Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintahan Presiden Jokowi dalam 10 Tahun terakhir ini telah berhasil melakukan Pembangunan Infrastruktur yang sangat masif.

Pembangunan dan pengembangan infrastruktur ini sejalan dengan 4 tema Pembangunan untuk mendorong perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat, yaitu tema peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas, Kedaulatan Pangan, Ketahanan Energi dan Hilirisasi Industri.

Untuk mendorong peningkatan konektivitas dan aksesibilitas, melansir data dari Kementerian PUPR dan dari KPPIP Kemenko Perekonomian, telah dilakukan pembangunan Jalan/ Jembatan yang sangat masif berupa Jalan Tol sepanjang 2.432 Km, Jalan Nasional yang baru sepanjang 5.999 Km dan Pembangunan Jembatan sepanjang 125.904 M, serta Pembangunan Flyover/ Underpass: sepanjang 27.673 M. Juga telah dilakukan Pembangunan 11 Pelabuhan Laut, 20 Bandara dan 7 Proyek Kereta Api.

Untuk penguatan kedaulatan pangan, telah diselesaikan Pembangunan SPAM sebanyak 36.380 Titik, pembangunan Bendungan sebanyak 53 Unit, pembangunan Jaringan Irigasi baru seluas 1,2 Juta Ha dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi seluas 4,6 Juta Ha, serta pembangunan Embung sebanyak 1.371 Unit. Untuk mendukung ketahanan energi, telah dilakukan Pembangunan Program Kelistrikan yang berbasis energi terbarukan yang ramah lingkungan dengan total 21,7 GW, dan Gas Bumi 23,3 MTPA.

Sedangkan untuk mendukung pengembangan Hilirisasi Industri, telah dikembangkan 22 Kawasan Ekonomi Khusus yang tersebar di seluruh Indonesia, lebih dari 100 Kawasan Industri dan pengembangan 3 Food Estate baru di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara dan Merauke di Papua.

Untuk mendorong perekonomian dan menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi bari di daerah 3 T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) juga telah dilakukan Pembangunan dan Pengembangan PLBN (Pos Lintas Batas Negara) Terpadu di Kalimantan, Papua dan NTT sebanyak 15 Kawasan.

Sedangkan untuk mendukung berbagai kegiatan ekonomi Masyarakat, juga telah dilakukan Pembangunan dan pengembangan berbagai Sarana Pendidikan (Sekolah dan Pesantren), Olahraga (Stadion Olahraga) dan Pasar sebanyak 5.939 Unit. Selain infrastruktur fisik, juga dikembangkan infrastruktur digital seperti Proyek Palapa Ring Backbone untuk mendukung koneksi Internet di 480 Kabupaten/ Kota yang sebagian besar berada di wilayah 3T.

Melalui Pembangunan dan pengembangan berbagai proyek dan program yang dimasukkan dalam skema Proyek Strategis Nasional (PSN), selama 8 tahun pelaksanaannya (2016-2024) PSN telah berhasil menyelesaikan 210 Proyek yang merata di seluruh pulau di Indonesia dengan Total Investasi Rp1.855 Triliun, yang sejalan dengan tema pembangunan nasional yang “Indonesia-centris”, di mana jumlah PSN di luar Jawa sebanyak 128 PSN, di Pulau Jawa sebanyak 74 PSN, dan sebanyak 8 PSN yang cakupannya nation-wide (seluruh wilayah Indonesia).

Dampak ekonomi dari Pembangunan berbagai proyek PSN tersebut, menurut hasil studi yang dilakukan LPEM UI, pembangunan yang telah dilakukan sejak 2016 s/d 2023 saja telah berhasil menciptakan nilai perekonomian sekitar Rp 3.344 Triliun secara nasional, dengan estimasi penyerapan Tenaga Kerja secara langsung sebanyak 2,71 Juta Orang. Dan secara rata-rata, sebanyak 63% dari Tenaga Kerja langsung tersebut berasal dari Tenaga Kerja Lokal di daerah tersebut.

Demikian juga Pembangunan 15 PLBN, terbukti mampu mendongkrak perekonomian lokal di wilayah tersebut. PLBN Skouw Wutung di Jayapura, pada Kuartal 1 Tahun 2024 sudah berhasil mencatatkan perdagangan (ekspor) sebesar Rp12,68 Miliar. Yang secara langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat lokal di wilayah perbatasan.

PLBN Mota’ain di Nusa Tenggara Timur, mendorong tumbuhnya berbagai macam industri lokal seperti Industri Mebel, dan kebutuhan sehari-hari yang dapat dijual langsung ke wilayah Timor Leste.

