Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) mengeluhkan sejumlah Pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) karena dinilai dapat merugikan Industri Hasil Tembakau (IHT) termasuk mereka yang bekerja di sektor hulu.

Salah satu yang menjadi sorotan dalam PP dan RPMK tersebut adalah aturan terkait penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek yang dinilai akan semakin merugikan ekosistem industri rokok dalam negeri.

Sekretaris Jenderal APTI, Kusnasi Mudi, mengatakan pada 2024 ini harga jual tembakau dari petani sudah turun hingga 10% jika dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini terjadi lantaran kurangnya pembelian tembakau dari para produsen rokok.

"Kalau ada salah satu atau dua perusahaan yang tidak melakukan pembelian, artinya tingkat kompetisinya tidak ada. Malah nanti harganya turun. Seperti di Temanggung sekarang tembakau petani banyak yang belum terserat," terang Kusnasi kepada detikcom, Jumat (1/11/2024).

"Tahun lalu yang 2023 itu harga tembakau memang sangat tinggi. Kalau sekarang ya kurang lebih sekitar 10% penurunan harga," ucapnya lagi.

Dalam hal ini, aturan terkait penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek yang diusulkan dalam RPMK dinilai dapat semakin menggerus kinerja industri rokok Tanah Air. Sebab banyak pihak sudah memperkirakan imbas aturan ini yang bisa menyuburkan keberadaan rokok ilegal.

"Permasalahannya adalah nanti jika terkait kemasan polos ini sama artinya pemerintah akan melegalkan yang ilegal, takutnya dari situ. Walaupun sebenarnya rokok-rokok ilegal juga sumbernya sama, tembakaunya dari petani, sebenarnya nggak ada masalah. Tapi dalam jangka panjang kan nggak mungkin," papar Kusnasi.

Padahal selama ini lebih dari 90% hasil tembakau para petani diserap oleh industri rokok konvensional alias perusahaan-perusahaan legal. Belum lagi pemerintah dinilai belum memiliki inovasi penggunaan tembakau, sehingga hasil penjualan para petani ini sangat bergantung pada kondisi industri rokok.

Sehingga kinerja produsen pabrik-pabrik rokok konvensional atau legal ini akan sangat mempengaruhi jumlah penyerapan tembakau hasil panen para petani.

"Memang produk yang kita hasilkan itu kan semuanya diserap oleh industri, 90% lebih, hampir 99% katakanlah diserap oleh industri kita. Nah jika industri ini kolaps, ya artinya siapa nanti yang beli tembakau?" ucapnya.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan peran pemerintah dalam penyelamatan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex dari pailit hanya sebagai fasilitator. Artinya bantuan yang diberikan bukan bersifat finansial.

Airlangga mengatakan pemerintah akan tetap mengacu kepada putusan pengadilan dalam membantu Sritex. Terkait utang Sritex kepada 28 bank, akan tetap ditanggung perusahaan tekstil tua tersebut.

"(Utang kepada 28 bank ditanggung) pemilik Sritex. Sejauh ini kan kita fasilitator saja," kata Airlangga kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (1/11/2024).

Langkah ke depan yang didorong pemerintah adalah bagaimana Sritex bisa tetap berproduksi dan berkegiatan biasa seperti ekspor impor. Sejauh ini pihak Bea Cukai, kurator dan pemilik disebut sudah bertemu.

Dari pertemuan tersebut, kata Airlangga, ada hal-hal teknis yang disepakati terkait jaminan operasional dan proses izin ekspor impor. Termasuk profit atau penghasilan dari ekspor harus dapat membiayai operasional usaha.

"Kalau operasionalisasi itu kan harus pemilik lama yang lebih mengetahui. Harus ada jaminan bahwa dari operasi tersebut, keseluruhannya impor ekspornya sesuai dengan bidang usaha tersebut," jelas Airlangga.

"Jadi ada koridor-koridor yang harus disepakati dan juga penghasilan dari ekspor juga kembali untuk membiayai operasi usaha," tambahnya.

Berdasarkan laporan keuangannya, per Semester I-2024 liabilitas Sritex tercatat US$ 1,6 miliar atau setara Rp 25,12 triliun (kurs Rp 15.700). Angka ini terdiri atas liabilitas jangka panjang sebesar US$ 1,47 miliar dan liabilitas jangka pendek sebesar US$ 131,42 juta. Lalu ekuitasnya telah mencatatkan defisiensi modal sebesar -US$ 980,56 juta.

Utang bank menjadi salah satu pos yang mengambil porsi paling besar dalam liabilitas jangka panjang Sritex, dengan nilai sebesar US$ 809,99 juta atau sekitar Rp 12,72 triliun. Hingga 30 Juni 2024, tercatat ada 28 bank yang memiliki tagihan kredit jangka panjang atas Sritex.

