Bisnis.com, JAKARTA - Meskipun bangsa ini telah berkembang pesat dalam berbagai aspek, nasib wilayah pesisir dan laut—yang merupakan salah satu kekayaan terbesar Indonesia—seringkali tersingkir dari perhatian.

Kondisi lingkungan yang memburuk, penurunan sumber daya laut, dan ketidakadilan sosial di daerah pesisir mencerminkan ketimpangan mendalam yang masih harus diatasi. Sehingga muncul pertanyaan apakah kita sudah benar-benar merdeka atau justru terjebak dalam lautan masalah?

Indonesia tidak bisa menutup mata terhadap kenyataan pahit, bahwa penerapan UUD 1945, khususnya dalam konteks pengelolaan pesisir dan laut, masih jauh dari harapan. Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa sumber daya alam, termasuk kekayaan laut, adalah milik seluruh rakyat dan harus dikelola untuk kesejahteraan umum. Namun, realitas lapangan menunjukkan sebaliknya.

Meskipun ada berbagai regulasi dan kebijakan yang dicanangkan untuk melindungi kawasan pesisir dan laut, penerapannya kerapkali terhambat oleh lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Penambangan liar, penangkapan ikan secara berlebihan, dan pencemaran laut adalah masalah yang terus menerus mengancam ekosistem kita.

Alih-alih menikmati hasil laut yang melimpah, banyak komunitas pesisir kini berhadapan dengan penurunan hasil tangkapan dan kerusakan lingkungan yang memperburuk kondisi hidup mereka.

Lebih parah lagi, seringkali kepentingan ekonomi jangka pendek lebih diutamakan daripada keberlanjutan lingkungan. Proyek-proyek pembangunan besar, seperti penambangan pasir laut yang diatur pada PP No. 26 tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, yang kemudian dieksekusi melalui Permendag No. 20 dan No. 21 tahun 2024.

Hal ini dapat merusak habitat organisme yang hidup di dasar perairan, termasuk ekosistem terumbu karang dan lamun. Pasir laut berperan penting dalam daur mineral dan kelangsungan proses ekologis, dan pengambilannya dapat mengganggu keseimbangan ekologis perairan laut.

Dalam banyak kasus, keputusan tersebut diambil tanpa melibatkan partisipasi aktif dari komunitas lokal yang paling terkena dampak, melawan prinsip keadilan sosial yang seharusnya menjadi salah satu pilar UUD 1945.

Jika kita benar-benar berkomitmen pada cita-cita kemerdekaan yang diusung UUD 1945, kita harus menegakkan prinsip-prinsip tersebut dengan lebih tegas. Era baru pesisir dan laut Indonesia yang akan di nahkodai oleh Prabowo Subianto perlu melakukan reformasi yang mendalam dalam pengelolaan sumber daya laut, penegakan hukum yang lebih ketat, dan pengembangan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

KETAHANAN MARITIM

Dengan lebih dari 17.000 pulau dan ribuan kilometer garis pantai, Indonesia memiliki ekosistem laut yang sangat beragam, dari terumbu karang yang menakjubkan hingga hutan mangrove yang vital untuk keseimbangan ekologi.

Potensi sumber daya alam ini, seperti ikan, rumput laut, dan mineral laut, merupakan modal dasar untuk mendukung perekonomian nasional, termasuk sektor perikanan dan pariwisata bahari.

Pengembangan kawasan pesisir dan laut Indonesia tidak hanya merupakan langkah strategis dalam memajukan ekonomi nasional, tetapi juga penting untuk menjaga kedaulatan dan keberlanjutan lingkungan, ada beberapa hal yang perlu dilakukan, pertama, pesisir dan laut Indonesia memiliki potensi sumber daya yang sangat besar, baik itu dalam bentuk hasil laut, energi terbarukan, maupun keanekaragaman hayati.

Namun, pengelolaan sumber daya ini seringkali dihadapkan pada tantangan seperti eksploitasi berlebihan, pencemaran, dan kerusakan ekosistem. Era Baru Pesisir dan Laut Indonesia harus fokus pada pengelolaan berkelanjutan yang tidak hanya mengutamakan keuntungan ekonomi jangka pendek tetapi juga melindungi ekosistem untuk generasi mendatang.

Pendekatan ini melibatkan penegakan hukum yang lebih ketat terhadap kegiatan ilegal seperti penangkapan ikan yang merusak, serta investasi dalam teknologi dan metode ramah lingkungan.

Kedua, salah satu langkah krusial dalam memasuki era baru ini adalah penguatan infrastruktur pesisir dan laut. Pelabuhan, stasiun cuaca, dan sistem pemantauan yang canggih harus diperbaiki untuk mendukung aktivitas ekonomi dan meningkatkan respon terhadap bencana.

Selain itu, pembangunan kapasitas manusia menjadi kunci. Program pelatihan dan pendidikan untuk masyarakat pesisir serta profesional di bidang kelautan harus diperluas untuk memastikan mereka dapat memanfaatkan dan melindungi sumber daya laut dengan lebih baik.

