ekBis#1

Jokowi Akui Banyak Pengerjaan Proyek IKN Mundur, Ungkap Biang Keroknya

Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengugkapkan banyak sekali pekerjaan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur mundur dari jadwal. Menurutnya curah hujan yang tinggi jadi masalah utamanya, hal itu mengganggu proses pembangunan di ibu kota baru tersebut.

Menurutnya, hal ini memang wajar terjadi dalam sebuah pembangunan proyek besar. Jokowi sendiri mengatakan dirinya masih menargetkan bisa berkantor di IKN bulan ini.

"Kemarin memang targetnya kan Juli, tetapi kan lihat ke IKN, tiap hari hujan terus, hujan deras banget. Jadi memang pekerjaan banyak yang mundur, dan itu biasa dalam proyek besar," beber Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (16/7/2024).

Orang nomor satu di Indonesia itu menekankan pembangunan IKN sendiri tidak akan dilakukan selama 2-3 tahun ini saja, namun pembangunan dilakukan untuk jangka panjang. Bisa jadi 15-20 tahun.

Ketika IKN digunakan untuk Upacara Kemerdekaan 17 Agustus nanti, Jokowi bilang itu baru hanya sekitar 15% saja pekerjaannya yang selesai dari seluruh perencanaan awal. Selanjutnya, pembangunan akan dilakukan secara jangka panjang dan bertahap dari tahun ke tahun.

"Jadi jangan membayangkan kita upacara 17 Agustus itu sudah jadi semuanya. Tidak seperti itu, banyak yang baru menurut saya. Paling nanti 17 Agustus itu paling dihitung semuanya secara keseluruhan mungkin ya 15%," beber Jokowi.

Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga menyatakan hal yang sama dengan Jokowi. Dia bilang curah hujan yang tinggi di Kota Nusantara menjadi salah satu hambatan utama yang dihadapi langsung pekerja di IKN. Hujan yang terus turun jadi masalah baru di tengah percepatan pembangunan fasilitas dasar IKN.

Basuki mengatakan bulan Juni kemarin dari total 30 hari, hanya 8 hari saja hujan tidak turun. Padahal pihaknya juga butuh cuaca panas untuk menyelesaikan beberapa bangunan. Misalnya saja pengaspalan, dengan hujan yang terus turun, pihaknya pun mengakali pengeringan aspal dengan tenda.

"Masalahnya di sana hanya satu yaitu hujan. Dengan kemarin dari 30 hari hanya 8 hari yang terang, selebihnya hujan, sekarang mengaspal pun pakai tenda, supaya nggak kena hujan," beber Basuki di Halaman Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (11/7/2024) kemarin.

(hal/rrd)

Terungkap Kasus Mafia Tanah Bikin Rugi Negara Rp 3,4 Triliun!

Jakarta -

Dua kasus mafia tanah di Jawa Tengah dibongkar Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Salah satu kasus menimbulkan kerugian hingga Rp 3,41 triliun serta menghambat investasi dan pembangunan kawasan industri.

Kasus tersebut terjadi di Grobogan dengan tersangka berinisial DB, 66 tahun. Tersangka menjalan modus pemalsuan akta autentik tentang pengalihan kepemilikan tanah tanpa persetujuan pemilik yang.

Akibatnya, kata AHY, hak pemilik lahan yang sah menjadi hilang. AHY menyebut kasus di Jawa Tengah ini merupakan yang terbesar yang berhasil diungkap Kementerian ATR/BPN.

"Akibatnya lahan tersebut jadi objek sengketa. Padahal lahan tersebut seyogyanya akan dikembangkan menjadi kawasan industri. Baik utk pembangunan infra reservoir, jaringan pipa, maupun pembangunan sejumlah pabrik. Dengan terungkapnya kasus ini maka kami selamatkan potensi kerugian masyarakat dan negara kurang lebih Rp 3,41 triliun," kata AHY dalam konferensi pers yang disiarkan virtual di YouTube Kementerian ATR/BPN, Senin (15/7/2024).

"Nilai itu kami hitung berdasarkan terhambatnya rencana investasi, termasuk rencana pembangunan kawasan industri. Jadi ini terbesar sampai dengan hari ini yang kami ungkap antara kasus-kasus yang lain," lanjutnya.

Adapun yang menjadi korban dalam kasus ini adalah PT ALIB, yang memenangkan lahan tersebut dari hasil lelang tahun 2004. Pemalsuan dokumen mulai dilakukan pada 2010 hingga 2011, yang mana hak tanah PT ALIB dialihkan ke tersangka.

