Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, Purwono Widodo meninggal dunia. Kabar duka ini dibenarkan Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga.

"Iya," jawab Arya singkat dikonfirmasi detikcom, Rabu (2/10/2024).

Purwono meninggal dunia pada Rabu (2/10) di RS Medistra, Jakarta Selatan. Purwono diangkat menjadi Direktur Utama Krakatau Steel melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) 2023. Ia menggantikan Silmy Karim yang ditunjuk menjadi Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi.

Mengutip CNN Indonesia, Purwono menjadi bagian direksi sejak 2017 setelah diangkat sebagai Direktur Pemasaran pada RUPS tahun buku 2016 yang dilaksanakan pada 29 Maret 2017.

Kemudian pada RUPSLB 2018 terjadi perubahan nomenklatur jabatan Direktur Pemasaran menjadi Direktur Komersial. Kemudian ia dialihtugaskan menjadi Direktur Pengembangan Usaha pada RUPSLB 2020.

Sebelum menjabat sebagai Direktur Pengembangan Usaha Perseroan, Purwono sempat menjabat sebagai General Manager Pemasaran PT Krakatau Steel (2004-2006), dan General Manager Penjualan PT Krakatau Steel (2006-2008).

Ia juga pernah menjadi Direktur Komersial PT KHI Pipe Industries (2008-2013), Direktur Utama PT KHI Pipe Industries (2013-2017). Sedangkan untuk jenjang pendidikan, Purwono menyelesaikan pendidikan terakhir di Magister Manajemen Internasional Universitas Indonesia (1997).

Corporate Secretary Krakatau Steel, M. Tantra Maulana dalam keterangannya mengatakan, Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan Krakatau Steel menyatakan duka yang mendalam atas kehilangan sosok pemimpin terbaiknya.

"Mewakili Keluarga Besar Almarhum kami mohon doanya, semoga amal ibadah Almarhum diterima oleh Allah SWT, diampuni segala dosanya, diberikan tempat terbaik di sisiNya, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan. Aamiin Ya Rabbal Alamiin," tuturnya.

Pihaknya juga memastikan operasional perusahaan tetap normal. "Manajemen perseroan memastikan operasional perusahaan tetap berjalan secara normal," ujarnya.

Alfiansyah Komeng atau yang akrab disapa Komeng sudah dilantik menjadi Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI periode 2024-2029, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa kemarin.

Sebagai salah anggota DPD RI terpilih, Komeng tercatat sudah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPK pada 2 September 2024 lalu saat dirinya masih menjadi Calon Anggota.

Berdasarkan data LHKPN tersebut, Komeng tercatat memiliki total harta kekayaan senilai Rp 15.729.857.704 atau sekitar Rp 15,7 miliar. Harta kekayaannya terdiri dari berbagai aset, mulai dari properti, kendaraan, hingga kas. Berikut rincian harta kekayaan Komeng.

Aset Tanah dan Bangunan Milik Komeng Rp 14.250.000.000 atau Rp 14,2 miliar

1. Tanah dan Bangunan Seluas 81 m2/35 m2 di Kab/Kota Bogor, hasil sendiri Rp. 900.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 81 m2/48 m2 di Kab/Kota Bogor, hasil sendiri Rp. 900.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/41 m2 di Kab/Kota Bogor, hasil sendiri Rp. 950.000.000

