Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Permata Tbk (BNLI) menyebut tren penggunaan kartu kredit oleh nasabah tetap stabil meski bisnis buy now pay later (BNPL) alias paylater semakin berkembang dalam beberapa tahun terakhir.

Djumariah Tenteram, Direktur Consumer Banking Bank Permata menyatakan perbedaan segmen nasabah dan ukuran transaksi membuat kartu kredit dan BNPL tidak bersaing langsung. "Kalau kita lihat dari ticket size pengeluaran untuk BNPL dengan kartu kredit itu berbeda," ujarnya di sela peluncuran PermataUltimate Card di Jakarta Pusat, dikutip Kamis (29/8/2024)..

Djumariah menjelaskan kartu kredit umumnya digunakan oleh nasabah segmen menengah ke atas dengan nilai transaksi yang lebih besar. Sebaliknya, BNPL lebih banyak digunakan oleh segmen yang berbeda, sehingga kedua jenis bisnis ini tidak terlalu bersaing.

Menanggapi pertanyaan tentang peluang Bank Permata untuk masuk ke bisnis BNPL, Djumariah memilih tidak memberikan banyak komentar. Namun, ia mengungkapkan bahwa penyaluran kredit bank terus meningkat, terutama dari segmen nasabah affluent. "Secara keseluruhan, bisnis kartu kredit meningkat hampir mendekati 20%. Sementara itu, pada segmen affluent, PermataBank Private mencatat peningkatan pengeluaran lebih dari 30%," jelasnya.

Pada semester I/2024, Bank Permata mencatat laba bersih sebesar Rp1,52 triliun, naik 8,74% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pendapatan bunga bersih bank tumbuh 1,33% menjadi Rp4,99 triliun, sementara beban operasional selain bunga bersih turun dari Rp3,11 triliun menjadi Rp3,01 triliun. Efisiensi operasional bank tercermin dari penurunan rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) dari 79,79% pada Juni 2023 menjadi 78,74% pada Juni 2024.

Bank Permata juga melaporkan peningkatan penyaluran kredit sebesar 10,17% yoy pada kuartal II/2024 menjadi Rp151,38 triliun, didorong oleh pertumbuhan penyaluran kredit ke segmen korporasi sebesar 17,3% yoy.

Bisnis.com, JAKARTA – Digitalisasi mengharuskan bank untuk menghadapi tantangan karena terjadi perubahan perspektif bisnis hingga strategi operasional, termasuk soal peroperasian kantor cabang.

Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan bahwa saat ini perseroan menerapkan strategi digitalisasi secara bertahap dengan mengikuti perubahan digital serta sosial.

“Dalam merespons dampak digitalisasi ini tidak mudah, karena kita harus bagi-bagi, begitu kita digital-kan ternyata nasabahnya belum siap, tapi kalau tidak di-digitalkan dari sekarang, nanti keburu ketinggalan. Maka, strateginya dilakukan bertahap,” ujarnya dalam Public Expose Live Kamis (29/8/2024).

Strategi jangka panjang BRI adalah dengan mempersiapkan infrastruktur digital, termasuk penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI).

Dia menyebut jika teknologi tersebut langsung diterapkan di BRI, tentu hal ini akan menjadi kendala untuk beberapa daerah terpencil yang belum sepenuhnya siap untuk layanan digital. Alhasil, perseroan akan terus melayani secara manual.

“Maka strategi jangka pendek untuk merespons hal tersebut yakni konsep hybrid bank, kita mulai branchless melalui Agen BRILink, cabang-cabang kita kurangi tapi kemudian kita share dengan masyarakat dengan menggunakan warung-warung,” ujarnya.

Secara internal bisnis, kata Sunarso, hubungan BRI dengan warung-warung dilakukan secara digital, sementara hubungan antara warung dan nasabah tetap konvensional.

Kata dia, jika nanti seluruh proses sudah sepenuhnya digital, ini akan mempermudah transisi dari layanan konvensional ke digital.

Sebagaimana diketahui berdasarkan presentasi perusahaan, memang BRI mencatatkan penyusutan jumlah kantor sebesar 274 unit secara tahunan dari 7.980 kantor per Juni 2023 menjadi 7.706 kantor per Juni 2024.

Akan tetapi, pada saat yang sama, jumlah Agen BRILink mencatatkan peningkatan signifikan dengan tumbuh 49,19% yoy menjadi 993.677 per Juni 2024 dari tahun lalu yang berjumlah 666.038 per Juni 2023.

Jika dilihat secara industri, Statistik Perbankan Indonesia yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah kantor bank di Indonesia per Juni 2024 mencapai 24.170 unit. Jumlah ini turun 20 unit dibandingkan bulan sebelumnya yaitu Mei 2024 dan turun 614 unit secara tahunan dari sebelumnya 24.784 per Juni 2023.

Jika dilihat secara tren selama tiga tahun ke belakang, kantor cabang perbankan memang terus mencatatkan penyusutan. Jika diurutkan, pada 2021 jumlah kantor dapat mencapai 32.366 unit, lalu pada 2022 turun menjadi 25.377 unit hingga akhirnya hanya tercatat 24.276 unit pada akhir Desember 2023.

Bisnis.com, JAKARTA — Tren peningkatan biaya medis membawa efek ganda bagi industri asuransi jiwa khususnya pada lini bisnis kesehatan.

Di satu sisi, pertumbuhan biaya itu mau tidak mau membuat pelaku usaha asuransi mengerek tarif premi. Di sisi lain, inflasi tarif kesehatan itu terbukti memicu lonjakan rasio klaim yang bisa membuat perusahaan asuransi jiwa merugi.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap penyebab dan antisipasi peningkatan klaim kesehatan di industri asuransi jiwa.

Terbaru, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mencatat peningkatan klaim kesehatan masih terjadi pada semester I/2024. Pada periode Januari—Juni 2024, kenaikan klaim kesehatan mencapai 26% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp11,83 triliun. Pada periode yang sama tahun lalu klaim kesehatan mencapai Rp9,39 triliun yang mana juga naik 35,5% yoy dari Rp6,94 triliun pada semester I/2024.

Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Iwan Pasila menyebut peningkatan klaim asuransi kesehatan yang ada saat ini disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya pertama portofolio pemegang polis asuransi kesehatan yang meningkat. Kedua, inflasi medis dan perkembangan teknologi yang mempengaruhi biaya layanan kesehatan.

“Ketiga layanan medis dan obat yang belum efektif dan efisien,” kata Iwan kepada Bisnis.com, Kamis (29/8/2024).

Iwan menyebut bahwa industri asuransi kesehatan juga kompleks karena melibatkan banyak pihak dalam ekosistem. Namun untuk mengantisipasi kenaikan klaim kesehatan tersebut, perusahaan harus dapat memastikan segmen market yang disasar dengan identifikasi, kuantifikasi, dan seleksi risiko yang memadai dan akurat.

Menurutnya ketidakmampuan melakukan salah satu aspek tersebut akan menyebabkan perusahaan terekspos dengan profitability yang tidak memadai.

Selain itu, perusahaan asuransi harus dapat mengupayakan akses data digital yang memadai untuk dapat melakukan utilization review bersama rekanan Rumah Sakit (RS) dan klinik, sebagai upaya untuk mendorong pelaksanaan protokol layanan medis berbasis clinical pathways dan protokol layanan obat berbasis medical efficacy yang memadai.

Iwan melanjutkan perusahaan asuransi harus dapat merencanakan fitur produk yang memberi manfaat kepada masyarakat dan melakukan proses underwriting yang memadai untuk memastikan pengelolaan risiko yang memadai.

“Perusahaan asuransi juga harus proaktif mensosialisasikan pola hidup sehat kepada seluruh pemegang polis dan masyarakat agar masyarakat lebih sehat dan meminimalkan biaya kesehatan pada usia produktif,” katanya.

Iwan memastikan OJK bersama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terus berupaya untuk menciptakan ekosistem yang lebih sehat dengan mendorong penerapan pengelolaan risiko yang memadai melalui pelaksanaan utilization review dengan RS dan klinik rekanan, dalam upaya mendorong efektivitas layanan kesehatan dan efisiensi biaya kesehatan dalam jangka panjang.

Lebih lanjut, OJK juga mendorong pembentukan medical advisory board (MAB) di beberapa perusahaan untuk memberikan masukan ahli atas layanan medis dan obat yang kompleks yang diberikan rumah sakit rekanan kepada pasien.

“Harapannya MAB ini dapat mendorong penerapan protokol layanan medis berbasis clinical pathways dan layanan obat berbasis medical efficacy yang memadai,” imbuhnya.

Terakhir, Iwan menyebut perusahaan asuransi harus berupaya mengoptimalkan peran seluruh bagian dalam ekosistem kesehatan, termasuk mengoptimalkan kerja sama manfaat bersama penyedia perlindungan asuransi kesehatan seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan PT Jasa Raharja, sehingga masyarakat dapat dilindungi dari setiap risiko dengan sharing pembiayaan sesuai proteksi yang dimiliki.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menegaskan pihaknya tidak mengganti istilah pinjaman online (pinjol), karena menurutnya fintech peer to peer (P2P) lending bukan pinjol.

Menurut Ketua Umum AFPI Entjik S. Djafar, istilah pinjol itu milik pinjol ilegal yang tidak beretika dan meresahkan masyarakat.

“Jadi kami masih menggodok beberapa penyebutan nama dari masyarakat yang tepat untuk fintech P2P Lending yang berizin dari OJK,” kata Entjik, Kamis (29/8/2024).

Dia menambahkan apabila penyebutan tersebut sudah final, maka akan segera diumumkan.

Di sisi lain, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar pun mendukung pergantian nama tersebut. Terlebih, pinjol identik cenderung identik dengan perusahaan ilegal yang tak berizin OJK.

Namun demikian, Mahendra meyakini yang lebih penting sebenarnya bukan hanya pergantian namanya, tapi justru menghilangkan risiko pemahaman yang keliru terkait fintech P2P lending.

“Melaksanakan lebih tepat proses bisnisnya maupun juga tentu membangun ekosistem yang lebih bisa dipercaya masyarakat,” katanya beberapa waktu lalu.

OJK mencatat ada 98 penyelenggara fintech P2P yang berizin dan diawasi regulator. Angka tersebut turun dibandingkan pada awal tahun di mana masih ada 101 penyelenggara pinjol resmi. Diketahui, OJK telah melakukan pencabutan izin terhadap tiga fintech P2P lending sepanjang tahun ini.

Ketiganya antara lain PT Tani Fund Madani Indonesia (TaniFund), PT Akur Dana Abadi (Jembatan Emas), dan PT Semangat Gotong Royong (Dhanapala). Jumlah penyelenggara fintech P2P lending saat ini turun sangat signifikan apabila dibandingkan pada 2020, di mana ada 157 perusahaan fintech P2P lending kala itu.

OJK pun terus mengimbau supaya masyarakat menggunakan platform fintech P2P lending yang berizin OJK. Ada beberapa ciri fintech P2P legal, antara lain platform terdaftar dan diawasi oleh OJK. Fintech P2P lending tidak akan menawarkan pinjaman melalui SMS ataupun melalui sambungan telepon pribadi.

Suku bunga dan denda yang ditawarkan juga masih dalam batas wajar yaitu kisaran 0,3% per harinya. Kemudian, biaya peminjaman tidak terlalu tinggi biasanya hanya mencapai 40% dari jumlah pinjaman.

Selain itu, jangka waktu pelunasannya juga masuk akal sesuai dengan kesepakatan yang sudah dilakukan di awal. juga tidak akan meminta akses seperti kontak pribadi, data ponsel, foto, ataupun video untuk digunakan meneror peminjam jika tidak melakukan pembayaran.

Fintech P2P lending juga tidak akan melakukan penagihan yang tidak beretika. Platform legal juga memiliki lokasi aplikasi dan identitas yang jelas untuk diketahui oleh peminjam.

