Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut bahwa Satuan Tugas (Satgas) Penurunan Harga Tiket Pesawat terus dilanjutkan di era Presiden Prabowo Subianto.

Airlangga menjelaskan, Satgas ini demi untuk mendorong program pariwisata Tanah Air yakni Indonesia Berwisata atau Tourism 5.0, di mana salah satu poin yang dibahas mengenai harga tiket yang lebih kompetitif.

“Terkait dengan Satgas itu akan terus berlanjut,terutama terkait dengan tadi saya sudah sebut mengenai tarif penerbangan domestik,” ujarnya usai rapat Kementerian di Bidang Perekonomian, Jakarta, Minggu (3/11).

Airlangga menjelaskan bahwa keberlanjutan Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat akan dirapatkan oleh kementerian/lembaga yang fokus membahas hal tersebut.

“Nah itu tentu akan dibahas dengan Kementerian Perhubungan dan juga dengan Pertamina,” jelasnya.

Untuk diketahui, Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat dibentuk di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengatasi mahalnya harga tiket di Tanah Air.

Adapun Satgas ini mengemban tugas untuk mengkaji ulang komponen harga tiket pesawat yang dinilai tinggi dari negara-negara tetangga.

Sebelumnya Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) didapuk menjadi pemimpin Satgas ini. Meski Kemenko Marves yang sebelumnya dinakhodai oleh Luhut B Pandjaitan itu telah dihapuskan dari Kabinet Merah Putih besutan Presiden Prabowo, namun keberadaan Satgas ini masih terus dilanjutkan.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendukung penuh upaya program makan bergizi gratis (MBG) yang bakal dilakukan awal tahun depan.

KKP juga mengatakan telah melakukan uji coba pemberian puluhan ribu gelas susu ikan gratis yang dilakukan di 138 titik Unit Pelayanan Teknis (UPT) di seluruh Indonesia.

"Inovasi susu ikan juga diharapkan dapat mendukung program makan bergizi gratis, di samping sebagai upaya meningkatkan angka asupan protein ikan nasional," kata Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo dalam keterangan tertulisnya, Minggu (3/11).

Budi menjelaskan bahwa Susu ikan merupakan hasil dari hilirisasi perikanan yang dihasilkan melalui proses Hidrolisat Protein Ikan (HPI).

Menurutnya, baik HPI atau minuman berprotein ikan ini hadir untuk menjawab tantangan bagi pola konsumsi sebagian masyarakat Indonesia yang tidak suka makan ikan.

"Jadi ini untuk memudahkan sebagian adik-adik yang mungkin tidak doyan ikan," tuturnya.

Adapun HPI yang menjadi bahan baku utama minuman berprotein ikan ini, juga memiliki karakteristik yang multifungsi dan praktis, sehingga dapat mendorong terciptanya inovasi produk pangan lokal unggulan lainnya melalui fortifikasi bahan makanan dan minuman.

Budi memaparkan, melalui teknologi ultrafiltrasi, komponen yang menyebabkan bau amis dan alergen pada ikan bisa dihilangkan.

Hasilnya, minuman berprotein ikan yang tidak hanya aman dikonsumsi tetapi juga tidak berbau amis dan menjadikannya lebih diterima oleh masyarakat luas.

"Salah satu produk HPI adalah minuman berprotein ikan yang dikenal di masyarakat susu ikan, itu bebas laktosa, dan kaya asam amino, serta mengandung nutrisi penting lainnya, seperti Omega-3, EPA, dan DHA,” jelasnya

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana memastikan program Makan Bergizi Gratis bisa mulai dijalankan pada 2 Januari 2025.

Dadan mengatakan pelaksanaan program ini akan dilakukan secara bertahap. Meski begitu, pihaknya enggan menjawab pasti berapa kuota dan sasaran yang akan disiapkan dalam tahap awal pelaksanaan.

"Saya jawab saat usai presentasi saya di kabinet," ujar Dadan pada Kontan.co.id, Jum'at (25/10)

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Suku Bunga The Fed diproyeksikan masih akan terus turun hingga akhir tahun 2024. Meski begitu jika Bank Indonesia turut memangkas suku bunga dikhawatirkan akan memicu gejolak nilai tukar rupiah.

