Bisnis.com, JAKARTA— Presiden Prabowo Subianto meminta agar aturan baru soal formula penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) rampung besok, Kamis (7/11/2024).

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli mengatakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menerbitkan aturan baru soal rumus penetapan UMP 2025 paling lambat 7 November 2024.

"Kami punya batas waktu sampai 7 November," katanya kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (4/11/2024).

Lebih lanjut, dia mengatakan sebelum menetapkan aturan baru itu, dirinya sudah berdiskusi dengan berbagai pihak terkait seperti buruh maupun pengusaha.

Sejalan itu, Yassierli menyampaikan bahwa pemerintah menghormati hasil keputusan MK dan Kementerian Tenaga Kerja sudah melakukan langkah-langkah strategis terkait dengan judicial review UU Cipta Kerja.
Dia mengaku melalui LKS Tripartit atau lembaga yang berfungsi sebagai forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah terkait masalah ketenagakerjaan kedua belah pihak melakukan diskusi mengenai keresahan buruh.
Bahkan, dia mengatakan bahwa instansinya juga sudah melakukan diskusi dengan Dewan Pengupahan Nasional.
Hal ini dia sampaikan usai melaporkan langkah strategis yang dilakukan instansinya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam menindaklanjuti hasil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan judicial review Undang-Undang Cipta Kerja di Istana Merdeka, Senin (4/11/2024).
“Kami sudah menampung aspirasi dari mereka dan sudah kami sampaikan kepada pak Presiden dan beliau kemudian memberikan arahan terkait dengan tindak lanjutnya,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (4/11/2024).
Lebih lanjut, dia mengaku mendapatkan batas waktu hingga Kamis (7/11/2024) atau 4 hari kerja untuk bisa merumuskan keputusan selanjutnya dalam menanggapi keputusan MK tersebut.
“Ini yang sedang kami coba rumuskan dan kami punya batas waktu sampai 7 November untuk keluar dengan apakah itu surat edaran ataupun itu peraturan Menteri Tenaga Kerja terkait tentang penetapan upah minimum yang itu nanti akan kami sampaikan kepada para gubernur se-Indonesia,” tuturnya.
Yassierli melanjutkan bahwa dalam laporannya, Prabowo meminta agar instansi terkait dapat segera mendapatkan rumusan yang sesuai terkait tentang upah minimum dalam kurun 2 hari.
“Terkait tentang upah minimum kami on going, sedang on going kami sekarang, karena itu dulu yang short term dan long term itu nanti masih ada sekitar 20 lagi pasal atau norma, yang kemudian kami harus coba bahas satu per satu dan kami nanti akan lihat skala prioritasnya seperti apa,” imbuhnya.
Di sisi lain, dia juga merespons terkait dengan putusan MK yang menolak frasa indeks tertentu yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.2/2022 tentang Cipta Kerja untuk menetapkan formulasi upah minimum.
Menurutnya pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Ketenagakerjaan akan kembali mengkaji setiap putusan dan formula yang tepat untuk memberikan kesejahteraan bagi semua pihak.
“Yang jelas, amar keputusan MK tentu kami harus pertimbangkan. Jadi artinya terkait tentang formula dan macam-macam itu nanti kami akan tinjau bersama,” pungkas Yassierli.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten makanan dan minuman, PT Mayora Indah Tbk. (MYOR) meminta pemerintah memberikan masa tenggang (grace period) kepada para pemain mamin sebelum menerapkan kebijakan terkait pelabelan warna.

Perlu diketahui, pemerintah mewacanakan kebijakan pelabelan yang tertuang di dalam aturan turunan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Aturan Pelaksana Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (PP Kesehatan 28/2024).

Pada beleid itu, tepatnya Pasal 194 PP Kesehatan menetapkan penentuan batas maksimal kandungan gula, garam, dan lemak akan mempertimbangkan kajian risiko maupun standar internasional.

Adapun, dalam rangka pengendalian konsumsi gula, garam, dan lemak, pemerintah pusat menentukan batas maksimal kandungan gula, garam, dan lemak dalam pangan olahan, termasuk pangan olahan siap saji.

Penentuan batas maksimal kandungan gula, garam, dan lemak ini dilakukan dengan mempertimbangkan kajian risiko dan/atau standar internasional.

Direktur Utama Mayora Indah Andre Sukendra Atmadja mengatakan bahwa pemain mamin, termasuk Mayora Group, perlu mereformulasi kandungan gula di setiap produk, sehingga perlu adanya masa tenggang. Di samping itu, MYOR juga harus mengedukasi para konsumen dengan formula baru yang rendah gula.

