Bisnis.com, JAKARTA — Badan Legislasi (Baleg) DPR menyetujui revisi UU No. 19/2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (RUU Wantimpres). Salah satu perubahan dalam RUU tersebut adalah hadirnya Dewan Pertimbangan Agung.

Persetujuan tersebut dilakukan dalam rapat pleno pengambilan keputusan atas hasil Penyusun RUU tentang Perubahan atas UU tentang Wantimpres di Ruang Rapat Baleg DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa (9/7/2024).

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas menjelaskan bahwa semua fraksi menyetujui untuk membawa RUU Wantimpres itu ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi RUU inisiatif DPR.

Menurut Supratman, setidak ada tiga perubahan yang direncanakan dalam draf awal RUU Wantimpres tersebut. Pertama, perubahan nomenklatur atau tata nama.

"Yang tadinya itu Dewan Pertimbangan Presiden menjadi Dewan Pertimbangan Agung. Dari mana berasal? Ya itu dari aspirasi keinginan dari semua fraksi tadi menyetujui seperti itu, tetapi fungsinya sama sekali tidak berubah," kata Supratman usai rapat.

Kedua, perubahan ihwal jumlah keanggotaan. Jika UU Wantimpres mengatur anggota maksimal delapan orang maka kini diusulkan agar tidak dibatasi sehingga jumlahnya sesuai keinginan presiden.

Ketiga, perubahan syarat-syarat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung. Meski demikian, Supratman belum mendetailkan perubahan syarat tersebut.

"Cuma itu saja menyangkut soal kelembagaan, nanti itu statusnya sebagai pejabat negara," jelasnya.

Namun, Supratman membantah Dewan Pertimbangan Agung akan sejajar dengan presiden seperti sebelum era Reformasi. Menurutnya, amandemen UUD 1945 sudah menghapus istilah lembaga tinggi dan lembaga tertinggi negara dan hanya menjadi lembaga negara.

"Dewan pertimbangan ada di Pasal 16 Undang-undang Dasar, itu menyebut fungsi. Nah, kita memberi nomenklaturnya yang dulunya Dewan Pertimbangan Presiden sekarang menjadi Dewan Pertimbangan Agung," ujar Supratman.

Lebih lanjut, dia juga tidak menampik kembalinya Dewan Pertimbangan Agung ini akan berpengaruh ke anggaran pemerintah terlebih anggotanya tidak dibatasi.

Meski demikian, Supratman menyatakan keputusan nantinya ada di tangan presiden terutama terkait jumlah anggota Dewan Pertimbangan Agung yang akan mempengaruhi besaran anggaran.

Pada 11 Juli 2024, DPR menyepakati Rancangan perubahan UU No. 19/2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (RUU Wantimpres) menjadi RUU inisiatif DPR. Salah satu tujuan revisi beleid tersebut yaitu untuk mengembalikan lembaga Dewan Pertimbangan Agung.

"Apakah Rancangan Undang-undang usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19/2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden dapat disetujui menjadi Rancangan Undang-undang DPR RI? Setuju," ujar Wakil Ketua DPR Lodewijk Freidrich Paulus diikuti ketukan palu.

Kini, DPR akan menyerahkan draf materi RUU Wantimpres kepada pemerintah. Nantinya, pemerintah akan membalas dengan menyusun daftar inventaris masalah (DIM).

Lalu, DPR dan pemerintah akan membahas DIM tersebut untuk dicari jalan tengah. Setelah materi disetujui oleh DPR dan pemerintah, baru RUU Wantimpres akan disahkan menjadi UU.

Sebulan Beres

Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan pihaknya akan mengebut pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas UU No. 19/2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (RUU Wantimpres) agar bisa selesai sebelum masa tugas DPR periode 2019–2024 berakhir pada Oktober mendatang.

"Jika memang dimungkinkan selesai [pada periode ini], jika dimungkinkan ya. Jika ada waktu satu bulan untuk kemudian presiden menandatangani Undang-undang tersebut sebelum masa jabatan presiden yang sekarang berakhir," jelas Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2024).

Adapun, DPR akan memasuki masa reses sebulan ke depan sehingga pembahasan RUU Wantimpres baru akan dimulai ketika masa persidangan baru dibuka pada 16 Agustus 2024.

