Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Plt Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono membocorkan harga jual tanah di ibu kota baru. Berapa harganya?

Ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Basuki awalnya menjelaskan bahwa harga jual lahan di IKN sudah ditetapkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) pada 2023 dan sudah di-review oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Basuki kemudian menjelaskan bahwa harga tanah di IKN berbeda-beda dan tergantung lokasi, tapi berada di rentang harga antara Rp 400 ribu sampai Rp 800 ribu per meter persegi.

"Macam-macam, tergantung (lokasi) antara Rp 400.000 sampai Rp 800.000 per meter," ungkap Basuki, Jumat malam (12/7/2024).

Basuki pun mengatakan bahwa lokasi tanah sudah ditetapkan harganya tersebut berada di Zona 1A Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

"Ya (1A). Tapi itu sudah ditetapkan 2023 kemarin," jelasnya.

Investor yang membeli tanah di IKN pun bakal mendapatkan hak atas tanah berupa Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan (HPL). Namun, Basuki menuturkan bahwa pihaknya saat ini belum bisa memberi HGB murni sebab OIKN belum berbentuk pemerintah daerah khusus (Pemdasus).

Jika OIKN kelak menjadi Pemdasus, Basuki memastikan investor yang sudah mendapat HGB di atas HPL pun bisa kembali mengajukan HGB murni kepada OIKN.

"Makanya kalau sudah Pemdasus itu (HGB Murni) bisa diajukan lagi," pungkasnya.

Rangkaian Autonomous Rail Transit (ART) atau Trem Otonom dijadwalkan tiba di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada akhir Juli 2024. Kereta tanpa rel ini dijadwalkan beroperasi pada Agustus 2024.

Hal ini disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat meninjau lokasi jalur Trem Otonom di Jalan Sumbu Kebangsaan pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, pada hari ini, Jumat (12/7/2024). Kereta ini dikirim langsung dari China.

"Rangkaian Trem Otonom telah dikirim dari China pada awal Juli 2024," kata Budi Karya, dalam keterangan tertulis.

Menurut perhitungan, lanjut Budi, kapal ekspedisi yang mengangkut Trem otonom tersebut akan tiba di Pelabuhan Balikpapan dan dijadwalkan tiba di IKN pada akhir Juli 2024 setelah proses kepabeanan selesai.

"Dengan demikian, Trem Otonom dipastikan sudah bisa beroperasi pada Agustus 2024," sambungnya.

Lebih lanjut Budi Karya menjelaskan, setelah sampai di IKN komponen Trem Otonom rencananya akan dirakit dan mulai diuji coba secara internal. Kemudian, akan dilakukan pula persiapan dan pelaksanaan pengujian bersama, dilanjutkan dengan pelaksanaan Proof of Concept (POC) pada Agustus 2024.

Rencananya, showcase alias unjuk kerja akan dilaksanakan pada Oktober hingga Desember 2024. "Semoga jadwal ini dapat terealisasi sesuai rencana, dan Trem Otonom di IKN benar-benar bisa menginspirasi kota-kota lain di Indonesia dalam hal mengembangkan transportasi cerdas," imbuhnya.

Menurutnya, Trem Otonom merupakan lompatan penggunaan teknologi baru dalam dunia transportasi di Indonesia, yakni kereta api tanpa rel.

Kereta ini dioperasikan menggunakan baterai dengan pengoperasian dipandu melalui pembacaan marka jalan melalui sensor, sehingga kendaraan ini ampuh untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan pemakaian energi fosil.

Budi Karya mengatakan, nantinya kereta tanpa rel ini akan melalui Jalan Sumbu Kebangsaan. Menurutnya, jalan tersebut punya tekstur sangat halus sehingga akan membuat nyaman para pengendara dan penumpang yang melintas.

Di samping itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) rencananya akan segera membangun halte untuk menunjang operasional Trem Otonom ini.

"Menariknya, halte yang akan dibangun ini nantinya tak hanya berguna sebagai tempat menaik-turunkan penumpang, namun juga akan berfungsi sebagai tempat melakukan charging (pengisian daya)," kata Budi Karya.