“Kami sudah mulai me-riviu satu per satu produk kami, memang butuh waktu development, makanya kami minta grace period ke Kementerian Kesehatan untuk implementasinya ada grace period,” ujar Andre seusai acara Pelepasan Kontainer Ekspor Mayora Group ke-400.000 dengan Tujuan 15 Negara di Cikupa, Tangerang, Selasa (5/11/2024).

Emiten bersandi saham MYOR itu pun mengusulkan agar Kementerian Kesehatan melakukan hal yang sama alias equal playing field dengan industri siap saji dalam hal pelabelan warna.

“Jadi kami request harus equal playing field, mau [mamin] kemasan di label, industri siap saji juga harus bisa di-enforce pelabelannya. Kalau nggak, ini bahaya,” tuturnya.

Di samping itu, Andre juga mengkhawatirkan biaya produksi permen bebas gula akan merogoh kocek lebih mahal jika pemerintah mulai mengimplementasikan pelabelan kandungan gula pada produk mamin. Adapun, ongkos produksi permen bebas gula bisa melonjak hingga lima kali lipat dari biasanya.

“Kalau [biaya produksi] sugar free candy [permen bebas gula], nggak hanya 2 kali lipat, bisa 4–5 kali lipat,” tuturnya.

Bukan hanya itu, adanya pelabelan warna ini juga dikhawatirkan akan menimbulkan informasi yang keliru di masyarakat, terutama untuk produk permen yang akan mendapatkan label merah. Sebab, kata Andre, kandungan gula pada satu butir permen mencapai 40% atau 1,2 gram dari total berat bersih 3 gram.

Untuk itu, MYOR mengusulkan agar pemerintah tetap menggunakan logo centang “Pilihan Lebih Sehat” pada setiap kemasan produk mamin yang sudah ada seperti sebelumnya. Apalagi, dia mengungkap banyak perusahaan berbondong-bondong untuk berusaha masuk ke kategori batas gula, garam, dan lemak demi mendapatkan logo “Pilihan Lebih Sehat”.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo telah resmi meneken PP untuk menghapus sejumlah piutang petani dan UMKM, namun tidak semua petani dan UMKM yang berutang akan dihapus.

Sebagaimana diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan serta UMKM lainnya.

PP tersebut ditandatangani Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa sore, dengan disaksikan sejumlah pejabat kementerian dan lembaga terkait serta sejumlah asosiasi pengusaha UMKM.
​​​​​​
"Dengan ini pemerintah berharap dapat membantu saudara kita para produsen yang bekerja di bidang pertanian UMKM dan sebagai nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting mereka dapat meneruskan usaha-usah mereka dan lebih berdayaguna," kata Presiden Prabowo dalam sambutannya.

Meski demikian, tidak semua utang petani, pekebun, peternak dan UMKM akan dihapus oleh pemerintah.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman seperti dilansir dari Antaranews.

Maman mengatakan jika kebijakan hanya akan menghapus piutang pelaku UMKM dan berlaku bagi nasabah Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang tidak memiliki kemampuan lagi untuk membayar.

Hal itu disampaikan Maman usai menghadiri penandatanganan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada UMKM pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan serta UMKM lainnya di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa petang.

"Diberikan sebuah penghapusan utang-piutang, yang di mana kalau tadi ditanyakan, banknya dimana, yang notabene adalah bank BUMN kita, Himbara," katanya.

Penghapusan piutang macet tersebut, kata Maman, juga berlaku nominal pinjaman maksimal, yakni Rp500 juta untuk kategori usaha dan Rp300 juta untuk kategori perorangan.

Ketentuan berikutnya, kata Maman, penghapusan piutang macet diperuntukkan bagi pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan yang terkena beberapa permasalahan, misalnya, gempa bumi, bencana alam, dan pandemi COVID-19.

Selain itu, nasabah penerima kebijakan tersebut harus berkategori tidak memiliki kemampuan lagi untuk membayar piutang dalam rentang waktu kurang lebih 10 tahun.

"Ini juga para pelaku UMKM yang bergerak di sektor perikanan dan pertanian, yang sudah tidak memiliki kemampuan bayar dan sudah jatuh tempo serta sudah diproses penghapusan bukunya di bank Himbara kita," ujarnya.

Secara singkat, inilah syarat utang peternak, petani, pekebun dan UMKM yang akan dihapus Prabowo

• Berutang di BANK Himbara (Mandiri, BRI, BNI dan BTN).
• Nominal utang antara Rp500 juta untuk kategori usaha dan Rp300 juta untuk kategori perorangan.
• Hanya untuk UMKM yang bergerak di sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan yang terkena beberapa permasalahan, misalnya, gempa bumi, bencana alam, dan pandemi COVID-19.
• Hanya untuk nasabah tidak memiliki kemampuan lagi untuk membayar piutang dalam rentang waktu kurang lebih 10 tahun.

