Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel (Noel) Ebenezer Gerungan memastikan tidak akan ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di PT Sri Rejeki Isman atau Sritex. Hal ini disampaikan saat dirinya mengunjungi pabrik Sritex Sukoharjo, Jawa Tengah, Senin (28/10/2024).

"Yang jelas Pemerintah, negara hadir di tengah buruh/pekerja. Pemerintah, negara hadir di tengah-tengah pengusaha, khususnya Pak Iwan (Dirut Sritex). Jadi tak boleh lagi ada keresahan atau kegelisahan," kata Noel dalam keterangannya, Selasa (29/10/2024).

Noel mengaku diutus langsung oleh Presiden Prabowo Subianto untuk meninjau Pabrik Sritex. Menurutnya hal itu merupakan komitmen Prabowo untuk berada di belakang kepentingan buruh.

"Bapak Presiden Prabowo Subianto mengutus Wamenaker RI untuk mengunjungi PT Sritex sebagai bentuk komitmen Presiden untuk berada di belakang kepentingan buruh," tulis Noel di Instagramnya.

Melalui Kemenaker, kata dia, negara hadir dan menjamin kesejahteraan buruhnya. "Saya pastikan kehadiran negara terhadap hak-hak buruh tidak diabaikan & Saya pastikan tidak ada PHK terhadap Buruh PT Sritex," tegasnya.

Noel menegaskan pemerintah tak akan membiarkan sektor tekstil seperti Sritex lumpuh, bahkan tak boleh ada satupun industri tekstil mati.

Noel menyatakan bangga atas sikap patriotik dan optimistis dari seluruh pekerja dan perusahaan Sritex yang menyebut Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai hal tabu.

"Kalau di luar, PHK menjadi momok atau monster menakutkan bagi pekerja, tapi bagi pekerja Sritex PHK merupakan hal tabu. Saya bahagia sekali mendengarnya, " ujarnya.

Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman (Sritex), Iwan Setiawan Lukminto buka suara soal kondisi perusahaan di tengah status pailit. Menurut Iwan, pihaknya tidak ada niatan untuk menutup pabrik.

Bahkan ia menyebut kondisi keuangan dan operasional perusahaan menunjukkan perbaikan dalam dua tahun terakhir. Kalaupun ada efisiensi, hal tersebut dilakukan berdasarkan keputusan bisnis (market belum ada pembelinya), bukan atas dasar kebangkrutan perusahaan.

"Fokus kami ke depan, ingin terus beroperasi, bukan niat kami untuk menutup pabrik ini. Karena melihat operasional dan kondisi keuangan selama 2 tahun terakhir juga mengalami perbaikan," kata Iwan dalam keterangannya, Selasa (29/10/204).

Sementara itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel (Noel) Ebenezer Gerungan sudah mengunjungi pabrik raksasa tekstil Sritex di kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Senin (28/10/2024). Ia meminta agar tidak ada lagi keresahan atau kegelisahan di kalangan buruh Sritex.

"Yang jelas Pemerintah, negara hadir di tengah buruh/pekerja. Pemerintah, negara hadir di tengah-tengah pengusaha, khususnya Pak Iwan (Dirut Sritex). Jadi tak boleh lagi ada keresahan atau kegelisahan," ujar Noel.

Noel menegaskan pemerintah tak akan membiarkan sektor tekstil seperti Sritex lumpuh, bahkan tak boleh ada satupun industri tekstil mati. "Bagaimanapun pekerjaan itu hak dasar yang harus dipenuhi dan negara tak boleh abai terhadap persoalan ini, " sebut Noel.

Noel menyatakan bangga atas sikap patriotik dan optimistis dari seluruh pekerja dan perusahaan Sritex yang menyebut Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai hal tabu.

"Kalau di luar, PHK menjadi momok atau monster menakutkan bagi pekerja, tapi bagi pekerja Sritex PHK merupakan hal tabu. Saya bahagia sekali mendengarnya, " ujarnya.

Pecah tangis pekerja pun terdengar saat pidato terakhir Noel yang menyatakan tak ada PHK terhadap buruh/pekerja. "Saya pastikan tak ada PHK terhadap buruh PT Sritex. Hal ini disepakati pihak manajemen yang diwakili Iwan Setiawan Lukminto sebagai Owner PT. Sritex," tutupnya.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diminta untuk melindungi jutaan petani tembakau dari berbagai ancaman global dan regulasi yang dinilai mengancam kelangsungan ekonomi petani tembakau di Indonesia.

Ketua umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPN APTI), Agus Parmuji mengungkapkan, saat ini industri hasil tembakau legal telah diawasi dan diatur dengan lebih dari 480 peraturan yang ketat, baik sisi fiskal maupun nonfiskal yang meliputi peraturan daerah, peraturan bupati/wali kota/gubernur, sampai kementerian dan perundang-undangan.

Belum lagi terbitnya PP 28 Tahun 2024 dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik yang menuai penolakan dari banyak kalangan, termasuk penolakan dari ekosistem pertembakauan.

