Bisnis.com, JAKARTA - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkap estimasi kebutuhan biaya investasi yang diperlukan untuk mendukung rencana pemerintah membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklit (PLTN) yang ditargetkan mulai pada 2032.

Pengembang Teknologi Nuklir Ahli Utama BRIN, Suparman, mengatakan biaya operasional PLTN lebih rendah dibandingkan pembangkit listrik energi baru terbarukan (EBT) lainnya, meskipun dibutuhkan investasi yang tinggi.

"Dari sisi ekonomis, kalau bisa hitung cashflow secara keseluruhan jatuhnya bisa lebih murah PLTN daripada pembangkit yang lain," kata Suparman dalam Forum Discussion Group (FGD) Kedaulatan dan Ketahanan Energi Nasional: Percepatan Implementasi PLTN di Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Dalam catatannya, BRIN memproyeksi paling lambat Indonesia dapat memiliki PLTN dengan kapasitas daya listrik mencapai 2-3 gigawatt (GW) pada 2035. Kendati demikian, Indonesia akan memulai dengan small modular reactor (SMR) berkapasitas 250 MW pada 2032.

Suparman menilai Indonesia masih menunggu kajian keamanan teknologi dari sejumlah negara yang juga tengah membangun SMR. Hal ini untuk meminimalisir risiko, sehingga teknologi yang akan digunakan di Indonesia sudah terbukti.

Di samping itu, meskipun membangun skala kecil, Indonesia setidaknya harus membangun 4 unit pembangkit sehingga biaya operasional dan kapasitas nya dapat setara dengan PLTN besar. Kendati demikian, Supraman menuturkan investasi SMR lebih mahal dibandingkan PLTN besar.

"Supaya bisa menyamai paling tidak untuk yang PLTN besar itu sekitar 1.000 MW ke atas, berarti kita butuh 4 PLTN yang kecil," jelasnya.

Dari perhitungan estimasi kebutuhan investasi, Suparman menuturkan setiap negara memiliki perhitungan berbeda karena sejumlah faktor seperti komponen lokal, lokasi, besaran kapasitas, teknologi, insentif dan jaminan pemerintah.

Berdasarkan World Nuclear Association, rata-rata biaya overnight capital cost berdasarkan wilayah yaitu US$4.000 sampai US$6.000 per kilowatt electric (kWe).

Dia menyebutkan ongkos modal PLTN di China US$3.500 per kWe, sedangkan di Eropa US$5.500 per kWe, dan di Amerika Serikat lebih rendah 10% dibandingkan Eropa.

Dalam laporan Studi Pra-kelayakan PLTN dengan SMR di Kalbar tahun 2019, ongkos modalnya berkisar US$5.000 hingga US$7.000 per kWe. Biayanya lebih mahal dibandingkan PLTN besar dengan estimasi US$2.400 hingga US$6.000 per kWe.

Bisnis.com, JAKARTA - Negara-negara kawasan Asean+3 masih akan menghadapi sejumlah tantangan yang berpotensi mengganggu stabilitas keuangan meski tingkat risikonya dinilai cenderung lebih rendah dibandingkan tahun lalu.

Kevin C. Cheng, Group Head and Lead Economist Asean+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) memaparkan, sejak Desember 2023, risiko keuangan di kawasan Asean+3 telah mengalami sejumlah perkembangan.

Dia menuturkan, beberapa faktor risiko seperti kenaikan inflasi dan tingkat suku bunga yang tinggi telah mereda pada paruh kedua 2024. Hal ini seiring dengan tren inflasi di Amerika Serikat (AS) yang mulai melambat dan dimulainya tren pemangkasan suku bunga acuan oleh bank sentral global, termasuk The Federal Reserve (The Fed).

Cheng memaparkan, paruh pertama 2024 kondisi keuangan global mengalami pelonggaran seiring dengan berakhirnya siklus kenaikan suku bunga The Fed. Pergerakan pasar terutama dipengaruhi oleh ekspektasi seputar tindakan The Fed.

Namun, pada kuartal III/2024, ketidakpastian mengenai prospek pertumbuhan AS, ditambah dengan pembatalan carry trade yen, memicu volatilitas pasar yang signifikan. The Fed memulai pelonggaran moneternya pada bulan September, yang telah menyebabkan pelonggaran kondisi moneter, namun ketidakpastian seputar inflasi dan prospek pertumbuhan masih ada.

Selain itu, situasi geopolitik di Timur Tengah masih rapuh dan hasil pemilihan presiden AS masih menjadi sumber utama ketidakpastian di pasar keuangan.

