Sebanyak 51 pegawai Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dialihtugaskan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Hal ini sejalan dengan proses pembubaran KASN yang ditargetkan rampung pada tahun ini.

Langkah alih tugas ini dilakukan sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Presiden No. 91/2024 dan No. 92/2024 yang menyebutkan bahwa seluruh tugas dan fungsi KASN kini akan dialihkan ke Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Sekretaris Kementerian PANRB Rini Widyantini mengucapkan selamat datang kepada para pegawai yang bergabung. Proses pengalihan pegawai KASN ke Kementerian PANRB ini telah melalui berbagai tahap.

Adapun tahapan tersebut mulai dari pemetaan profil, penyesuaian kompetensi jabatan hingga pengalihan personil, pembiayaan, perlengkapan, dan dokumen (P3D) yang telah berjalan sejak awal tahun ini.

"Alhamdulillah, per 1 Oktober nanti Saudara akan resmi menjadi pegawai ASN di lingkungan Kementerian PANRB. Jangan ragu untuk berinovasi, menyampaikan ide-ide, serta membangun kolaborasi yang kuat untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik," kata Rini, dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (24/9/2024).

Para pegawai baru ini akan melangsungkan Orientasi Wawasan dan Tugas (Orwastu) terlebih dulu hingga tanggal 26 September 2024 nanti. Di hari Senin, para pegawai baru akan melengkapi kebutuhan administrasi, termasuk perekaman sidik jari, payroll haji, dan pengambilan foto kartu pegawai.

Sementara di hari berikutnya, akan diberikan materi dari setiap unit kerja, pengenalan susunan organisasi dan tata kerja (SOTK), hak dan kewajiban pegawai, pengembangan kompetensi, serta implementasi kebijakan PANRB.

Rini menambahkan, dengan bergabung ke Kementerian PANRB, para pegawai telah menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan ASN yang berintegritas dan profesional.

Selain itu, Rini juga menjamin bahwa para pegawai yang dialihtugaskan ini akan mendapatkan hak yang sama untuk pengembangan kariernya.

"Semoga ini menjadi awal yang baik dan memotivasi kita semua untuk terus memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara melalui Kementerian PANRB," pungkasnya.

Sebagai informasi, rencana pembubaran KASN tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. RUU ASN itu telah disepakati oleh DPR dan Pemerintah untuk dibawa ke paripurna.

Lebih lanjut, pembubaran itu juga telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan alias Zulhas buka suara terkait kebijakannya yang mengizinkan ekspor pasir laut dibuka. Kebijakan tersebut dibuka usai Zulhas menandatangani revisi dua Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag).

Revisi ini mencakup Permendag Nomor 20 Tahun 2024 dan Permendag Nomor 21 Tahun 2024 yang mengubah aturan tentang barang yang dilarang diekspor serta kebijakan ekspor. Zulhas mengatakan peraturan izin ekspor laut itu mau tidak mau diterbitkan untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Dia menekankan hal tersebut merupakan kebijakan pemerintah.

"Loh kok saya mengizinkan? Itu kan PP. Kamu tanya dong. Kan ada peraturan pemerintah, sudah lama. Jadi, kalau mau nanya, harusnya dulu. (Kan Kemendag yang menerbitkan izin ekspor?) Konsekuensi," kata Zulhas saat ditemui di Gudang Penyimpanan Karpet, Tangerang, Senin (23/9/2024) kemarin.

Saat ditanya mengenai pertimbangannya mengizinkan ekspor pasir laut, Zulhas hanya menekankan bahwa keputusan tersebut sudah menjadi kebijakan pemerintah.

Karena bagian dari pemerintah, dia bilang pihaknya hanya menjalankan sesuai dengan tugas, fungsi, dan pokoknya.

"(Dari Pak Mendag setuju?) Saya ini kan pemerintah, menteri. Bukan setuju nggak setuju. Kalau sudah tupoksi pemerintah ya harus dilaksanakan," imbuhnya.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan (Kemendag) Bara Krishna Hasibuan memastikan perizinan ekspor pasir laut diberikan dengan persyaratan yang ketat.