"Padatnya regulasi aturan yang dibebankan IHT legal nasional tersebut, akan berdampak pula bagi kelangsungan hidup jutaan petani tembakau yang selama ini bergantung pada pabrikan rokok," ujar Agus Parmuji dihubungi di Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Agus Parmuji menegaskan, demi melindungi jutaan petani tembakau yang selama ini sebagai soko guru ekonomi bangsa, pihaknya menitipkan 5 PR besar pada Presiden Prabowo Subianto. Pertama, pemerintah Indonesia tidak perlu mengaksesi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Mengingat posisi Indonesia seperti halnya beberapa negara lain di dunia yang mata pencaharian masyarakatnya banyak yang bergantung dari sektor pertembakauan.

Menurutnya, kerangka FCTC jika diterapkan di Indonesia akan mematikan tenaga kerja, petani, buruh, yang juga bakal menekan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal itu, justru bertolak belakang dengan visi misi Asta Cita yang ingin menyerap jutaan tenaga kerja demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pihaknya juga mendukung visi Presiden Prabowo yang akan menjalankan kepemimpinan negara dan bangsa dengan tulus, dengan mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

"Kami berharap Presiden Prabowo tidak meratifikasi FCTC. Suara rakyat wajib didengar oleh Pemerintah Indonesia, utamanya mereka yang hajat hidupnya bergantung pada industri hasil tembakau," tegasnya.

Kedua, meminta Presiden Prabowo agar Harga Jual Eceran (HJE) rokok tidak berubah pada tahun 2025, serta tidak ada kenaikan PPN menjadi 12 persen.

"Tujuannya demi menjaga penjualan dalam kondisi turunnya daya beli masyarakat. Hal itu sejalan dengan program 100 hari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang menargetkan bisa kembali membangkitkan daya beli masyarakat yang tengah lesu," katanya.

Memurut Agus Parmuji, fenomena downtrading ditandai oleh para konsumen yang beralih mengonsumsi produk rokok dengan harga lebih murah, termasuk rokok ilegal, mengancam pasar rokok legal karena adanya tekanan kebijakan nonfiskal dan fiskal, belum lagi turunnya produksi dan melambatnya kinerja penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) yang memerlukan kebijakan mitigasi.

"Jutaan petani tembakau berharap adanya keseimbangan antara fungsi pengendalian dan fungsi penerimaan ke depan," imbuhnya.

Ketiga, tarif CHT untuk tahun 2025, 2026 dan tahun 2027 tidak naik guna menjaga kelangsungan proses pemulihan industri hasil tembakau legal nasional.

Diakui Agus Parmuji, IHT nasional selama ini berpotensi besar terhadap penyediaan tenaga kerja, juga berkontribusi ekonomi ke negara (cukai hasil tembakau dan pajak). Hal ini agar dijadikan perhatian besar Presiden Prabowo karena mencari pengganti dari sumbangan ekonomi tembakau tidak mudah.

Keempat, menolak penyederhanaan (simplifikasi) tarif cukai dan mendekatkan disparitas tarif antar layer. Hal itu akan menjadi ancaman harga rokok legal semakin tidak terbeli, dan perokok beralih ke rokok ilegal.

"Dengan simplifikasi, tentu yang diuntungkan adalah perusahaan rokok dengan brand internasional, dimana produk-produknya sangat sedikit menggunakan tembakau lokal hasil panen petani. Bila itu diterapkan, bisa menjadi kiamat ekonomi bagi petani tembakau," terangnya.

Kelima, memohon peraturan yang seimbang antara rokok elektronik dan rokok kretek. Hal ini mengingat tarif cukai rokok elektronik lebih murah dari rokok kretek.

"Kontribusi dari IHT nasional memang tidak bisa dipandang sebelah mata. Industri ini memiliki hubungan kerja yang bersifat kegotongroyongan antara petani tembakau dan industri rokok baik skala besar, menengah, maupun kecil," pungkasnya.

Presiden Prabowo Subianto meminta semua menteri dan pejabat eselon I dalam Kabinet Merah Putih menggunakan mobil dinas buatan produk dalam negeri mulai pekan depan. Tidak ada lagi yang menggunakan mobil impor seperti Toyota Alphard.

Hal itu diungkapkan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu. Dia menyebut mulai minggu depan akan ganti mobil dinas dari Alphard menjadi buatan PT Pindad.

"Minggu depan saya akan pakai mobilnya Maung itu, mobilnya Pindad karena Pak Prabowo sudah bilang minggu depan tidak ada lagi barang impor untuk mobil eselon I sampai sama menteri, luar biasa," kata Anggito dalam acara Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada 2024 yang dilihat virtual, Senin (28/10/2024).

Anggito menyebut bahwa Pindad telah merancang mobil dengan 70% kapasitasnya adalah buatan dalam negeri.

"Profesor Sigit Santosa dari ITB (Direktur Teknologi dan Pengembangan Pindad) yang menyampaikan, dia merancang mobil Indonesia 70% itu dari produk dalam negeri," imbuhnya.

