Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebut sengkarut permasalahan pupuk petani yang terjadi di lapangan bisa menghambat swasembada pangan yang diimpikan Presiden Prabowo Subianto.

Di hadapan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) serta 1.500 kepala desa se-Pulau Jawa dan Sumatra, Mentan Amran pun berjanji akan mencari jalan untuk menyelesaikan permasalahan ini melalui koordinasi dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yandri Susanto.

Dia mengatakan, dirinya akan menindak oknum yang telah mengacaukan distribusi pupuk petani.

“Gini deh, Pak Menteri Desa, aku janji koordinasi dengan Menteri Desa. Pasti kami tindak nanti, Itu sudah pasti, apakah manajernya atau distributornya,” kata Amran di acara Gerakan Nasional Pangan Merah Putih Menuju Swasembada Pangan Berkelanjutan di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Terlebih, kata Amran, masalah pupuk ini bisa merembet pada cita-cita Indonesia yang bisa memenuhi kebutuhan pangan secara pangan lewat swasembada pangan.

“Kami pasti tindak, karena ini menghambat swasembada pangan. Ini gagasan besar Bapak Presiden,” tekannya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menargetkan Indonesia bisa menjadi negara swasembada untuk komoditas beras dan jagung pada 2028 mendatang.

Zulhas mengatakan bahwa swasembada pangan ini selaras dengan cita-cita Presiden Prabowo Subianto. Namun, dia menjelaskan pangan yang dimaksud bukan hanya sebatas komoditas beras saja, melainkan juga jagung, gula, kedelai, cabai, bawang, cokelat, kelapa, hingga kopi.

“Tetapi paling kurang 2028, kita harus bekerja keras harus bisa swasembada paling kurang beras dan jagung, paling kurang,” kata Zulhas di Gudang Bulog Sunter Timur, Kelapa Gading, Jakarta, Senin (4/11/2024).

Untuk itu, Zulhas menyampaikan bahwa Indonesia harus bekerja keras mempersiapkan ketahanan pangan guna mencapai swasembada pangan pada 2028 mendatang.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi sepanjang 2024 mencapai 5,1%.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengakui rilis terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi pada kuartal III/2024. Kendati demikian, dia melihat perekonomian Indonesia secara keseluruhan tetap baik.

Menurutnya, BI sejak awal memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 berkisar pada angka 4,7%—5,5%. Berdasarkan perkembangan terbaru, Perry mengungkapkan BI kini memprediksi pertumbuhan ekonomi berada pada sekitar 5,1% sepanjang 2024.

"Didorong tentu saja ekspor masih baik, investasi yang cukup tinggi, dan konsumsi khususnya kelompok menengah ke atas yang cukup baik," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Di samping itu, dia mengakui bahwa daya beli masyarakat kelas bawah masih perlu didorong. Dengan demikian, kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap pertumbuhan ekonomi bisa meningkat.

Perry juga mengungkapkan, BI memproyeksikan inflasi berada pada level 1,71% pada akhir 2024. Menurutnya, inflasi nasional sangat terjaga sejalan dengan komitmen BI dan pemerintah untuk terus menjaga daya beli masyarakat sekaligus stabilisasi dari nilai tukar rupiah.

Dia mengklaim nilai tukar rupiah juga relatif stabil di tengah gejolak global yang terus berlanjut. BI, sambungnya, terus melakukan intervensi di pasar dan optimalisasi instrumen moneter agar aliran masuk portofolio asing bisa terus masuk ke Indonesia.

Oleh sebab itu, BI memproyeksikan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mencapai Rp15.825 pada akhir 2024.

"Kinerja perekonomian nasional tetap baik, belum sangat ideal tentu saja, tapi dibandingkan dengan negara lain cukup baik," jelas Perry.

Sebagai informasi, International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada angka 5,0% sepanjang 2024 atau stagnan dari tahun lalu. Sementara itu, outlook pertumbuhan ekonomi 2024 dari pemerintah mencapai 5,1%.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza mengungkapkan potensi pipa baja buatan Indonesia untuk membangun infrastruktur gas pengganti liquefied petroleum gas (LPG) di Indonesia atau jaringan gas (jargas).

Hal itu disampaikan Faisol dalam acara seremonial peluncuran pabrik pipa baja seamless (tanpa sambungan) hasil kerja sama antara PT Artas Energi Petrogas dan Inerco Global International (KSO AEP IGI) di Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Menurut Faisol, kelak pembangunan jargas di Jawa bisa menggunakan pipa baja produksi pabrik yang terletak Krakatau Industrial Estate Cilegon, Banten tersebut.