4. Tanah dan Bangunan Seluas 312 m2/225 m2 di Kab/Kota Bogor, hasil sendiri Rp. 4.500.000.000

5. Tanah dan Bangunan Seluas 397 m2/215 m2 di Kab/Kota Bogor, hasil sendiri Rp. 5.000.000.000

6. Tanah dan Bangunan Seluas 433 m2/350 m2 di Kab/Kota Malang, hasil sendiri Rp. 2.000.000.000

Alat Transportasi dan Mesin Milik Komeng Rp 1.357.000.000 atau Rp 1,3 miliar

1. Mobil, JEEP COMPASS LONGITUDE 1.4 Tahun 2019, Hhasil sendiri Rp 385.000.000

2. Mobil, DAIHATSU LUXIO 1.5 X A/T mobil penumpang Tahun 2016, hasil sendiri Rp 135.000.000

3. Mobil, SUZUKI XL7415F GX 4X2 M/T Tahun 2020, hasil sendiri Rp 179.000.000

4. Mobil, HYUNDAI H-1 MINIBUS Tahun 2017, hasil sendiri Rp 300.000.000

5. Mobil, SUZUKI MOBIL PENUMPANG Tahun 2024, Hadiah Rp 179.000.000

6. MOBIL, SUZUKI MOBIL PENUMPANG Tahun 2024, Hadiah Rp 179.000.000

Aset Lain Milik Komeng

Selain properti dan kendaraan, Komeng juga tercatat memiliki harta berupa sejumlah aset. Yakni berupa harta bergerak lainnya senilai Rp 8.000.000 dan kas Rp 114.857.704. Pada LHKPN miliknya, Komeng tercatat tak memiliki utang. Dengan demikian total kekayaan Komeng mencapai Rp 15,7 miliar.

Simak: Video: Momen Teriakan 'Uhuy' saat Komeng Disorot di Pelantikan DPR-DPD

[Gambas:Video 20detik]

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menetapkan Harga Indeks Pasar (HIP) Bahan Bakar Nabati (BBN) jenis biodiesel pada Bulan Oktober 2024 ini sebesar Rp 12.633 per liter. Sementara, HIP BBN jenis bioetanol pada bulan Oktober 2024 dipatok Rp 14.144 per liter.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Agus Cahyono Adi mengatakan penetapan harga tersebut berlaku per 1 Oktober 2024.

"Penetapan harga tersebut efektif berlaku per tanggal 1 Oktober 2024, sesuai dengan surat dari Direktur Jenderal EBTKE dengan nomor T-3823/EK.05/DJE.B/2024 yang ditandatangani tanggal 29 September 2024," katanya dikutip dari laman Kementerian ESDM, Rabu (2/10/2024).

Agus menjelaskan bahwa besaran HIP BBN Biodiesel tersebut, dihitung berdasarkan ketentuan Diktum Kesatu Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 3.K/EK.05/DJE/2024 tentang HIP BBN Jenis Biodiesel yang dicampurkan ke dalam Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar dan besaran ongkos angkut berdasarkan ketentuan lampiran I Kepmen ESDM Nomor 153.K/EK.05/DJE/2024.

Secara lebih rinci, perhitungan harga HIP BBN Biodiesel diperoleh dari formula, HIP = (Harga CPO KPB Rata-rata + 85 USD/ton) x 870 kg/m3 + Ongkos Angkut. Adapun harga CPO KPB rata-rata periode 25 Agustus - 24 September 2024 sebesar Rp 13.211/kg.

Sedangkan 85 dolar AS per ton adalah nilai konversi bahan baku menjadi biodiesel, dan angka 870 kg/m3 merupakan faktor satuan dari kg ke L. Sementara nilai kurs menggunakan rata-rata kurs tengah Bank Indonesia dengan periode kurs 25 Agustus-24 September 2024 sebesar Rp15.408.

Selain itu, Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati (HIP BBN) jenis bioetanol pada bulan Oktober 2024 dipatok Rp 14.144 per liter. Perhitungan harga HIP BBN bioetanol diperoleh dari formula, HIP = (Harga Tetes Tebu KPB Rata-rata periode 3 bulan + 4,125 kg/L) + 0,25 USD/L. Adapun harga tetes tebu KPB rata-rata periode 15 Juni - 14 September 2024 sebesar Rp 2.489/kg.

Simak: Video: BBM Pertamina Nonsubsidi Turun Harga, Ini Daftarnya!