Istana Ungkap Arahan Prabowo

Istana mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto soal penggunaan mobil Maung buatan PT Pindad bagi Kabinet Merah Putih. Arahan ini diberikan saat retreat kabinet di Akmil Magelang, Jawa Tengah.

Hal ini diungkapkan langsung oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Menurutnya, semua menteri, wakil menteri, sampai kepala badan diminta menggunakan mobil Maung.

"Arahan Pak Prabowo waktu retreat agar seluruh menteri, wakil menteri dan kepala badan menggunakan mobil dinas Maung buatan Pindad," beber Hasan kepada wartawan, Senin (28/10/2024).

Prabowo, sejauh ini sudah menggunakan mobil MV3 Garuda Limousine pabrikan Pindad. Hasan bilang Prabowo bangga dengan tunggangan kepresidenannya itu. Apalagi saat ini mobil tersebut memiliki tingkat komponen dalam negeri hingga 70%.

"Beliau sekarang bangga bisa menggunakan Maung Limosin Garuda sebagai kendaraan dinas," ungkap Hasan.

Perihal kabar mobil pabrikan Pindad harus dipakai minggu depan oleh para jajaran Kabinet Merah Putih, Hasan bilang pihaknya harus mengecek lebih lanjut.

"Saya harus cek informasi dulu apakah betul sudah bisa digunakan minggu depan," ujar Hasan.

Menteri Prabowo Buka Suara

Menteri Pertanian Amran Sulaiman buka suara soal arahan tersebut. "Menarik tuh, sangat menarik. Nanti aku cek dulu ya," kata Amran ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengaku belum mengetahui ada arahan tersebut. Jika benar diperintahkan seperti itu, dirinya akan siap melaksanakan.

"Aku nggak tahu. Dari pada keliru. Ya kalau kita diperintah kita laksanakan. Itu saja judulnya," ungkap Sudaryono ditemui di tempat yang sama.

Bahkan secara jujur Sudaryono mengatakan rela membeli mobil-mobil buatan Pindad karena memang kualitasnya bagus. "Kalau diperintah pakai, kita pakai. Dan saya jujur saja kalaupun harus beli, saya beli itu mobil Pindad," kata Sudaryono.

Dia melanjutkan, Prabowo sudah sering melakukan sosialisasi produk Pindad. Buktinya mobil itu dijadikan mobil dinas kepresidenan sehari-hari.

"Ya itu, sudah dipakai-pakai, masa itu belum sosialisasi. Tenang, nanti Anda semua harus beli itu juga," kelakar Sudaryono.

Pindad Ngaku Dapat Pesanan 4.000 Unit Maung

Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose menyebut pihaknya masih menunggu tindak lanjut terkait tata cara pengadaan mobil dinas dari masing-masing kementerian.

"Kami masih menunggu tindak lanjut karena pasti ada aturan atau tata cara pengadaannya dari masing-masing kementerian," ucap Abraham kepada detikcom.

Abraham menyambut positif rencana tersebut karena dinilai sebuah tindakan nyata dari presiden sebagai bentuk keberpihakan industri dalam negeri.

"Apapun ini merupakan suatu arahan yang luar biasa dan tindakan yang nyata dari Bapak Presiden Prabowo Subianto terhadap keberpihakan industri dalam negeri dengan memberikan kesempatan untuk kami PT Pindad sehingga kita punya industri mobil atau otomotif," tutur Abraham.

Sejauh ini, ia mengaku sudah mendapat pesanan sekitar 4.000 unit Maung MV3 dari Kementerian Pertahanan (Kemhan). Pesanan itu disebut sudah mulai dikirim secara bertahap.

"Yang memang sudah ada kontrak yang dengan Kemenhan kurang lebih 4.000 unit dan sudah mulai di-delivery, jenis maung MV 3," kata Abraham.

Anggota Komisi IX DPR RI, Surya Utama atau Uya Kuya mempertanyakan kesiapan BPJS Ketenagakerjaan menghadapi potensi PHK massal di PT Sri Rejeki Isman atau Sritex. Saat ini raksasa tekstil itu berstatus pailit berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Niaga Semarang.

Sebagai informasi, BPJS Ketenagakerjaan memiliki program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). JKP adalah jaminan yang diberikan kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja.

"Ada potensi 30 ribu karyawan kehilangan pekerjaan secara terpaksa, walaupun Sritex belum melakukan PHK massal karena mereka masih mengajukan kasasi. Apa siasat dari BPJS Ketenagakerjaan untuk mengakomodir perusahaan-perusahaan yang melakukan PHK massal," tanya Uya Kuya dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IX di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2024).

Jawaban Bos BPJS Ketenagakerjaan

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo memastikan ketahanan dana perusahaan sudah cukup untuk meng-cover jika terjadi PHK massal di Sritex. Menurutnya ketahanan dana JKP BPJS Ketenagakerjaan saat ini mencapai Rp 13 triliun.