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengkhatirkan jika BI turut memangkas suku bunga akan berakibat pada gejolak nilai tukar rupiah. Ia menilai situasi Indonesia saat ini unik. Maka tidak serta merta dapat turunkan suku bunga (BI Repo rate), saat the Fed menurunkan suku bunga.

"Ini karena stabilitas Rupiah yg kita alami saat ini sangat artifisial, ditopang oleh dana masuk akibat SBN dan SRBI dan investor paham betul situasi ini," jelas Wijayanto kepada Kontan, Minggu (3/11).

Menurutnya jika suku bunga ikut diturunkan, dikhawatirkan nilai tukar Rupiah akan bergejolak, Padahal tahun depan Indonesia harus refinancing utang Rp 800 triliun, dan membayar bunga sekitar Rp 500 triliun. Wijayanto mengatakan stabilitas rupiah saat ini sangat penting untuk menjaga investor confidence. Hal itu guna memastikan refinancing utang tahun depan aman dan lancar.

Wijayanto mengatakan risiko terbesar tahun depan adalah gagal melakukan refinancing utang. Jika hal itu terjadi dapat menyebabkan tsunami fiskal.

"Ini perlu mendapatkan perhatian otoritas fiskal dan moneter kita," ujarnya.

Melihat situasi saat ini ada pelemahan daya beli, ancaman PHK hingga fluktuasi valuta, jika menurunkan suku bunga kemungkinan akan bantu memperkuat daya beli dan pertumbuhan ekonomi. Hanya saja, penurunan bunga juga dapat menurunkan daya tarik Indonesia untuk mengundang dana asing.

Wijayanto mencermati semua dampak harus diukur. Suku bunga tetap harus dijaga agar kompetitif. Daya beli harus dikawal dengan berbagai program, BLT menggantikan subsidi energi dan perpanjangan pelaksanaan PPNDP misalnya.

"Memang situasinya sulit, kalau tidak mau disebut runyam," ucapnya.

Wijayanto juga memproyeksi APBN masih relevan, suku bunga SBN dikisaran 7% di pasar primer. Sementara BI repo rate tidak bergeser banyak kendatipun Fed rate diturunkan.

Reporter: Avanty Nurdiana | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - NEW YORK. Warren Buffett dan Berkshire Hathaway lebih banyak menjual saham pada kuartal ketiga tahun ini. Hal ini membuat kepemilikannya di Apple berkurang. Namun langkah tersebut membuat uang tunai yang dimiliki Berkshire mencapai rekor US$ 325,2 miliar.

Dalam laporan triwulanannya pada Sabtu, Berkshire mengatakan, telah menjual sekitar 100 juta atau 25% saham Apple selama musim panas berakhir dengan sekitar 300 juta.

Berkshire kini telah menjual lebih dari 600 juta saham pembuat iPhone tersebut pada tahun 2024, meskipun Apple tetap menjadi kepemilikan saham terbesarnya sebesar US$ 69,9 miliar.

Secara keseluruhan, perusahaan ini menjual US$ 36,1 miliar saham, termasuk beberapa miliar dolar saham Bank of America dan hanya membeli US$ 1,5 miliar.

Itu menjadikan kuartal kedelapan berturut-turut di mana Berkshire menjadi penjual bersih saham.

Konglomerat yang berkantor pusat di Omaha, Nebraska ini juga tidak melakukan pembelian kembali saham untuk pertama kalinya sejak kuartal kedua tahun 2018 dan tidak membeli kembali saham dalam tiga minggu pertama bulan Oktober.

"Berkshire adalah gambaran kecil dari ekonomi yang lebih luas," kata Cathy Seifert, analis CFRA Research di New York. Menurut dia, penimbunan uang tunai menunjukkan pola pikir menghindari risiko dan investor mungkin khawatir tentang apa artinya bagi ekonomi dan pasar.

Saham Kelas A Berkshire naik 25% tahun ini, sementara Standard & Poor's 500 naik 20%.

Peningkatan valuasi telah memicu kekhawatiran di antara beberapa investor bahwa banyak saham menjadi terlalu mahal. Kepemilikan tunai Berkshire tumbuh dari US$ 276,9 miliar pada akhir Juni, lebih dari 10 kali lipat dari cadangan US$ 30 miliar yang telah dijanjikan Buffett untuk dipertahankan.