Ketiga, ketahanan maritim adalah pondasi dari kedaulatan Indonesia. Dengan posisi geografis yang strategis dan kekayaan sumber daya yang melimpah, Indonesia harus meningkatkan kemampuan pertahanan maritimnya.

Ini mencakup penguatan armada penjaga pantai, pengawasan yang lebih efektif terhadap wilayah perairan, serta peningkatan kerja sama regional untuk menghadapi ancaman lintas batas seperti pencurian ikan dan penyelundupan. Dalam konteks ini, teknologi informasi dan sistem pemantauan satelit harus dimanfaatkan untuk meningkatkan deteksi dan respons terhadap ancaman maritim.

Untuk benar-benar mengoptimalkan potensi pesisir dan laut, Indonesia harus berinvestasi dalam penelitian dan inovasi. Penelitian yang mendalam tentang ekosistem laut, perubahan iklim, dan teknologi penangkapan ikan yang lebih efisien akan memberikan wawasan berharga untuk pengelolaan yang lebih baik.

Selain itu, inovasi dalam sektor maritim, seperti pengembangan bahan bakar alternatif dan teknologi pengolahan hasil laut, harus didorong untuk menciptakan ekonomi maritim yang lebih ‘biru’ dan berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA – Konsensus ekonom mengestimasikan neraca perdagangan Indonesia pada September 2024 akan mencapai US$2,8 miliar dan menjadi surplus yang ke 53 kalinya secara beruntun.

Hasil konsensus ekonom Bloomberg yang berasal dari 26 perusahaan memperkirakan estimasi nilai tengah atau median di angka US$2,8 miliar. Estimasi tertinggi senilai US$3,6 miliar yang dikeluarkan oh JP Morgan Chase Bank.

Sementara estimasi terendah untuk capaian neraca perdagangan September 2024 ini masih positif di angka US$1,1 miliar dari Deutsche Bank AG.

Kepala Ekonom PT Bank Permata Josua Pardede dalam konsensus tersebut memperkirakan neraca dagang Indonesia akan lebih besar dari estimasi median, yakni di angka US$2,92 miliar. Prediksinya tersebut juga tercatat lebih tinggi dari realisasi neraca dagang Agustus 2024 yang senilai US$2,9 miliar.

Josua menuturkan surplus tersebut akan berasal dari kinerja nilai ekspor bulanan yang masih lebih besar dari nilai impor. Meski diperkirakan ekspor mengalami kontraksi 3,85% (month to month/MtM), laju ekspor secara tahunan (year on year/YoY) diperkirakan tumbuh 9,21%.

Selain harga batu bara yang tidak setinggi bulan yang sama tahun lalu, Purchasing Manager’s Index (PMI) Manufaktur negara mitra dagang, seperti China, AS, dan Eropa, masih kurang menggembirakan karena di bawah 50 atau masuk zona kontraktif.

“Laju bulanan ekspor yang terkontraksi pada bulan September dipengaruhi tren penurunan aktivitas manufaktur global yang terindikasi dari PMI manufaktur dari sebagian besar mitra dagang utama Indonesia,” ujarnya, Selasa (15/10/2024).

Aktivitas Impor dan Harga Komoditas jadi Penentu

Sejalan dengan ekspor bulanan yang masih negatif, Josua memperkirakan kinerja impor secara bulanan diperkirakan kontraksi 4,5% MtM, meskipun laju tahunan impor diperkirakan tumbuh 13,8%.

Josua menduga penurunan kinerja impor dipengaruhi oleh adanya potensi penurunan impor migas dan nonmigas pada September. Pasalnnya, harga minyak global Brent pada September 2024 mencatatkan -7,6% MtM, sementara pada periode tersebut pula terdapat faktor musiman penurunan impor nonmigas.

Dengan perkiraan US$2,9 miliar, Kepala Ekonom PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI) Andry Asmoro menuturkan surplus neraca perdagangan akan sejalan dengan kontraksi impor yang lebih dalam secara bulanan dibandingkan ekspor.

Secara tahunan, ekspor yang diperkirakan tumbuh 9,24% dan impor tumbuh di angka 13,95% karena dipicu oleh base effect pada September 2023 yang turun 12,5% YoY.

Penurunan ekspor secara bulanan dipicu oleh kontraksi yang lebih dalam pada harga batubara dan nikel masing-masing sebesar -3,9% dan -1% MtM atau secara tahunan masih tumbuh positif sebesar 12,2% dan 17,9%. Sementara itu, harga CPO meningkat 6,2% MtM atau 19,5% YoY.

Selain itu, penurunan impor secara bulanan juga didorong oleh penurunan harga minyak sebesar 7,6% MtM atau 21,3% YoY.

Impor secara tahunan yang naik tercermin dari dari Purchasing Manager's Index (PMI) manufaktur Indonesia yang naik tipis pada September 2024 ke level 49,2, dari posisi bulan sebelumnya yang sebesar 48,9.

Ekonom Bank Danamon Indonesia Hosianna Evalita Situmorang melihatkinerja ekspor impor akan tetap kuat dan surplus akan terjaga di angka US$2,8 miliar.

