Bisnis.com, JAKARTA - PT PP (Persero) Tbk, salah satu perusahaan konstruksi dan investasi terbaik di Indonesia (“PTPP”) meraih penghargaan Project Manager Penyedia Jasa Terbaik pada Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang diberikan oleh Menteri PUPR M. Basuki Hadimoeljono pada saat acara Festival Merdeka peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan RI di lingkungan Kementerian PUPR (20/08).

Turut hadir pada acara tersebut M. Basuki Hadimoejono Menteri PUPR, Novel Arsyad Direktur Utama PTPP, Yul Ari Pramuraharjo Direktur Operasi Bidang Infrastruktur, Yuyus Juarsa Direktur Operasi Bidang Gedung, Joko Raharjo Corporate Secretary PTPP serta para Project Manager PTPP sebagai penerima penghargaan.

Pada acara tersebut, penghargaan diberikan kepada tiga Project ManagerPTPP atas dedikasi, komitmen, dan peran aktifnya dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara, terutama atas kesuksesan dalam mempersiapkan acara HUT RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara pada tanggal 17 Agustus 2024.

Penghargaan tersebut diberikan kepada Sdr. Addin Setyawan untuk Proyek Pekerjaan Bangunan Gedung Kantor Presiden IKN, Sdr. Enggal Puji Sembada untuk Proyek Jalan Sumbu Barat IKN, dan Sdr. Galang Bastiono untuk Proyek Hunian Pekerja Konstruksi IKN.

Novel Arsyad Direktur Utama PTPP mengapresiasi atas penghargaan yang diterima oleh Tim PTPP yang dimana pencapaian ini merupakan dampak positif dari kinerja dan budaya kerja yang selama ini diterapkan oleh Perseroan. “Saya turut bangga dan mengapresiasi atas karya yang luar biasa yang dikerjakan oleh Insan PP untuk proyek-proyek garapan PTPP di IKN.

Tentunya, prestasi yang diraih tak akan terwujud tanpa kerjasama tim yang baik serta usaha-usaha yang terorganisir dengan baik,” ucap Novel. Selanjutnya, Novel juga menjelaskan bahwa pembangunan proyek-proyek tersebut mengutamakan standard kualitas, keselamatan, dan asas sustainability.

“Sekali lagi, terima kasih atas penghargaan yang telah diberikan kepada PTPP, penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi dari pemberi tugas atas kinerja dan hasil karya kami, dimana hal ini akan terus kami jaga dengan konsistensi yang tinggi agar PTPP dapat selalu menghasilkan hasil karya terbaik, serta melakukan inovasi untuk proyek-proyek yang kami bangun kedepannya,” tutup Novel.

Bisnis.com, JAKARTA - Dalam rangka pemerataan literasi dan inklusi keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencanangkan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN). Inisiasi ini diluncurkan dalam rangka Hari Indonesia Menabung di JIEXPO, Kemayoran, Jakarta Pusat yang turut dihadiri oleh Direktur Utama PNM Arief Mulyadi sebagai narasumber.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar menuturkan bahwa literasi dan inklusi keuangan menjadi kunci peningkatan likuiditas, pendalaman pasar dan penyaluran pembiayaan untuk memberikan daya angkut bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, OJK mengajak berbagai pihak untuk bekerja sama menyukseskan program tersebut.

“Kami akan mengorkestrasi gerakan nasional yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan yang disebut dengan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan atau (GENCARKAN).” ujar Mahendra pada Kamis, (22/8).

Kolaborasi aktif tentunya akan mempercepat tercapainya tujuan besar dari program GENCARKAN. Mendorong akses kredit UMKM agar mampu melawan rentenir dan mengakselerasi penggunaan produk keuangan oleh ⅓ kelompok penyandang disabilitas.

“Kami berharap indeks inklusi keuangan nasional dapat mencapai 98% pada perayaan Indonesia Emas pada tahun 2045,” sambungnya

Sebagai lembaga keuangan non-bank yang fokus memberdayakan pelaku usaha ultra mikro, Arief turut mendukung inisiatif baik tersebut. Baginya sebuah anugerah bagi PNM dapat berpartisipasi dalam program besutan OJK ini.

Sekretaris Perusahaan PNM, L. Dodot Patria Ary menyatakan kesiapan PNM dalam menudukung penuh literasi dan inklusi keuangan pada kelompok subsisten sesuai dengan target nasabah PNM. Peningkatan literasi keuangan ini sejalan dengan modal yang diberikan oleh PNM selain modal finansial untuk pengembangan usaha. Apalagi mayoritas nasabah PNM Mekaar belum bankable.

“Ibu-ibu prasejahtera nasabah PNM Mekaar akan mampu bersaing dan lebih produktif jika kompetensi mereka juga naik. Sudah menjadi komitmen kami memberikan literasi dan inklusi keuangan sebagai bagian dari pemberian tiga modal yaitu finansial, intelektual dan sosial.” jelas Dodot. Oleh karena itu Ia meyakini PNM yang membutuhkan GENCARKAN.

Dodot juga menyatakan adanya potensi efek ganda dalam pemberian literasi keuangan bagi nasabah PNM Mekaar. “Fakta lainnya, dari 16 juta ibu yang saat ini aktif tergabung sebagai nasabah, rata-rata punya satu anak sehingga minimal ada 16 juta anak yang juga teredukasi untuk literasi keuangan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Emiten BUMN Karya memasang kuda-kuda menyiasati anggaran infrastruktur yang turun pada tahun 2025. Pangkalnya, mayoritas kontrak pekerjaan ADHI, WIKA, WSKT dan PTPP saat ini berasal dari proyek pemerintah.

Melansir Nota Keuangan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, pemerintah mengalokasikan anggaran senilai Rp400,3 triliun untuk sektor infrastruktur. Meski cukup ekspansif, alokasi itu berkurang lebih dari Rp23 triliun jika dibandingkan dengan alokasi tahun 2024 yang sebesar Rp423,4 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA - Perayaan HUT ke-79 Republik Indonesia menandai sejarah baru karena diselenggarakan juga untuk pertama kalinya di Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN) selain di Istana Merdeka, Jakarta.

Acara berlangsung lancar tanpa kendala, termasuk pengibaran dan penurunan bendera merah putih, didukung oleh cuaca yang cukup bersahabat. Keberhasilan ini merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan BUMN. PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PTPP) ditunjuk sebagai penanggungjawab utama dalam pembangunan Istana Negara, Lapangan Upacara, dan Istana Garuda.

Lapangan Upacara yang digunakan memiliki luas 14.250 meter persegi yang dapat menampung kapasitas 8.700 orang. Fasilitas pendukung meliputi toilet seluas 660 m² dan jaringan listrik yang disuplai penuh oleh PLN. Sementara itu, Istana Garuda atau kantor presiden, dengan ciri khas bilah garuda yang megah, dibangun di atas lahan seluas 33.207 m2 dengan luas bangunan 11.200 m2. Istana ini dilengkapi berbagai fasilitas penunjang aktivitas kepresidenan.