"Apakah dananya cukup? Saat ini untuk program Jaminan Hari Tua (JHT) dana kita adalah 99% hampir 100%. Jadi kalau semuanya klaim, semua bisa terbayarkan. Untuk JKP saat ini ketahanan dana Rp 13 triliun," jelas Anggoro.

Ia menambahkan, BPJS Ketenagakerjaan akan memastikan para buruh harus terdaftar pada layanan mereka. Tujuannya adalah agar peserta bisa mendapatkan haknya berupa JHT dan JKP.

BPJS Ketenagakerjaan juga sudah berkoordinasi dengan Sritex melalui kantor cabangnya di Solo. Anggoro juga memastikan pihaknya siap melakukan pendampingan.

"Langkah konkretnya, karena perusahaan tersebut berlokasi di Solo maka Cabang Solo sudah berkoordinasi langsung dengan Sritex, untuk memastikan apa langkah-langkah yang akan dilakukan Sritex terkait dengan pekerja. Sehingga jika memang langkah-langkahnya terkait dengan PHK maka kita sudah melakukan seperti biasanya, kita koordinasi untuk memastikan pendampingan proses klaimnya," bebernya.

Nantinya proses klaim akan dilakukan secara massal sehingga verifikasi lebih cepat, khususnya untuk JHT. Sementara untuk JKP harus melalui portal SIAPkerja Kemnaker yang harus diisi oleh para peserta.

"Untuk JKP karena mereka harus isi di aplikasi di portal SIAPkerja Kemnaker dan Disnaker setempat maka kita harus pastikan bahwa mereka harus mengisi portal SIAPkerja dan didampingi mengisinya dengan benar," tuturnya.

"Poinnya adalah, karena itu adalah hak pekerja maka kita harus pastikan mereka tidak satu persatu prosesnya, sekaligus bersama-sama dengan human capital atau SDM, seberapa pun jumlahnya akan PHK dan ini kota lakukan seperti itu kalau ada informasi perusahaan akan PHK yang jumlahnya besar, kita akan dampingi prosesnya," tutupnya.

Saksikan juga Sosok: Agustinus Wibowo, Menemukan Identitas di Garis Batas

[Gambas:Video 20detik]

Presiden Prabowo Subianto menginginkan semua menteri dalam Kabinet Merah Putih menggunakan mobil dinas buatan produk dalam negeri. Salah satunya buatan Pindad.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman buka suara soal arahan tersebut.

"Menarik tuh. Sangat menarik. Nanti aku cek dulu ya," kata Amran ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2024).

Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengaku belum mengetahui ada arahan tersebut. Namun, bila benar diperintahkan seperti itu dirinya akan siap melaksanakan.

"Aku nggak tahu. Dari pada keliru. Ya kalau kita diperintah kita laksanakan. Itu saja judulnya," ungkap Sudaryono ditemui di tempat yang sama.

Bahkan secara jujur Sudaryono mengatakan dirinya akan rela membeli mobil-mobil buatan Pindad karena memang bagus.

"Kalau diperintah pakai kita pakai, dan saya jujur saja kalaupun harus beli, saya beli itu mobil Pindad," kata Sudaryono.

Dia melanjutkan Prabowo sendiri sudah sering melakukan sosialisasi produk Pindad. Buktinya mobil itu dijadikan mobil dinas kepresidenan sehari-hari.

"Ya itu, sudah dipakai-pakai, masak itu belum sosialisasi. Tenang, nanti Anda- semua harus beli itu juga," sebut Sudaryono.

Prabowo sendiri disebut sudah tidak ingin lagi melihat jajaran Kabinet Merah Putih menggunakan mobil impor Toyota Alphard. Hal itu diungkapkan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu. Dia menyebut mulai minggu depan akan ganti mobil dinas dari Alphard menjadi buatan PT Pindad.

"Minggu depan saya akan pakai mobilnya Maung itu, mobilnya Pindad karena Pak Prabowo sudah bilang minggu depan tidak ada lagi barang impor untuk mobil eselon I sampai sama menteri, luar biasa," kata Anggito dalam acara Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada 2024 yang dilihat virtual, Senin (28/10/2024).

Anggito menyebut bahwa Pindad telah merancang mobil dengan 70% kapasitasnya adalah buatan dalam negeri.

"Profesor Sigit Santosa dari ITB (Direktur Teknologi dan Pengembangan Pindad) yang menyampaikan dia merancang mobil Indonesia 70% itu dari produk dalam negeri," imbuhnya.

Di tengah tantangan penerapan European Union Deforestation Regulation (EUDR) yang ditunda hingga Desember 2025, Indonesia dinilai perlu memperkuat strategi diversifikasi pasar ekspor sawit untuk mengurangi ketergantungan pada pasar Uni Eropa. Salah satu caranya dengan mencari pasar-pasar di negara lain yang potensial.

Ketua Bidang Kampanye Positif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Edi Suhardi menilai pasar India memiliki potensi sebagai diversifikasi tujuan ekspor sawit selain dari Uni Eropa.