Meski demikian, Cheng menilai, risiko terhadap stabilitas keuangan di Asean+3 pada 2024 tampak lebih rendah dibandingkan dengan 2023. Iklim pertumbuhan yang kuat dan disinflasi saat ini memberikan peluang bagi para pembuat kebijakan regional untuk mengurangi utang, membangun kembali ruang kebijakan, dan memperkuat kapasitas fiskal untuk mengelola potensi guncangan dengan lebih baik.

"Mengisi kembali cadangan devisa pada saat arus masuk modal dapat semakin meningkatkan kepercayaan pasar dan menyediakan penyangga terhadap volatilitas pasar yang ekstrem," jelas Cheng dalam press briefing secara daring pada Kamis (10/10/2024).

Di sisi lain, dia menilai masih ada beberapa risiko lain yang perlu dicermati negara-negara Asean+3. Cheng menyebut, kawasan Asean+3 masih rentan terhadap guncangan makro-keuangan yang berasal dari negara-negara maju dan faktor-faktor eksternal lainnya.

Sementara itu, interkonektivitas sistem keuangan Asean+3 yang semakin meningkat menggarisbawahi perlunya mengambil pandangan makroekonomi dan keuangan yang holistik di kawasan ini untuk melindungi diri dari risiko-risiko sistemik.

Penurunan pasar real estat yang dipicu oleh pandemi COVID-19 dan tingginya inflasi telah menimbulkan kekhawatiran tambahan. Hal ini seiring dengan melemahnya permintaan dan kondisi keuangan yang lebih ketat di beberapa negara telah berdampak buruk pada kesehatan keuangan para pengembang properti, sehingga menyebabkan penurunan profitabilitas, likuiditas, dan kemampuan pembayaran utang.

Sementara itu, ketergantungan Asean+3 yang besar pada dolar AS untuk aktivitas keuangan lintas negara menimbulkan dua risiko utama. Pertama, potensi kekurangan pendanaan dalam dolar AS, yang dapat mengganggu stabilitas pasar keuangan dan perantara.

Kedua, transmisi guncangan global melalui dolar AS, khususnya selama periode pengetatan moneter atau ketegangan geopolitik.

Cheng menyarankan, dalam jangka pendek, negara-negara Asan+3 harus tetap waspada terhadap risiko kembalinya inflasi, meningkatnya ketegangan geopolitik, dan perlambatan pertumbuhan global. Pemantauan konstan terhadap dampak internasional sangatlah penting, di samping meningkatkan pengawasan dan kerja sama makroekonomi dan keuangan regional.

"Langkah-langkah penting termasuk memperkuat pengawasan lintas batas dan pembagian data, melakukan stress test regional, meningkatkan pengawasan negara tuan rumah, dan memperkuat jaring pengaman keuangan regional," jelasnya.

Langkah-langkah untuk menstabilkan sektor properti juga harus diterapkan untuk mencegah perusahaan-perusahaan yang secara fundamental sehat mengalami gagal bayar (default) akibat ketatnya kondisi kredit yang dipicu oleh memburuknya pasar, sekaligus meningkatkan kesehatan lembaga-lembaga keuangan yang memiliki eksposur signifikan, terutama bank-bank kecil dan lembaga keuangan non-bank (LKNB).

Adapun, untuk memperkuat ketahanan terhadap guncangan eksternal dalam lingkungan yang bergantung pada dolar AS, Cheng menyarankan negara-negara Asean+3 memperkuat fundamental ekonomi dan keuangannya, meningkatkan kerangka pengawasan untuk memantau likuiditas dolar AS, memperkuat langkah-langkah makroprudensial bagi bank dan LKNB, serta memberikan dukungan pembiayaan kepada negara-negara anggota yang mengalami tekanan likuiditas dolar AS.

"Selain itu, mengurangi ketergantungan struktural pada dolar AS dalam jangka menengah dan panjang dengan mendorong penggunaan mata uang lokal dan mengembangkan sistem pembayaran lintas mata uang harus menjadi prioritas utama," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah diperkirakan merogoh kantong cukup dalam untuk merealisasikan wacana impor sapi yang digadang-gadang untuk program makan bergizi gratis pada kabinet Prabowo Subianto—Gibran Rakabuming Raka.

Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economic (Core) Eliza Mardian meminta agar pemerintah perlu menghitung ulang melalui pengkajian mendalam serta mengikuti kaidah ilmiah untuk menjadi negara swasembada. Pemerintah juga diharapkan tidak tergesa-gesa untuk menjadi swasembada.