Sekretaris Perusahaan PTPP Joko Raharjo menjelaskan pembangunan Istana Negara dan Istana Garuda di IKN menjadi simbol strategis dalam rencana pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan. Proyek ini diharapkan dapat mendukung program pemerintah dalam pemindahan ibu kota negara baru ke Nusantara serta memperkuat kedaulatan negara. “Langkah ini juga diambil dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan lingkungan, dan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan di masa depan,” jelas Joko.

Terkait dengan sisi keberlanjutan lingkungan, Joko mengungkapkan pembangunan Istana Negara dan Istana Negara telah menerapkan sertifikasi untuk Bangunan Gedung Hijau (BGH) dan Bangunan Gedung Cerdas (BGC), yang dikelola oleh Kementerian PUPR. BGH dan BGC merupakan inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan keberlanjutan lingkungan dan efisiensi operasional dalam bangunan.

“Konsep BGH menekankan penggunaan sumber daya yang efisien, manajemen limbah yang baik, serta kualitas lingkungan dalam ruangan yang optimal. Sementara itu, BGC mengintegrasikan teknologi canggih untuk mengoptimalkan penggunaan energi, air, dan infrastruktur bangunan secara keseluruhan,” ungkap Joko.

Penerapan sertifikasi BGH dan BGC dalam proyek Istana Garuda menunjukkan komitmen yang kuat terhadap praktik berkelanjutan dan keberlanjutan. Sertifikasi ini tidak hanya mengukur pencapaian dalam hal keberlanjutan lingkungan, tetapi juga memastikan bahwa bangunan tersebut memenuhi standar tertinggi dalam efisiensi dan manajemen sumber daya.

“Dengan mencapai poin tertinggi dalam sertifikasi, proyek ini tidak hanya menjadi teladan dalam pembangunan ramah lingkungan, tetapi juga memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap lingkungan sekitarnya,” papar Joko.

Pembangunan kompleks Istana Negara di IKN Nusantara merepresentasikan identitas baru Indonesia yang memadukan nilai-nilai budaya, teknologi modern, dan komitmen terhadap lingkungan. Proyek ini menjadi simbol perpaduan antara inovasi teknologi dan sumber daya manusia dalam mewujudkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Dengan melibatkan tenaga kerja lokal, proyek ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja tetapi juga meningkatkan kemandirian ekonomi daerah, mencerminkan kesatuan antara teknologi modern dan kerja keras manusia untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Bisnis-27 dibuka menguat ke level 593,36 pada perdagangan hari ini, Jumat (23/8/2024). Sebagian besar saham rebound setelah sempat terkoreksi cukup lebar kemarin.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), pada pukul 16.00 WIB, indeks hasil kerja sama dengan harian Bisnis Indonesia ini terkontraksi 1,07% ke level 593,36. Indeks bergerak di kisaran 589,89 hingga 594,55 pada pembukaan perdagangan hari ini.

Dari 27 konstituen, terdapat 22 saham yang berada di zona hijau dan 2 saham parkir di zona merah, 3 stagnan. Sejumlah saham yang mencatatkan kenaikan harga yang signifikan di antaranya PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BBRI, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. atau TLKM, hingga PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., BBNI hingga PT. Astra International Tbk. atau ASII.

BBRI mencatatkan kenaikan harga saham 2,48% ke level Rp5.175 per lembar, dengan nilai transaksi pada awal perdagangan sebesar Rp274 miliar yang melibatkan 53 juta saham. Sementara itu, TLKM mencatatkan kenaikan harga saham 2,4% ke level Rp2.900 per lembar, dengan nilai transaksi sebesar Rp35 miliar, yang melibatkan 12 juta saham.

Adapun, BBNI dan ASII masing-masing mencatatkan penguatan harga sebanyak 125 poin dan 100 poin. BBNI diperdagangkan di level Rp5.400 dengan nilai transaksi tembus Rp82 miliar dan ASII di level Rp5.100 dengan nilai transaksi Rp33 miliar.

Secara keseluruhan total transaksi di indeks Bisnis-27 mencapai Rp7,8 triliun, dengan melibatkan 1,85 miliar saham. Adapun saat ini, kapitalisasi pasar dari Indeks Bisnis-27 sekitar Rp4.621 triliun.

Sementara itu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat menuju level 7.530,52 pada pembukaan perdagangan Jumat (23/8/2024). Penguatan ini terjadi selepas meredanya tensi politik domestik di tengah demonstrasi penolakan rencana revisi RUU Pilkada kemarin.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG membukukan penguatan sebesar 41,84 poin atau 0,56% menuju posisi 7.530,152. Pada awal perdagangan hari ini, IHSG dibuka di posisi 7.488,67 dan sempat mencapai level terendah di 7.507,73.

Head of Research Phintraco Sekuritas Valdy Kurniawan mengatakan IHSG rawan mengalami pullback lanjutan ke kisaran 4.750 pada perdagangan hari ini.

“Meski data-data ekonomi domestik terbaru menunjukan kondisi yang masih relatif solid, namun meningkatnya risiko instabilitas politik domestik berpotensi membayangi outlook pertumbuhan ekonomi Indonesia di semester II/2024,” kata Valdy dalam risetnya, Jumat (23/8/2024).

Phintraco Sekuritas memperkirakan level resistance di angka 7.550, pivot di level 7.500 dan level support terjaga di basis 7.450.

“Stockpicks di Jum'at (23/8) adalah ADRO, DOID (Trading Buy) serta BMRI, BBNI, ERAA, dan CPIN (Buy on Support),” tulisnya.

Masih dari dalam negeri, RDG BI memutuskan menahan suku bunga acuan di 6,25%. BI memperkirakan nilai tukar rupiah pada 2024 lebih kuat dari ekspektasi sebelumnya, dengan perkiraan nilai tukar rupiah menguat hingga level Rp15.300 per dolar AS.

“Dari pasar komoditas, harga minyak bumi mencatatkan technical rebound sekitar 1,5% di Kamis (22/8). Sentimen untuk pasar komoditas energi masih negatif menyusul realisasi pertumbuhan oil demand di Tiongkok sebesar 200,000 barel/ hari di semester I/2024,” tuturnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah resmi membuka masa penawaran Sukuk Ritel seri SR021 pada hari ini, Jumat (23/8/2024).

Seri ini ditawarkan dengan dua pilihan tenor, yakni SR021T3 (Tenor 3 Tahun) dengan penawaran tingkat imbalan atau kupon sebesar 6,35% per tahun, dan SR021T5 sebesar 6,45% per tahun.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR Kemenkeu) menyatakan bahwa penawaran Sukuk Ritel seri SR021 untuk SR021T3 dan SR021T5 ini akan berlangsung mulai hari 23 Agustus-18 September 2024.

