Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia terpilih versi Musyawarah Umum Luar Biasa (Munaslub) Anindya Bakrie mengungkap potensi damai antara pihaknya dengan Kadin yang dipimpin oleh Ketua Umum periode 2021-2026, Arsjad Rasjid.

Pengusaha yang akrab disapa Anin ini menuturkan, dualisme kepemimpinan yang tengah terjadi di tubuh Kadin berpotensi untuk diselesaikan ke depannya. Hal tersebut mengingat sejarah Kadin yang juga sempat mengalami dualisme kepemimpinan beberapa tahun lalu.

"Satu yang menarik, saya rasa harusnya sih semuanya akan satu kembali. Kadin itu memang hanya satu dan sejarahnya juga biasalah di awal-awal, tetapi ujungnya pasti apik dan solid untuk dunia usaha," kata Anin di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta pada Rabu (25/9/2024).

Anin enggan berkomentar banyak saat ditanyai terkait apakah pihaknya telah memiliki kesepakatan damai dengan Kadin yang dipimpin oleh Arsjad Rasjid. Namun, dia mengatakan kepemimpinan Kadin yang solid merupakan hal utama yang dibutuhkan oleh dunia usaha.

"Kita belum bisa bicara seperti itu [kesepakatan dengan Kadin pimpinan Arsjad Rasjid], tapi melihat sejarah tidak ada yang tidak mungkin," jelas Anin.

Adapun, pada kesempatan tersebut Anin mengunjungi Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.Dalam wawancara dengan awak media setelah pertemuan itu, Anin mengatakan dirinya bertemu dengan Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, untuk mengoptimalkan komunikasi antara Kadin dengan pemerintah. Hal tersebut mengingat Kadin merupakan salah satu mitra strategis utama pemerintah yang diatur oleh undang-undang.

Anin menuturkan, dirinya dan Airlangga membahas program-program ekonomi yang harus dilaksanakan dengan baik di sisa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan yang perlu dilanjutkan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai Oktober mendatang.

"Saya lihat ini sangat positif, karena 2025 ke depannya kita sudah lihat postur APBN dengan segala macam asumsinya. Saya rasa peluang banyak sekali, teapi tantangan juga mesti dihadapi bersama dan dunia usaha harus selalu mendampingi pemerintah," kata Anin.

Anin menuturkan, dalam pertemuan tersebut Airlangga memberikan beberapa arahan. Pertama, Kadin harus terus menjadi mitra strategis pemerintah yang efektif untuk menjalankan roda perekonomian baik dalam dan luar negeri.

Selanjutnya, Kadin juga harus menjadi wadah aspirasi bagi dunia usaha secara optimal. Anin menuturkan, Menko Perekonomian berpesan agar Kadin tidak hanya menjadi wadah bagi perusahaan besar, tetapi juga usaha menengah dan kecil, BUMN, hingga koperasi.

"Saya rasa itu masukan yang sangat bagus, apalagi Kadin itu mempunyai kaki tangan di kabupaten dan kota serta tentunya provinsi," tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia kubu Arsjad Rasjid buka suara mengenai status Menara Kadin Indonesia usai diterpa isu dualisme.

Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia, Dhaniswara K. Harjono, menyampaikan, pihaknya akan memperjuangkan hak-hak hukumnya, termasuk kantor Kadin Indonesia yang berlokasi di Jl.H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.

“Terkait Menara Kadin, semuanya kita sedang investigasi,” kata Dhanis dalam konferensi pers di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Rabu (25/9/2024).

Sebagai informasi, Kadin Indonesia pimpinan Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2021-2026 Arsjad Rasjid, pada hari ini, Rabu (25/9/2024) menggelar konferensi pers terkait tindak lanjut hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang digelar pada 14 September 2024.

Konferensi pers diadakan di lantai 3 Menara Kadin Indonesia. Berdasarkan pantauan Bisnis, sejumlah awak media yang akan menghadiri konferensi pers mendapat pengawalan ketat dari tim pengaman kubu Arsjad Rasjid.

Pada 15 September 2024, sejumlah pihak sempat berupaya menghalangi tim Arsjad untuk menggelar konferensi pers terkait Munaslub 2024 Kadin. Hal ini dialami Arsjad usai Anindya Bakrie terpilih sebagai Ketum Kadin 2024-2029 dalam Munaslub 2024.