[Gambas:Video 20detik]

Bekantan menjadi salah satu hewan endemik di Pulau Kalimantan. Meski telah dicap sebagai hewan yang terancam punah, bekantan saat ini masih eksis mendiami pesisir Sungai Hitam Samboja, Kutai Kartanegara. Kabarnya ada ratusan ekor bekantan yang berkoloni di sepanjang sungai yang bermuara ke selat Makassar itu.

Bagi warga Kampung Lama Samboja, bekantan bukan cuma sekedar hewan yang terancam punah dan harus dilindungi, lebih jauh dari itu bekantan nyatanya ikut menggerakkan perekonomian di kawasan tersebut. Kehadiran bekantan telah lama menjadi daya tarik wisata di pesisir Sungai Hitam.

Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Sungai Hitam Lestari menjadi pihak yang mengelola wisata berbasis lingkungan alias ekowisata di sepanjang pesisir Sungai Samboja. Wisata susur sungai untuk melihat keberadaan bekantan menjadi salah satu tawaran utama bagi para wisatawan.

Aidil Amin, Ketua Pokdarwis Sungai Hitam Lestari menjadi salah satu sosok yang menginisiasi ekowisata di Sungai Hitam. Dia mengatakan kawasan wisata ini diinisiasi dari kegelisahannya atas kerusakan alam yang terjadi di Sungai Hitam.

Perambahan hutan bakau seringkali terjadi di Sungai Hitam, hal ini mempersempit tempat hidup bagi para bekantan. Padahal menurutnya kehadiran bekantan di Sungai Hitam telah turun temurun terjaga di kampung halamannya itu.

"Saya sejak masih muda sudah ada inisiatif untuk menjaga bekantan ini. Rintangannya banyak sekali, masalah perambahan lahan ini seringkali terjadi. Kadang orang sini mau bikin rumah atau kebun. Ada juga kasus mau diambil perusahaan sampai saya didatangi preman pun pernah," cerita Aidil ketika ditemui langsung di Kawasan Wisata Ekoriparian Sungai Hitam, Kalimantan Timur, Selasa (1/10/2024).

Belum lagi masalah lingkungan yang terjadi karena makin banyaknya pemukiman di sekitaran Sungai Hitam Samboja. Masalah pembuangan limbah domestik sembarang hingga sampah yang dibuang langsung ke sungai menjadi rintangan yang harus dihadapi Aidil dan kelompoknya.

Dengan membuat kawasan wisata berbasis lingkungan, Aidil dan kelompoknya telah melakukan upaya untuk menjaga lingkungan bagi bekantan tetap lestari, di sisi lain potensi ekonomi juga bisa dikorek dari upayanya itu.

Wisata Bekantan Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Foto: Dok. PT Pertamina EP Sangasanga Field

Potensi Ekonomi Wisata Bekantan

Sejak 2019, Aidil mendapatkan bantuan langsung dari Pertamina lewat PT Pertamina EP Sangasanga Field untuk mengembangkan kawasan wisata berbasis lingkungan tersebut. Aidil mengaku dia dan kelompoknya mendapatkan banyak bantuan dari Pertamina, mulai dari infrastruktur, promosi, hingga pendampingan pengelolaan kawasan wisata.

Hasilnya, Pokdarwis Sungai Hitam Lestari bisa lebih optimal mengelola kawasan wisata berbasis lingkungan itu. Setelah bekerja sama dengan Pertamina, saat ini wisata bekantan yang dibesut Aidil dan kelompoknya bisa menjaring pendapatan hingga Rp 60 juta per tahun.

"Dari 2019 sejak dibantu Pertamina dari pendapatan kita naik sekali. Di kelompok kita ini dulu kita sebelum 2019 itu kecil kisaran Rp 10 jutaan aja per tahun. Sekarang itu dalam setahun setelah saat mendapatkan pendampingan pertamina ini kita naik pendapatannya menjadi Rp 60-an juta," beber Aidil.