"Tujuan penerbitan SR021 adalah untuk menyediakan alternatif investasi yang aman, menguntungkan, dan likuid bagi masyarakat, mendukung pemulihan ekonomi dan pengembangan pasar keuangan syariah, memperluas basis investor di pasar domestik, dan memperkuat pasar modal Indonesia dengan mendorong transformasi masyarakat dari saving-oriented society menuju investment-oriented society," katanya, dalam keterangan resmi, pada Jumat (23/8/2024).

Sebelumnya, Associate Director Fixed Income Anugerah Sekuritas Indonesia Ramdhan Ario Maruto meyakini bahwa seri SR021 akan tetap menarik banyak investor, karena kemungkinan ini menjadi seri terakhir dengan tawaran kupon tinggi.

Pasalnya, dia menyatakan bahwa saat ini pasar masih mengantisipasi dimulainya era suku bunga rendah jika the Fed benar-benar menurunkan suku bunga acuannya bulan depan. Langkah itu berpotensi diikuti oleh Bank Indonesia (BI).

"Saya perkirakan total peminat masih akan di atas Rp15 triliun, karena SR021 ini instrumen tradable [dapat diperdagangkan di pasar sekunder]," katanya.

Sedangkan, Fixed Income & Macro Strategist Mega Capital Sekuritas Lionel Priyadi juga menyatakan optimistis dengan SR021 akan laris diburu oleh investor, sejalan dengan potensi kupon yang menarik.

Dia sepakat bahwa sentimen yang mempengaruhi permintaan SR021 adalah potensi penurunan suku bunga the Fed dan Bank Indonesia.

Cara Pembelian Sukuk Ritel SR021

Pembelian SR021 dapat dilakukan secara online melalui 4 tahap, di antaranya:

1. Registrasi/pendaftaran,
2. Pemesanan,
3. Pembayaran
4. Konfirmasi kepemilikan. Pemesanan pembelian disampaikan melalui sistem elektronik yang disediakan Mitra Distribusi yang memiliki interface dengan sistem e-SBN.

"Melalui penjualan secara online, diharapkan juga dapat mempermudah akses masyarakat berinvestasi di SBSN ritel yang ditujukan untuk semua generasi serta mendukung terwujudnya keuangan inklusif melalui instrumen investasi yang terjangkau dengan minimal pembelian Rp1 juta," tulis DJPPR Kemenkeu.

Mitra Distribusi Sukuk Ritel SR021

Masyarakat yang berminat membeli Sukuk Ritel SR021 dapat menghubungi 29 mitra distribusi yang telah ditunjuk oleh Pemerintah, yaitu:

• 1. Bank Central Asia
• 2. Bank CIMB Niaga
• 3. Bank Danamon Indonesia
• 4. Bank DBS Indonesia
• 5. Bank HSBC Indonesia
• 6. Bank Mandiri
• 7. Bank Maybank Indonesia
• 8. Bank Mega
• 9. Bank Negara Indonesia
• 10. Bank OCBC NISP
• 11. Bank Panin
• 12. Bank Permata
• 13. Bank Rakyat Indonesia
• 14. Bank Tabungan Negara
• 15. Bank UOB Indonesia
• 16. Bank Victoria
• 17. Standard Chartered Bank
• 18. Bank Syariah Indonesia
• 19. Bank Muamalat
• 20. BRI Danareksa Sekuritas
• 21. Mandiri Sekuritas
• 22. Trimegah Sekuritas Indonesia
• 23. Bahana Sekuritas
• 24. Bareksa Portal Investasi
• 25. Binaartha Sekuritas
• 26. Phillip Sekuritas Indonesia
• 27. Nusantara Sejahtera Investama (FUNDtastic+)
• 28. Star Mercato Capitale (Tanamduit)
• 29. Bibit Tumbuh Bersama

Bisnis.com, JAKARTA — Aksi demo Peringatan Darurat Indonesia untuk menolak RUU Pilkada disahkan dalam Rapat Paripurna DPR membuat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) meninggalkan level all time high (ATH) dan tergelincir 0,87% ke level 7.488,67, Kamis (22/8/2024).

Sehari sebelumnya, Rabu (21/8/2024), saat poster berwarna biru bertuliskan Peringatan Darurat bertebaran di media sosial, IHSG mampu ditutup menguat 0,27% ke level 7.554,59 atau kembali ditutup pada level all time high (ATH) dengan kapitalisasi pasar mencapai Rp12.817,74 triliun.

Peringatan Darurat Indonesia itu menyebar cepat setelah Panitia Kerja (Panja) Badan Legislasi (Baleg) DPR, pada Rabu (21/8/2024), menyelesaikan pembahasan perubahan keempat UU No.6 /2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang.

Perbesar

Revisi UU Pilkada yang sudah dibahas sejak 2023 itu, secara mendadak, merumuskan dalam waktu singkat soal ambang batas sebesar 6,5%—10% suara sah hanya berlaku bagi partai politik non-kursi di DPRD.

Panja Baleg juga merumuskan batas usia calon gubernur dan wakil gubernur minimal 30 tahun terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih.

Kedua poin krusial itu disepakati setelah terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai uji materi UU Pilkada tentang syarat pencalonan kepala daerah.

Padahal, dalam putusannya, MK menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah, dari semula minimal 20% partai politik pemilik kursi di DPRD menjadi 6,5%—10% serta syarat pencalon gubernur dan wakil gubernur minimal berusia 30 tahun terhitung sejak pendaftaran pasangan calon.

Dengan demikian, DPR tanpa malu-malu menganulir dua putusan Mahkamah Konstitusi baru-baru ini. Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang melonggarkan ambang batas (threshold) pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik dan Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 yang mempertegas syarat batas usia pencalonan kepala daerah harus terpenuhi pada saat pendaftaran.

Bukan kali ini saja penyimpangan kekuasaan dalam proses legislasi terjadi. Beberapa regulasi krusial yang mulus dikebut dalam waktu singkat seperti UU Cipta Kerja, UU Minerba, revisi UU KPK, UU IKN yang terkesan mengkerdilkan masukan publik.

RUU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sendiri akhirnya batal disahkan dalam Rapat Paripurna ke-3 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Kamis (22/8/2024), setelah jumlah anggota parlemen di Senayan yang hadir tidak memenuhi batasan minimal atau kuorum.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, yang juga Ketua Harian DPP Partai Gerindra sejak 2020, menyatakan sesuai tata tertib sidang DPR, maka pengesahan RUU Pilkada tidak dapat diteruskan alias batal ditetapkan karena tidak memenuhi kuorum.

Keputusan untuk menunda pengesahan RUU Pilkada itu disepakati oleh tiga Wakil Ketua DPR dalam Rapat Paripurna ke-3, yaitu Sufmi Dasco Ahmad, Lodewijk Paulus, dan Rachmat Gobel.