Bara mengatakan belum tentu semua perusahaan yang mengajukan izin ekspor dapat mengantongi izin dari Kemendag. Menurutnya, sebelum mendapatkan izin ekspor dari Kemendag, pengusaha harus melalui proses panjang. Pengusaha tersebut harus mendapatkan izin teknis dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Kalau misalnya, nanti kita tahu ada beberapa perusahaan yang mengajukan aplikasi kan. Kita lihat, kalau memang tidak memenuhi syarat, belum ada yang ini, tentu saja kita tidak akan memberikan ekspor. Ini prosesnya juga cukup panjang gitu kan, untuk memenuhi misalnya teknis, requirement teknis dari Kementerian KKP itu juga dengan Kementerian ESDM, apa saja yang harus dipenuhi. Itu semua sangat-sangat ketat gitu," kata Bara saat ditemui di Kemendag, Jakarta, Senin (24/9/2024).

Karena ekspor pasir laut berkaitan dengan lingkungan, tentunya pihaknya akan mengatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dia juga memastikan semua pengusaha memenuhi persyaratan yang sesuai dalam aturan.

Bara menekankan izin terkait teknis ekspor pasir laut tidak hanya dari KKP dan ESDM, tapi juga dari kementerian lain, seperti Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait pajak atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai lingkungan akibat aktivitas tersebut. Bara menyebut pihaknya hanya berada di pintu akhir usai semua persyaratan teknisnya terpenuhi.

"Jadi kalau di kita itu hanya kita mengecek dokumennya, apakah semua requirement-nya sudah dipenuhi, baru kita berikan izin. Kami itu hanya finalnya, final stage-nya itu ada di Kementerian Perdagangan. Kita lihat semua apakah sesuai dengan Permendag. Itu kan secara detail, kalau misalnya minta persetujuan dari Kementerian KKP, Kementerian ESDM, ini dari (Kementerian) Lingkungan Hidup, nanti dilihat semua. Dari segi pajaknya kan, dari Kementerian Keuangan. Kalau kita lihat semua sudah terpenuhi, ya kita harus memberikan izin. Tidak ada alasan bagi kita untuk menolak," terangnya.

Lebih lanjut, dibukanya kembali keran ekspor pasir laut telah disetujui dalam rapat kabinet. Alhasil, keputusan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

"Jadi, kan Presiden disepakati di rapat kabinet, kita akan membuka lagi, ekspor pasir, misalnya kan. Nah, kemudian di situ dilihat, secara teknis. Misalnya untuk meminimalisir kerusakan lingkungan, yang boleh itu jenisnya pasir sedimentasi, misalnya kan gitu. Itu semua kemudian kan dituangkan dalam PP. Nah, kemudian kita menerbitkan Permendag untuk melakukan ekspor, harus memiliki, ini, ini, ini, ketentuan ini, ini, ini," jelasnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengajak Bank Dunia (World Bank) untuk menyusun strategi agar negara ASEAN termasuk Indonesia bisa keluar dari status negara berpendapatan menengah atau middle income trap.

Upaya menyusun rancangan strategis agar Indonesia bisa keluar dari status middle income trap dilaksanakan melalui penyelenggaraan The International Seminar and Growth Academy ASEAN. Acara ini digelar 23-24 September 2024 untuk membantu negara-negara ASEAN keluar dari middle income trap melalui strategi yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan inovasi.

"Bagaimana kita dapat menyusun strategi untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah," kata Sri Mulyani saat menyampaikan pidato kunci dalam acara tersebut di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (23/9/2024).

Sri Mulyani menyebut diskusi terkait upaya Indonesia bisa keluar dari middle income trap sebetulnya telah sering dilakukan. Hal itu menjadi tema utama sekaligus arah kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam 10 tahun terakhir.

Sayangnya selama 10 tahun terakhir itu pula Indonesia belum mampu keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah. Bank Dunia masih menjadikan Indonesia sebagai negara berstatus pendapatan menengah atas atau upper middle income country.

Sri Mulyani mengakui untuk keluar dari middle income trap tidaklah mudah. Harus ada strategi yang lebih jitu untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju dan berpendapatan tinggi ke depan.