“Di sisi impor sejalan aktifitas domestik rebound, tercermin dari rilis PMI Manufacture yang rebound, serta persiapan produsen menyongsong akhir tahun,” tuturnya.

Penguatan Rupiah Berdampak pada Impor

Berbeda dari tiga ekonom sebelumnya, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual justru melihat surplus neraca perdagangan akan mencapai US$3,14 miliar.

Selain fluktuasi harga komoditas utama Indonesia, penguatan rupiah memilik efek tersendiri pada pelaku perdagangan internasional.

Di mana rupiah berdampak pada pelaku impor yang memanfaatkan peluang tersebut dalam memenuhi kebutuhan operasionalnya.

“Impor naik lumayan untuk kebutuhan bahan baku karena importir memanfaatkan nilai tukar rupiah yang murah,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (14/10/2024).

Per 20 September 2024 lalu, tercatat nilai tukar rupiah mengalami penguatan sebesar 0,85% sepanjang tahun berjalan dan berada di level Rp15.200an per dolar AS.

Hal tersebut sejalan dengan penurunan suku bunga BI Rate menjadi 6% dan indeks dolar AS yang melemah.

Proyeksi Konsensus Ekonom untuk Neraca Dagang September 2024

Sumber: Bloomberg

Bisnis.com, JAKARTA — Di antara deretan kandidat menteri yang dipanggil ke kediaman presiden terpilih Prabowo Subianto, terdapat sosok Sri Mulyani Indrawati sang Menteri Keuangan petahana. Dia pun berpeluang menjadi Menteri Keuangan terlama di Indonesia.

Satu per satu nama tiba di Kertanegara, Jakarta Selatan pada Senin malam (14/10/2024). Mereka yang merupakan calon menteri pada kabinet selanjutnya dipanggil untuk menghadap Prabowo satu per satu.

Nama-nama baru atau mereka yang tidak sedang menjabat di pemerintahan muncul. Namun, banyak pula pejabat aktif yang turut dipanggil Prabowo, sehingga membuka peluang bagi mereka untuk kembali menjabat.

Berdasarkan pantauan Bisnis, pada pukul 19.20 WIB, sosok Sri Mulyani tiba di Kertanegara. Dia yang mengenakan blouse batik berwarna coklat dan hitam serta bermotif bunga tersenyum sambil memberi salam kepada para wartawan yang mengerubungi rumah Prabowo.

Sri Mulyani tidak mengucapkan sepatah kata pun saat tiba di sana. Dia lalu memasuki kediaman Prabowo untuk berbincang dengan sang presiden terpilih.

Setelah beberapa waktu, Sri Mulyani keluar dan menyampaikan bahwa terdapat ajakan dari Prabowo untuk bergabung pada pemerintahan selanjutnya.

"Beliau meminta saya menjadi Menteri Keuangan kembali," ujar Sri Mulyani, Senin (14/10/2024).

Sri Mulyani mengakui telah bertemu dengan Prabowo untuk membicarakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Dalam catatan Bisnis, Sri Mulyani juga pernah bertemu dengan Prabowo dan Thomas Djiwandono belum lama ini.

Thomas merupakan keponakan Prabowo yang menjadi Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II sejak 18 Juli 2024.

Terdapat 49 nama yang dipanggil Prabowo ke Kertanegara semalam. Prabowo memastikan bahwa 49 calon menteri itu telah sanggup untuk membantunya menjalankan roda pemerintahan pada 5 tahun mendatang.

Prabowo menuturkan bahwa proses komunikasi dengan 49 calon menteri sejatinya telah berlangsung cukup lama. Dia telah berdiskusi dengan banyak pihak untuk menjaring nama-nama yang berpotensi untuk mengisi jabatan menteri.

Sehingga acara hari ini, pihaknya hanya ingin memastikan sekaligus untuk mengonfirmasi apakah para calon menteri tersebut bersedia atau tidak membantu pemerintahannya.

"Alhamdullillah, mereka mengatakan sanggup," kata Prabowo, Senin (14/10/2024).

Sri Mulyani Berpotensi Jadi Menkeu Terlama

Sri Mulyani merupakan akademisi cum ekonom yang telah malang melintang dalam dunia birokrasi selama dua dekade belakangan ini. Pengalamannya bukan hanya di Indonesia, melainkan juga di lembaga internasional.

Dia tercatat pernah menjabat sebagai sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada Oktober 2004—Desember 2005, yakni di bawah pemerintahan presiden dan wakil presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla atau dikenal sebagai SBY-JK.

Pada masa pemerintahan itu juga Sri Mulyani pernah menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, yakni pada Juni 2008—Oktober 2009.

Sri Mulyani juga berkiprah sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia (World Bank) pada Juni 2010—Juli 2016, sebelum dipanggil untuk kembali ke Indonesia.

Adapun, Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan di tiga pemerintahan. Pertama, pada masa pemerintahan SBY-JK, yakni Sri Mulyani menjadi bendahara negara periode Desember 2005—Mei 2010.