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Utama Perusahaan Umum (Perum) Bulog Wahyu Suparyono menyampaikan 700.000 ton berasimpor masuk ke Indonesia pada pertengahan Desember 2024. Ini merupakan sisa dari penugasan 3,6 juta ton beras impor tahun ini.

Hal tersebut diungkapkan Wahyu usai menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

“Itu harus di Desember lah masuk, pertengahan. Kita lebih cepat lebih baik,” kata Wahyu, Selasa (5/11/2024).

Mantan Direktur Utama PT Asabri (Persero) itu mengungkapkan, sebanyak 2,9 juta ton beras impor telah terealisasi hingga Oktober 2024. Pengadaan impor beras tersebut diperoleh Perum Bulog dari sejumlah negara dengan melalui proses tender.

Dalam paparan yang disampaikan Wahyu, pengadaan impor beras utamanya berasal dari Kamboja, Myanmar, Pakistan, Thailand, dan Vietnam.

Secara terperinci, hingga Januari-Oktober 2024, Indonesia paling banyak mendatangkan beras dari Thailand yakni sebanyak 1.041.154.300 kilogram atau 1,04 juta ton. Kemudian, ada Vietnam dengan total sebanyak 1,02 juta ton, diikuti Myanmar 451.468 ton, Pakistan 388.675 ton, dan Kamboja 22.500 ton.

Wahyu menuturkan, pengadaan impor beras dilakukan secara terbuka sehingga diharapkan tidak ada proses penunjukan langsung dalam pengadaan impor beras guna memenuhi cadangan pangan pemerintah.

“Ini negara-negara yang sampai tanggal 1 kami lakukan pengadaan secara terbuka sehingga diharapkan tidak ada proses penunjukkan langsung di dalam pengadaan ini,” ujarnya dalam rapat dengar pendapat.

Dalam catatan Bisnis, pemerintah pada Februari 2024 resmi menambah kuota impor beras tahun ini sebanyak 1,6 juta ton dari semula hanya 2 juta ton. Dengan demikian, total kuota impor beras di 2024 ditetapkan sebanyak 3,6 juta ton.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi kala itu menuturkan, Indonesia harus memiliki cadangan pangan pemerintah (CPP) dalam rangka mengantisipasi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, hingga keadaan darurat.

“Jadi ini yang namanya early warning system. Jangan udah kejadian kita nggak punya stok, atau baru nyari-nyari [stok beras],” kata Arief usai menghadiri rakornas Bapanas di Depok, Jawa Barat, Selasa (27/2/2024).

Dia menegaskan, importasi yang dilakukan pemerintah sangat terukur. Pasalnya, kuota impor beras yang ditetapkan pemerintah telah memperhitungkan jumlah produksi dan kebutuhan nasional. Dengan begitu, harga gabah di tingkat petani dipastikan tetap terjaga.

Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan Umum (Perum) Bulog mengusulkan penyaluran bantuan pangan dan beras stabilisasi harga dan pasokan pangan (SPHP) dilakukan pada Januari-Februari 2025, untuk menjaga stabilitas harga beras di tingkat masyarakat.

Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono menyampaikan, usulan tersebut telah disampaikan Perum Bulog kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas).

“Januari-Februari kami menyarankan melalui Pak Menko Pangan agar supaya ada keseimbangan menjaga angka inflasi kita,” kata Wahyu dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Selasa (5/11/2024).

Perum Bulog saat ini tengah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2025. Dengan asumsi penyaluran bantuan pangan sebesar 220.000 ton per bulan dan beras SPHP sebesar 150.000 ton per bulan yang akan dilepas pada Januari-Februari 2024, menurutnya Badan Pangan Nasional (Bapanas) semestinya sudah menyediakan anggaran untuk kedua program ini.

“Kenapa demikian? Stok yang terlalu besar akan membebani bunga yang ada di Perum Bulog,” ujarnya.

Adapun hingga 1 November 2024, Perum Bulog telah menyalurkan bantuan pangan berupa beras yang ditujukan untuk 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Sebagai informasi, bantuan pangan beras merupakan program pemerintah berupa penyaluran beras yang bersumber dari stok cadangan beras pemerintah yang dikelola Perum Bulog.

Untuk tahap pertama, Perum Bulog telah menyalurkan 659.352 ton atau 99,88% dari target penyaluran 660.122 ton. Pada tahap kedua, realisasi penyaluran mencapai 653.613 ton beras atau 99,1% dari target 660.122 ton.

Kemudian untuk penyaluran tahap tiga, Perum Bulog baru menyalurkan sebesar 66,77% dari target 653.613 ton. Penyaluran tahap tiga ini telah berlangsung mulai Agustus, Oktober, dan Desember 2024.