"Ini adalah momen yang sangat krusial bagi negara dengan komposisi demografi yang muda dan pada saat yang sama memiliki sumber daya alam yang besar, serta terletak secara strategis dalam lalu lintas internasional maupun geopolitik," ucap Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengungkapkan upaya Indonesia untuk menjadi negara maju sebetulnya telah dilakukan pemerintah sejak era pemerintahan Presiden Soeharto. Menurutnya, yang menjadi kunci kritis ialah mendorong produktivitas tenaga kerja melalui pendidikan, kesehatan dan penciptaan lapangan kerja untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di level 7-8%.

"Jadi Indonesia dengan pertumbuhan 5% selama dekade yang penuh gejolak ini, apakah itu gejolak karena pandemi, geopolitik atau dalam hal gangguan yang datang dari bencana alam atau teknologi digital, kita perlu meningkatkan pertumbuhan ekonomi," tutur Sri Mulyani.

Ia menekankan pentingnya pemerintah dan lembaga internasional seperti Bank Dunia untuk memformulasi lebih rinci strategi agar bisa mengeluarkan negara-negara dari jebakan middle income trap sebelum menuanya demografi.

"Modal manusia sangat penting, tetapi pendidikan dan kesehatan sebagai garis besar tidak akan cukup. Diskusi harus lebih mendalam. Pendidikan seperti apa? baik dari segi konten, proses, terutama dengan teknologi digital sekarang, yang benar-benar dapat meningkatkan kualitas modal manusia? " tutur Sri Mulyani.

Bank Dunia sendiri mencatat, sejak 1990 hanya ada 34 negara yang berhasil keluar dari middle income trap, sedangkan 108 negara lainnya terjebak dalam status negara itu. Yang lebih buruk ialah laju pertumbuhan makin lambat di negara-negara berkembang karena permasalahan utang, populasi yang menua, hingga munculnya kebijakan proteksionisme global.

Untuk bisa mendorong negara keluar dari jebakan itu, Bank Dunia melalui The World Development Report 2024 telah mendesak negara-negara berpenghasilan menengah ke bawah untuk mengadopsi teknologi modern dan negara-negara berpenghasilan menengah ke atas untuk berfokus pada inovasi.

Menteri BUMN Erick Thohir buka-bukaan keuntungan Indonesia dari agenda hilirisasi yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hari ini Jokowi baru saja meresmikan produksi perdana dua smelter tembaga sebagai langkah lebih lanjut dari hilirisasi mineral.

Menurut Erick, saat Jokowi memulai hilirisasi dengan memberikan nilai tambah nikel, nilai ekspor komoditas itu meningkat tajam. Dari awalnya maksimal cuma US$ 1-2 miliar atau sekitar Rp 15,1-30 triliun, kini meningkat sampai US$ 40 miliar atau sekitar Rp 607,8 triliun (kurs Rp 15.159).

Bukan tidak mungkin keuntungan serupa bisa dirasakan setelah hilirisasi tembaga dilakukan. Adapun dua smelter tembaga yang baru diresmikan produksinya oleh Jokowi adalah milik PT Amman Mineral dan PT Freeport Indonesia.

"Hari ini setelah nikel, beliau dorong kembali untuk yang namanya emas dan tembaga. Ini juga bisa terjadi seperti nikel, yang dulu mungkin hanya US$ 1-2 miliar sekarang sampai US$ 40 miliar. Ini luar biasa," ujar Erick saat memberi sambutan dalam peresmian produksi pertama smelter Freeport, Senin (23/9/2024).

Pria yang menjadi Ketua Umum PSSI itu juga bilang Jokowi sudah merencanakan satu komoditas baru untuk dihilirisasi, yaitu selenium. Ini bisa digunakan untuk membuat semikonduktor.

"Belum di situ tadi di pesawat beliau sudah bisik-bisik, bahwa semikonduktor adalah industri baru ke depan buat Indonesia. Karena bahan bakunya selenium juga ada di sini," ungkap Erick.

Sebagaimana diketahui, selama ini Jokowi sudah melakukan beberapa hilirisasi komoditas. Mulai dari nikel, tembaga, hingga bauksit.