Daftar 98 fintech P2P lending resmi OJK:

1. Investree - https://www.investree.id
2. Danamas - https://p2p.danamas.co.id
3. Amartha - https://amartha.com
4. Dompet Kilat - https://www.dompetkilat.co.id
5. Boost - https://myboost.co.id
6. Toko Modal - https://www.tokomodal.co.id
7. Modalku - https://modalku.co.id
8. KTA Kilat - http://www.pendanaan.com
9. Kredit Pintar - http://kreditpintar.com
10. Maucash - http://maucash.id
11. Finmas - https://www.finmas.co.id
12. KlikA2C - https://www.klika2c.co.id
13. Akseleran - https://www.akseleran.co.id
14. Ammana.id - https://ammana.id
15. PinjamanGO - https://www.pinjamango.co.id
16. KoinP2P - https://koinp2p.com
17. pohondana - http://pohondana.id
18. MEKAR - https://mekar.id
19. AdaKami - www.adakami.id
20. ESTA KAPITAL FINTEK - https://www.estakapital.co.id
21. KREDITPRO - http://kreditpro.id
22. FINTAG - http://fintag.id
23. RUPIAH CEPAT - www.rupiahcepat.co.id
24. CROWDO - https://crowdo.co.id
25. Indodana - indodana.id
26. JULO - www.julo.co.id
27. Pinjamwinwin - pinjamwinwin.com
28. DanaRupiah - danarupiah.id
29. Taralite - www.taralite.com
30. Pinjam Modal - pinjammodal.id
31. ALAMI - p2p.alamisharia.co.id
32. AwanTunai - www.awantunai.co.id
33. Danakini - https://danakini.co.id
34. Singa - http://singa.id
35. DANAMERDEKA - http://danamerdeka.co.id
36. EASYCASH - https://easycash.id
37. PINJAM YUK - http://www.pinjamyuk.co.id
38. FinPlus - finplus.co.id
39. UangMe - http://uangme.id
40. PinjamDuit - http://pinjamduit.co.id
41. DANA SYARIAH - http://danasyariah.id
42. BATUMBU - batumbu.id
43. Cashcepat - http://cashcepat.id
44. klikUMKM - www.klikUMKM.co.id
45. Pinjam Gampang - http://www.kreditplusteknologi.id
46. cicil - https://www.cicil.co.id
47. lumbungdana - http://lumbungdana.co.id
48. 360 KREDI - www.360kredi.id
49. Kredinesia - www.kredinesia.id
50. Pintek - http://pintek.id
51. ModalRakyat - http://modalrakyat.id
52. SOLUSIKU - www.solusi-ku.id
53. Cairin - www.cairin.id
54. TrustIQ - http://trustiq.id
55. KLIK KAMI - www.klikkami.co.id
56. Duha SYARIAH - www.duhasyariah.co.id
57. Invoila - http://invoila.co.id
58. Sanders One Stop Solution - http://sanders.co.id
59. DanaBagus - www.danabagus.id
60. UKU - ukuindo.com
61. KREDITO - https://kredito.id
62. AdaPundi - www.adapundi.com
63. Lentera Dana Nusantara - www.lenteradana.co.id
64. Modal Nasional - www.modalnasional.co.id
65. Komunal P2P - www.komunal.co.id
66. Restock.ID - www.restock.id
67. Ringan - www.ringan.co.id
68. Avantee - www.avantee.co.id
69. Gradana - gradana.co.id
70. Danacita - www.danacita.co.id
71. IKI Modal - www.ikimodal.com
72. Ivoji - www.ivoji.id
73. Indofund.id - indofund.id
74. iGrow - igrow.asia
75. Danai.id - http://danai.id
76. DUMI - minjem.com
77. LAHAN SIKAM - www.lahansikam.co.id
78. qazwa.id - qazwa.id
79. KrediFazz - www.kredifazz.id
80. Doeku - doeku.id
81. Aktivaku - aktivaku.com
82. Danain - www.danain.co.id
83. Indosaku - indosaku.id
84. EDUFUND - www.edufund.co.id
85. GandengTangan-www.gandengtangan.co.id
86. PAPITUPI SYARIAH - www.papitupisyariah.com
87. BantuSaku - bantusaku.id
88. danabijak - danabijak.com
89. AdaModal - www.adamodal.co.id
90. SamaKita - samakita.co.id
91. KawanCicil - kawancicil.co.id
92. CROWDE - Crowde.co
93. KlikCair - klikcair.com
94. ETHIS - ethis.co.id
95. SAMIR - www.samir.co.id
96. UATAS - www.uatas.id
97. Asetku - www.asetku.co.id
98. Findaya - https://www.findaya.co.id

Bisnis.com, JAKARTA - Rasio klaim kesehatan asuransi jiwa terhadap pendapatan premi dalam dua periode terakhir selalu melebihi 100%. Artinya, klaim kesehatan yang dibayar asuransi jiwa lebih besar daripada pendapatan premi yang didapat.

Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mencatat pada semester I/2023 pendapatan premi kesehatan asuransi jiwa mencapai Rp9,05 triliun sedangkan klaim kesehatan mencapai Rp9,39 triliun.

Selanjutnya, pada semester I/2024 pendapatan premi kesehatan asuransi jiwa pada periode ini mencapai Rp11,19 triliun, dibandingkan klaim kesehatan yang dibayar sebesar Rp11,83 triliun.

Pengamat asuransi Abitani Taim menilai, sebagai jalan keluar atas beban klaim yang lebih besar itu perusahaan asuransi jiwa bisa menjaga portofolio mereka pada titik yang menguntungkan.

"Perusahaan asuransi jiwa perlu memastikan produk asuransi kesehatan yang dijualnya menguntungkan, bila perlu dengan menaikkan premi," kata Abitani, Kamis (29/8/2024).

Seperti diketahui, perusahaan asuransi kesehatan saat ini dihadapkan dengan inflasi medis. Berdasarkan perkiraan Mercer Marsh Benefits (MMB) Health Trends 2024, inflasi medis di Indonesia masih akan berada di angka 13% pada 2024.

Inflasi medis ini mebuat harga obat-obatan hingga biaya perawatan rumah sakit meningkat. Akibatnya, jumlah klaim kesehatan yang harus dibayarkan asuransi jiwa juga meningkat.

Abitani menilai, perlu adanya dukungan regulator bagi industri asuransi jiwa agar tetap bertahan dalam situasi tersebut.