Untuk diketahui, Trem Otonom yang didatangkan ke Indonesia berjumlah satu trainset yang terdiri atas tiga kereta. Menurut Menhub, Trem Otonom yang dihadirkan ini sudah terbukti keandalannya, sebab telah diakui di beberapa negara.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengusulkan anggaran pelaksanaan Inpres Jalan Daerah (IJD) di 2024 sebesar Rp 15 triliun. Menurutnya usulan tersebut sudah disampaikan ke Kementerian Keuangan.

"Untuk Inpres Jalan Daerah anggaran di 2024 sedang kami usulkan ke Kementerian Keuangan dan Presiden pun sudah menelepon mengenai ini," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Lampung, dikutip dari Antara, Jumat (12/7/2024).

Menurut Basuki, usulan dana tersebut akan digunakan untuk Provinsi Lampung dan sejumlah daerah lainnya. "Usulan sekitar Rp 15 triliun dan Provinsi Lampung tentu ada di dalam usulan tersebut bersama daerah lain," katanya.

Ia menambahkan, karena pengusulan sudah berada di pertengahan tahun, sehingga pengusulan ruas akan dilakukan bagi ruas yang menjadi prioritas terlebih dahulu.

"Karena ini sudah di pertengahan Juli tentu tidak akan habis, sehingga kami menyiapkan yang prioritas saja dahulu dan ini sudah dikoordinasikan," ucap dia.

Dalam kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Lampung dua hari ini, Presiden menyempatkan diri untuk memantau jalan di daerah Palas Kabupaten Lampung Selatan yang mengalami kondisi rusak. Sebab peningkatan infrastruktur menjadi salah satu prioritas Jokowi.

"Saat Presiden melewati daerah Palas Kabupaten Lampung Selatan kemarin, Presiden sempat berhenti di salah satu jalan karena kondisinya rusak dan meminta untuk diperbaiki jalan yang rusak tersebut. Dan langsung kami laksanakan perbaikannya," tutupnya.

1.740 Aparatur Sipil Negara (ASN) dijadwalkan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur September mendatang. Namun, jumlah ini bisa berubah sewaktu-waktu, menyesuaikan dengan kesiapan huniannya.

Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Aba Subagja mengatakan, jumlah ASN yang akan diberangkatkan ke IKN pada September mendatang dinamis menyesuaikan huniannya.

"Kesiapan hunian nanti di sana berapa, nanti yang bawa keluarga atau dia sendiri kan itu jadi perhitungan juga, pertimbangan," kata Aba kepada detikcom, Jumat (12/7/2024).

Menurutnya, jumlah ASN yang berangka e-IKN tahap pertama minimal mencapai 1.740 orang. Hal ini pun sebelumnya juga pernah disebutkan oleh Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas. Namun jumlah tersebut masih dapat berubah sewaktu-waktu.

"Kemarin Pak Menteri (Azwar Anas) bilang kan sesuai dengan hunian, 1.740 kalau kemarin. Tapi nanti karena ada scenario ada yang bawa keluarga, ada yang sharing hunian, itu kan nanti harus kita hitung lagi," jelasnya.

Selain jumlah ASN yang akan diberangkatkan ke IKN, pemerintah juga tengah mematangkan rencana pemberian insentif ke para ASN pionir yang pindah. Kementerian PAN-RB menyiapkan beberapa opsi, selaras dengan permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Harus dipertimbangkan keuangan negaranya. Macem-macem lah, termasuk juga dari sisi lain juga, apresiasi terhadap ASN-nya yang pindah," sebutnya.

Aba menjelaskan, ada sejumlah poin penting yang dipertimbangkan dalam insentif untuk para ASN pionir ini. Pertama, hunian yang memadai dan siapa saja yang menghuni. Kedua, bentuk tunjangannya, serta apresiasi untuk ASN terkait.

Bersambung ke halaman berikutnya. Langsung klik

Sebagai tambahan informasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah mengebut penyelesaian sarana prasarana dan infrastruktur di IKN. Hal ini selaras dengan persiapan pelaksanaan Upacara 17 Agustusan di sana.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjamin kesiapan infrastruktur di sana menjelang gelaran upacara. Ditargetkan pada bulan Juli ini penyiapan sarana-prasarana dasar dan pendukung di IKN akan rampung. Hal ini termasuk Tower Hunian ASN.

Dari keseluruhan 47 tower, Basuki bilang kalua 12 tower hunian ASN akan rampung dan siap menampung tamu hingga petugas upacara. Pada bulan Agustus nanti, bangunan tersebut dipastikan sudah semi-furnish atau terisi furniture sehingga siap untuk ditempati.