Untuk mendorong keberlanjutan program infrastruktur, telah disiapkan konsep optimalisasi pemanfaatan dari proyek infrastruktur yang telah berhasil diselesaikan. Misalnya dari penyelesaian 53 Bendungan dan 8 Bendungan yang masih proses penyelesaian, didorong untuk pembangunan Jaringan Irigasi yang lebih luas, melengkapi yang sudah dibangun selama 10 tahun (1,2 Juta Ha Irigasi baru dan 4,6 Juta Ha rehabilitasi).

Demikian juga untuk mendukung konektivitas dan akses ke Jalan Tol yang telah menyelesaikan lebih dari 2.400 Km Jalan Tol baru sebagai backbone konektivitas, juga telah mulai dilakukan Pembangunan berbagai Program Akses Exit Tol sebagai fishbone konektivitas dan akses jalan, khususnya untuk mengurangi bottleneck akses jalan ke Jalan Tol.

Dari sisi penyediaan anggaran, untuk mendukung keberlanjutan berbagai program infrastruktur, pemerintah telah mengalokasikan Anggaran Infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebanyak Rp400,3 Triliun di dalam APBN 2025. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pengembangan Layanan Dasar dan Pangan: Rumah Susun 3.884 Unit dan Rumah Khusus 596 Unit, Sarana Prasarana Pendidikan 80 Unit, Jaringan Irigasi baru 2.000 Ha dan Rehabilitasi Irigasi 15 Ribu Ha.

Untuk mendukung konektivitas juga akan dibangun Jalan Tol 207,8 Km dan Jalan Nasional 1.591,1 Km, Jembatan baru 4.993 M dan Flyover/ Underpass 1.552 Meter, 5 Bandara 39 Pelabuhan Laut. Selain itu, untuk Infrasturktur TIK juga dibangun Digital Broadcasting System (DBS) sebanyak 6 lokasi, penyediaan akses Internet di 36.830 lokasi dan operasionalisasi Satelit Multifungsi SATRIA-1 sebesar 150 Gbps.

Mengingat kebutuhan pembiayaan dan investasi untuk Pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang tidak sedikit, maka untuk mendorong pembiayaan Non-APBN, selalin mendorong skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha) yang telah digunakan untuk berbagai pembiayaan proyek Infrastruktur, Pemerintah juga mendorong terwujudnya dua alternatif skema pembiayaan baru.

Yaitu dengan skema Hak Pengelolaan Terbatas (HPT)/ Limited Concession Scheme (LCS) sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 66 Tahun 2024, dan skema Pengelolaan Perolehan Peningkatan Nilai Kawasan (P3NK) / Land Value Capture (LVC) sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2024. Diharapkan dengan 2 skema baru (LCS dan LVC) ini akan dapat memberikan kemudahan dan keleluasaan untuk mendukung investasi proyek-proyek baru, terutama untuk sektor transportasi publik (MRT, LRT dan Jalan Tol) serta berbagai proyek energi terbarukan (EBT).

Kualitas Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang masif dan dalam skala besar, memberikan dampak signifikan dan pengaruh positif terhadap kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Hal ini tercermin dari tren peningkatan Jumlah Orang Bekerja, dan tren penurunan yang konsisten atas Tingkat Pengangguran Terbuka dan angka persentase Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrim selama 1 dekade ini.

1. Peningkatan Jumlah Orang Bekerja

Pembangunan berbagai proyek infrastruktur, berkontribusi secara langsung terhadap peningkatan Jumlah Orang Bekerja. Setelah sempat turun selama masa Pandemi Covid-19 di tahun 2021, jumlah orang bekerja mengalami peningkatan yang sangat signifikan di tahun 2022-2024. Bahkan pada tahun 2024 terjadi penambahan jumlah orang bekerja sebanyak 3,6 Juta Orang, meningkat dibanding tahun 2023 yang terjadi penambahan sebanyak 3.0 Juta Orang.

2. Penurunan Tingkat Pengangguran

Tingkat Pengangguran juga mengalami penurunan yang sangat signifikan, setelah mengalami kenaikan yang sangat tinggi pada masa Pandemi Covid-19 di tahun 2021, maka terjadi penurunan yang konsisten dan signifikan di tahun 2022 s/d 2024. Bahkan di tahun 2024 berhasil mencapai angka 4,82% dari populasi, level yang lebih rendah dibandingkan masa pra-pandemi Covid-19.

3. Penurunan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrim

Angka Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrim juga mengalami tren penurunan yang konsisten, terutama angka Kemiskinan Ekstrim yang konsisten terus menurun selama 10 tahun terakhir, walaupun terjadi Pandemi Covid-19. Bahkan pada tahun 2024 sudah mencapai 0,83% atau sesuai dengan target Pemerintah untuk menekan angka Kemiskinan Ekstrim ”mendekati 0%” pada tahun 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Vale Indonesia Tbk (INCO) menggandeng anak usaha Grup CIMIC, Leighton Asia, untuk mengembangkan infrastruktur tambang Indonesia Growth Project (IGP) Pomalaa di Sulawesi Tenggara.