“Kalau mengikuti aturan tata tertib DPR yang berlaku, maka kesempatan untuk mengesahkan RUU Pilkada ini dalam Paripurna, paling dekat pada Selasa 27 Agustus, yang kita tahu sama-sama juga sudah memasuki masa pendaftaran. Jadi pendaftaran calon kepala daerah [untuk pilkada] pada 27 Agustus 2024 bakal menerapkan hasil putusan Mahkamah Konstitusi judicial review yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora,” ujarnya dalam jumpa pers, Kamis (22/8/2024) malam.

Ringkasan Putusan MK yang Membuka Peluang Parpol Tanpa Kursi di DPRD Ajukan Calon Kepala Daerah

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan Partai Buruh dan Partai Gelora untuk sebagian terkait ambang batas pencalonan kepala daerah. Dalam Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 tersebut, Mahkamah juga memberikan rincian ambang batas yang harus dipenuhi partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu untuk dapat mendaftarkan pasangan calon kepala daerah (gubernur, bupati, dan walikota). Putusan perkara yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora ini dibacakan pada Selasa (20/8/2024) di Ruang Sidang Pleno MK.

Ketua MK Suhartoyo yang membacakan Amar Putusan tersebut menyampaikan Mahkamah mengabulkan permohonan Partai Buruh dan Partai Gelora untuk sebagian. Mahkamah menyatakan Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur:

• Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di provinsi tersebut;
• Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di provinsi tersebut;
• Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di provinsi tersebut;
• Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di provinsi tersebut;

Untuk mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan calon wakil walikota:

• kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di kabupaten/kota tersebut;
• kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;
• kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;
• kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di kabupaten/kota tersebut.

“Menyatakan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” ucap Suhartoyo.

Sementara, dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, Mahkamah mempertimbangkan bahwa norma Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada merupakan norma yang menjabarkan lebih lanjut ketentuan Pasal 39 huruf a UU 8/2015 yang menyatakan, "Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik". Dalam konteks ini, norma Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada dapat dikatakan sebagai desain pengaturan ambang batas (threshold) untuk dapat mengusulkan pasangan calon kepala daerah oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dengan model alternatif. Pertama, apakah dapat memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD. Atau, kedua, apakah dapat memenuhi 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.

“Kedua pilihan threshold pencalonan kepala daerah tersebut ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk menentukan pilihan mana yang dapat dipenuhi,” ujar Enny.

Berkenaan dengan alternatif pertama, Enny melanjutkan, ditentukan lebih lanjut persyaratannya dalam Pasal 40 ayat (2) UU Pilkada yang pada pokoknya hanya untuk memberikan kepastian terkait dengan cara penghitungan pecahan persentase dari jumlah kursi DPRD paling sedikit 20%. Apabila ternyata hasil bagi jumlah kursi DPRD tersebut menghasilkan angka pecahan, maka untuk kepastian perolehan jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas.

Sementara itu, lanjut Enny, terhadap norma Pasal 40 ayat (3) UU Pilkada juga menjelaskan lebih lanjut alternatif pencalonan kepala daerah apabila akan digunakan 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan, namun tidak menegaskan apabila ternyata hasil bagi suara sah tersebut menghasilkan angka pecahan sebagaimana pola yang ditentukan dalam Pasal 40 ayat (2) UU Pilkada. Dalam kaitan ini, norma Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 justru memberikan ketentuan tambahan yaitu, akumulasi perolehan suara sah tersebut “hanya berlaku untuk partai politik yang memperoleh kursi di DPRD” sebagaimana dipersoalkan konstitusionalitasnya oleh para Pemohon karena tidak sejalan dengan maksud kepala daerah dipilih secara demokratis sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.

“Artinya, baik menggunakan alternatif pertama atau kedua dipersyaratkan oleh Pasal 40 ayat (1) dan ayat (3) UU 10/2016 harus sama-sama mempunyai kursi di DPRD. Ketentuan ini merugikan hak partai politik yang telah ditetapkan secara resmi sebagai peserta pemilu serentak nasional 2024 yang telah memiliki suara sah, namun tidak memiliki kursi di DPRD, karena tidak dapat mengusulkan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah,” jelas Enny.

Jamin Hak Konstitusional Parpol

Dikatakan Enny, bertolak pada pertimbangan hukum di atas apabila dikaitkan dengan permohonan pengujian Pasal 40 ayat (3) UU Pilkada, menurut Mahkamah kata “atau” dalam Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada pada prinsipnya membuka peluang bagi calon dari partai yang tidak memiliki kursi di DPRD tetapi memiliki akumulasi suara sah, in casu suara 25%. Namun, karena berlakunya norma Pasal 43 ayat (3) UU Pilkada, maka peluang bagi partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD menjadi hilang atau tertutup.

Sebab, lanjut Enny, pasal tersebut telah menegasikan norma yang telah memberikan alternatif, in casu Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016. Batasan 25% sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 adalah akumulasi perolehan suara karena partai politik tetap diakui keabsahannya dan diakui eksistensinya sebagai partai politik menurut Undang-Undang Partai Politik maupun Undang-Undang Pemilu, sampai Pemilu berikutnya sesuai dengan threshold dan persyaratan yang akan ditentukan ke depan oleh pembentuk undang-undang.

“Dengan telah dinyatakan Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, oleh karena keberadaan Pasal a quo merupakan tindak lanjut dari Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016, maka terhadap hal demikian Mahkamah harus pula menilai konstitusionalitas yang utuh terhadap norma Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 a quo, sebagai bagian dari norma yang mengatur mengenai pengusulan pasangan calon,” tegas Enny.

Hal ini dilakukan dalam rangka menjamin hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang telah memeroleh suara sah dalam pemilu serta dalam upaya menghormati suara rakyat dalam pemilu.

“Dalam konteks demikian, dengan telah dibukanya peluang bagi perseorangan untuk mencalonkan diri dengan syarat-syarat tertentu, maka pengaturan mengenai ambang batas perolehan suara sah partai politik gabungan partai politik peserta pemilu untuk dapat mengusulkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah menjadi tidak berdasar dan kehilangan rasionalitas jika syarat pengusulan pasangan calon dimaksud lebih besar daripada pengusulan pasangan calon melalui jalur perseorangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dan Pasal 41 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d UU 10/2016,” ucap Enny.

Oleh karena itu, lanjut Enny, syarat persentase partai politik atau gabungan partai politik perserta pemilu untuk dapat mengusulkan pasangan calon harus pula diselaraskan dengan syarat persentase dukungan calon perseorangan. Sebab, mempertahankan persentase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 sama artinya dengan memberlakukan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi bagi semua partai politik peserta pemilu.

Terhadap putusan Mahkamah a quo, terdapat alasan berbeda dari Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh mengajukan alasan berbeda (concurring opinion) dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah menyatakan pendapat berbeda (dissenting opinion).