Bank-bank tersebut cukup beragam, ada bank pelat merah hingga bank swasta baik dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu bank dengan beban utang paling besar ialah ke PT Bank Centra Asia Tbk atau BCA

Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) menolak sejumlah pasal terkait aturan penjualan produk tembakau dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024 dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK). Salah satunya aturan mengenai penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek.

Sekretaris Jenderal APPSI, Mujiburrohman, mengatakan rencana aturan tersebut dapat menyuburkan peredaran rokok murah ilegal di tengah masyarakat. Hal ini dikhawatirkan dapat menurunkan jumlah penjualan rokok legal para pedagang pasar.

Sebab selama ini menurutnya para pedagang sudah mengalami penurunan omzet yang diperkirakan salah satunya terjadi karena ada peralihan pembelian rokok konvensional ke rokok ilegal.

"Secara umum, rokok itu ada peralihan ke rokok murah yang kita tahu sendiri tidak ada cukainya dan lain sebagainya (rokok ilegal). Nah itu kita khawatir juga akan ancaman itu dan lain sebagainya," kata Mujiburrohman kepada detikcom, Jumat (1/11/2024).

"Jadi pendapatan mereka (pedagang pasar) memang merosot, nah apakah karena orang yang mengkonsumsi atau ada peralihan (ke rokok ilegal) itu," tambahnya.

Namun Mujiburrohman sendiri tidak tahu persis berapa penurunan omzet yang dialami para pedagang karena sangat bervariasi dan pihaknya tidak memiliki kemampuan untuk mensurvei itu.

"Dia (pedagang) selama ini menikmati dari jualan rokok seperti biasanya kemudian ada peralihan itu (pindah ke rokok ilegal) ya kan itu mengurangi pendapatan," ucap Mujiburrohman.

"Jadi memang pedagang punya kekhawatiran akan mempengaruhi (omzet penjualan). Cuman kan ini belum terjadi gitu loh, jadi ya mereka sebatas masih 'waduh-waduh gimana' aja. Kalau apakah itu berpengaruh nggak ya nanti, karena pedagang itu tidak punya analisa dari sisi itu kan. Kalau misalnya peneliti atau pengamat itu kan kemudian dia survei pasar dan lain sebagainya ada parameter kalau pedagang kan nggak punya kemampuan itu," terangnya lagi.

Karena kekhawatiran penurunan omzet inilah para pedagang pasar, khususnya mereka yang turut berjualan rokok, menolak keberadaan aturan terkait penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek tadi.

"Ya keberatan (akan aturan tersebut). Karena khawatir itu, tapi sekali lagi bahwa itu juga pedagang yang jual rokok. Karena kalau di pasar itu kan sekian persen kan jual rokok," katanya.

Para petani tembakau secara tegas menolak Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) terkait penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) No 28/2024.

Perlu diketahui PP 28/2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (PP Kesehatan) terdapat pasal yang mengatur seluruh kemasan rokok di Indonesia harus memenuhi ketentuan standardisasi atas desain dan tulisan produk.

"Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau dan rokok elektronik harus memenuhi standardisasi kemasan yang terdiri atas desain dan tulisan," tulis Pasal 435 PP tersebut.

Nah standardisasi yang dimaksud Pasal inilah yang dalam RPMK diusulkan menjadi penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek dan Kemudian mendapat penolakan dari petani tembakau.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kusnasi Mudi pada awalnya mengatakan bahwa aturan terkait penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek tersebut tidak memberikan dampak langsung kepada para petani.

Sebab salah satu dampak yang ditimbulkan dari aturan itu adalah maraknya peredaran rokok ilegal, di mana bagi petani baik rokok legal maupun rokok ilegal sumbernya sama-sama dari mereka. Sehingga selama hasil pertanian mereka terserap, mereka tidak memperhatikan aturan standardisasi kemasan itu.

"Sebetulnya kalau sepanjang dari sektor hulu itu, produk dari hulu itu tembakau petani masih dibeli oleh pabrikan sebenarnya nggak ada masalah oleh siapapun, yang penting dipergunakan untuk produk rokok, nggak ada masalah," kata Kusnasi kepada detikcom, Jumat (1/11/2024).

Namun untuk jangka panjang, aturan tersebut berpeluang mengganggu iklim IHT di sektor hilir yakni para produsen rokok. Di mana hal ini dapat berimbas terhadap hasil penyerapan tembakau para petani.

"Tapi permasalahannya adalah nanti jika terkait kemasan polos ini sama artinya pemerintah akan melegalkan yang ilegal, takutnya dari situ. Walaupun sebenarnya rokok-rokok ilegal juga sumbernya sama, tembakaunya dari petani, sebenarnya nggak ada masalah. Tapi dalam jangka panjang kan nggak mungkin," tambahnya.

Belum lagi, selama ini lebih dari 90% hasil tembakau para petani diserap oleh industri rokok konvensional alias perusahaan-perusahaan legal. Sehingga kalau kinerja produsen rokok legal ini terganggu, tentu akan sangat berdampak pada jumlah penyerapan tembakau hasil panen para petani.