Kontrak tersebut akan menghasilkan pendapatan sekitar 154 juta dolar Australia atau setara Rp1,64 triliun (asumsi kurs Rp10.671 per dolar Australia) untuk Leighton Asia.

Ketua Eksekutif CIMIC Group Juan Santamaria mengaku senang dapat melanjutkan kemitraan jangka panjang dengan PT Vale Indonesia.

Dengan kerja sama itu, kata Juan, pihaknya dapat berkontribusi terhadap keberhasilan proyek penting tersebut.

"Hal ini menggarisbawahi komitmen kami untuk mendukung pertumbuhan industri nikel Indonesia, logam yang penting untuk memungkinkan transisi energi global,” katanya dalam keterangan resmi, dikutip Senin (7/10/2024).

Leighton Asia akan melaksanakan pekerjaan infrastruktur tambang untuk proyek Tambang Terpadu Pomalaa (Integrated Mines of Pomalaa/IMP). Proyek ini merupakan bagian dari inisiatif IGP Pomalaa yang lebih luas.

Adapun, ruang lingkup pekerjaannya meliputi pengembangan infrastruktur tambang, pekerjaan tanah, pekerjaan sipil dan bangunan, serta infrastruktur terkait. Ini khususnya untuk memungkinkan pengoperasian tambang guna memasok bijih ke pabrik pengolahan.

Pekerjaan konstruksi akan dimulai pada paruh kedua 2024 dengan masa konstruksi selama 26 bulan.

Direktur Pelaksana Leighton Asia Brad Davey mengatakan bahwa kerja terbaru ini kian mengokohkan hubungan dengan PT Vale Indonesia. Apalagi, hubungan antara perusahan sudah terjalin selama lebih dari 25 tahun.

"Kami bangga dapat menerapkan keahlian inti kami dan berkolaborasi dalam proyek infrastruktur tambang yang penting ini. Kami berharap dapat berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi Indonesia,” katanya. (Mochammad Ryan Hidayatullah)

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Kementerian Keuangan menyebut terdapat sejumlah permasalahan dalam pembebasan lahan untuk proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Tumpukan hambatan itu membuat realisasi pendanaannya belum mencapai 50% hingga awal Oktober 2024.

Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan LMAN Rustanto menjelaskan pihaknya mengelola 15 pendanaan proyek strategis nasional (PSN) terkait IKN. Total, LMAN mengalokasikan Rp5,9 triliun untuk kebutuhan tersebut. Meski demikian yang terealisasi belum setengahnya.

"Untuk IKN, dari total kebutuhan dananya itu adalah Rp5,9 triliun, totalnya ya. Nah sudah dialokasikan Rp2,8 triliun, jadi masih ada sekitar Rp3 triliunan [yang belum terealisasi]," ungkap Rustanto dalam Media Briefing di Kantor LMAN, Jakarta Pusat, Senin (7/10/2024).

Anak buah Menteri Keuangan Sri Mulyani ini mengungkapkan, sejumlah permasalahan yang menyebabkan sulitnya realisasi pendanaan pembebasan lahan untuk proyek IKN seperti pertama, eks kawasan hutan. Areal jenis ini mencapai sekitar 100 hektare.

Kedua, identifikasi dan inventarisasi terhadap tanah yang dibebaskan. Rustanto mengakui, pihaknya sulit melacak pemilik tanah yang harus dibebaskan karena kekurangan sumber daya manusia (SDM) di lapangan.

"Ya enggak hanya permasalahannya yang kompleks, tapi juga SDM-nya juga terbatas sehingga akhirnya diprioritaskan dulu mana yang kira-kira tanah yang perlu dibebaskan agar proyek [IKN] ini bisa berjalan," ujarnya.

Dia menegaskan pemerintah memiliki uang untuk penyediaan lahan bagi kepentingan umum karena sudah diatur dalam UU No. 2/2012.

Sementara itu, Direktur Utama LMAN Basuki Purwadi menambahkan bahwa pihaknya memiliki tiga tugas utama yaitu optimalisasi aset negara, advisory alias konsultasi, dan pendanaan pendanaan Proyek Strategis Nasional (PSN).

LMAN mengelola 126 PSN dengan realisasi sebesar Rp134,45 triliun untuk pendanaan pengadaan lahan. Mayoritasnya, sambung Basuki, sudah selesai. "78 di antaranya sudah selesai atau sudah beroperasi," ungkap Basuki pada kesempatan yang sama.