Buffett tidak melakukan akuisisi besar terhadap seluruh perusahaan yang bernilai US$ 975 miliar sejak 2016.

Jim Shanahan, analis Edward Jones di St. Louis mengatakan, tumpukan uang tunai yang membengkak menimbulkan pertanyaan tentang apakah Buffett menganggap saham dinilai terlalu tinggi, kemerosotan ekonomi akan datang atau mencoba mengumpulkan uang tunai untuk akuisisi besar.

Pada Mei, Buffett memperkirakan Apple akan tetap menjadi investasi saham terbesar Berkshire, tetapi penjualan masuk akal karena tarif pajak federal 21% atas keuntungan kemungkinan akan meningkat.

Laba operasional kuartalan Berkshire turun 6% menjadi US$ 10,09 miliar sekitar US$ 7.019 per saham Kelas A, meleset dari estimasi analis sebesar US$ 7.611 per saham menurut LSEG IBES.

Penurunan tersebut sebagian besar berasal dari kerugian penjaminan emisi pada polis asuransi lama, klaim asuransi terkait Badai Helene pada bulan September, dan kerugian mata uang dari penguatan dollar AS.

Hal ini mengimbangi peningkatan profitabilitas di perusahaan asuransi mobil Geico, di mana klaim kecelakaan menurun. Laba juga meningkat di perusahaan kereta api BNSF yang mengirimkan lebih banyak barang konsumen dan Berkshire Hathaway Energy di mana biaya operasional menurun.

Seifert mengatakan, Berkshire telah lama diuntungkan dari diversifikasinya tetapi mengalami pelemahan bercabang pada kuartal tersebut.

Ini termasuk penurunan pendapatan sebesar 19% di jaringan halte truk Pilot, di mana harga bahan bakar dan volume pemasaran turun. Berkshire juga mengatakan hampir semua bisnis ritelnya, termasuk lebih dari 80 dealer mobilnya, mengalami penurunan pendapatan.

Laba bersih mencapai US$ 26,25 miliar, dibandingkan dengan kerugian US$ 12,77 miliar tahun sebelumnya yang mencerminkan keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi dalam investasi saham seperti Apple.

Hal ini menambah volatilitas pada hasil bersih yang Buffett desak agar investor abaikan, dan sebaliknya fokus pada kinerja operasional.

Keuntungan dari penjaminan asuransi turun 69% terpukul kerugian dari polis lama, US$ 565 juta dari Helene, dan penyelesaian kebangkrutan yang terkait dengan pemasok bedak yang sudah tutup. Hal ini lebih dari mengimbangi lonjakan 93% dalam keuntungan penjaminan Geico.

Shanahan menyebut, kerugian polis sebagai kejutan besar sementara Seifert mengatakan banyak rekan Berkshire telah mengatasi masalah serupa. "Hal ini menonjol karena membuat Berkshire tampak lamban," kata dia.

Berkshire juga memproyeksikan kerugian sebelum pajak sebesar US$ 1,3 miliar hingga US$ 1,5 miliar pada kuartal keempat akibat Badai Milton, yang menghantam Florida pada bulan Oktober.

Pendapatan investasi di bisnis asuransi Berkshire yang memegang sebagian besar uang tunai Berkshire, naik 48% menjadi US$ 3,66 miliar.

Keuntungan tersebut akan menurun jika Federal Reserve terus menurunkan suku bunga, atau Buffett menemukan sesuatu yang besar yang layak dibeli.

Buffett ingin menginvestasikan setiap sen dalam bisnis yang memberikan keuntungan bagi Berkshire. "Namun, pada saat yang sama ia bersedia untuk tidak melakukan apa pun," kata Tom Russo, kepala Gardner Russo & Quinn di Lancaster, Pennsylvania, yang telah berinvestasi di Berkshire sejak 1982. Russo menambahkan, Buffet akan siap dan bersemangat saat investor lain putus asa atau kekurangan modal.

Operasional Berkshire juga mencakup banyak perusahaan industri dan manufaktur, pialang real estat besar, dan bisnis ritel seperti Dairy Queen dan Fruit of the Loom.

Pada 31 Oktober, Berkshire selesai membeli 8% saham Berkshire Hathaway Energy yang sebelumnya belum dimilikinya.