Sementara itu, realisasi penyaluran beras SPHP untuk operasi pasar mencapai 1,23 juta ton atau mencapai 81,07% dari target 1,51 juta ton. Wahyu menuturkan, penyaluran SPHP tertinggi terjadi pada Februari 2024 dan menurun pada Maret 2024 seiring dengan menurunnya harga beras di pasar rakyat.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan pemerintah terus memacu ekspor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia agar bisa naik kelas alias go global, termasuk produk makanan dan minuman (mamin).

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan bahwa pihaknya terus berupaya untuk meningkatkan ekspor produk Indonesia ke pasar non-tradisional.

“Jadi semua produk Indonesia yang berdaya saing yang bisa masuk pasar ekspor akan kita dorong ekspornya, sehingga pertumbuhan ekonomi 8% bisa tercapai,” kata Budi saat ditemui seusai acara Pelepasan Kontainer Ekspor Mayora Group ke-400.000 dengan Tujuan 15 Negara di Cikupa, Tangerang, Selasa (5/11/2024).

Terlebih, neraca perdagangan Indonesia mencatatkan surplus selama 53 bulan beruntun. Budi menyampaikan bahwa ekspor Indonesia terus menorehkan surplus. Dia pun menekankan pemerintah akan mempertahankan dan meningkatkan surplus neraca perdagangan.

“Kita tingkatkan volume perdagangan kita dan tentu surplus kita,” tuturnya.

Di samping itu, Budi menuturkan bahwa Indonesia juga harus meningkatkan pasar baru melalui perjanjian baru yang saling menguntungkan, sehingga Indonesia bisa mudah masuk pasar di negara lain.

Adapun dalam waktu dekat, Kemendag juga akan mengumpulkan para pembina UKM. Budi pun mengeklaim pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kementerian UMKM untuk meningkatkan daya hasil UMKM.

“Dan harapan kita, karena kami di perdagangan, jadi kita khususkan bagaimana UMKM ini bisa ekspor go global menembus pasar kita di luar negeri,” tuturnya.

Untuk itu, Budi menyatakan bahwa perlu dukungan dan kerja sama baik pemerintah maupun masyarakat agar UMKM bisa menembus ke kancah internasional, sehingga Indonesia bisa menjadi negara maju pada 2045 mendatang.

Apalagi, Budi mengungkap, rasio kewirausahaan Indonesia masih terbilang kecil, yakni di level 3,47%. Sedangkan untuk menjadi negara maju dibutuhkan syarat rasio kewirausahaan sebesar 10–12%.

“Jadi kita kerja keras, kita kerja bersama-sama, pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha agar apa yang kita cita-citakan menuju negara maju tahun 2045 tercapai,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) telah melangsungkan pertemuan dengan Menteri Perdagangan Budi Santoso. Asosiasi mengaku pengaturan impor yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 (Permendag 8/2024) dibahas dalam pertemuan itu.

Wakil Ketua Bidang Perdagangan Apindo Adhi Lukman mengatakan bahwa Permendag 8/2024 telah mengatur perdagangan dan sudah mencakup sektor-sektor yang perlu dilindungi.

Pasalnya, aturan ini sudah tidak lagi menggunakan pertimbangan teknis (pertek) melainkan Peraturan Dirjen (Perdirjen). Adapun, Perdirjen ini mengharuskan adanya persetujuan impor (PI) hingga kuota impor.

“Tadi yang dibahas oleh Pak Menteri, apakah ini akan diperkuat menjadi pertek kembali untuk sektor tersebut. Dan Pak Menteri minta kepastian bahwa kali ini hanya ingin membahas terkait sektor tekstil, seperti TPT [tekstil dan produk tekstil] dan garmen saja tidak meluas,” kata Adhi saat ditemui Bisnis di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Dalam pertemuan itu, Adhi menyebut bahwa Kemendag sudah membuat matriks yang salah satunya adalah Perdirjen terkait dengan impor khususnya untuk tekstil serta garmen.

Dia menjelaskan, kebijakan ini dibahas lebih lanjut apakah akan ditingkatkan menjadi pertek atau tidak, sehingga semua industri tekstil terlindungi.

“Jadi intinya ada sektor-sektor yang tidak membutuhkan pertek, namun ada sektor-sektor yang membutuhkan pertek,” tuturnya.

Adhi juga menyebut bahwa Kementerian Perdagangan tengah meninjau ulang Permendag 8/2024 untuk menentukan apakah perlu dilakukan revisi atau tidak. Namun, kebijakan ini tetap melibatkan pihak terkait, termasuk Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian.

“Sedang ditinjau apakah perlu revisi atau tidak. Tapi intinya Pak Menteri mau ini [Permendag 8/2024] koordinasi dengan semua kementerian terkait, tidak sepotong-sepotong,” ungkapnya.

Adapun jika Kemenperin siap dengan perubahan kebijakan tersebut, sambung dia, Mendag Budi akan merevisi Permendag 8/2024.