"OJK dapat mendukung dengan berkoordinasi dengan regulator lembaga kesehatan dan pemangku kepentingan kesehatan lainnya untuk mengurangi inflasi medis," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah bank asing di Indonesia berkomitmen untuk tidak menambah porsi pembiayaan ke sektor batu bara. Hal ini seiring dengan target nol emisi karbon atau Net Zero Emission (NZE) yang dicanangkan pemerintah.

Managing Director, Head of Global Corporate and Institutional Banking for Indonesia MUFG Bank, Ltd. Michael Sugirin mengatakan bahwa bank asing umumnya sudah lebih dulu mengambil langkah untuk menghentikan pembiayaan sektor batu bara, karena dorongan dari global yang lebih dulu datang.

“Dari MUFG-nya yang masih financing ke arah coal tinggal 10 [coal plan], tapi itu kan perlu transisi. Kita enggak paksa [berhenti] yang eksisting kita lihat progress dan kita bantu untuk transisi. Tapi [kredit baru] kita tidak,” ujarnya dalam Media Networking, Rabu (26/8/2024).

Berdasarkan catatan Bisnis, memang sejumlah bank-bank asing seperti PT Bank UOB Indonesia, di mana saham mayoritasnya dimiliki oleh United Overseas Bank asal Singapura, lalu Citi Indonesia sudah mulai secara terbuka dan aktif menyatakan komitmen mereka untuk menghentikan atau mengurangi pembiayaan ke sektor batu bara.

Bank UOB Indonesia sebelumnya juga menyatakan komitmennya untuk tidak menambah porsi pembiayaan ke sektor batu bara.

Pada kisaran kuartal akhir tahun lalu, Wholesale Banking Director UOB Indonesia Harapman Kasan mengatakan langkah ini dilakukan untuk mendukung pencapaian target program pemerintah, yaitu nol emisi karbon atau net zero karbon (NZE) pada 2060.

"UOB ini memang punya policy untuk ikut Singapura dan Indonesia. Apalagi di Singapura [target program NZE] lebih awal yaitu 2050, sehingga 2039 kita komit harus exit batu bara," ujarnya pada awak media usai agenda UOB Gateway to ASEAN Conference 2023, Rabu (11/10/2023).

Dia pun menyebut untuk sisa waktu 16 tahun sebelum tenggat waktu yang ditentukan perusahaan, pihaknya bakal mendorong diversifikasi bisnis para nasabah korporasinya untuk beralih membidik sektor pertambangan lain, seperti nikel, emas bahkan masuk ke industri kendaraan listik (EV).

"Kendati demikian, nasabah-nasabah yang masih di sektor batu bara ya tetap saat kita continue. Kita nggak akan langsung exit, kita perlu pikirkan dampaknya," ucapnya.

Citibank, N.A., Indonesia (Citi Indonesia) juga melakukan perubahan strategis dalam pendekatan bisnis mereka terhadap sektor pertambangan, khususnya batu bara. Langkah ini diklaim untuk mendukung pencapaian target program pemerintah dalam Environment, Social, dan Governance (ESG).

Adapun, komitmennya ini sejalan dengan Citigroup secara global yang menyalurkan kredit ke segmen ESG sebesar US$1 triliun sampai 2030, di mana total pembiayaan sudah mencapai US$348,5 miliar per Desember 2022.

Meski akan melakukan pengurangan pendanaan ke sektor batu bara, namun hal itu tidak bisa sepenuhnya dilakukan secara sekaligus. Pasalnya, untuk saat ini batu bara tetap dibutuhkan setidaknya 10 hingga 30 tahun lagi sebagai sumber daya listrik.

Peningkatan Eksposur Sektor Batu Bara

Sebaliknya sebagian bank domestik termasuk bank negara justru menunjukkan peningkatan dalam eksposur mereka terhadap sektor batu bara.

Menanggapi hal tersebut, Michael menyebut bahwa ada bank-bank domestik sebenarnya telah memiliki kebijakan berkelanjutan.

Lebih lanjut, dia menyebut kenaikan eksposur terhadap sektor batu bara mungkin disebabkan oleh pergeseran pembiayaan, di mana bank-bank asing yang sudah berhenti menyalurkan kredit ke sektor ini beralih ke bank-bank Himbara.

“Mungkin karena bank asing sudah tidak lagi, jadi pindah ke Himbara. Tapi pasti akan ke arah sana [keberlanjutan], tapi tinggal waktu,” tandasnya.

Sebagaimana diketahui, kondisi penyaluran kredit di sektor pertambangan, khususnya batu bara masih meningkat di tengah gencarnya langkah perbankan dalam menyalurkan pembiayaan hijau di Tanah Air.

Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia (SPI) Juni 2024, total penyaluran kredit perbankan ke sektor pertambangan dan penggalian sekitar 8% dari total kredit.

Jika diasumsikan berdasarkan capaian kredit bank RI per Juni 2024 yang mencapai Rp7.478 triliun, maka kredit yang disalurkan ke sektor tambang mencapai Rp598,24 triliun. Itu artinya, angka ini naik Rp269,8 triliun atau tumbuh 82,15% dari bulan sebelumnya yaitu Mei 2024 yang mencapai Rp328,43 triliun.

Apabila dibandingkan secara tahunan, kredit ke sektor ini tumbuh 136,3% yoy dari periode yang sama tahun lalu yaitu Rp253,17 triliun per Juni 2023.

Sebenarnya tren penyaluran kredit tambang yang terus meningkat telah terlihat sejak 2021, di mana saat itu angkanya Rp153,8 triliun. Saat itu porsiannya hanya menyentuh 2,67% dari total kredit.

Kemudian, pada 2022 angkanya kembali naik menjadi Rp237,39 triliun atau tumbuh 54,35% yoy. Saat itu, porsiannya kembali meninggi menjadi 3,7% dari total kredit.

Pada Desember 2023, kredit ke sektor ini mencapai Rp290,47 triliun. Porsiannya mencapai 4,1% dari total kredit saat itu.

Selanjutnya, angka ini terus meningkat pada awal tahun yaitu Januari 2024 menjadi Rp298,44 triliun. Adapun, porsi kredit ini sebesar 4,23% dari total kredit.

