengan Kehutanan. Nah itu sudah ada penurunan sekitar 20 juta hektare," kata Virgo dalam acara Dialog Forum Merdeka Barat yang disiarkan secara daring, Senin (5/8/2024).

Selain tumpang tindih lahan, KSP juga dapat membantu permasalahan tanah dan tata ruang lainnya, seperti redistribusi tanah, sertifikat elektronik, hingga kegiatan reforma agraria lainnya. Dengan data yang terintegrasi di satu peta ini, penerbitan sertifikat jauh lebih mudah karena ukuran lahan yang ada di peta lintas kementerian sama.

"Kita akan menggunakan data KSP untuk memastikan sertifikat yang kita keluarkan tidak tubrukan dengan kawasan hutan, lahan sawah dilindungi dan lain sebagainya. Jadi itu akan kita manfaatkan dalam kegiatan keseharian kita. Tapi untuk masyarakat kita juga mulai membuka diri, jadi selain kita menyampaikan ke KSP, masyarakat juga bisa lihat tuh data-data kita di bhumi.atrbpn.go.id itu ada peta-peta kita, sehingga masyarakat bisa melihat apakah bidang tanahnya sudah terpetakan dengan benar," jelasnya.

KSP menggabungkan 151 peta tematik dari berbagai kementerian dan lembaga (K/L) menjadi satu peta dasar. Dalam prosesnya, penetapan satu peta dilaksanakan dalam empat tahapan, yakni kompilasi, integrasi, sinkronisasi, dan berbagi data dan geospasial.

Meski begitu, untuk penerapan satu peta dasar ini masih menghadapi sejumlah kendala. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Wahyu Utomo menerima arahan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto agar membuat rancangan induk untuk mempercepat penyelesaian KSP. Dia menyebut, dalam penyusunannya harus mempertimbangkan dana hingga kebutuhan sumber daya manusia (SDM).

"Dan dalam menyusun grand design ini tentunya harusnya menyangkut juga terkait dengan kebutuhan dana, kebutuhan tenaga kerja, itu harus masuk di sana semua. Jadi, bukan hanya substansinya, yang tumpang tindihnya apa saja, terus bagaimana menyelesaikannya, targetnya seperti apa, tapi kita juga harus melihat infrastrukturnya," ujarnya.

Dia juga menyebut kurun waktu tiga tahun memang tidaklah cukup untuk merampungkan KSP. Namun, setidaknya permasalahan tumpang tindih lahan yang menghambat pembangunan ekonomi dapat teridentifikasi.

"Kemudian juga yang tadi Pak Virgo sampaikan waktu tiga tahun nggak cukup. Paling tidak menurut saya bahwa semua permasalahan yang tumpang tindih ini sudah teridentifikasi, dan kita sudah tahu arahnya bagaimana kita menyelesaikannya," imbuhnya.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pihaknya akan menyediakan Istana Garuda dan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur untuk Sidang Kabinet perdana yang direncanakan akan digelar pada 12 Agustus 2024.

Hingga kini Basuki mengaku belum tahu Sidang Kabinet akan dilakukan di Istana Garuda atau di Istana Negara IKN. Istana Garuda sendiri bukan hanya menjadi kantor namun juga hunian kepala negara.

"Kalau itu belum tahu saya. Apa di Istana Negara atau Istana Garuda. Akan kita siapkan dua-dua nya.Di Istana Negara itu kita siapkan hall-nya. Ada empat hall. Dan ruang sidangnya," beber Basuki ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (5/8/2024).

Baik di Istana Garuda maupun di Istana Negara IKN, Basuki mengatakan semua hal sudah hampir siap. Khusus untuk furnitur dan prasarana lainnya juga sudah mulai hampir rampung dipasang.

"Kalau loose furnitur itu dari Setneg. Kan udah di bawah ke sana dengan Hercules. Udah kita siapkan," sebut Basuki.

Hotel Nusantara Sudah Siap
Basuki juga memaparkan Hotel Nusantara dipastikan sudah siap digunakan. Rencananya hotel bintang lima pertama di Kota Nusantara itu bakal menjadi tempat istirahat para menteri dan pimpinan lembaga tinggi saat Sidang Kabinet dilakukan.

"Udah, udah, udah siap. Kan hotel itu bintang 5 bos," sebut Basuki.

Basuki mengatakan saat ini listrik, internet, dan air untuk kebutuhan Kota Nusantara pun masih terus disiapkan. Penyiapan ini akan terus dilakukan hingga tanggal 10 Agustus.

"Listrik, internet aman. Air ini lagi dicek terus sampai tanggal 10," sebut Basuki.