Bisnis.com, JAKARTA - Riset China-Global South Project (CGSP) mengungkapkan adanya tantangan besar dalam industri nikel Indonesia yang perlu diperhatikan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Editor Asia Tenggara CGSP dan peneliti utama CGSP Antonia Timmerman mengatakan, pemerintahan mendatang akan menghadapi tuntutan besar untuk mengatasi dampak degradasi lingkungan dan risiko geopolitik yang terkait dengan industri tersebut.

Dalam laporan tersebut, Antonia menuturkan, ledakan nikel di Indonesia dibangun dengan landasan yang lemah. Seperti, kebijakan yang cacat, praktik tidak berkelanjutan, serta meningkatnya ketegangan geopolitik.Maka dari itu, CSGP melihat masalah tersebut perlu menjadi perhatian pemerintahan Indonesia yang selanjutnya.

“Salah satu yang kami lakukan dalam proses riset ini adalah memantau laporan media lokal dan nasional seputar proyek nikel di Indonesia, dan kami menemukan bahwa sepertiga proyek nikel di Indonesia diduga atau dituduh melakukan korupsi dalam praktiknya,” kata Antonia dalam keterangannya, Senin (7/10/2024).

Antonia menyampaikan, pihaknya mencatat ada sekitar 90% dari kasus-kasus dugaan korupsi tersebut berasal dari sektor pertambangan nikel.

“Kasus korupsi dan pertambangan ilegal berkaitan erat dengan kerusakan lingkungan,” ujarnya.

Adapun, Antonia menyebutkan laporan ini menyajikan pandangan komprehensif mengenai tantangan dan peluang yang dimiliki sektor nikel.

Laporin ini mengacu berdasarkan perangkat data interaktif yang menelusuri kegiatan pertambangan dan pengolahan nikel, investasi asing, serta dampak sosial dan lingkungan dari industri tersebut.

“Proses pembuatan riset ini penuh tantangan, dan membuat kami sadar bahwa pemerintah Indonesia tidak transparan akan data seputar proyek nikel di Indonesia. Permintaan data yang kami lakukan kepada lembaga-lembaga negara terkait selalu ditolak atau diabaikan,” ujar Antonia.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus menggenjot ekspor komoditas industri untuk mendorong kenaikan cadangan devisa (cadev) yang susut menjadi US$149,9 miliar pada September 2024.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengatakan, beberapa komoditas industri yang menjadi andalan terus digenjot, utamanya produk hilirisasi dari logam dan crude palm oil (CPO) atau minyak sawit, dan lainnya.

"Kita juga masih menunggu pada pembiayaan bank setelah Bank Indonesia menurunkan suku bunga," kata Febri saat ditemui di Kantor Kemenperin, Senin (7/10/2024).

Menurut Febri, kemudahan pembiayaan dari perbankan berupa bunga kredit yang murah dapat mendorong industri berorientasi ekspor meningkatkan dan memperluas usahanya ke kancah global.

Kendati demikian, sejak Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan atau BI rate pada September 2024 menjadi 6% belum diikuti penurunan bunga kredit di sektor perbankan. Padahal, industri manufaktur memerlukan untuk investasi dan kredit produksi.

"Kalau seandainya kredit produksi dari perbankan itu juga ikut turun, kami yakin itu juga bisa memicu produksi terutama industri yang berorientasi ekspor," jelasnya.

Dia mencontohkan, salah satu industri berorientasi ekspor yaitu industri furnitur membutuhkan kredit usaha dengan bunga rendah di tengah kondisi ekonomi global yang melemah.

"Kami dapat informasi belum [suku bunga turun] sejak BI turunkan suku bunganya, perbankan masih belum menurunkan suku bunga," pungkasnya.

Sebagai informasi, Bank Indonesia membukukan posisi cadev pada pada akhir September 2024 senilai US$149,9 miliar, turun tipis usai bulan lalu mencatatkan rekor tertinggi sejak Desember 2023. Posisi tersebut tercatat lebih rendah dari cadangan devisa akhir Agustus 2024 yang senilai US$150,2 miliar.

Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menyampaikan, posisi tersebut realtif stabil dan turun tipis karena kewajiban pemerintah dalam pembayaran utang.

"Perkembangan cadangan devisa tersebut antara lain dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (7/10/2024).

Denny menyampaikan posisi cadangan devisa pada akhir September 2024 setara dengan pembiayaan 6,6 bulan impor atau 6,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut bahwa usulan mengenai pengurangan tarif pajak pada proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) masih dibahas.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan, hasil studi tim independen dari Universitas Gadjah Mada (UGM) terkait dampak dari pemotongan atau simplifikasi pajak pemegang izin panas bumi (IPB) sudah rampung.

Nantinya, Kementerian ESDM bakal bersurat kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait hasil kajian tersebut.