"Pembangunan jargas untuk Jawa, yang saya kira ini akan menjadi peluang yang besar buat semua perusahaan pipa. Terutama yang seamless," kata Faisol.

Dia berpendapat jika pembangunan jargas didukung pasokan pipa baja produksi dalam negeri, maka impor pun bisa ditekan. Tercatat, saat ini nilai impor pipa baja mencapai Rp15 triliun per tahun. Di sisi lain, Faisol optimistis jika proyek jargas bisa terus dikembangkan, maka harga gas juga bisa ditekan.

"Dan subsidi kita semakin berkurang di sektor migas. Subsidi kita sampai hari ini sudah hampir atau lebih dari Rp400 triliun untuk sektor migas ini, Kemarin dibahas agak serius, salah satu jalan keluarnya adalah membangun jargas," imbuh Faisol.

Lebih lanjut, Faisol menuturkan, saat ini kebutuhan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) untuk pabrik pipa baja seamless baru tersebut terhitung sudah menjadi yang paling tinggi di Indonesia. Dia menyebut pemenuhan TKDN sudah mencapai 43%.

“Tapi kita berharap [TKDN] bisa sampai 100%. Dia berkomitmen untuk membangun hulu supaya menyediakan bahan baku baja untuk perusahaannya yang sekarang," kata Faisol.

Oleh karena itu, dia berharap dengan terbangunnya salah satu pabrik itu mampu mendorong Indonesia menjadi negara sebagai produsen pipa baja seamless terbesar di Asia Tenggara.

“Jadi kami berharap akan tumbuh lagi perusahaan-perusahaan baru yang bisa memenuhi kebutuhan infrastruktur pembangunan di Indonesia,” tandasnya.

Sementara itu, CEO PT Artas Energi Petrogas Jose Antonio Reyes mengungkapkan pembangunan pabrik pipa baja seamless di Banten itu memiliki nilai investasi sekitar Rp2,5 triliun.

Dia memerinci pabrik itu memiliki kapasitas produksi mencapai 200.000 ton per tahun untuk Hot Roll Mill dan 100.000 ton per tahun untuk heat treatment.

"Tetapi kembali lagi komitmennya kami tidak berhenti di sini saja, kita pun juga sudah mulai memikirkan untuk bukan hanya hilirisasinya saja tetapi sampai ke hulunya,” kata Jose.

Dia juga mengatakan bahwa pabrik tersebut sebagian besar akan memasok kebutuhan infrastruktur migas dalam negeri.

“Yang terbesar itu memang di sektor migas tetapi seperti yang kami tadi sudah jelaskan, pipa ini bukan hanya untuk migas tetapi buat industrial, buat defense juga bisa digunakan. Jadi banyak sekali penggunaan daripada pipa tersebut,” jelasnya.

Bisnis.com,JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto berencana menjadikan Perusahaan Umum (Perum) Bulog sebagai lembaga pemerintah yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dengan demikian, Perum Bulog tak lagi menjadi Badan Usaha.

Hal tersebut diungkapkan Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono usai menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR RI, Selasa (5/11/2024).

“Nanti, kita Bulog, menjadi lembaga pemerintah lainnya,” ungkap Wahyu saat ditemui di Kompleks Parlemen, Selasa (5/11/2024).

Wahyu menuturkan, Prabowo telah memintanya untuk mempersiapkan transformasi kelembagaan sembari menunggu terbitnya Keputusan Presiden (Keppres).

Rencana itu sebelumnya telah diungkapkan Wahyu dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV, Selasa (5/11/2024) seiring riuh rencana Prabowo mewujudkan swasembada pangan di Indonesia.

Mantan Bos Asabri itu menyebut, Perum Bulog akan kembali menjadi Badan Urusan Logistik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Untuk itu, pihaknya selama enam bulan terakhir tengah bersiap untuk melakukan transisi kelembagaan.

Menyitir Peraturan Pemerintah (PP) No. 13/2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) Bulog, Perum Bulog yang selanjutnya disebut perusahaan merupakan badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) No.19/2003 tentang BUMN.

Sebelum menjadi Badan Usaha seperti saat ini, Bulog pertama kali dibentuk sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) Bulog untuk mengamankan penyediaan pangan dan stabilisasi harga dalam rangka menegakkan eksistensi Pemerintahan baru, sesuai Keputusan Presidium Kabinet Nomor 114/U/KEP/5/1967 tanggal 10 Mei 1967.

