Bisnis.com, BATANG – Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memintaharga gas maupun biaya angkut gas atau toll fee pipa transmisi gas diberikan murah untuk memikat investor masuk ke kawasan industri.

Hal ini disampaikan saat meresmikan first welding atau pengelasan pertama pada proyek Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap II (Ruas Batang - Cirebon - Kandang Haur Timur) sepanjang 245 kilometer (km).

"Untuk menarik investor masuk di KITB itu harga gas, harga gas nya ini jangan mahal tetapi memang tanpa intervensi negara, pasti PGN menerapkan toll fee gas yang mahal," kata Bahlil dalam peresmian First Welding Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cisem II di Batang, Jawa Tengah, Senin (30/9/2024).

Bahlil menyebut bahwa infrastruktur jaringan gas bumi merupakan salah satu masterplan untuk membuat Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) memiliki keunggulan komparatif dibandingkan kawasan industri lainnya.

Terkait toll fee gas di kawasan industri, Bahlil juga sempat berdiskusi dengan menteri ESDM terdahulu, yaitu Arifin Tasrif.

"Saya bilang Pak kalau kita suruh swasta murni yang bangun, kita nggak akan dapat harga gas yang semurah mungkin yang terjangkau. Mau nggak mau kita harus intervensi di APBN. Alhamdulillah, sekarang kita masuk ke fase kedua," ujarnya.

Adapun, fase Cisem I dibangun sepanjang 60 kilometer (km) dan telah beroperasi sejak 2023 lalu. Untuk fase kedua, Bahlil memastikan bahwa tingkat komponen dalam negeri (TKDN) pada pipa gas mencapai 100%

Sebagai informasi, proyek pembangunan pipa transmisi gas bumi yang dikelola dalam kontrak tahun jamak (multiyears contract) ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk menghubungkan jaringan pipa transmisi Sumatra, Jawa bagian barat, dan Jawa bagian timur dalam rangka memperkuat rantai suplai gas bumi secara nasional sehingga bisa mencapai kemandirian energi serta mempercepat penyediaan infrastruktur energi.

Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman menuturkan, nilai kontrak proyek mencapai Rp2,7 triliun mencakup seluruh aspek pekerjaan konstruksi terintegrasi, dari perancangan hingga pelaksanaan.

Sementara durasi pelaksanaan proyek ditetapkan selama 18 bulan, terhitung sejak penandatanganan kontrak 2 Agustus 2024.

Proses tender dimulai pada April 2024 dan diumumkan pada 4 Juli 2024 dengan konsorsium KSO PT Timas Suplindo - PT. Pratiwi Putri Sulung ditetapkan sebagai pelaksana proyek.

Keberadaan proyek Cisem Tahap II akan melengkapi Cisem Tahap I dengan panjang 60 km yang selesai dibangun pada2023 dan sudah beroperasi untuk memasok kebutuhan gas bumi di Kawasan Industri Kendal per 17 November 2023, serta Kawasan Industri Batang per 27 Juli 2024.

Sumber gas proyek Cisem II berasal dari Lapangan Jambaran Tiung Biru (JTB) dan long term plan (LTP) yang berasal dari potensi seluruh WK yang ada di wilayah Jawa Timur (WK Agung dan WK Bulu).

Penerima manfaat dari pembangunan proyek Cisem II adalah Kilang Balongan, berbagai industri di wilayah Jawa Barat, jargas rumah tangga, serta tambahan kebutuhan dari Pupuk Kujang.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) mencatat total kelolaan aset perseroan menembus Rp133 triliun sepanjang semester I/2024 atau tumbuh 6,4% secara tahunan (year-on-year/yoy).

Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga, Lisye Octaviana, menuturkan aset JSMR itu meningkat 28,3% jika dibandingkan dari posisi aset perseroan pada 2020 sebesar Rp104 triliun.

“Pertumbuhan aset Jasa Marga selama periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 menandakan Perseroan terus berupaya untuk mengembangkan jaringan jalan tol di Indonesia sesuai Visi Misi Perseroan sebagai pemain utama dalam sektor infrastruktur jalan tol di Indonesia,” kata Lisye dalam keterangan resmi, dikutip Senin (30/9/2024).

Adapun, pertumbuhan aset JSMR hingga paruh pertama 2024 itu ditopang oleh akuisisi saham PT Lintas Marga Jawa (LMJ) oleh PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT).