“Yang pada pokoknya yang concurring berpendapat bahwa seharusnya Mahkamah memutus perkara a quo dengan konstitusional bersyarat sementara yang dissenting terhadap norma yang dilakukan pengujian telah konstitusional dan seharusnya Mahkamah menolak permohonan para Pemohon,” ujar Suhartoyo.

Pergerakan Saham Emiten Prabowo-Gibran Saat RUU Pilkada Batal Disahkan DPR

Sederet saham emiten-emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI) diketahui dekat dengan koalisi pasangan Prabowo-Gibran, seperti misalnya saham PT Panca Mitra Multiperdana Tbk. (PMMP) yang terafiliasi Kaesang Pangarep tercatat tergelincir 1,85% pada penutupan perdagangan Kamis (22/8/2024) ke level Rp212 dengan kapitalisasi pasar Rp548,72 miliar.

Sepanjang tahun ini atau year to date (ytd), saham PMMP sudah melorot 19,08%.

PMMP merupakan emiten terafiliasi Kaesang Pangarep melalui PT Harapan Bangsa Kita atau GK Hebat. Adapun GK Hebat merupakan platform akselerator UMKM yang didirikan oleh anak Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini pada 2019 silam.

Selanjutnya, keluarga Prabowo tercatat ikut berpartisipasi dalam emiten teknologi PT WIR ASIA Tbk. (WIRG). Saat ini perusahaan tersebut dipimpin oleh Aryo PS Djojohadikusumo. Aryo merupakan putra kandung Hashim Djojohadikusumo, yang merupakan kakak Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Saham WIRG, kemarin, terpantau melemah 1,23% ke posisi Rp80 sehingga kapitalisasi pasarnya menjadi Rp955,09 miliar.

Tak ketinggalan, Partai Golkar telah menyatakan dukungannya terhadap pasangan Prabowo-Gibran. Aburizal Bakrie, generasi kedua konglomerasi Grup Bakrie, pernah menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar pada Oktober 2009-Desember 2014.

Grup Bakrie memiliki sejumlah emiten yang tercatat di BEI dari berbagai lini bisnis, muai dari pertambangan, media massa, perkebunan, hingga yang terbaru kendaraan listrik melalui VKTR.

Pada penutupan perdagangan Kamis (22/8/2024), saham emiten Grup Bakrie seperti DEWA turun 4,35% ke level Rp66, saham ENRG turun 6,48% ke posisi Rp202, saham BNBR stagnan Rp28, saham BRMS turun 3,11% ke level Rp156, dan saham BUMI turun 3,19% ke level Rp91.

Lebih lanjut, saham VIVA, BTEL, ELTY, JGLE dan MDIA , kompak stagnan masing-masing di level Rp6, Rp50, Rp8, Rp8, Rp10.

Adapun, saham UNSP tercatat turun 2,38% ke level Rp82 , sedangkan saham emiten pendatang baru VKTR turun 0,71% ke level Rp139.

Masih dari petinggi Golkar, pada 28 Juni 2023, Agung Laksono menjadi komisaris PT Cakra Buana Resources Energi Tbk. Emiten dengan kode saham CBRE ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa angkutan moda laut dalam negeri dan luar negeri. Tercatat, kemarin, sahamnya stagnan di level Rp20 dengan kapitalisasi pasar Rp90,76 miliar.

Sementara itu, emiten PT Menthobi Karyatama Raya Tbk. (MKTR) juga masuk di lingkaran Partai Berlambang Phon Beringin.

MKTR merupakan emiten Grup Maktour milik pengusaha Fuad Hasan Masyhur, yang juga menjadi mertua Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo. Dito merupakan salah satu kader muda di Partai Golkar.

MKTR memiliki berbagai lini bisnis yakni perdagangan CPO, manajemen truk dan tangki CPO, perkebunan kelapa sawit, hingga pengelolaan limbah. Pada penutupan perdagangan Kamis (23/8/2024), saham MKTR stagnan di posisi Rp120 dengan kapitalisasi pasar Rp1,45 triliun.

Selanjutnya, PT TBS Energi Utama Tbk. (TOBA) juga merupakan emiten terafiliasi dengan kader senior Partai Golkar, yakni Luhut Binsar Pandjaitan. TOBA telah bertransformasi dari perusahaan batu bara, kemudian masuk ke bisnis energi baru terbarukan (EBT). Bahkan, bersama Grup PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO), TOBA mengembangkan bisnis motor listrik Electrum, yang dinakhodai Pandu Sjahrir.

Pada penutupan perdagangan Kamis (22/8/2024), saham TOBA terpantau turun 1,02% ke level Rp390 dengan kapitalisasi pasar Rp3,19 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA – Harga minyak dunia terpantau melanjutkan pelemahan pada hari ini dan akan mencatatkan kerugian secara mingguan seiring dengan prospek permintaan yang menantang, turunnya harga produk, dan upaya AS untuk mengamankan gencatan senjata di Gaza.

Mengutip Bloomberg, harga minyak mentah Brent diperdagangkan pada level US$77,16 per barel atau turun 0,08% pada hari ini. Harga minyak ini telah turun sekitar 3% sepanjang pekan ini. Sementara itu, harga minyak jenis West Texas Intermediate turun 0,03% ke level US$72,97 per barel.

Harga minyak yang lesu pada pekan ini dipengaruhi oleh data manufaktur AS yang mengalami kontraksi pada laju tercepat tahun ini, serta tanda-tanda melemahnya pasar tenaga kerja. Sementara itu, di Eropa, kontrak berjangka solar – bahan bakar industri yang paling penting – telah turun ke level terendah dalam 14 bulan.

Kenaikan harga minyak sepanjang tahun berjalan telah terhapus seiring dengan dampak pembatasan pasokan OPEC+ akibat prospek ekonomi yang buruk di negara-negara besar. Tingkat permintaan dari China menunjukkan tanda-tanda pelemahan bersama dengan Amerika Serikat.

Meskipun kartel yang dipimpin oleh Arab Saudi dan Rusia mengatakan pihaknya bertujuan untuk mengurangi beberapa pembatasan produksi pada kuartal keempat, penurunan harga minyak mentah membuat rencana tersebut menjadi lebih menantang.

Analis Morgan Stanley Martijn Rats dalam catatannya mengatakan untuk jangka pendek, harga Brent telah turun lebih dulu dibandingkan dengan fundamentalnya.

“Namun, dengan permintaan yang akan melambat setelah musim panas, dan pasokan OPEC dan non-OPEC meningkat mulai kuartal keempat, kami memperkirakan keseimbangan akan melemah dan berubah menjadi surplus pada tahun 2025,” kata Rats.

Sementara itu, di Timur Tengah, para perunding Israel tiba di Kairo untuk melakukan pembicaraan yang bertujuan memperkuat kesepakatan untuk menghentikan perang di Gaza antara Israel dan Hamas, sebuah langkah yang dapat mengurangi ketegangan di wilayah penghasil minyak mentah tersebut.