Kedua, di periode pemerintahan presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla atau sejak Juli 2016. Lalu, ketiga, di periode pemerintahan presiden dan wakil presiden Jokowi-Ma'ruf Amin yang masih berjalan.

Berdasarkan catatan itu, sampai saat ini Sri Mulyani telah menjadi Menteri Keuangan selama 12 tahun 8 bulan. Dia tercatat menjabat sebagai Menkeu di era SBY selama 4 tahun 5 bulan, lalu di era Jokowi selama 8 tahun 3 bulan.

Apabila Sri Mulyani menerima ajakan Prabowo untuk bergabung ke kabinetnya, dia berpotensi menjadi orang yang paling lama menjabat sebagai Menteri Keuangan di Indonesia.

Hingga saat ini, Ali Wardhana tercatat sebagai sosok yang menjadi Menteri Keuangan terlama di Tanah Air. Profesor yang juga Mantan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FE UI) itu menjadi salah satu orang kepercayaan Presiden Soeharto.

Ali menjabat sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Pembangunan I pada Juni 1968—Maret 1973. Dia kembali dipercaya sebagai Menkeu di Kabinet Pembangunan II pada Maret 1973—Maret 1978, dan berlanjut ke Kabinet Pembangunan III pada Maret 1978—Maret 1983.

Secara total, Ali menjadi Menkeu selama 15 tahun 9 bulan.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyelidiki penyebab kebakaran fasilitas pengolahan asam sulfat pada smelter PT Freeport Indonesia (PTFI) di Gresik, Jawa Timur.
Plt Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM, Siti Sumilah Rita Susilawati mengatakan kebakaran yang terjadi pada Senin (14/10/2024) itu berhasil dipadamkan dalam waktu relatif singkat. Pihaknya pun prihatin atas insiden kebakaran yang terjadi.
"Saat ini, penyelidikan tengah dilakukan untuk memastikan penyebab kejadian serta langkah-langkah yang harus diambil untuk mencegah insiden serupa di masa depan," kata Siti kepada Bisnis, Selasa (15/10/2024).
Di menekankan bahwa keselamatan kerja adalah prioritas utama. Oleh karena itu, Kementerian ESDM akan terus bekerja sama dengan perusahaan untuk memastikan standar keselamatan dipatuhi dengan ketat.
Pihaknya juga akan memastikan agar upaya pencegahan dan mitigasi risiko dilakukan secara berkelanjutan. Ini demi melindungi keselamatan para pekerja dan lingkungan di sekitar fasilitas tersebut.
"Kementerian ESDM berkomitmen untuk mengawasi penerapan protokol keselamatan yang lebih baik guna meminimalkan risiko di masa mendatang," kata Siti.
Kebakaran pada smelter milik PTFI di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik terjadi pada pukul 17.45 WIB.
VP Corporate Communications PTFI, Katri Krisnati menuturkan tim tanggap darurat PTFI bergerak cepat dan berhasil memadamkan api. Adapun penyebab kebakaran belum diketahui.
"Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Keselamatan para karyawan merupakan prioritas kami," ucap Katri.
Untuk diketahui, smelter Freeport di Gresik baru saja diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (23/9/2024) lalu.
Smelter yang terletak di KEK Java Integrated and Industrial Port Estate, Manyar, Gresik itu diklaim memiliki design single line terbesar di dunia. Fasilitas pemurnian tembaga itu sudah memulai tahap commissioning pada Juni 2024 dan produksi perdana pada Agustus 2024.
Smelter PTFI tersebut mampu memurnikan konsentrat tembaga dengan kapasitas input 1,7 juta ton konsentrat dan menghasilkan katoda tembaga 600.000-700.000 per tahun.
Berdasarkan catatan Bisnis, nilai investasi kumulatif untuk proyek yang menempati lahan 100 hektare di KEK JIIPE tersebut telah mencapai US$3,7 miliar atau sekitar Rp58 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Senior Economist Bank Syariah Indonesia (BSI) Kurniawati Yuli Ashari memprediksikan surplus neraca perdagangan Indonesia pada September 2024 akan stabil di angka US$2,9 miliar, sejalan dengan terkereknya harga komoditas utama ekspor seperti batu bara dan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO).

Nia, sapaannya, menjelaskan terjaganya surplus neraca perdagangan tersebut sejalan dengan ekspor yang masih tetap tinggi karena terdorong harga komoditas yang naik.

"Beriringan seiring dengan naiknya harga komoditas unggulan ekspor CPO dan potensi mulai naiknya ekspor batu bara menghadapi musim dingin," tuturnya kepada Bisnis, Senin (14/10/2024).

Melihat harga batu bara berjangka kontrak November 2024 di ICE Newcastle pada perdagangan Senin (14/10/2024), mencatatkan di level US$149,4 per metrik ton. Sementara untuk kontrak Desember 2024, berada di harga US$151,9 per metrik ton.

Harga tersebut berada di atas proyeksi tahun ini dari para analis, yang sebelumnya memprediksikan harga baru bara akan berada di rentang US$130 hingga US$140 per metrik ton.