"Berbeda dengan pasar Uni Eropa, India masih tergolong pasar tradisional yang belum mengadopsi platform keberlanjutan secara ketat. Hal ini membuat pasar India memiliki potensi sebagai diversifikasi tujuan ekspor sawit selain dari Uni Eropa," kata Edi dalam keterangan tertulis, Senin (28/10/2024).

Edi menegaskan posisi strategis India sebagai pasar utama sawit Indonesia. Ekspor sawit ke India mencapai 5,97 juta ton dengan nilai US$ 5 miliar pada 2023, meningkat signifikan dari 3,2 juta tonpada 2021.

Meski demikian, proyeksi 2024 menunjukkan penurunan ekspor sawit menjadi 5 juta ton akibat kebijakan tarif India yang meningkat tajam dari 5,5% menjadi 27,5% untuk crude oil dan 13,75% menjadi 35,75% untuk refinedoil. Tantangan lain muncul dari program pengembangan sawit domestik India yang ditargetkan meningkat dari 400.000 ton menjadi 4 juta ton dalam 7-8 tahun mendatang.

Direktur Eksekutif INDEF, Esther Sri Astuti juga menggarisbawahi urgensi diversifikasi pasar sawit Indonesia. Di samping peningkatan konsumsi dalam negeri melalui program B40, Indonesia dinilai perlu memperkuat penetrasi ke pasar-pasar potensial, salah satunya India.

Tantangan Ekspor Sawit ke India

Meski begitu, ekspansi ke pasar India disebut menghadapi dua tantangan utama. Pertama, sejak September 2024 India menerapkan kenaikan tarif impor untuk produk olahan sawit yang mencakup RBD palmolein dan crude palm oil.

Kedua, India telah meluncurkan program 'National Mission on Edible Oils - Oil Palm (NMEO-OP)' pada Agustus 2021 dengan nilai investasi ₹11.040 crores. Program ini bertujuan meningkatkan produksi sawit domestik melalui perluasan area tanam dari 3,54 lakh hektare (2019-2020) menjadi 16,7 lakh hektare (2029-2030).

Melalui program itu, India menargetkan pengurangan ketergantungan impor dari 58% menjadi 38% pada 2025-2026, meskipun permintaan diproyeksikan naik menjadi 29 juta ton.

Strategi Ekspor Sawit ke India

Menghadapi dinamika pasar India yang kompleks, ada empat strategi kunci yang dinilai perlu diimplementasikan secara komprehensif. Pertama, Indonesia disebut perlu menyesuaikan strategi perdagangannya menghadapi kebijakan proteksionis India.

"Dengan kenaikan tarif yang signifikan mencapai 27,5% untuk crude oil dan 35,75% untuk refinedoil, diperlukan pendekatan yang lebih fleksibel untuk mencari keseimbangan baru. Strategi ini harus mampu mengakomodasi kepentingan India dalam melindungi petani lokalnya, sambil tetap mempertahankan nilai strategis perdagangan bilateral," ucap Esther.

Kedua, revitalisasi dan inovasi industri domestik dinilai menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing produk sawit Indonesia. Modernisasi teknologi pengolahan dan penguatan program R&D disebut perlu diprioritaskan untuk menghasilkan produk berkualitas dengan harga kompetitif.

"Strategi cost-leadership yang tepat akan membantu industri sawit nasional menghadapi persaingan global sekaligus memperbaiki persepsi produk sawit Indonesia di pasar internasional," ucapnya.

Ketiga, pemahaman mendalam tentang pasar India dinilai perlu ditingkatkan melalui penelitian komprehensif dan dokumentasi strategis. Kurangnya analisis komparatif antara kedua negara selama ini disebut telah menghambat pengembangan kebijakan perdagangan yang efektif.

"Penelitian tentang pola konsumsi dan preferensi pasar India akan membantu mengidentifikasi peluang kerja sama yang saling menguntungkan dan mendukung proses negosiasi perdagangan," imbuhnya.

Keempat, pemerintah dinilai perlu mengambil peran lebih aktif dalam mengatasi berbagai hambatan non-tarif. Dukungan dalam proses registrasi produk dan penanganan isu-isu terkait standar teknis dan sanitasi disebut akan membantu akses yang lebih luas bagi produk sawit Indonesia di pasar India.

Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) resmi menjalin kemitraan dengan tiga perusahaan BUMN, yaitu PT. Bank Negara Indonesia (BNI), PT. Nindya Karya, dan PT. Prima Karya Sarana Sejahtera (PKSS) melalui penandatanganan Perjanjian Sewa Ruang Komersial di Gedung Pengelola Kawasan Industri Terpadu Batang.

Direktur Utama KITB Ngurah Wirawan mengatakan kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat operasional dan efisiensi di seluruh kawasan KITB, dengan setiap perusahaan membawa keunggulan layanan mereka. BNI akan menghadirkan layanan perbankan untuk kemudahan transaksi finansial bagi tenant di kawasan.

Acara ini berlangsung di Menara Danareksa, Jakarta, dan menandai langkah awal memperkuat dukungan operasional dan layanan komersial di kawasan KITB.