Lisye menjelaskan, aksi korporasi tersebut dilakukan sebagai bagian dari strategi bisnis dalam upaya meningkatkan portofolio JSMR di Jalan Tol Trans Jawa serta dimulainya konstruksi jalan tol baru yakni Jalan Tol Japek II Selatan dan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen.

Di samping itu, pertumbuhan aset tersebut juga sejalan dengan pertumbuhan ekuitas perseroan dari Rp23,186 triliun pada 2020 menjadi Rp41,7 triliun pada 2024.

“Meski dihadapkan pada situasi ekonomi global yang penuh tantangan, termasuk pandemi Covid-19, Jasa Marga tetap mampu menjaga momentum pertumbuhan. Hal ini menunjukkan ketahanan perseroan dalam menghadapi tekanan ekonomi, serta kemampuan untuk terus menambah nilai bagi pemegang saham dan seluruh stakeholder,” ujar Lisye.

Untuk diketahui, JSMR juga mencatatkan perolehan laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada entitas induk sebesar Rp2,34 triliun semester I/2024.

Kinerja hijau bottom line Perseroan itu mencerminkan pertumbuhan sebesar 104,32% jika dibandingkan dengan periode yang saham tahun sebelumnya yakni Rp1,14 triliun.

Sejalan dengan kenaikan laba bersih, performa pendapatan JSMR juga tumbuh 46,49% yoy menjadi Rp13,07 triliun. Perolehan ini ditopang oleh segmen pendapatan tol yang menyumbang Rp8,37 triliun atau meningkat 36,61% per akhir Juni 2024.

Bisnis.com, JAKARTA – Entitas usaha milik Grup Salim yakni PT Nusantara Infrastructure Tbk. (META) melalui Konsorsium GIC – MPTC resmi mencaplok 35% kepemilikan saham PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) di PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT).

Untuk diketahui, Konsorsium GIC – MPTC sendiri terdiri dari PT Margautama Nusantara (MUN), PT Metro Pacific Rollways Indonesia Services (MPTIS) dan Warrington Investment Pte. Ltd. (WIPL) yang merupakan entitas usaha dari Government of Singapore Investment Corporation (GIC).

Adapun, nilai akuisisi saham sebesar 35% oleh Konsorsium GIC – MPTC itu nilainya mencapai Rp15,75 triliun termasuk di dalamnya penerbitan saham baru. Di mana, penandatanganan akta jual beli saham telah dilakukan pada 27 September 2024.

Direktur Utama Margautama Nusantara, Danni Hasan mengatakan, aksi korporasi ini merupakan komitmen Perusahaan dalam mendukung peran Pemerintah untuk menciptakan infrastruktur yang berkelanjutan.

“Tol Transjawa merupakan salah satu jalan tol strategis di Indonesia yang menghubungkan kota-kota utama di Pulau Jawa, sekaligus memainkan peran penting dalam akselerator distribusi barang dan jasa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi regional,” kata Danni dalam keterangan resmi, Senin (30/9/2024).

Dia menambahkan, aksi korporasi tersebut menjadi wujud konkret sinergi yang baik antara pemerintah dan sektor swasta dalam mendukung pembangunan infrastruktur nasional, sekaligus memberikan dampak positif dalam meningkatkan aksesibilitas, mendorong perkembangan ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat luas.

Di samping itu, akuisisi Tol Trans Jawa itu juga dilakukan dalam rangka memperkuat laju pertumbuhan bisnis jangka panjang agar dapat meningkatkan daya saing perseroan.

“Keberhasilan ini tentunya tidak terlepas dari kerja sama solid dengan mitra strategis yang mendukung strategic movement perusahaan, oleh karenanya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh partner atas kepercayaan dan komitmennya untuk terus menciptakan nilai tambah yang lebih besar di masa depan," imbuhnya.

Di tengah akuisisi tersebut, Direktur Utama JSMR Subakti Syukur memastikan bahwa PT JTT masih menjadi bagian dalam kelompok usaha Jasa Marga dan akan terus memegang kendali penuh terhadap pengelolaan pengoperasian Jalan Tol Trans Jawa.

Dia mengatakan Jasa Marga tetap mempertahankan posisinya sebagai pemegang saham pengendali utama di PT JTT dengan kepemilikan saham mayoritas sebesar 65%.