"DIPA-nya untuk furniture sudah disetujui, tinggal diklik di e-catalogue. Minimal furniture itu tempat tidur, karena kalau dipasang semua yang di ASN kita khawatir nanti ada kerusakan. Jadi hanya tempat tidur, sofa, meja makan, mungkin akan dipasang," kata Basuki, ditemui di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2024).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Satu hari setelah Perpres itu diteken, Plt Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono dan Plt Wakil Kepala OIKN Raja Juli Antoni langsung rapat di Kementerian PUPR.

Pada Jumat siang (12/7), Basuki terpantau langsung masuk ke Kantor Utama Kementerian PUPR usai menunaikan salat Jumat di Masjid As-Salam, tepatnya pada pukul 12.30 WIB. Ia tidak menjawab pertanyaan yang dilayangkan oleh awak media.

Sekitar satu jam setelahnya pada pukul 13.57, Raja Juli Antoni tiba di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan. Berdasarkan pantauan detikcom, rapat berlangsung sampai pukul 16.00 WIB. Namun, saat ditemui, Raja Juli enggan menjawab pertanyaan dan langsung pergi meninggalkan Kementerian PUPR.

Sejumlah jajaran OIKN terpantau hadir di lokasi, dua di antaranya adalah Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono serta Sekretaris OIKN Achmad Jaka Santos Adiwijaya.

Agung enggan menjawab banyak ketika ditanya soal Perpres 75 Tahun 2024. Ia menjawab bahwa pertemuan hari ini hanya sebatas koordinasi semata.

"Beliau (pak Basuki), sangat intens. Jadi kita berkoordinasi dengan intens. Jadi semua hal yang krusial (dibahas)," ucapnya.

Sementara Achmad, juga tidak menjawab banyak saat ditanya. Ia hanya mengatakan bahwa tidak ada hal yang khusus dibahas dalam pertemuan tersebut. Pertemuan dilakukan karena Basuki baru pulang melakukan kunjungan kerja dan memang harus sering bertemu jajaran OIKN.

"Bukan, tadi kita cuma ngobrol-ngobrol karena baru pulang aja, karena harus sering ketemu, harus mengenal kami," tuturnya.

Di sisi lain, Achmad juga menampik ketika ditanya jika rapat antara Basuki dan Raja Juli membahas mengenai Perpres 75. "Nggak ada belum. Kita baru mau membahas sesuatu minggu depan, jadi persiapan ya," imbuhnya.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Jokowi meneken Perpres 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara. Perpres tersebut berisi 14 pasal terkait penyediaan fasilitas hingga perizinan. Perpres ini diteken Jokowi pada Kamis, 11 Juli 2024.

Dalam Perpres disebutkan percepatan pembangunan IKN bertujuan membentuk ekosistem layak huni. Selain itu, adapula untuk pemenuhan penyediaan layanan dasar dan komersial.

"Pelaksanaan percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara bertujuan untuk membentuk ekosistem kota layak huni khususnya di KIPP yang meliputi penyediaan dan pengelolaan layanan dasar dan/atau sosial serta fasilitas komersial," bunyi Pasal 2 dalam Perpres.

Selain itu, disebutkan, untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan IKN, Kepala Otorita dapat menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN dan sumber lain yang sah. Hal ini tertuang dalam Pasal 4.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dikabarkan sudah bertemu dengan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Meskipun demikian, Tim Sinkronisasi belum membahas anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk pemerintahan mendatang dengan Kementerian PUPR.

Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S Atmawidjaja, awalnya menjelaskan bahwa pihaknya menyiapkan sejumlah program infrastruktur prioritas untuk pemerintahan mendatang, salah satunya pembangunan infrastruktur dasar di IKN.

"Dari PUPR kita teruskan karena memang masih ada yang belum selesai," ucap Endra di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (12/7/2024).

Meskipun demikian, Endra mengatakan bahwa pihaknya dan Tim Sinkronisasi Prabowo-Gibran belum membahas secara rinci anggaran yang bakal digelontorkan pemerintahan mendatang untuk membangun IKN.

"Belum. Belum. Belum ada pembahasannya, anggaran, kan, disahkan nanti Agustus," jelas Endra.

