Menteri Pertahanan sekaligus presiden terpilih Prabowo Subianto melayat ke rumah duka mendiang ibunda Dato Sri Tahir, Lina Sindawaty, pada Jumat (12/7/2024).

Informasi yang diperoleh detikcom, Prabowo tiba di lokasi sekitar pukul 18.10 WIB di rumah duka yang beralamat di Jl. Simprug Garden III Blok B 4-6, RT7/RW3, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12000.

Ia tampak mengenakan baju dinas berwarna putih gading. Setibanya di lokasi, ia langsung bersalaman dengan Dato Sri Tahir yang mengenakan kemeja berwarna putih.

Diketahui, ibunda pendiri Mayapada Group ini dikabarkan telah menghembuskan napas terakhirnya pada Rabu 10 Juli 2024 pukul 00.30 WIB.

"Telah beristirahat di dalam Tuhan, Ibu Lina Sindawaty," tulis informasi yang diterima detikcom, Rabu (10/7/2024).

Mendiang Lina Sindawaty meninggalkan tiga orang anak yakni Dato Sri Tahir, ⁠Elizabeth Sindawati dan Margaret Sindawati. Keluarga mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah turut mendoakan.

"Kami yang berduka mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa. Jadwal semayam akan diinfokan menyusul," tutur informasi tersebut.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor telah menerbitkan dan merelokasi ratusan pedagang kaki lima (PKL) di sepanjang jalur wisata Puncak ke Rest Area Gunung Mas, Cisarua. Lantas siapa pemilik rest area yang jadi tempat lokalisasi PKL ini?

Melansir dari situs resmi Pemda Kabupaten Bogor, Rest Area Gunung Mas dimiliki dan dikelola sepenuhnya oleh pemerintah melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Sayaga Wisata Bogor yang bergerak di bidang Bisnis Pariwisata.

Kawasan ini beroperasi dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.00 WIB untuk hari kerja (Senin-Jumat). Sedangkan untuk akhir pekan (Sabtu-Minggu), kawasan wisata ini beroperasi selama 24 jam.

Dalam situs resmi perusahaan, PT Sayaga Wisata Bogor dibentuk pada 2014 silam melalui Perda Nomor 3 tahun 2014 tentang pembentukan BUMD Pariwisata, dan akta Notaris Rickie Riyadi Nomor 3 tanggal 22 Desember 2014, serta disahkan oleh SK Menhukam No. SK AHU-0002204.AH.01.01. Tahun 2015.

Berbeda dengan Perusahaan Daerah pada umumnya, PT. Sayaga Wisata Bogor didirikan dengan bentuk perseroan terbatas. Langkah ini dimaksudkan agar perusahaan dapat membuat aturan sendiri di luar aturan baku yang sudah ditetapkan pemerintah.

Dengan model usaha seperti ini, BUMD pemilik Rest Area Gunung Mas tersebut diharapkan memiliki flexibilitas aturan main yang lebih baik dalam mengikuti persaingan layaknya perusahaan commercial.

"PT Sayaga Wisata Bogor didirikan untuk berperan menjadikan objek wisata dan potensi wisata milik pemerintah agar dapat dikelola secara lebih profesional layaknya institusi bisnis yang dituntut mampu memberikan pelayanan yang lebih baik dan bersaing di pasar secara bebas," tulis perusahaan dalam situs resminya.

Selain rest area ini, PT Sayaga Wisata Bogor juga memiliki unit bisnis lain seperti kawasan pemandian air panas dan tempat berkemah Tirta Sayaga, Sayaga Hotel, OKB (Oleh-oleh Khas Bogor), dan Tour & Travel Sayaga Wisata Bogor.

Simak juga Video 'Alasan PKL Puncak Ogah Direlokasi ke Rest Area: Kios dan Pendapatan Kecil':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

Perusahaan asal Vietnam, Tan Long Group buka suara terkait dengan keterlibatan dalam dugaan mark up impor beras Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional.

Ketua Tan Long Group, Truong Sy Ba menegaskan pihaknya tidak terlibat sedikitpun terkait impor beras yang dilakukan Perum Bulog. Ia menjelaskan sejak 2023 sampai saat ini, perusahaannya tidak memenangkan tender apapun dengan Perum Bulog.