Akibatnya, pengurus sah Kadin Indonesia 2021-2026 terpaksa memindahkan lokasi konferensi pers ke Hotel JS Luwansa.

“Kami dihalangi untuk masuk oleh oknum tidak berkepentingan dengan keberlanjutan daripada Kadin Indonesia. Saya yakin bahwa temen-teman menunggu pernyataan sikap dari kami atas dinamika terjadi,” kata Arsjad di JS Luwansa, Jakarta, Minggu (15/9/2024).

“Sekarang ini memang kami sayangkan sekali bahwa apa yang terjadi, di mana kami tidak boleh masuk sekalipun di lantai 3 ya tadi rencananya. Tidak boleh saya dilaporkan demikian, jadi kami sangat sedih dan menyayangkan mengenai hal itu,” jelasnya.

Sementara itu, Arsjad diketahui merayakan hari ulang tahun (HUT) ke-56 Kadin Indonesia di kantor darurat, Jakarta, Selasa (24/9/2024).

Momen tersebut dibagikan Arsjad melalui platform Instagram resminya @arsjadrasjid, Selasa (24/9/2024). “Hari ini tepat tanggal 24 September ada yang ulang tahun loh, namanya Kadin Indonesia,” ujar Arsjad, Selasa (24/9/2024).

Arsjad menyampaikan, ulang tahun Kadin kali ini digelar di kantor darurat, alih-alih di di Menara Kadin Indonesia yang berlokasi di Jl. H. R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.

“Hari ini saya berada di kantor yang namanya kantor darurat untuk sementara seperti saya katakan kita ini harus agile. Jadi kita tetap bekerja di mana pun kita berada,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pembangunan Ibu kota Negara (IKN) Nusantara, termasuk istana negara mengutamakan penggunaan material dari dalam negeri.

Jokowi mengatakan bahwa bahan-bahan bangunan yang digunakan dalam proyek Istana Negara di IKN mayoritas berasal dari lokal, bukan dari impor.

"Ada yang bertanya kepada saya, pak lampunya bagus sekali. Jangan-jangan dari Itali, bukan ini lampu dari Noyolali. Lampunya dari Boyolali. Saya tahu yang buat ini siapa saya tahu,” kata Jokowi saat memberikan pidato sambutan dalam silaturahmi dengan Asosiasi Forum Kerukunan Umat Beragama se-Indonesia (AFKUBI) di IKN, Rabu (25/9/2024).

Pada kesempatan tersebut, Jokowi juga menyatakan bahwa pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) kian mengalami perkembangan yang signifikan.

Dia memberi contoh, gedung Kementerian Koordinator kini sudah mulai terlihat telah dibangun dengan baik dan menuju tahap rampung.

“Setelah ini selesai Istananya kemudian gedung menkonya hampir selesai,” ujarnya.

Jokowi kembali menegaskan bahwa pemindahan ibu kota negara ke Nusantara bukan hanya sekedar perpindahan fisik, melainkan juga perpindahan cara pikir dan semangat baru untuk menghadapi tantangan global.

Menurutnya, IKN yang dirancang dalam menancapkan tonggak peradaban dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045. Mengingat, kata Jokowi, Ibu Kota baru itu dirancang bukan hanya tentang bangunan fisik baru, tetapi juga sebuah simbol perubahan pola pikir dan semangat kerja.

“Kami ingin IKN jadi kota global tapi juga kota majemuk yang mampu memberikan signifikan dalam memperoleh kerukunan dan kebhinekaan kita sebagai sebuah bangsa besar,” pungkas Jokowi.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Bijih Besi Indonesia (AP3BI) meminta pemerintah untuk memperkuat implementasi harga patokan mineral (HPM) untuk komoditas bauksit menyusul ditutupnya keran ekspor bijih bauksit.

Pelaksana Harian Ketua Umum APB3I Ronald Sulistyanto mengatakan, penguatan kebijakan harga patokan ini penting bagi para penambang bauksit.Sebab, di tengah pelarangan ekspor dan masih terbatasnya kapasitas smelter bauksit yang menyerap produksi penambang, bauksit dibeli dengan harga di bawah HPM.

"Patokan mineral itu kalau demand-nya sedikit, supply-nya banyak, ya pabrik bermain dengan harga. Itu yang enggak boleh," ujar Ronald kepada Bisnis, Selasa (24/9/2024).