Buffett, 94, telah memimpin Berkshire sejak 1965. Ia diharapkan pada akhirnya akan menyerahkan kepemimpinan kepada Wakil Ketua Greg Abel, 62.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto mengatakan terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meminta pembentukan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru agar berpihak kepada semua kalangan.

Edy menuturkan bahwa pihaknya menunggu arahan dari pimpinan DPR untuk menindaklanjuti putusan MK tersebut. Menurutnya, waktu dua tahun yang diberikan untuk menyusun UU tersebut terbilang pas.

“Dalam penyusunan UU yang baru ini tentu akan melibatkan partisipasi aktif dari publik. Sehingga hasilnya dapat berpihak pada semua,” ujarnya melalui keterangan resmi, Minggu (3/11).

Edy mengingatkan, UU Ketenagakerjaan yang baru nantinya harus linier dengan program pemerintah, mendukung iklim investasi, dan berpihak pada masyarakat. Dia bilang, kepentingan seluruh pihak harus diakomodasi agar UU yang baru dapat menjadu payung hukum yang tidak menyebabkan kontroversi.

“Saya kira semua pihak harus menang dan nantinya undang-undang ini dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan zaman,” katanya.

Lebih lanjut, Edy menambahkan, terkait pengupahan yang memperhatikan komponen hidup layak, pada UU Cipta Kerja, komponen ini hilang.

“Pada UU Cipta Kerja, komponen ini hilang. “Adanya komponen hidup layak ini berpihak pada pekerja yang dampaknya dia juga dapat optimal dalam bekerja karena kebutuhannya terpenuhi secara layak,” tandasnya.

Untuk diketahui, MK mengamanahkan agar pemerintah dan DPR untuk membentuk undang-undang Ketenagakerjaan baru yang diberi waktu paling lama dua tahun. Ini merupakan dampak dari putusan MK Nomor 168/PUU-XXII/2024 yang mengabulkan sebagian gugatan serikat pekerja terhadap Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menerbitkan aturan baru yang mengatur mengenai perpanjangan fasilitas tax holiday untuk industri pionir hingga Desember 2025. Meski begitu, tax holiday dinilai bukan menjadi faktor utama untuk mendongkrak investasi.

Wakil Ketua Bidang Kebijakan Publik APINDO Chandra Wahjudi mengatakan pemberian tax holiday bukan menjadi hal utama bagi investor. Menurutnya kepastian hukum, regulasi atau aturan yang konsisten serta birokrasi yang lebih sederhana justru menjadi faktor utama untuk menarik lebih banyak investor.

"Termasuk pengurusan izin yang tidak berbelit akan jauh lebih menarik bagi investor," ungkap Chandra kepada Kontan, Minggu (3/11).

Meski begitu pemberian tax holiday tentunya akan memberikan daya tarik bagi investor. Hal ini juga akan memberikan keuntungan seperti transfer teknologi dan nilai tambah lainnya bagi perekonomian nasional.

Di sisi lain, penerapan pajak minimum global seharusnya memberikan keuntungan bagi negara negara berkembang termasuk Indonesia. Menurutnya penerapan aturan ini berpotensi meningkatkan biaya pajak bagi perusahaan multinasional yang sebelumnya beroperasi di Indonesia dengan tarif lebih rendah.

"Begitu juga dengan perusahaan nasional yang sudah beroperasi di suatu negara," ujarnya.

Adapun, kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menerbitkan aturan baru yang mengatur mengenai perpanjangan fasilitas tax holiday untuk industri pionir hingga Desember 2025. Beleid tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 69 Tahun 2024 yang diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 8 Oktober 2024 lalu.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membeberkan sejumlah program quick win pemerintahan Prabowo.

Airlangga menjelaskan, pemerintah akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Cipta Kerja.

Menteri Ketenagakerjaan segera mempersiapkan regulasi terkait dengan UU Ketenagakerjaan.

Kemudian ada beberapa arahan presiden terkait dengan persiapan rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) devisa hasil ekspor maupun RPP hapus buku dan hapus tagih UMKM.

Adapun terkait BP Investasi Danantara, Airlangga bilang hal itu akan dibahas pada kesempatan berikutnya.