Sementara pada bulan lalu saja, harga CPO telah naik 18,9% (year to date/YtD) ke level US$954,4 per ton.

Lebih lanjut, dorongan dari kenaikan harga tersebut harus tertahan dan menyebabkan surplus tidak berbeda dari posisi Agustus 2024 yang juga di angka US$2,9 miliar.

Hal tersebut sejalan dengan PMI manufaktur negara tujuan utama ekspor yang masih dalam zona kontraksi. Sebut saja China, India, dan Singapura dengan PMI Manufaktur yang masih di bawah angka 50 (<50 zona kontraksi).

Di sisi lain, Nia memperkirakan impor cenderung turun sejalan dengan potensi penurunan perdagangan eceran dan harga minyak pada September 2024 yang masih turun.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan neraca perdagangan Indonesia kembali mengalami surplus per Agustus 2024 sekaligus mencatatkan surplus 52 bulan beruntun.

Tercatat hasil keuntungan perdagangan barang dan jasa atau trade balance Indonesia dengan negara lain membukukan surplus senilai US$2,9 miliar pada Agustus 2024, sejalan dengan meningkatnya ekspor dan impor melambat.

Sementara itu, BPS akan menyampaikan kinerja ekspor, impor, dan neraca perdagangan Indonesia September 2024 pada besok, Selasa (15/10/2024) pukul 11.00 WIB.

Bisnis.com, JAKARTA – Bank sentral AS, The Federal Reserve (The Fed) diminta untuk lebih berhati-hati terhadap penurunan suku bunga di masa depan seiring dengan kenaikan inflasi serta kondisi pasar tenaga kerja dan perekonomian AS yang lebih kuat dari perkiraan sebelumnya.

Hal tersebut diungkapkan Gubernur Federal Reserve Christopher Waller dalam sambutannya pada pada Shadow Open Market Committee conference di Universitas Stanford pada Senin (14/10/2024) waktu setempat.

"Apa pun yang terjadi dalam waktu dekat, landasan saya masih menyerukan penurunan suku bunga kebijakan secara bertahap selama tahun depan," kata dikutip dari Reuters, Selasa (15/10/2024).

Waller menuturkan, kebijakan suku bunga The Fed bersifat restriktif, pasar tenaga kerja tetap sehat meskipun permintaan tenaga kerja moderat, dan inflasi mendekati target The Fed sebesar 2%.

Namun setelah The Fed memangkas suku bunga kebijakannya sebesar setengah poin persentase yang lebih besar dari perkiraan pada bulan September, The Fed sekarang harus melanjutkan dengan kecepatan yang disengaja selama pasar tenaga kerja tidak memburuk secara tiba-tiba dan inflasi. terus mengarah ke bawah seperti yang diharapkan.

Menurut Waller, berdasarkan data-data yang telah dikeluarkan saat ini, kebijakan moneter harus dilanjutkan dengan lebih hati-hati terhadap laju penurunan suku bunga dibandingkan yang diperlukan pada pertemuan bulan September.

Dia mengatakan, revisi terbaru dalam data ekonomi menunjukkan rumah tangga masih menghabiskan sumber daya dan suku bunga yang lebih rendah mungkin akan melepaskan permintaan yang terpendam atau pent up demand untuk barang-barang bernilai besar

"Saya akan mengamati apakah data mengenai inflasi, pasar tenaga kerja dan aktivitas ekonomi, yang akan dirilis sebelum pertemuan berikutnya, menegaskan atau melemahkan kecenderungan saya untuk lebih berhati-hati dalam melonggarkan kebijakan moneter,” jelasnya.

Dalam jangka pendek, Waller memperingatkan, badai yang terjadi baru-baru ini dan aksi mogok di Boeing dapat mempersulit pembacaan pasar kerja, sehingga mengurangi sekitar 100.000 lapangan kerja bulanan yang diperoleh pada bulan Oktober.

Namun ke depan, dia memperkirakan, pertumbuhan lapangan kerja akan melambat secara bertahap, dengan tingkat pengangguran yang meningkat namun tetap rendah secara historis.

Jika inflasi meningkat secara tidak terduga, The Fed dapat menghentikan penurunan suku bunga; jika angka tersebut turun di bawah target The Fed sebesar 2% atau pasar kerja mengalami keretakan yang tidak terduga, maka The Fed dapat melakukan penurunan suku bunga terlebih dahulu.

Namun, jika semua berjalan sesuai harapannya, dia menilai The Fed dapat melanjutkan kebijakan menuju sikap netral dengan kecepatan yang disengaja untuk menghindari perlambatan perekonomian yang tidak perlu.

“Ada banyak pembatasan kebijakan yang harus dihilangkan, dan jika perekonomian terus berada pada kondisi yang baik saat ini, hal ini akan terjadi secara bertahap,” ujar Waller.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi (Menparekraf) Sandiaga Uno optimistis rencana pemisahan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tidak akan mengganggu target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan presiden terpilih, Prabowo Subianto, sebesar 8%.