“Meski ada yang bilang program ini harus trial and error, tetapi trial and error-nya jangan mengorbankan uang rakyat yang banyak,” kata Eliza kepada Bisnis, Kamis (10/10/2024).

Seperti diketahui, pemerintah akan mengimpor 1,5 juta ekor sapi hingga 2029 mendatang. Jika tiap sapi seharga Rp 50 juta, Eliza memperkirakan maka setidaknya anggaran yang dibutuhkan untuk impor mencapai Rp75 triliun.

Kendati demikian, Eliza menilai tidak ada yang salah dengan niat mulia swasembada dari Presiden Terpilih. “Jika dikebut hanya untuk memenuhi makan bergizi gratis, ini perlu dikawal dan dikritisi,” ujarnya.

Menurutnya, dengan batasan anggaran per porsi Rp15.000 per hari per anak, maka dalam menu program makan bergizi gratis tidak bisa daging sapi lantaran harganya yang mahal.

Di sinilah, kata dia, pentingnya perencanaan menu yang dapat memenuhi gizi dengan mengenalkan diversifikasi pangan dan disesuaikan dengan konteks lokal sesuai potensi lokal.

“Jangan sampai anak-anak di kawasan pesisir malah terus dikasih daging sapi atau ayam, semestinya mereka didorong mengkonsumsi ikan agar hasil tangkap nelayan sekitar itu terserap dan nelayan mendapatkan harga yang berkeadilan karena ada kepastian pasar,” tuturnya.

Lebih lanjut, Eliza menyebut bahwa Badan Gizi Nasional juga memainkan peranan krusial dalam memetakan menu yang sesuai dengan konteks lokal sehingga dapat membangun backward linkage yang solid karena membangun local supply chain.

Adapun dalam program makan bergizi gratis, pemerintah juga ingin melengkapi asupan gizi dengan memberikan susu. “Seperti kita ketahui, pemenuhan susu domestik 80% masih dari impor untuk bisa memenuhi kebutuhan itu minimal butuh 2 juta ekor sapi perah,” tuturnya.

Tercatat saat ini, populasi sapi perah pada 2022 masih sekitar 507.000 ekor, yang didominasi usaha kecil peternakan rakyat yang memiliki keterbatasan modal dan implementasi teknologi. “Kita perlu realistis dalam membuat target,” ujarnya.

Eliza juga menyoroti adanya risiko sapi impor yang tidak berkembang dengan baik. Apalagi, perubahan iklim yang dapat mempercepat penyebaran penyakit yang merugikan peternak seperti penyakit mulut dan kuku (PMK).

Menurut dia, turunnya populasi sapi perah akibat PMK semestinya menjadi pembelajaran bagi Indonesia untuk mengelola sapi perah dengan serius. Untuk itu, diperlukan manajemen yang baik dalam mengembangkan peternakan sapi perah, mulai dari desain kandang, pemilihan teknologi pemerahan, dan kondisi lahan untuk peternakan.

Diikuti dengan uji kualitas susu sapi, manajemen kebersihan kandang, manajemen pakan, monitoring penyakit hewan, dan skema mitigasi risiko ketika ada penyakit.

“Apa jadinya jika pemerintah sudah mengimpor begitu besar sapi perah, namun ketika sudah tiba di Indonesia sapi tersebut tidak produktif dan sakit akibat kesalahan manajemen. Ini akan menjadi kerugian besar,” tuturnya.

Menurutnya, jika melibatkan peternak lokal, maka akan menggerakkan perekonomian lokal dan memberikan kepastian pasar terhadap peternak.

Adapun, jika perusahaan besar menjalin kemitraan dengan peternak, maka ini akan terjadi transfer knowledge sehingga peternak bisa meningkat. “Ini membutuhkan pendmpingan dan insentif untuk perusahaan yang bermitra dengan peternak lokal,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Sudah menjadi rahasia umum bahwa China menguasai industri tambangkomoditas penting di banyak negara di dunia, demi ambisi mencapai dominasinya di sektor transisi energi, kendaraan listrik, dan bidang terkait lainnya.

Baru-baru ini, Pemerintah Republik Demokratik Kongo di Afrika bagian Tengah, menyatakan tengah mencari investor baru untuk deposit logam-logam penting karena ingin mendiversifikasi kepemilikan. Kongo merupakan produsen tembaga terbesar kedua dunia, dan memiliki deposit kobalt terbesar sejagad.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengungkap rencana pemerintah untuk menurunkan harga tiket pesawat lewat penurunan harga avtur.