Pada 2016, DB selaku dirut PT AAA menjual 10 hektare lahan dari total 82,6 hektare ke PT DK Utama Mandiri secara tidak sah. Tersangka mengeluarkan surat pelepasan tanah kepada Direktur PT DK Utama Mandiri pada 17 Desember 2017.

Lalu pada 2023, DB juga membangun kantor PT AAA tanpa izin dan memasangi pagar hingga papan nama. Hal tersebutlah yang kemudian menimbulkan sengketa.

"Tahun 2023 tersangka DB juga tanpa izin membangun kantor PT AAA, memasang pagar, menempatkan kontainer-kontainer dan memasang papan nama," imbuhnya.

Pada kesempatan itu AHY menjelaskan kasus mafia tanah kedua di Jawa Tengah yang terjadi di Kota Semarang. Tersangkanya adalah DBP berusia 34 tahun yang melakukan penipuan dan penggelapan terkait jual beli tanah kavling.

"Tersangka DBP ternyata residivis dengan pidana 2 tahun penjara dalam perkara kasus lainnya. Kami menyelamatkan potensi kerugian yang dirasakan langsung oleh masyarakat dan negara senilai Rp 1,8 miliar," tutur AHY.

Pada kesempatan itu ia menyebut sulitnya memberantas mafia tanah karena jaringan yang luas serta dilindungi oknum berpengaruh. Meski begitu, pihaknya yakin bisa memberantas mafia tanah asalkan kompak dan solid.

"Jaringan di mana-mana, resources luar biasa, ada aktor intelektual, backup kuat-kuat. Tapi kita yakin kalau kita solid dan kompak, dan hati kita bersih, niat kita baik, Insyaallah semua tantangan bisa kita hadapi dan kita bisa memberantas mafia tanah di Indonesia," pungkasnya.

(ily/rrd)

Respons Aturan HGU di IKN 190 Tahun, Pengusaha Mau Kasih Ide Baru

Jakarta -

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) merespons penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Salah satu yang diatur di dalamnya ialah investor dapat Hak Guna Usaha (HGU) di IKN dengan jangka waktu paling lama 190 tahun.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid menilai, aturan yang baru diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 11 Juli lalu itu bisa mendorong iklim investasi di IKN jadi lebih baik.

"Pastinya setiap kebijakan akan menambah atau memperbaiki posisi daripada IKN sendiri, yaitu investasi karena memang tadi PR-nya kan banyak," kata Arsjad dalam Konferensi Pers di Menara Kadin Indonesia, di Jakarta Selatan, Senin (15/7/2024).

Dalam proses pengembangan IKN yang terus didorong pemerintah, permasalahan lahan menjadi salah satu yang paling banyak disoroti. Dengan adanya Perpres tersebut, akan tercipta kepastian hukum untuk investor.

Melihat prospek tersebut, Kadin menawarkan ide untuk menjadikan IKN sebagai pusat perkembangan ekonomi Kalimantan atau Borneo. Hal ini juga diharapkan dapat menjaring negara-negara tetangga seperti Brunei Darussalam, Malaysia, hingga Filipina.

Selaras dengan hal ini, di 2023 Kadin Indonesia telah menginisiasi Borneo Economic Community (BEC). Langkah ini memperkuat peran IKN di komunitas tersebut lebih menonjol, terutama dalam meningkatkan konektivitas antarnegara.

"Ini yang kita buat di situ untuk apa? Bisa bicara mengenai konektivitas, konektivitas dari sisi transportasi, konektivitas dari sisi energi, konektivitas dari bermacam hal yang ada di sana," ujarnya.

Dengan memperkuat konektivitas tersebut, ia berharap bisa menggenjot pengembangan ekonomi di Kawasan Borneo. Harapannya, kepala daerah dan juga para pengusaha bisa berkolaborasi lebih lanjut dalam mewujudkannya.

Karena itulah, pihaknya berencana akan melangsungkan rapat wilayah dengan para kepala daerah hingga pengusaha Kalimantan maupun negara-negara tetangga untuk membahas hal ini. "Yang kita dorong adalah bagaimana IKN ini menjadi center of growth di Borneo," kata Arsjad.

Di samping itu, posisi Pulau Kalimantan yang tidak masuk ke dalam lingkup ring of fire menjadikannya terbebas dari bencana. Menurutnya ini menjadi kelebihan dari Pulau Borneo. Ini pun memunculkan potensi untuk bisnis data center di sana karena dekat dengan sumber energi yang melimpah.