Aidil dan kelompoknya cuma mematok tarif mulai dari Rp 300 ribu per kapal untuk wisatawan lokal, satu kapal kecil bisa muat 3-4 orang. Sementara bagi wisatawan mancanegara dihitung per orang bukan per kapal, per satu orangnya Rp 130 ribu.

Program CSR PT Pertamina EP Foto: Dok. PT Pertamina EP Sangasanga Field

Pendapatan itu, kata Aidil, tidak hanya digunakan semata-mata untuk mencari keuntungan. Namun digunakan juga untuk pengelolaan lingkungan dan membantu masyarakat di pesisir Sungai Hitam Samboja juga.

"Ini nggak masuk kantong kita semua. Kan ada operasional juga. Ada yang kita tabung untuk mengelola lingkungan di sini. Bahkan kadang kita bisa bantu masyarakat sini misal ada hajat kita bagi, atau kalau ada lebih kami juga pernah bagi-bagi beras," ungkap Aidil.

Sementara itu, Head of Communication Relations & CID Zona 9 Elis Fauziyah mengatakan Pertamina mau ikut masuk membantu kelompok Aidil karena memiliki keresahan yang sama. Kerusakan lingkungan dirasa mengancam eksistensi bekantan, padahal dari ekowisata yang bisa dikelola masyarakat di sekitar Sungai Hitam bisa mendapatkan keuntungan.

"Jadi ini wisata yang bisa melindungi bekantan. Misal bekantan berhenti dilindungi kan aspek wisata nggak bisa berjalan, wisata berjalan tanpa bekantan juga wisatanya malah nggak bisa jalan," ungkap Elis saat sesi diskusi bersama warga di Ekowisata Sungai Hitam Lestari di hari yang sama.

Lebih jauh, Elis mengatakan pihaknya tak hanya fokus ke proyek ekowisata saja. Pertamina juga ikut memberdayakan UMKM di kawasan tersebut. Kawasan mangrove dimaksimalkan potensinya untuk membuat beragam produk, misalnya saja buah pohon nipah yang banyak tumbuh di pesisir sungai dijadikan olahan kue klappertaart, ataupun buah rambai yang diolah menjadi sirup.

Dari data Pertamina EP disebutkan pendapatan kelompok UMKM Sungai Hitam Lestari telah menyentuh angka Rp 17,5 juta per bulan usai dibina langsung oleh Pertamina.

Pihaknya juga ikut mengupayakan perbaikan kualitas air di Sungai Hitam Samboja, salah satunya dengan cara memberikan fasilitas Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) bagi masyarakat di pesisir sungai. Sejauh ini seringkali masyarakat di Sungai Hitam melakukan aktivitas pembuangan limbah domestik, termasuk kakus langsung ke sungai.

"Kita mau lindungi aspek kualitas sungainya juga, karena ini lokasi susur sungai basisnya kampung nelayan. Kegiatan di pinggir sungai ada pemukiman. Upaya kita bagaimana tidak ada lagi orang buang air besar sembarangan. Ini akan memberikan pencapaian perbaikan lingkungan dan kesehatan masyarakat juga," papar Elis.

Sebagai contoh, Pertamina memangkas harga Pertamax sebesar Rp 850, dari 12.950 menjadi Rp 12.100. Shell menurunkan harga BBM Shell Super dari Rp 13.450 menjadi Rp 12.290 per liter.

Informasi harga baru BBM di semua SPBU mulai 1 Oktober, selengkapnya dirangkum dalam infografis. Langsung klik infografis di atas.
(hns/hns)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 (AJBB) telah membayar klaim Rp 319,53 miliar sampai akhir Agustus 2024. Angka ini cukup jauh dari target dalam Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) perusahaan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono mengatakan, proses penyehatan AJBB masih terus berjalan. Namun demikian, masih belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Penyehatan AJBB ditargetkan rampung pada 2027. Secara keseluruhan, ada empat inisiatif strategis terkait dengan rencana penyehatan AJBB yang juga tertuang dalam RPK.