Tren peningkatan ini terus berlanjut hingga lima bulan pertama 2024 yaitu Mei 2024, di mana kredit ke sektor pertambangan mencapai Rp328,43 triliun, tumbuh 28,09% yoy dari periode yang sama tahun lalu yaitu Rp256,41 triliun. Porsinya mencapai 4,45% dari total kredit.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan dalam pemberian kredit/pembiayaan tersebut, bank diwajibkan untuk mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan antara lain harus memiliki serifikat AMDAL, sebagaimana menjadi pertimbangan dalam penetapan kualitas kredit yang saat ini diatur dalam POJK No.40/2019 dan POJK No.51/2017.

“Selain itu, OJK juga telah menerbitkan Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) yang merupakan transformasi dari Taksonomi Hijau Indonesia Edisi 1.0,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang dikutip Selasa (13/8/2024).

Adapun, TKBI merupakan klasifikasi aktivitas ekonomi yang mendukung upaya dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial.

Di mana, taksonomi dapat digunakan sebagai panduan untuk meningkatkan alokasi modal dan pembiayaan berkelanjutan dalam mendukung pencapaian target Net Zero Emission Indonesia.

Lebih lanjut, kata Dian, dalam penyaluran kredit ataupun pembiayaan termasuk ke sektor pertambangan, tentunya bank akan melihat potensi bisnis ke depan yang juga sejalan dengan kepentingan nasional dengan tetap memperhatikan manajemen risikonya.

Dian menyampaikan dalam perencanaan strategi ke depan, saat ini beberapa bank telah memiliki target NZE untuk mendukung target pemerintah pada 2060 yang tentunya juga telah mempertimbangkan bauran penyaluran portofolionya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia (Generali Indonesia) mencatatkan pembayaran klaim sebanyak Rp608,2 miliar pada semester I/2024. Klaim asuransi tersebut mencakup klaim meninggal dunia, penyakit kritis dan kesehatan untuk lebih dari 140.000 kasus klaim.

Terkait dengan angka klaim ini, Chief Marketing Officer Generali Indonesia Vivin Arbianti Gautama mengatakan secara nominal mengalami peningkatan sebesar 13%, dan dari total klaim yang dibayarkan 78% merupakan klaim kesehatan.

"Yang berarti masih terjadinya inflasi medis saat ini, sehingga memicu kenaikan harga obat-obatan maupun layanan medis," kata Vivin saat dihubungi Bisnis, Kamis (29/8/2024).

Vivin mengatakan bagi perusahaan pembayaran klaim merupakan bukti nyata bahwa Generali Indonesia terus mendampingi nasabah, khususnya di masa-masa sulit. Hal ini juga merupakan bukti wujud dari salah satu value Generali, Deliver on The Promise, di mana perusahaan memenuhi janji kepada nasabah melalui pembayaran klaim sesuai dengan ketentuan polis.

Terkait dengan masih tingginya klaim yang terjadi, Vivin mengatakan pihaknya optimistis dengan kerja sama yang dibangun antara regulator dan berbagai stakeholder.

"Sehingga inflasi medis bisa terkendali dan bisa meminimalisir kenaikan klaim kesehatan dan menjaga kinerja keuangan industri," katanya.

Berdasarkan catatan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), industri asuransi jiwa masih mencatatkan kenaikan klaim kesehatan pada semester I/2024. Klaim kesehatan asuransi jiwa mencapai sebanyak Rp11,83 triliun yang mana naik 26% apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya mencapai Rp9,39 triliun.

Pada tahun sebelumnya kenaikan klaim juga terjadi mencapai Rp35,5% dari sebelumnya Rp6,94 triliun pada semester I/2023. Ketua Bidang Literasi & Perlindungan Konsumen AAJI Freddy Thamrin mengungkapkan klaim kesehatan perorangan menjadi salah satu komponen yang peningkatannya cukup signifikan, di mana naik sebesar 29,3% (year-on-year/YoY) menjadi Rp7,62 triliun. Sementara untuk klaim kesehatan kumpulan, peningkatannya juga signifikan mencapai 20,3% yoy menjadi Rp4,21 triliun.

"Peningkatan klaim kesehatan ini menyebabkan rasio klaim asuransi kesehatanterhadap pendapatan premi untuk produk tersebut mencapai 105,7%. Artinya,jumlah klaim yang dibayarkan oleh industri asuransi jiwa lebih besar daripada premiyang diterima, yang menandakan adanya tekanan keuangan yang signifikan bagiperusahaan asuransi," kata Freddy dalam paparan Kinerja Asuransi Jiwa pada Semester I/2024 di Jakarta, Rabu (28/8/2024).

Biang Kerok Tingginya Klaim Asuransi Kesehatan

Freddy menyebut inflasi medis yang terus meningkat menjadi tantangan besar bagi industri asuransi jiwa. Namun demikian, dia memastikan bahwa industri memiliki langkah-langkah strategis untuk menghadapi tren tersebut. Asosiasi berkomitmen memastikan bahwa pemegang polis menerima layanan fasilitas kesehatan terbaik, berkualitas tinggi, dan sesuai dengan kebutuhan mereka.

"AAJI terus berkoordinasi secara intensif dengan berbagai pihak, termasuk OJK,Kementerian Kesehatan, serta penyedia layanan kesehatan seperti rumah sakit,untuk bersama-sama mencari solusi atas tantangan dalam pengelolaan klaimasuransi kesehatan. Kolaborasi ini bertujuan menciptakan keseimbangan yangberkelanjutan antara industri asuransi dan sektor kesehatan," katanya.

Sementara itu, secara total industri asuransi jiwa berhasil membayarkan klaim sebesar Rp77,67 triliun pada Januari—Juni 2024. Jumlah tersebut disalurkan kepada lebih dari 9,82 juta penerima manfaat asuransi jiwa. Secara umum, total klaim yang dibayarkan oleh industri asuransi jiwa cenderung menurun. Tren tersebutini berbanding terbalik dengan jumlah klaim kesehatan yang terus meningkat pada semester I/2024.

"Penurunan total klaim didorong oleh turunnya klaim nilai tebus [surrender] danklaim meninggal dunia masing-masing sebesar 13,5% dan 5,1%. Sementara klaimkesehatan menunjukkan peningkatan sebesar 26,0% atau menjadi sekitar Rp11,83triliun," papar Freddy.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Jiwasraya (Persero) melaporkan bahwa hingga 31 Juli 2024, sudah terdapat 313.490 polis atau 2,4 juta pemegang polis yang terdaftar dalam program restrukturisasi.