"Kolaborasi ini adalah langkah strategis menuju terciptanya ekosistem industri terpadu yang mendukung pertumbuhan tenant kami. Kami berkomitmen untuk menghadirkan lingkungan bisnis yang dinamis, dengan dukungan penuh bagi tenant untuk tumbuh dan berkembang bersama," kata dia dalam keterangannya, dikutip Senin (28/10/2024).

Pemimpin Cabang Pekalongan BNI, Suwito menambahkan, BNI siap menjadi mitra perbankan terpercaya, menghadirkan layanan finansial terintegrasi untuk kebutuhan transaksi tenant.

"Kami berharap ini dapat mempermudah operasional bisnis tenant dan meningkatkan kenyamanan mereka di KITB," terangnya.

Senior Vice President Divisi EPC PT. Nindya Karya (Persero) Tbk Arif Iswadi, menyampaikan, pihaknya akan menyediakan jasa konstruksi dan infrastruktur untuk mendukung pengembangan fasilitas, dan PKSS akan berperan dalam manajemen sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di KITB.

"Kami berkomitmen memberikan layanan yang memperkuat efisiensi kawasan dan memudahkan akses tenant terhadap fasilitas yang mereka butuhkan," lanjut dia.

Sementara, Direktur Bisnis PT. Prima Karya Sarana Sejahtera, Rahman Arif, menekankan peran penting PKSS dalam mendukung tenaga kerja di KITB.

"Kami bertekad menghadirkan solusi manajemen tenaga kerja berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan tenant, memperkuat operasional industri di kawasan ini," tutupnya.

Kolaborasi ini mencerminkan komitmen KITB dan para mitranya untuk mendukung pertumbuhan industri terpadu yang berkelanjutan, dengan memberikan kemudahan operasional dan efisiensi yang membawa dampak positif bagi tenant dan perkembangan kawasan KITB secara keseluruhan.

Penandatanganan ini dilakukan oleh para perwakilan utama dari setiap perusahaan, Suwito, Pemimpin Cabang Pekalongan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Arif Iswadi, Senior Vice President Divisi EPC PT. Nindya Karya (Persero) Tbk, dan Rahman Arif, Direktur Bisnis PT. Prima Karya Sarana Sejahtera. Dari pihak KITB, penandatanganan dilakukan oleh Ngurah Wirawan, Direktur Utama PT. Kawasan Industri Terpadu Batang.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer (Noel) dijadwalkan mengunjungi pabrik PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex di Sukoharjo, Jawa Tengah hari ini. Kunjungan ini dilakukan di tengah status Sritex yang dinyatakan pailit.

Hal itu merupakan hasil dari putusan sidang di Pengadilan Negeri Niaga Semarang, Perkara dengan nomor 2/Pdt.Sus- Homologasi/2024/PN Niaga Smg. Menurut Karo Humas Kemenaker Sunardi Manampiar Sinaga, rencananya Noel akan tiba di Pabrik Sritex pada Senin siang.

"Iya betul, Pak Wamenaker mungkin siang ini sudah tiba di Sritex," katanya saat dihubungi detikcom, Senin (28/10/2024).

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meminta Sritex tidak buru-buru melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) usai dinyatakan pailit.

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri meminta Sritex menunggu sampai adanya putusan inkrah atau putusan dari Mahkamah Agung.

"Kemnaker meminta kepada PT Sritex dan anak-anak perusahaannya yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga agar tidak terburu-buru melakukan PHK kepada pekerjanya, sampai dengan adanya putusan yang inkrah atau dari MA," kata Indah kepada detikcom, Kamis (24/10/2024).

Indah juga meminta Sritex dan anak-anak usahanya tetap membayar gaji para karyawan.

"Kemnaker meminta kepada PT Sritex dan anak-anak perusahaannya untuk tetap membayarkan hak-hak pekerja terutama gaji/upah," tambahnya.

Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang telah memutus pailit raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex (SRIL). Merespons putusan itu, ribuan karyawan Sritex membuat gerakan pita hitam.

Langkah ini dibagikan melalui unggahan foto dan video pada akun Instagram perusahaan @sritexindonesia. Nampak para karyawan masih aktif bekerja di pabrik sembari mengenakan pita hitam bertuliskan 'Selamatkan Sritex' pada lengan bagian kiri.

"Pita hitam di lengan keluarga besar SRITEX bukan cerita tentang kesedihan, melainkan cerita tentang momentum kebangkitan. Pita Hitam di SRITEX adalah simbol terkumpulnya energi kolektif seluruh keluarga besar SRITEX untuk bersama-sama memperjuangkan masa depan yang lebih baik," bunyi keterangan pada unggahan tersebut, dikutip Minggu (27/10/2024).

Menurut para karyawan, Sritex bukan sekedar mesin produksi, melainkan rumah bagi ratusan ribu keluarga. Setidaknya perusahaan telah beroperasi selama 58 tahun dan menjadi harapan bagi para karyawan tersebut.

"SRITEX adalah ibu yang dengan setia telah memberikan kehidupan bagi anak-anaknya. Saatnya kita menjaga, merawat dan menyelamatkan SRITEX, Sang lbu yang menjadikan kita seperti hari ini," lanjutnya.