Oleh sebab itu, pembahasan akan dikebut dalam 1 bulan. Dengan begitu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa langsung menandatangani beleid tersebut agar langsung berlaku.

Elite politik PDI Perjuangan (PDIP) ini tidak menampik muncul sejumlah kritik atas revisi UU Wantimpres tersebut, terutama karena Wantimpres ingin diganti menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Padahal, DPA sebagai lembaga tinggi negara resmi dihapus usai amandemen UUD 1945.

Puan pun mengeklaim, DPR akan coba memastikan berbagai ketentuan yang diatur dalam RUU Wantimpres nantinya tidak akan bertentangan dengan UUD.

"Harapannya itu adalah penguatan dari Wantimpres. Jadi saya harapkan nanti seperti apa namanya bentuk dari lembaga tersebut ya kita lihat nanti pembahasannya," ujarnya.

Kursi Baru untuk Jokowi?

Berdasarkan catatan Bisnis, Wantimpres menjadi salah satu lembaga yang akan dirombak oleh presiden terpilih periode 2024–2029, Prabowo Subianto.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menjelaskan, pihaknya sedang mempelajari lembaga-lembaga negara yang ada. Menurutnya, Prabowo ingin pemerintahannya berjalan efisien sehingga penyesuaian lembaga negara akan dilakukan sesuai kebutuhan.

"Ada beberapa lembaga yang mungkin sedang diperkuat, tapi ada beberapa kelembagaan yang sedang dipelajari untuk digabungkan dengan kementerian yang ada, atau dilebur, atau malah dilikuidasi [dibubarkan]," ungkap Muzani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (12/5/2024).

Memang, beberapa waktu lalu, Prabowo menyatakan keinginan untuk membuat Presidential Club yang anggotanya berisi para mantan presiden yang akan memberikan masukan kepadanya.

Bahkan, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menyatakan Prabowo mempunyai ide membentuk 'Presidential Club' sejak satu dasawarsa lalu.

"Ini serius sekali, gagasan tersebut sudah disampaikan Pak Prabowo, sering didiskusikan dengan kami, terutama kader-kader Partai Gerindra sejak bertahun-tahun lalu. Saya ingat betul mungkin sekitar tahun 2014 Pak Prabowo itu pernah sampaikan ide tersebut," ungkapnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2024).

Jadi Lahan Bagi-bagi Jabatan

Anggota DPR RI Djarot Saiful Hidayat mempertanyakan usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 19/2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang nomenklaturnya akan diubah menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Alasannya adalah usulan RUU Wantimpres itu menempuh proses yang secepat kilat.

Oleh karena itu, Djarot mempersilakan kepada masyarakat agar menilai RUU yang diusulkan dan disetujui secepat kilat tersebut.

"Coba tanya kepada para ahli hukum tata negara dengan keberadaan DPA ini," kata Djarot di kompleks parlemen, Jakarta.

Menurut dia, DPA sudah termaktub dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Untuk itu, dia meminta anggota DPR akan yang membahas untuk mengejawantahkan syarat-syarat dalam keanggotaan DPA.

"Apalagi, posisinya itu sejajar, apa betul seperti itu? Sejajarnya seperti apa? Terus bagaimana pengisian orangnya?" kata dia.

Djarot yang juga bertugas sebagai Ketua Badan Pengkajian MPR RI mengaku belum pernah membahas amendemen terkait dengan keberadaan DPA, khususnya yang sesuai dengan semangat Pasal 16 UUD 1945.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang.

Dengan begitu, dia berharap RUU tersebut tidak justru dimanfaatkan untuk berbagi-bagi jabatan. Jika suatu jabatan tidak menempuh proses meritokrasi, akan berdampak buruk bagi sistem demokrasi.

Bisnis.com, PALEMBANG – Menara Jembatan Ampera yang rencananya menjadi tempat wisata baru di Kota Palembang ditargetkan dapat dibuka untuk umum pada awal tahun 2025 mendatang.

Penjabat Wali Kota Palembang Ucok Abdulrauf Damena mengatakan objek wisata tersebut akan resmi diluncurkan jika proses perbaikan lift di kedua menara telah rampung dikerjakan.