Menurut Endra, jumlah kebutuhan anggaran IKN bakal menyesuaikan dengan rencana pemerintahan mendatang untuk mengatur kecepatan sampai volume pembangunan IKN. Berbagai hal ini belum dibahas Kementerian PUPR bersama Tim Sinkronisasi Prabowo-Gibran.

"(Apakah sudah ada pembahasan bersama Tim Sinkronisasi jelang Nota Keuangan?) Belum, dengan PU belum," imbuhnya.

Sebelumnya berdasarkan catatan detikcom, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah, mengatakan pihaknya sudah bertemu dengan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Namun, ia mengaku tidak tahu persis kapan komunikasi dilakukan.

"Mestinya sudah," kata Zainal di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2024).

Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sudah bertemu dengan Kementerian Keuangan pada Senin (24/8) untuk membahas berbagai program salah satunya makan bergizi gratis. Sebanyak Rp 71 triliun disepakati untuk dianggarkan pada 2025.

Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo - Gibran, Thomas Djiwandono mengatakan, alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis Rp 71 triliun pada 2025 sudah disepakati oleh Prabowo.

"Tentunya kita harus menunggu siklus APBN di DPR nanti, itu juga penting digarisbawahi, kami sangat mengikuti siklus tersebut, jadi angka yang sudah disepakati tetap harus melewati siklus APBN," ucap Thomas, di Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu, Jakarta, Senin (24/6/2024).

Thomas, menegaskan pihaknya telah berkomunikasi secara intens dengan Kemenkeu selama dua bulan.

"Saya dan tim ekonomi sudah hampir 2 bulan bekerja erat dengan Kemenkeu, Ibu Menteri, Wamen, Dirjen-Dirjen dan sebagainya, jadi ini proses yang sebetulnya alami dan tersinkron," ujarnya.

Perum Perumnas mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) tunai Rp 1 triliun untuk tahun anggaran 2025. Dana PMN tersebut diperuntukkan melanjutkan dan menyelesaikan beberapa proyek perumahan rakyat yang tersebar di beberapa kota, terutama pada area-area dimana terdapat backlog perumahan.

Direktur Utama Perum Perumnas, Budi Saddewa Soediro menyampaikan secara keseluruhan suntikan dana pengajuan PMN 2025 ditujukan untuk menyelesaikan pembangunan 3.180 unit hunian.

Ribuan unit hunian itu terdiri dari perumahan terintegrasi transportasi umum, persediaan kluster baru/extension, dan persediaan kavling di Jabodetabek, Sumatera, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan pembangunan rumah susun Milenial Kemayoran.

"Pengajuan PMN Tunai sebesar Rp 1 triliun ini akan kami pergunakan untuk melanjutkan persediaan yang ada, sehingga memang fokus Perumnas ke depannya adalah menyelesaikan proyek existing menjadi kawasan perumahan yang layak huni bagi masyarakat", ujar Budi setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI di DPR RI dalam keterangan tertulis, Jumat (12/7/2024).

Dia juga menjelaskan bahwa PMN tunai diperlukan Perumnas guna terus menjalankan penugasan dari pemerintah sebagai satu- satunya BUMN pengembang untuk membangun dan menyediakan kawasan perumahan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) serta berperan strategis dalam pengurangan jumlah backlog perumahan nasional.

Perumnas juga memiliki misi sosial berupa penyediaan rumah terjangkau, minimal 20% dari unit di setiap proyek dialokasikan khusus untuk subsidi.

Lebih lanjut, Perumnas sebagai korporasi tentunya tidak bergerak sendiri, sehingga dalam memenuhi berbagai program penyediaan hunian masyarakat dan mengurangi angka backlog kebutuhan hunian di Indonesia, diperlukan keterlibatan pemerintah dan peran serta seluruh stakeholder untuk mengakselerasi penyelesaian pembangunan hunian tersebut.

Perumnas berkomitmen dalam mengoptimalkan perannya sebagai pengembang hunian masyarakat dan terus berupaya untuk bertransformasi dengan melakukan penguatan model bisnis sebagaimana arahan Menteri BUMN, yaitu pada kebijakan pengadaan tanah melalui revitalisasi rumah susun eksisting dan kerja sama pengembangan lahan idle milik pemerintah/BUMN/Bank Tanah.