"Sepanjang sejarah pembukaan penawaran beras Bulog, dan sejak tahun 2023 hingga sekarang kami hanya menang satu batch beras sebanyak 30.000 ton dikirimkan melalui Posco (Korea), dan tidak secara langsung memenangkan kiriman Bulog," kata dia dikutip dari laporan berita online Vietnam, CAFEF, Jumat (12/7/2024).

Ia menegaskan, pihaknya tidak memenangkan pengiriman satu pun dari Bulog sebagai lembaga yang ditugaskan untuk membeli kontrak beras internasional dari Pemerintah Indonesia.

Truong Sy Ba mengungkap jika mengacu pada penawaran Mei, ada anggota usahanya Loc Troi yang memenangkan tender 100.000 ton beras. Namun, Tan Long menawarkan harga yang lebih tinggi yaitu US$ 15/ton, jadi dia tidak memenangkan tawaran itu.

Penawaran oleh Tan Long ini disampaikan langsung kepada Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman yang saat itu tengah berkunjung ke Vietnam. Namun, melihat penawaran harga Tan Long lebih tinggi, maka tidak diambil oleh pemerintah Indonesia.

"Pada tanggal 19 Mei, Bapak Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian Indonesia berkunjung ke Vietnam, kemudian mengunjungi pabrik beras TLG di Can Tho, dan pabrik beras Hanh Phuc di An Giang, saat itu kami Ada meja yang menawarkan 100 ton beras , dengan harga US$ 538/ton, harga FOB. Namun jika dibandingkan dengan harga Loc Troi, mereka menemukan bahwa tawaran TLG lebih tinggi, sehingga kami tidak menang," jelas dia.

Jadi, Truong Sy Ba mengatakan bahwa penawaran beras US$ 538/ton tidak secara resmi menawarkan harga tersebut kepada Indonesia. Namun hanya pada hari Menteri Pertanian Indonesia berkunjung ke Vietnam datang ke kelompok tersebut untuk berbicara.

"Dalam pembicaraan ini, Menteri bertanya kepada kami saat itu berapa harga beras yang diekspor ke Indonesia dengan metode FOB (harga di gerbang perbatasan negara penjual), dan kemudian Kami menghitung harganya menjadi US$ 538/ton," lanjutnya.

Secara khusus, Truong Sy Ba menegaskan kembali bahwa perusaahannya ini tidak ada hubungannya dengan Bulog.

Sebelumnya diberitakan bahwa Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi hingga Kepala Bulog Bayu Krisnamurthi dilaporkan ke KPK. Keduanya dilaporkan oleh Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto.

Hari menjelaskan ada dua pelaporan yang dibuat. Pertama berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa mark up impor beras dan kedua terkait masalah tertahannya beras di Tanjung Priok atau demurrage.

Perum Bulog telah angkat bicara. Terkait Tan Long Group, Bulog menjelaskan perusahaan tersebut memang pernah mendaftarkan diri menjadi salah satu mitra dari BUMN pangan tersebut. Namun, Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog menegaskan perusahaan itu tidak pernah memberikan penawaran harga kepada Bulog.

"Perusahaan Tan Long Vietnam yang diberitakan memberikan penawaran beras, sebenarnya tidak pernah mengajukan penawaran harga sejak bidding tahun 2024 dibuka. Jadi tidak memiliki keterikatan kontrak impor dengan kami pada tahun ini," ucapnya dalam keterangan tertulis, ditulis Sabtu (6/7/2024).

Mark up merupakan kegiatan peningkatan atau penggelembungan suatu nilai atau anggaran. Tindakan itu merupakan kecurangan karena bisa dikatakan mempermainkan harga agar mendapatkan keuntungan dari selisih dari penggelembungan anggaran tersebut.

Program makan siang gratis atau yang kini dikenal dengan Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat sorotan dari media asing. Program yang akan diterapkan untuk mengatasi kekurangan gizi anak ini memicu kekhawatiran tentang potensi hambatan pada keuangan negara.

Hal ini diulas dalam artikel berjudul 'Indonesia taps Japan, India, China expertise for free school meals as Prabowo battles cost concerns' yang dirilis oleh media berbasis Hong Kong, South China Morning Post (SCMP).

MBG merupakan program ambisius Prabowo dan juga bagian dari salah satu janji penting kampanye pemilu Prabowo, yang akan mengambil alih jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada bulan Oktober mendatang.

