Bisnis.com, JAKARTA – Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pembangunan ataupun renovasi rumah pribadi akan naik menjadi 2,4% pada tahun depan. Hal tersebut sejalan dengan kenaikan tarif PPN menjadi 12% mulai 2025.

Kenaikan PPN sendiri sudah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Dalam beleid tersebut disebutkan, tarif PPN yang saat ini dipatok sebesar 11% akan naik menjadi 12% mulai 1 Januari 2025.

Akibatnya, barang/jasa yang dikenai PPN akan ikut terdampak termasuk kegiatan membangun ataupun merenovasi rumah. Tarif PPN untuk kegiatan membangun rumah sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 61/PMK.03/2022.

Pasal 2 ayat (3) PMK 61/PMK.03/2022 menjelaskan, segala kegiatan membangun bangunan—baik bangunan baru maupun perluasan bangunan lama—yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha akan dikenakan PPN. Dalam hal ini, membangun atau renovasi rumah pribadi juga dikenai pajak.

Pajak yang dikenakan dalam kegiatan tersebut sebesar 20% dari tarif PPN seperti diatur dalam Pasal 3 ayat (2) PMK 61/PMK.03/2022:

Besaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian 20% (dua puluh persen) dengan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dikalikan dengan dasar pengenaan pajak.

Artinya, jika PPN 12% mulai berlaku pada tahun depan maka membangun atau merenovasi rumah pribadi akan dikenai pajak 2,4% (20% dari tarif PPN 12%). Angka tersebut naik 0,2% dari yang berlaku saat ini (PPN saat ini 11%, sehingga 20%-nya yaitu 2,2).

Kendati demikian, Pasal 2 ayat (4) PMK 61/PMK.03/2022 mengatur yang dikenaikan PPN hanya bangunan dengan kriteria luas paling sedikit 200 meter persegi; konstruksi utamanya kayu, beton, baja, dan/atau pasangan batu bata atau bahan sejenis; serta diperuntukkan bagi tempat tinggal atau kegiatan usaha.

Lebih lanjut, Pasal 2 ayat (5) dan (6) juga mengatur jangka waktu membangun atau merenovasi rumah paling lama selama dua tahun. Jika melebihi dua tahun maka akan dihitung sebagai kegiatan membangun atau merenovasi rumah yang berbeda sehingga akan dipungut PPN lagi.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) meraih penghargaan Marketeers Editor’s Choice untuk program Pertamina New UMK Academy 2024 kategori SME Enabler Program of The Years. New UMK Academy 2024, merupakan pengembangan dari UMK Academy yang sudah dilaksanakan Pertamina selama lima tahun terakhir.

Marketeers Editor’s Choice Award (MECA) merupakan ajang penghargaan yang mengkurasi merek-merek selama setahun terakhir, dalam melakukan terobosan-terobosan kreatif dan inovatif di dunia pemasaran.

Pertamina UMK Academy 2024 yang hadir dengan format baru dinilai Dewan Editor Marketeers sebagai program pembinaan yang mendorong pelaku UMK beradaptasi dengan perkembangan dunia pemasaran.

Pelatihan yang diberikan mendorong UMK terus berinovasi, terbiasa memanfaatkan teknologi digital yang dikemas melalui gamifikasi.

Disamping itu, UMK Academy merupakan program yang berkelanjutan, dengan jangkauan peserta yang luas, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

CEO Marketeers dan MarkPlus Inc, Iwan Setiawan menilai langkah tersebut sebagai upaya serius Pertamina dalam mendorong UMK semakin siap bersaing di tengah kompetisi yang kian ketat dan kondisi pasar yang semakin menantang. “Terobosan-terobosan tersebut menjadi brand story yang pantas untuk disebarluaskan. Brand story yang kuat memiliki dua elemen pokok, yakni inovasi dan inspirasi,” jelasnya.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengapresiasi penghargaan yang diberikan kepada Pertamina. Penghargaan ini membuktikan, Pertamina sebagai perusahaan energi nasional, tak hanya fokus pada bisnis energi, namun juga berperan aktif memberdayakan UMK yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia.