“Masih dibahas. Mempertimbangkan hasil studi sebagai landasan perubahan dan masih akan bersurat dari menteri ESDM ke Kemenkeu dan KLHK,” kata Eniya kepada Bisnis, Senin (7/10/2024).

Eniya menuturkan bahwa dirinya belum dapat memastikan kapan pembahasan mengenai insentif pengurangan tarif pajak tersebut akan rampung.

“Dua kementerian itu mau berubah juga, saya rasa menunggu nanti ya,” ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, pelaku usaha panas bumi mengusulkan agar besaran iuran yang dikenakan pada pemegang IPB dapat disesuaikan kembali untuk meningkatkan investasi sektor panas bumi.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Panas Bumi Indonesia (API) Riza Passik menyebut, usulan tersebut tengah ditindaklanjuti oleh Kementerian ESDM.

“Ditjen EBTKE sudah melakukan kerja sama dengan UGM untuk melakukan kajian tersebut secara independen, responsnya sangat positif,” kata Sekretaris Jenderal API Riza Passik saat dikonfirmasi, Senin (15/7/2024).

Dia berharap kajian itu bisa diadopsi untuk meningkatkan investasi dan kegiatan eksplorasi lanjutan pada sektor panas bumi di dalam negeri.

“Studi ini akan berlanjut untuk fiskal di bawah Kementerian Keuangan,” kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA - Bos maskapai pelat merah PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) menyambut gembira masuknya pemain baru BBN Airlines Indonesia ke industri penerbangan komersial Indonesia.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan, pihaknya menyambut gembira masuknya pemain baru BBN Airlines di industri penerbangan indonesia. Menurutnya, masuknya maskapai akan meningkatkan kompetisi.

“Soal BBN [Airlines] kita sambut gembira. Kompetisi bagus buat kita semua,” kata Irfan kepada Bisnis, Senin (7/10/2024).

Selain itu, Irfan sendiri meyakini prospek industri penerbangan Indonesia masih baik setidaknya sampai dengan akhir tahun.

Sebelumnya, Irfan mengeklaim GIAA fokus untuk memanfaatkan 2024 sebagai fase perbaikan dapat terakselerasi dengan maksimal menyusul perkembangan pariwisata Indonesia yang secara bertahap terus meningkat baik untuk perjalanan dalam negeri (domestik) maupun kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia.

Selain itu, langkah tersebut juga diiringi dengan program strategis pemerintah dalam menumbuhkan geliat mobilitas masyarakat terutama dengan menggunakan opsi transportasi udara.

"Tidak dapat dipungkiri ditengah fase industri penerbangan global yang masih terus bergerak dinamis pascapandemi, penguatan profitabilitas Perusahaan masih menjadi tantangan utama yang terus kami akselerasikan,” kata Irfan.

Irfan menambahkan, dengan konsistensi pertumbuhan kinerja yang tumbuh positif dari segi pendapatan usaha, pihaknya meyakini Garuda Indonesia secara bertahap dapat terus mempertahankan kinerja positif hingga akhir tahun 2024.

Hal ini yang terus dimaksimalkan melalui fokus peningkatan alat produksi, optimalisasi jaringan penerbangan melalui kolaborasi strategis, hingga memperluas portfolio bisnis pada lini ancillary revenue.

Seperti yang diketahui, industri penerbangan komersial kedatangan pemain baru, BBN Airlines. BBN Airlines saat ini telah membuka penerbangan komersial di tiga rute, yaitu Jakarta - Surabaya, Jakarta - Balikpapan, serta Jakarta - Denpasar.

Bisnis.com, JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia membantah Arsjad Rasjid menerima pinangan pengurus Kadin hasil Munaslub 2024 untuk menjadi ketua umum dewan pertimbangan.

Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia Eka Sastra mengatakan bahwa pengumuman yang disampaikan pengurus Kadin kubu Anindya Bakrie itu merupakan pelanggaran kesepakatan yang ditandatangani kedua belah pihak.

Eka menuturkan, pihaknya tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam proses penyusunan pengumuman kepengurusan Kadin

“Kadin Indonesia berpegang pada kesepakatan pada tanggal 27 September 2024,” kata Eka saat dihubungi Bisnis, Senin (7/10/2024).

Eka menuturkan, berdasarkan kesepakatan yang tertuang pada tanggal 27 September tersebut, semua pihak setuju untuk menjaga marwah organisasi. Salah satunya, dengan melaksanakan musyawarah nasional (Munas) yang akan dilaksanakan setelah pelantikan presiden terpilih.

Kadin, kata Eka, sedang mematangkan persiapan rapat pimpinan nasional (Rapimnas) menuju Munas IX Kadin Indonesia.