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu menyampaikan, pihaknya telah menyiapkan sejumlah skenario agar proses transisi dari Kemenparekraf menjadi Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif dapat berjalan dengan baik.

“Tadi saya ditanya sama Pak Airlangga, saya menyampaikan tidak akan mengganggu karena kita sudah siapkan semuanya tinggal dieksekusi,” kata Sandiaga dalam konferensi pers di Kantor Kemenparekraf, Senin (14/10/2024).

Sandiaga mengatakan, ada dua skenario yang telah disiapkan oleh Kemenparekraf. Pertama, skenario jika sektor pariwisata dan ekonomi kreatif masih berada dalam satu kementerian. Kedua, skenario jika Kemenparekraf dipecah menjadi Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

Pihaknya juga telah melakukan pembagian gedung yang akan digunakan kedua kementerian. Sandiaga menyebut, Menara Merdeka nantinya akan diisi oleh Kementerian Ekonomi Kreatif dan Sapta Pesona diisi oleh Kementerian Pariwisata.

“Semua kedeputian tinggal menyesuaikan, semua telah kami siapkan,” ujarnya.

Sandiaga meyakini, rencana pemisahan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif telah dipikirkan secara matang oleh Prabowo Subianto. Selain itu, pemisahan ini telah dilandasi keputusan fundamental yang ada.

Adapun, kabar mengenai pemisahan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif kian menguat. Bahkan, Sandi beberapa kali kerap diminta pendapat terkait kehadiran Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf).

“Kabar terakhir ini sepertinya menguat, ada informasi yg saya terima dan juga pertanyaan dari beberapa pimpinan bagaimana jika seandainya dipisah seperti 2014-2019 di mana kita punya Bekraf,” ungkapnya.

Sebagai informasi, beredar kabar bahwa akan ada 46 kementerian di pemerintahan baru. Terdapat sejumlah kementerian yang muncul, baik dari peleburan maupun pemecahan kementerian sebelumnya.

Salah satu kementerian yang dipisah yakni Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kementerian ini kabarnya akan dipecah menjadi Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

Selain Kemenparekraf, Kementerian Koperasi dan UKM juga disebut bakal dipecah, menjadi Kementerian Koperasi dan Kementerian UKM. Ada pula Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dipecah menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal resmi dilantik dalam hitungan hari atau tepatnya pada 20 Oktober 2024. Sejumlah program yang dicanangkan kian bergaung, salah satunya yakni mengenai rencana pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sektor properti.

Informasi mengenai penghapusan pajak pembelian rumah itu pertama kali disampaikan oleh sang adik yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Terpilih, Hashim Djojohadikusumo. Dia menjelaskan, usulan penghapusan BPHTB tersebut telah direkomendasikan kepada pemerintahan terpilih dan bakal diberlakukan sementara waktu.

Bisnis.com, JAKARTA — Center of Economic and Law Studies (Celios) menyoroti tantangan yang dihadapi kelas menengah, termasuk kebijakan pemerintah yang kurang mendukung pertumbuhan kelas menengah.

Direktur Ekonomi Digital Celios, Nailul Huda berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru, jumlah penduduk yang tergolong dalam kelas menengah mengalami penurunan signifikan dari 57,33 juta pada tahun 2019 menjadi 47,85 juta pada tahun 2024.

Di sisi lain, kelompok 'calon kelas menengah' yang rentan terhadap kemiskinan terus bertambah mencapai 137,5 juta jiwa. Untuk mengatasi fenomena ini, literasi keuangan dan investasi menjadi strategi krusial dalam memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat.

"Kelas menengah saat ini terhimpit akibat kenaikan tarif PPN, harga Bahan Bakar Minyak atau BBM dan inflasi, sehingga daya beli mereka melemah," ujarnya melalui keterangan resmi, Senin (14/10/2024).

Menurutnya, kelas menengah tidak jatuh ke dalam kemiskinan, tetapi bergeser ke kelompok rentan miskin. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan ruang ekonomi lebih besar dengan mempertahankan subsidi dan menunda kenaikan pajak.

Dia menilai kelas menengah ini dia tidak naik ke atas, tapi tidak terlalu jeblok ke bawah, yakni ke golongan miskin.

"Sementara kelas menengah itu ternyata dapat dikatakan pindah dari kelas menengah ke rentan miskin," imbuhnya.

Selama pandemi Covid-19, Huda menjelaskan bantuan sosial lebih banyak diterima oleh kelas miskin, sementara kelas menengah justru berjuang untuk bertahan di tengah penurunan pendapatan. Selain itu, kenaikan PPN pada 2025 juga bisa semakin mempersulit keadaan.

Huda menilai pertumbuhan pendapatan masyarakat kelas menengah hanya sekitar 1,5%, jauh di bawah laju kenaikan harga barang. Akibatnya, banyak dari mereka yang mulai terpaksa menggunakan tabungan untuk menjaga pola konsumsi tetap berjalan.

Ini menunjukkan betapa rentannya posisi kelas menengah dalam menghadapi tekanan ekonomi. Ia menyarankan agar pemerintah menunda kenaikan tarif PPN dan mempertahankan subsidi yang ada.