"Pertama, terkait rencana pembayaran outstanding claim, di mana sampai dengan akhir Agustus 2024 telah dibayarkan Rp 319,53 miliar. Namun kalau di RPK-nya itu sampai dengan akhir tahun itu diharapkan Rp 2,8 triliun," kata Ogi, dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK Hasil RDKB, disiarkan melalui YouTube OJK, Selasa (1/10/2024).

Kedua, rencana konversi dari aset tetap menjadi aset produktif atau aset finansial. Ogi menyebut, saat ini realisasinya baru mencapai Rp 181 miliar, jauh dari yang direncanakan.

"Kemudian (ketiga), AJBB juga sudah menjual premi baru dengan pertanggungan mencapai sebesar Rp 285,3 miliar premi yang diterimanya, di mana targetnya itu belum mencapai target yang ditetapkan," ujarnya.

Keempat, AJBB juga tengah menjalankan rencana reorganisasi dan rasionalisasi dari SDM. Namun sayangnya menurut Ogi, hal ini juga belum sesuai dengan harapan yang dicantumkan dalam RPK karena masih dalam tahap penyiapan perangkat kebijakan peraturan.

"OJK meminta AJBB untuk mengambil langkah-langkah dengan extra effort untuk mencapai target dan akan mengambil tindakan perbaikan sesuai dengan RPK yang telah disampaikan," tegas Ogi.

Sementara dari sisi penyelesaian hak karyawan, dilakukan sesuai dengan ketentuan di bidang ketenagakerjaan. Ogi mengatakan, OJK tetap memantau proses penyelesaian tersebut dengan mengacu pada skema penyehatan keuangan secara menyeluruh sesuai yang tercantum dalam perubahan revisi RPK AJBB yang telah mendapatkan penyehatan tidak keberatan.

OJK menilai bahwa keberhasilan penyehatan AJBB ini sangat bergantung pada organ manajemen dan seluruh karyawan AJBB. Hal ini terutama dalam menjalankan rencana penyehatan keuangan yang telah mendapatkan penyehatan tidak keberatan dari OJK.

"Kami terus memonitor daripada RPK itu yang dituangkan sampai dengan tahun 2027. Nanti kita lihat perkembangan lebih lanjut," tutupnya.

Seleksi pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024 resmi dibuka mulai tanggal 1 Oktober. Kali ini, seleksi PPPK dibagi menjadi dua periode pendaftaran.

Menteri Anas mengatakan pemerintah telah menetapkan formasi paling besar bagi PPPK tahun 2024. Jumlahnya, 1.031.554 dari total 1.280.547 formasi CASN 2024 (data per 22 Agustus 2024). Besarnya formasi PPPK yang dialokasikan sebagai upaya penyelesaian penataan tenaga non-ASN di instansi pemerintah.

"Seleksi PPPK tahun 2024 kita fokuskan untuk penataan pegawai non-ASN, sehingga 100% formasi PPPK akan dibuka untuk pegawai non-ASN di Instansi Pemerintah," kata Anas dalam keterangan tertulis, Selasa (1/10/2024).

Pendaftaran seleksi PPPK dibuka dua periode diumumkan berdasarkan Surat Plt. Kepala BKN Nomor 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024. Periode I dibuka pada tanggal 1-20 Oktober 2024 yang diperuntukkan bagi Pelamar Prioritas (Pelamar Prioritas Guru dan D-IV Bidan Pendidik Tahun 2023), Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) sesuai pangkalan data (database) THK-II di BKN, serta Tenaga non-ASN yang terdata dalam database BKN.

Sementara, periode II dimulai 17 November hingga 31 Desember 2024 untuk pelamar tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah (termasuk lulusan PPG untuk formasi guru di instansi daerah).

Calon pelamar seleksi PPPK bisa mendaftar melalui portal SSCASN sebagai situs resmi pendaftaran ASN secara nasional. Anas mengimbau agar peserta seleksi PPPK untuk mencermati mekanisme seleksi PPPK berdasarkan peraturan telah diterbitkan.