Timespread pada pasar minyak menunjukkan kondisi yang tidak terlalu ketat, dengan selisih antara dua kontrak terdekat Brent semakin menyempit. Perbedaannya adalah 65 sen per barel, dibandingkan dengan level tertinggi 92 sen pada minggu lalu.

Jumat ini, para pedagang akan mengikuti simposium para gubernur bank sentral di Jackson Hole, Wyoming, di mana Ketua Federal Reserve Jerome Powell akan memberikan pidato yang dapat memberikan petunjuk mengenai arah kebijakan moneter AS ke depan. Pernyataannya dapat berdampak pada dolar, serta permintaan energi yang lebih luas.

Bisnis.com, JAKARTA - Perayaan HUT ke-79 Republik Indonesia menandai sejarah baru karena diselenggarakan juga untuk pertama kalinya di Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN) selain di Istana Merdeka, Jakarta.

Acara berlangsung lancar tanpa kendala, termasuk pengibaran dan penurunan bendera merah putih, didukung oleh cuaca yang cukup bersahabat. Keberhasilan ini merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan BUMN. PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PTPP) ditunjuk sebagai penanggungjawab utama dalam pembangunan Istana Negara, Lapangan Upacara, dan Istana Garuda.

Lapangan Upacara yang digunakan memiliki luas 14.250 meter persegi yang dapat menampung kapasitas 8.700 orang. Fasilitas pendukung meliputi toilet seluas 660 m² dan jaringan listrik yang disuplai penuh oleh PLN. Sementara itu, Istana Garuda atau kantor presiden, dengan ciri khas bilah garuda yang megah, dibangun di atas lahan seluas 33.207 m2 dengan luas bangunan 11.200 m2. Istana ini dilengkapi berbagai fasilitas penunjang aktivitas kepresidenan.

Sekretaris Perusahaan PTPP Joko Raharjo menjelaskan pembangunan Istana Negara dan Istana Garuda di IKN menjadi simbol strategis dalam rencana pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan. Proyek ini diharapkan dapat mendukung program pemerintah dalam pemindahan ibu kota negara baru ke Nusantara serta memperkuat kedaulatan negara. “Langkah ini juga diambil dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan lingkungan, dan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan di masa depan,” jelas Joko.

Terkait dengan sisi keberlanjutan lingkungan, Joko mengungkapkan pembangunan Istana Negara dan Istana Negara telah menerapkan sertifikasi untuk Bangunan Gedung Hijau (BGH) dan Bangunan Gedung Cerdas (BGC), yang dikelola oleh Kementerian PUPR. BGH dan BGC merupakan inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan keberlanjutan lingkungan dan efisiensi operasional dalam bangunan.

“Konsep BGH menekankan penggunaan sumber daya yang efisien, manajemen limbah yang baik, serta kualitas lingkungan dalam ruangan yang optimal. Sementara itu, BGC mengintegrasikan teknologi canggih untuk mengoptimalkan penggunaan energi, air, dan infrastruktur bangunan secara keseluruhan,” ungkap Joko.

Penerapan sertifikasi BGH dan BGC dalam proyek Istana Garuda menunjukkan komitmen yang kuat terhadap praktik berkelanjutan dan keberlanjutan. Sertifikasi ini tidak hanya mengukur pencapaian dalam hal keberlanjutan lingkungan, tetapi juga memastikan bahwa bangunan tersebut memenuhi standar tertinggi dalam efisiensi dan manajemen sumber daya.

“Dengan mencapai poin tertinggi dalam sertifikasi, proyek ini tidak hanya menjadi teladan dalam pembangunan ramah lingkungan, tetapi juga memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap lingkungan sekitarnya,” papar Joko.

Pembangunan kompleks Istana Negara di IKN Nusantara merepresentasikan identitas baru Indonesia yang memadukan nilai-nilai budaya, teknologi modern, dan komitmen terhadap lingkungan. Proyek ini menjadi simbol perpaduan antara inovasi teknologi dan sumber daya manusia dalam mewujudkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Dengan melibatkan tenaga kerja lokal, proyek ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja tetapi juga meningkatkan kemandirian ekonomi daerah, mencerminkan kesatuan antara teknologi modern dan kerja keras manusia untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

Bisnis.com, JAKARTA - Mata uang rupiah dibuka melemah ke posisi Rp15.638 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan hari ini, Jumat (23/8/2024).

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka pada perdagangan dengan turun 0,24% atau 38 poin ke posisi Rp15.638 per dolar AS. Pada saat yang sama, indeks dolar terpantau melemah 0,19% ke posisi 101,209.

Sejumlah mata uang kawasan Asia lainnya bergerak variatif terhadap dolar AS. Yen Jepang menguat 0,55%, won Korea menguat 0,27%, yuan China menguat 0,01%, baht Thailand menguat 0,39%, dolar Singapura menguat sebesar 0,18%, dan dolar Hong Kong menguat 0,01%.

Sementara mata uang yang melemah di antaranya, rupee India melemah 0,02%, dolar Taiwan melemah 0,08%, peso Filipina melemah 0,02%, dan ringgit Malaysia yang melemah 0,06%.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi telah memprediksi bahwa perdagangan hari ini (23/8/2024) mata uang rupiah akan bergerak fluktuatif, tetapi akan ditutup melemah di rentang Rp15.590-Rp15.650.

Sementara, pada perdagangan kemarin (22/8) mata uang rupiah ditutup melemah 100,5 point walaupun sebelumnya sempat melemah 125 point dilevel Rp15.600 dari penutupan sebelumnya di level Rp15.499,5.

Mata uang rupiah bergerak fluktuatif sejalan dengan kondisi politik dalam negeri yang terguncang, banyaknya aksi demo menentang pemerintah.

Ibrahim mengatakan bahwa berdasarkan pengamat Pemilu, hanya berselang sehari, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dianggap sebagai angin segar bagi demokrasi yang dibegal, kemudian Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui revisi Undang-Undang Pilkada yang berlangsung kilat.

Adapun 8 dari 9 fraksi di DPR sepakat untuk hanya menerapkan sebagian putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan kepala daerah pada rancangan perubahan UU Pilkada, pada Rabu (21/8/2024).

Keputusan yang diambil dalam rapat kerja di Badan Legislasi DPR itu dianggap sebagai sebuah pembangkangan yang akan menghasilkan proses demokrasi palsu dalam Pilkada 2024.

RUU Pilkada yang telah selesai dibahas oleh DPR dan pemerintah pada Rabu sore rencananya akan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR, pada Kamis (22/8/2024), namun kemudian ditunda.

Menurutnya, pembangkangan DPR terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai kesalahan fatal.

Seperti diberitakan sebelumnya, DPR melalui Badan Legislasi berupaya menganulir putusan MK tentang ambang batas pencalonan dan usia kandidat Pilkada melalui revisi UU Pilkada yang pembahasannya dikebut pada Rabu (21/8/2024).