“Dan kalau kementerian terkait termasuk [Kementerian] Perindustrian siap, tentunya Pak Menteri mau merubah itu [Permendag 8/2024],” terangnya.

Sementara itu, Adhi mengaku bahwa asosiasi menginginkan agar peraturan terkait impor dibahas lebih komprehensif supaya tidak ada pertentangan antar sektor di perdagangan. Namun, ungkap dia, asosiasi merasa pengaturan di dalam Permendag 8/2024 sudah cukup baik.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto akan turun tangan langsung merayu para investor asing dari negara-negara anggota G20 hingga APEC agar menanam modalnya ke Indonesia.

Komitmen tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat pada Selasa (5/11/2024).

Mantan ketua umum Partai Golkar itu menjelaskan, Prabowo ingin investasi menjadi salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi.

"Bapak Presiden akan ke China dalam minggu ini dan ke Amerika, dan pertemuan daripada APEC dan G20. Tentu akan banyak ketemu dengan pemimpin-pemimpin negara dan tentunya kita bisa mendorong agar investasi bisa lebih ditingkatkan," ujar Airlangga.

Dengan begitu, dia meyakini Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia akan meningkat. ICOR sendiri merupakan metode untuk menjelaskan hubungan antara tingkat investasi dengan peningkatan produksi domestik bruto (PDB).

Bahkan, Airlangga meyakini peningkatan investasi akan meningkat pertumbuhan ekonomi hingga 1—2%. Dia mengingatkan, Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 8%.

Selain investasi, sumber pertumbuhan ekonomi yang akan digenjot yaitu sektor pangan dan energi. Prabowo, ujar Airlangga, ingin membawa Indonesia berswasembada pangan dan energi.

"Sektor itu [energi dan pangan] bisa mendorong penciptaan lapangan kerja yang lebih besar," kata Airlangga.

Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani memang menerangkan bahwa investasi harus menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi 8%. Selama ini, katanya, pertumbuhan ekonomi masih terlalu tergantung kepada konsumsi rumah tangga.

Sebagai catatan, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan kontribusi konsumsi rumah tangga sebesar 53,08% untuk pertumbuhan ekonomi pada Kuartal III/2024. Sementara itu, investasi berkontribusi sebesar 29,75%.

"Amanah itu diberikan kepada kami di [kementerian] investasi ini, dan dilihat juga hilirisasi menjadi salah satu potensi pertumbuhannya sehingga ini berada di dalam adegan kami," jelas Rosan di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Jakarta Selatan, Senin (21/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Politisi Gerindra Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto memimpin rapat Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman pada hari ini, Selasa (5/11/2024).

Saat membuka rapat perdananya tersebut, Titiek tampak mengucapkan selamat atas ditunjuknya Andi Amran Sulaiman dan Sudaryono sebagai menteri dan wakil menteri pertanian Kabinet Merah Putih (KMP) periode 2024 – 2029.

“Bapak-Ibu, sesuai dengan ketentuan pasal 276 dan pasal 281 ayat 1 peraturan tata tertib DPR RI, rapat kerja hari ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum” ungkap Titiek sembari mengetuk palunya satu kali, Selasa (5/11/2024).

Lebih lanjut, Titiek lantas mengingatkan Mentan Amran untuk dapat membentuk rencana dan program kerja prioritas 2025 dengan fokus. Hal itu dilakukan guna meningkatkan produksi hingga berdampak langsung pada kesejahteraan petani.

Pasalnya, Kementerian Pertanian menjadi sektor terdepan yang bertanggung jawab mendorong pengembangan sektor pertanian di Indonesia.

Lebih lanjut, Titiek juga mengingatkan Mentan Amran mengenai fungsi utama Kementan dalam meningkatkan produksi dan produktivitas hasil pertanian menuju swasembada pangan.

“Komisi IV DPR RI mengingatkan agar rencana program kerja prioritas yang tersusun harus fokus pada peningkatan produksi dan berdampak langsung pada kesejahteraan petani,” pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Saan Mustopa memang sempat menyebut bahwa Siti Hediati Soeharto alias Titiek Soeharto menjadi Ketua Komisi IV DPR periode 2024-2029.

Adapun, penetapan tersebut dilakukan di Ruang Komisi IV DPR RI yang dihadiri oleh para anggota komisi itu sendiri seusai mereka menghadiri rapat paripurna DPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (22/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Pelaku usaha dan buruh saling menaruh harapan di tengah penetapan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (permenaker) terkait dengan pengupahan. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) belum lama ini meminta agar permenaker mengenai UMP 2025 dikeluarkan paling lambat 7 November 2024.

Pengusaha serat benang yang tergabung dalam Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) meminta agar pemerintah memberikan aturan khusus soal pengupahan di industri padat karya.

Usulan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2025 sebesar 8-10% dari kalangan buruh dinilai cukup menantang.