Adapun, komposisi pemegang saham lain PT JTT saat ini yaitu sebesar 20,3% dimiliki PT MPTIS, 10,5% dimiliki oleh Warrington dan 4,2% dimiliki oleh PT MUN yang merupakan anak usaha dari PT Nusantara Infrastructure Tbk. (META).

Dengan demikian, dalam jangka panjang, pengusahaan Jalan Tol Trans Jawa diproyeksi akan terus mengalami pertumbuhan positif seiring dengan pengembangan infrastruktur dan jaringan jalan di berbagai wilayah di pulau Jawa, sehingga tentunya akan menghasilkan value yang optimal bagi pemegang saham dan para stakeholder.

"Penandatanganan SPA ini tentunya merupakan wujud komitmen kerja sama investasi dalam pengusahaan Ruas Jalan Tol Trans Jawa, melalui PT JTT sebagai Badan Usaha yang mengelola. Saya menyampaikan terima kasih atas dukungan dan bantuan dari seluruh pihak yang turut terlibat dalam menyukseskan aksi korporasi ini," tutup Subakti.

Untuk diketahui sebelumnya, PT JTT merupakan badan usaha jalan tol (BUJT) yang mengoperasikan Tol Trans Jawa sepanjang 676 kilometer (km) dan terdiri dari 13 ruas jalan tol.

Tol Trans Jawa memiliki berbagai peran vital di antaranya untuk meningkatkan konektivitas di Pulau Jawa, mendukung mobilitas masyarakat, mendorong perekonomian nasional dan pengembangan kawasan strategis serta memperlancar distribusi barang dan jasa (logistik).

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengamankan produk kosmetik impor ilegal pada periode Juni-September 2024 yang berasal dari China, Filipina, Thailand, dan Malaysia.

Kepala BPOM, Taruna Ikrar, menyampaikan, produk impor ilegal ini merupakan produk kosmetik tanpa izin edar dan mengandung bahan dilarang dan berbahaya.

“Jadi kami juga sudah melakukan pengecekan di laboratorium dan sebagian besar produk berasal dari Tiongkok atau China, kemudian Filipina, Thailand, Malaysia,” kata Ikrar dalam konferensi pers di Kantor BPOM, Senin (30/9/2024).

Ikrar juga membeberkan sejumlah merek produk ilegal yang berhasil disita. Merek produk tersebut antara lain Lamellia, Brilliant, dan Balai Meta. Menurutnya, merek produk ilegal ini perlu disampaikan secara luas agar masyarakat tahu bahwa produk tersebut belum teregistrasi di BPOM.

Dia juga mengungkapkan bahwa produk dan peredaran produk kosmetik impor ilegal tidak hanya berisiko terhadap kesehatan masyarakat tetapi juga menimbulkan ketidakadilan bagi pelaku usaha legal dan keberlangsungan produk kosmetik lokal.

“Kami dari Badan POM sangat tegas dan sangat maksimal bagaimana melindungi kita punya produk-produk dalam negeri,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah menggelar ekspos hasil pengawasan terhadap barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impor untuk komoditas kosmetik di Kantor BPOM, Jakarta Pusat, Senin (30/9/2024).

Adapun, temuan ini merupakan hasil penindakan dan intensifikasi pengawasan terhadap produk kosmetik impor ilegal dalam kurung waktu Juni hingga September 2024.

Sebanyak 970 item atau sekitar 415.000 pcs lebih produk kosmetik impor ilegal senilai Rp11,44 miliar berhasil diamankan selama periode tersebut. Ikrar menuturkan, pelaku pelanggaran dapat dikenakan pidana paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp5 miliar sesuai dengan Undang-undang No.17/2023 tentang Kesehatan.

Sementara itu, terhadap produk ilegal yang berhasil diamankan bakal dimusnahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna melindungi kesehatan masyarakat.

Pasalnya, kata dia, penggunaan kosmetik tanpa izin edar atau mengandung bahan dilarang dalam kosmetik sesuai peraturan teknis bahan kosmetik sangat berisiko bagi kesehatan.

“Kita juga harus bersama-sama melakukan upaya pencegahan pemasukan kosmetik ilegal tadi,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI menggandeng sejumlah pengembang properti untuk melakukan kerja sama potensial dalam pengembangan kawasan perumahan dan transportasi.

Vice President Public Relation KAI, Anne Purba, menyatakan perseroan melakukan penandatanganan nota kerja sama (MoU) dalam upaya mewujudkan komitmen untuk menghadirkan ekosistem perkeretaapian terbaik.

