Reporter: Filemon Agung | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengusulkan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 1,8 Triliun untuk tahun anggaran 2025.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT KAI Salusra Wijaya mengatakan, kebutuhan anggaran ini untuk mendukung peremajaan aset dan pengadaan aset kereta baru. Salah satunya, untuk memenuhi kebutuhan trainset armada Kereta Rel Listrik (KRL) Jabodetabek.

"Nah sekarang yang terjadi ini cadangan juga sudah habis terpakai karena beberapa kereta sudah enggak bisa difungsikan, jadi safety, security maupun pelayanan kita sekarang sangat berbeda sekali sehingga ini benar-benar sifatnya urgent untuk penggantian kereta, penggantian dan penambahan kereta," kata Salusra dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI, Selasa (9/10).

Merujuk data PT KAI, tren peningkatan jumlah penumpang KRL Jabodetabek terus mengalami peningkatan pasca Pandemi Covid-19. Setidaknya, pada periode Juni 2024, PT KAI mencatat adanya lonjakan penumpang sebanyak dua kali lipat dalam sepekan yang mencapai lebih dari 1 juta penumpang.

Dari proyeksi yang ada, volume penumpang diperkirakan meningkat hingga 24% setara 410 juta penumpang pada 2027 mendatang. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan pun menargetkan 2 juta penumpang per hari yang dapat dilayani atau meningkat dari angka saat ini sekitar 1 juta hingga 1,1 juta penumpang per hari. Jika tidak dilakukan pengadaan sarana maka diperkirakan tingkat okupansi saat peak hour ditahun 2027 mencapai 242%.

Direktur Utama PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) Asdo Artriviyanto menjelaskan pada awal 2023, terdapat 118 trainset kereta. Namun, sebanyak 10 trainset kini tengah memasuki tahap konservasi sehingga jumlah trainset yang tersedia hanya sebanyak 108 trainset.

"Dari 108 trainset di tahun 2023 ini digunakan operasi sebanyak 101 trainset. Kemudian untuk maintenance tujuh trainset dari yang seharusnya, idealnya adalah 16 trainset atau 15% dari jumlah armada," kata Asdo.

Asdo menjelaskan, pada tahun ini, jumlah trainset yang mengalami konservasi bertambah sebanyak 19 trainset sehingga menyebabkan jumlah yang tersedia hanya sebanyak 89 trainset atau di bawah kebutuhan operasi sebesar 101 trainset.

PT KAI mengajukan usulan PMN sebesar Rp 1,8 triliun pada 2025 untuk mendukung rencana penambahan armada sebanyak 12 trainset baru dari PT INKA, impor tiga trainset baru dari China serta retrofit dua trainset lewat PT INKA.

Reporter: Aulia Ivanka Rahmana | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat nilai premi industri asuransi jiwa tumbuh menjadi Rp 73,51 triliun secara tahunan atau year on year (YoY) pada Mei 2024.

Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan di periode tersebut, premi industri asuransi jiwa tumbuh sebesar 2,23%.

"Kinerja tersebut didukung oleh permodalan yang solid di mana industri asuransi jiwa dan asuransi umum mencatatkan RBC masing-masing 441,93% dan 326,66%, ini jauh di atas threshold sebesar 120%," kata Ogi saat paparan RDK OJK, Senin (8/7).

Sementara itu, OJK juga mencatat pertumbuhan pada premi industri asuransi umum dan reasuransi yang tercatat meningkat 16,94% secara tahunan menjadi Rp 63,9 triliun pada Mei 2024.

Adapun jika diakumulasikan, pendapatan premi asuransi komersil meningkat sebesar 8,59% YoY atau senilai Rp 137,40 triliun pada Mei 2024, nilai tersebut termasuk dari nilai premi asuransi jiwa maupun premi asuransi umum dan reasuransi.

Total aset industri asuransi di Mei 2024 mencapai Rp 1.120,57 triliun angka ini meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu Rp 1.106,23 triliun. Total aset industri asuransi tersebut mengalami peningkatan sebesar 1,30%.

Reporter: Vina Elvira | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - Jakarta. Emiten perkebunan sawit, PT Teladan Prima Agro Tbk (TLDN) mengincar pertumbuhan produksi crudepalmoil (CPO) dan palmkernel (PK) sebesar 10% sampai dengan akhir tahun 2024.