Alhasil, sikap DPR memicu gelombang aksi massa di berbagai daerah. Hal itu pun, menjadi sentimen negatif terhadap mata uang garuda.

Menurutnya, seharusnya DPR dan pemerintah membangun iklim investasi yang kondusif, transparan, dan terukur. Sebab, pelaku usaha akan memasukkan risiko politik dalam perencanaan ekspansi bisnis mereka.

Bisnis.com, JAKARTA – Empat emiten properti Grup Sinar Mas telah menyampaikan laporan keuangan semester I/2024. Emiten milik keluarga konglomerat mendiang Eka Tjipta Widjaja itu kompak membukukan kenaikan pendapatan dan mayoritas meraih pertumbuhan laba bersih.

Empat emiten tersebut ialah PT Bumi Serpong Damai Tbk. (BSDE), PT Duta Pertiwi Tbk. (DUTI), PT Puradelta Lestari Tbk. (DMAS), dan PT Plaza Indonesia Realty Tbk. (PLIN). PLIN terafiliasi dengan Grup Sinar Mas lewat Franky O. Widjaja yang duduk sebagai Komisaris Utama dan kepemilikan tidak langsung lewat entitas PT Plaza Indonesia Investama sebagai pemegang saham pengendali.

Adalah PT Bumi Serpong Damai Tbk. (BSDE) emiten properti Grup Sinar Mas dengan pendapatan dan laba bersih paling besar. Sepanjang semester I/2024, BSDE meraih laba bersih Rp2,33 triliun atau melonjak hingga 94,28% secara tahunan dari Rp1,2 triliun pada semester I/2023.

Kenaikan laba bersih BSDE didorong oleh kinerja pendapatan usaha yang mencetak Rp7,34 triliun selama Januari–Juni 2024. Perolehan ini tumbuh 46,99% dibandingkan dengan periode sama tahun lalu, yakni Rp4,99 triliun.

Setelah BSDE, DUTI meraih pendapatan terbesar kedua pada semester I/2024, yakni Rp2,3 triliun. Realisasi itu lebih tinggi 20,92% dari Rp1,9 triliun pada 6 bulan 2023.

Dari situ, laba bersih DUTI tumbuh tipis 2,5% year-on-year (YoY) menjadi Rp525,98 miliar.

Dibandingkan dengan DUTI, laba bersih DMAS tercatat lebih besar pada semester I/2024. DMAS mengantongi laba bersih Rp803,27 miliar atau naik 33,9% YoY.

Pertumbuhan laba bersih pengelola Deltamas itu sejalan dengan pendapatan yang meningkat 24,34% YoY menjadi Rp1,2 triliun sepanjang Januari—Juni 2024.

Terakhir, PLIN tercatat meraih pendapatan Rp663,48 miliar pada semester I/2024 dan laba bersih Rp270,58 miliar.

Kinerja Saham Emiten Grup Sinar Mas (Rp miliar)

Sumber: Laporan Keuangan, IDX, diolah.

Direktur BSDE Hermawan Wijaya dalam keterangan resmi, Kamis (22/8/2024), menjabarkan kinerja laba bersih BSDE pada kuartal II/2024 terutama didorong oleh pertumbuhan pendapatan usaha yang kuat, khususnya di segmen residensial.

Lebih terperinci, pendapatan usaha BSDE ditopang oleh segmen penjualan tanah, bangunan dan strata title yang meraih Rp6,44 triliun, berkontribusi sekitar 87,70% dari total pendapatan. Segmen ini juga meningkat 54,90% secara tahunan.

Kontributor terbesar kedua adalah segmen sewa yang membukukan Rp468,71 miliar atau tumbuh 0,91% YoY, sedangkan segmen pengelola gedung menorehkan pendapatan Rp189,58 sepanjang semester I/2024.

Selama Januari-Juni 2024, BSDE turut membukukan pendapatan bunga dan investasi Rp231,09 miliar. Capaian itu berkontribusi positif terhadap laba sebelum pajak yang meningkat 95,91% YoY menjadi Rp2,66 triliun.

Hermawan menuturkan fokus perseroan pada proyek-proyek residensial dan manajemen anggaran secara disiplin telah memperkuat posisi BSDE, serta berkontribusi signifikan terhadap kinerja keuangan secara menyeluruh.

“Pencapaian ini memberikan rasa percaya diri kami untuk mencapai target pada akhir tahun,” pungkasnya.

Dia menambahkan pengembang BSD City tersebut berkomitmen memberikan nilai tambah kepada pemegang saham melalui penciptaan proyek-proyek baru secara berkelanjutan, dan memperhatikan prinsip kehati-hatian.

“Stabilitas finansial, manajemen aset yang efisien, serta pengelolaan liabilitas menjadi kunci pertumbuhan kami di masa mendatang,” ujar Hermawan.

Di sisi operasional, pengelola BSD City itu melaporkan telah mengantongi 51% dari target prapenjualan pada semester I/2024 atau sebesar Rp4,84 triliun.

Raihan ini mengindikasikan peningkatan sebesar 1% dari jumlah Rp4,79 triliun yang tercapai pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Direktur BSDE Hermawan Wijaya menyatakan kinerja penjualan yang kuat pada paruh pertama 2024 mencerminkan keberhasilan efektivitas strategi disertai dengan daya tarik proyek-proyek.

“Proyek unggulan kami, BSD City, terus menjadi kontributor utama kesuksesan kami. Raihan angka penjualan kawasan residensial dan komersial mencerminkan respons positif dari konsumen. BSDE berkomitmen untuk terus berkontribusi positif terhadap industri properti berkelanjutan di Indonesia,” katanya dalam keterangan resmi, Senin (22/7/2024).

Berdasarkan lokasi, prapenjualan proyek-proyek di BSD City berkontribusi sekitar 71% dari total prapenjualan Semester I 2024, antara lain Nava Park 8%, The Zora 7% dan Hiera 5%, sementara Grand Wisata Bekasi dan Kota Wisata Cibubur masing-masing memberikan kontribusi 12% dan 5% terhadap total prapenjualan Semester I 2024.

Adapun berdasarkan segmen, prapenjualan segmen residensial berkontribusi sebesar Rp2,61 triliun atau 54% dari total prapenjualan, sementara prapenjualan segmen komersial yang mencakup lot komersial, apartemen dan ruko, berkontribusi sebesar Rp1,67 triliun, mewakili 34% dari total prapenjualan.

Selain itu, penjualan tanah kepada perusahaan joint venture mencatatkan Rp565 miliar atau 12% dari total prapenjualan selama paruh pertama tahun 2024. Melihat lebih dekat segmen residensial, pencapaian sebesar Rp2,61 triliun terutama didukung oleh produk-produk di BSD City seperti Enchante, Tresor, Nava Park, Hiera, The Zora, Eonna, Tanakayu dan Terravia.