Langkah ini, menurutnya, bisa memberikan ruang bagi kelas menengah untuk bernapas dan memulihkan kondisi keuangan mereka di tengah tantangan yang ada.

Di sisi lain, Huda juga menekankan pentingnya literasi keuangan dan investasi bagi masyarakat. Meskipun minat investasi meningkat, banyak orang masih terjebak dalam keputusan yang kurang tepat karena tergoda iming-iming keuntungan besar tanpa memahami risiko yang ada.

Oleh karena itu, masyarakat perlu dibekali dengan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai investasi, agar mereka bisa membuat keputusan yang bijak di tengah situasi ekonomi yang penuh ketidakpastian ini.

Meski minat investasi meningkat, banyak masyarakat yang masih terjebak pada iming-iming keuntungan besar tanpa memahami risiko yang ada. Oleh karena itu, tekannya, masyarakat juga harus memahami dasar-dasar investasi sebelum terjun ke dalam ekosistem digital yang kompleks ini dan lebih proaktif dalam mencari pengetahuan tentang investasi melalui berbagai platform yang tersedia.

Benny Sufami, Co-Founder Tumbuh Makna, melihat perkembangan ini sebagai kesempatan bagi masyarakat kelas menengah untuk lebih cerdas dalam mengelola keuangan mereka. Di tengah tantangan ekonomi seperti kenaikan harga barang dan suku bunga, pemahaman yang lebih baik tentang keuangan dan investasi memberikan peluang bagi masyarakat untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang.

Benny menekankan bahwa dengan literasi yang semakin kuat, masyarakat kini lebih siap dalam membuat keputusan keuangan yang lebih bijak dan terhindar dari jebakan keuangan seperti pinjaman online ilegal atau keputusan finansial impulsif lainnya.

Ia juga menyoroti pentingnya berhati-hati dalam memilih instrumen investasi. Investasi seperti obligasi ritel bisa menjadi pilihan yang aman dan menguntungkan, teru tama di tengah fluktuasi inflasi.

Bisnis.com, JAKARTA – Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memperkirakan rencana presiden terpilih Prabowo Subianto membebaskan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pembelian properti bakal meningkatkan konsumsi masyarakat.

Direktur Indef Esther Sri Astuti menilai implementasi tersebut bakal menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional yang memang belakangan tengah mengalami pelemahan.

“Insentif pajak ini mendorong konsumsi masyarakat di tengah ekonomi yang sedang lesu. Kebijakan ini bagus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari konsumsi,” tuturnya kepada Bisnis, Senin (14/10/2024).

Akan tetapi, tambah Esther, pemerintah ke depan sepatutnya tak hanya fokus menggenjot pertumbuhan ekonomi dari sisi konsumsi saja, melainkan perlu juga meningkatkan kinerja investasi untuk menjadi motor pertumbuhan ekonomi RI.

Di lain hal, pemerintah juga perlu fokus meningkatkan kinerja ekspor sejumlah komoditas andalan RI untuk dapat mendorong pertumbuhan RI.

Terlebih, presiden terpilih Prabowo Subianto sendiri menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional dapat tembus hingga 8% di masa kepemimpinannya.

“Namun demikian, pertumbuhan ekonomi jangan hanya bertumpu pada konsumsi. Tetapi juga dari investasi dan ekspor juga harus ditingkatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.

Sebelumnya, rencana penghapusan PPN dan BPHTB pembelian rumah tersebut disampaikan oleh adik Prabowo yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Terpilih, Hashim S. Djojohadikusumo.

Dia menjelaskan, Prabowo memang berkomitmen untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satunya lewat memberikan kemudahan kepemilikan hunian.

Atas dasar hal itu, Hashim menyebut bahwa usulan penghapusan BPHTB tersebut telah direkomendasikan kepada pemerintahan terpilih.

“BPHTB 5% ya ini rekomendasi kita dari pemerintah untuk dihapus. Jadi sekitar 16% [insentif perumahan, bebas PPN dan bebas BPHTB],” jelasnya.

Selain itu, Hashim juga menjelaskan bahwa sektor properti memang menjadi salah satu yang didorong untuk dapat menjadi mesin pertumbuhan ekonomi RI tembus 8%. Pasalnya, sektor ini memiliki keterkaitan dengan 185 industri turunan lain.

“Hal itu luar biasa, sehingga dapat membantu target pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% per tahun,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Manajemen PT Freeport Indonesia (PTFI) mengumumkan telah berhasil mengendalikan kebakaran pada fasilitas pengolahan asam sulfat di smelter Gresik, Jawa Timur pada Senin (14/10/2024) malam ini.

VP Corporate Communications PTFI Katri Krisnati mengatakan Tim tanggap darurat PTFI telah bergerak cepat untuk menangani. Dalam waktu relatif singkat, dukungan dari lembaga/perusahaan dan pemerintah daerah di Gresik telah tiba untuk membantu dan tetap berada di lokasi untuk bersama memantau situasi.