“KAI juga melakukan penandatanganan MoU dengan menggandeng beberapa pengembang kawasan perumahan ternama,” kata Anne dalam keterangan resmi, Senin (30/9/2024).

Beberapa pengembang yang terlibat dalam kerja sama ini antara lain PT Bumi Serpong Damai Tbk. (BSDE), PT Summarecon Agung Tbk. (SMRA), PT Mitra Abadi Utama (bagian dari Agung Podomoro Land), PT Citra Maja City (Ciputra Group), dan PT Wika Realty.

Penandatanganan MoU ini merupakan bagian dari rencana kerja sama potensial untuk menghadirkan sinergi antara infrastruktur transportasi kereta api dan kawasan perumahan.

Penandatanganan ini dilakukan oleh Direktur Niaga KAI, Hadis Surya Palapa, serta Direktur Pengembangan Usaha dan Kelembagaan KAI, Rudi As Aturridha, dengan Direktur Utama masing-masing pengembang terkait. Prosesi penandatanganan juga disaksikan oleh Direktur Utama KAI, Didiek Hartantyo.

"Melalui kerja sama ini, kami berharap dapat menciptakan ekosistem perkeretaapian yang mendukung kenyamanan, keamanan, dan keberlanjutan bagi pelanggan kereta api," jelas Anne.

Adapun, beberapa kawasan perumahan memang terletak dengan stasiun kereta api.

Berikut daftar perumahan yang dekat dengan stasiun:

1. BSD City (PT Bumi Serpong Damai): Kawasan perumahan ini terintegrasi dengan Stasiun Rawa Buntu, memudahkan akses transportasi bagi para penghuni.

2. Summarecon Serpong (Summarecon Agung): Terletak tidak jauh dari Stasiun Cisauk, memberikan akses langsung bagi para penghuni ke jaringan kereta api komuter.

3. Podomoro Golf View (Mitra Abadi Utama): Kawasan ini terletak di dekat Stasiun LRT Ciracas, menawarkan koneksi yang mudah bagi pengguna moda transportasi publik.

4. Citra Maja Raya (Ciputra Group): Dikembangkan di dekat Stasiun Maja.

Sebelumnya, KAI telah menjalin kerja sama dengan BSD dan Agung Podomoro (APLN) untuk mewujudkan konsep transit oriented development (TOD).

PT Agung Podomoro Land Tbk. (APLN) melalui anak usahanya yakni PT Mitra Abadi Utama selaku pengembang Kota Podomoro Tenjo, resmi memulai pembangunan flyover Tenjo dengan nilai investasi sebesar Rp50 miliar.

Pembangunan flyover Tenjo merupakan kolaborasi strategis antara Agung Podomoro bersama Kementerian Perhubungan, PT Kereta Api Indonesia (KAI), dan Pemerintah Kabupaten Bogor.

Pembangunan flyover ini merupakan bagian dari konsep Grand Transit Oriented Development (TOD) Kota Podomoro Tenjo.

Sementara itu, BSD City melakukan pembangunan Stasiun KRL Baru Jatake di Provinsi Banten yang menghubungkan moda transportasi KRL dengan kawasan perumahan.

Stasiun tersebut ditargetkan sudah dapat beroperasi pada pertengahan 2025. Pembangunan Stasiun Jatake merupakan bagian dari pengembangan konsep TOD sebagai fasilitas kota baru untuk mengurangi kepadatan transportasi di jalan raya melalui pemaksimalan penggunaan kendaraan umum.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan tarif listrik triwulan IV atau periode Oktober-Desember 2024 untuk 13 golongan pelanggan nonsubsidi PT PLN (Persero) tetap atau tidak mengalami perubahan.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman P. Hutajulu mengatakan, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero).

Penyesuaian tarif tenaga listrik bagi pelanggan nonsubsidi dilakukan setiap 3 bulan mengacu pada perubahan terhadap realisasi parameter ekonomi makro. Parameternya yaitu kurs,Indonesian crude price(ICP), inflasi, dan harga batu bara acuan (HBA).

Parameter ekonomi makro triwulan IV/2024 menggunakan realisasi pada Mei-Juli 2024 di mana secara akumulasi pengaruh perubahan ekonomi makro tersebut seharusnya menyebabkan kenaikan tarif listrik.