Sementara itu, prapenjualan segmen komersial tercatat sebesar Rp1,67 triliun pada semester I/2024, yang terdiri dari prapenjualan ruko sebesar Rp986 miliar, lot komersial sebesar Rp339 miliar dan prapenjualan unit apartemen sebesar Rp341 miliar.

Penjualan tanah kepada perusahaan joint venture, khususnya PT Sinar Mitbana Mas untuk proyek Hiera, turut berkontribusi sebesar Rp565 miliar terhadap prapenjualan pada paruh pertama 2024.

“Kami optimis bahwa dengan dukungan dari program penjualan nasional 'Infinite Living' dan kebijakan pengembalian PPN sepanjang 2024, BSDE akan mencapai target prapenjualan sebesar Rp9,50 triliun pada akhir 2024," tutup Hermawan.

Katalis Pendorong Kinerja Deltamas

Terpisah, Direktur dan Sekretaris Perusahaan DMAS Tondy Suwanto mengatakan segmen industri menyumbang Rp1,1 triliun atau 95% dari total pendapatan perseroan pada semester I/2024. Selain segmen industri, segmen komersial menyumbang pendapatan sebesar Rp22 miliar, segmen sewa Rp8,3 miliar, dan segmen hotel Rp8 miliar.

“Sektor data center masih menjadi pelanggan utama yang berkontribusi terhadap penjualan lahan industri yang dicatatkan sebagai pendapatan Perseroan di paruh pertama tahun 2024,” kata Tondy dalam keterangan tertulis, Selasa (30/7/2024).

Posisi kas dan setara kas DMAS tercatat sebesar Rp1,87 triliun, meningkat Rp840 miliar atau 82% dibandingkan posisi kas dan setara kas pada akhir 2023 yakni Rp1,03 triliun.

Adapun ekuitas perseroan tercatat mencapai Rp6,68 triliun pada semester I/2024, meningkat 13,67% jika dibandingkan dengan periode sama tahun lalu yakni Rp5,88 triliun.

Tondy menyatakan dengan posisi kas yang sehat, DMAS terus melakukan pengembangan guna mewujudkan Kota Deltamas sebagai kawasan terpadu modern di timur Jakarta dengan memadukan kawasan industri, komersial, dan hunian.

Pada periode yang sama, DMAS meraup marketing sales sebesar Rp1,1 triliun per Juni 2024 atau sekitar 60,7% dari target marketing sales tahun ini sebesar Rp1,81 triliun.

Dalam keterangannya, Rabu (17/7/2024), DMAS meraih marketing sales sebesar Rp560 miliar kuartal I/2024 dan Rp535 miliar pada kuartal II/2024. Capaian prapenjualan pada kuartal kedua tersebut terutama berasal dari penjualan lahan industri.

Pencapaian marketing sales DMAS pada semester I/2024 terutama berasal dari penjualan sektor industri, di samping penjualan sektor komersial dan sektor hunian.

“Perseroan telah menjual 34 hektare lahan industrinya pada semester I/2024,” kata Tondy.

Dia menambahkan industri data center masih menjadi kontributor utama penjualan lahan industri perseroan. Menurutnya, kontiribusi data center di atas 75% dari prapenjualan lahan industri DMAS pada semester I/2024.

Lebih lanjut, Tondy Suwanto menjelaskan bahwa perseroan optimistis untuk meraih target prapenjualan 2024 sebesar Rp1,81 triliun.

“Setelah Pemilihan Umum 2024 ini masih terdapat permintaan lahan industri sekitar 90 hektare dengan segmen utamanya berasal dari segmen data center,” ujarnya

Perseroan juga terus meningkatkan fasilitas infrastruktur dan kemudahan akses pada Kota Deltamas. Penambahan akses tol baru JakartaCikampek (Japek) Selatan II tepatnya di Km 31 serta pembangunan jalan layang di dalam area Perseroan, adalah upaya perwujudan Kota Deltamas sebagai sebuah kawasan terpadu modern ramah lingkungan dan sebagai pusat aktivitas regional di timur Jakarta.

Target Pendapatan dan Laba DUTI

Dalam Laporan Tahunan 2023 yang dikutip Jumat (23/8/2024), DUTI menetapkan target prapenjualan sebesar Rp2,10 triliun pada tahun ini.

“Residensial menjadi kontributor 69% dari target tersebut dan sisanya berasal dari komersial,” tulis manajemen DUTI.

Lebih lanjut, proyek properti Grand Wisata, Bekasi dan Kota Wisata, Cibubur masih akan menjadi kontributor terbesar dari target tersebut.

Perusahaan juga telah menetapkan target pendapatan usaha dan laba bersih pada 2024 sebesar Rp3,58 triliun dan Rp1,45 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) disebut memiliki peluang rebound pada perdagangan hari ini, Jumat (23/8/2024).

Head of Retail Research BNI Sekuritas Fanny Suherman menyebut IHSG ditutup turun 0.87% kemarin, tetapi masih disertai dengan net buy asing Rp1,59 triliun.

Adapun, saham yang paling banyak dibeli asing adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Astra International Tbk. (ASII), PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA), PT United Tractors Tbk. (UNTR), dan PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO).

"Hari ini IHSG berpotensi rebound setelah revisi UU Pilkada batal disahkan DPR dan tetap pakai keputusan Mahkamah Konstitusi dan juga mendekati optimisme The Fed segera cut rate di September mendatang," kata Fanny dalam riset, Jumat (23/8/2024).

BNI Sekuritas memproyeksi IHSG bergerak rentang support 7.420-7.470 dan resistance 7.525-7.560.

Adapun, saham yang direkomendasikan antara lain PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN), PT Bumi Serpong Damai Tbk. (BSDE), PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (ICBP), PT Mayora Indah Tbk. (MYOR), BBCA, dan ASII.

Berikut rekomendasi saham hari ini dari BNI Sekuritas:

• BREN Spec Buy dengan area beli di 9.375, cutloss jika break di bawah 9.275. Jika tidak break di bawah 9.275, potensi naik ke 9.500-9.975 short term.
• BSDE Spec Buy dengan area beli di 1.150, cutloss jika break di bawah 1.130. Jika tidak break di bawah 1.150, potensi naik ke 1.165-1.180 short term.
• ICBP Spec Buy dengan area beli di 11.350, cutloss jika break di bawah 11.200. Jika tidak break di bawah 11.350, potensi naik ke 11.450-11.600 short term.
• MYOR Spec Buy dengan area beli di 2.600, cutloss jika break di bawah 2.560. Jika tidak break di bawah 2.600, potensi naik ke 2.630-2.660 short term.
• BBCA Buy if Break 10.350, dengan target dekat di 10.450-10.550. Jika belum break di atas 10.350, bisa antri beli di 10.225, cut di bawah 10.200.
• ASII Spec Buy dengan area beli di 5.000, cutloss jika break di bawah 4.900. Jika tidak break di bawah 5.000, potensi naik ke 5.075-5.150 short term.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.