"Memang produk yang kita hasilkan itu kan semuanya diserap oleh industri, 90% lebih, hampir 99% katakanlah diserap oleh industri kita. Nah jika industri ini kolaps, ya artinya siapa nanti yang beli tembakau?" ucapnya.

Belum lagi pemerintah juga belum memiliki inovasi terkait penggunaan tembakau untuk industri lain, yang membuat stabilitas para pembuat rokok berpengaruh sangat besar terhadap para petani.

"Karena saat ini pemerintah nggak punya inovasi, kita belum punya inovasi tembakau ini dipergunakan untuk apa selain rokok. Kan belum ada, misalnya banyak kalangan menyampaikan bahwa tembakau bisa dipakai untuk pestisida, untuk parfum, untuk herbal, itu juga bisa," terang Kusnasi.

"Artinya kan memang aturan-aturan, regulasi, pengetatan-pengetatan yang dibuat oleh pemerintah ini sudah sangat berdampak (terhadap sektor hilir). Apalagi nanti kalau terkait kemasan kosong," ucapnya lagi.

Bahkan menurut Kusnasi berbagai tekanan yang diterima industri rokok saat ini saja sudah dirasakan para petani. Di mana ada beberapa pabrik tembakau yang pada 2024 ini tidak melakukan pembelian komoditas tembakau.

"Kalau penjualan rokok yang dari industri kita itu turun, artinya kan penyerapannya dari petani juga turun. Tahun ini saja ada beberapa perusahaan yang mereka tidak melakukan pembelian. Apakah alasan karena penjualannya turun atau memang mereka sengaja tidak membeli," terang Kusnasi.

"Misalnya di Temanggung. Di Temanggung itu ada salah satu perusahaan besar yang setiap tahun melakukan pembelian, tapi tahun ini tidak beli. Kemudian di Jawa Timur, di kawasan Probolinggo itu juga sama, mereka juga tidak melakukan pembelian. Bahkan ada dua atau tiga perusahaan yang tidak melakukan pembelian," paparnya lagi.

Belum lagi dengan rendahnya penyerapan komoditas tembakau ini secara langsung juga menurunkan harga jual dari petani. Di mana sejauh ini rata-rata harga tembakau sudah turun sekitar 10% dibandingkan tahun lalu.

"Kalau ada salah satu atau dua perusahaan yang tidak melakukan pembelian, artinya tingkat kompetisinya tidak ada. Malah nanti harganya turun. Seperti di Temanggung sekarang tembakau petani banyak yang belum terserat," kata Kusnasi.

"Tahun lalu yang 2023 itu harga tembakau memang sangat tinggi. Kalau sekarang ya kurang lebih sekitar 10% penurunan harga," tambahnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan 15 investor asing di sektor padat karya seperti tekstil akan datang untuk menjajaki investasi di Indonesia. Adanya perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China membuat mereka berencana melakukan relokasi pabriknya ke Tanah Air.

"Nanti jam 3 sore akan ke sini (15 investor)," kata Airlangga kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (1/11/2024).

Sebelumnya, Airlangga telah mengatakan bahwa 15 investor di sektor padat karya itu akan datang ke Indonesia. Sejauh ini belum ada komitmen investasinya.

"Itu asing semua. Mereka akan relokasi ke Indonesia karena kebanyakan kan mereka sebelumnya investasinya di China," kata Airlangga, Kamis (31/10).

Walaupun belum ada komitmen investasi, 15 investor asing itu disebut telah menaruh harapan ke Indonesia supaya pemerintah bisa segera membuat hubungan kerja sama ekonomi Indonesia-Uni Eropa, antara lain melalui Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

"Mereka ingin agar Indonesia dan Vietnam mempunyai treatment yang sama di negara Eropa atau Amerika dan itu hanya bisa dicapai kalau kita tanda tangan EU-CEPA, karena bagi Vietnam itu ekspor ke Eropa dan ke Amerika bea masuknya nol, bagi Indonesia di atas, sekitar 16%, 10% sampai 20%," ucapnya.

Dari 15 calon investor sektor padat karya tersebut, Airlangga mengaku tidak ada satupun yang menyatakan minat untuk membeli PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex, perusahaan tekstil tua Indonesia yang tengah pailit.

"Tidak ada. Mereka tidak minat untuk itu," ucap Airlangga.

Rencana kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik berpotensi membuat peredaran rokok ilegal semakin menjamur.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, berpendapat rencana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek dapat mempersulit pengawasan peredaran rokok di Tanah Air.

Sebab menurutnya dengan penyeragaman kemasan rokok tanpa merek ini berpotensi mempermudah para pembuat rokok ilegal untuk meniru kemasan rokok-rokok legal jika semua seragam dan tidak menunjukkan merek tertentu. Sehingga pihak berwenang maupun masyarakat akan semakin sulit dalam membedakan mana rokok legal dan mana yang ilegal.