“Kita meninjau untuk memastikan perbaikan lift di kedua menara dapat selesai akhir tahun ini. Insya allah akhir tahun selesai dan bisa launching awal tahun, saat tahun baru,” ungkapnya usai peninjauan, Kamis (11/7/2024).

Selain memastikan progres perbaikan lift berjalan sesuai dengan jadwal, pihaknya bersama Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) selaku pelaksana perbaikan juga mengidentifikasi beberapa instrumen lain seperti pencahayaan

Selain itu, mempertimbangkan kapasitas lift yang nanti hanya dapat mengangkut tiga orang, maka rencananya akan disediakan tempat menunggu yang dilengkapi dengan radio penyiar tentang sejarah jembatan ampera.

“Kita juga akan siapkan guide yang akan memandu para pengunjung saat naik, serta menyediakan tim medis,” jelasnya.

Disamping itu, kata Ucok, pemerintah juga mengupayakan potensi wisata air di sekitaran kawasan tersebut untuk menambah daya tarik para pengunjung.

Sementara terkait tarif wisata nantinya akan mempertimbangkan sisi ekonomis, namun tetap bisa dimanfaatkan untuk pemeliharaan dan perawatan dari wisata Jembatan Ampera itu sendiri.

“Ada (tarif). Nanti ada badan yang mengelola pembayarannya, karena kalau digratiskan semua, perawatannya bagaimana. Kita pikirkan perawatan dan keselamatan Sebab mengelola ini tidak mudah, butuh resource dan biasanya itu orang profesional. Tentu butuh imbalan,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Selatan (Sumsel), Hardy Siahaan menambahkan saat ini untuk konstruksi pada tower kedua di bagian Ulu baru dimulai dan kontraknya kurang lebih lima bulan atau sampai Desember 2024.

“Selain itu ada beberapa pengerjaan seperti perapihan lantai anjungan pandang, lantai atas, serta penataan sedikit dan memperbaiki kondisi yang kurang rapi,” jelasnya.

Adapun untuk anggaran yang digunakan pada tahun ini yaitu senilai Rp9 miliar yang berasal dari dana APBN.

Bisnis.com, BATAM - Perusahaan Gas Negara (PGN) Area Batam akan menambah pemasangan 15.000 jaringan gas (jargas) bumi baru di Batam, untuk mencapai target 250.000 pelangan dalam rentang waktu lima tahun kedepan.

"Sebanyak 1.500 rumah sudah terpasang tahun 2022 lalu. Untuk saat ini kami tengah mempersiapkan pemasangan jargas sebelum pemasangan ke rumah pelanggan," kata Sales Head Area PT PGN Batam Wendi Purwanto, Kamis (11/7/2024).

Wendi menegaskan target awal sebanyak 15.000 jargas, yang akan terus berkembang hingga mencapai target keseluruhan sebanyak 250.000 jargas ke pelanggan.

"Hingga saat ini, jumlah perumahan yang sudah terpasang jargas sebanyak 167 yang tersebar di Kecamatan Batuaji, Sagulung dan Batam Kota," katanya lagi.

Menurut Wendi, pemanfaatan gas bumi melalui pembangunan jargas untuk rumah tangga, merupakan program Kementerian ESDM untuk menyediakan energi bersih, murah dan terjangkau bagi masyarakat.

"Persyaratannya pemasangan jaringan gas sangat mudah, yakni KTP dan rekomendasi dari RT/RW setempat. Salah satu keunggulan jaringas gas ini harganya lebih murah dibandingkan LPG, serta praktis dan lebih aman," ujarnya. (K65)

Bisnis.com,JAKARTA - Delegasi Amerika Serikat (AS) mengumumkan persetujuan dana sebesar US$1 miliar atau sekitar Rp16 triliun untuk pembiayaan Just Energy Transition Partnership (JETP). Langkah ini menandai kemajuan dalam kesepakatan iklim bilateral yang diadakan pada 2022. Dana tersebut akan digunakan Indonesia untuk pensiun dini PLTU batu bara dan membangun pengganti energi terbarukan.

Kepastian dana JETP disampaikan oleh Assistant Secretary for International Trade and Development Alexia Latortue usai pertemunnya dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) pada Kamis (11/7/2024).

“Jadi US$1 miliar pembiayaan JETP telah disetujui, dan US$2,4 miliar lainnya sedang dalam proses negosiasi,” tuturnya.