Program yang mengusung tagline “Beri Energi Baru, Menuju UMK Maju” di 2024 memang bertujuan mendorong para UMK lebih berinovasi dan kreatif dalam produksi hingga pemasaran sehingga bisa semakin maju dan naik kelas lebih cepat, bahkan hingga ke tingkat internasional.

"Kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas penghargaan yang diberikan. Penghargaan ini memacu kami untuk terus berkontribusi dalam mencetak UMK tangguh, berkualitas, inovatif dan mandiri," ungkap Fadjar.

Pertamina UMK Academy merupakan program pembinaan, pelatihan dan pendampingan yang dilakukan secara terstruktur, berjenjang, terintegrasi dan berkelanjutan dari berbagai wilayah di Indonesia. Dengan kurikulum pengembangan utama, yaitu : Go Modern, Go Digital, Go Online, Go Global yang mengintegrasikan prinsip Go Green dalam tiap program.

Dilaksanakan sejak tahun 2020, antusiasme UMK dalam mengikuti program ini pun terus meningkat. Pada tahun ini tercatat lebih dari 8.500 UMK di seluruh Indonesia mendaftarkan diri, hingga terjaring 1.686 UMK yang terpilih menjadi peserta program ini. Pertamina pun terus melakukan terobosan dan inovasi untuk meningkatkan nilai dan manfaat yang didapat UMK dari program ini.
"Dengan pendampingan intensif diharapkan para peserta UMK Academy akan semakin sukses mulai dari peningkatan jumlah pegawai, kapasitas produksi, omzet, pelibatan masyarakat sekitar yang lebih banyak, memperoleh sertifikat nasional dan internasional serta menembus pasar global," harapnya.

Tak berhenti di situ, Pertamina juga menyiapkan pembinaan babak lanjut dari program UMK Academy yaitu Pertapreneur Aggregator. Program ini merupakan program kolaborasi yakni UMKM binaan, yang membina UMKM lainnya dengan membangun jejaring kolaborasi antar-UMKM di sekitarnya.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden terpilih Prabowo Subianto diyakini akan menerbitkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2025.

Hal itu untuk menggantikan APBN 2025 yang saat ini sedang dirancang pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Menkeu Sri Mulyani Indrawati bersama parlemen.

Isyarat penerbitan APBN-P 2025 tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Golkar M. Sarmuji dalam rapat kerja dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis (12/9/2024).

Sarmuji sendiri merupakan sekretaris jenderal Partai Golkar, salah satu partai politik pendukung utama Prabowo-Gibran.

Pada rapat tersebut, Komisi VII DPR menyetujui alokasi anggaran Kementerian Investasi senilai Rp681,88 miliar pada 2025 atau turun signifikan sebesar 44,53% dari anggaran 2024 senilai Rp1,22 triliun).

Sarmuji pun mengaku prihatin dengan besaran anggaran Kementerian Investasi tersebut.

Kendati demikian, dia mengaku sudah mendengar bahwa pemerintah juga sudah menyiapkan dana cadangan yang diperlukan untuk tambahan anggaran kementerian/lembaga ketika APBN-P diterbitkan pada pertengahan tahun depan.

"Saya mendengar dari perbincangan-perbincangan informal, ada anggaran yang masih disimpan di BUN [pos dana cadangan Bendahara Umum Negara] yang memang dialokasikan untuk penyesuaian-penyesuaian dalam APBN-P ke depan," ungkap Sarmuji dalam rapat tersebut.

Oleh sebab itu, dia meminta Rosan untuk terus tetap berusaha agar ke depan anggaran Kementerian Investasi bisa bertambah sesuai kebutuhan.

Dengan demikian, lanjutnya, target-target investasi bisa tercapai dan berdampak positif ke pertumbuhan ekonomi.

"Jadi saya memberikan support moral kepada Pak Menteri untuk terus berusaha sampai anggaran yang dibutuhkan secara memadai tercapai terutama nanti kalau ada APBN Perubahan," tutup Sarmuji.

Didorong DPR

Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani juga mendorong agar Prabowo menerbitkan APBN-P 2025. Alasannya, karena APBN 2025 disusun pada masa transisi pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo.

"Presiden terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan Rencana Kerja Pemerintah [RKP] dan APBN pada tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme perubahan APBN [APBN-P]," ujar Puan ketika berikan Pidato Sidang Paripurna Ke-1 Tahun Sidang 2024-2025, Jumat (16/8/2024).