"Kalau kita bicara IKN, industri apa sih? Industri yang bersih. Data center. Green data center. Kebutuhannya tinggi, listriknya diperlukan banyak, tapi perlu yang green. Itu misalnya salah satu contoh ekonomi growth yang bisa terjadi di Borneo dan Kalimantan," pungkasnya.

Sebagai tambahan informasi, pemerintah lewat Perpres 75/2024 itu menawarkan 3 hak pengelolaan. Mulai dari hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB), hingga hak pakai. Diberikan maksimal 2 siklus hak pengelolaan tanah. Bila siklus pertama sudah habis waktunya, pemerintah bisa mengawal apakah pelaku usaha mau lanjut ke siklus ke 2 atau tidak.

Untuk hak guna usaha ditetapkan satu siklus pengelolaan jangka waktunya paling lama 95 tahun. Kemudian, bisa dilanjutkan ke siklus kedua dengan waktu yang sama sesuai kriteria dan evaluasi pemerintah. Artinya, untuk HGU bisa sampai 190 tahun.

Untuk hak guna bangunan dan hak pakai skema yang sama juga ditetapkan, diizinkan dulu satu siklus dan bisa menambahkan satu siklus tambahan. Hanya saja waktu paling lama untuk satu siklus pengelola hanya 80 tahun.

(shc/fdl)

Hotel Garapan Aguan cs di IKN Siap Dipakai Saat Upacara 17-an

Jakarta -

Pemerintah tengah mendorong penyiapan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan Upacara HUT RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Hal ini termasuk sarana penginapan.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan, sejumlah anggota Kadin telah masuk dan berinvestasi ke mega proyek tersebut. Salah satunya, proyek besutan Sugianto Kusuma alias Aguan.

Aguan bersama sejumlah konglomerat lainnya seperti Salim Group, Astra Group, dan tujuh perusahaan lainnya bersama-sama membentuk Konsorsium Nusantara. Di IKN, mereka membangun Hotel Nusantara.

"Sekarang ini, contoh ada Pak Aguan dan teman-teman di sana untuk sama-sama membangun Hotel Nusantara sebagai awalnya. Nanti tanggal 17 Agustus sudah siap untuk digunakan," kata Arsjad, dalam acara Konferensi Pers di Kantor Kadin Indonesia, di Jakarta Selatan, Senin (15/7/2024).

Tidak hanya hotel, sejumlah anggota Kadin lainnya juga masuk ke IKN dalam pembangunan infrastruktur pendukung lainnya seperti Rumah Sakit (RS) dan ritel. Namun ia tak merincikan berapa banyak anggota Kadin yang sudah masuk ke IKN beserta jumlah investasinya.

"Ada lagi teman-teman yang lain sudah mulai, tapi balik lagi fokus sekarang untuk 17 Agustusan," ujarnya.

Sebagai tambahan informasi, pada Juni lalu salah satu anggota Konsorsium Nusantara, Maruarar Sirait, pernah buka-bukaan tentang progress pengerjaan proyek Hotel Nusantara. Pada kala itu, progresnya mencapai 88%.

"Kita kan sudah investasi waktu Hotel Nusantara, bintang lima itu, sudah mau selesai mungkin sekarang sudah 88%. Besok pagi saya ke IKN kok," jelas Ara saat dihubungi detikcom, Senin (3/6/2024).

Pengoperasian Hotel Nusantara pada gelaran Upacara 17 Agustusan di IKN juga pernah ditegaskan kembali oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

"Satu, Hotel Nusantara yang bisa menampung ada 90 atau 190 kamar," kata Basuki, ditemui di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2024).

Selain itu, juga telah disiapkan Hunian Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 12 tower untuk menampung tamu hingga petugas upacara. Pada bulan Agustus nanti, bangunan tersebut dipastikan sudah semi-furnish atau terisi furniture sehingga siap untuk ditempati.

"DIPA-nya untuk furniture sudah disetujui, tinggal diklik di e-catalogue. Minimal furniture itu tempat tidur, karena kalau dipasang semua yang di ASN kita khawatir nanti ada kerusakan. Jadi hanya tempat tidur, sofa, meja makan, mungkin akan dipasang," jelasnya.

(shc/rrd)

Hotel Garapan Aguan cs di IKN Siap Dipakai Pas Upacara 17-an