Dikutip dari SCMP, Jumat (12/7/2024), dalam proses perwujudannya, tim Prabowo belajar dari sejumlah negara mulai dari Jepang, China dan India, yang telah menerapkan dan mengeluarkan dana secara bijaksana untuk program-program serupa.

Program MBG ini disebut-sebut menyasar 83 juta anak-anak kurang mampu dan diperkirakan menelan biaya Rp 71 triliun atau US$ 4,35 miliar pada tahun 2025. Di Indonesia sendiri, kebanyakan sekolah tidak memberikan makanan gratis kepada siswanya.

Tim Prabowo memperkirakan, inisiatif ini akan menelan biaya hingga Rp 450 triliun jika diterapkan sepenuhnya pada tahun 2029 dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 2,6%.

"Untuk mencapai hal ini, Prabowo dikatakan sedang mempertimbangkan langkah-langkah termasuk memperketat penegakan pajak dan memotong anggaran untuk proyek relokasi ibu kota Jokowi (IKN) senilai US$ 32 miliar (Rp 516,8 triliun)," tulis SCMP.

Program ini telah dikritik oleh Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) karena berpotensi meningkatkan tingkat defisit anggaran negara. Tim Prabowo telah berjanji untuk memenuhi rasio utang dengan defisit APBN dibatasi sebesar 3% dari produk domestik bruto (PDB), dari yang saat ini 2,3 %.

Analis data dan keuangan di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Muhammad Rafi Bakri, mengatakan program ini membutuhkan anggaran yang sangat besar. Kekhawatiran biaya memang beralasan karena Indonesia mempunyai pengeluaran yang besar termasuk relokasi ibu kota ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Berguru ke 3 Negara

Prabowo dan perwakilan timnya tercatat sudah beberapa kali melakukan perjalanan ke Jepang secara bergantian untuk mempelajari program makan siang gratis bagi siswa sekolah.

Di Jepang, data pemerintah menunjukkan hampir 99% sekolah dasar menyediakan makan siang pada tahun 2023. Makanan tersebut tidak selalu gratis, dengan beberapa siswa membayar rata-rata US$ 300 atau Rp 4,85 juta per tahun. Tetapi banyak juga pemerintah kota yang sepenuhnya mensubsidi biaya ini.

Selain Jepang, pemerintah juga menyoroti program serupa di India. Pada bulan April lalu, wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengatakan kepada kantor berita Antara bahwa tim Indonesia dikirim ke India untuk memahami program makan siang gratis di negara tersebut.

Gibran mengatakan, Duta Besar India untuk Indonesia, Sandeep Chakravorty, memberitahunya bahwa program India menelan biaya 11 sen AS per anak per hari karena efisiensi logistik. Sebagai perbandingan, tim Prabowo memperkirakan biaya sebesar 94 sen AS per anak per hari untuk program di Indonesia.

Sementara itu, Kepala Ekonom di Permata Bank Josua Pardede mengatakan, program makan siang gratis di China dan India disesuaikan dengan kebutuhan dan faktor lokal. Di India, pendanaan untuk program penyediaan makan siang setiap hari kepada lebih dari 100 juta siswa dibagi antara pemerintah pusat dan daerah.

Pertama kali diluncurkan pada tahun 1995, program India menelan biaya sekitar US$ 2,6 miliar pada tahun 2023. Dalam hal ini, pemerintah federal dan pemerintah negara bagian masing-masing membayar 60% dan 40%.

"Kebijakan makanan gratis Tiongkok dimulai pada tahun 2011 dan tidak bersifat universal, kebijakan ini sangat tepat sasaran, hanya ditujukan kepada masyarakat miskin di daerah pedesaan terpencil," kata Josua.

Sedangkan menurut Rafi Bakri, India dan Tiongkok dapat menjalankan program mereka dengan sukses karena mereka menanam banyak pangan untuk konsumsi dalam negeri. Di Indonesia, produksi pangan biasanya berfluktuasi dari tahun ke tahun dan kekurangan tersebut harus dipenuhi melalui impor.

Indonesia berada di peringkat ke-84 dari 113 negara dalam hal ketersediaan pangan, jauh di belakang India di peringkat ke-42 dan Tiongkok di peringkat ke-2, menurut Indeks Ketahanan Pangan Global tahun 2022.