Berdasarkan empat parameter tersebut, Jisman menyebut, seharusnya penyesuaian tarif tenaga listrik bagi pelanggan nonsubsidi mengalami kenaikan dibandingkan dengan tarif pada kuartal III/2024.

“Akan tetapi, demi menjaga daya beli masyarakat dan daya saing industri saat ini, pemerintah memutuskan tarif tenaga listrik tidak mengalami perubahan atau tetap," kata Jisman dalam keterangannya, Senin (30/9/2024).

Lebih lanjut, Jisman menambahkan bahwa tarif tenaga listrik untuk 24 golongan pelanggan bersubsidi juga tidak mengalami perubahan, yang mencakup pelanggan sosial, rumah tangga miskin, bisnis kecil, industri kecil, dan pelanggan yang peruntukan listriknya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Kementerian ESDM berharap PLN dapat terus mengoptimalkan efisiensi operasional dan terus meningkatkan volume penjualan tenaga listrik. Dengan demikian biaya pokok penyediaan [BPP] tenaga listrik per kWh dapat terjaga" ujar Jisman.

Berikut tarif listrik pelanggan PLN nonsubsidi Oktober-Desember 2024:

1. Golongan R-1/TR daya 900 VA, Rp 1.352 per kWh.

2. Golongan R-1/ TR daya 1.300 VA, Rp 1.444,70 per kWh.

3. Golongan R-1/ TR daya 2.200 VA, Rp 1.444,70 per kWh.

4. Golongan R-2/ TR daya 3.500-5.500 VA, Rp 1.699,53 per kWh.

5. Golongan R-3/ TR daya 6.600 VA ke atas, Rp 1.699,53 per kWh.

6. Golongan B-2/ TR daya 6.600 VA-200 kVA, Rp 1.444,70 per kWh.

7. Golongan B-3/ Tegangan Menengah (TM) daya di atas 200 kVA, Rp 1.114,74 per kWh.

8. Golongan I-3/ TM daya di atas 200 kVA, Rp 1.114,74 per kWh.

9. Golongan I-4/ Tegangan Tinggi (TT) daya 30.000 kVA ke atas, Rp 996,74 per kWh.

10. Golongan P-1/ TR daya 6.600 VA-200 kVA, Rp 1.699,53 per kWh.

11. Golongan P-2/ TM daya di atas 200 kVA, Rp 1.522,88 per kWh.

12. Golongan P-3/ TR untuk penerangan jalan umum, Rp 1.699,53 per kWh.

13. Golongan L/ TR, TM, TT, Rp 1.644,52 per kWh.

Bisnis.com, JAKARTA – Gabungan Pengusaha Nata de Coco Indonesia (GAPNI) mencatat adanya potensi devisa negara yang hilang senilai US$5,25 miliar atau setara Rp79,36 triliun (kurs Rp15.116 per dolar AS).

Ketua GAPNI Derri Kusuma menyampaikan hal tersebut akibat terbuangya air kelapa secara sia-sia dalam proses pengolahan kopra atau daging buah kelapa yang dikeringkan.

Pasalnya, sekitar 52,34% pemanfaatan kelapa sejauh ini dalam bentuk kopra yang bertujuan dalam pembuatan minyak kelapa. Di mana hanya daging dan tempurung yang dimanfaatkan dalam proses tersebut. Alhasil, sebanyak 3,68 juta ton air kelapa atau setara dengan US$5,25 miliar terbuang begitu saja.

“Ada 3,68 juta ton air kelapa dibuang, bisa hasilkan devisa US$5,25 miliar. Sangat besar nilainya,” ungkapnya dalam Peluncuran Peta Jalan Hilirisasi Kelapa 2025-2045 di kantor Bappenas, Senin (30/9/2024).

Derri menyoroti masih luasnya pasar nonmakanan dari produk turunan kelapa yang belum tergarap secara maksimal di Indonesia. Selama ini, pemanfaatan kelapa hanya fokus pada makanan, seperti minyak dan nata de coco.

Di sisi yang lain, negara tetangga seperti Filipina dan Vietnam, telah mengembangkan kelapa menjadi produk turunan seperti masker wajah hingga jaket.

“Harapan kami, ada kerja sama mengembangkan produk non-food,” lanjut Derri.

Ke depan menuju hilirisasi kelapa, Derri melihat masih adanya berbagai tantangan. Mulai dari sumber air kelapa banyak terdapat di daerah dan di pulau-pulau sehingga sumber tenaga kerja masih sangat sulit.