"Seleksi PPPK tahun 2024 dilaksanakan dengan computer assisted test (CAT) dengan penentuan kelulusan berdasarkan peringkat terbaik. Dalam seleksi tidak ada nilai ambang batas, namun pelamar akan dinyatakan lulus jika berperingkat terbaik," tambah mantan Bupati Banyuwangi tersebut.

Dia menjelaskan dalam seleksi PPPK hanya terdapat dua tahapan, yaitu seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi dilakukan untuk menilai kesesuaian Kompetensi Manajerial, Kompetensi Teknis, dan Kompetensi Sosial Kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan.

Selanjutnya akan ada wawancara. Seleksi wawancara dilakukan berbasis komputer yang digunakan untuk menilai integritas dan moralitas peserta.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan deflasi kembali terjadi pada September 2024 sebesar 0,12%. Hal ini berarti Indonesia mencatat deflasi selama 5 bulan berturut-turut.

Daya beli masyarakat pun menjadi sorotan. Lantas, apakah deflasi 5 bulan beruntun ini menjadi tanda daya beli masyarakat lesu?

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menerangkan, perlu studi lebih jauh untuk melihat kaitan antara deflasi dan daya beli masyarakat.

"Untuk kita menghubungkan dengan apakah ada penurunan daya beli masyarakat, kita harus melakukan studi yang lebih dalam," katanya dalam konferensi pers, Jakarta, Selasa (1/10/2024).

Dia mengatakan, BPS mencatat Indeks Harga Konsumen (IHK) berdasarkan harga yang diterima oleh konsumen. Dia bilang, IHK ini dipengaruhi oleh mekanisme pembentukan harga di pasar.

"Baik dari sisi, terutama dari sisi suplai atau sisi penawaran sehingga harga yang diterima oleh konsumen itu relatif turun karena suplainya meningkat ataupun limpahan pasokan karena panen, ataupun karena memang turunnya ongkos produksi," terangnya.

Kembali, dia mengatakan, untuk melihat kondisi daya beli perlu studi lebih lanjut. Dia bilang, daya beli tidak hanya dilihat dari sisi inflasi.

"Tentunya untuk mengambil kesimpulan apakah ini adalah menunjukan indikasi daya beli masyarakat, ini harus dilakukan studi lebih lanjut karena yang namanya penurunan daya beli itu tidak bisa hanya dimonitor atau diambil kesimpulan hanya karena angka inflasi. Kita perlu lebih dalami lagi nanti," terangnya.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia periode 2021-2026 Arsjad Rasjid membeberkan hasil kesepakatan dengan Ketua Umum Kadin Indonesia versi Munaslub, Anindya Bakrie usai keduanya dipertemukan dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Arsjad Rasjid mengatakan pertemuan dengan Anindya Bakrie pada Jumat (27/9) atas undangan dari Bahlil yang telah disampaikan beberapa hari sebelumnya. Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan yang dituangkan secara tertulis dan ditandatangani di atas materai.

"Izinkan saya meluruskan dan menyampaikan hasil pertemuan tersebut. Jumat 27 September 2024 pukul 15.00, Pak Bahlil mengundang saya dan mas Anin ke kediaman beliau. Kami duduk bersama saling mendengarkan dan berdiskusi dan kami telah mencapai sebuah kesepakatan yang dituangkan secara tertulis dan ditandatangani di atas materai oleh semua pihak," kata Arsjad Rasjid dalam video yang diunggah di Instagram resminya, Senin (30/9/2024).

Berdasarkan pertemuan itu, disepakati dilakukannya Musyawarah Nasional (Munas) Kadin Indonesia setelah pelantikan presiden. Waktu dan tempat belum diketahui.

"Kami sepakat untuk mengadakan Musyawarah Nasional Kadin setelah pelantikan presiden terpilih. Adapun waktu dan tempat menyesuaikan dengan keputusan pemerintah," ucapnya.