Belum lagi rokok ilegal sendiri belum tentu memenuhi standar-standar industri hasil tembakau (IHT) sesuai aturan yang berlaku. Hal ini tentu malah dapat membahayakan para konsumen.

"Ya kalau (penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek) dilakukan malah nanti subur itu, tubuhnya rokok selundupan (ilegal)," terang Trubus kepada detikcom, Jumat (1/11/2024).

"Nanti pengawasannya kan susah, kalau polos kan susah (membedakan rokok legal dan ilegal). Nanti orang menyelundupkan gitu, kalau polos kan nggak ada mereknya, nggak ada apa-apanya, akhirnya nanti banyak orang membuat tiruan-tiruan dan itu malah membahayakan," ucapnya lagi.

Ia menyebut maraknya rokok ilegal ini tidak hanya membahayakan konsumen, tapi juga berpengaruh langsung terhadap jumlah penerimaan negara.

Sebab dengan menjamurnya rokok ilegal, pangsa pasar rokok formal atau legal akan semakin tergerus. Padahal perusahaan-perusahaan rokok inilah yang selama ini membayar pajak pendapatan dan cukai, sedangkan penjual rokok ilegal tidak.

"Pengaruhnya mereka yang rokok-rokok formal itu akan makin terjepit, makin susah. Nanti (peredaran rokok) akan dikuasai rokok ilegal, rokok selundupan yang akan menguasai," kata Trubus.

"Yang jelas kalau rokok nggak ada kemasannya ya pengaruhnya pada Cukai. Nanti cukainya makin sedikit kan, susah juga untuk pengawasannya," pungkasnya.

Perlu diketahui, RPMK yang masih dalam tahap penyusunan ini merupakan aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) No 28/2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (PP Kesehatan).

Di mana dalam Pasal 435 PP 28/2024 menyebut seluruh kemasan rokok yang beredar di Indonesia harus memenuhi ketentuan standardisasi atas desain dan tulisan produk.

"Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau dan rokok elektronik harus memenuhi standardisasi kemasan yang terdiri atas desain dan tulisan," tulis aturan itu.

Nah standardisasi yang kemudian diusulkan dalam RPMK inilah yang ingin membuat penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek. Padahal rencana ini dinilai mempersulit pengawasan karena sulit untuk membedakan mana rokok legal dan yang ilegal.

Purchasing Manager's Index (PMI) Manufaktur Indonesia bertahan di zona merah pada bulan Oktober 2024. Laporan S&P Global mencatat PMI Manufaktur Indonesia berada di level 49,2 pada Oktober atau sama dengan bulan September.

Indeks manufaktur nasional ini mengalami kontraksi selama empat bulan berturut-turut atau berada di bawah level 50 sejak bulan Juli 2024. S&P Global mencatat sektor manufaktur Indonesia mengalami penurunan marginal pada pengoperasian selama bulan Oktober.

Penurunan permintaan pasar juga dicatat oleh panelis, dengan kemampuan membeli di antara klien yang semakin turun. Hal ini biasa terjadi di pasar domestik maupun internasional, dengan ketidakpastian geopolitik yang menyebabkan penurunan permintaan ekspor selama delapan bulan berturut-turut.

"Perekonomian manufaktur Indonesia terus menurun pada bulan Oktober, dengan produksi, permintaan baru dan ketenagakerjaan turun marginal sejak bulan September. Panelis sering mencatat bahwa aktivitas pasar kurang bergairah, yang dalam beberapa kasus berkaitan dengan ketidakpastian geopolitik yang menyebabkan klien waspada dan tidak bergerak," kata Paul Smith, Economics Director S&P Global Market Intelligence, Jumat (1/11/2024).

Kondisi bisnis yang lesu mendorong perusahaan mengurangi jajaran stafnya di pabrik rata-rata selama tiga kali dalam empat bulan terakhir. Lalu penumpukan pekerjaan turun selama lima bulan berturut-turut, dengan penurunan tercepat sejak bulan Januari 2021.

Perusahaan mampu menyelesaikan pekerjaan mereka, namun membuat inventaris barang naik karena permintaan pasar yang turun selama empat bulan berturut-turut.

Sementara itu, inflasi biaya turun pada bulan Oktober hingga posisi terendah sejak bulan Agustus 2023. Ketika harga naik, hal ini dikaitkan dengan kasus tantangan panen yang menyebabkan kenaikan harga beberapa bahan pangan.

Tingkat inflasi secara keseluruhan masih besar dan mendorong perusahaan menaikkan biaya, meski hanya marginal dan pada laju di bawah rata-rata. Terakhir, kepercayaan diri terhadap masa mendatang bertahan positif karena perusahaan berharap kondisi pasar stabil dan ketidakpastian geopolitik berkurang pada bulan-bulan mendatang.

PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex sedang menjadi buah bibir. Raksasa tekstil tersebut diputus pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang atas gugatan yang diajukan PT Indo Bharat Rayon (IBR). Pemerintah pun ikut turun tangan menanggapi apa yang terjadi di Sritex.

Pengamat Hardjuno Wiwoho menilai hal yang perlu diperhatikan dalam kasus Sritex adalah nasib buruh. Menurutnya, melindungi kesejahteraan ribuan pekerja yang terkena dampak adalah prioritas, dan sudah benar jika Presiden Prabowo menginstruksikan empat menterinya untuk mendampingi perusahaan tersebut.

"Dalam hal ini, keputusan pailit dari Pengadilan Niaga masih terbuka untuk kasasi dan peninjauan kembali, sehingga status hukumnya belum final dan memungkinkan adanya opsi restrukturisasi yang lebih baik," kata Hardjuno dalam keterangannya, Jumat (31/10/2024).

Hardjuno mengatakan di dalam proses restrukturisasi, kata kuncinya adalah bagaimana menjaga keberlanjutan usaha tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional secara menyeluruh, bukan hanya Sritex. Banyak pabrik tekstil lain juga mengalami tekanan serupa akibat utang besar dan persaingan ketat, terutama dari impor produk tekstil murah dari China.

"Kasus Sritex memang menjadi contoh besar, tetapi pabrik-pabrik skala kecil hingga menengah pun kini menghadapi ancaman serupa," katanya.

Di sisi lain, Isu bail out atau pemberian dana talangan yang dilakukan pemerintah muncul untuk menyelamatkan Sritex yang pailit. Meski begitu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sudah menegaskan sejauh ini opsi tersebut belum akan diambil pemerintah.

Hardjuno pun menilai langkah bail out sebaiknya dihindari. Sebab, proses pertanggungjawaban dana publik dalam bail out akan menjadi sangat rumit. Solusi yang lebih efektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum adalah dengan mendukung penerbitan obligasi atau saham baru.

"Ini tidak hanya dapat memberikan modal tambahan bagi Sritex untuk membayar utang, tetapi juga mengurangi beban langsung negara," katanya.

Selain itu, penting untuk memperkuat industri tekstil nasional agar mampu bersaing di tengah tekanan impor. Langkah ini bisa mencakup kebijakan perdagangan yang lebih ketat dan dukungan pada industri dalam negeri melalui insentif atau perlindungan tarif bagi produk lokal.

"Mengenai piutang bank-bank BUMN di PT Sritex, pendekatan utama yang perlu dipertimbangkan adalah restrukturisasi utang secara transparan dan efektif. Saat ini, utang yang cukup besar dari Sritex ke sejumlah bank BUMN. Maka, penting bagi pemerintah dan pihak bank untuk melakukan pendekatan yang hati-hati agar dana publik yang digunakan bank BUMN ini tidak hilang," katanya.

Solusi yang dapat dilakukan adalah, seperti yang diungkapkan oleh para Menteri kabinet Prabowo, penjadwalan ulang pembayaran atau restrukturisasi persyaratan kredit untuk mengurangi tekanan langsung pada arus kas Sritex.

Namun di sisi lain, jika restrukturisasi menyulitkan, penjualan aset non-inti Sritex bisa menjadi pilihan untuk melunasi sebagian kewajiban kepada kreditur, termasuk bank BUMN.

Sementara itu, dukungan pemerintah dalam memperkuat dasar hukum restrukturisasi utang sangat diperlukan. Misalnya, pemerintah dapat memberikan jaminan bahwa bank tidak merugi dalam jangka panjang dan menstabilkan sektor tekstil agar tidak terjadi pengurangan drastis pada jumlah pemain industri lokal.

"Dengan pendekatan seperti ini, bank-bank BUMN dapat mengurangi risiko kerugian piutang secara bertahap, sembari tetap mendukung pemulihan ekonomi dalam sektor TPT yang penting bagi perekonomian nasional. Dukungan fiskal sangat penting untuk menyelamatkan industri tekstil tanah air," jelasnya.

Lihat Video: Jurus Pemerintah Selamatkan PT. Sritex

[Gambas:Video 20detik]

Kementerian Perindustrian akan melarang jual-beli produk handphone keluaran Google Pixel di Indonesia, setelah sebelumnya melarang jual-beli iPhone 16. Tidak hanya itu, Kemenperin tidak akan segan-segan memblokir Mobile Equipment Identity (IMEI).

Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif mengatakan, hal ini lantaran produk-produk tersebut belum memiliki sertifikat tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Tidak terpenuhinya syarat berkas tersebut membuat produk produk Google itu tidak boleh diperjualbelikan di Tanah Air.