Head of Corporate Finance and Strategy PT Teladan Prima Agro Tbk, Wasisto Budi Sulistio berharap target ini bisa dicapai dengan berbagi upaya yang dilakukan perseroan. Salah satunya melalui pemanfaatan teknologi internal TLDN yakni Teladan Productivity Technology Science (TPTS).

“Dengan TPTS, Perusahaan mampu mengetahui indeks kesehatan tanaman dan anomali cuaca yang menjadi salah satu faktor utama produksi tandan buah segar (TBS),” ungkap Wasisto, kepada Kontan.co.id, Senin (8/7).

Optimisme TLDN juga didorong oleh realisasi produksi dan CPO dan PK selama kuartal pertama lalu. Produksi CPO pada periode Januari-Maret 2024 tercatat tumbuh secara tahunan sebesar 19,3% yaitu dari 69.348 ton menjadi 82.725 ton. Begitu juga dengan kinerja produksi PK yang naik pada kuartal I 2024 sekitar 11,8% dari 11.454 ton menjadi 12.811 ton.

“Kami optimistis target pertumbuhan produksi CPO dan PK bisa tercapai, sebab pada kuartal I-2024 menunjukkan realisasi yang positif,” imbuhnya.

Namun, manajemen TDLN juga mencatat adanya penurunan volume penjualan CPO sekitar 8,5% dan penjualan PK sekitar 18,7% secara tahunan. Sementara pendapatan perusahaan mengalami penurunan 10,14% dari Rp 955,56 miliar menjadi 858,64 miliar.

Meskipun begitu, tetapi raihan laba bersih perusahaan masih mampu tumbuh 34,6% secara tahunan. Torehan positif ini terjadi berkat adanya penurunan biaya produksi.

Wasisto memaparkan, pada kuartal I-2024 biaya produksi TLDN turun 13,7% dari Rp 744,10 miliar menjadi Rp 667,91 miliar atau lebih rendah Rp 76,19 miliar. Penurunan biaya produksi ini salah satunya dikontribusikan oleh pengaturan manajemen pengadaan yang lebih baik dan aplikasi pemupukan yang memiliki porsi terbesar dalam komposisi biaya produksi.

“Penurunan biaya produksi seperti pada kuartal I-2024 diharapkan akan terjadi hingga akhir tahun 2024. Hal ini disebabkan proses pengadaan kebutuhan pupuk tahun 2024 dan 2025 yang dilakukan lebih awal yaitu sejak akhir tahun 2023,” sebut dia.

Perseroan masih optimis target pendapatan dan laba perusahaan bisa tercapai. Tahun ini, TLDN menargetkan pendapatan bisa tumbuh sekitar 5% dan laba setelah pajak naik di kisaran 10%.

Reporter: Rashif Usman | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan penerimaan dari pajak penghasilan (PPh) badan mencapai Rp 172,66 triliun, atau turun 34,5% secara neto dan 25,7% secara bruto.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, moderasi harga komoditas seperti crude palm oil (CPO), batubara dan tembaga memicu penurunan profitabilitas dan meningkatkan kebutuhan likuiditas, sehingga meningkatkan restitusi dan terkontraksinya PPh badan pada sektor komoditas.

"Kita lihat dampak ke APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) memang terlihat sangat besar," kata Sri Mulyani saat menyampaikan Laporan Realisasi Semester I dan prognosis Semester II Pelaksanaan APBN 2024 di gedung DPR RI, Senin (8/7).

Co-Founder Botax Consulting Raden Agus Suparman memperkirakan, penerimaan PPh badan di semester II akan cenderung datar. Namun, kemungkinan bisa ditingkatkan dengan hasil pemeriksaan.

"Biasanya pemeriksaan digenjot di semester II untuk mengejar target yang dibebankan kepada pemeriksa pajak. Sekedar informasi, pemeriksa pajak pun mendapatkan target penerimaan pajak," kata Raden kepada Kontan, Selasa (8/7).