"Kekhawatiran mengenai kemampuan Indonesia untuk mendanai program ini memang beralasan karena posisi keuangan Indonesia yang lemah dan ketergantungan ekonomi yang besar terhadap komoditas, yang harganya biasanya berfluktuasi, kata Josua Pardede.

Pemerintah merilis aturan baru soal percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Aturan itu adalah Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) 11 Juli yang lalu.

Aturan soal pertanahan menjadi salah satu yang banyak dibahas dalam beleid tersebut. Salah satunya adalah wewenang Kelapa Otorita IKN untuk menerapkan nilai dan harga tanah di IKN.

Dilihat detikcom, Jumat (12/7/2024), hal itu tercantum dalam Pasal 6 beleid tersebut. Kepala Otorita disebut dapat menetapkan nilai tanah di lbu Kota Nusantara untuk pengelolaan aset dalam pengendali (ADP) dan pelaksanaan investasi di Ibu Kota Nusantara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ADP sendiri adalah tanah di wilayah Ibu Kota Nusantara yang tidak terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan.

"Nilai tanah yang ditetapkan oleh Kepala Otorita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Zona Penilaian Tanah yang mengacu pada perhitungan nilai tanah oleh Penilai Publik," tulis pasal 6 beleid tersebut.

Nilai tanah yang telah ditetapkan oleh Kepala Otorita akan menjadi acuan bagi Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan untuk menetapkan Zona Nilai Tanah. Hal itu akan dipublikasikan untuk kepentingan lain.

Nantinya, Kepala Otorita juga dapat memberikan pengelolaan tanah ADP kepada pelaku usaha pelopor dengan pengenaan kontribusi tarif sampai dengan Rp 0 ataupun melalui pembayaran kontribusi secara angsuran.

Pelaku usaha pelopor sendiri ditetapkan oleh Kepala Otorita dalam rangka bentuk investasi yang bersumber dari sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini tercantum dalam pasal 5.

Pelaku usaha pelopor ditetapkan dengan dua kriteria. Pertama pelaku usaha itu telah menyatakan minat dan menandatangani letter of intent dengan Otorita lbu Kota Nusantara.

Kriteria ke dua adalah pelaku usaha tadi harus bersedia memulai pelaksanaan pembangunan di Ibu Kota Nusantara paling lama lima tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Kabar presiden terpilih Prabowo Subianto mau meningkatkan rasio utang menjadi 50% dari produk domestik bruto (PDB) muncul lagi. Kali ini diungkapkan adik kandungnya sendiri, Hashim Djojohadikusumo.

Hashim mengatakan peningkatan rasio utang hingga 50% PDB akan dibarengi dengan peningkatan penerimaan negara. Kebijakan ini dilakukan untuk mendanai program ambisius Prabowo, salah satunya makan bergizi gratis.

"Idenya adalah untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan tingkat utang. Saya sudah berbicara dengan Bank Dunia dan menurut mereka 50% adalah tindakan yang bijaksana," kata Hashim dalam wawancara di London kepada Financial Times, dikutip Kamis (11/7/2024).

Jika benar, jumlah itu naik dari posisi rasio utang 38,64% saat ini dan mendekati batas aman yang telah ditetapkan yakni 60% PDB sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Menurut Hashim, Prabowo bersama wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka tidak akan mengeksekusi kebijakan ini tanpa didahului oleh kenaikan penerimaan negara baik melalui pajak, cukai, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dividen, royalti dan lainnya.

"Kami tidak ingin menaikkan tingkat utang tanpa meningkatkan pendapatan," tegasnya.

Hashim adalah salah satu penasihat terdekat Prabowo dan akan memainkan peran berpengaruh ketika pemerintahan baru mulai menjabat pada Oktober 2024. Di sisi lain, ia juga merupakan pengusaha ternama di Indonesia yang mengepalai Grup Arsari yang fokus di bidang pertambangan, pertanian dan komoditas.

Para ekonom telah memperingatkan bahwa kenaikan rasio utang hingga 50% akan mendorong defisit anggaran melampaui batas maksimum yang ditetapkan sebesar 3% dari PDB. Hal ini juga dapat membebani rupiah yang telah melemah lebih dari 5% terhadap dolar AS pada tahun ini.