Direktur Utama Jiwasraya Mahelan Prabantarikso menjelaskan bahwa secara persentase, program penyelamatan manfaat polis itu telah diikuti 99,7% dari total pemegang polis Jiwasraya. Sebanyak 2,4 juta menyetujui restrukturisasi dan pemindahan polis ke PT Asuransi Jiwa IFG (IFG life).

Sementara itu, tersisa 298 peserta yang belum mengikuti program restrukturisasi. Mereka merupakan pemegang polis korporasi dan bancassurance.

"Kami optimistis jumlah peserta akan terus bertambah seiring dengan upaya yang kami lakukan melalui upaya ‘jemput bola’ dari tim pelayanan," ujar Mahelan, Kamis (29/8/2024).

Menurut Mahelan, manajemen menyiapkan Tim Operasional dan Pelayanan Pasca Restrukturisasi (OPPR) untuk dapat mengajak pemegang polis yang belum mengikuti Program Restrukturisasi Jiwasraya. Tersedia pula sejumlah kanal komunikasi bagi 298 pemegang polis itu untuk mencari informasi dan mendaftar ke program restrukturisasi.

"Kami sudah menyediakan kanal komunikasi yang bisa digunakan mulai dari call center (021) 5098 7151, WhatsApp +62 811-1465031, hingga surel di [email protected]," ujar Mahelan.

Pemegang Polis Tempuh Jalur Hukum

Mahelan juga buka suara soal adanya pemegang polis yang menempuh jalur hukum untuk menuntut pembayaran klaim asuransi. Manajemen Jiwasraya menyatakan akan menghormati proses serta upaya hukum yang sedang berjalan.

Manajemen berkomitmen untuk mematuhi proses hukum, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

"Namun, kami tetap berharap agar pemegang polis tersebut bersedia mengikuti Program Restrukturisasi, sebagaimana dengan mereka yang telah ikut," kata Mahelan.

Machril, salah satu pemegang polis yang menolak restrukturisasi Jiwasraya, menjelaskan bahwa dia menjadi bagian dari 70 pemegang polis yang mengajukan tuntutan meminta pembayaran tanggungan senilai Rp200 miliar untuk dibayar penuh.

Setiap pemegang polis dalam tuntutan itu memiliki hak berbeda-beda, mulai dari Rp50 juta, Rp100 juta, juga Rp150 juta.

Machril mencurahkan kekecewaannya atas keputusan pemerintah yang enggan memenuhi tuntutan mereka. Dirinya menyindir Presiden Jokowi yang selalu menggaungkan tangguhnya ekonomi Indonesia, tetapi berat untuk memenuhi tuntutan mereka yang angkanya menurut Mahcril terhitung kecil bagi negara.

"Masa negara Rp50 juta masih utang, dipotong dulu kalau mau [setuju restrukturisasi]. Padahal gagahnya Indonesia tidak terganggu ekonominya, hebat, tumbuh ekonominya mengalahkan Eropa. Iklannya kan begitu. Pas ditagih nasabah yang janda anak yatim pensiunan, ditagih ngeles. Itu mengecewakan," ujar Machril.

Lalu, ada pula Perkumpulan Pensiunan Jiwasraya (PPJ) yang menuntut asuransi BUMN itu untuk membayar hak dana pensiun mereka sebesar Rp371 miliar. Utang tersebut merupakan hak 2.308 pensiunan pekerja Jiwasraya di seluruh Indonesia, atau mencapai 7.000 orang jika dihitung dengan tanggungannya.

Nilai Rp371 miliar tersebut merupakan selisih dari nilai kekayaan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Jiwasraya sebesar Rp96,07 miliar dengan nilai aktuarial Rp467,86 miliar pada akhir 2023.

Mantan Direktur Pemasaran yang juga Ketua PPJ Pusat, De Yong Adrian menjelaskan bahwa pada 2022 Jiwasraya sempat menjanjikan akan membayarkan utang kepada dana pensiun sebesar Rp132 miliar dengan cara mencicil.

"Waktu itu [dijanjikan] Rp132 miliar. Katanya itu mau dicicil, tetapi sampai sekarang belum pernah dicicil sehingga terakumulasi menjadi Rp371 miliar," ujar De Yong usai audiensi dengan Komisi VI DPR RI, Senin (26/8/2024).

Pembina Persatuan Pensiunan Jiwasraya, Asmir mengatakan tuntutan mereka berlandaskan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) Pasal 184 ayat (1).

Ayat tersebut mengatur bahwa sebelum proses likuidasi dana pensiun selesai, pemberi kerja tetap bertanggung jawab atas iuran yang terutang sampai pada saat dana pensiun dibubarkan sesuai dengan ketentuan mengenai pendanaan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan.

"Karena kita mendengar isunya bahwa kami tidak akan dibayar, hanya akan dibagikan apa adanya. Itu info yang kita dapat. Karena kita disampaikan tidak akan dibayar. Sekarang dananya hanya ada Rp30 miliar, aset yang ada di DPPK itu yang mau diinikan [diberikan] ke kita. Sedangkan utangnya Rp371 miliar yang harus dipenuhi," kata Asmir.
(Akbar Maulana al Ishaqi)

Bisnis.com, JAKARTA -- Penyelenggara P2P lending atau pinjamanonline (pinjol) Akseleran menargetkan pendapatan tetap tumbuh di kisaran 5%-10% pada tahun ini.

"Targetnya tahun ini pendapatan sekitar Rp80-an miliar dengan profit sekitar Rp15-an miliar," kata Group CEO & Co Founder Akseleran Ivan Nikolas kepada Bisnis, Kamis (29/8/2024).

Meski tak menyebut angkanya, Ivan mengatakan pendapatan Akseleran terus naik setiap bulan dan mencatatkan laba sejak Januari 2024.

"Hal ini bisa kami dapatkan dengan menurunkan opex [operational expenditure] sebesar sekitar 40% dibanding tahun lalu" terangnya.