"Produk dari Google, Google Pixel. kami sampaikan bahwa sepanjang produk-produk tersebut belum memiliki sertifikat TKDN dan memenuhi skema yang sudah kami tetapkan, maka tidak boleh diperjualbelikan di Indonesia," kata Febri, dalam acara rilis IKI di Kantor Kemenperin di Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2024).

Febri menjelaskan, produk tersebut bisa dibeli oleh masyarakat dari luar negeri dengan lewat mekanisme barang bawaan penumpang dan barang kiriman sesuai pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021.

Adapun syaratnya ialah 1 penumpang maksimal 2 dalam satu tahun. Namun ia mencirikan hal ini sebagai salah satu cara yang kerap dimanfaatkan orang untuk memperjualbelikan produk tersebut di Indonesia secara diam-diam.

Berdasarkan data yang masuk kepada Kementerian Perindustrian, jumlah produk Google Pixel sepanjang tahun 2024 yang masuk dari barang bawaan dan barang kiriman hampir mencapai 22 ribu unit.

"Apakah kami akan memantaunya? Tentu kami akan memantaunya dan kalau seandainya ada dia memperjualbelikan, kami akan meminta kementerian/Lembaga (KL) atau penegak hukum untuk menindaknya karena itu adalah kegiatan illegal," kata Febri.

Apabila Kemenperin menemukan adanya alat komunikasi yang dilarang tersebut diperjualbelikan, maka akan dianggap pelanggaran sehingga. Dengan demikian, Febri mengatakan, ada kemungkinan Mobile Equipment Identity (IMEI) handphone tersebut bisa dicabut.

"Jadi tidak bisa digunakan di Indonesia. Alat tadi tidak bisa digunakan di Indonesia. Makanya kami menyampaikan agar masyarakat tidak membeli alat telekomunikasi yang masuk melalui jalur barang bawaan dan barang kiriman, meskipun sudah da IMEI-IMEI Bea Cukai," kata Febri, ditemui usai acara.

Cara Dapat TKDN

Lebih lanjut Febri menjelaskan, setidaknya ada 3 mekanisme untuk bisa mendapatkan sertifikasi TKDN. Pertama, lewat perhitungan TKDN produk itu sendiri berapa persentase. Dengan mekanisme ini, untuk bisa dijual di Indonesia TKDN-nya 40%.

Mekanisme kedua, punya aplikasi digital. Febri menjelaskan, nantinya aplikasi itu akan diperhitungkan nilai TKDN-nya oleh Kemenperin. Lalu yang ketiga, mekanisme inovasi seperti research. Untuk mekanisme inovasi ini salah satu contohnya seperti komitmen Apple dalam membangun Apple Developer Academy.

"Apple bikin Apple Academy di Jakarta. Nah terakhir itu mau dibikin di Bali. Yang di Bali ini yang belum realisasi. Nah itu ya. Untuk mendapatkan TKDN 40%. Kalau dapat sertifikat TKDN mereka bisa impor. Kita kasih izin impornya," terangnya.

Rencana pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk menyeragamkan kemasan polos tanpa identitas rokok menuai banyak penolakan dari para pelaku industri rokok dan tembakau.

Melalui Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik, produk turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Kesehatan 17/2023 itu dinilai melanggar hak-hak konsumen rokok elektronik.

Sekretaris Aliansi Vaper Indonesia (AVI), Wiratna Eko Indra Putra, menjelaskan pihaknya sangat keberatan dengan kebijakan standardisasi kemasan polos tanpa merek. Sebab, mengacu Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pemerintah sudah menjamin hak masyarakat dalam aspek keamanan dan informasi yang jelas terhadap barang yang dikonsumsinya. Berdasarkan acuan tersebut, pelaku usaha diminta untuk memasang label yang memuat, antara lain, nama barang, ukuran, berat bersih (netto), tanggal pembuatan, serta keterangan lainnya.

"Jadi bukan hanya memuat mengenai peringatan kesehatan saja. Peninjauan ulang sangat dibutuhkan dan sebisa mungkin melibatkan seluruh pihak terkait. Pemerintah juga jangan hanya melibatkan pihak yang dianggap akan sependapat dengan kebijakan yang ditetapkan hingga merugikan pihak lain yang juga berhubungan dengan peraturan tersebut," kata Wiratna, di Jakarta, Jumat (1/11/2024).

Wiratna mengatakan, dengan dipaksakannya kebijakan kemasan polos tanpa merek, Kemenkes justru seperti menyamakan rokok elektronik dengan rokok sehingga menerapkan strategi yang bertolak belakang dalam upaya menurunkan prevalensi merokok di Indonesia. Kondisi ini bisa menyebabkan konsumen beralih ke produk ilegal maupun kembali mengonsumsi rokok.

"Pemerintah sudah berupaya cukup keras untuk menekan angka perokok di Indonesia. Hanya saja, mungkin, lebih baik langkah yang diambil jangan terlalu terburu-buru hingga terkesan dipaksakan, yang dapat berdampak merugikan kepada pihak lainnya," tegas Wiratna.