Prabowo sendiri berencana membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN) untuk meningkatkan pengumpulan pajak, meskipun para ekonom telah memperingatkan bahwa hal itu tidak mudah. Pihaknya juga mempertimbangkan untuk memotong subsidi dan menjual aset negara untuk meningkatkan pendapatan.

Tim Prabowo Bantah Rasio Utang Ditingkatkan 50%

Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan komitmen Prabowo untuk disiplin dan pruden dalam mengelola fiskal.

Dasco menyebut pemerintahan ke depan akan tetap menjaga batasan defisit APBN 2025 sebesar 3% dari PDB. Ia pun memastikan rasio utang terhadap PDB dalam APBN 2025 akan tetap di level yang telah dijaga selama ini, yakni di kisaran 30%.

"Pemerintah tetap teguh pada komitmennya terhadap pengelolaan fiskal yang berkelanjutan dan hati-hati," kata Dasco dalam keterangan tertulis.

Dasco mengatakan pemerintahan ke depan memiliki tiga tujuan utama terhadap pengelolaan fiskal, yaitu menaati praktik kehati-hatian dengan membatasi defisit 3%, serta mempertahankan rasio utang terhadap PDB dalam status quo.

"Dan melanjutkan disiplin fiskal yang telah ditetapkan pada masa pemerintahan Jokowi," jelasnya.

Komitmen terhadap disiplin fiskal ini dipastikan akan dijaga oleh pemerintahan Prabowo lantaran pentingnya investasi sektor swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut Dasco, pemerintah ke depan akan fokus pada penciptaan lapangan kerja untuk merangsang pertumbuhan dan menghasilkan dolar untuk membiayai pertumbuhan ekonomi.

"Menumbuhkan lingkungan kebijakan yang sehat dan pro-bisnis sangatlah penting," kata dia.

Progres proyek MRT Jakarta koridor Timur-Barat (East-West) yang meliputi dari Tomang, Jakarta Barat sampai Medan Satria, Bekasi, diungkap PT MRT Jakarta (Perseroda). MRT Jakarta akan menggarap pekerjaan fisik proyek tersebut mulai Agustus bulan depan.

Direktur Konstruksi PT MRT Jakarta Weni Maulina mengatakan bahwa pembebasan lahan bakal dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. MRT pun tengah menyiapkan sejumlah program survei dan manajemen lalu lintas.

"Jadi Insyaallah pencanangan akan dilakukan di Agustus. Pencanangan akan dilakukan di Agustus dan dimulai nanti teman-teman akan melihat di lapangan, akan ada beberapa pekerjaan fisik, termasuk rekayasa yang akan dilakukan," kata Weni di di Kantor MRT Jakarta, Wisma Nusantara, Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2024).

Weni menjelaskan paket pekerjaan buat proyek tersebut sendiri baru akan dilelang alias ditender pada 2025. Tender akan dilakukan MRT bersama Japan International Cooperation Agency (JICA) selaku pendukung proyek

"Kemudian di tahun 2025 kita akan menyiapkan beberapa tender untuk paket-paket pekerjaan main constructionnya yang fisik utama bersama dengan pihak JICA," jelasnya.

Untuk desain stasiun Proyek MRT Fase 2 dan koridor East-West bakal didesain secara inklusif. Contohnya, stasiun harus ramah disabilitas. MRT Jakarta juga mengundang komunitas dan sering melakukan focus group discussion untuk membahas hal tersebut.

"Para komunitas memberikan banyak masukan yang baik terhadap desain-desain yang inklusif dan aksesibel," imbuhnya.

Sebelumnya berdasarkan catatan detikcom, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta agar Pemprov DKI Jakarta segera melakukan persiapan pembangunan MRT Jakarta Timur-Barat. Dia menargetkan moda transportasi ini sudah bisa dimulai pembangunannya pada Agustus 2024.

Kementerian Perhubungan telah menyerahkan dokumen Basic Engineering Design (BED) MRT Jalur Timur-Barat (East-West) Fase 1 Tahap 1 kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

"Kementerian Perhubungan akan terus mendukung implementasi pengembangan transportasi massal berbasis rel bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Diharapkan groundbreaking dapat dilakukan pada bulan Agustus 2024," tegas Budi Karya dalam keterangannya, Senin (7/8/2023).