Secara rinci, Raden menjelaskan, penerimaan PPh badan di semester I terdiri dari dua jenis, yaitu PPh Pasal 29 berupa PPh yang dibayar sebelum wajib pajak lapor SPT tahunan, serta PPh pasal 25 yang dibayar setiap bulan.

Secara aturan PPh Pasal 25 di semester I seharusnya ada dua perhitungan. Yaitu perhitungan yang mengacu ke PPh Pasal 25 di bulan Desember tahun sebelumnya, dan PPh Pasal 25 yang mengacu pada SPT Tahunan yang sudah dilaporkan.

"Pada umumnya, wajib pajak orang pribadi lapor di bulan Maret. Sedangkan wajib pajak badan lapor di bulan April," ujar Raden.

Sedangkan penerimaan PPh badan di semester II hanya setoran PPh Pasal 25, sehingga secara ketentuan, pembayaran PPh Pasal 25 di semester II itu flat, atau sama nominalnya mulai Juli sampai dengan Desember.

"Petugas AR dapat menerbitkan STP (surat tagihan pajak) jika pembayaran PPh Pasal 25 kurang harus seharusnya. Atau secara nominal turun dari bulan-bulan sebelumnya," imbuh Raden.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah akan mengenakan bea masuk tambahan demi melindungi produk lokal dari gempuran barang impor.

Direktur Ekonomi Digital of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda setuju dengan rencana penerapan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) dan bea masuk anti dumping (BMAD) dalam melindungi produk lokal.

Meski begitu, Nailul meminta perapan pajak tambahan ini harus diperhitungkan secara hati-hati dan diperkuat dengan kajian dari Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) agar pelaksanaanya nanti efektif untuk menekan impor.

"Tinggal berapa tarif yang efektif dan bisa membuat produk dalam negeri bisa jadi bersaing secara harga. Apakah 50/100/200 persen? Itu harus ada tahapan kajian yang harus dilakukan," kata Nailul pada Kontan.co.id, Senin (8/7).

Menurut Nailul, upaya melindungi produk dalam negeri dari gempuran barang impor khususnya dari China mutlak harus dilakukan.

Apalagi, Pemerintah China secara aktif memberikan insentif terhadap industri kecil menengah (IKM) mereka yang dapat melakukan ekspor. Hal itu dilakukan pemerintah China untuk bisa menyerap produksi dalam negeri yang oversupply.

"Sebagai upaya membendung impor dari produk China, pemerintah perlu memberikan hambatan melalui dua bea masuk ini yaitu BMTP dan BMAD. Jadi ya kalo mereka (China) berikan insentif, kita berikan hambatan tarif," tambah Nailul.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyebut setidaknya ada tujuh barang yang akan dikenai bea impor tambahan berupa BMTP dan BMAD.

"Tujuh komoditas itu di antaranya adalah tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi, keramik, elektronik, kosmetik, tekstil sudah jadi lainnya, dan alas kaki," katanya Jumat (5/7).

Saat ini, Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) dan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) tengah melakukan uji mendalam terkait dampak pemberia bea masuk kepada tujuh komoditas yang dimaksud.

Meski begitu, Zulkifli tidak membenarkan besaran bea masuk tambahan ini akan sebesar 200% seperti berita yang beredar.

Hingga kini, besaran untuk BMTP dan BMAD masih dihitung dan besaran nanti akan mengacu kepada lonjakan volume impor ke dalam negeri selama tiga tahun terakhir.

"Nah itu akan dilihat, setelah itu baru akan ditentukan bea masuk tindakan pengamanan nanti akan dihitung," kata Zulkifli.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menambah anggaran untuk bantuan sosial (bansos) pangan serta beberapa subsidi pada semester II-2024.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah akan menambah anggaran sebesar Rp 11 triliun untuk alokasi belanja bansos beras, daging ayam dan telur yang diperpanjang selama tiga bulan ke depan, yakni Agustus, Oktober dan Desember.

Kemudian, ada juga tambahan subsidi pupuk sebesar Rp 24 triliun dan belanja tambahan untuk perpanjangan fasilitas pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk penjualan rumah tapak dan satuan rumah susun sebesar Rp 500 miliar.