Ketua Asosiasi Konsumen Vape Indonesia (AKVINDO), Paido Siahaan, juga mengkritik kebijakan kemasan polos tanpa merek. Kemenkes seharusnya mempertimbangkan hak konsumen untuk memperoleh informasi yang lengkap dan jelas terhadap produk yang mereka pakai.

Menghilangkan elemen merek (brand) dan informasi pada kemasan mengurangi kemampuan konsumen untuk mendapatkan informasi produk sehingga dapat memutuskan produk yang tepat. Dengan demikian, rancangan aturan ini melanggar hak konsumen untuk mendapat informasi yang akurat.

"Jika dilihat dari perspektif konsumen dan pengurangan bahaya, penerapan aturan kemasan polos tanpa pembedaan antara rokok elektronik dan rokok bisa dianggap tidak memberikan kesempatan yang adil bagi perokok dewasa untuk mengakses produk yang lebih rendah risiko," tambahnya.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) bertemu dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) membahas Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor yang dinilai membuat Sritex pailit.

Informasi ini diungkapkan oleh Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif. Katanya, pertemuan tersebut dilangsungkan di Bandung.

"Saya mendapat info, sudah ada pertemuan tentang Permendag 8/2024 antara Kemenperin dan Kemendag, dan Bea Cukai juga, di Bandung," kata Febri, di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2024).

Febri sendiri belum mendapat laporan detail terkait dengan hasil pertemuan tersebut. Namun ia memastikan, pertemuan itu membahas tentang babak belurnya industri tekstil, termasuk Sritex.

Sementara menyangkut Sritex sendiri, Febri mengatakan, permasalahannya memang telah terjadi sejak lama. Namun menurutnya, saat-saat puncak di mana perusahaan tersebut jatuh ialah saat penerapan Permendag 8/2024 pada Mei 2024.

"Gongnya itu, itu di Permendag 8. Mengapa? Karena Permendag 8 itu merelaksasi, ya, impor produk TPT, tekstil dan pakaian jadi," ujarnya.

Sebelum adanya Permendag tersebut, Febri menjelaskan bahwa impor diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan pengaturan Impor. Di dalamnya, ada skema pembatasan menggunakan aturan larangan terbatas (lartas) dengan penerbitan peraturan teknis (Pertek) dari Kemenperin.

Menurutnya, skema tersebut membantu dalam mengendalikan impor sehingga produk luar negeri tidak membanjiri RI. Namun dengan kehadiran Permendag 8 ini, Febri menilai justru menjadi awal mula kejatuhan industri tekstil. Pasalnya, di aturan itu malah melonggarkan aturan impor.

"Orang sudah bisa impor baju jadi, jilbab yang sudah jadi, sepatu yang sudah jadi, gitu. Dan murah lagi kan? Ya, industri dalam negeri ketika memproduksi sepatu, baju yang sudah jadi, sepatu yang sudah jadi, ya kalah dong," kata Febri.

Sebagai tambahan informasi, rencana pertemuan tersebut mulanya diungkapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Isy Karim. Pihaknya ada rencana untuk membahas mengenai babak belurnya industri tekstil, termasuk Sritex. Isy juga menyebut Pemendag 8/2024 akan masuk pembahasan.

"Rencana minggu depan akan dibahas dengan Kemenperin (kondisi industri tekstil). Bagian itu nanti dibicarakan (soal Permendag 8/2024)" kata Isy ditemui di Kementerian Perdagangan, Rabu (30/10/2024).

Saat ditanya apakah ada rencana aturan itu akan direvisi, Isy menegaskan kembali, keputusan itu tergantung hasil dari rapat koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait. Pihaknya belum bisa memastikan apakah ada revisi atau tidak.

Di kesempatan berbeda, Plt Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKTF) Reni Yanita sempat buka-bukaan soal kondisi industri tekstil dalam negeri yang sedang tertekan.

Menurut Reni terpuruknya industri tekstil tak lepas dari tiga persoalan. Pertama, banjir produk impor setelah pandemi Covid-19, perang yang melanda dunia, hingga terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

"Kita harus punya kebijakan yang tepat untuk industri tekstil kita. Jangan sampai terulang ada kasus-kasus Sritex yang lain kan. Karena bisnisnya tuh hampir sama, tergerus oleh impor yang luar biasa setelah Covid-19 terus perang terus Permendag 8," katanya di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman - Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) protes dengan pengetatan aturan tembakau yang dikeluarkan pemerintah untuk menghilangkan identitas merek dari kemasan rokok lewat Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Rancangan Permenkes) sebagai aturan turunan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan (PP 28/2024).

Perkembangan terbaru, Kemenkes telah melakukan modifikasi terhadap Rancangan Permenkes tersebut, namun tidak mengakomodasi masukan dari serikat pekerja dan tetap mendorong klausul penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek.