Dia mengungkapkan pemerintah saat ini sedang proses membicarakan isu-isu utama yang membuat harga tiket pesawat, terutama di dalam negeri menjadi mahal.

"Update terbaru, kita akan selesaikan dalam beberapa hari ke depan tiga isu utama, yaitu pajak, bea, dan avtur. Kita harapkan [harga tiket pesawat] akan turun menjelang libur Natal dan Tahun Baru," ujarnya saat ditemui di vOffice, Jakarta, Rabu (9/10/2024).

Namun, Sandiaga mengatakan dalam beberapa bulan terakhir, harga tiket pesawat dana perjalanan wisata secara umum juga sudah mulai melandai, dengan inflasi umumnya terjadi pada pangan dan perawatan kesehatan.

"Kalau inflasi inti kita beberapa angka yang kita lihat itu adalah di biaya perawatan kesehatan dan perawatan kecantikan, itu justru meningkat. Tapi di pariwisata saya melihat ada melandai untuk biaya perjalanan wisata. Tapi ini seasonal ya, nanti di akhir tahun mungkin juga akan meningkat karena demand naik," imbuhnya.

Sebelumnya, berdasarkan catatan Bisnis, CEO Capital A Berhad Tony Fernandes telag mengungkapkan penyebab tarif angkutan umum udara itu melambung tinggi, mulai dari harga avtur hingga pajak yang dikenakan lebih dari satu kali.

Terkait dengan bahan bakar atau avtur, Tony menyebutkan jika harga di Indonesia bahkan lebih tinggi 28% dibandingkan dengan negara lain.

“[Avtur] 28% lebih mahal dibandingkan dengan Malaysia atau Singapura. Jika di Malaysia harga berubah setiap hari, tapi di Indonesia [Pertamina] punya mekanisme yang berbeda yang kami tidak pahami,” kata Tony kepada wartawan, Kamis (5/9/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berjanji bakal menaikkan tunjangan kinerja (Tukin) Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian ESDM.

Bahlil menilai para ASN di Kementerian ESDM selama ini telah bekerja keras. Dia mengibaratkan, para abdi negara itu sampai harus bekerja di pelosok-pelosok Tanah Air hingga di bawah gunung berapi. Namun, kata Bahlil, pemerintah belum memperhatikan kesejahteraan anak buahnya itu.

"Karena itu, izinkan saya lewat kesempatan yang berbahagia ini saya berjanji kepada Bapak-Ibu semua saya mohon doanya kiranya bisa mendapat tambahan tukin sebelum berakhir masa pemerintahan yang ada," kata Bahlil dalam acara Puncak Hari Jadi Pertambangan dan Energi Ke-79 di Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Adapun, masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri bakal berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Menurut Bahlil, tanda-tanda pemerintah mengerek tukin ASN di Kementerian ESDM sudah di depan mata.

Oleh karena itu, dia meminta anak buahnya tidak meminta lebih lagi jika kelak pemerintah mengabulkan kenaikan tukin.

"Jadi kalau sudah pemerintah kasih, saya mohon Bapak-Ibu jangan buat gerakan tambahan lagi," kata Bahlil mengingatkan.

Lantas, berapa besaran tukin ASN di Kementerian ESDM saat ini?

Aturan mengenai besaran tukin kementerian tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (PP) Nomor 94 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Dalam beleid tersebut, tukin diberikan setelah mempertimbangkan penilaian reformasi birokrasi, capaian kinerja organisasi, dan capaian kinerja individu.

Tukin juga diberikan dengan memperhitungkan capaian kinerja pegawai setiap bulannya. Besaran tukin itu juga diatur berdasarkan kelas jabatan.

Berikut perincian besaran tunjangan ASN di Kementerian ESDM:

- Kelas Jabatan 17: Rp33.240.000

- Kelas Jabatan 16: Rp27.577.500

- Kelas Jabatan 15: Rp19.280.000

- Kelas Jabatan 14: Rp17.064.000

- Kelas Jabatan 13: Rp10.936.000

- Kelas Jabatan 12: Rp9.896.000

- Kelas Jabatan 11: Rp8.757.600

- Kelas Jabatan 10: Rp5.979.200

- Kelas Jabatan 9: Rp5.079.200

- Kelas Jabatan 8: Rp4.595.150

- Kelas Jabatan 7: Rp3.915.950

- Kelas Jabatan 6: Rp3.510.400

- Kelas Jabatan 5: Rp3.134.250

- Kelas Jabatan 4: Rp2.985.000

- Kelas Jabatan 3: Rp2.898.000

- Kelas Jabatan 2: Rp2.708.250

- Kelas Jabatan 1 : Rp2.531.250

Khusus menteri ESDM, diberikan tukin sebesar 150 persen dari tukin tertinggi di lingkungan Kementerian ESDM.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan akan ada pembahasan terkait nasib dari rumah dinas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam waktu dekat.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban menyampaikan dirinya akan menunggu proses administrasi, bila mana barang milik negara (BMN) tersebut dikembalikan ke bendahara negara.

“Saya rasa dalam waktu dekat akan ada pembicaraan. Kalau memang kemudian oleh pengguna barang diserahkan kembali, ya artinya kepada pengelola, kami kedudukannya sebagai pengelola. Jadi kami nunggu prosesnya saja,” ungkapnya saat ditemui di Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Pada dasarnya, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) memiliki menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya mengelola BMN.

Di mana BMN merupakan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Semua barang yang diperoleh dari perolehan lainnya yang sah yaitu, hibah, perjanjian, Undang-Undang, putusan pengadilan.

Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) yang merupakan Badan Layanan Umum (BLU) di bawah DJKN sebelumnya juga mengaku siap untuk mengelola aset negara berupa rumah dinas, bila memang dikembalikan ke negara.

Direktur Pengembangan dan Pendayagunaan LMAN Candra Giri Artanto menyatakan pihaknya siap menerima tanggung jawab untuk mengelola aset negara tersebut.

"Kami juga baru belajar dari media [tentang rumah dinas DPR]. Jadi nanti perlu dikonfirmasi saja ke DJKN Kementerian Keuangan. Tapi sekali lagi, kami siap kalau memang nanti ditugaskan," ungkapnya beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, DPR memutuskan untuk tidak lagi menyediakan rumah jabatan bagi anggota DPR periode 2024-2029 dengan alasan kondisi rumah yang sulit diperbaiki dan membutuhkan biaya besar untuk perawatannya.

Sebagai gantinya, para anggota DPR akan diberikan tunjangan rumah dinas yang mulai tahun ini diberikan secara tunai untuk dikelola secara mandiri oleh masing-masing anggota dewan senilai Rp50 juta.

Sementara Ketua DPR RI Puan Maharani berharap bahwa keputusan tersebut dapat efektif dan bermanfaat bagi para anggota DPR periode yang akan bertugas dalam lima tahun mendatang.

“InsyaAllah efektif karena memang kami berharap bahwa itu bisa bermanfaat bagi para anggota [DPR periode baru],” ucapnya di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (7/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan kebijakan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) subsidi tidak bisa buru-buru diterapkan.

Dia mengatakan pemerintah masih mencermati dampak pembatasan itu ke masyarakat kecil. Maklum, BBM subsidi disinyalir masih banyak diteguk oleh golongan mampu.

Bahlil pun tak ingin skema pembatasan BBM subsidi untuk distribusi tepat sasaran itu malah menjadi senjata makan tuan bagi wong cilik.

"Aturannya sampai sekarang kami masih matangkan. Kan tidak boleh terburu-buru. karena kita harus tahu dampak ketika diimplementasikan di tingkat nelayan-petani," kata Bahlil usai menghadiri acara Puncak Hari Jadi Pertambangan dan Energi Ke-79 di Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Oleh karena itu, Bahlil pun mengaku pihaknya masih melakukan sejumlah uji coba. Di saat bersamaan, ia mengungkapkan terkait aturan pembatasan BBM subsidi itu sudah masuk tahap hampir final.

Kendati demikian, dia belum bisa memastikan apakah aturan pembatasan BBM subsidi baru itu akan diterapkan di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) atau presiden terpilih, Prabowo Subianto.

"Aturannya sudah hampir final, tapi apakah [diimplementasikan] di zaman Pak Jokowi atau Pak Prabowo itu soal waktu saja," tegas Bahlil.

Skema pembatasan BBM subsidi ini sejatinya sudah mulai digaungkan bakal berlaku mulai September 2024. Namun, pada kenyataan aturan itu tak berjalan. Pemerintah berdalih masih mematangkan aturan.

Pemerintah pun kembali melempar wacana akan mulai menerapkan pembatasan pada 1 Oktober 2024. Lagi-lagi, hal ini cuma menjadi wacana.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Agus Cahyono Adi, mengatakan, skema pembatasan BBM subsidi untuk distribusi lebih tepat sasaran berkemungkinan tidak terjadi di periode Jokowi.