Pada Fase 1 Tahap 1, pengembangan MRT koridor Timur-Barat akan meliputi jalur dari Tomang, Jakarta Barat sampai dengan Medan Satria, Bekasi. Jika keseluruhan koridor sudah tersambung, maka koridor ini akan membentang sepanjang 90 km dari Balaraja di Tangerang hingga Cikarang, serta melintasi tiga provinsi, dua kabupaten, dan tiga kota.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan capaian investasi Indonesia saat ia menjabat sebagai Kepala BKPM jauh lebih besar daripada masa sebelum ia memimpin. Padahal ia hanyalah seorang 'anak daerah' dari Papua, sedangkan pemimpin sebelumnya merupakan lulusan Harvard

Perihal ini disampaikan Bahlil saat mengisi kuliah umum di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Jawa Barat. Dalam kesempatan itu Bahlil menunjukkan sebuah slide presentasi yang menunjukkan grafik pertumbuhan investasi yang masuk ke Indonesia sebelum dan sesudah BKPM dia pimpin.

Dalam slide itu terlihat pada awal kepemimpinan Tom Lembong di BKPM (2016), target rencana strategis lembaga itu berada di angka Rp 594,8 triliun dengan pencapaian Rp 612 triliun (capaian +3,02%). Kemudian pada 2019 hingga kuartal ke-2 capaian investasi masuk berada di kisaran Rp 396 triliun atau sekitar 50% dari target sepanjang tahun itu yang sebesar Rp 792 triliun.

Kemudian pada pertengahan 2019 saat Bahlil mulai memimpin, BKPM berhasil menambah capaian investasi hampir mencapai Rp 414 triliun sehingga total capaian tahun itu berada di angka Rp 809,6 atau 2,22% lebih tinggi dari target.

Bahlil kemudian mengatakan sejak saat itu (2020-2023 kemarin), baik secara target maupun capaian, investasi yang masuk ke Indonesia naik secara signifikan. Bahkan mencapai dua kali lipat lebih besar daripada masa kepemimpinan Tom Lembong di BKPM.

Sebab pada 2023 lalu, Bahlil mengaku diberikan target investasi yang sangat besar dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yakni 1.400 triliun. Namun di tahun itu, ia dengan bangga mengatakan BKPM mampu mendatangkan investasi melebihi target yakni Rp 1.418,9 triliun.

"Nah kalau kalian lihat grafik ini, realisasi investasi kita itu naik terus, saya masuk 2019, target investasinya sekarang hampir 2 kali lipat," ucap Bahlil dalam acara tersebut, Kamis (11/7/2024).

"Ini adalah perbedaan antara 2018-2019 itu pimpinan BKPM-nya adalah tamatan Harvard (Tom Lembong), dan 2019 sampai 2023 pimpinan BKPM-nya adalah tamatan Papua," tegasnya lagi.

Melalui penjelasan ini, ia ingin membuktikan bahwa almamater atau asal daerah tidak menjamin kualitas dan kemampuan seseorang. Sama seperti bagaimana ia bisa 'mengalahkan' Tom Lembong yang seorang lulusan Harvard dengan dirinya, baik dari segi target ataupun capaian investasi BKPM.

"Apa yang saya mau sampaikan kepada teman-teman, kampus tidak menjamin kualitas seseorang mahasiswa atau praja, kalian mau sekolah di mana pun, di SMA di pelosok manapun, ketika masuk di IPDN, harus kalian buktikan bahwa kalian adalah yang terbaik daripada orang-orang yang ada di pusat-pusat ibu kota negara," pungkasnya.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, harga tiket pesawat yang tinggi telah dikeluhkan banyak orang belakangan ini. Pihaknya pun menyiapkan sejumlah langkah untuk menurunkan harga tiket tersebut.

"Kami menyiapkan beberapa langkah untuk efisiensi penerbangan dan penurunan harga tiket, misalnya evaluasi operasi biaya pesawat," kata Luhut dikutip dari Instagramnya, Kamis (12/7/2024).

Luhut menerangkan, Cost Per Block Hour (CBH) yang merupakan komponen biaya operasi pesawat terbesar perlu diidentifikasi rincian pembentukannya. Menurutnya, perlu strategi untuk mengurangi nilai CBH berdasarkan jenis pesawat dan layanan penerbangan.