Arah Pemerintah mendorong Bulog menuju suatu bentuk badan usaha mulai terlihat dengan terbitnya Keputusan Presiden No.29/2000. Tugas pokok Bulog kala itu, adalah melaksanakan tugas Pemerintah di bidang manajemen logistik melalui pengelolaan persediaan, distribusi dan pengendalian harga beras (mempertahankan Harga Pembelian Pemerintah atau HPP), serta usaha jasa logistik sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Arah perubahan tersebut semakin kuat dengan keluarnya Keputusan Presiden No.166/2000, yang selanjutnya diubah menjadi Keputusan Presiden No.103/2000.

Kemudian, melalui Keputusan Presiden No.103 tanggal 13 September 2001, Bulog sebagai LPDN Bulog berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Pada 20 Januari 2003, LPND Bulog berubah statusnya menjadi Perusahaan Umum (Perum) Bulog (selanjutnya disebut Perum Bulog) berdasarkan Peraturan Pemerintah No.7/2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum Bulog dan Peraturan Pemerintah No.61/2003 tentang Perubahan atas PP No.7/2003 pasal 70 dan 71.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza mengeklaim kinerja sektor industri pengolahan di Indonesia terus menunjukkan tren positif di tengah tantangan ekonomi global.

Dia menyebut, industri pengolahan nonmigas tetap menjadi penyumbang utama produk domestik bruto (PDB) dengan kontribusi sebesar 16,7% pada kuartal II/2024.

Menurutnya, kontribusi itu terutama dari industri logam dasar yang tumbuh signifikan sebagai dampak meningkatnya permintaan dalam negeri dan luar negeri.

"Ini menunjukkan bahwa investasi dan pengembangan sektor pengolahan nasional kian kuat, khususnya di bidang hilirisasi," kata Faisol dalam acara Indonesia Seamless Tube Summit di Jakarta, Rabu (6/11)/2024).

Sejalan dengan ini, kata dia, industri migas juga memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Berdasarkan catatannya, kontribusi industri migas terhadap PDB mencapai Rp500 triliun atau sekitar 25% dari total PDB.

Faisol berkata sektor migas menciptakan rantai pasok yang kuat untuk industri pipa dalam negeri, terutama dalam mendukung produksi pipa seamless.

"Sinergi antara kedua sektor ini sangat penting untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing, sejalan dengan arahan pemerintah dalam mendorong hilirisasi industri," imbuhnya.

Oleh karena itu, Faisol mengapresiasi PT Artas Energi Petrogas yang telah berperan besar dalam pembangunan pabrik pipa baja seamless. Dia menyebut, kehadiran pabrik pipa seamless pertama di Asia Tenggara ini adalah tonggak penting bagi kemajuan industri nasional dan bukti nyata Indonesia mampu bersaing di tingkat internasional.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) pun menyadari bahwa keberhasilan pembangunan industri nasional sangat bergantung pada ketersediaan bahan baku dan kesiapan teknologi.

Faisol mengatakan, saat ini terdapat 14 produsen pipa seamless dalam negeri dengan kapasitas lebih dari 800.000 ton per tahun dan utilisasi sekitar 40%. Dengan dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan lartas (larangan dan pembatasan) dan regulasi lainnya, Faisol optimistis industri pipa seamless dalam negeri akan mampu memenuhi kebutuhan sektor migas.

Namun, Indonesia juga perlu mengatasi tantangan penyediaan bahan baku billet untuk mendukung produksi pipa.

Dia menuturkan bahwa Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2024 mengatur tata cara importasi besi dan baja, termasuk pipa jadi atau finished products. Menurutnya, kebijakan ini dibuat untuk memastikan bahwa impor hanya dilakukan ketika pasokan dalam negeri belum mencukupi atau spesifikasi produk masih sulit dipenuhi oleh produsen lokal.

"Dengan ini, kami berkomitmen mendukung industri pipa agar memiliki peluang lebih besar untuk mengisi kebutuhan sektor migas dan menjadi tuan rumah di pasar domestik," tutur Faisol.

Bisnis.com, JAKARTA - Maskapai penerbangan Batik Air secara resmi mengumumkan pembukaan rute penerbangan baru menghubungkan Bengkulu (BKS) dan Jakarta (CGK) yang akan beroperasi pada 10 November 2024.

Corporate Communications Strategic of Batik Air Danang Mandala Prihantoro mengatakan penerbangan yang menghubungkan Bandar Udara Fatmawati Soekarno di Bengkulu (BKS) dan Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta di Jakarta (CGK) diambil untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Bengkulu yang ingin mendapatkan akses lebih mudah ke berbagai destinasi di dalam dan luar negeri.