Indonesia sendiri mendapatkan komitmen dana JETP sebesar US$10 miliar dari International Partners Group (IPG).

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kemaritiman, Investasi, dan Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta W. Kamdani mengatakandengan adanya US$1 miliar yang telah disetujui dan sudah dapat langsung dimanfaatkan merupakan sebuah berita baik.

“Kami (Kadin dan pihak AS) benar-benar harus menunjukan memang realnya ini terjadi. Jadi ini big step saya rasa, untuk mulai seperti ini,” jelas Shinta.

Lebih rinci, dari US$1 miliar yang disetujui, Latortue menuturkan bahwa AS turut andil dalam proyek geothermal atau panas bumi Ijen, yakni salah satu proyek yang disetujui dan dibiayai oleh US Development Finance Corporation (DFC).

Mengutip keterangan resmi Kedutaan Besar AS untuk Indonesia, kesepakatan tersebut diumumkan pada Mei 2024 lalu oleh Wakil Chief Executive Officer (DCEO) DFC Nisha Biswal, dengan komitmen senilai US$126 juta dolar AS untuk perusahaan listrik Indonesia PT Medco Cahaya Geothermal.

Adapun komitmen DFC untuk perusahaan tersebut juga terkoordinasi dengan bank infrastruktur Indonesia PT SMI, pemberi pinjaman yang membiayai proyek saat ini.

“[Kesepakatan proyek panas bumi] dibiayai oleh US Development Finance Corporation, yang merupakan lembaga pembiayaan pembangunan kami. PT SMI juga ada di sana, jadi kami sangat gembira dengan kesempatan untuk meluncurkan proyek panas bumi ini,” terang Latortue.

Shinta, yang juga selaku Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menuturkan bahwa kabar ini menjadi berita baik bagi pelanggan usaha swasta.

Menurutnya, pihak swasta juga sangat terlibat dalam proses JETP, menimbang proyek-proyek datang dari banyak pelaku usaha. Shinta juga menilai bahwa lapangan pekerjaan juga menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam proyek kesepakatan iklim ini.

Terkait solar, pihaknya menunggu aturan dapat keluar yang nantinya juga dapat mendorong lebih banyak lagi untuk pendanaan.

“Jadi fundingnya sebenarnya sudah siap dan proyek-proyek di pipeline juga sudah ada, namun menunggu aturan ini (solar) yang keluar, kemudian ini bisa bergulir jadi nanti lebih banyak lagi akan perusahaan yang bisa memanfaatkan dari segi JETP,” jelasnya.

Bisnis.com,JAKARTA - Delegasi Amerika Serikat (AS) mengumumkan dana sebesar US$1 miliar atau sekitar Rp16 Triliun pembiayaan Just Energy Transition Partnership (JETP) telah disetujui. Langkah menandai kemajuan dalam kesepakatan iklim bilateral yang pernah diadakan pada 2022. Indonesia sendiri berencana melakukan pensiun dini PLTU melalui dana ini dengan membangun pengganti energi terbarukan.

Kepastian dan JETO disampaikan oleh Assistant Secretary for International Trade and Development Alexia Latortue, bagian dari delegasi AS untuk menjaga momentum JETP, usai pertemunnya dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) pada Kamis (11/7/2024).

“Jadi US$1 miliar pembiayaan JETP telah disetujui, dan US$2,4 miliar lainnya sedang dalam proses negosiasi,” tuturnya.

Indonesia sendiri mendapatkan komitmen dana JETP sebesar US$10 miliar dari International Partners Group (IPG).

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kemaritiman, Investasi, dan Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta W. Kamdani mengatakandengan adanya US$1 miliar yang telah disetujui dan sudah dapat langsung dimanfaatkan merupakan sebuah berita baik.

“Kami (Kadin dan pihak AS) benar-benar harus menunjukan memang realnya ini terjadi. Jadi ini big step saya rasa, untuk mulai seperti ini,” jelas Shinta.

Lebih rinci, dari US$1 miliar yang disetujui, Latortue menuturkan bahwa AS turut andil dalam proyek geothermal atau panas bumi Ijen, yakni salah satu proyek yang disetujui dan dibiayai oleh US Development Finance Corporation (DFC).