“Saya kira lebih baik jika industri padat karya diberikan aturan tersendiri,” ujar Ketua Umum APSyFI, Redma G. Wiraswasta kepada Bisnis, dikutip Selasa (5/11/2024).

Terkait usulan kenaikan upah buruh, dia juga meminta serikat pekerja melihat kondisi industri dan meminta masukan anggotanya terutama yang bekerja di padat karya.

Apalagi, daya beli masyarakat saat ini makin tergerus sehingga mesti tetap dijaga. Menurut dia, daya beli bisa tetap terjaga selama masyarakat bekerja. Dia menilai daya beli dalam posisi tren menurun akibat banyaknya PHK.

“Bagi karyawan kami saat ini prioritasnya adalah tetap bekerja,” ujarnya.

Dari sisi usaha, dia menuturkan bahwa dunia usaha juga memerlukan kepastian jangka panjang terkait pengupahan sehingga aturan formulasi upah disebut lebih baik ditetapkan dengan formulasi jangka panjang.

“Jadi tidak setiap tahun kita ribut masalah upah minimum,” imbuhnya.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah memberikan stimulus berupa PPh 21 atau potongan atas penghasilan karyawan untuk memulihkan industri padat karya.

Ketua Bidang Perdagangan Apindo, Anne Patricia Sutanto, mengatakan insentif perpajakan bagi pekerja sektor padat karya dapat menjadi angin segar bagi ekonomi nasional karena mendorong peningkatan daya beli masyarakat.

"Kita sudah request sama pemerintah, pada saat kontraksi seperti ini seperti kayak yang lalu [Covid-19], PTKP [Penghasilan Tidak Kena Pajak] ditinggiin atau PPh 21 misalnya dibebaskan," kata Anne.

Data BPS Dikumpulkan

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) memastikan dalam waktu dekat akan menyerahkan data terbaru ke Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) untuk digunakan dalam penyusunan upah minimum provinsi atau UMP 2025.

Plt. Kepala BPS Amalia A. Widyasanti menyampaikan, BPS telah mengumpulkan data yang diminta berupa perhitungan Inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

“Tentu data sudah kami kumpulkan dan kami sampaikan yang terbaru tentunya setelah dari rilis ini,” kata Amalia dalam Rilis BPS, Selasa (5/11/2024).

Sebagaimana diketahui, penetapan upah minimum 2025 masih terus digodok oleh Depenas. Depenas yang terdiri atas pemerintah, pengusaha, dan pekerja itu tengah menunggu data dari BPS untuk melakukan simulasi perhitungan upah dengan mempertimbangkan angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan, dari perhitungan tersebut, pemerintah akan mencoba mencari solusi terbaik bagi semua pihak terkait penetapan upah minimum tersebut.

Pernyataan tersebut disampaikan Yassierli seiring adanya usulan agar penetapan upah minimum tidak mengacu pada formula yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.51/2023 tentang Pengupahan.

“Masukan dari buruh kita tampung dan kita pahami itu,” kata Yassierli.

Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengungkap alasan di balik tuntutan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP 2025 sebesar 8–10%.

Presiden KSPI dan Partai Buruh Said Iqbal mengatakan bahwa dalam lima tahun terakhir, buruh merasa dirugikan lantaran tidak adanya kenaikan upah yang signifikan. Menurutnya, kondisi upah yang diterima buruh berbeda dengan pegawai negeri sipil (PNS) dan TNI/Polri yang mendapatkan kenaikan upah yang layak, yakni sebesar 8% per 1 Januari 2024.

“Buruh dalam 5 tahun itu nombok, tidak naik upah. Pegawai negeri saja sudah naik. PNS, TNI, Polri [upah naik] 8%, kita setuju. Tapi kenapa buruh swasta nombok 1,3%?” kata Iqbal.

Iqbal menjelaskan bahwa dalam lima tahun terakhir, upah buruh tidak mengalami kenaikan. Pada tiga tahun pertama, kata dia, upah buruh naik 0% alias tidak naik, sedangkan harga barang mengalami kenaikan sebesar 3%. Lalu, dua tahun berikutnya, upah buruh hanya naik 1,58%. Padahal, lanjut Iqbal, tingkat inflasi berada di angka 2,8%.

“Jadi upah itu tidak naik, nombok 2,8% naik barang, naik upah 1,58%, nombok berarti 1,3%,” tuturnya.

MK Ubah UU Ciptaker

Sebelumnya MK telah mengubah 21 aturan dalam UU No.6/2023 tentang Cipta Kerja, yang termuat dalam Putusan No.168/PUU-XXI/2023.

Secara garis besar perubahan tersebut menyangkut tiga hal yaitu tenaga kerja asing, pekerja kontrak, hingga pekerja alih daya.