Ketua Umum FSP RTMM-SPSI, Sudarto AS, menyatakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek merupakan pelanggaran terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Identitas merek yang telah mendapatkan sertifikat HAKI merupakan bentuk perlindungan hukum pada pelaku usaha untuk melindungi produk dan identitas mereknya.

"Kami kecewa karena Kemenkes sama sekali tidak mau mendengarkan masukan dan terus memaksakan aturan restriktif pada industri hasil tembakau. Perjuangan dan suara kami para pekerja yang terdampak langsung sama tidak dianggap dan diterima sama sekali," terang Sudarto dalam siaran pers ditulis Kamis (31/10/2024).

Sebelumnya, FSP RTMM-SPSI telah melakukan aksi unjuk rasa dan akhirnya diterima untuk berdiskusi di kantor Kemenkes. Pihaknya sudah memberikan penjelasan terkait dampak yang akan dihadapi oleh pekerja tembakau jika penyeragaman terhadap kemasan rokok diberlakukan.

Namun, melalui perkembangan terbaru ini membuktikan Kemenkes masih abai dan memilih tidak mendengarkan kekhawatiran dan masukan dari serikat pekerja dan ekosistem industri hasil tembakau.

Kemenkes tetap memasukkan pasal-pasal yang mewajibkan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek. Dalam rancangan terbaru, kemasan rokok seolah diperkenankan menuliskan merek dan mencantumkan logo. Hanya saja, identitas merek seperti huruf, warna, dan berbagai ciri khas lainnya diwajibkan untuk diseragamkan sehingga tidak ada pembeda antara satu merek dengan merek lainnya.

Sudarto menegaskan bahwa aturan ini sangat dipaksakan dan terburu-buru dalam proses formulasi, terlebih saat pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang baru dilantik beberapa hari ini.

Aturan kemasan rokok tanpa identitas merek ini tidak hanya mengancam industri rokok, tetapi juga pada sektor tembakau yang berkaitan mulai dari hulu yaitu petani tembakau dan cengkih serta pekerja, hingga hilirnya yaitu pedagang ritel.

"Aturan ini menimbulkan polemik dan tidak sesuai dengan Asta Cita Prabowo-Gibran yang mencanangkan target pertumbuhan ekonomi di 8%, hilirisasi industri, dan penciptaan lapangan kerja karena aturan ini justru akan menekan ekonomi sektor pertembakauan hingga ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) yang besar," Sudarto.

Sudarto menyayangkan aturan ini jauh melenceng dan tidak sesuai dengan mandat Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU 17/2023) khususnya terkait penerapan graphic health warning (GHW) sebesar 50% pada kemasan rokok.

Baik UU 17/2023 dan PP 28/2024 hanya mengatur ketentuan terkait GHW dan tidak mencantumkan adanya mandat penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek. Adapun aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek justru menyadur dari klausul kemasan polos (plain packaging) yang tertera pada Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) yang merupakan agenda anti tembakau internasional. Padahal, Indonesia tidak meratifikasi FCTC mengingat kompleksnya ekosistem pertembakauan di dalam negeri.

Maka, Sudarto menegaskan pentingnya pengawasan pada proses perumusan kebijakan yang dampaknya sangat besar bagi kelangsungan industri. Wewenang Kemenkes hanya mengatur 50% GHW dan informasi kesehatan sedangkan identitas merek dan sisa 50% nya adalah hak pelaku industri hasil tembakau. "Dengan kata lain, Kemenkes sudah melampaui kewenangannya bahkan melanggar hak pelaku usaha yang bukan ranahnya. Sangat disesalkan sekali tindakan Kemenkes ini," tegasnya.

Ketentuan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek adalah bukti tidak dijalankannya prinsip perumusan regulasi yang seharusnya melibatkan meaningful participation bersama pemangku kepentingan terkait dan akibatnya menimbulkan polemik tak berkesudahan. Sudarto memastikan FSP RTMM - SPSI akan terus mengawal aturan ini agar tidak dijalankan dan disahkan pada masa pemerintahan baru Prabowo-Gibran. Harapan ditujukan pada Pemerintahan baru untuk tetap mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan nasional dalam membuat aturan dan regulasi yang berdampak pada warga negaranya.

Sebelumnya, FSP RTMM - SPSI bersama ribuan anggota pekerja tembakau lainnya mengadakan aksi unjuk rasa ke Kantor Kemenkes pada 10 Oktober 2024 lalu. Aksi tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan dalam audiensi untuk mengkaji ulang aturan terkait kemasan rokok tanpa merek yang ditolak tegas oleh ratusan ribu pekerja. Melanjutkan aksi ini, FSP RTMM - SPSI mengambil sikap untuk mendesak pemerintah untuk merevisi PP 28/2024 serta membatalkan Rancangan Permenkes yang akan memberikan kerugian signifikan dan mengancam PHK masal terhadap sektor pekerja tembakau.