Mengutip keterangan resmi Kedutaan Besar AS untuk Indonesia, kesepakatan tersebut diumumkan pada Mei 2024 lalu oleh Wakil Chief Executive Officer (DCEO) DFC Nisha Biswal, dengan komitmen senilai US$126 juta dolar AS untuk perusahaan listrik Indonesia PT Medco Cahaya Geothermal.

Adapun komitmen DFC untuk perusahaan tersebut juga terkoordinasi dengan bank infrastruktur Indonesia PT SMI, pemberi pinjaman yang membiayai proyek saat ini.

“[Kesepakatan proyek panas bumi] dibiayai oleh US Development Finance Corporation, yang merupakan lembaga pembiayaan pembangunan kami. PT SMI juga ada di sana, jadi kami sangat gembira dengan kesempatan untuk meluncurkan proyek panas bumi ini,” terang Latortue.

Shinta, yang juga selaku Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menuturkan bahwa kabar ini menjadi berita baik bagi pelanggan usaha swasta.

Menurutnya, pihak swasta juga sangat terlibat dalam proses JETP, menimbang proyek-proyek datang dari banyak pelaku usaha. Shinta juga menilai bahwa lapangan pekerjaan juga menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam proyek kesepakatan iklim ini.

Terkait solar, pihaknya menunggu aturan dapat keluar yang nantinya juga dapat mendorong lebih banyak lagi untuk pendanaan.

“Jadi fundingnya sebenarnya sudah siap dan proyek-proyek di pipeline juga sudah ada, namun menunggu aturan ini (solar) yang keluar, kemudian ini bisa bergulir jadi nanti lebih banyak lagi akan perusahaan yang bisa memanfaatkan dari segi JETP,” jelasnya.

Bisnis.com, GARUT - Dua wisatawan dilaporkan terseret ombak di Pantai Karang Papak, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut, Kamis (11/7/2024).

Wisatawan itu bernama Farhan, 17, dan Rizki, 18. Keduanya merupakan warga Awiligar, Kecamatan Cibeunying, Kabupaten Bandung.

Kepala Satuan Polisi Air dan Udara Polres Garut Anang Sonjaya mengatakan berdasarkan keterangan sejumlah saksi, pada pukul 13.45 WIB, kedua wisatawan itu tengah berenang di posisi jauh dengan bibir pantai.

"Korban saat itu terlihat oleh saksi sedang berenang cukup jauh dari bibir pantai, kemudian tidak disadari oleh korban tiba-tiba datang gelombang ombak besar yang pertama kali menimpa korban Rizki," kata Anang, Kamis (11/7/2024).

Melihat Rizki terseret ombak semakin jauh, Farhan mencoba untuk menyelamatkan kawannya itu. Nahas, terjangan ombak besar selanjutnya justru membawa Farhan tenggelam dan hilang.

Anang mengatakan, sebelum kejadian tersebut terjadi, beberapa orang saksi yang juga merupakan temannya sudah mengingatkan kedua korban untuk tidak berenang. Mengingat ombak di pantai tersebut cukup besar.

Saat ini, lanjut Anang, kepolisian bersama Tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian kedua korban tersebut.

"Sampai malam ini korban belum ditemukan dan masih dalam upaya pencarian oleh personel Satpolairud Polres Garut bersama balawista, petugas damkar, relawan, dan masyarakat," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Jusuf Hamka merespons kabar bahwa Partai Golkar menawarkan namanya untuk mendampingi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, maju dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024.

Jusuf memastikan bahwa namanya diajukan sebagai bakal calon wakil gubernur. Namun, dia mengaku baru mengetahui kabar tersebut.

“Enggaktahu ini. Saya justru baru tahu ini,” katanya saat ditemui wartawan di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Kamis (11/7/2024) malam.

Menurutnya, tak ada pembahasan khusus mengenai hal itu dalam persamuhan dengan PSI yang berlangsung di markas Golkar pada hari ini.

Ketika ditanya apakah dirinya siap mendampingi Kaesang dalam kontestasi Pilgub Jakarta, dirinya memilih menjawab dengan diplomatis.

“Saya cuma bisa bilanginnalillahi wainnailaihi rajiun,” ujar Jusuf seraya tersenyum.

Sebelumnya, Golkar menawarkan nama Jusuf Hamka alias Babah Alun untuk mendampingi Kaesang Pangarep jika memutuskan maju dalam kontestasi Pilgub Jakarta 2024.

Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto menyampaikan kabar tersebut usai Kaesang bersilaturahmi ke markas Golkar pada hari ini.

“Untuk mendukung Mas Kaesang, seandainya beliau memilih [maju pilgub] Jakarta, saya siapkan kader Partai Golkar yang sudah malang melintang di infrastruktur, yaitu Babah Alun,” katanya di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Kamis (11/7/2024) malam.

Lebih lanjut, dirinya berpendapat bahwa banyak tantangan yang akan dihadapi pemimpin Jakarta ke depannya, terutama terkait infrastruktur.

Itu sebabnya, dia mendorong nama Jusuf Hamka untuk mendampingi putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu jika hendak maju sebagai kandidat Jakarta 1.

Bisnis.com, BANDUNG— Lembaga survei Indonesia Political Opinion merilis hasil survei terbaru mengenai elektabilitas calon Bupati Bandung di Pemilihan Bupati (Pilbup) Kabupaten Bandung 2024.

Hasilnya, bupati incumbent M Dadang Supriatna meraih elektabilitas tertinggi dengan 57,4% mengungguli Sahrul Gunawan yang berada di peringkat kedua dengan 28,8%.

Survei ini merupakan survei terbaru yang dilakukan pada periode 2-6 Juli 2024 yang melibatkan 1.340 responden dan tersebar di 31 kecamatan se-Kabupaten Bandung.

Teknik sampling dan teknik pengumpulan data menggunakan multistage random sampling digunakan dalam survei ini. Margin of error diklaim +- 4% dengan tingkat kepercayaan 95%.

Dalam keterangan resminya, Indonesian Political Opinion menyodorkan tiga nama calon bupati Bandung yang dinilai memiliki elektabilitas tinggi kepada responden. Tiga nama tersebut adalah Dadang Supriatna, Sahrul Gunawan dan Gun Gun Gunawan.

Dalam survei Indonesia Political Opinion, responden ditanya "Jika hari ini dilaksanakan pemilihan Bupati Bandung, Bapak/Ibu akan memilih siapa dari nama-nama berikut ini?"

"Hasilnya pada skema tiga nama yang ditawarkan, posisi elektabilitas secara umum berubah. Dadang Supriatna tetap mengungguli Sahrul Gunawan dengan elektabilitas 57,4%. Sahrul Gunawan 28,8% dan Gun Gunawan di posisi ketiga 12,1%," bunyi keterangan Indonesian Political Opinion, Kamis (11/7/2024).

Menariknya berdasarkan hasil survei Indonesian Political Opinion, jumlah responden Kabupaten Bandung yang menyatakan tidak tahu dan tidak menjawab hanya 1,7%.

Berikut rincian elektabilitas calon Bupati Bandung dalam skema tiga nama yang disodorkan Indonesian Political Opinion.

Fakta lainnya yang diungkap Indonesian Political Opinion adalah mengenai tingkat keyakinan responden dalam menentukan pilihannya tersebut. Hasilnya, 39% menjawab dengan yakin, 8% sangat yakin, ragu-ragu 47%, dan sangat ragu 6%.

Survei Indonesian Political Opinion ini belum mengukur hasil survei ketika calon berpasangan. Pasalnya, hingga hari ini para calon belum mengumumkan siapa calon pasangan masing-masing untuk kontestasi Pilbup Bandung.

Bisnis.com, PALEMBANG – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) melaporkan jumlah merchant QRIS di wilayah itu sampai dengan triwulan I/2024 mencapai 819.150 merchant.

Realisasi itu mengalami pertumbuhan sebesar 30,39% secara year on year (yoy) sekaligus lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan di periode yang sama tahun 2023 yang sebesar 29,65%.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumsel Ricky P Gozali mengatakan perkembangan QRIS di Sumsel menunjukkan kenaikan yang cukup positif baik dari sisi merchant QRIS maupun volume transaksinya.

“Tahun lalu kita berhasil mencapai target, bahkan melampaui. Dan tahun ini diperkirakan juga mencapai (sasaran),” ungkapnya, Kamis (11/7/2024).