"Dan juga laporan mengenai beberapa tambahan belanja yang Badan Anggaran (Banggar) melalui panja juga memberikan dukungan dan persetujuan seperti pertambahan dari bansos untuk beras, ayam dan telor untuk tiga bulan tambahan di semester II, tambahan untuk belanja pupuk dan juga realisasi pinjaman luar negeri maka kami telah menyampaikan bahwa dikeseluruhan prognosis APBN 2024 akan mengalami kenaikan defisit," ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Banggar DPR RI, Selasa (9/7).

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, tambahan subsidi pupuk tersebut diharapkan mampu menjaga kenaikan harga biaya produksi petani agar tidak terlalu tinggi sehingga pada akhirnya harga pangan dapat terjaga.

Di sisi lain, tambahan subsidi PPN DTP sebesar Rp 500 miliar juga diharapkan mampu menjaga aktivitas investasi di sektor perumahan, yang memiliki rantai nilai ke berbagai sektor sehingga memiliki efek multiplier yang relatif tinggi terhadap perekonomian.

"Kami melihat subsidi yang telah diberikan saat ini, dari subsidi energi hingga pangan, paling tidak dapat menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan kenaikan harga energi dan pangan dunia," kata Josua kepada Kontan.co.id, Selasa (9/7).

Josua bilang, dengan terjaganya daya beli masyarakat, maka aktivitas konsumsi yang merupakan kontributor terbesar pertumbuhan ekonomi Indonesia diharapkan juga dapat terjaga.

Asal tahu saja, pemerintah telah mengucurkan realisasi subsidi dan kompensasi sebesar Rp 155,7 triliun hingga Semester I-2024. Realisasi ini turun 3,8% jika dibandingkan realisasi Semester I-2023 sebesar Rp 161,9 triliun.

Realisasi ini terdiri dari subsidi BBM, LPG 3 Kg, listrik bersubsidi, hingga penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Ditemui terpisah, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu mengatakan bahwa subsidi yang dikucurkan kepada masyarakat selama ini berdampak positif terhadap perekonomian Indonesia, salah satunya dari sisi daya beli masyarakat.

"Karena kan kita melihat subsidi itu pertama subsidi energi dinikmati bahkan bisa dibilang seluruh masyarakat. Bahkan subsidi BBM bentuknya terbuka jadi dinikmati oleh semua masyarakat, pelaku ekonomi juga memanfaatkan itu jadi berdampak terhadap daya beli jadi sudah jelas dampaknya positif," kata Febrio.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Perum Bulog kembali mendapatkan penugasan untuk penyaluran bantuan pangan beras tahap III hingga Desember 2024.

Kadiv Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Epi Sulandari mengungkapkan Bulog sudah mendapat penugasan untuk penyaluran bantuan pangan beras tahap III.

"Benar kami sudah mendapatkan penugasan penyaluran bantuan pangan beras untuk Agustus, Oktober dan Desember," kata Epi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) inflasi Mingguan, Senin (8/7).

Epi menyebut penugasan itu telah diterima Perum Bulog sejak tanggal 7 Juni 2024 lalu melalui Surat Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 165/TS.03/K06/2026.

Epi menyebut penugasan ini merupakan kelanjutan dari program penyaluran bantuan pangan beras yang sudah dimulai sejak awal tahun lalu untuk kurang lebih 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

"Sehingga pada Juli ini kami harus menyelesaikan penyaluran bantuan pangan tahap II dan penyaluran pasokan beras SPHP ke pasar," ungkap Epi

Lebih lanjut, Epi turut melaporkan realisasi penyaluran bantuan pangan. Pada tahap I 2024 penyaluran bantuan pangan beras telah terealiasi sebanyak 99,64% atau 657.752 ton beras. Adapun penyaluran yang belum rampung yaitu di Papua Pegunungan dan Papua Tengah.

Sementara Bantuan Pangan Tahap II telah tersalurkan sebanyak 94,78% atau 656.643 ton.

"Terdapat 15 provinsi yang telah selesai dan sisa 23 provinsi yang belum," tambahnya.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut bahwa pihaknya akan menambah anggaran sebesar Rp 11 triliun untuk memenuhi program bantuan pangan beras serta daging ayam dan telur pada semester II-2024.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut Alokasi bantuan beras dan bantuan daging ayam dan telur yang akan diperpanjang 3 bulan yaitu pada Agustus, Oktober dan Desember.