“Melalui rute ini, Batik Air menawarkan akses yang lebih cepat dan nyaman bagi para penumpang yang ingin melanjutkan perjalanan ke lebih dari 40 destinasi lainnya,” kata Danang, Rabu (6/11/2024).

Danang menjelaskan setibanya di Jakarta, penumpang dari Bengkulu dapat melanjutkan penerbangan ke berbagai kota besar seperti Yogyakarta, Surabaya, dan Denpasar, atau ke destinasi internasional seperti Singapura, Penang, dan Kuala Lumpur.

Rute ini akan beroperasi tujuh kali dalam seminggu, dengan jadwal berangkat dari Bengkulu pada pukul 12.40 WIB dan tiba di Jakarta pukul 14.05 WIB. Sementara itu, penerbangan dari Jakarta menuju Bengkulu berangkat pukul 10.45 WIB dan tiba pukul 12.00 WIB.

Pembukaan rute baru ini diharapkan tidak hanya mempermudah perjalanan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi perekonomian Bengkulu.

Akses langsung ke Jakarta memberikan peluang bagi pelaku bisnis dan investor di Bengkulu untuk memperluas jaringan usaha dan menjalin kemitraan baru.

“Diharapkan peningkatan mobilitas ini dapat mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan volume perdagangan,” kata dia.

Danang juga mengatakan rute penerbangan yang lebih mudah diakses, Batik Air melihat potensi pariwisata Bengkulu sebagai daya tarik utama bagi wisatawan domestik dan asing.

Jadwal Batik Air Rute Bengkulu-Jakarta (PP)

1. Bengkulu (BKS) - Jakarta (CGK) ID-6811: Berangkat 12.40 WIB, Tiba 14.05 WIB.

2. Jakarta (CGK) - Bengkulu (BKS) ID-6810: Berangkat 10.45 WIB, Tiba 12.00 WIB

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) merespons langkah Presiden Prabowo Subianto yang memutihkan utang petani hingga nelayan lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 (PP 47/2024).

PP 47/2024 tentang Tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Dalam Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kelautan, serta UMKM Lainnya itu telah diteken Prabowo pada Selasa (5/11/2024).

Menko Zulhas menyebut bahwa PP 47/2024 itu merupakan langkah yang bagus. Menurutnya, beleid anyar ini juga menandakan keberpihakan Presiden Prabowo ke petani dan nelayan.

“Itu PP penghapusan [piutang macet] itu bagus sekali. Itu lihat kesungguhannya Pak Presiden untuk keseriusan berpihak kepada UMKM, khususnya pertanian dan perikanan,” kata Zulhas saat ditemui di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menghaturkan rasa terima kasih ke orang nomor satu di Indonesia. Dia memandang bahwa penghapusan piutang macet ini juga menjadi angin segar untuk petani Indonesia.

“Kami mewakili petani Indonesia dan nelayan mengucapkan terima kasih yang luar biasa. Ini perhatian Bapak Presiden sektor pertanian itu luar biasa,” ujar Amran.

Adapun, menurut Amran, pemutihan utang ini dilakukan demi terciptanya swasembada pangan. Di samping itu, lanjut dia, Presiden juga memberikan fasilitas kepada para petani, seperti pupuk, benih, alat mesin pertanian.

“Pupuk contohnya dinaikkan dua kali lipat, yaitu 100%. Kemarin ada lagi beliau putuskan penghapusan utang untuk petani dan nelayan. Ini luar biasa. Suatu kebahagiaan untuk petani seluruhnya Indonesia,” ungkapnya.

Adapun terkait pemutihan utang ini, Amran menyatakan bahwa mekanisme lebih lanjut akan diatur oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan bank pelat merah.

“Kami doakan kita support dari hulu agar saudara-saudara kita yang punya utang bisa bekerja produktif, sehingga mereka tidak lagi ada utang menunggak,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia Seamless Tube (IST) atau PT Artas Energi Petrogas mendirikan pabrik pipa bajaseamless (tanpa sambungan) pertama di Indonesia dan Asia Tenggara.

CEO IST Jose Antonio Rayes menuturkan, pabrik tersebut dibangun dengan nilai investasi sekitar Rp2,5 triliun. Menurutnya, keberadaan pabrik pipa baja ini bisa menekan impor yang saat ini mencapai Rp15 triliun per tahun.

Jose mengatakan, saat ini kebutuhan pipa baja seamless sektor industri migas mencapai 500.000 ton per tahun. Oleh karena itu, Indonesia menjadi incaran utama penyaluran over-supply produksi pipa baja seamless dari China.