"(BP Investasi Danantara) Nanti kita akan bahas secara khusus, tunggu tanggal mainnya," kata Airlangga dalam konferensi pers, Minggu (3/11).

Beberapa insentif prioritas yang sedang berjalan, diusulkan dilanjutkan ke tahun depan. Ini akan dibahas juga dengan Kementerian Keuangan. Misalnya terkait PPN BM maupun PPN DTP untuk kendaraan bermotor berbasis listrik dan mobil berbasis listrik, dan PPN DTP untuk properti.

"Kredit alsintan juga sedang akan diusulkan, usulan baru untuk kredit investasi atau revitalisasi dari industri berbasis padat karya," terang dia.

Dari sektor perindustrian, beberapa program terkait lartas (larangan dan pembatasan) impor, klasifikasi pelabuhan impor dan harga gas bumi tertentu untuk beberapa sektor industri.

Pemerintah akan membuat gugus tugas atau task force untuk pembahasan secara detail

Kemudian jugg pengamanan pasar dalam negeri didorong UMKM supaya bisa ekspor yang akan dibahas dengan kementerian/lembaga terkait.

Program-program seperti KUR, Mekaar PNM dan Makmur BUMN, juga akan terus didorong Kementerian BUMN. Pemerintah juga akan terus mendorong hilirisasi, termasuk pengembangan hilirisasi aluminimum di Kalimantan Barat.

"Dari segi energi meningkatkan lifting migas, kemudian pemanfaatannya lebih luas terhadap biofuel, bioetanol dan juga kemarin sedang dibahas dalam satgas task force subsidi tepat sasaran di Kementerian ESDM," jelas Airlangga.

Adapun dari sektor pariwisata, pemerintah akan terus mendorong program Indonesia berwisata (tourism 5.0).

Salah satu yang dibahas terkait dengan harga tiket pesawat yang lebih kompetitif akan dibahas dengan Kementerian Perhubungan dan Pertamina.

"Yang lain tentu perjanjian perdagangan dari Kemendag, pengamanan pasar dalam negeri, perjanjian-perjanjian yang diminta diakselerasi, IEU CEPA, dengan Kanada, dan Peru, tentu ini yang akan terus didorong dan juga proses aksesi BRICS, OECD, CPTPP," pungkas Airlangga.

Reporter: Dendi Siswanto, Shifa Nur Fadila | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pihaknya akan mengusulkan beberapa insentif pajak prioritas yang dilanjutkan pada tahun 2025.

Adapun insentif tersebut salah satunya Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) DTP untuk Kendaraan Listrik Berbasis Baterai (KLBB).

"Beberapa insentif prioritas yang sedang berjalan diusulkan untuk dilanjutkan ke tahun depan dan ini akan segara dibahas juga dengan Kementerian Keuangan," ujar Airlangga dalam Konferensi Pers di Jakarta, Minggu (3/11).

Diberitakan KONTAN sebelumnya, Ekonom Universitas Paramadina Jakarta, Wijayanto Samirin melihat PPN DTP untuk kendaraan listrik penerapannya sudah tepat tetapi masih perlu ada modifikasi kebijakan. Menurutnya hanya mobil listrik sejuta umat yang mendapatkan keringanan pajak, sementara yang mewah tidak perlu diberikan.

"Menurut saya, dihentikan untuk mobil listrik mewah, tetapi lanjut untuk kendaraan listrik sejuta umat," ujar Wijayanto kepada Kontan, Senin (28/10).

PPN DTP untuk mobil listrik menurut Wijayanto memang penting. Selain untuk mengurangi polusi, juga untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM. Saat ini Indonesia adalah net importer besar BBM sementara transportasi mengkonsumsi sekitar 62% BBM.

"Apalagi 10 tahun lagi kita sudah tidak lagi memproduksi minyak bumi, jadi, mobil listrik adalah solusi untuk ketahanan energi kita," ungkapnya.

Di sisi lain, daya beli masyarakat memang sedang melemah maka dampaknya akan sangat terasa untuk big ticket item seperti mobil. Pada saat yang bersamaan hype konsumen terhadap mobil listrik memang semakin menurun. Hal ini tidak saja di Indonesia, tetapi juga di dunia.