"Untuk pembayarannya ini akan menambah biaya Rp 11 triliun," kata Sri Mulyani.

Reporter: Filemon Agung | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berencana mendorong penerbitan regulasi pemanfaatan gas bumi untuk sektor industri dan kelistrikan nasional.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, selain melanjutkan kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), Pemerintah juga membuka opsi untuk mengkaji lebih jauh kemungkinan perluasan sektor industri penerima manfaat.

Selain itu, Kemenperin pun kini tengah mengusulkan penyusunan regulasi untuk mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi domestik.

"Kementerian Perindustrian sudah menyiapkan dan mengusulkan pada Bapak Presiden dan kabinet sebuah Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang disebut dengan RPP Gas Bumi untuk Kebutuhan Domestik," kata Agus dalam Launching Peraturan Pemerintah 20/2024 yang disiarkan di Youtube, Selasa (9/8).

Agus menjelaskan, dalam Rapat Terbatas (Ratas) bersama Presiden, telah disetujui pembentukan RPP Gas Bumi yang didalamnya akan mengatur tentang pengolahan gas untuk kepentingan industri dan sumber energi atau kelistrikan.

"Ini sebagai game changer bagi pengelolaan gas bumi nasional yang khususnya akan diperuntukkan untuk industri manufaktur dan juga untuk kelistrikan di mana diatur dalam RPP tersebut Domestic Market Obligation (DMO) sebesar 60%," jelas Agus.

Menurutnya, saat ini pemanfaatan gas bumi untuk industri manufaktur baru mencapai 40%. Sementara itu, dari proyeksi yang ada, kebutuhan gas bumi untuk industri manufaktur diperkirakan meningkat dua kali lipat pada 2030 mendatang.

Untuk itu, Agus menilai kebijakan wajib pasok dalam negeri sebagai upaya menjaga keamanan pasokan untuk kebutuhan domestik.

"Kemudian cukup rigid nanti diatur di dalam RPP Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri tersebut termasuk nanti ada penetapan HGBT. Harganya kita cantumkan di dalam PP, ada harga di titik well-head, ada harga dititik plan gate," sambung Agus.

Tidak sampai disitu, beleid baru ini pun akan memungkinkan para pengelola kawasan industri untuk mengelola gas bumi bagi kawasan industrinya. Artinya, kegiatan penyediaan dan penyaluran gas bumi untuk para tenant di kawasan industri dapat dilakukan oleh pihak pengelola termasuk dengan skema impor gas bumi.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah resmi melanjutkan program bantuan pangan beras, daging ayam dan telur hingga akhir tahun ini.

Menteri Keungan Sri Mulyani juga telah menganggarkan dana Rp 11 triliun untuk kelanjutan program bantuan pangan itu.

Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economics (Core) Eliza Mardian menilai, kelanjutan program bantuan pangan ini harus dipertimbangan kembali dan melihat efektivitas programnya dalam jangka panjang.

"Anggaran Rp 11 triliun jika dialihkan untuk dana pendidikan atau kesehatan misalnya ini akan lebih produktif ketimbang bansos," jelas Eliza pada Kontan.co.id, Selasa (9/7).

Eliza bilang, adanya bansos beras ini membuktikan bahwa pemerintah tidak efektif mengendalikan harga pangan di tengah tergerusnya daya beli masyarakat terutama kalangan bawah.

Selain itu, bantuan pangan juga dinilai tidak cukup efektif untuk menurunkan kemiskinan ekstrem. Menurut Eliza, perlu program jangka panjang untuk menurunkan kemiskinan ekstrem ini.

Misalnya, dengan memperkuat jaring pengaman sosial yang sudah ada dan mengalokasikan anggaran bansos untuk hal-hal produktif yang menunjang usaha masyarakat agar mereka tidak ketergantungan bansos.

Program riil yang bisa dijalankan antara lain membangun industri kecil untuk hilirisasi produk pangan atau perikanan dan peternakan di desa. Pasalnya, separuh dari rumah tangga miskin itu banyak bekerja di beberapa sektor tersebut.