Peraturan yang baru mengamanatkan pengesahan tenaga kerja asing menjadi wewenang Menteri Tenaga Kerja, bukan lagi menjadi wewenang pemerintah pusat. Perusahaan juga harus mengutamakan pekerja asal Indonesia untuk jabatan tertentu.

Kemudian, jangka waktu suatu pekerjaan tertentu tidak lagi ditentukan oleh Perjanjian Kerja. Beleid terbaru menekankan jangka waktu selesainya suatu pekerjaan tertentu dibuat tidak melebihi paling lama 5 tahun, termasuk jika terjadi perpanjangan.

Terakhir, pemerintah menetapkan sebagian pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan jenis dan bidang pekerjaan alih daya yang diperjanjikan dalam perjanjian tertulis alih daya.

Adapun alasan MK mengubah pasal tersebut karena mempertimbangkan sinkronisasi pasal di Ciptakter dengan UU no.13/2003 tentang Ketenagakerjaan, yang saat ini masih diakui substansinya. Sebagian dari UU Ciptaker menghidupkan lagi UU no.13/2003, yang sebelumnya telah mengalami perubahan, termasuk penentuan upah minimum.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah berupaya melobi agar manfaat insentif hijau bagi perusahaan-perusahaan Amerika yang menjalankan bisnis berbasis ramah lingkungan dalam payung Inflation Reduction Act (IRA) dapat dinikmati Indonesia. Seperti diketahui, Indonesia 'dikucilkan' dari manfaat IRA ini.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pihaknya akan membangun komunikasi dengan Amerika Serikat (AS) mengenai Inflation Reduction Act (IRA). Undang-undang yang disahkan pada 2022 lalu itu, pabrik atau kendaraan listrik yang mendapatkan pasokan nikel dari RI dikecualikan atau dikucilkan dari pihak yang bisa mendapatkan insentif hijau dari Pemerintah AS ini.

“Kami sudah mulai berbicara dengan Amerika untuk critical mineral. Karena kita adalah produsen terbesar daripada nikel dan ekosistem kendaraan listrik termasuk anodanya. Jadi bukan hanya berbasis kepada bahan baku mineralnya, tetapi anodanya yang basisnya adalah carbon black,” tuturnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Airlangga menekankan salah satu cara untuk mendorong kepentingan Indonesia adalah upaya dari Presiden AS Joe Biden yang berniat mendorong agar manufaktur dari Negeri paman Sam itu kembali bangkit. Apabila sebelumnya AS mendorong manufacturing itu di negara-negara Asia termasuk China.

“Sekarang mereka [AS] kan merasa bahwa dengan kekuatan teknologi di Asia yang utamanya China juga makin tinggi, mereka tidak ingin ada ketergantungan terhadap Asia,” imbuhnya.

IRA sendiri merupakan undang-undang yang disahkan oleh Biden pada 16 Agustus 2022 dan dinilai sebagai tindakan signifikan oleh kongres mengenai energi bersih dan perubahan iklim dalam sejarah bangsa.

Melansir dari laman resmi White House, diketahui bahwa nilai investasi dari undang-undang tersebut adalah senilai US$370 miliar atau setara dengan Rp5,4 kuadriliun. Menurut McKinsey, pengesahan IRA bertujuan untuk mengkatalisasi investasi dalam kapasitas produksi dalam negeri, mendorong pengadaan pasokan penting di dalam negeri atau dari mitra perdagangan bebas, memulai R&D serta komersialisasi teknologi terdepan seperti penangkapan dan penyimpanan karbon serta hidrogen bersih.

IRA juga mengalokasikan pendanaan secara langsung untuk prioritas keadilan lingkungan dan membutuhkan penerima banyak aliran dana untuk menunjukkan dampak ekuitas.

Mengutip White House, jika Undang-Undang IRA dikombinasikan dengan Undang-Undang Infrastruktur Bipartisan dan tindakan lainnya, Departemen Energi (DOE) memperkirakan AS akan mencapai 40 persen pengurangan emisi gas rumah kaca skala ekonomi di bawah tingkat tahun 2005 pada tahun 2030.

Kantor Anggaran Kongres juga (CBO) memperkirakan bahwa undang-undang tersebut akan mengurangi defisit anggaran sebesar US$237 miliar atau setara Rp3,5 kuadriliun selama dekade berikutnya.

DOE juga memperkirakan bahwa ketentuan energi bersih dari IRA dan UU Infrastruktur Bipartisan jika dikolaborasikan dapat mengurangi emisi lebih dari 1.000 juta metrik ton CO2e pada 2030, setara dengan gabungan emisi tahunan yang dilepaskan dari setiap rumah di AS.

Bisnis.com, JAKARTA - Center of Economic and Law Studies (CELIOS) mengingatkan pemerintah tak memandang upaya suntik mati pembangkit listrik tenaga batu bara (PLTU) merugikan negara.