Berbeda dengan Pulau Jawa, di mana tenaga kerja melimpah, sementara bahan baku justru minim. Selain itu, teknologi yang belum maksimal, karena kebanyakan industri pengolahan air kelapa masih didominasi oleh industri rumah tangga.

Bisnis.com, JAKARTA – Gabungan Pengusaha Nata de Coco Indonesia (GAPNI) mencatat adanya potensi devisa negara yang hilang senilai US$5,25 miliar atau setara Rp79,36 triliun (kurs Rp15.116 per dolar AS).

Ketua GAPNI Derri Kusuma menyampaikan hal tersebut akibat terbuangya air kelapa secara sia-sia dalam proses pengolahan kopra atau daging buah kelapa yang dikeringkan.

Pasalnya, sekitar 52,34% pemanfaatan kelapa sejauh ini dalam bentuk kopra yang bertujuan dalam pembuatan minyak kelapa. Di mana hanya daging dan tempurung yang dimanfaatkan dalam proses tersebut. Alhasil, sebanyak 3,68 juta ton air kelapa atau setara dengan US$5,25 miliar terbuang begitu saja.

“Ada 3,68 juta ton air kelapa dibuang, bisa hasilkan devisa US$5,25 miliar. Sangat besar nilainya,” ungkapnya dalam Peluncuran Peta Jalan Hilirisasi Kelapa 2025-2045 di kantor Bappenas, Senin (30/9/2024).

Derri menyoroti masih luasnya pasar nonmakanan dari produk turunan kelapa yang belum tergarap secara maksimal di Indonesia. Selama ini, pemanfaatan kelapa hanya fokus pada makanan, seperti minyak dan nata de coco.

Di sisi yang lain, negara tetangga seperti Filipina dan Vietnam, telah mengembangkan kelapa menjadi produk turunan seperti masker wajah hingga jaket.

“Harapan kami, ada kerja sama mengembangkan produk non-food,” lanjut Derri.

Ke depan menuju hilirisasi kelapa, Derri melihat masih adanya berbagai tantangan. Mulai dari sumber air kelapa banyak terdapat di daerah dan di pulau-pulau sehingga sumber tenaga kerja masih sangat sulit.

Berbeda dengan Pulau Jawa, di mana tenaga kerja melimpah, sementara bahan baku justru minim. Selain itu, teknologi yang belum maksimal, karena kebanyakan industri pengolahan air kelapa masih didominasi oleh industri rumah tangga.

Bisnis.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan pihaknya telah melakukan 122 kali penindakan terhadap kegiatan importasi produk kosmetik ilegal sejak Juni-September 2024.

Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tipe B Batam Rizal menyampaikan, nilai barang mencapai sekitar Rp2,72 miliar dari total 122 kali penindakan terhadap kosmetik ilegal.

“Khusus untuk kosmetik kami sudah lakukan 122 kali penindakan sejak Juni-September 2024 dengan nilai mencapai sekitar Rp2,72 miliar untuk nilai barang,” ungkap Rizal saat ditemui di Kantor Pusat Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Senin (30/9/2024).

Sebagai negara kepulauan dengan pesisir pantai yang sangat panjang, Rizal menyebut bahwa sangat mudah untuk menyelundupkan produk impor secara ilegal.

Rizal mengatakan, penyelundupan barang impor ilegal dapat dilakukan dari mana saja, baik melalui pelabuhan resmi maupun tidak resmi, hingga dari perbatasan. Oleh karena itu, pihaknya berupaya untuk memperketat pengawasan di sejumlah pintu masuk.

“Seperti perbatasan darat itu bisa dari Kalimantan, bisa dari pesisir timur Sumatra dan juga dari Filipina turun ke bawah ke arah Manado,” ungkapnya.

Adapun, Satgas Impor Ilegal menggelar ekspos hasil pengawasan terhadap barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impor untuk komoditas kosmetik di Kantor BPOM, Jakarta Pusat, Senin (30/9/2024).

Tercatat 970 item atau sekitar 415.000 pcs lebih produk kosmetik impor ilegal senilai Rp11,44 miliar berhasil diamankan selama periode Juni-September 2024.

Sebagian besar produk kosmetik impor ilegal yang telah diamankan Satgas Barang Impor Ilegal pada periode Juni-September 2024 berasal dari China, Filipina, Thailand, dan Malaysia.