Bersamaan dengan itu pula, turut dilakukan kebijakan refinancing dan kebijakan produk yang memfokuskan pengembangan hunian diantaranya adalah yang terintegrasi dengan transportasi.

PMN yang diajukan ini untuk pembangunan di lahan/proyek pada area-area terdapat backlog perumahan, pembangunan perumahan yang terintegrasi dengan transportasi umum, pengembangan ekosistem kawasan (termasuk sarana dan prasarana) yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen dan meningkatkan daya jual Perumnas, menstimulus pertumbuhan perekonomian masyarakat sekitar, serta penyelesaian persediaan.

"Dengan dana PMN Tunai sebesar Rp 1 Triliun ini, kami yakin dapat memberikan hasil yang positif tidak hanya bagi Perumnas, melainkan secara paralel juga berdampak positif bagi masyarakat melalui penyediaan perumahan dan lapangan pekerjaan", tutup Budi.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan pesawat kepresidenan 'Indonesia One' jenis Boeing 737-800 BBJ-2 bisa mendarat di Bandara VVIP Ibu Kota Nusantara (IKN).

Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S Atmawidjaja di kantornya, Jakarta, Jumat (12/7/2024). Pesawat Jokowi bisa mendarat karena tergolong berbadan kecil alias narrow body.

"Bisa. Bergantung ukurannya, kan. Ada yang gede, ada yang kecil. Kalau yang mau pakai Boeing yang besar, ya, nggak bisa," kata Endra.

Endra melanjutkan, pesawat kepresidenan negara lain yang berbadan besar tidak bisa mendarat di IKN. "Kalau pesawat yang sekarang yang dipakai beliau (Jokowi) bisa. Kalau yang badan besar itu, misalkan dari UAE, itu kan pesawatnya gede-gede ya, Amerika. Nggak bisa," tuturnya.

Endra mengatakan bahwa Bandara VVIP IKN dirancang untuk memiliki landasan pacu atau runway sepanjang 3.000 meter. Namun hingga Agustus 2024, baru 2.200 meter runway yang disiapkan.

Endra menjelaskan bahwa landasan pacu itu pasti bakal diperpanjang, tapi untuk sementara Kementerian PUPR bakal merampungkan 2.200 meter dulu untuk Upacara 17 Agustus 2024.

"Mau di-extend kan. Sementara 2.200 dulu," jelas Endra.

Bandara IKN punya luas terminal 7.350 m2 dan luas area bandara 347 ha. Konsep desain terminal bandara ini akan memadukan unsur kearifan lokal yang menonjolkan budaya Kalimantan dan berorientasi ramah lingkungan. Bandara itu punya runway sepanjang 3.000 meter dan lebar 45 meter.

Bandara VVIP di IKN tidak akan mempunyai kode bandara The International Air Transport Association (IATA) sebagaimana bandara-bandara lain di seluruh dunia. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Capt. Sigit Hani Hadiyanto, mengatakan hal ini karena bandara di IKN saat ini tidak diperuntukkan secara komersial dan khusus melayani kegiatan VVIP di IKN.

"Kode belum, tapi seperti disampaikan, sudah ada arahan namanya itu Nusantara Airport, kalau kode dari IATA yang jadi concern ini adalah bandara khusus, bukan komersial. Jadi mungkin tidak langsung related ke IATA," bebernya.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, sempat mengatakan bahwa per 1 Agustus 2024 nanti Bandara VVIP sudah bisa didarati oleh pesawat narrow body atau pesawat berbadan kecil.

"Namun demikian, Bandara IKN nantinya juga bisa didarati oleh pesawat berbadan besar, seiring dengan penambahan lapisan yang akan dilakukan pada tahap berikutnya," kata Budi dalam keterangannya, Jumat (21/6/2024).

Kemudian, Budi juga menjelaskan bahwa faktor cuaca memainkan peran penting dalam kelancaran pembangunan Bandara IKN beberapa waktu ke depan. Ia berharap cuaca di kawasan IKN selalu cerah dan minim hujan.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memberantas kasus mafia tanah yang masih marak terjadi dalam negeri.

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan berencana mengungkap praktik mafia tanah yang terjadi di Jawa Tengah.

"Hari Senin kami akan melakukan ekspose, kita akan melakukan pengungkapan tindak pidana di bidang pertanahan. Jadi, ada beberapa kasus mafia tanah di Jawa Tengah ini," kata AHY yang disiarkan secara daring melalui akun Youtube Kementerian ATR/BPN, Jumat (12/7/2024).