"Seluruh karyawan telah dipastikan aman dan tidak ada cedera yang dilaporkan. Keselamatan seluruh karyawan adalah prioritas utama kami," kata Katri Krisnati dalam rilis resmi, Senin (14/10/2024).

Katri juga menambahkan, pihaknya akan melakukan asesmen dari kerusakan yang terjadi dan evaluasi terkait penyebab utama kejadian ini setelah area di unit ini aman untuk dimasuki.

Sebelumnya, fasiltas pengolahan asam sulfat pada smelter PTFI terbakar pada Senin (14/10/2024) pukul 17.45 WIB.

"Telah terjadi kebakaran di pabrik asam sulfat smelter PTFI di KEK Gresik, pada Senin, 14 Oktober 2024 pukul 17.45 WIB," kata Katri.

Adapun, smelter Freeport tersebut baru saja diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (23/9/2024).

Smelter yang terletak di Kawasan Ekonomi Khusus Java Integrated and Industrial Port Estate atau KEK JIIPE, Manyar, Gresik, Jawa Timur itu diklaim memiliki design single line terbesar di dunia. Fasilitas pemurnian tembaga itu sudah memulai tahap commissioning pada Juni 2024 dan produksi perdana pada Agustus 2024.

Smelter Freeport ini mampu memurnikan konsentrat tembaga dengan kapasitas input 1,7 juta ton konsentrat dan menghasilkan katoda tembaga 600.000-700.000 per tahun.

Berdasarkan catatan Bisnis, nilai investasi kumulatif untuk proyek yang menempati lahan 100 hektare di KEK JIIPE tersebut telah mencapai US$3,7 miliar atau sekitar Rp58 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan mengidentifikasi sejumlah modus penipuan terbaru. Masyarakat dihimbau waspada atas penipuan yang mengatasnamakan Ditjen Pajak.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Dwi Astuti menjelaskan terdapat beberapa cara penipuan yang kini marak, seperti pengelabuan (phising), penyaruan (spoofing), penipuan mengatasnamakan pejabat/pegawai Ditjen Pajak, hingga penipuan rekrutmen Pajak.

Dwi mengingatkan agar masyarakat lebih teliti dan kritis apabila mendapatkan pesan atau informasi yang mengatasnamakan Ditjen Pajak. Masyarakat juga dapat memeriksa (cross check) informasi tersebut ke saluran informasi Ditjen Pajak, seperti media sosial.

"Penjelasan lebih lanjut mengenai definisi masing-masing modus penipuan tersebut dapat dilihat pada Pengumuman DJP nomor PENG-31/PJ.09/2024 tanggal 9 Oktober 2024," ujar Dwi pada Senin (14/10/2024).

Pengumuman resmi Ditjen Pajak yang dimaksud Dwi dapat diakses melalui tautan berikut:

Pengumuman: Waspada Penipuan Mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak

Dwi menjelaskan bahwa modus penipuan terbaru yang sedang terjadi di masyarakat adalah penipuan rekrutmen pegawai Pajak. Masyarakat dapat memeriksa informasi resmi terkait rekrutmen pegawai Ditjen Pajak maupun Kementerian Keuangan di laman resmi berikut:

rekrutmen.kemenkeu.go.id

Bagi masyarakat yang menemukan adanya indikasi penipuan pesan atau informasi yang mengatasnamakan DJP, masyarakat dapat menghubungi saluran pengaduan DJP melalui kring pajak 1500200, faksimile (021) 5251245, email [email protected], twitter @kring_pajak, situs pengaduan.pajak.go.id, dan live chatwww.pajak.go.id.

Masyarakat juga diharapkan selalu menjaga keamanan dan kerahasiaan datanya.

Berikut ini hal yang dapat dilakukan masyarakat jika menerima informasi yang mengatasnamakan Ditjen Pajak:

• Apabila menerima pesan melalui whatsapp, periksa nomor WhatsApp di laman resmi DJP sesuai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) masing-masing. Tautan seluruh KPP dapat dilihat di situs pajak.go.id/unit-kerja.
• Apabila menerima email imbauan, tagihan pajak, atau tautan terkait perpajakan, pastikan domain email berakhiran @pajak.go.id. Apabila domain tersebut bukan @pajak.go.id, maka kami pastikan email tersebut bukan dari DJP.
• Apabila menerima pesan bermuatan file berekstensi apk dan mengatasnamakan DJP, harap diabaikan. DJP tidak pernah mengirim file berekstensi apk.
• Apabila menerima pesan yang memuat tautan selain berakhiran pajak.go.id, harap diabaikan. DJP tidak pernah mengirim tautan situs selain berakhiran pajak.go.id.
• Apabila menerima pesan berupa pengumuman rekrutmen ataupun undangan melakukan seleksi CASN untuk menjadi pegawai Ditjen Pajak ataupun Kementerian Keuangan, harap melakukan cross check terlebih dahulu di laman resmi Kementerian Keuangan yakni rekrutmen.kemenkeu.go.id terkait kebenaran informasi perekrutan CASN tersebut.