Kondisi yang merugikan penambang itu, kata Ronald, bisa mengancam keberlanjutan usaha penambang bauksit dan bisa menyebabkan produksi bauksit dalam negeri berkurang.

"Kalau penambangnya sudah berhenti, tidak mau produksi bauksit lagi, [smelter] aluminanya mau terima [bauksit] dari mana? Mau impor? Mahal, enggak cucok dengan harga yang ada," katanya.

Pengusaha tambang bauksit, lanjut Ronald, juga akan kesulitan untuk melakukan investasi membangun smelter bila tidak memperoleh keuntungan. Pasalnya, kata Ronald, biaya untuk membangun smelter cukup besar sekitar US$1,2 miliar.

Untuk itu, dia meminta pemerintah membuat pengaturan yang jelas terkait dengan penerapan HPM untuk bauksit dan menindak tegas smelter-smelter yang tidak menaati harga patokan tersebut.

“Maka harus pemerintah membuat aturan yang jelas dan punya punishment terhadap pabrik yang tidak menaati HPM. Ini sekarang tujuannya adalah di situ. Kalau itu ada gairah nanti. Para penambang akan keluar dari tidurnya,” ucapnya.

"Kami enggak usah ekspor, enggak masalah. Cuma masalahnya sekarang harus ada lahan yang bisa kita jual dong. Kalau enggak ada lahan untuk dijual mau ke mana? Kasian penambangnya sudah 'Senin Kamis' sekarang nih," imbuhnya.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan mayoritas pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian atau smelter bauksit masih mandek.

Ada sebanyak 12 smelter bauksit yang dikembangkan, tetapi baru empat yang beroperasi. Adapun, salah satu kendala pembangunan smelter bauksit adalah sulitnya pendanaan.

Bisnis.com, JAKARTA – Dua investor asing resmi merealisasikan investasinya pada sektor properti di IKN dengan total nilai mencapai Rp800 miliar pada hari ini, Rabu (25/9/2024).

Menariknya, kedua investor asing tersebut sama-sama fokus bakal melakukan pengembangan kawasan mix-used development di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Dalam perinciannya, proyek mix-used kedua investor asing itu bakal menghadirkan hotel, pusat perbelanjaan, area perkantoran hingga pusat kebugaran dan olah raga.

Menanggapi hal itu, Dewan Pengurus Pusat Realestate Indonesia (DPP REI) menyatakan investasi yang dikucurkan perusahaan asing tersebut menjadi sinyal bahwa pengembangan sektor properti dinilai masih prospektif ke depan.

Wakil Ketua Umum DPP REI, Bambang Eka Jaya, menjelaskan bahwa kehadiran proyek asing bakal melengkapi ekosistem, sehingga diharapkan bakal menarik banyak populasi di ibu kota baru.

“Tentu kita patut mensyukuri komitmen dan minat investor asing dalam mewujudkan IKN. Yang lalu kita sudah melihat partisipasi pengembang papan atas untuk membangun hotel, rumah sakit, mal dan lainnya,” kata Bambang kepada Bisnis, Rabu (25/9/2024).

Namun demikian, umumnya proyek modal asing tersebut bakal diperuntukkan bagi segmen kelas menengah atas. Karenanya, Bambang menyebut pemerintah perlu memperhatikan konsep hunian berimbang di IKN.

REI sendiri mengaku bakal berkomitmen untuk turut serta berpartisipasi membangun IKN. Namun demikian, dia menjelaskan bahwa hingga saat ini pihaknya masih terlebih dahulu menunggu populasi di IKN terbentuk.

“Dan ke depan pasti anggota-anggota REI akan ikut berpartisipasi membangun IĶN, asal market sudah terbentuk,” jelasnya.

Selain hotel dan hunian, para investor IKN juga cenderung banyak yang menaruh minatnya untuk melakukan pengembangan pusat retail atau mal. Investor asal Tiongkok yakni Delonix juga disebut bakal membangun pusat perbelanjaan di proyeknya.

Selain itu, Konsorsium Nusantara yang dipimpin oleh Sugianto Kusuma atau Aguan juga baru-baru ini resmi memulai pembangunan mal duty free di IKN. Tak lupa, ada juga komitmen investasi PT Pakuwon Jati Tbk. (PWON) untuk membangun pusat perbelanjaan.