"Untuk menuju negara maju dan mewujudkan Indonesia emas seperti yang menjadi cita-cita besar bangsa Indonesia, tidak ada pilihan lain, kecuali mengambil langkah berani bertransformasi melalui konsep hilirisasi dengan menjadi negara industri", ujar Jose dalam acara Indonesia Seamless Tube Summit di Jakarta, Rabu (6/11)/2024).

Dia juga menyebut pendirian pabrik sejalan dengan gagasan kunci dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa hilirisasi adalah kunci strategis agar RI dapat menuju menjadi negara maju.

Jose pun memerinci pabrik pipa baja terbaru itu berlokasi di kompleks Krakatau Steel Cilegon Industrial Area, Banten. Pabrik yang dibangun dengan KSO PT Artae Energi Petrogas-Inerco Global International itu memiliki kapasitas produksi mencapai 200.000 ton per tahun untuk hot roll mill dan 100.000 ton per tahun untuk heat treatment.

IST, kata Jose, hadir sebagai produk jadi (end product) pipa baja seamless yang dimanufaktur dan diproses oleh pipe manufacturer dalam negeri. Dengan begitu, produknya dapat dioptimalisasi penggunaannya guna memenuhi kebutuhan produk pipa baja seamless nasional.

Lebih lanjut, Jose menuturkan, pabrik itu turut mendorong penyediaan pipa baja untuk mencapai target lifting minyak bumi sebanyak satu juta barel per hari dan lifting gas sebesar 12 billion standard cubic feet per day (Bscfd pada 2030.

Menurut Jose, ini merupakan target strategis dalam rangka mengamankan ketahanan dan kemandirian energi nasional.

"Peran dan kontribusi sektor industri minyak dan gas [migas] pun menjadi lokomotif penggerak ekonomi terdepan dalam merealisasikan pencapaian target strategis ketahanan dan kemandirian energi nasional," ujar Jose.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah menyiapkan aturan turunan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden (PP) No.47/2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM dalam Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kelautan, serta UMKM lainnya.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan, KKP tengah mempelajari secara detail mekanisme penghapusan utang nelayan. Dengan begitu, pihaknya bisa segera melakukan tindak lanjut terhadap kebijakan tersebut.

“Kami akan mempelajari secara detail mekanisme penghapusan utang ini dan segera tancap gas melakukan tindak lanjutnya,” kata Trenggono dalam keterangannya, Rabu (6/11/2024).

Aturan turunan ini nantinya memuat jumlah nelayan yang berhutang, serta syarat dan mekanisme penghapusan utang. Kendati begitu, KKP hingga saat ini masih melakukan penghitungan jumlah nelayan yang berhutang.

Dia berjanji, perhitungan dan mekanisme penghapusan utang dapat segera dirampungkan dalam waktu dekat. “Segera kita hitung dan siapkan aturannya secara detail,” ujarnya.

Trenggono mengharapkan, adanya penghapusan utang memberikan kesempatan kepada nelayan untuk bisa kembali bahkan lebih produktif.

Sementara itu, kebijakan penghapusan utang mendapat sambutan positif dari kalangan nelayan. Perwakilan Serikat Nelayan Tradisional Kajidin mengakui, banyak nelayan berhutang ke perbankan demi memenuhi operasional melaut.

“Bagi nelayan ini sangat disambut gembira sekali, terlebih di kondisi saat ini penghasilan menurun sementara kebutuhan operasional tetap tinggi. Lalu ada penandatanganan kebijakan ini, tentu kita sangat menyambut antusias sekali,” tuturnya.

Agar kebijakan tepat sasaran, dia meminta kementerian/lembaga terkait untuk terjun langsung ke lapangan, memastikan siapa saja yang berhak mendapat penghapusan utang tersebut.

“Artinya ada nelayan kecil, menengah dan juga modern, dan ini bisa dilihat, jadi programnya tepat sasaran dan memiliki skala prioritas,” pungkasnya.

Dalam catatan Bisnis, Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan kebijakan penghapusan utang bagi petani, nelayan, dan UMKM. Prabowo mengatakan, teknis persyaratan akan ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga terkait.

Dia mengharapkan, hadirnya regulasi ini dapat menjadi angin segar bagi petani, nelayan, dan UMKM. “Kami tentunya berdoa bahwa seluruh petani nelayan UMKM di seluruh Indonesia dapat bekerja dengan ketenangan dengan semangat dan dengan keyakinan bahwa rakyat Indonesia menghormati dan menghargai para produsen pangan yang sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara,” pungkas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) tengah merampungkan regulasi baru terkait formula penetapan upah minimum, usai Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materiil UU No. 6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2/2022 tentang Cipta Kerja, termasuk soal pengupahan.

Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi menyampaikan, Kemenaker dalam waktu dekat akan menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) soal pengupahan.

“Sebentar lagi akan diterbitkan, tunggu ya nanti akan kami sampaikan,” ujar Anwar kepada Bisnis, Rabu (6/11/2024).

Kendati begitu, Anwar belum bisa menjabarkan perubahan apa saja yang tertuang dalam regulasi pengupahan baru tersebut.

Adapun, penetapan upah minimum provinsi (UMP) ditetapkan dan diumumkan pada 21 November, sedangkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) pada 30 November.

Sebelumnya, penetapan upah minimum mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No.51/2023 tentang Pengupahan. Dalam beleid itu, upah minimum ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

Sementara itu, MK pada Kamis (31/10/2024), telah mengabulkan sebagian permohonan uji materiil UU Cipta Kerja. Perkara Nomor 168/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Partai Buruh, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan dua orang perseorangan, yaitu Mamun dan Ade Triwanto yang berprofesi sebagai buruh.

Salah satu putusan MK menyangkut soal upah. Adapun, MK mempertimbangkan mengenai dalil Pasal 88C dalam Pasal 81 angka 28 UU No.6/2023 yang menghapus ketentuan Upah Minimum Sektoral (UMS) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dalam praktiknya dapat mengurangi perlindungan terhadap pekerja, sehingga negara tidak lagi memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak-hak pekerja.

Hakim Konstitusi Arsul Sani menyampaikan, upah minimum sektoral merupakan salah satu instrumen penting dalam rangka menjamin kesejahteraan pekerja di sektor-sektor tertentu yang memiliki karakteristik dan risiko kerja yang berbeda dari sektor lainnya.

Pengaturan upah minimum sektoral, lanjutnya, memberikan perlindungan yang lebih spesifik dan adil kepada pekerja di sektor-sektor tersebut, terutama dalam kondisi di mana sektor tertentu memerlukan standar upah yang lebih tinggi karena tuntutan pekerjaan yang lebih berat atau spesialisasi yang diperlukan.

MK memandang, dengan dihilangkannya ketentuan mengenai upah minimum sektoral dalam UU No.6/2023, terdapat potensi penurunan standar perlindungan yang sebelumnya telah diberikan kepada pekerja, khususnya di sektor-sektor yang memerlukan perhatian khusus dari negara.

“Oleh karena itu, penghapusan ketentuan upah minimum sektoral bertentangan dengan prinsip perlindungan hak-hak pekerja yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, terutama hak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (2) UUD Tahun 1945,” ujar Arsul, melansir laman resmi MK, Rabu (6/11/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menuturkan dalam menggodok upah minimum provinsi (UMP) 2025, pihaknya masih menunggu terlebih dahulu terbitnya Permenaker yang mengakomodir putusan MK terkait pengupahan.

Susi menjelaskan pemerintah akan mengikuti amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mempertimbangkan kebutuhan hidup layak (KHL) dalam pengupahan buruh/pekerja.

Pihaknya pun tengah berkejar-kejaran dengan waktu karena penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) jatuh tempo pada 21 November. Sementara pemerintah akan lebih fokus kepada Permenaker, sebelum melakukan revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 51/2023 yang berisi formulasi upah.

“Kami masih kejar mekanisme penetapan UM yang udah di depan mata. Itu dulu dan ini kan memang sedang jalan terus nih, kita minta variabel-variabel datanya dari BPS. KHL kan dari sana semua,” ujarnya di kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (5/11/2024).

Biasanya, jelas Susi, usai data pertumbuhan ekonomi yang keluar hari ini, menteri ketenagakerjaan akan menyampaikan data kepada para gubernur dan Dewan Pengupahan Nasional.

Di satu sisi buruh mendorong revisi PP No. 51/2023, namun pengusaha tidak setuju terkait revisi tersebut. Untuk itu, pemerintah terus melibatkan pengusaha dan buruh untuk membicarakan hal tersebut.

Susi belum dapat memastikan kapan rilisnya peraturan menteri ketenagakerjaan (Permenaker) yang mengakomodir putusan MK terkait pengupahan. Dirinya hanya menekankan akan keluar dalam waktu dekat.