Selain itu, Arsjad Rasjid menyebut kepanitiaan Munas akan dibentuk sesuai dengan ketentuan AD/ART Kadin Indonesia yang disiapkan bersama dengan melibatkan kedua belah pihak.

"Dengan demikian sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, pergantian kepengurusan akan terjadi setelah ada pelaksanaan dan keputusan Munas," imbuhnya.

Arsjad Rasjid mengajak semua pihak untuk kembali fokus pada tujuan utama Kadin Indonesia, yakni sebagai mitra strategis pemerintah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan demi cita-cita Indonesia Emas 2045.

"Saya sudah lama bersahabat dengan Mas Anin dan di tengah dinamika ini, saya bangga kami setuju untuk menghormati solusi yang telah disepakati, untuk satu Kadin, satu Indonesia dan satu masa depan yang lebih baik bagi bangsa Indonesia," pungkas Arsjad.

[Gambas:Instagram]

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku heran mengapa orang Indonesia jika mendengar kata utang seperti kesetrum. Apalagi jika pemerintah menambah utang untuk pembangunan.

"Karena di Indonesia itu i don't know why, kalau kata utang itu kayak seperti kesetrum orang itu. Berarti jago yang dulu mengcreate seterumnya itu," ujar dia dalam acara Lesson Learned from Indonesia Fiscal Reform for the Last 8 Years, dikutip dari YouTube Solusi BCA, Senin (30/9/2024).

Sri Mulyani mengatakan selama ini dia berjuang untuk pembangunan Indonesia. Melalui utang sendiri, dia mengatakan bukan soal nominalnya tetapi bagaimana negara mampu untuk memanfaatkan uang tersebut.

"Seperti pengelolaan negara, so basically its not about apakah nominal naik. Karena kalau nominal naik, GDP naik, revenue naik, itu merupakan perjuangan saya sih," ungkapnya.

Meski begitu, Sri Mulyani menilai utang yang dilakukan negara tetap baik dengan komitmen menjaga defisitnya. Menurutnya, jika membutuhkan pembangunan, maka yang perlu dilakukan untuk memenuhi memang dari utang ataupun pajak.

"Thats all so good karena kemudian di antara menteri-menteri keuangan saya akan sampaikan bahwa Indonesia appetite untuk defisit menjadi kecil. Kalau minta apa apa harus ada, apa-apa harus dibangun memang harus ada resource either dari utang atau melalui pajak," pungkasnya.

Pemerintah melalui Kementerian ESDM mengumumkan penetapan tarif listrik nonsubsidi pada kuartal IV (Oktober-Desember) 2024. Tarif listrik hingga akhir tahun ini ditetapkan sama dengan kuartal II atau yang berlaku Juli-September kemarin.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman P. Hutajulu menjelaskan penetapan tarif ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero),

"Penyesuaian tarif tenaga listrik bagi pelanggan nonsubsidi dilakukan setiap 3 bulan mengacu pada perubahan terhadap realisasi parameter ekonomi makro, yakni kurs, Indonesian Crude Price (ICP), inflasi, serta Harga Batubara Acuan (HBA)," kata Jisman dalam keterangan resminya, Senin (30/9/2024).

Lebih lanjut ia menjelaskan untuk parameter ekonomi makro triwulan IV tahun ini menggunakan realisasi pada bulan Mei-Juli di mana secara akumulasi pengaruh perubahan ekonomi makro tersebut seharusnya menyebabkan kenaikan tarif listrik.

"Berdasarkan empat parameter tersebut, seharusnya penyesuaian tarif tenaga listrik bagi pelanggan nonsubsidi mengalami kenaikan dibandingkan dengan tarif pada kuartal III 2024. Akan tetapi, demi menjaga daya beli masyarakat dan daya saing industri saat ini, Pemerintah memutuskan tarif tenaga listrik tidak mengalami perubahan atau tetap," ungkapnya.