Sebagai informasi, Sritex diputus pailit Pengadilan Negeri Niaga Semarang dalam perkara dengan nomor 2/Pdt. Sus Homologasi/2024/PN Niaga Smg pada Senin (21/10) lalu.

Manajemen perusahaan mengatakan, saat ini jumlah karyawan dalam grup Sritex adalah 50.000. Sementara itu, sebanyak 14.112 karyawan akan terdampak langsung akibat putusan tersebut.

Merespons putusan tersebut, Sritex pun mengajukan kasasi. Manajemen juga berupaya untuk tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada karyawan.

"Terkait dengan putusan pailit PN Niaga tanggal 21 Oktober 2024, Sritex Group masih melakukan upaya hukum berupa kasasi. Dan perusahaan semaksimal mungkin menghindari terjadinya PHK," terang Plh. Kadisnaker Jawa Tengah, Mumpuniati kepada detikcom, Sabtu (26/10/2024).

Kepailitan Sritex ini merupakan kabar yang sangat mengejutkan, mengingat perusahaan sudah sangat besar dan berjaya selama puluhan tahun. Bahkan Sritex merupakan produsen tekstil terbesar se-Asia Tenggara.

Puluhan ribu karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex (SRIL) kompak mengenakan pita hitam atau black ribbon di lengan. Langkah ini dilakukan menyusul putusan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang terhadap raksasa tekstil RI ini.

Para karyawan Sritex membagikan cerita tersebut melalui unggahan pada akun Instagram perusahaan @sritexindonesia. Melalui unggahan foto dan video, nampak para karyawan masih aktif bekerja di pabrik sembari mengenakan pita hitam bertuliskan 'Selamatkan Sritex' pada lengan bagian kiri.

"Pita hitam di lengan keluarga besar SRITEX bukan cerita tentang kesedihan, melainkan cerita tentang momentum kebangkitan. Pita Hitam di SRITEX adalah simbol terkumpulnya energi kolektif seluruh keluarga besar SRITEX untuk bersama-sama memperjuangkan masa depan yang lebih baik," bunyi keterangan pada unggahan tersebut, dikutip Minggu (27/10/2024).

Lebih lanjut, juga disebutkan bahwa Sritex bukan sekedar mesin produksi, melainkan rumah bagi ratusan ribu keluarga. Setidaknya perusahaan telah beroperasi selama 58 tahun dan menjadi harapan bagi para karyawan tersebut.

"SRITEX adalah ibu yang dengan setia telah memberikan kehidupan bagi anak-anaknya. Saatnya kita menjaga, merawat dan menyelamatkan SRITEX, Sang lbu yang menjadikan kita seperti hari ini," lanjutnya.

Sebagai informasi, PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex (SRIL) diputus pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang. Status ini diputuskan dalam perkara dengan nomor 2/Pdt. Sus Homologasi/2024/PN Niaga Smg pada Senin (21/10) lalu.

Manajemen perusahaan mengatakan, saat ini jumlah karyawan dalam grup Sritex adalah 50.000. Sementara itu, sebanyak 14.112 karyawan akan terdampak langsung akibat putusan tersebut.

Perusahaan menyatakan kesiapannya untuk mengajukan kasasi atas status pailit mereka. Manajemen juga berupaya untuk tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada karyawan.

"Terkait dengan putusan pailit PN Niaga tanggal 21 Oktober 2024, Sritex Group masih melakukan upaya hukum berupa kasasi. Dan perusahaan semaksimal mungkin menghindari terjadinya PHK," terang Plh. Kadisnaker Jawa Tengah, Mumpuniati kepada detikcom, Sabtu (26/10/2024).

Kepailitan Sritex ini merupakan kabar yang sangat mengejutkan, mengingat perusahaan sudah sangat besar dan berjaya selama puluhan tahun. Bahkan perusahaan ini sempat digadang-gadang sebagai produsen tekstil terbesar se-Asia Tenggara.

Dalam catatan detikcom, kualitas kain dan pakaian hasil produksi Sritex sudah diakui dunia. Di sektor pakaian jadi atau garmen misalnya, beberapa produk brand fashion terkenal seperti ZARA, Guess, dan Timberland juga dibuat di pabrik PT Sritex. Mereka juga terus melakukan inovasi model dengan mengembangkan ragam jenis.

Kemudian untuk seragam militer, pakaian hasil produksi Sritex disebut-sebut memiliki kemampuan khusus. Antara lain seragam anti peluru, anti api, anti radiasi, dan anti infra merah.

Hingga saat ini setidaknya sudah ada 30 negara yang memesan seragam untuk pasukan militernya ke PT Sritex. Setiap negara memesan seragam dengan kemampuan yang beragam, contohnya anti radiasi yang dipesan Uni Emirat arab dan Kuwait dan anti infra merah yang dipesan Jerman.

Raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex (SRIL) dinyatakan pailit. Perusahaan tak mampu melunasi utang sehingga digugat PT Indo Bharat (IBR).