"Jadi, PPN DTP untuk mobil listrik pasti ada dampaknya, tetapi dua faktor di atas, membuat jumlah penjualan mobil secara keseluruhan diproyeksikan akan turun," jelasnya.

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan akan melambat pada kuartal III 2024, salah satunya didorong oleh penurunan kinerja sektor manufaktur dan retail.

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menjelaskan pertumbuhan ekonomi pada kuartal III 2024 berpotensi akan lebih rendah dari kuartal II tahun ini. Tetapi menurutnya pertumbuhan ekonomi tetap berkisar di level 5%.

"Kuartal II 2024 kita tumbuh 5,05% year on year, sementara sepanjang kuartal III (Juli, Agustus, September) Indonesia mengalami deflasi yang merupakan indikasi penurunan daya beli," jelas Wijayanto kepada Kontan, Jumat (1/11).

Wijayanto mengatakan perlambatan ekonomi di kuartal III, salah satunya disebabkan oleh penurunan gelontoran berbagai program sosial, setelah dimaksimalkan di awal tahun 2024. Faktor lain adalah penurunan kinerja sektor manufaktur dan retail, terlihat dari meningkatnya jumlah PHK.

Sementara, Di kuartal IV berbagai program sosial akan kembali hadir, termasuk Makan Bergizi Gratis. Ini akan menjadi stimulus bagi konsumsi dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Pemerintah baru sudah dilantik, mulai muncul kepastian terkait susunan kabinet dan arah kebijakan ekonomi.

"Oktober 2024 kita mulai mengalami inflasi yang kemungkinan besar akan berlanjut di November dan Desember, ini merupakan indikasi kuat perbaikan daya beli, pertumbuhan kuartal IV pun akan sedikit lebih baik dari kuartal III," ujarnya.

Reporter: Avanty Nurdiana | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - SYDNEY. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese berencana memangkas pinjaman mahasiswa bagi tiga juta warga Australia sebesar 20% dan menghapus sekitar A$ 16 miliar setara dengan Rp 166,4 triliun utang.

Langkah tersebut didasarkan pada anggaran Mei. Di mana pemerintah ingin mengatasi tekanan biaya hidup di Australia dan memberikan keringanan utang bagi mahasiswa, serta lebih banyak investasi untuk membuat obat-obatan lebih murah. Australia juga membuat program bantuan sewa.

"Ini akan membantu semua orang yang memiliki utang mahasiswa saat ini, sementara kami bekerja keras untuk memberikan kesepakatan yang lebih baik bagi setiap mahasiswa di tahun-tahun mendatang," kata Albanese dalam sebuah pernyataan yang mengumumkan pemangkasan pinjaman mahasiswa untuk pendidikan tinggi.

Pemerintah menyebut, perubahan tersebut berarti membuat lulusan rata-rata memiliki pinjaman sebesar A$ 27.600 akan berkurang A$ 5.520. Albanese menambahkan, perubahan tersebut akan berlaku mulai 1 Juni 2025.

Pemerintah juga berencana untuk memangkas jumlah yang harus dibayar warga Australia dengan utang mahasiswa per tahun dan menaikkan ambang batas untuk memulai pembayaran.

"Jika terpilih kembali pada pemilihan umum berikutnya pada tahun 2025, Partai Buruh juga akan membuat undang-undang untuk menjamin 100.000 tempat gratis setiap tahun di lembaga Pendidikan Teknis dan Lanjutan negara tersebut," kata Albanese.

Menurut dia, ini saatnya untuk membangun, membangun pendidikan yang lebih baik untuk semua. Tekanan biaya hidup dipicu inflasi yang sangat tinggi, memiliki resonansi khusus dengan pemilihan federal yang akan datang dan pemerintahan Buruh kiri-tengah sekarang mendukung lawan konservatif mereka.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Hingga saat ini pemerintah belum memutuskan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada tahun 2025.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa kenaikan tarif PPN tersebut masih dibahas oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

"PPN masih dibahas dengan Kementerian Keuangan. Jadi itu kita masih akan ada pembahasan," ujar Airlangga dalam Konferensi Pers di Jakarta, Minggu (3/11).

Untuk diketahui, sejatinya pemerintah hanya memiliki dua bulan lagi untuk memutuskan kebijakan penyesuaian tarif PPN tersebut.

Dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), kenaikan tarif PPN dari yang berlaku saat ini 11% menjadi 12% dilakukan paling lambat pada 1 Januari 2025.

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Dwiyanto Soeparno meminta presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menunda kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025.

Hal tersebut bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat yang saat ini tidak baik-baik saja.

"Kami sendiri dari fraksi PAN akan meminta kepada pemerintah untuk mengkaji ulang kalau bisa menundanya. Saya kira kita akan sepakatlah terkait hal ini," ujar Eddy kepada awak media di Kompleks Parlemen, belum lama ini.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah resmi memperpanjang fasilitas tax holiday untuk industri pionir hingga Desember 2025.

Beleid tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

Seiring dengan pemberian fasilitas tax holiday tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menambah ketentuan mengenai pajak minimum global dalam beleid baru tersebut.

"Bahwa untuk menerapkan kebijakan pajak minimum global yang akan berdampak pada pemberian fasilitas pajak penghasilan badan, perlu dilakukan penyesuaian ketentuan pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan," bunyi ayat pertimbangan dalam beleid tersebut, dikutip Minggu (3/11).

Merujuk pasal 15 A, Wajib Pajak yang telah memperoleh penetapan keputusan pemanfaatan fasilitas tax holiday dan termasuk ke dalam lingkup Wajib Pajak tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pajak minimum global terhadap grup perusahaan multinasional di Indonesia, Wajib Pajak dimaksud dikenai pajak tambahan minimum domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

"Pengenaan pajak tambahan minimum domestik sebagaimana dimaksud (..) diberlakukan termasuk terhadap Wajib Pajak yang telah memperoleh keputusan pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebelum berlakunya peraturan menteri keuangan ini," bunyi Pasal 15A ayat (2).

Menanggapi hal tersebut, Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengatakan bahwa pengenaan pajak minimum global atau global minimum tax (GMT) ini akan berdampak kepada sektor investasi.

Kendati begitu, sama seperti negara lainnya, Indonesia memang harus menjalankan kebijakan tersebut. Hal ini dikarenakan pemerintah tidak ingin penghasilan wajib pajak yang tidak dipajaki Indonesia tidak dikenakan top-up tax oleh negara asalnya, sehingga hak atas pajak tetap diperoleh Indonesia.

"Kita sampaikan apabila global minimum tax ini diberlakukan, kalau kita memungut pajak 15%, negara yang bersangkutan yang akan memungut. Jadi asas manfaatnya tidak di kita," ujar Rosan dalam Konferensi Pers di Jakarta, Minggu (3/11).

Rosan meminta para investor tidak khawatir atas pemberlakuan pajak minimum global. Pasalnya, pemerintah akan tetap memberikan insentif dalam bentuk lain untuk mengompensasi kebijakan global tersebut.

"Tapi tidak usah khawatir, kita bisa memberikan insentif dalam bentuk lain, sehingga tax holiday yang 15% itu bisa dikompensasi dalam bentuk lain, sejauh kita mengacu ke peraturan," katanya.

Di sisi lain, Rosan menilai kebijakan pajak minimum global jika tidak akan terlalu memberikan dampak terhadap perusahaan domestik.

"Kepada perusahaan domestik tidak usah khawatir, karena yang menarik itu kan negara yang bersangkutan. Tapi kalau negara asalnya Indonesia, tentu kami bisa tetap memberlakukan tax holiday," terang Rosan.

"Jadi ini sebenarnya untuk mendorong untuk perusahaan domestik untuk berinvestasi lebih banyak di Indonesia terutama yang layak menerima tax holiday," imbuhnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menyebut bahwa Indonesia bisa mendapatkan penerimaan pajak yang signifikan apabila menerapkan pajak minimum global.

Berdasarkan hitungannya, Indonesia bisa mendapatkan penerimaan pajak sekitar Rp 3,8 triliun hingga Rp 8,8 Triliun dari implementasi pajak minimum global tersebut.

"Berdasarkan analisis dampak ke Indonesia, penerapan pajak minimum global ini akan menghasilkan penerimaan pajak sekitar Rp 3,8 Triliun hingga Rp 8,8 Triliun, terutama melalui pajak tambahan minimum domestik yang memenuhi syarat," ujar Thomas dalam International Tax Forum 2024, Selasa (24/9).