Sebelumnya, Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia A. Widyasanti menyampaikan, BPS telah mengumpulkan data yang diminta berupa perhitungan Inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

“Tentu data sudah kami kumpulkan dan kami sampaikan yang terbaru tentunya setelah dari rilis ini,” kata Amalia dalam Rilis BPS, Selasa (5/11/2024).

Adapun, formula yang digunakan dalam penetapan upah minimum tahun ini masih merujuk pada PP No.51/2023.

Bila merujuk pada beleid tersebut, formula penghitungan upah minimum yakni UM (t+1)= UM(t) + Nilai Penyesuaian UM(t+1). Yang dimaksud UM (t+1) adalah upah minimum yang akan ditetapkan, sedangkan UM (t): upah minimum tahun berjalan.

Sementara itu, yang dimaksud UM (t) adalah upah minimum tahun berjalan. Nilai penyesuaian upah minimum dalam formula penghitungan upah minimum dihitung sebagai berikut: Nilai Penyesuaian UM(t+1) = {Inflasi + (PE x α)} x UM (t).

Simbol α yang dimaksud adalah variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota, dalam rentang nilai 0,10 sampai dengan 0,30.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi menandatangani PMK Nomor 81/2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan alias pelaksanaan core tax system.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini bersifat sapu jagat karena membatalkan 42 aturan perpajakan yang sudah ada sebelumnya. Sementara itu, total ada 484 pasal dalam PMK 81/2024 ini.

Secara umum, ruang lingkup beleid ini mengatur tata cara pendaftaran wajib pajak, pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP), pembayaran dan penyetoran pajak, pelaporan pajak, hingga layanan administrasi perpajakan.

Total, PMK 81/2024 ini memiliki 11 bagian utama.

Berikut kisi-kisi PMK 81/2024:

• Bab I tentang ketentuan umum, yang menjelaskan pengertian sejumlah istilah yang tercantum dalam PMK tersebut.
• Bab II yang menjelaskan ruang lingkup beleid tersebut.
• Bab III tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan dan penerbitan, penandatanganan, serta pengiriman keputusan dan dokumen elektronik.
• Bab IV menjelaskan tata cara pendaftaran wajib pajak, pengukuhan pengusaha kena pajak, dan pendaftaran objek pajak pajak bumi dan bangunan.
• Bab V tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak, pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, imbalan bunga, serta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
• Bab VI terkait tata cara penyampaian dan pengolahan surat pemberitahuan.
• Bab VII yaitu mengatur tata cara pemberian pelayanan administrasi perpajakan.
• Bab VIII tentang ketentuan teknis pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan.
• Bab IX menjelaskan contoh format dokumen dan contoh penghitungan, pemungutan, dan/atau pelaporan.
• Bab X yaitu terkait ketentuan peralihan.
• Bab XI tentang ketentuan penutup.

Hanya saja, beleid tersebut tidak langsung berlaku meski sudah ditandatangani Sri Mulyani pada 14 Oktober 2024 dan diundangkan pada 18 Oktober 2024.

"Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025," tulis Pasal 484 PMK 81/2024, dikutip pada Rabu (6/11/2024).

Dalam pertimbangannya, dijelaskan PMK 81/2024 ini diterbitkan untuk melaksanakan pembaruan sistem administrasi perpajakan yang lebih transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan fleksibel. Dengan demikian, diharapkan penerimaan pajak bisa meningkatkan dan mendukung perekonomian nasional.

Disebutkan, PMK 81/2024 ini juga menata berbagai aturan perpajakan melalui penyesuaian pendaftaran wajib pajak, pengukuhan pengusaha kena pajak, pembayaran dan penyetoran pajak, pelaporan pajak, serta layanan administrasi perpajakan.

Berdasarkan Pasal 483, berikut 42 aturan yang dicabut usai PMK No. 11/2024 berlaku:

1. Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 624/KMK.04/1994 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Penghasilan Berupa Premi Asuransi dan Premi Reasuransi yang Dibayar kepada Perusahaan Asuransi di Luar Negeri;
2. KMK Nomor 282 /KMK. 04 /1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek;
3. KMK Nomor 434/KMK.04/1999 tentang Pemotongan PPh Pasal 26 atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri selain Bentuk Usaha Tetap atas Penghasilan Berupa Keuntungan dari Penjualan Saham;
4. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) PMK 196/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Asing dan Satuan Mata Uang Selain Rupiah serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Wajib Pajak Badan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PMK 123/PMK.03/2019 tentang Perubahan Ketiga atas PMK 196/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Asing dan Satuan Mata Uang selain Rupiah serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 975);
5. Pasal 6 ayat (2) PMK 40/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 96);
6. PMK Nomor 65/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengurangan PPN atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) atas Barang Kena Pajak yang Dikembalikan dan PPN atas Jasa Kena Pajak yang Dibatalkan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 141);
7. PMK 73/PMK.03/2010 tentang Penunjukan Kontraktor Kontrak Kerja Sama Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi dan Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM, serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 156);
8. Pasal 5 ayat (3) PMK 111/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 278);
9. Pasal 6 ayat (3) PMK 112/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh atas Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 279);
10. PMK 17/PMK.03/2011 tentang Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 36);
11. Pasal 8 ayat (3) PMK 85/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh atas Bunga Obligasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 307) sebagaimana telah diubah dengan PMK 7/PMK.011/2012 tentang Perubahan atas PMK 85/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh atas Bunga Obligasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 67);
12. PMK 257 /PMK.011/2011 tentang Tata Cara Pemotongan dan Pembayaran PPh atas Penghasilan Lain Kontraktor Berupa Uplift atau Imbalan Lain yang Sejenis dan/atau Penghasilan Kontraktor dari Pengalihan Participating Interest (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 946);
13. PMK 79/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Penerimaan Negara dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan/ atau Gas Bumi dan Penghitungan PPh untuk Keperluan Pembayaran PPh Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi Berupa Volume Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 544) sebagaimana telah diubah dengan PMK-70/PMK.02/2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Penerimaan Negara dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dan Penghitungan PPh untuk Keperluan Pembayaran PPh Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi Berupa Volume Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 482);
14. PMK 10/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 13);
15. Pasal 23 dan 24 PMK 76/PMK.03/2013 tentang Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 573) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PMK 131/PMK.03/2017 tentang Perubahan Kedua atas PMK 76/PMK.03/2013 tentang Penatausahaan PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1381);
16. PMK 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1973) sebagaimana telah diubah dengan PMK 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja di Bidang PPh, PPN dan PPnBM, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 153);
17. PMK 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1974) sebagaimana telah diubah dengan PMK 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja di Bidang PPh, PPN dan PPnBM, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 153);
18. PMK 187 /PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1471);
19. Pasal 4 dan Pasal 5 PMK 200/PMK.03/2015 tentang Perlakuan Perpajakan bagi Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang Menggunakan Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu dalam Rangka Pendalaman Sektor Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1692);
20. PMK 244/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1964);
21. PMK 261/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Penyetoran, Pelaporan, dan Pengecualian Pengenaan PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29);
22. PMK 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan PPh Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 361) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PMK 41/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua atas PMK 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan PPh Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 341);
23. PMK 37 /PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Real Estat dalam Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 374);
24. PMK 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PMK 56/PMK.010/2021 tentang Perubahan Kedua atas PMK 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 637);
25. PMK 147 /PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan PKP (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1516);
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.03/2018 tentang Penunjukan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1682);
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.03/2018 tentang Penghitungan Angsuran Pajak Penghasilan dalam Tahun Pajak Berjalan yang Harus Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa, Wajib Pajak Lainnya yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala dan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1860);
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.010/2019 tentang Batasan Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak yang atas Ekspornya Dikenai Pajak Pertambahan Nilai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 354);
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 954);
30. Pasal 2 sampai dengan Pasal 7 dan Pasal 23 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/ atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1746) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/ atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 359);
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 ten tang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan PMK-96/PMK.010/2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 839);
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Penghasilan Neto atas Penanaman Modal Baru atau Perluasan pada Bidang Usaha Tertentu yang Merupakan Industri Padat Karya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227);
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.010/2020 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu di Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1173);
34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah oleh Badan Usaha Milik Negara dan Perusahaan Tertentu yang Dimiliki Secara Langsung oleh Badan Usaha Milik Negara sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 75);
35. Pasal 7 sampai dengan Pasal 13, Pasal 37 sampai dengan Pasal 41, Pasal 62 sampai dengan Pasal 78, Pasal 83 sampai dengan Pasal 102, Pasal 106, Pasal 109, dan Pasal 111 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 153);
36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pelaporan, dan Pendataan Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 519);
37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Melakukan Pencatatan dan Kriteria Tertentu serta Tata Cara Menyelenggarakan Pembukuan untuk Tujuan Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 591);
38. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan serta Penerbitan, Penandatanganan, dan Pengiriman Keputusan atau Ketetapan Pajak Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 659);
39. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2022 ten tang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 360);
40. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 361);
41. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 /PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Agen Asuransi, Jasa Pialang Asuransi, dan Jasa Pialang Reasuransi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 367); dan
42. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 368).