“Setiap langkah yang diambil termasuk penetapan pengurus organisasi harus selalu mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga [AD/ART] Kadin Indonesia,” ucapnya.

Oleh karena itu, Eka mengatakan bahwa pihaknya menghimbau semua pihak untuk tidak berspekulasi dan hanya merujuk pada informasi resmi yang dikeluarkan oleh Kadin Indonesia.

“Demi menjaga nama baik dan integritas Kadin Indonesia sebagai mitra strategis pemerintah,” ujar Eka

Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Ekonomi Daerah Mulyadi Jayabaya mengumumkan bahwa dalam kepengurusan Kadin 2024-2029, posisi ketua umum dijabat oleh Anindya Bakrie, sementara Arsjad Rasjid didapuk menjadi ketua umum dewan pertimbangan.

"Ketua Dewan Pertimbangan, untuk didengar ya, Bapak Arsjad Rasjid, ini luar biasa Pa Ketum, Pa Anin luar biasa masih memberikan penghargaan kepada Arsjad, karena Kadin tidak dua, hanya satu yang dipimpin Anindya Bakrie," kata Mulyadi yang juga Anggota Formatur Kadin di Acara Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior di Jakarta, dikutip dari Antara, Senin (7/10/2024).

Kepengurusan Kadin 2024-2029 diumumkan oleh Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pertanian Mulyadi Jayabaya yang dilakukan di Menara Kadin Indonesia.

Dia juga sekaligus mengumumkan kembali posisi Anindya sebagai ketua umum Kadin. Namun demikian, dalam agenda tersebut tidak terlihat kehadiran Arsjad Rasjid.

Selain itu, pengusaha-pengusaha besar hadir dalam acara tersebut, termasuk CEO Arsari Group sekaligus adik presiden terpilih Prabowo Subianto, yakni Hashim S. Djojohadikusumo.

Kemudian, ada mantan Ketua MPR yang baru saja dilantik sebagai anggota DPR/MPR RI periode 2024-2029 yakni Bambang Soesatyo, yang ditunjuk sebagai Wakil Ketua Koordinator Bidan Hukum dan HAM Kadin.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) buka-bukaan mengenai kondisi industri tekstil Tanah Air yang masih diterpa badai pemutusan hubungan kerja (PHK).

Wakil Ketua Umum API David Leonardi, mengatakan jumlah karyawan yang terdampak PHK di industri tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia sekitar 40.000 tenaga kerja per Agustus 2024.

"Namun, di industri TPT sendiri terdapat pekerja tetap, kontrak, dan juga lepas. Sehingga, angka PHK yang tercatat tidak dapat dipastikan jumlahnya, namun besar kemungkinannya angka PHK yang riil lebih besar dibandingkan angka tersebut," jelas David kepada Bisnis, dikutip Senin (7/10/2024).

Lebih lanjut dia mengatakan, tantangan industri TPT ada dari berbagai sisi. Misalnya, utilitas industri yang menurun, selain itu, kode HS yang tidak secara menyeluruh yang membuat RI dibanjiri impor tekstil ilegal.

"Selain itu, tidak terfasilitasinya pipa gas ke sentra industri TPT di wilayah Bandung Raya dan Solo Raya, beban upah tenaga kerja yang terus meningkat, peraturan pengaturan limbah, dan masih banyak lagi," ungkapnya.

Menurutnya, berbagai permasalahan tersebut, ditambah dengan kondisi ekonomi RI yang belum membaik, membuat utilisasi industri TPT menurun sehingga terjadi rasionalisasi jumlah tenaga kerja.

David mengatakan kemungkinan besar jumlah tenaga kerja yang di-PHK bertambah dari jumlah terakhir yang tercatat. Namun, jumlahnya sulit untuk dipastikan karena tenaga kerja tekstil ada yang berstatus pekerja tetap dan tidak tetap.

"Untuk menyelesaikan masalah ini, perlu ada kerja sama antar para pemangku kepentingan dari Kementerian atau lembaga terkait sehingga seluruhnya satu visi dan misi untuk melindungi pasar dan meningkatkan aktivitas industri dalam negeri," katanya.

Berdasarkan catatan Bisnis, ada beberapa pabrik tekstil yang tutup atau pailit, di antaranya yaitu PT Pandanarum Kenanga Textile (Panamtex) pada September 2024, PT Cahaya Timur Garmindo (CTG) pada Maret 2024, hingga PT Sampangan Duta Panca Sakti Tekstil (Dupantex) telah berhenti beroperasi sejak 6 Juni 2024.

Dia menjelaskan penyebab sektor manufaktur Indonesia masih lesu, terutama karena maraknya barang impor yang menghantam industri lokal. Data Purchasing Manager's Index (PMI) manufaktur Indonesia masih terkontraksi di bawah 50 yakni berada di level 49,2 pada September 2024.