Kepala BPOM, Taruna Ikrar, menyampaikan, produk ilegal ini merupakan produk kosmetik tanpa izin edar dan mengandung bahan dilarang dan berbahaya.

“Jadi kami juga sudah melakukan pengecekan di laboratorium dan sebagian besar produk berasal dari Tiongkok atau China, kemudian Filipina, Thailand, Malaysia,” ungkap Ikrar dalam konferensi pers di Kantor BPOM, Senin (30/9/2024).

Adapun pelaku pelanggaran dapat dikenakan pidana paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp5 miliar sesuai dengan Undang-undang No.17/2023 tentang Kesehatan.

Sementara, produk ilegal yang berhasil diamankan bakal dimusnahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna melindungi kesehatan masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengingatkan kepada pemerintah daerah (Pemda) maupun kementerian/lembaga (K/L) lain agar tidak mempersulit perizinan berusaha.

Rosan menjelaskan, pemerintah sudah mempunyai ketentuan service level agreement alias kontrak antara penyedia layanan dan pelanggan. Oleh sebab itu, dia meminta setiap Pemda dan kementerian/lembaga memberikan pelayanan terbaik kepada pelaku bisnis.

"Kementerian Investasi akan menerbitkan kebijakan yang berbentuk fiktif positif, di mana itu akan memberikan kepastian yang lebih kepada dunia usaha, sehingga kalau kita menyampaikan bahwa di kementerian lain perlu 3 hari atau 5 hari [selesai], kami meminta supaya itu bisa dipatuhi," ujar Rosan dalam Anugerah Layanan Investasi 2024 di Jakarta Pusat, Senin (30/9/2024).

Apalagi, mantan bos Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) ini mengaku kerap kali kena komplain ihwal pelayanan perizinan berusaha yang mandek. Padahal, permasalahan bukan di Kementerian Investasi/BKPM.

"Yang dikomplain kami terus nih Pak, dari Kementerian Investasi, sehingga sekali lagi kami meminta kerja samanya, mohon sinerginya kepada seluruh pihak terkait yang berhubungan dengan perizinan investasi ini," katanya.

Rosan pun mengungkapkan, Kementerian Investasi/BKPM telah mengeluarkan perizinan berusaha berbasis resiko sebanyak 10.382.846 NIB (nomor induk berusaha) selama 4 Agustus 2021 sampai dengan 27 September 2024.

Perizinan berusaha itu dikeluarkan melalui sistem Online Single Submission. Rosan meyakini, kini capaian menunjukkan bahwa perizinan berusaha sudah semakin mudah didapatkan.

"Dan mayoritas dari izin yang kita berikan adalah kepada usaha kecil dan menengah," ungkapnya.

Lebih lanjut, dia juga mengungkapkan, realisasi investasi mencapai Rp5.931 triliun sejak 2019 hingga Semester I/2024. Sementara itu, outlook atau proyeksi capaian investasi sebesar Rp6.350 triliun hingga akhir 2024 nanti atau selama periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dalam ajang Anugerah Layanan Investasi 2024 itu sendiri Kementerian Investasi/BKOM memberikan penghargaan kepada Pemda dan kementerian/lembaga yang dianggap memberikan pelayanan terbaik dalam dunia usaha.

Berikut merupakan daftar lengkap peraih Anugerah Layanan Investasi 2024:

A. Kategori Kementerian/Lembaga:

1. Terbaik I: Kementerian Pertahanan

2. Terbaik II: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

3. Terbaik III: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

B. Kategori Pemerintah Provinsi:

1. Terbaik I: Provinsi Jawa Barat

2. Terbaik II: Provinsi Maluku

3. Terbaik III: Provinsi Sumatera Selatan

C. Kategori Pemerintah Kabupaten:

1. Terbaik I: Kabupaten Badung

2. Terbaik II: Kabupaten Siak

3. Terbaik III: Kabupaten Sragen

D. Kategori Pemerintah Kota:

1. Terbaik I: Kota Surabaya

2. Terbaik II: Kota Surakarta

3. Terbaik III: Kota Manado

E. Kategori Khusus Kawasan Timur Indonesia:

1. Pemerintah Provinsi: Provinsi Papua

2. Pemerintah Kabupaten: Kabupaten Merauke

3. Pemerintah Kota: Kota Ambon

Bisnis.com, JAKARTA – Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengecam aksi pembubaran diskusi seminar di Hotel Grand Kemang Jakarta Selatan pada Sabtu, (28/9/2024).