Saat ini, perusahaan pinjol dihadapkan tantangan pendapatan mereka berpotensi akan semakin kecil imbas ketentuan bunga pinjol atau batas atas manfaat ekonomi yang semakin kecil.

Dalam Surat Edaran OJK (SE OJK) Nomor 19/SEOJK.06/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, mengatur batas maksimum manfaat ekonomi pinjol untuk pendanaan sektor produktif mulai 2026 menjadi 0,067%, dari mulanya 0,1%.

Sementara itu, batas maksimum manfaat ekonomi untuk pendanaan sektor konsumtif mulai 2025 menjadi 0,2% dari awalnya 0,3%. Bahkan, mulai 1 Januari makin kecil menjadi 0,1%.

"Terkait penurunan bunga maksimal, dari kami tidak terlalu pengaruh karena rata-rata total biaya pinjaman kami di 2% per bulan. Hanya ada beberapa pinjaman dengan ticket size yang kecil yang bunganya maksimal di 2,5% per bulan," kata dia.

Terpisah, Ketua Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Entjik S. Djafar menjelaskan memang laba yang didapat P2P lending sangat banyak terpengaruh oleh batas manfaat ekonomi.

"Namun hal lain yang lebih mempengaruhi adalah naiknya beberapa cost, terutama pada risk control cost dan customer acquisition cost. Karena akhir-akhir ini kualitas new borrower menurun, banyaknya fraud ataupun kelompok galbay [gagal bayar] yang terus mencoba untuk menembus agar pinjamannya bisa cair," kata Entjik.

Adapun, laba perusahaan peer-to-peer lending (P2P lending) atau pinjaman online (pinjol) dalam tren menurun. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat laba P2P lending Juni 2024 turun 25,41% year-on-year (yoy) menjadi Rp336,01 miliar dari Rp450,51 miliar di Juni 2023.

Hal itu selaras dengan pendapatan non-operasional yang turun 45,73% yoy menjadi Rp92,45 miliar dari Rp170,37 miliar.

Sementara itu, pendapatan operasional naik 13,68% yoy menjadi Rp6,45 triliun dari Rp5,67 triliun. Meski naik, angkanya tergolong kecil dibanding capaian pada Oktober 2023 hingga Desember 2023 yang konsisten mencatatkan angka dua digit, di kisaran Rp10,4 triliun hingga Rp12,5 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA – Nasabah PT Bank Jago Tbk. (ARTO) tercatat telah melampaui 10 juta orang per Juli 2024.

Direktur Utama Bank Jago Arief Harris Tandjung menjelaskan bahwa jumlah itu didominasi oleh nasabah yang berasal dari model bisnis kolaborasi dengan ekosistem digital, atau sebanyak 66%.

“Jika memperhitungkan nasabah lending, total nasabah Bank Jago mencapai 12,5 juta,” katanya dalam Public Expose Live 2024 secara daring, Kamis (29/8/2024).

Dia melanjutkan, ekosistem digital yang dimaksud antara lain ekosistem GoTo yang terdiri dari Gojek, GoPay, Tokopedia-TikTok, serta ekosistem keuangan digital Bibit dan Stockbit.

Selain itu, pihaknya juga mengembangkan Jago App yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing nasabah pengguna, mulai dari layanan keuangan hingga investasi.

Arief menambahkan, pertumbuhan pengguna Jago App sejalan dengan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) yang mencapai Rp14,8 triliun sampai dengan akhir semester II/2024 atau tumbuh 47% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya (year-on-year/YoY).

Sebanyak 61% dari jumlah DPK atau sebesar Rp9,1 triliun merupakan dana murah atau current account and savings account (CASA). Sisanya, sebanyak 39% atau Rp5,7 triliun merupakan term deposit (TD).

“Sebagai bank berbasis teknologi, Bank Jago akan terus-menerus melakukan inovasi dankolaborasi dengan ekosistem digital. Kami percaya kombinasi kedua hal tersebut merupakan landasan dan momentum yang kuat untuk bertumbuh lebih besar lagi,” tukasnya.

Sebagai informasi, Bank Jago mencetak laba bersih senilai Rp49,96 miliar pada paruh pertama tahun ini atau semester I/2024, naik 23,32% secara tahunan (yoy) dibandingkan laba bersih periode yang sama tahun sebelumnya senilai Rp40,51 miliar.

Berdasarkan laporan keuangannya, Bank Jago sebenarnya mencatatkan penurunan pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) 14,94% yoy menjadi Rp708,07 miliar pada kuartal II/2024. Margin bunga bersih (net interest margin/NIM) bank pun merosot dari 10,46% per Juni 2023, menjadi 7,32% per Juni 2024.

Namun, bank mampu menekan beban operasional dari Rp787,74 miliar per Juni 2023, menjadi Rp643,05 miliar per Juni 2024.

Alhasil, rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) pun menurun dari 95,86% pada Juni 2023 menjadi 93,78% pada Juni 2024. Semakin menyusut rasio BOPO menunjukkan semakin efisiennya perbankan dalam menjalankan usahanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank kecil, menengah hingga jumbo terus berupaya mengelola rasio margin bunga bersih (net interest margin/NIM) di level yang optimal di tengah tren suku bunga BI yang masih tinggi.

Adapun, hal yang membuat sejumlah perbankan didera penyusutan margin bunga bersih lantaran kenaikan biaya dana akibat perebutan dana murah di pasar tidak serta merta diikuti peningkatan bunga kredit yang dimiliki. Alasannya, demi terhindar dari pembengkakan kredit bermasalah (non-performing loan/NPL).

Berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tercatat NIM perbankan per Juni berada di level 4,57%. Capaian tersebut lebih rendah dari Juni 2023 di level 4,80% dan posisi Desember 2023 di level 4,81%

Head of Research LPPI Trioksa Siahaan berpendapat bahwa pemulihan NIM akan sangat bergantung pada faktor-faktor eksternal seperti daya beli masyarakat, tingkat likuiditas bank hingga tingkat bunga yang terkendali.

Dirinya pun tak bisa menjamin sepenuhnya bahwa NIM akan membaik pada kuartal IV/2024 meski Federal Reserve alias The Fed telah memberikan sinyal yang benderang akan pemangkasan suku bunga acuan Fed Fund Rate (FFR) pada September 2024.