Adapun, masa jabatan Presiden Jokowi hanya tinggal menghitung hari atau 16 hari lagi menuju pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024.

“Yang ini kayaknya udah nggak ada rapat-rapat ya. Rapat-rapatnya kan udah yang lain,” kata Agus saat ditemui di Kementerian ESDM, Jumat (4/10/2024).

Lebih lanjut, Agus menuturkan bahwa pemerintah belum ada rencana untuk melakukan pengetatan BBM meskipun saat ini harga minyak sedang bergejolak.

Dalam catatan Bisnis, harga Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS tercatat naik US$1,09, atau 1,56%, menjadi US$70,92 per barel. Sementara itu, harga minyak mentah berjangka Brent juga menguat US$83 sen, atau 1,13%, ke level US$74.39 per barel.

Diberitakan sebelumnya, Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto berencana untuk memangkas subsidi energi dan mengubah skema penyalurannya menjadi bentuk bantuan langsung tunai (BLT).

Penasihat ekonomi utama Prabowo, Burhanuddin Abdullah mengatakan bahwa pemerintah baru akan dapat menghemat anggaran hingga Rp200 triliun dengan penyaluran subsidi energi yang tepat sasaran.

“Kami ingin memperbaiki data...sehingga subsidi dapat diberikan dalam bentuk bantuan tunai secara langsung kepada keluarga-keluarga yang layak menerimanya. Itulah yang akan kami lakukan,” ujar Burhanuddin, dikutip dari Reuters, Jumat (27/9/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Menjelang pergantian kabinet, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengajak Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk duet menampilkan persembahan lagu di kantor PUPR, Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Hal tersebut sesaat setelah penandatanganan Serah Terima Barang Milik Negara (BMN) Kementerian PUPR senilai Rp19,26 triliun kepada Kementerian/Lembaga (K/L), pemerintah daerah, perguruan tinggi, Yayasan, hingga ke desa-desa.

“Bu menteri, ini kan kami berdua tinggal menghitung hari, kesempatan ini saya tahu ibu sibuk, saya mau menghibur ibu. Silakan ibu nyanyi, saya main drum,” ungkap Basuki diiringi tawa para tamu undangan.

Sebelum mulai menyanyi, Basuki menyinggung bahwa dirinya sangat hati-hati dalam menggunakan uang negara, yang telah dikumpulkan Sri Mulyani, untuk membangun infrastruktur melalui Kementerian PUPR.

Bila ditemukan ada penyelewengan, Basuki mengaku malu dan segera menghubungi Sri Mulyani untuk minta maaf kepada Bendahara Negara tersebut.

Untuk itu, dirinya mengingatkan bahwa tugas Kementerian PUPR adalah membelanjakan uang negara dengan baik dan tidak sembrono.

Sementara persoalan anggaran bagi Kementerian PUPR, Basuki mengaku tidak pernah meminta tambahan. Melainkan, Jokowi langsung yang meminta adanya tambahan untuk pembangunan.

“Kalau kita belanja dengan sembrono, saya malu dengan menkeu, susah payah mengumpulkan.. Tapi saya nggak pernah minta tambahan [anggaran], yang minta presidennya,” tutur Basuki.

Kemudian Sri Mulyani membalas perkataan menteri PUPR, bahwa Jokowi menghubungi dirinya dan Basuki secara langsung untuk meminta tambahan anggaran.

Melanjutkan penampilannya berdua, lantas Sri Mulyani menuju panggung tempat bernyanyi, dan Basuki sigap duduk di kursi untuk bersiap menabuh drum.

Sejalan dengan detik-detik berakhirnya kabinet kedua Jokowi, Sri Mulyani menyanyikan lagi Menghitung Hari yang dipopulerkan oleh Kris Dayanti.

Tidak cukup satu lagu, Sri Mulyani memamerkan suaranya dengan bernyanyi Cat Size dari Suzi Quatro.

“I decided a few days ago. There's no room. Room for me in this show

I changed my make-up completely this time. Now I'm not one... one of the crowd. So good-bye. Good-bye blind eyes..,” bunyi sepenggal lirik yang Sri Mulyani nyanyikan.

Bisnis.com, JAKARTA — Manajer Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menyoroti ketidakjelasan pemerintah dalam pengimplementasian peraturan pemungutan pajak.