Meskipun indeks aktivitas manufaktur tersebut mengalami peningkatan tipis dari bulan sebelumnya 48,9, namun tetap terkontrasi selama tiga bulan terakhir.

Lebih lanjut dia mengatakan, agar manufaktur kembali ekspansif, maka pemerintah perlu menjamin perlindungan pasar untuk industri lokal, terutama dari maraknya barang impor.

"Hal ini dikarenakan terjadi relaksasi impor akibat dari inkonsistensi peraturan yang ada dan menyebabkan impor dalam jumlah masif dengan harga di bawah harga rata-rata produksi industri, masuk ke pasar dalam negeri," lanjutnya.

Alhasil, menurutnya untuk kembali meningkatkan indeks PMI, diperlukan kebijakan yang konsisten yang pro terhadap industri serta pro terhadap kebijakan yang bersifat proteksionis.

Bisnis.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan mencatatkan pembangunan 157 infrastruktur transportasi darat sepanjang 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Durektur Jenderal Perhubungan Darat Risyapudin Nursin menjelaskan sejak 2015 hingga saat ini sebanyak 6 Terminal Tipe A dan 44 pelabuhan penyeberangan telah dibangun, sementara untuk yang telah direvitalisasi/direhabilitasi sebanyak 53 Terminal Tipe A dan 54 pelabuhan penyeberangan.

“Dengan demikian sepanjang 10 tahun terdapat 157 infrastruktur transportasi darat yang tersebar dari Sabang hingga Merauke," kata Risyapudin, Senin (7/10/2024).

Di samping dari sejumlah capaian infrastruktur, Risyapudin juga memaparkan berbagai capaian layanan konektivitas seperti angkutan jalan perintis yang kini telah hadir dengan 322 trayek.

Rata-rata persentase pertumbuhan jaringan trayek Angkutan Jalan Perintis sejak 2015 hingga 2024 adalah sebesar 1,48%. Layanan ini tentunya, kata dia, sangat bermanfaat karena menghubungkan wilayah terisolir atau wilayah yang belum berkembang dengan kawasan perkotaan sehingga diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Terpencil, Terdepan, Terluar dan Perbatasan (3TP).

Pada sektor penyeberangan, terdapat pula layanan penyeberangan perintis yang telah dilayani oleh 269 lintasan dengan 104 kapal penyeberangan perintis. Dalam 5 tahun terakhir, rata-rata persentase pertumbuhan lintasannya yaitu sebesar 4,77 persen dan persentase pertumbuhan kapal per tahun sebesar 4,54 persen.

Sejalan dengan itu, Ditjen Perhubungan Darat juga terus meningkatkan konektivitas pada wilayah perkotaan dengan menghadirkan layanan Buy The Service yaitu pelayanan angkutan perkotaan yang disediakan pemerintah dengan cara membeli setiap kilometer pelayanan angkutan yang dilaksanakan oleh operator.

"Dengan skema ini, pemerintah memberikan subsidi sehingga tarif ditetapkan lebih murah sesuai dengan biaya ekonomi dan daya beli masyarakat. Implementasi Buy The Service menjadi wujud pelaksanaan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab dan wajib menjamin tersedianya angkutan umum sesuai dengan kewenangan masing-masing," lanjutnya.

Dari keberadaannya sejak 2020 hingga 2024, Teman Bus telah melayani masyarakat di Kota Medan, Palembang, Bali, Solo, Yogyakarta, Banyumas, Bandung, Surabaya, Makassar, Banjarmasin, dan Balikpapan dengan 817 unit bus dan 54 mobil penumpang. Adapun lebih dari 71 juta orang yang merasakan manfaat dari layanan Teman Bus.

Risyapudin mengklaim berdasarkan hasil survei Ditjen Perhubungan Darat pada pelanggan Teman Bus di 10 Kota, sebagian besar masyarakat merasakan adanya penghematan biaya transportasi per bulan sebesar 30%-70%. Hal ini menunjukkan layanan BTS mampu berkontribusi dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Selain itu, layanan angkutan lebaran juga dijalankan setiap tahun. Menurut Risyapudin, penyediaan angkutan arus mudik dan balik gratis ini dilakukan dari dan menuju kota-kota yang menjadi favorit sebagian besar masyarakat, seperti wilayah Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, sebagian Sumatra, dan Kalimantan.

"Program ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan para pemudik serta mengurangi ancaman risiko fatalitas kecelakaan di jalan raya, dan sebagai upaya untuk mengurai kepadatan lalu lintas karena berkurangnya pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi," katanya.

Di sisi lain, hal tersebut juga menghemat biaya transportasi sebagai bagian dari perencanaan keuangan pada masa libur Lebaran.

Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas APBN, Ditjen Perhubungan Darat juga menjalankan program pembiayaan kreatif dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam membangun Proving Ground Bekasi, Terminal Betan Subing Lampung dan Terminal Purabaya Jawa Timur.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkap nasib penjualan iPhone 16 yang saat ini belum dapat diizinkan masuk ke pasar Indonesia karena terkendala sertifikasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengatakan, pihaknya belum mengeluarkan sertifikasi lantaran masih menunggu realisasi investasi dari Apple di Indonesia sebagai syarat memenuhi 40% TKDN.

"Tergantung mereka melaporkan realisasi investasinya sudah berapa persen. Itu temen-temen di Kementerian Investasi itu. Kami nanti berdasarkan laporan dari Kementerian Investasi, baru kemudian kami keluarkan [sertifikat TKDN]," kata Febri saat ditemui di Kantor Kemenperin, Senin (7/10/2024).

Untuk saat ini, Febri menuturkan, pihaknya masih dalam proses permohonan sertifikasi TKDN iPhone 16. Pemerintah masih menunggu komitmen investasi Apple untuk membangun Apple Academy yang baru.

Investasi tersebut dinantikan dalam rangka tranfer pengetahuan ke sumber daya manusia (SDM) Indonesia terkait teknologi Apple.

"Dulu kan pernah disampaikan oleh petinggi Apple di Indonesia, mereka akan investasi. Kami akan cek, dan kebetulan mereka memilih skema itu, skema investasi. Kalau mereka sudah merealisasikan investasi, maka kemudian kami akan sampaikan," tuturnya.

Apabila investasi baru sudah terealisasi, maka sertifikasi TKDN dapat dikeluarkan dan iPhone 16 dapat diperjualbelikan secara resmi di pasar dalam negeri.

Dia menerangkan selain lewat investasi Apple Academy, TKDN juga dapat dihitung dengan komponen aksesoris lainnya yang sudah dapat diproduksi dalam negeri.

"Kalau ada yang menjual Iphone 16, itu ilegal karena belum dapat sertifikasi. Kalau mereka sudah merealisasikan investasi, nanti bisa sampai 40%," tuturnya.

Sebagaimana diketahui, Tim Cook akan melanjutkan pembangunan program pengembangan talenta IT bernama Apple Developer Academy di empat titik wilayah di Indonesia dengan total nilai investasi mencapai Rp1,6 triliun.

Adapun, Apple kembali menambah investasi dengan membangun program Apple Developer Academy di Bali sehingga nilai investasinya mencapai Rp1,6 triliun. Dengan demikian, Apple memiliki Apple Developer Academy yang berlokasi di Bali, Jakarta, Surabaya, dan Batam.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyebut banjirnya produk impor ke pasar dalam negeri menjadi pemicu deflasi 5 bulan berturut-turut.

Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) disebutkan bahwa indeks harga konsumen (IHK) pada September 2024 mengalami deflasi 0,12% secara bulanan (month-to-month/mtm). Kondisi penurunan terjadi sejak Mei lalu.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, dari kacamata industri manufaktur, deflasi disebabkan produk impor sehingga memengaruhi industri dalam negeri.

"Kalau supply-nya banyak apalagi dari impor kan pasti memengaruhi deflasi. Jadi kita ngeliatnya karena barang-barang impornya banyak masuk ke Indonesia," kata Agus saat ditemui di Kantor Kemenperin, Senin (7/10/2024).

Namun, dia menggarisbawahi bahwa biang kerok deflasi dari kacamata sektor lainnya dapat berbeda. Pihaknya beranggapan bahwa deflasi dapat teratasi dengan melakukan pembatasan produk impor murah.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengatakan, pembatasan produk impor murah akan membuat produk manufaktur dapat menaikkan harga di pasar.

"Kalau harga produk manufaktur dalam negeri di pasar domestik bisa naik itu akan meningkatkan permintaan atas produksi, kalau produksi meningkat maka industri akan lebih berani memberikan insentif tambahan atau menyerap tenaga kerja baru," ujar Febri.

Dia meyakini apabila tenaga kerja baru semakin meningkat maka pendapatan dan daya beli masyarakat akan ikut bergairah sehingga mampu mengurangi deflasi. Sebab, harga barang manufaktur dapat meningkat apabila daya beli telah pulih.

Untuk itu, Febri meminta kementerian/lembaga terkait untuk merealisasikan kebijakan pembatasan produk impor barang jadi guna mengatasi akar masalah dari deflasi 5 bulan beruntun.

"Supaya harga produk impor jadi seperti tekstil pakaian jadi ubin keramik itu bisa naik, sekarang kan banyak produk impor itu yang murah harganya, dan itu menurut kami bisa memicu deflasi," tuturnya.