Direktur Keuangan Sritex Welly Salam menjelaskan lewat keterbukaan informasi pada Bursa Efek Indonesia, perusahaan memiliki utang sebesar Rp 101,30 miliar kepada IBR. Jumlah tersebut setara 0,38% dari total liabilitas Perseroan.

Status pailit Sritex tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Niaga Semarang dalam perkara dengan nomor 2/Pdt. Sus Homologasi/2024/PN Niaga Smg. Sritex diketahui sudah beroperasi lebih dari setengah abad di Tanah Air.

Manajemen Sritex menyebut perusahaan mereka merupakan perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara yang telah berkontribusi bagi Solo Raya dan Indonesia.

"Selama 58 tahun, Sritex telah menjadi bagian dari industri tekstil Indonesia. Sebagai perusahaan tekstil terbesar di Asia tenggara, kami telah berkontribusi bagi Solo Raya, Jawa Tengah dan Indonesia," kata perusahaan dalam keterangan tertulis, Sabtu (26/10/2024).

Berdasarkan situs resmi perusahaan, Sritex sudah berdiri sejak 1966. Pendirian perusahaan ini tentu tidak lepas dari sosok H.M Lukminto sebagai perusahaan perdagangan tradisional di Pasar Klewer, Solo.

Namun perusahaan baru membuka pabrik cetak pertamanya yang menghasilkan kain putih dan berwarna di Solo pada 1968, dan baru terdaftar di Kementerian Perdagangan sebagai perseroan terbatas pada 1978.

Singkat cerita, Sritex kemudian mendirikan pabrik tenun pertama mereka pada 1982 dan terus memperluas pabrik, bahkan hingga 1992 pusat produksi perusahaan berhasil memiliki dengan 4 lini (pemintalan, penenunan, sentuhan akhir dan busana) dalam satu atap.

Di luar itu, yang paling mengejutkan adalah bagaimana Sritex dipercaya menjadi produsen seragam militer untuk NATO dan tentara Jerman. Berkat itu Sritex selamat dari Krisis Moneter di 1998 dan berhasil melipatgandakan pertumbuhannya sampai 8 kali lipat dibanding waktu pertama kali terintegrasi pada 1992.

Dalam catatan detikcom, kualitas kain dan pakaian hasil produksi Sritex memang sudah diakui dunia. Sebab produsen tekstil terbesar se-Asia Tenggara yang berada di Sukoharjo, Jawa Tengah ini terbukti sempat memproduksi berbagai produk global.

Di sektor pakaian jadi atau garmen misalnya, beberapa produk brand fashion terkenal seperti ZARA, Guess, dan Timberland juga dibuat di pabrik PT. Sritex. Mereka juga terus melakukan inovasi model dengan mengembangkan ragam jenis.

Kemudian untuk seragam militer, pakaian hasil produksi Sritex disebut-sebut memiliki kemampuan khusus. Antara lain seragam anti peluru, anti api, anti radiasi, dan anti infra merah.

Hingga saat ini setidaknya sudah ada 30 negara yang memesan seragam untuk pasukan militernya ke PT Sritex. Setiap negara memesan seragam dengan kemampuan yang beragam, contohnya anti radiasi yang dipesan Uni Emirat arab dan Kuwait dan anti infra merah yang dipesan Jerman.

Sementara itu untuk TNI, PT Sritex juga memproduksi seragam dengan kemampuan luar biasa, antara lain anti air, anti api, bahkan anti nyamuk.

Sritex Ajukan Kasasi

Selain seragam, ternyata ada perlengkapan militer lain yang diproduksi PT. Sritex, yaitu ransel serbu yang bisa digunakan untuk pelampung jika penggunanya terjatuh di laut, sungai, ataupun danau. PT. Sritex juga membuat tenda untuk TNI yang pastinya anti air dan terjamin kualitasnya.

Bahkan perusahaan yang didirikan oleh (Alm) HM Lukminto itu turut andil dalam pembuatan kendaraan militer yaitu Hovercraft milik TNI. Dalam pembuatan kendaraan yang bisa dijalankan di darat dan laut itu, PT. Sritex kebagian membuat komponen anti api dan anti pelurunya.

Namun sayang, kejayaan produsen tekstil terbesar se-Asia Tenggara ini sudah redup dan kini dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang.

Menurut manajemen Sritex, saat ini jumlah karyawan dalam grup Sritex adalah 50.000. Lalu ada 14.112 karyawan yang bakal terdampak langsung akibat putusan tersebut.

Perusahaan siap mengajukan kasasi atas status pailit mereka. Manajemen juga berupaya untuk tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada karyawan.

"Terkait dengan putusan pailit PN Niaga tanggal 21 Oktober 2024, Sritex Group masih melakukan upaya hukum berupa kasasi. Dan perusahaan semaksimal mungkin menghindari terjadinya PHK," terang Plh. Kadisnaker Jawa Tengah, Mumpuniati kepada detikcom, Sabtu (26/10/2024).