"Selain itu, kami juga berencana untuk mengakselerasi kebijakan pembebasan Bea Masuk dan pembukaan Lartas barang impor tertentu, untuk kebutuhan penerbangan dimana porsi perawatan berada di 16 persen porsi keseluruhan setelah avtur," ujar Luhut.

Lanjutnya, mekanisme pengenaan tarif berdasarkan sektor rute berimplikasi pada pada pengenaan PPN hingga iuran Jasa Raharja. Oleh karena itu, dia bilang, perhitungan tarif perlu disesuaikan berdasarkan biaya operasional maskapai per jam terbang.

"Mekanisme pengenaan tarif berdasarkan sektor rute, berimplikasi pada pengenaan dua kali tarif PPN, Iuran Wajib Jasa Raharja (IWJR), dan Passenger Service Charge (PSC), bagi penumpang yang melakukan transfer/ganti pesawat. Mekanisme perhitungan tarif perlu disesuaikan berdasarkan biaya operasional maskapai per jam terbang, yang akan berdampak signifikan mengurangi beban biaya pada tiket penerbangan," terang Luhut.

Luhut menambahkan, peran pendapatan kargo pada maskapai kerap kali luput dari perhatian. Menurutnya, pendapatan kargo bisa menjadi pertimbangan dalam hal menentukan tarif batas atas. Sejalan dengan itu, pihaknya juga mengkaji insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk beberapa destinasi prioritas.

"Hal lain yang tidak kalah penting adalah evaluasi peran pendapatan kargo terhadap pendapatan perusahaan penerbangan yang seringkali luput dari perhatian. Ini bisa menjadi pertimbangan dalam menentukan harga Tarif Batas Atas. Pemerintah juga akan mengkaji peluang insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah ( PPN DTP )untuk beberapa destinasi prioritas," jelasnya.

"Terhitung sejak rapat ini dilakukan, seluruh langkah tersebut di atas selanjutnya akan dikomandoi langsung oleh Komite Supervisi Harga Tiket Angkutan Penerbangan Nasional. Mereka akan mengevaluasi secara detail harga tiket pesawat setiap bulannya," imbuh Luhut.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan curah hujan yang tinggi di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur menjadi tantangan baru di tengah percepatan pembangunan fasilitas dasar IKN. Basuki mengatakan bulan kemarin dari total 30 hari, hanya 8 hari saja hujan tidak turun.

Padahal pihaknya juga butuh cuaca panas untuk menyelesaikan beberapa bangunan, misalnya saja pengaspalan. Dengan hujan yang terus turun, pihaknya pun mengakali pengeringan aspal dengan tenda.

"Masalahnya di sana hanya satu yaitu hujan. Dengan kemarin dari 30 hari hanya 8 hari yang terang, selebihnya hujan, sekarang mengaspal pun pakai tenda, supaya nggak kena hujan," beber Basuki di Halaman Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (11/7/2024) kemarin.

Hujan juga menimbulkan kemacetan di kota Nusantara dsn sekitarnya, karena akses jalan ke IKN masih banyak yang berupa tanah dan lumpur. Basuki bilang pekerjaan pembangunan sendiri difokuskan di malam hari agar tak menganggu lalu lintas, namun ternyata pada akhirnya kemacetan tak terhindarkan.

"Semalam di IKN macet total semua, karena hujan, mereka kerja 24 jam, kita atur supaya batching plant beroperasi malam, ternyata semalam macet," beber Basuki.

Di sisi lain, Basuki sendiri menyatakan sarana dan prasarana di Ibu Kota Nusantara (IKN) siap pada bulan ini. Artinya, IKN siap menyambut Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sebelumnya berencana ngantor di sana pada bulan Juli ini.

Basuki mengatakan, infrastruktur air minum, kelistrikan hingga telekomunikasi akan siap pada bulan ini. Dengan demikian, IKN siap untuk ditempati pada bulan ini.

"Yang namanya Juli itu kan tanggal 31. Dari dulu saya bilang pertengahan Juli air akan masuk, listrik sudah masuk, karena tadi saya baru kumpulin untuk energi dan komunikasi. Telkom, PLN, tadi sudah melapor," kata Basuki.

Kerajaan Arab Saudi memberikan ancaman kepada Eropa jika negara-negara G7 menyita hampir US$ 300 miliar atau setara Rp 4.863 triliun (kurs Rp 16.211) aset Rusia yang dibekukan. Ancaman yang diberikan yakni akan menjual sejumlah surat utang (obligasi) Eropa.