Komoditas-komoditas itu dilarang untuk diekspor mentah-mentah. Sebagai gantinya, pelaku usaha diwajibkan membuat smelter pengolahan dan memberikan nilai tambah pada nikel hingga bauksit baru bisa melakukan ekspor.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sampai Agustus 2024 defisit Rp 153,7 triliun. Realisasi itu setara dengan 0,68% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Defisit APBN hingga akhir Agustus adalah Rp 153,7 triliun. Ini artinya 0,68% dari PDB, masih dalam track sesuai dengan UU APBN 2024," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (23/9/2024).

Defisit APBN ini berarti pendapatan lebih kecil dibanding jumlah pengeluaran pemerintah. Meski begitu, dari sisi keseimbangan primer tercatat masih surplus Rp 161,8 triliun.

Lebih rinci dijelaskan, pendapatan negara sampai Agustus 2024 terkumpul Rp 1.777 triliun atau turun 2,5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year on year/yoy). Pendapatan itu berasal dari pajak, bea cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

"Ini artinya 63,4% dari target dan ini kontraksinya 2,5% yoy. Kontraksi ini jauh lebih kecil dibandingkan pada bulan-bulan sebelumnya," tutur Sri Mulyani.

Saat pendapatan negara turun, belanja negara telah mencapai Rp 1.930,7 triliun atau melonjak 15,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Belanja itu terdiri dari belanja K/L, belanja non K/L dan transfer ke daerah.

"Seperti diketahui 2024 ini sejak awal tahun pertumbuhan dari belanja negara double digit. Ini karena kita ada kebutuhan untuk pemilu, membelanjakan terutama untuk bantuan sosial El Nino, itu semuanya menyebabkan belanja negara meningkat," beber Sri Mulyani.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan smelter tembaga milik PT Amman Mineral di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan smelter pertama di Indonesia yang dimiliki sepenuhnya secara nasional. Bahlil menyebutkan secara perusahaan Amman Mineral dimiliki sepenuhnya oleh orang Indonesia, tanpa ada pihak asing.

Bahlil mengklaim Amman meletakkan sejarah sebagai perusahaan yang membangun smelter tembaga tanpa ada intervensi investor asing. Hal ini diungkapkan Bahlil di depan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meresmikan smelter tersebut.

"Saya harus bangga bapak presiden, karena ini smelter pertama milik pengusaha nasional. Ini bukan asing. Jadi, pak Hilmi (Panigoro) dan seluruh dewan direksi, saya harus mengatakan bahwa Amman adalah perusahaan yang meletakkan awal sejarah panjang untuk membangun hilirisasi di sektor tembaga," ujar Bahlil dalam peresmian yang dilakukan virtual, Senin (23/9/2024).

Bahkan, eks Menteri Investasi itu sempat membandingkan Amman Mineral dan Freeport Indonesia yang juga membangun smelter tembaga. Menurutnya, meskipun saham Freeport dimiliki mayoritas oleh Indonesia, tetap saja masih ada campur tangan pihak asing sebagai pemegang saham.

Smelter milik Amman disebut Bahlil menjadi smelter kedua terbesar di Indonesia setelah milik Freeport di Gresik, Jawa Timur.

"Ini pabrik terbesar kedua setelah Freeport pak. Nah kalau Freeport itu 49% saham luar negeri, 51% saham BUMN. Kalau ini (smelter Amman) pak no asing, no aseng, maupun BUMN. Ini tanpa asing, tanpa semuanya pak, ini milik mereka sendiri," tegas Bahlil.

Smelter Amman Mineral dibangun dengan investasi Rp 21 triliun dan mampu mengolah konsentrat tembaga menjadi 220 ribu ton katoda tembaga sebagai olahan utama. Namun, Bahlil bilang operasi penuhnya masih baru bisa dilakukan pada Februari atau Maret 2025.

Untuk itu, Amman Mineral sudah meminta kepadanya sebagai pemangku kepentingan sumber daya mineral untuk tetap memberikan izin ekspor konsentrat tembaga sebelum smelter bisa beroperasi penuh.

Menanggapi permintaan itu, Bahlil cuma meminta satu hal, yaitu smelter ini bisa diresmikan terlebih dahulu pembangunannya.

"Sekarang permintaan mereka satu pak, karena peak mereka ini akan dilakukan di bulan Februari atau Maret, karena itu mereka masih meminta kepada Menteri ESDM supaya ekspornya masih diperbolehkan dengan bea yang terjangkau," beber Bahlil.