"Sinyal belum tentu akan kejadian, karena tensi geopolitik yang memanas bisa menunda kembali penurunan suku bunga," ujar Trioksa kepada Bisnis, Senin (29/8/2024).

Adapun, NIM akan otomatis membaik ketika suku bunga menurun dan kondisi likuiditas memadai, sehingga biaya dana bisa ditekan.

Di sisi lain, Analis Maybank Sekuritas Indonesia Jeffrosenberg Chenlim dan Faiq Asad jugamengatakan tekanan pada NIM kemungkinan akan tetap ada, karena suku bunga diperkirakan akan tetap tinggi.

Mereka meyakini bank-bank besar akan lebih baik dalam skenario ini karena mereka memiliki funding franchise yang lebih baik, sehingga menghasilkan komposisi pendanaan berbiaya lebih rendah.

"Hal ini akan menghasilkan margin yang lebih tangguh oleh bank-bank besar dibandingkan dengan bank-bank kecil," ungkapnya.

Bank Oke (DNAR)

Melihat tanda bahwa bank kecil kian tertekan membuat PT Bank Oke Indonesia Tbk. (DNAR) menyiapkan ancang-ancang guna menjaga NIM di level yang aman. Adapun, target NIM Bank Oke hingga akhir tahun bisa di atas 5% akan tetapi dibawah 6%.

Untuk diketahui, margin bunga bersih atau NIM Bank Oke memang susut dari 5,74% per Juni 2023 menjadi 5,58% per Juni 2024.

Direktur Kepatuhan Bank Oke Efdinal Alamsyah pun menuturkan bahwa perseroan terus menjaga spread antara bunga yang diterima dari pinjaman dan bunga yang dibayar pada simpanan.

Selain itu, Bank Oke juga berupaya mengembangkan portofolio pinjaman yang beragam untuk mengurangi risiko dan meningkatkan pendapatan bunga, misalnya pinjaman konsumer hingga korporasi.

"Bank juga menerapkan praktik manajemen risiko yang baik untuk meminimalkan kerugian dari pinjaman yang tidak lancar atau gagal bayar, sehingga memastikan pendapatan bunga tetap stabil," ujar Efdinal kepada Bisnis, Kamis (29/8/2024).

Terakhir, kata dia, bank melakukan inovasi produk dengan menawarkan produk dan layanan baru yang dapat meningkatkan pendapatan bunga atau menarik nasabah baru, seperti produk pinjaman dengan bunga yang menarik atau produk tabungan yang lebih kompetitif.

Bank BJB (BJBR)

Sementara itu Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR) atau Bank BJB sekaligus Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah atau Asbanda Yuddy Renaldi mengatakan dalam beberapa waktu terakhir, perbankan harus menyesuaikan dengan kondisi pasar yang mendorong margin bank menipis. Meski demikian, pergerakan NIM sendiri tergantung arah kebijakan suku bunga.

Menurutnya, hal ini perlu dilihat dari kedua sisi baik dari sisi pendanaan maupun sisi penyaluran dalam bentuk kredit.

Di mana, sisi pendanaan lebih sensitif terhadap perubahan suku bunga dibandingkan kredit karena perlu memperhatikan kemampuan bayar debitur apabila terjadi peningkatan.

Berdasarkan laporan keuangan, BJBR mencatatkan NIM di level 3,91% per Juni 2024, turun 92 basis poin (bps) dari periode yang sama tahun lalu 4,83% per Juni 2023.

"Dari sisi pendanaan, kami terus mengevaluasi struktur dana yang ada agar tetap lean, efisien tidak memberikan tekanan cost of fund berlebih dengan komposisi CASA yang berimbang, termasuk timing dalam penerbitan surat berharga," ujarnya kepada Bisnis, Kamis (29/8/2024).

Sampai dengan dengan tahun ini, BJB berharap NIM akan berangsur kembali naik sejalan dengan ekspektasi suku bunga yang akan gradual turun mengikuti suku bunga global.

Lebih lanjut, dia menyampaikan untuk mengimbangi kondisi tersebut dapat dilakukan melalui beberapa strategi.

Pertama, komposisi kredit yang disesuaikan dengan meningkatkan porsi pada segmen yang memberikan margin lebih besar dari target pertumbuhan keseluruhan.

Kedua, masuk pada sektor yang memiliki risiko rendah dan mengutamakan nasabah top tier untuk meminimalisir NPL, juga mengoptimalkan sumber-sumer pendapatan lain seperti fee based income dan recovery untuk menambah nilai secara bottom line.

BRI (BBRI)

Tak hanya dari kalangan menengah dan kecil, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) juga merasa beruntung masih memiliki dana murah (CASA) yang rasionya mencapai 63,2% per Juni 2024.

Direktur Keuangan BRI Viviana Dyah Ayu Retno mengatakan hal inilah yang membantu mempertahankan NIM meski ada slowing down pertumbuhan di segmen mikro akibat beberapa kebijakan.

"Biaya yang kami keluarkan untuk dana murah itu sebenarnya rata-rata hanya sebesar 1,52%, karena hampir 60% dari CASA kami itu adalah tabungan yang kurang lebih beban bunganya itu di rata-rata kurang dari 0,3%," ujar Dyah dalam Public Expose Live, Kamis (29/8/2024).

Ke depan, kata Viviana, perseroan akan terus berhati-hati dengan pergerakan biaya dana alias cost of fund termasuk memonitor perkembangan soal rencana penurunan suku bunga.

Sebelumnya, Direktur Utama BRI Sunarso membenarkan bahwa komposisi kredit mikro BRI mencatatkan porsi 46,6% dari total kredit per semester I/2024, menurun dari 48,1% pada semester I/2023.

"[Turun] hampir 150 basis poin, karena untuk segmen mikro saat ini kami fokus pada penagihan dan memprioritaskan agar kualitas asetnya yang artinya dalam keadaan lancar," ujarnya.

Kemudian, soal capaian pinjaman mikro bank only pun tumbuh terbatas menjadi 5,7% (year-on-year/YoY) per Juni 2024, melambat dibanding tahun lalu yang mampu tumbuh 10,4%, hal ini terjadi karena demand yang melemah dan manajemen fokus pada kualitas aset dan recovery.