Sementara di perkotaan anggaran ini bisa digunakan untuk bantuan usaha dan pelibatan bisnis oleh pemerintah daerah (pemda).

"Ini multipplier effect-nya akan lebih luas ketimbang memberikan beras saja. Perlu pendekatan kebijakan baru dalam mengurangi kemiskinan," jelas Eliza.

Sebelumnya, sinyal kelanjutan program bantuan pangan ini juga sudah disampaikan langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Setelah Juni nanti Agustus, Oktober, Desember. Sampai Desember diteruskan (bantuan pangan)," jelas Jokowi.

Jokowi juga menyebut stok beras Bulog juga dipastikan cukup untuk menyokong program bantuan pangan ini.

"Sekarang Bulog memiliki stok 1,7 juta ton," tambahnya.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Bank Dunia turut menyoroti terkait instrumen moneter Bank Indonesia (BI) yakni sekuritas mata uang lokal atau sekuritas rupiah Bank Indonesia (SRBI) yang ternyata lebih dilirik investor ketimbang surat berharga negara (SBN) pemerintah.

SRBI lebih dilirik lantaran dengan tenor yang sama yakni 1 tahun, SRBI menawarkan imbal hasil sebesar 7,5%, atau lebih tinggi dibandingkan imbal hasil SBN yang sebesar 6,7%.

Staf Bidang Ekonomi, Industri, dan Global Markets dari Bank Maybank Indonesia Myrdal Gunarto menilai, pemerintah nampaknya tidak perlu menaikkan imbal hasil SBN hanya untuk menarik perhatian investor.

“SRBI juga merupakan produk underlying SBN, sehingga sebenarnya tidak perlu pemerintah melakukan kebijakan itu, lebih baik sesuai mekanisme pasar saja,” tutur Myrdal kepada Kontan, Selasa (9/7).

Alhasil, kata Myrdal, meskipun SRBI lebih banyak dilirik investor, pada muaranya akan sama-sama masuk ke sistem keuangan Indonesia, dan akhirnya mendorong cadangan devisa lebih banyak lagi.

Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan bahwa sisa penerbitan SBN Rp 214,6 triliun masih akan tetap dilirik oleh pasar, meski bersaing dengan penerbitan SRBI

“Karena kami sepakat agar SBN lebih banyak untuk jangka panjang, sehingga untuk SRBI hanya 6, 9 hingga 12 bulan. Karena kalau jangka pendek suku bunganya lebih tinggi,” kata Perry.

Di samping itu, Ia juga memastikan, jika imbal hasil SBN mengalami peningkatan, maka BI akan membeli SBN baik dari pasar sekunder dan pasar perdana.

Ia mencatat, secara keseluruhan tahun ini terjadi inflow khususnya dari SRBI sebesar Rp 130,35 triliun, dari saham Rp 340 miliar, meski pada pertengahan tahun Surat Berharga Negara (SBN) terjadi outflow Rp 33,96 triliun.

Perry menambahkan, sejalan dengan adanya koordinasi dengan Kementerian Keuangan, sejak Juni 2024 SBN mulai kembali inflow, dan diharapkan tetap terjaga.

Reporter: Rashif Usman | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan total penurunan PPh Badan dari sektor komoditas mencapai Rp 91 triliun. Penurunan PPh Badan terbesar terjadi pada sektor pertambangan dan diikuti oleh sektor industri pengolahan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan moderasi harga komoditas seperti CPO, batubara dan tembaga memicu penurunan profitabilitas dan meningkatkan kebutuhan likuiditas, sehingga meningkatkan restitusi dan terkontraksinya PPh Badan pada sektor komoditas.

"Kita lihat dampak ke APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) memang terlihat sangat besar," kata Sri Mulyani saat menyampaikan Laporan Realisasi Semester I dan prognosis Semester II Pelaksanaan APBN 2024 di gedung DPR RI, Senin (8/7).

Sri Mulyani merinci, setoran pajak dari sektor pertambangan baru mencapai Rp 31,9 triliun per Juni 2024. Angka ini terkoreksi 58,52% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 90,5 triliun.