Diketahui, pada tahun 2023 volume transaksi QRIS mencapai 21,4 juta atau 160% dari target yang ditetapkan. Sementara pengguna QRIS mencapai 1,3 juta atau mengalami penambahan sekitar 510.361 pengguna baru.

Sementara pada tahun ini, pihaknya menargetkan volume transaksi QRIS di Sumsel mencapai 27 juta transaksi.

“Sampai saat ini (realisasi) sudah mencapai lebih dari 52%, tentu optimis bisa mencapai target tahun ini,” imbuh Riki.

Dia menambahkan, dalam upaya mendorong peningkatan penggunaan kanal pembayaran digital di Bumi Sriwijaya, pihaknya meluncurkan QRIS Jelajah Sumsel dengan melibatkan lebih banyak anak muda.

“Kita buat kompetisi untuk anak muda melakukan kampanye perluasan pemakaian QRIS di Sumsel dengan fokus saat ini masih di Kota Palembang,” jelasnya.

Adapun jumlah peserta kegiatan ini sebanyak 60 peserta yang terbagi ke dalam 20 tim. Selanjutnya masing masing dari mereka akan menyebar ke daerah daerah di Kota Palembang untuk melakukan kampanye.

Hasil kompetisi akan diumumkan pada tanggal 1 Agustus 2024 dalam gelaran festival ekonomi, dan para peserta akan dijadikan duta perkembangan digitalisasi di Indonesia. Salah satunya QRIS.

“Upaya peningkatan juga akan kita lakukan melalui program lain yaitu Digital Kito Galo, segala macam supaya digitalisasi ini lebih luas lagi,” pungkasnya.

Bisnis.com, NUSA DUA - Pemerintah Provinsi Bali menyebutkan proyek Tol Gilimanuk-Mengwi saat ini masih menjalani proses lelang ulang untuk mencari investor sekaligus berfungsi sebagai operator.

“Sekarang berproses di Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT),” kata Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali I Gde Wayan Samsi Gunarta di sela konferensi logistik dan forwarder Asia Pasifik di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Kamis (11/7/2024).

Dia menjelaskan saat ini pemerintah menjadi pemrakarsa proyek tersebut (solicited) karena belum mendapatkan pendanaan.

Sebelumnya proyek tol yang rencananya memiliki panjang 96,84 kilometer itu unsolicited atau diprakarsai investor atau badan usaha.

Ia menyebutkan proses lelang ulang dilakukan karena ada beberapa indikator belum tuntas di antaranya terkait kesiapan investor membiayai proyek tol yang rencananya menjadi terpanjang di Bali.

“Apakah investor siap atau tidak, kemudian terkait demand dan lainnya, mungkin banyak yang bisa dibicarakan. Tapi menurut saya, kita tunggu prosesnya saja,” imbuhnya.

Pemprov Bali, lanjut dia, tidak memiliki target terkait realisasi hingga penuntasan proyek tol tersebut.

“Kalau sudah dilelang, semestinya cepat (realisasinya),” katanya.

Ia menilai keberadaan tol tersebut penting salah satunya mendukung konektivitas logistik.

Menurut Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Bali Anak Agung Bagus Bayu Joni Saputra, Pelabuhan Benoa di Kota Denpasar Bali belum dilayani kapal peti kemas karena tidak ada industri besar di Bali.

Selama ini, pengiriman produk ekspor jalur darat dari Bali dilakukan melalui Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya.

“Kami dorong agar tol Jagat Kerti Bali (Gilimanuk-Mengwi) yang sempat ground breaking dan sekarang proses tender untuk bisa dipercepat proses pembangunan tol,” katanya.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sebelumnya meletakkan batu pertama yang menandai dimulainya pembangunan tol Gilimanuk-Mengwi pada Sabtu (10/9/2022).

Proyek tol yang rencananya melintasi 13 kecamatan dan 58 desa di tiga kabupaten yakni Kabupaten Jembrana, Tabanan dan Badung itu diperkirakan menelan biaya investasi mencapai sekitar Rp24,6 triliun.

Bisnis.com, MALANG — Penerimaan Kanwil Bea dan Cukai Jawa Timur II sampai dengan 30 Juni 2024 mencapai Rp26,84 triliun atau 40,39% dari target sebesar Rp66,46 triliun sampai akhir semester I/2024.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai (DCBC) Jatim II, Agus Sudarmadi, mengatakan penerimaan diproyeksikan akan terus meningkat sampai berakhirnya 2024.