Menyambut hal itu, Himpunan dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) berkomitmen untuk dapat turut serta memperkuat sektor perdagangan di sejumlah area pusat perbelanjaan di IKN.

Ketua Umum Hippindo, Budihardjo Iduansjah, menjelaskan bahwa komitmen para investor itu baik untuk mewujudkan percepatan pembangunan dan pemindahan ibu kota baru. Dia mengatakan, pihaknya saat ini juga tengah membutuhkan sejumlah titik lokasi pusat perbelanjaan baru.

“IKN juga kami posisikan, dan kami sangat menyambut baik investor yang mau masuk di Indonesia baik dari dalam dan luar negeri, artinya kami mendukung karena kami butuh lokasi sebanyak mungkin yang proper,” jelasnya.

Budi menyebut, para investor memang perlu terlebih dahulu membangun sarana seperti mal untuk memantik publik dapat pindah ke IKN. Memuluskan hal itu, Hippindo mengusulkan agar nantinya pemerintah dapat merumuskan sejumlah regulasi yang meringankan para investor dan tenant yang berjualan di IKN.

“Karena kalau sudah buka kan kami investasi, kalau trafficnya belum ada itu sebenarnya biasa. Jadi, kalau IKN ini masih sepi ya kita akan negosiasi. Hippindo akan kasih masukan kalua lota ini belum ramai ya mungkin akan ada keringanan dari pemerintah,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Produsen air conditioner (AC) lokal, PT Berkat Elektrik Sejati Tanggung (BEST) menggandeng perusahaan China, MBO Group untuk membangun pabrik AC di Indonesia.

Hal ini ditandai dengan perjanjian kerja sama dan investasi pabrik produksi AC dengan nilai investasi mencapai Rp350 miliar yang ditargetkan akan rampung dibangun pada 2026 dengan kapasitas 1 juta set AC per tahun.

Managing Director PT Berkat Elektrik Sejati Tangguh Andy Arif Widjaja mengatakan, pembangunan pabrik ini menjadi komitmen perseroan berkontribusi dalam membuka lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

"Target TKDN [tingkat komponen dalam negeri] minimal di 30% untuk tahun pertama dan akan ditingkatkan di tahun-tahun berikutnya," kata Andy kepada Bisnis, Rabu (25/9/2024).

Dia menerangkan, pabrik AC tersebut nantinya selain untuk memenuhi kebutuhan domestik dan akan juga untuk ekspor ke pasar Amerika dan Eropa.

Tak hanya itu, pabrik AC tersebut juga akan menjamin kualitas produk yang dirancang khusus sesuai kondisi Indonesia dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena pusat research & development (R&D) yang juga berada di Indonesia.

Sementara itu, Sail Zhang selaku CEO MBO Group mengatakan, pihaknya merupakan produsen AC nomor 6 terbesar di China dan mampu berkembang dengan sangat cepat.

"Pada Oktober ini telah menambah satu pabrik AC baru lagi di kota Anqing, China dan merupakan Smart Factory yaitu menggunakan teknologi full robotic tanpa tenaga manusia sehingga saat ini total pabrik yang dimiliki ada tiga," tuturnya.

Dia menerangkan target dari MBO Group ke depannya yaitu membangun pabrik di Asia Tenggara dengan mengandeng partner lokal dan pilihan tersebut adalah bersama PT Berkat Elektrik Sejati Tangguh di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia versi Musyawarah Umum Luar Biasa (Munaslub), Anindya Bakrie, meyakini organisasi Kadin akan kembali bersatu di tengah masalah dualisme kepemimpinan yang tengah terjadi.

Pengusaha yang akrab disapa Anin ini menjelaskan, Munaslub Kadin merupakan forum dan lembaga tertinggi yang diusung oleh asosiasi usaha dan juga Kadin Provinsi.

Dia mengatakan, pihak tersebut sudah membuat steering committee dan organizing commitee (SCOC) masing-masing dan hasilnya pun juga telah terlihat.

Di sisi lain, Anin menyebut peluang Kadin untuk kembali bersatu di bawah kepemimpinan yang sama masih terbuka ke depannya. Hal tersebut dapat terlihat dari sejarah Kadin yang juga sempat mengalami dualisme kepemimpinan beberapa tahun lalu.