Untuk diketahui negara G7 itu terdiri dari, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat.

Dikutip dari Bloomberg, Kamis (11/7/2024), Kementerian Keuangan Kerajaan Arab Saudi pada awal 2024, telah mengatakan kepada beberapa rekan G-7 mengenai penolakan terhadap rencana penyitaan aset Bank Sentral Rusia yang dibekukan itu.

Meskipun, alasan pembekuan itu dimaksudkan untuk mendukung Ukraina. Namun alih-alih mendukung Ukraina, ada informasi bahwa hal tersebut menjadi ancaman terselubung.

Diketahui Arab Saudi menginvestasikan puluhan miliar euro pada obligasi Prancis. Para pejabat Prancis pun mulai khawatir bahwa negara-negara lain akan mengikuti contoh yang dilakukan Saudi.

Terkait negara G7 yang berencana membantu Ukraina memang telah dibicarakan pada pertemuan puncak di Italia pada bulan Juni 2024 setelah berdiskusi selama berbulan-bulan.

Para pemimpin G7 menyepakati struktur keuangan yang akan memberi Ukraina bantuan sekitar US$ 50 miliar dengan mengorbankan aset-aset Rusia yang dibekukan.

Tujuh negara anggota dan Uni Eropa saat itu juga telah sepakat untuk memberikan pinjaman yang akan dibayar kembali dengan hasil sekitar US$ 280 miliar dana Rusia yang dibekukan, yang sebagian besar berlokasi di Eropa. Amerika Serikat dan Inggris mendukung penyitaan total. Namun Jepang dan Jerman menentang hal ini.

Bank Jago memastikan tidak ada dana milik nasabah yang hilang dalam kasus pencurian sebesar Rp 1,3 miliar dari 112 rekening terblokir yang dilakukan oknum perbankan, IA (33).

"Bank Jago menjamin tidak ada nasabah yang dirugikan atau nasabah mengalami kehilangan dana," kata Corporate Communication Bank Jago, Marchelo dalam keterangan resminya, Rabu (10/7/2024).

Marchelo mengatakan perbankan sudah menerapkan proses manajemen risiko dan strategi anti-fraud sebagai langkah mitigasi atas tindakan penyimpangan yang dilakukan pihak internal maupun eksternal.

Sehingga tindak pencurian yang dilakukan tersangka AI dapat terdeteksi perusahaan, yang kemudian langsung dilaporkan ke Polisi untuk ditindaklanjut secara hukum.

"Melalui proses tersebut Bank Jago berhasil mendeteksi tindakan fraud sejak dini, melakukan pemeriksaan, dan secara proaktif melaporkan tindakan penyimpangan kepada pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut," ucapnya.

Menurutnya langkah tegas ini merupakan bentuk komitmen untuk menjaga keamanan dana dan data nasabah serta memberikan efek jera pelaku tindakan fraud. Bersamaan dengan itu ia memastikan bank akan terus bekerja sama dengan kepolisian untuk menuntaskan kasus ini.

"Bank Jago akan terus bekerja sama dengan kepolisian untuk menuntaskan kasus ini dan melakukan berbagai langkah mitigasi untuk mencegah tindakan serupa terjadi di masa depan," jelas Marchelo.

"Semoga bisa memberikan pencerahan kepada publik mengenai posisi Bank Jago yang berkomitmen penuh dalam menjamin keamanan data dan dana nasabah," pungkasnya.

Sebagai informasi, sebelumnya polisi menangkap IA (33), oknum pegawai Bank Jago yang mencuri uang nasabah Rp 1,3 miliar. Dana tersebut didapat setelah ia membobol 112 rekening yang sedang dibekukan perbankan.

Polisi mengungkap IA memakai uang nasabah itu untuk bayar utang hingga jalan-jalan bareng keluarganya. Atas tindakannya, perbankan ditaksir mengalami kerugian sekitar Rp 1.397.280.711.

Akibat tindakannya, IA disangkakan Pasal 30 ayat (1) juncto Pasal 46 ayat (1) dan/atau Pasal 32 ayat (1) juncto Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan/atau Pasal 81 UU Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana dan/atau Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Lihat juga Video 'Karyawati Bank Gondol Uang Nasabah Rp 6 Miliar':

[Gambas:Video 20detik]