“Apakah target sebesar Rp66,46 triliun dapat tercapai sampai akhir tahun, kami tetap harus optimistis, namun juga realistis,” katanya, Kamis (11/7/2024).

Cara yang ditempuh, kata dia, intimacy pada pengguna, yakni perusahaan rokok. Oleh karena itulah, perlu diberikan layanan pengiriman cukai langsung ke pabrikan dan jika ada kerusakan cukai, perlu ada percepatan penggantiannya.

Cara yang lain, ekstensifikasi penerimaan cukai. Namun kegiatan ini tetap tidaklah mudah.

Industri rokok di sentra produksi rokok yakni Kediri menurun bersamaan dengan menurunnya kinerja Gudang Garam.Namun di Malang, kinerja pabrik rokok menaik meski kenaikannya tidak mampu tidak mampu menutupi angka penurunan produksi rokok di Kediri.

Terkait dengan proyeksi penerimaan cukai akan meningkat bersamaan dengan adanya kenaikan cukai pada 2025, kata dia, mengacu dari berbagai studi, tarif cukai sudah berada pada batas maksimum. Jika tarif cukai terus naik maka konsekuensinya ada dua, yakni industri rokok akan semakin berkurang yang otomatis produksinya berkurang pula dan peredaran rokok ilegal semakin marak.

Dia tidak membantah, kinerja dari IHT karena adanya peredaran rokok ilegal sehingga harus ditindak. Namun penindakan harus bijak sehingga tidak menimbulkan gejolak sosial. Perlu pendekatan sosio-kultural.

Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai capaian semester 1/2024 Kanwil DJBC Jatim II tersebut mengindikasikan bahwa kebijakan tarif cukai saat ini sudah kontraproduktif terhadap kinerja IHT.

Hal ini juga semakin memperkuat fakata empiris bahwa tarif cukai sudah melewati batas maksimum, kenaikan tarif cukai justru memperlambat penerimaan negara dari cukai.

Fakta ini menjadi beban berat bagi Kanwil DJBC Jatim II untuk memenuhi target capaian yang sudah ditetapkan karena kontribusi utama penerimaan cukai adalah dari sektor IHT.

Menurutnya, situasi ini harusnya menjadi warning bagi pemerintah untuk mempercepat evaluasi kebijakan cukai di tengah tuntutan peningkatan penerimaan negara untuk kelanjutan pembiayaaan pembangunan jangka panjang. (K24)

Bisnis.com, BANDUNG--Laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengindikasikan ASN di Jawa Barat bermain judi online.

Inspektur Daerah Jabar Eni Rohyani mengatakan pihaknya mendapatkan indikasi tersebut berdasarkan laporan PPATK meski jumlahnya belum diketahui.

"Kepala PPATK menyatakan ada, tapi jumlahnya tidak disampaikan," katanya dikutip Kamis (11/7/2024).

Pemprov Jabar sudah mengirimkan surat permintaan data aparatur sipil negara (ASN) yang bermain judi online pada PPATK. Jika data tersebut sudah diterima, dia memastikan akan ada tindakan tegas bagi ASN yang terbukti bermain judi online.

"Kita masih menunggu data PPATK karena PPATK yang tahu datanya. Nanti pada saat sudah mengetahui (datanya) pasti akan dilakukan penanganan serius," katanya.

Menurutnya pemberian tindakan bagi ASN yang bermain judi online akan dilakukan berdasarkan tingkat keseringan. Karena bisa saja yang bersangkutan hanya coba-coba atau memang sering bermain.

"Kita pasti masih melakukan pembinaan yah karena kalau informasi PPATK range berbeda-beda mungkin ada yang coba-coba atau mungkin ratusan kali transaksi. Tahap awal pembinaan dulu," ujarnya.

Sebelumnya, Surat Edaran (SE) larangan bermain judi online bagi pegawai ASN dan BUMD di Jabar telah dibuat oleh Pj Gubernur Jabar. Sanksi disiplin akan diberikan bagi pegawai yang melanggar.

Jawa Barat sendiri tercatat sebagai provinsi dengan jumlah transaksi judi online terbesar di Indonesia. Nilainya menurut PPATK mencapai Rp3,8 triliun.