"Ada satu yang menarik, saya rasa harusnya sih semuanya akan satu kembali. Kadin itu memang hanya satu dan sejarahnya juga biasalah di awal-awal, tetapi ujungnya pasti apik dan solid untuk dunia usaha," kata Anin di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta pada Rabu (25/9/2024).

Sementara itu, Anin tidak berkomentar banyak saat ditanyai terkait apakah pihaknya telah memiliki kesepakatan dengan Kadin yang dipimpin oleh Arsjad Rasjid. Namun, dia mengatakan kepemimpinan Kadin yang solid merupakan hal utama yang dibutuhkan oleh dunia usaha.

Dia menambahkan, ketidakpuasan pihak lain terhadap gelaran Munaslub tersebut merupakan hal yang wajar dan hal itu dapat didiskusikan pada ranah-ranah yang ada.

Anin melanjutkan, pihaknya juga terus berkomunikasi dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) terkait kepastian hukum untuk kepengurusan Kadin versi Munaslub. Dia menyebut proses ini tidak berbeda dengan kepengurusan-kepengurusan Kadin sebelumnya.

"Fokus kita adalah bagaimana mendukung pemerintah Pak Jokowi dan pemerintahan selanjutnya. Untuk aturan hukum itu berjalan seperti biasa, tetapi kita juga sudah berkonsultasi dengan Kemenkumham soal ini," jelas Anindya.

Bisnis.com, SERANG — Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono buka-bukaan soal target pertumbuhan ekonomi yang pemerintah rancang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2025 yang sebesar 5,2%.

Thomas menyebutkan realisasi dari target tersebut akan sangat bergantung pada kebijakan yang diambil oleh presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming.

"Apakah kita akan mencapai target dari 5,2% APBN 2025? Biarlah kabinet Pak Prabowo bekerja. Yang penting kita sudah punya landasan yang sangat baik," tuturnya dalam Media Gathering APBN 2025, Rabu (25/9/2024).

Adapun, target pemerintah yang telah disahkan dalam Undang-Undang (UU) APBN 2025 tersebut nyatanya tidak berbeda dengan target 2024 yang juga sebesar 5,2%.

Tommy, sapaannya, menegaskan bahwa untuk mencapai angka 5,2% ataupun angka yang lebih tinggi sebagaimana target Prabowo sebesar 8%, perlu mesin pertumbuhan ekonomi baru.

"Enggak mungkin kita mencapai angka-angka yang lebih tinggi dari yang dicanangkan kalau enggak mencari growth engine yang baru. Itulah menjadi PR besar Kabinet Pak Prabowo yang akan datang," lanjutnya.

Adapun, saat ini pemerintah juga tengah mendalami sumber pertumbuhan ekonomi baru yang tidak terbatas pada hilirisasi. Namun, pada pendalaman dari hilirisasi tersebut untuk berbagai sumber daya alam lainnya.

Selain itu, Tommy mendorong adanya investasi-investasi baru di sektor-sektor selain pertambangan untuk mendorong konsumsi. Di mana konsumsi rumah tangga menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi.

"Pak prabowo sering bercerita mengenai [investasi] energy transition. Tapi ketahanan pangan tadi dampaknya luas," jelas Tommy.

Melihat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025—2045, pemerintah telah menetapkan tujuh industri prioritas yang akan mendongkrak produk domestik bruto (PDB).

Pertama, industri berbasis sumber daya hayati. Kedua, industri berbasis mineral penting. Ketiga, industri dasar kimia dan logam.

Keempat, industri berteknologi menengah-tinggi seperti kendaraan listrik (electric vehicle/EV) hingga kedirgantaraan. Kelima, industri barang konsumsi berkelanjutan. Ketujuh, industri berbasis inovasi dan riset. Terakhir, industri kreatif.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa pemindahan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur telah mendapatkan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia.

"Jadi ini bukan keputusan Presiden saja, tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh seluruh anggota DPR yang ada di Jakarta. Supaya jangan ada sebuah kekeliruan persepsi bahwa ini adalah proyeknya Presiden Jokowi, bukan," kata Jokowi dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tahun 2024 di Istana Negara, IKN, Rabu (25/9/2024).