"Tapi saya bilang yang penting resmikan dulu lah baru kita bicara biaya ekspornya, itu bisa kita bicarakan," pungkasnya.

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) membeberkan ceritanya sebagai pengusaha yang menutup bisnisnya. Salah satu alasannya, banyak pekerja yang protes.

Zulhas mengatakan sempat mempunyai pegawai sebanyak 3.000 orang. Dia bilang tiap hari ada demo dari serikat pekerja. Apalagi waktu itu bertepatan dengan era reformasi.

"Saya juga punya pengalaman baru jadi saya kan ada di industri juga, 3.000 pegawai saya dulu. Tiap hari demo, baru reformasi kan, ya 20 tahun yang lalu, saya pusing juga, ya saya tutup aja gitu," kata Zulhas di Kawasan Industri Jatake, Tangerang, Banten, Senin (23/9/2024).

Zulhas menilai salah satu penyebab banyak pabrik yang pindah lokasi produksi lantaran banyak serikat pekerja, misalnya, serikat pekerja di Karawang sampai 10-11 serikat pekerja dalam satu industri. Berbeda dengan di Jawa Tengah, Zulhas menyebut situasi pekerja lebih kondusif. Selain itu, biaya untuk membayar tenaga kerjanya juga lebih murah dibandingkan di kota industri.

"Di sini katanya, di sini, Karawang, itu satu industri serikat pekerjanya bisa 10, bisa 11 itu juga. Di Jawa Tengah kan tahu sendiri, (pekerjanya) tenang, serikat pekerjanya itu dalam satu industri yang punya 20.000 pegawai cuma satu. Kadang-kadang malah nggak bikin mereka. Jadi, suasana pekerjaan lebih kondusif," jelasnya.

Menurutnya, penyebab industri manufaktur merosot karena sudah tidak kompetitif lagi, seperti mesinnya tua, ada yang pindah pabrik, hingga gempuran produk impor ilegal.

"Ya banyak hal (penyebab industri manufaktur merosot), (produk impor ilegal) salah satu saja. Jadi kalau manufaktur itu macam-macam sebabnya, ada yang mesinnya tua, sudah mulai tidak kompetitif, ada juga yang pindah, yang Tangerang ini juga banyak yang pindah. Jadi, tutup sebetulnya belum tentu tutup, pindah, banyak yang pindah ke Jawa Tengah," tambahnya.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bersama Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Impor Ilegal melakukan ekspose hasil pengamanan produk tekstil impor ilegal berupa karpet atau permadani sebanyak 2.939 roll. Akibatnya, total kerugian yang dialami negara mencapai Rp 10 miliar.

Pria yang akrab disapa Zulhas itu mengatakan gudang penyimpanan karpet tersebut memproduksi karpet sendiri. Namun, ada juga produknya impor dan tidak sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.

Zulhas menyebut ada dua jenis produk karpet impor yang tidak sesuai prosedur, yakni karpet sajadah untuk tempat ibadah dan karpet yang lebar. Dari tindak ilegal tersebut, negara mengalami kerugian Rp 10 miliar.

"Kan kalau industri dalam negeri bagus. Bikin disini jadi nggak impor lagi kan bagus. Nah, cuma sampingannya ini. Nah, sampingannya ini ada impor karpet yang tidak sesuai dengan aturan. Jadi, ada sajadah masjid, ada yang karpet panjang yang tidak sesuai dengan prosedur. Nilainya lebih kurang Rp 10 miliar. Jumlahnya sebanyak 2.939 pcs," kata Zulhas di Kawasan Industri Jatake, Tangerang, Banten, Senin (23/9/2024).

Lebih lanjut, produk-produk ilegal tersebut nantinya akan dimusnahkan oleh pelaku usaha dan diawasi oleh Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal. Bagi pelaku usaha tersebut akan dikenakan sanksi administrasi.

Namun, tak menutup kemungkinan apabila pelaku usaha kembali merugikan negara dengan tindak impor ilegal akan ditindaklanjuti.