Pada sektor pertambangan, komoditas batubara baru mengumpulkan Rp 14,2 triliun pada semester I-2024, turun 53,92% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 68,1 triliun. Komoditas lainnya juga turun seperti tembaga terkoreksi 4,23%, nikel turun 0,43% dan komoditas lainnya turun 0,8%.

Tak hanya sektor pertambangan, pada industri sawit juga mengalami penurunan. Tercatat, industri ini telah menyetorkan pajak Rp 6,8 triliun per Juni 2024, turun 8,8% secara tahunan. Industri logam juga mengalami koreksi sebesar 2,03%.

"Penurunan total PPh Badan dari Rp 263,7 triliun tahun lalu sekarang menjadi Rp 172,7 triliun atau penurunan Rp 91 triliun hanya dari PPh Badan saja. Ini yang mungkin menunjukkan bahwa kami perlu mengelola dampak yang sangat besar pada penerimaan pajak," ucapnya.

Reporter: Rashif Usman | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, setoran penerimaan dari Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp 134,2 triliun di semester I-2024. Realisasi penerimaan tersebut turun 0,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang tercatat Rp 135,4 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa turunnya penerimaan kepabeanan dan cukai disebabkan oleh penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) dan bea masuk.

"Penerimaan dari bea dan cukai dalam hal ini relatif masih sama dengan tahun lalu, sehingga kalau kita lihat dari levelnya tidak terjadi perubahan," kata Sri Mulyani saat Rapat Kerja Badan Anggaran DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/7).

Sri Mulyani merinci, penerimaan yang berasal dari cukai mencapai Rp 101,8 triliun per Juni 2024, turun 3,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 105,9 triliun.

"Penerimaan cukai mengalami kontraksi, dan ini dua tahun berturut-turut, tahun lalu 12% dan tahun ini 3,9%," ucapnya.

Sri Mulyani menerangkan, cukai dari produksi hasil tembakau terjadi fenomena downtrading, yakni produksi rokok lebih banyak dihasilkan oleh pelaku usaha golongan III, yang memiliki tarif cukai lebih rendah, dibanding pelaku usaha golongan I, yang memiliki tarif cukai paling tinggi.

"Penerimaan cukai utamanya banyak pemain di industri rokok yang turun ke kelompok III yang tarif cukainya lebih rendah," ujarnya.

Secara terpisah, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani menjelaskan bahwa fenomena downtrading memang terjadi di pengusaha industri rokok, dan sudah sesuai dengan tujuan diterapkannya kelas tarif cukai hasil tembakau.

"Downtrading itu memang fakta dari kebijakan tarif selama ini," kata Askolani di Gedung DPR RI, Senin (8/7).

Askolani menjelaskan bahwa untuk sementara Bea Cukai akan memastikan bahwa kecenderungan downtrading ini murni terjadi lantaran mekanisme pasar. Otoritas juga akan menindak apabila ada kemungkinan kecurangan di baliknya.

"Downtrading kalau itu memang murni ekonomi tidak bisa kita lawan, tapi itu dengan kemudian melakukan yang tidak pas, salah personifikasi, salah peruntukan itu yang akan kami tindak," kata Askolani.

Adanya fenomena downtrading ini juga bakal menjadi pertimbangan pemerintah alam menetapkan tarif cukai tembakau tahun depan. "Itu jadi masukan untuk tarif ke depan. nanti kita lihat lagi untuk persiapan tahun depan gimana persisnya yang pas," ujarnya.

Sementara itu, Sri Mulyani juga menerangkan bahwa kinerja penerimaan dari Bea Masuk mencapai Rp 24,3 triliun, tumbuh tipis 0,3%. Angka ini setara 42,3% dari target APBN 2024. Penerimaan Bea Masuk yang tumbuh tipis itu dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Tak hanya itu, ada juga efek dari penurunan impor komoditas seperti gas, kendaraan dan suku cadang.

Kemudian, pada realisasi penerimaan yang berasal dari bea keluar nilainya sebesar Rp 8,1 triliun, melonjak 52,6%. Kenaikan itu dipengaruhi oleh bea keluar mineral yang tumbuh 10 kali lipat dari tahun sebelumnya dampak implementasi kebijakan relaksasi mineral. Sementara itu, bea keluar produksi sawit turun.