Pemerintah di satu sisi ngotot ingin menaikkan PPN menjadi 12% pada tahun depan, namun di sisi lain bersedia menunda penerapan pajak karbon yang seharusnya berlaku pada 2022.

Fajry menjelaskan, kenaikan PPN dan penerapan pajak karbon tersebut sama-sama diamanatkan oleh Undang-undang No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Namun, pemerintah seakan pilih-pilih dalam menerapkan amanat dalam UU HPP tersebut.

"Keduanya sudah ada time frame waktu implementasi sebenarnya [dalam UU HPP]. Baik keduanya punya hambatan politik yang sama beratnya ketika legislasi," ujar Fajry kepada Bisnis, Kamis (10/10/2024).

Dalam UU HPP, diatur bahwa pajak karbon harus diterapkan pada 1 April 2022. Kemudian, pemerintah memutuskan untuk mengundurnya ke 1 Juli 2022. Kendati demikian, hingga kini pemerintah juga tidak menerapkan pajak karbon tersebut.

Berbeda, penundaan tersebut seakan tidak berlaku untuk kenakan tarif PPN. Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa kenaikan tarif pajak menjadi 12% akan tetap diterapkan 1 Januari 2025 sesuai yang diamanatkan UU HPP.

Fajry melihat, sikap yang tidak konsisten dari pemerintah tersebut menunjukkan kurangnya political will alias kemauan politik. Dia pun mewanti-wanti dampak negatif ke sistem perpajakan ke depan.

"Dampaknya akan spesifik ke pungutan pajak karbon, kebijakan ini menjadi tidak kredibel lagi. Terlebih dalam APBN 2025 tidak ada pos penerimaan pajak karbon," katanya.

Sebelumnya, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti menyatakan pihaknya akan mengikuti amanat UU HPP ihwal penyesuaian tarif PPN. Artinya, tarif PPN akan naik 1% dari 11% menjadi 12% pada tahun depan.

"Penyesuaian tarif PPN menjadi 12% merupakan amanat UU HPP. Mengenai waktu implementasinya, kami berpedoman pada amanat UU HPP, yaitu paling lambat 1 Januari 2025," kata Dwi kepada Bisnis, dikutip Kamis (10/10/2024).

Sementara itu, ihwal pajak karbon, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah masih menyiapkan aturan teknis seperti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebelum akhirnya pajak karbon dapat diterapkan di Indonesia. Pemerintah, sambungnya, juga harus memerhatikan kesiapan industri.

“Kita siapkan terus building block-nya, dari sisi peraturan dan regulasinya, kesiapan dari sisi perekonomian dan industrinya,” kata Sri Mulyani saat ditemui di Djakarta Theater, Sabtu (24/8/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengibaratkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono layaknya Sinterklas.

Bukan membagikan hadiah natal kepada anak-anak, Basuki kerap membagikan barang milik negara (BMN) kepada Kementerian/Lembaga (K/L), pemerintah daerah, perguruan tinggi, Yayasan, hingga ke desa-desa.

“10 tahun terakhir Menteri PUPR ini seperti Sinterklas, bagi-bagi BMN itu berapa banyak nilaiya. Hari ini Rp19,26 triliun. Pak Bas selama 10 tahun membagi Rp374,66 triliun,” tuturnya dalam giat Serah Terima Barang Milik Negara (BMN) Kementerian PUPR di kantor Kementerian PUPR, Kamis (10/10/2024).

Bendahara Negara tersebut menjelaskan bahwa BMN yang dibangun Kementerian PUPR menggunakan uang negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), menjadi sebuah barang yang sudah jadi, tentu berkualitas dan kemudian dihibahkan dan dihadiahkan ke berbagai pihak.

Sri Mulyani menegaskan bahwa cara pembagian BMN ini menjadi langkah pemerintah unutk menjelaksan kepada masyarakat bahwa uang yang pemerintah kumpulkan dalam bentuk pajak maupun bukan pajak, akan kembali lagi ke masyarakat. Baik dalam bentuk subsidi, pembangunan rumah sakit, sekolah, hingga beasiswa.

“Itu adalah uang negara, uang rakyat yang kembali manfaatnya kepada masyarakat yang dinikmati dalam LPG 3 kg, listrik, air minum, bahkan sampai dengan BBM yang dikonsumsi oleh masyarakat,” ujarnya.

Secara perinci, dari total BMN yang dibagikan hari ini senilai Rp19,26 triliun, sebanyak Rp13,36 triliun dibagikan kepada berbagai pihak. Sementara Rp5,89 triliun sisanya dialihstatuskan kepada K/L, yakni Kementerian Pertahanan.