"Kita sementara administrasi. Kalau nanti ditemukan unsur lain ada Bareskrim, ada Kejaksaan. Kalau sudah mengganggu ekonomi betul, sebesaran skalanya misalnya, itu nanti dari Bareskrim, Kejaksaan. Kalau Kemendag, Satgas, sementara kita sifatnya, administrasi," jelasnya.

Lebih lanjut, produk tersebut dikatakan ilegal lantaran tidak sesuai dengan dokumen-dokumen persyaratan impor yang terlampir. Zulhas menyebut memang biasanya para importir bertindak seperti itu. Misalnya, dalam dokumen pelaksanaan impor tertulis 100 ribu pcs, tapi yang datang bisa mencapai 500 ribu pcs.

"Dia tidak lapor sesuai dengan dokumen. Dokumennya A, isinya B gitu. Ada juga misalnya satu kontainer, ada juga, barangnya sesuai, bahan bakunya sesuai, tapi volumenya enggak sesuai. Misalnya isinya 100 ribu gitu ya, Tapi kenyataannya isinya bisa 500 ribu. Bisa juga begitu," tambah Zulhas.

Dia pun mengimbau agar pelaku usaha tetap menaati peraturan impor yang berlaku. Sebab, pihaknya akan terus memburu importir-importir nakal yang merugikan negara. Hal ini dilakukan sebagai upaya agar perdagangan dalam negeri terjaga.

"Satgas terus melakukan aktivitas nya agar perdagangan kita tertib, industri dalam negeri terjaga. Dan pelaku usaha mengikuti aturan berlaku sehingga tidak merugikan negara dan konsumen dan tidak mengganggu usaha lain. Oleh karena itu sekali lagi kami meminta pelaku usaha di berbagai bidang untuk patuh kepada aturan yang berlaku di Indonesia. Kalau tidak satgas terus melakukan tugasnya, Bareskrim, Kejagung, Beacukai semua akan terlibat," tegasnya.

Bank Dunia (World Bank) sempat mengungkapkan harga beras Indonesia menjadi yang tertinggi dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN. Padahal menurut survei kesejahteraan petani Indonesia masih rendah.

"Konsumen Indonesia telah membayar harga tinggi untuk beras. Harga eceran beras di Indonesia secara konsisten lebih tinggi daripada di negara-negara ASEAN," ungkap Country Director for Indonesia and Timor-Leste, World Bank, Carolyn Turk dalam Indonesia International Rice Conference (IIRC), di The Westin Resort Nusa Dua, Bali, Kamis (19/9) lalu.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum (Ketum) Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso mengatakan salah satu alasan beras Indonesia mahal karena rantai pasok yang sangat panjang.

Panjangnya rantai pasok itu diperparah dengan kesulitan petani mendapatkan kebutuhan pupuk hingga bibit unggul. Hal ini diungkapkan Sutarto saat ditemui di Indonesia International Rice Conference (IIRC), The Westin Resort Nusa Dua, Bali, Jumat (20/9).

"Nah saya biasa di lapangan, memang betul panjang (rantai pasok). Jadi dari petani itu, petani yang bekerja 4 bulan sudah mendapatkan pupuknya susah, ya kan, mendapatkan benih yang berkualitas juga susah, sehingga ada yang beli melalui online, online kualitasnya tidak jelas. Yang begini harusnya dikontrol, sehingga produktivitas terganggu," kata dia, dikutip Senin (23/9/2024).

Selain rantai pasok panjang di sisi produksi, saat pasca panen juga banyak tangan yang akan masuk. Dia mencontohkan banyak makelar yang bertingkat untuk mendistribusikan hasil produksi tersebut.

"Makelar ini misalnya saya penggilingan padi misalnya di Ngawi gitu ya, atau di Jombang. Itu saya punya maklar di Lampung, gitu kan. Nah makelar ini mengkoordinir makelar-makelar yang ada di bawah. Yang di bawah nanti, ini sudah berapa? Ini kan yang menyebabkan kita itu mahal, salah satunya (beras Indonesia termahal di ASEAN)," ungkap dia.

Sutarto menegaskan harga beras Indonesia bukan menjadi yang tertinggi pertama di ASEAN. Menurut dia harga beras tertinggi di atas Indonesia ada Singapura.