Lebih lanjut, dia menjelaskan penyelesaian kasus tersebut tidak lepas dari koordinasi dan kerja sama antar Satgas Mafia Tanah, jajaran kepolisian, hingga kejaksaan. Dia pun berharap pihaknya dapat terus mengungkap kasus mafia tanah lebih banyak lagi. Pasalnya, kasus mafia tanah tidak hanya merugikan masyarakat, tapi juga negara.

"Berharap bisa terus mengungkap bentuk kejahatan yang dilakukan oleh mafia tanah yang sangat merugikan negara dan seringkali merampas hak-hak rakyat. Ini yang perlu kita terus perkuat agar keadilan dan kesejahteraan bisa adil di manapun berada," jelasnya.

Sebelumnya, AHY pernah menyebut masih ada 18.377 kasus tanah yang belum tuntas. Khusus mafia tanah, AHY menargetkan sebanyak 86 kasus yang menjadi target operasi (TO) pada 2024.

"Pada 2024 ini, ada 86 kasus mafia tanah yang jadi target operasi. Ada kenaikan empat TO dari sebelumnya ditetapkan 82 target operasi," kata AHY dalam konferensi pers pengungkapan kasus mafia tanah di Jambi, Selasa (25/6/2024) lalu.

Sampai pertengahan tahun ini, AHY bilang setidaknya sebanyak 46 TO sudah diproses, baik dalam tahap penyelidikan hingga penyerahan berkas perkara untuk kemudian dilanjutkan ke tahap persidangan. Dari ke-46 kasus tersebut, AHY menyebut pemerintah berhasil menyelamatkan 194 hektare tanah dengan potensi kerugian mencapai Rp 2,75 triliun.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah melelang proyek Hunian Vertikal 4 Tower Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dari paket pembangunan ini menyentuh angka Rp 853,7 miliar.

Dikutip dari laman resmi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) PU, Jumat (12/7/2024), anggaran untuk pembangunan proyek rumah susun (Rusun) ini bersumber dari kocek negara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024-2025 Kementerian PUPR.

Pembangunan Hunian Vertikal 4 Tower TNI di IKN dengan sistem Multi Year Contract (MYC) TA 2024-2025 sebesar Rp 877,85 miliar, sedangkan nilai HPS paket sebesar Rp 853,7 miliar. Jenis kontrak yang akan dibuat ialah berdasarkan Harga satuan.

Wilayah IKN sendiri direncanakan seluas 180.000 Ha. Saat ini telah dilaksanakan pembangunan hunian vertikal untuk akomodasi pemindahan ASN dan Hankam Tahap I yang direncanakan sejumlah
60.000 jiwa pada tahun 2024. Pemindahan ini tidak terlepas dari penempatan dan penugasan TNI.

"Dalam rangka memenuhi kebutuhan hunian bagi personel TNI di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Pembangunan Hunian Vertikal 4 Tower TNI di IKN merupakan bentuk dukungan bagi personel TNI," bunyi uraian singkatnya.

Lokasi pekerjaan pembangunan Hunian Vertikal 4 Tower TNI di IKN berada di KIPP IKN. Lelang ini berada di bawah Kementerian PUPR, spesifiknya Satuan Kerja Penyediaan Perumahan IKN, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II, Direktorat Jenderal Perumahan, Kementerian PUPR.

Sejalan dengan hal tersebut, lelang proyek ini telah diumumkan sejak Mei 2024 kemarin. Saat ini proses yang tengah dilakukan ialah pengumuman pascakualifikasi dilakukan mulai 9 s.d 15 Juli 2024. Selanjutnya periode upload dokumen penawaran akan dilakukan pada tanggal 12 s.d 19 Juli 2024.

Apabila proses berjalan lancer, pengumuman pemenang tender akan dilangsungkan pada 26 Juli 2024 mendatang, sedangkan penandatanganan kontrak dilakukan pada 2 Agustus 2024. Saat berita ini dibuat, tercatat ada sebanyak 25 peserta ikut serta dalam lelang tersebut.

Kasus mafia tanah masih marak terjadi di tengah masyarakat. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono menyebut sebagian besar kasus atau laporan yang terdata di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) merupakan masalah pertanahan.