Adapun, BMN yang diserahkan terdiri dari BMN untuk bidang sumber daya air berupa bangunan radar cuaca dan sistem perangkatnya dan bangunan gedung kantor dengan total nilai sebesar Rp113,99 miliar.

Kemudian infrastruktur bidang-bidang marga berupa downgrade jalan nasional kolektor arteri hasil pelaksanaan instruksi Presiden tentang jalan daerah dan jembatan gantung dengan nilai sebesar Rp2,79 triliun.

Untuk Cipta Karya berupa jaringan air minum pembangunan TPA rehabilitasi bangunan sekolah dan pasar, kawasan strategis pariwisata nasional, pos lintas batas negara, dan peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan nilai total Rp9,53 triliun.

Sementara untuk bidang perumahan berupa rumah susun rumah khusus PSU jalan dan mebeler dengan total nilai Rp6,82 triliun atau setara dengan 35,4% dari total BMN yang diserahkan hari ini.

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Sentral AS, The Federal Reserve (The Fed) kemungkinan sulit menurunkan suku bunga acuan secara besar-besaran selama kondisi pasar tenaga kerja terjaga.

Mengutip Bloomberg pada Kamis (10/10/2024), Ketua The Fed Jerome Powell menggambarkan langkah tersebut sebagai kalibrasi ulang yang bertujuan untuk memastikan pasar tenaga kerja tetap kuat. Pernyataan ini berlawanan dengan pandangan para pejabat The Fed yang memperkirakan penurunkan suku bunga acuan masih akan terjadi, sehingga suku bunga akan ke kisaran 4,75% hingga 5%.

Beberapa pejabat The Fed menyatakan dukungan mereka terhadap langkah penurunan bunga acuan karena data inflasi yang meyakinkan menuju target 2%.

Meski demikian, risalah rapat Komite Pasar Terbuka Federal atau Federal Open Market Committee (FOMC) menunjukkan sejumlah pejabat lainnya di otoritas menginginkan penurunan suku bunga secara bertahap. Hal ini kemungkinan karena perekonomian masih sangat panas bahkan dalam menghadapi apa yang oleh pejabat Fed disebut sebagai kebijakan restriktif.

Risalah tersebut mengungkap, beberapa peserta rapat mengamati bahwa mereka lebih memilih pengurangan kisaran target sebesar 25 basis poin pada pertemuan ini. Sementara itu, sejumlah peserta lainnya mengindikasikan bahwa mereka dapat mendukung keputusan tersebut.

“Nada dari para pejabat yang hawkish adalah, 'Jika ini yang Anda inginkan, kami akan memberikan yang ini. Banyak dari mereka menghadiri pertemuan tersebut menginginkan pemotongan 25 basis poin,” kata Derek Tang, ekonom di LH Meyer/Monetary Policy Analytics.

Risalah tersebut menyatakan mayoritas mendukung langkah pemangkasan 50 basis poin. Tang menyebut hal itu sebagai istilah yang langka dan menambahkan, “Yang tidak bisa mereka katakan adalah hampir semua orang mendukungnya.”

Powell menyetujui preferensi komite untuk bersikap bertahap dalam komentarnya pada pertemuan National Association for Business Economics di Nashville pada 30 September lalu.

“Ini bukanlah komite yang merasa terburu-buru untuk menurunkan suku bunga dengan cepat. Kami akan berpedoman pada data yang masuk,” kata Powell.

Data pasar tenaga kerja periode September menunjukkan pemulihan yang besar dari perlambatan perekrutan selama tiga bulan sebelumnya. Payrolls naik 254,000 dan tingkat pengangguran turun menjadi 4.1%.

Pelacak PDB The Fed Atlanta kini memperkirakan perekonomian tumbuh pada tingkat tahunan sebesar 3,2% pada kuartal ketiga. Beberapa pejabat Fed sudah menyatakan bahwa preferensi mereka adalah bergerak lebih lambat untuk saat ini.

“Mengingat kondisi perekonomian saat ini, saya memandang dampak pelonggaran terlalu banyak dan terlalu cepat karena lebih besar dibandingkan dampak pelonggaran yang terlalu terlambat,” kata Presiden Fed St. Louis Alberto Musalem pada Senin lalu.

Adapun, Musalem akan menjadi anggota yang memiliki hak suara dalam Komite Pasar Terbuka Federal mulai 2025 mendatang.