Presiden Jokowi menekankan bahwa IKN Nusantara adalah jawaban dari gagasan panjang yang telah dimulai oleh Presiden Soekarno dan diteruskan oleh Presiden Soeharto.

Setelah melalui studi mendalam, Jokowi menyatakan Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur akhirnya dipilih sebagai lokasi ibu kota baru, keputusan yang didukung oleh 93 persen anggota DPR.

Jokowi juga menceritakan bahwa dirinya was-was setiap kali ada tamu-tamu kenegaraan yang memuji keindahan Istana di Jakarta. Pasalnya, istana tersebut dibangun oleh kolonial Belanda.

"Ya memang bagus, memang indah, tapi tidak saya teruskan, tapi yang buat kolonial Belanda, baik yang ada di Jakarta, di Bogor, di Jogja, itu semuanya adalah bangunan kolonial Belanda, warisan dari kolonial Belanda," ujar Jokowi.

Dia mengaku gembira melihat antusiasme masyarakat yang ingin melihat langsung IKN Nusantara. Dia mengajak masyarakat yang berkunjung ke IKN untuk mengambil foto di lokasi ikonik Ibu Kota Nusantara, yaitu di Sumbu Kebangsaan.

"Tapi kalau mau fotonya bagus itu ngambilnya di Sumbu Kebangsaan, kelihatan semuanya. Jadi dari sini nanti bergeser ke Sumbu Kebangsaan," ucapnya.

Presiden juga kembali menegaskan bahwa pemindahan ibu kota negara ke Nusantara bukan hanya sekedar perpindahan fisik, melainkan juga perpindahan cara pikir dan semangat baru untuk menghadapi tantangan global.

"Negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat dan kita ingin menjadi negara yang cepat,” pungkas Jokowi.

Bisnis.com, SERANG — Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono mengungkapkan nasib pendanaan anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan menjadi pekerjaan rumah alias PR pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Saat ditanya mengenai besaran anggaran IKN tahun depan dan selanjutnya, Thomas menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya mengalokasikan 20% dari total kebutuhan Rp466 triliun.

Sementara sisanya yang perlu dukungan swasta yang perlu pemerintah cari. Khususnya pada pemerintahan selanjutnya.

"Itu PR yang perlu dilakukan oleh kementerian-kementerian terkait yang akan menopang IKN ke depan di pemerintahan Prabowo. Poin saya di tahun berikutnya kita akan mencari investor swasta," ujarnya dalam Media Gathering, Rabu (25/9/2024).

Mengacu pada alokasi 20% dari Rp466 triliun, artinya APBN hanya menyediakan anggaran IKN maksimal Rp93,2 triliun. Hingga tahun ini, kas negara telah dialokasikan senilai Rp76,5 triliun.

Dengan demikian, APBN hanya akan menyediakan sekitar Rp16,7 triliun untuk tahun-tahun berikutnya.

Thomas menyampaikan bahwa pemerintah saat ini tengah mencari solusi dari pendanaan ibu kota baru tersebut dari swasta.

"Itu [20%] sesuatu yang istilahnya sudah dicanangkan dari pertama. Sampai sekarang saya rasa belum maksimum, PR-nya di situ," lanjutnya.

Pada kesempatan kali ini, Thomas menyampaikan bahwa pemerintah mengalokasikan anggaran untuk IKN 2025 senilai Rp15 triliun. Di mana Rp9,11 berada di Kementerian PUPR dan sisanya Rp5,89 triliun berada di Badan Otorita IKN (OIKN).

Berdasarkan catatan Bisnis, nilai tersebut belum termasuk pagu awal IKN, baik di Kementerian PUPR maupun OIKN yang masing-masing senilai Rp4,13 triliun dan Rp500 miliar.

Meski demikian, presiden terpilih Prabowo Subianto telah menegaskan komitmen dirinya untuk melanjutkan pembangunan IKN yang telah mulai sejak 2022 lalu.

"Pak Prabowo sudah berkali-kali menjelaskan bahwa beliau komitmen IKN akan berlanjut. Poinnya adalah pendanaannya harus ke investasi," tegas ponakan Prabowo tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia terpilih versi Musyawarah Umum Luar Biasa (Munaslub) Anindya Bakrie bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (25/9/2024).