Peringatan itu merespons pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang baru-baru ini mengkhawatirkan potensi kerugian negara dari pensiun PLTU Cirebon-1 di Jawa Barat. Bendahara negara itu beralasan pensiun dini PLTU memerlukan biaya besar yang ditanggung PLN dan APBN, terutama terkait peningkatan grid-transmisi untuk energi terbarukan.

Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira menuturkan, kekhawatiran pemerintah sama sekali tidak berdasar. Menurutnya, jika peningkatan grid-transmisi memerlukan investasi, maka itu adalah tanggung jawab pemerintah melalui APBN dan kerja sama swasta untuk meningkatkan bauran energi terbarukan.

"Ini seharusnya tidak dipandang sebagai kerugian negara, melainkan sebagai keuntungan dari penghematan biaya subsidi, kompensasi listrik, dan biaya kesehatan,” kata Bhima melalui keterangan resmi, Selasa (5/11/2024).

Bhima berpendapat kendala infrastruktur dan finansial yang dianggap beban justru disebabkan oleh kelebihan pasokan listrik, terutama di Jawa dan Sumatra. Hal itu justru mengakibatkan kerugian finansial yang diperkirakan mencapai Rp18 triliun pada 2023 karena kapasitas yang tidak terpakai.

Bhima menambahkan bahwa paradigma dalam mengindikasikan kerugian negara juga problematis.

“Peningkatan belanja pemerintah untuk proyek berbasis bahan bakar fosil, seperti bandara dan ibu kota baru IKN Nusantara, telah menguras sumber daya keuangan sehingga mengurangi dana untuk proyek terbarukan. Apakah itu bukan kerugian negara?” katanya.

Bhima juga mengingatkan bahwa Indonesia perlu bergerak cepat. Apalagi, negara-negara Asia Tenggara seperti Vietnam telah berinvestasi besar dalam peningkatan transmisi untuk mendukung energi terbarukan dan mengadopsi teknologi jaringan pintar.

Adapun, investasi itu untuk meningkatkan efisiensi dan keandalan. Hal itu pun berpotensi menurunkan biaya bagi konsumen dan mendukung integrasi energi terbarukan. Menurut Bhima, hal di atas dapat menjadi contoh bagi Indonesia.

“Secara keseluruhan, urgensi restrukturisasi komitmen keuangan dan pengembangan inovasi dalam teknologi jaringan listrik untuk mencapai tujuan energi terbarukan Indonesia adalah tanggung jawab negara, bukan dikategorikan sebagai kerugian negara,” tutup Bhima.

Sebelumnya, Sri Mulyani mengungkapkan pemerintah dan pihak swasta masih mendiskusikan kesepakatan pembiayaan untuk melakukan pensiun dini terhadap PLTU Cirebon-1 pada Desember 2035.

Padahal, sebelumnya ditargetkan kesepakatan transaksi selesai pada paruh pertama 2024. Kendati, Sri Mulyani mengaku masih banyak tantangan yang harus dibicarakan bersama sehingga kesepakatan tersebut belum tercapai hingga kini.

"Kita lihat dari biaya yang muncul akibat dari keputusan itu, konsekuensinya terhadap PLN, terhadap APBN, dan private sector [pihak swasta]," ujarnya usai acara Indonesia International Sustainability Forum 2024 di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (6/9/2024).

Menurutnya, pemerintah dan swasta masih mencari jalan keluar terbaik agar transaksi yang disepakati nantinya bisa akuntabel. Sri Mulyani tidak ingin kesepakatan tersebut malah timbulkan permasalahan di masa mendatang.

"Sehingga tidak dianggap sesuatu yang merugikan negara," ungkapnya.

Sebelumnya, Asian Development Bank (ADB) bersama PT Cirebon Electric Power (CEP) dan Indonesia Investment Authority (INA) sepakat untuk melakukan pensiun dini terhadap PLTU Cirebon-1 di Jawa Barat pada Desember 2035.

PLTU Cirebon dengan kapasitas 660 megawatt (MW) tersebut akan pensiun 7 tahun lebih awal daripada yang seharusnya, yaitu Juli 2042. Hal ini berdasarkan hasil diskusi dengan pemilik pembangkit listrik tersebut dan pemerintah Indonesia di bawah program Mekanisme Transisi Energi (Energy Transition Mechanism/ETM) dari ADB.

ETM merupakan pembiayaan campuran untuk mengakselerasi transisi dari energi fosil ke energi bersih oleh ADB bersama dengan pemerintah, investor swasta, filantropis, dan investor jangka panjang.

Struktur akhir transaksi juga akan menentukan ukuran pembiayaan, tetapi diperkirakan sekitar US$250 juta-US$300 juta.