"Kalau saingannya dengan ASEAN itu biasanya dengan Filipina, jangan dibandingkan dengan Singapura. Kalau Singapura itu harganya kan pasti tinggi. Mungkin dengan Filipina itu agak imbang, karena kita impor yang terbesar di ASEAN itu kan sekarang ini Indonesia dan Filipina," ucapnya.

Sutarto menyebutkan selain Indonesia, negara-negara di ASEAN juga mulai meningkatkan impor berasnya seperti Malaysia dan Filipina.

"Meskipun Malaysia tahun ini juga impornya termasuk kayak, nggak tau, pokoknya juga karena takut juga. Tidak pernah 1,5 juta ton, sekarang 1,5 juta ton. Biasanya hanya sekitar 1 juta lebih. Filipina sekarang juga impornya 3 jutaan. Itu juga luar biasa gitu," tuturnya.

"Nah Indonesia, nampaknya tahun ini akan menjadi 3,7, akan hebat juga gitu kan," pungkasnya.

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mendapat kucuran dana hibah sebesar US$ 7,6 juta atau setara Rp 115,2 miliar (kurs Rp 15.160) dari Badan Perdagangan dan Pembangunan Amerika Serikat (USTDA). Dana tersebut akan digunakan untuk membiayai bukti kelayakan atau proof of concept percontohan teknologi pusat kendali (command center) di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Momentum tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian hibah antara PLT Kepala OIKN Basuki Hadimuljono didampingi oleh Duta Besar AS untuk Indonesia, Kamala Shirin Lakhdhir dengan pihak USTDA pada Jumat (20/9) lalu. USTDA merupakan lembaga independen pemerintah AS untuk memajukan pembangunan ekonomi dan kepentingan komersial AS di negara-negara berkembang.

Plt Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengekspresikan apresiasinya atas dukungan Pemerintah Negeri Paman Sam dalam pembangunan kota cerdas di IKN.

"Kami sangat menghargai dukungan pemerintah Amerika Serikat dalam mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara. Sebagai kota global, tentunya kami mengundang partisipasi internasional untuk berkolaborasi di proyek ini," ujar Basuki dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (22/9/2024).

Rencananya, OIKN akan bekerja sama dengan 7 perusahaan teknologi global asal Amerika Serikat, seperti Amazon Web Service, Autodesk, Cisco, Esri, IBM, Honeywell, serta Motorola dalam pelaksanaan hibah percontohan teknologi Command Center di Nusantara.

Sementara itu,Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Kamala Shirin Lakhdhir, mengatakan dana hibah ini merupakan bentuk komitmen dukungan pemerintah Amerika Serikat terhadap pembangunan kota cerdas IKN.

"Hibah ini merupakan pilot project yang mendemonstrasikan berbagai keunggulan teknologi pada pengelolaan kota cerdas" jelas Kamala.

Sebelumnya, Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN, Mohammed Ali Berawi bersama Direktur USTDA, Enoh T. Ebong juga telah menandatangani perjanjian hibah sebesar US$ 2,49 juta pada 2 Mei 2024 di Los Angeles. Hibah tersebut digunakan untuk bantuan teknis terkait penerapan teknologi dan solusi kota cerdas di IKN. Alhasil, sampai saat ini total hibah yang diterima OIKN dari USTDA mencapai US$ 10,09 juta atau setara Rp 152,9 miliar.

World Bank (Bank Dunia) menyebut produktivitas lahan padi di Indonesia belum meningkat secara signifikan selama 15 sampai 20 tahun terakhir. Padahal menurutnya petani padi Indonesia adalah aset yang menentukan ketahanan pangan negara.

Hal ini dikatakan oleh Lead Agriculture Economist, Agriculture and Food Global Practice, East Asia, and Pacific Region, World Bank Animesh Shrivastava, ditemui di Indonesia International Rice Conference (IIRC), The Westin Resort Nusa Dua, Bali, Jumat (20/9) kemarin.

"Dialah (petani padi) fondasi bagi ketahanan pangan negara ini. Namun, tingkat produktivitas padi di Indonesia saja berada di kisaran menengah ke atas dan ini merupakan prestasi yang cukup besar. Namun, dalam 15 sampai 20 tahun terakhir, tampaknya pertumbuhan produktivitas belum mencapai tingkat yang kuat," kata dia dikutip Minggu (22/9/2024).