Pengusaha yang akrab disapa Anin ini mengatakan bahwa pertemuan dengan Airlangga Hartarto dilakukan untuk mengoptimalkan komunikasi antara Kadin dengan pemerintah, mengingat Kadin merupakan salah satu mitra strategis utama pemerintah yang diatur oleh undang-undang.

Anin menuturkan, dirinya dan Airlangga membahas program-program ekonomi yang harus dilaksanakan dengan baik di sisa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan yang perlu dilanjutkan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai Oktober mendatang.

"Saya lihat ini sangat positif, karena 2025 ke depannya kita sudah lihat postur APBN dengan segala macam asumsinya. Saya rasa peluang banyak sekali, teapi tantangan juga mesti dihadapi bersama dan dunia usaha harus selalu mendampingi pemerintah," kata Anin setelah pertemuan tersebut di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta pada Rabu (25/9/2024).

Anin menuturkan, dalam pertemuan tersebut Airlangga memberikan beberapa arahan. Pertama, Kadin harus terus menjadi mitra strategis pemerintah yang efektif untuk menjalankan roda perekonomian baik dalam dan luar negeri.

Selanjutnya, Kadin juga harus menjadi wadah aspirasi bagi dunia usaha secara optimal. Anin menuturkan, Menko Perekonomian berpesan agar Kadin tidak hanya menjadi wadah bagi perusahaan besar, tetapi juga usaha menengah dan kecil, BUMN, hingga koperasi.

"Saya rasa itu masukan yang sangat bagus, apalagi Kadin itu mempunyai kaki tangan di kabupaten dan kota serta tentunya provinsi," ujarnya.

Dia melanjutkan, pertemuan yang dilakukan hari ini juga membahas upaya Kadin untuk menyangga daya beli masyarakat agar konsumsi domestik tetap kuat. Selain itu, kedua pihak juga membahas partisipasi Kadin untuk mengawal program-program belanja pemerintahan.

Anin menambahkan, pertemuan tersebut juga membahas upaya dalam menjaga iklim Investasi Indonesia. Dia mengatakan, Kadin serta pihak terkait lain harus terus menjaga persepsi dunia usaha Indonesia dengan optimal untuk mengerek naik masuknya aliran dana asing atau Foreign Direct Investment (FDI)

"Kemudian, bagaimanapun dan apapun investasinya, pengolahannya harus baik, sehingga bisa memperkuat ekspor kita," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong transportasi umum di berbagai daerah mulai beralih ke kendaraan listrik (electric vehicle/EV).

Dia mengatakan, berbagai daerah perlu mencontoh Jakarta dalam penggunaan transportasi umum berbasis kendaraan listrik. Sebab, menurutnya, bus listrik di Jakarta lebih progresif dibandingkan dengan daerah lain.

"Tentu saya berharap daerah lain juga bisa segera mengikuti DKI Jakarta, agar transportasi massal juga menggunakan kendaraan berbasis listrik," ujar Airlangga dalam acara Green Initiative Conference di Jakarta, Selasa (24/9/2024).

Perlu diketahui, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi DKI Jakarta, PT TransJakarta menargetkan akan melakukan penambahan 200 unit bus listrik hingga akhir 2024.

Namun, sejauh ini, para pemain bus listrik di Indonesia juga masih minim, terutama terkendala oleh minimnya infrastruktur pengisian daya untuk bus listrik.

Adapun, salah satu pemasok armada bus listrik TransJakarta yaitu PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk. (VKTR) milik Grup Bakrie dengan mengimpor unit bus listrik dari produsen asal China, BYD.

Kendati demikian, Airlangga pun mengakui bahwa tidak semua daerah siap untuk beralih ke transportasi umum berbasis listrik. Sebab, menurutnya, perlu adanya dukungan insentif fiskal bagi daerah untuk mengembangkan transportasi umum berbasis listrik.

"Di daerah kalau dengan insentif fiskal bisa jalan, tetapi kalau dilepas sulit. Perlu ada investasi, sementara di beberapa daerah ini tidak biasa investasi, biasanya biaya operasional. Makanya, kita perlu investasi hijau baru," katanya.

Airlangga mengatakan, penggunaan kendaraan listrik pada transportasi publik diharapkan terus meningkat hingga 2035 mendatang. Oleh sebab itu, pembentukan kebijakan baru mengenai transportasi hijau penting untuk didorong.