Ketua Umum PHRI, Hariyadi BS Sukamdani menjelaskan bahwa tindakan pembubaran tersebut mengakibatkan kerusakan pada fasilitas hotel sehingga berdampak pada kerugian materiil dan imateriil bagi hotel.

“Kami mengecam keras dan kami sudah menyampaikan ke Grand Kemang apabila hendak membawa kasus hukum, untuk memang akan ditempuh jalur hukum untuk itu,” kata Hariyadi dalam konferensi Pers di Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Senin (30/9/2024).

Hariyadi menekankan bahwa PHRI sangat keberatan dengan aksi premanisme yang terjadi itu. Dia menegaskan tidak akan tinggal diam, lantaran dapat merusak citra industri perhotelan nasional yang berperan penting dalam mendukung perekonomian dan pariwisata Indonesia.

Hariyadi mendesak aparat kepolisian untuk dapat segera melakukan tindakan tegas dan menyeluruh guna menyelidiki tindakan premanisme yang melanggar aturan tersebut.

“Sangat penting bagi aparat hukum untuk tidak membiarkan tindakan kriminal seperti ini berlalu begitu saja, karena akan memberikan preseden buruk dan membahayakan keselamatan serta keamanan tamu, pengunjung, karyawan, pengelola, dan pemilik hotel,” tegas Hariyadi.

Lebih lanjut, agar kejadian serupa tak terulang, maka PHRI meminta agar pihak kepolisian dan aparat keamanan dapat meningkatkan pengamanan dan perlindungan bagi hotel-hotel dan tempat penyelenggaraan acara, baik yang bersifat publik maupun pribadi.

Terakhir, PHRI juga memberikan dukungan penuh kepada manajemen Hotel Grand Kemang dalam pemulihan setelah insiden kerusuhan terjadi. Serta memastikan bahwa PHRI bakal terus mengawal proses hukum yang maksimal.

Bisnis.com, JAKARTA – Ekonom memproyeksikan Indeks Harga Konsumen (IHK) akan kembali mencatatkan deflasi 0,11% secara bulanan atau month to month (MtM) pada September 2024.

Membandingkan dengan Agustus 2024 yang mencatatkan deflasi sebesar 0,03% MtM, proyeksi September lebih dalam, tetapi tidak sedalam deflasi Juli yang mencapai 0,18% MtM.

Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual meramalkan deflasi yang lebih dalam dari Agustus 2024 tersebut akibat harga bahan pokok yang juga melambat.

“Terutama beras karena efek high base, 12,6% year on year/YoY [September 2023] menjadi 7,8% YoY [September 2024], dengan harga tetap turun secara MtM,” ungkapnya kepada Bisnis, Senin (30/9/2024).

David menjelaskan sebagian bahan pangan masih deflasi, seperti cabai merah -19% MtM, beras, daging ayam, daging sapi, telur ayam. Sementara beberapa harga bahan pokok lain naik tipis.

Sementara itu, inflasi inti akselerasi, baik secara bulanan maupun tahunan yang masing-masing sebesar 2,03% dan 0,14%. Salah satunya karena akselerasi harga emas.

Di sisi lain, Bank Indonesia (BI) telah mengambil langkah pemangkasan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 6% pada pertengahan September 2024, sebagai cara untuk mendorong ekonomi.

Meski demikian, David melihat efek dari penurunan suku bunga bank sentral terhadap konsumsi masyarakat baru akan terekam paling cepat dua kuartal dari sekarang. Artinya, efek dari penurunan suku bunga baru akan terada pada akhir kuartal I tahun depan.

Hingga akhir tahun ini, David meyakini inflasi akan berada di batas bawah target pemerintah yang sebesar 2,5±1%.

“Inflasi akhir tahun bisa di bawah 2%. BI Rate masih dalam tren turun apalagi rupiah juga stabil menguat,” jelasnya.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan deflasi yang terjadi di setiap bulan Agustus dalam lima tahun terakhir umumnya di sumbang oleh penurunan harga komoditas komponen bergejolak.

Di mana kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi kelompok utama penyumbang deflasi di setiap bulan Agustus pada tahun 2020-2024.

Adapun, BPS akan mengumumkan perkembangan Indeks Harga Konsumen September 2024 pada Selasa (1/10/2024) pukul 11.00 WIB.