Ada beberapa hal yang diusulkan untuk meningkatkan produktivitas padi di Indonesia. Pertama, dia menyebut kualitas benih, kedua pupuk yang cocok pada tanah di kawasan tersebut.

"Benih berkualitas baik, tingkat penggantian benih yang baik, dan lain-lain. Kemudian pupuk berkualitas baik, yang diberikan dalam jumlah yang tepat. Bukan hanya sekedar pupuk, terkadang ada yang memberikan NPK, tetapi kebutuhan tanah mungkin berbeda. Jadi, kita harus memiliki manajemen nutrisi yang lebih baik, bukan hanya pupuk," terangnya.

Selain itu, bagaimana petani juga harus diberikan edukasi untuk membasmi hama agar produksinya bisa terjaga. Kemudian memaksimalkan penggunaan irigasi untuk persawahan.

Lalu, dari sisi penggilingan diharapkan bisa memaksimalkan hasil pasca panen sehingga beras yang dihasilkan tidak menurunkan kualitas.

"Dan kemudian juga membantu petani untuk mendapatkan harga yang lebih baik. Jadi, ada sejumlah hal yang dapat dilakukan," jelas dia.

Simak Video: Pemerintah Mau Ngutang Rp 2,1 T ke Bank Dunia Buat Mangrove, Dikritik DPR

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyoroti gempuran produk impor yang mudah masuk ke pasar dalam negeri. Sementara itu, produk lokal masih kesulitan menjangkau pasar luar negeri lantaran membutuhkan puluhan sertifikat.

Teten menyebut produk olahan pisang yang ingin dikirim ke luar negeri membutuhkan 21 sertifikat. Selain itu, ada penyesuaian sertifikat setiap 6 bulan sekali.

"Kalau produk kita masuk ke luar negeri, yang sering ceritakan itu pisang saja itu butuh 21 sertifikat. Ada 3 sertifikat yang setiap 6 bulan harus di-adjust. Padahal mereka nggak punya kebun pisang di Eropa, di Jepang, dan lain-lain. Jadi, mereka sebenarnya tidak terganggu dengan produk pisang," kata Teten saat ditemui di kantor, dikutip Minggu (22/9/2024).

Selain terhalang dengan kebijakan, Teten menambahkan produk olahan dari sarang burung walet langsung masuk daftar negatif atau terlarang di China. Padahal negara tersebut mengimpor bahan baku dari Indonesia.

"Sama juga, kita mau jual produk olahan, misalnya sarang burung walet ke China. Jadi mereka sudah langsung dimasukkan negatif list. Padahal mereka impor bahan baku dari kita banyak," jelasnya.

Teten menekankan pentingnya melindungi pasar Indonesia dari serbuan-serbuan produk impor. Untuk itu, dia mendorong standarisasi dalam negeri menjadi satu kebijakan untuk melindungi UMKM. Dalam hal ini, dia menggandeng Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam hal pengawasan.

"Itu kan salah satu bentuk proteksi mereka terhadap pasar kita. Sementara kita, dengan mudah masukkan produk luar, masuk lewat platform cross-border online. Kita perlu ada lebih ketat juga dan ini bisa menjadi kebijakan non-tarif. Karena kita dengan beberapa negara sudah masuk ada free trade agreement," tambah Teten.

Sementara itu, Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan UMKM mempunyai potensi besar dalam pertumbuhan ekonomi. Misalnya dalam penyerapan tenaga kerja, sebanyak 1,7 juta UMKM di sektor makanan dan minuman dapat menyerap sebanyak 3,7 juta pekerja.

Namun, saat ini masih ada beberapa kendala yang dihadapi, seperti pembiayaan untuk izin edar. Untuk itu, melalui kerja sama dengan Kemenkop UKM dapat memberikan pendampingan hingga insentif khusus untuk pelaku UMKM.

"Dan itu kita yakin bahwa UMKM ini merupakan bukan hanya buffer atau pendukung utama ekonomi nasional kita, tapi kalau ini ambruk, negeri kita bisa sangat berbahaya. Oleh karena, itu kami juga sepakat dengan statement tadi, tagline tadi, bahwa kita akan melakukan proteksi," kata Taruna.