Lebih lanjut Jisman menambahkan bahwa tarif tenaga listrik untuk 24 golongan pelanggan bersubsidi juga tidak mengalami perubahan, yang mencakup pelanggan sosial, rumah tangga miskin, bisnis kecil, industri kecil, dan pelanggan yang peruntukan listriknya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Kementerian ESDM berharap PT PLN (Persero) dapat terus mengoptimalkan efisiensi operasional dan terus meningkatkan volume penjualan tenaga listrik. Dengan demikian Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik per kWh dapat terjaga" pungkasnya.

Tarif Listrik Nonsubsidi Oktober-Desember 2024:

1. Golongan R-1/TR daya 900 VA, seharga Rp 1.352,00 per kWh

2. Golongan R-1/TR daya 1.300 VA, seharga Rp 1.444,70 per kWh

3. Golongan R-1/TR daya 2.200 VA, seharga Rp 1.444,70 per kWh

4. Golongan R-2/TR daya 3.500-5.500 VA, seharga Rp 1.699,53 per kWh

5. Golongan R-3/TR daya 6.600 VA ke atas, seharga Rp 1.699,53 per kWh

6. Golongan B-2/TR daya 6.600 VA-200 kVA, seharga Rp Rp 1.444,70 per kWh

7. Golongan B-3/TM daya di atas 200 kVA, seharga Rp 1.114,74 per kWh

8. Golongan I-3/TM daya di atas 200 kVA, seharga Rp 1.114,74 per kWh

9. Golongan I-4/TT daya 30.000 kVA ke atas, seharga Rp 996,74 per kWh

10. Golongan P-1/TR daya 6.600 VA - 200 kVA, seharga Rp 1.699,53 per kWh

11. Golongan P-2/TM daya di atas 200 kVA, seharga Rp 1.522,88 per kWh

12. Golongan P-3/TR untuk penerangan jalan umum, seharga Rp 1.699,53 per kWh

13. Golongan L/TR, TM, TT, seharga Rp 1.644,52 per kWh

Bank Indonesia (BI) diramal bakal menurunkan lagi suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps). Hal ini disampaikan oleh Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi.

Darmawan mengatakan perkiraan tersebut dilihat usai melihat situasi konsensus pelaku pasar. Secara proyeksi konsensus pasar, BI diperkirakan akan menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 bps.

"Kalau kita lihat dari konsensus pasar masih diperkirakan masih akan ada 1 kali lagi, tapi tergantung BI, 25 bps. Tapi secara proyeksi konsensus pasar ya masih ada kemungkinan masih akan turun," kata Darmawan saat ditemui di Plaza Mandiri, Jakarta Selatan, Senin (30/9/2024).

Sebagai informasi, BI akhirnya menurunkan suku bunga acuan atau BI rate pada September 2024 setelah menahannya sejak Mei 2024. BI rate diturunkan sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 6%. Penurunan suku bunga acuan ini juga sejalan dengan turunnya suku bunga deposit facility menjadi 5,25% dan suku bunga lending facility turun menjadi 6,75%

Tak jauh berbeda, Bank Sentral Amerika Serikat (AS), The Fed juga memutuskan untuk menurunkan suku bunga untuk pertama kalinya sejak awal pandemi Covid-19 pada Rabu (18/9) lalu. Suku bunga acuan The Fed menjadi berada di kisaran 4,75-5%. Pemangkasan suku bunga acuan sebesar 0,5% atau 50 basis poin sebagai langkah untuk mencegah perlambatan di pasar tenaga kerja.

Sejalan dengan penurunan suku bunga, Darmawan menjelaskan dampaknya ke perbankan, terutama Bank Mandiri. Dia bilang sebagian besar kredit pihaknya mengikuti reference rate atau tingkat referensi. Sementara, suku bunga deposito tergantung program yang dijalankan.

"Reference (rate) plus margin jadi sudah pasti turun. Rates-nya turun dia turun. Kalo yang baru itu ya langsung tapi yang sudah berjalan fixing itu ya dia ada kontrak," jelasnya.