Pria yang akrab disapa AHY ini mengatakan ada sebanyak 60% kasus terkait sengketa tanah dilaporkan ke Kemenko Polhukam. Menurutnya, sengketa tanah yang terus terjadi ini tak lepas dari tingginya nilai tanah.

"Kita tahu Indonesia negara luas dengan penduduknya yang banyak sekali 280 juta orang. Artinya tanah terus semakin tinggi nilainya. Itu juga menjelaskan sengketa tanah ini banyak sekali. Bahkan data di Polhukam dari berbagai jenis laporan dan kasus terjadi itu 60%-nya terkait urusan tanah," kata AHY yang disiarkan secara daring melalui akun Youtube Kementerian ATR/BPN, Jumat (12/7/2024).

Dia bahkan menerima laporan terkait masalah pertanahan setiap hari. Aduan tersebut juga beragam, mulai dari sengketa tanah antar warga, warga dengan korporasi, maupun warga dengan aset pemerintah.

Salah satu faktor kasus sengketa tanah tak kunjung tuntas lantaran adanya ketidaksesuaian pemanfaatan ruang. Pasalnya, kementerian/lembaga mempunyai peta ruang masing-masing sehingga memicu perbedaan.

"Versi yang berbeda-beda inilah yang akan membingungkan. Ini yang sering terjadi tumpang tindih antara satu urusan dengan urusan lain. Di klaim ini tanah bisa digunakan perkebunan industri, tapi di sisi lain masuk dalam kawasan hutan. Akhirnya masuk sengketa. Kalau sengketa tidak bisa digunakan dengan baik," jelasnya.

Untuk itu, pemerintah terus menggodok kebijakan satu peta atau one map policy. Dengan kebijakan tersebut, AHY mengatakan dapat mengatasi masalah regulasi yang tumpang tindih.

"Ini banyak faktor termasuk regulasi yang tumpang tindih. Baru saja kemarin saya mengikuti One Map Policy Summit dimana kita berharap Indonesia menghadirkan kebijakan satu peta jangan sampai masing-masing kementerian/lembaga punya peta dengan versi yang berbeda-beda," imbuhnya.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, mengaku sudah bersurat kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, soal pembentukan Holding BUMN Karya. Meskipun demikian, Kementerian PUPR ternyata belum menerima surat tersebut.

Juru bicara Kementerian PUPR, Endra Atmawidjaja mengatakan bahwa pihaknya belum menerima surat dari Kementerian BUMN. Di sisi lain, Kementerian PUPR juga belum dilibatkan untuk membahas rencana merger tersebut.

"Belum. Belum ke sini surat. Belum. Setahu saya belum pernah dibahas di level BUMN dan kita," kata Endra di Kementerian PUPR, Jakarta Pusat, Jumat (12/7/2024).

Endra menjelaskan, pihaknya juga belum mengkaji rencana pembentukan Holding BUMN Karya. Oleh sebab itu, Endra mengaku tidak mau berkomentar banyak, Kementerian PUPR belum pernah membaca maupun menerima konsep hal tersebut.

"Belum pernah ada yang pernah dibawa ke sini konsepnya gimana?" jelasnya.

Endra menjelaskan bahwa Kementerian PUPR masih menunggu kejelasan maupun surat dari Kementerian BUMN.

"Lah iya, belum ada konsep yang masuk yang mau kita komentari apanya?" imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa proses pembentukan Holding BUMN Karya sedang menunggu Kementerian PUPR. Erick mengatakan masih menunggu hasil tinjauan lebih lanjut dari Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Tinjauan itu dilakukan setelah usulan penggabungan atau merger BUMN Karya ditinjau oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

"Saya sudah kirim surat ke Pak Basuki, sudah di-review oleh Menteri Keuangan. Kita menunggu prosesnya saja dari Kementerian PUPR," kata Erick Thohir kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (10/7/2024) malam.

Erick belum bisa memastikan kapan progres tersebut akan rampung. Kementerian BUMN sendiri menargetkan merger BUMN Karya bisa selesai pada September 2024.

"Kan kebijakannya bukan di kita. Makin cepat, makin baik. Seperti juga penutupan perusahaan-perusahaan BUMN kan kalau bisa jangan terlalu lama, kalau memang sudah sakit, ya harus ditutup segera," ujar Erick.