Sejalan dengan pernyataan Puan, Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPR turut mendorong pemerintahan Prabowo nantinya untuk menerbitkan APBN-P 2025.

Perwakilan Fraksi PDIP DPR Adisatrya Suryo Sulisto menekankan bahwa RUU APBN 2025 disusun oleh pemerintahan Jokowi.

Namun, dia mengingatkan pihak yang akan menjalankan serta mempertanggungjawabkan tetap pemerintahan Prabowo

"Pemerintahan yang baru tetap memiliki ruang yang luas untuk menyempurnakan RKP [rencana kerja pemerintah] dan APBN 2025 melalui mekanisme APBN-P," jelas Adi dalam rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2024).

Anggota Komisi VI DPR itu menjelaskan, PDIP memiliki banyak catatan terkait RUU APBN 2025 yang disusun pemerintahan Jokowi.

Dia memberi contoh target pertumbuhan ekonomi 5,2% pada tahun depan, yang tidak dilengkapi tentang penjelasan dampaknya atas peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Lalu, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang sebesar Rp16.100 pada 2025. Padahal, sambung Adi, saat ini kurs rupiah sudah turun Rp15.700 per dolar AS.

PDIP menilai penetapan nilai tukar rupiah yang melemah tersebut tidak sejalan dengan upaya untuk memperkuat kurs dan pelonggaran tren moneter global khususnya dari The Fed pada 2025.

Selain itu, pendapatan negara dari perpajakan diproyeksikan sebesar 10,2% pada 2025.

"Bahkan, pemerintah memperkirakan rasio pajak hanya dapat mencapai 11,48% hingga 2029," ucapnya.

PDIP pun mempertanyakan kelanjutan rencana target rasio pajak hingga 23% seperti janji kampanye Prabowo sebelumnya.

Tak sampai situ, PDIP juga menyoroti soal alokasi belanja lain-lain sebesar Rp631,8 triliun pada tahun depan. Jumlah tersebut naik Rp276,4 triliun dari perkiraan realisasi tahun ini.

Adi menyatakan pelaksanaan belanja lain-lain tersebut tidak dapat digunakan sepihak oleh pemerintah tanpa persetujuan DPR.

Bagaimanapun, lanjutnya, DPR punya hak untuk memastikan uang rakyat tidak disalahgunakan.

"Pengalihan belanja lain-lain kepada kementerian/lembaga tertentu dan program-program tertentu harus menerapkan mekanisme yang menghormati hak budget DPR RI," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah pejabat publik hingga pengusaha menghadiri Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin Indonesia yang penuh kontroversi pada hari ini, Sabtu (14/9/2024).

Berdasarkan pantauan Bisnis, beberapa tokoh yang hadir adalah Anindya Bakrie, Bayu Priawan, hingga Bambang Soesatyo alias Bamsoet.

Anindya Bakrie yang merupakan Ketua Dewan Pertimbangan Kadin telah hadir di lokasi tempat Munaslub berlangsung, St. Regis, Jakarta sebelum agenda dimulai.

Tak lama, Bambang Soesatyo yang memiliki posisi sebagai Kepala Badan Penegakan Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kadin, sekaligus Ketua MPR RI datang pukul 12.40 WIB dengan baju putih.

Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Pusat Jaringan Pengusaha Nasional (Japnas) Bayu Priawan Djokosoetono yang merupakan Komisaris Utama PT Blue Bird Tbk. (BIRD) juga tampak hadir sebagai Ketua Pelaksana Munaslub Kadin siang ini.

Bayu sempat menjawab singkat pertanyaan terkait dengan legalitas penyelenggaraan Munaslub Kadin yang disebut tak sesuai AD/ART.

"Sudah sesuai dengan ADRT. Dihadiri oleh peserta yang mayoritas yang kuorum. Jadi ini sesuai dengan ADRT. Lebih dari 20," kata Bayu saat ditemui di St. Regis, Sabtu (14/9/2024).

Dalam kesempatan yang sama, Thomas Jusman yang merupakan Ketua Kadin Bangka Belitung mengungkap urgensi penyelenggaraan Munaslub untuk menyimapi dinamika Tanah Air.

"Ya kita menyikapi dinamika yang terjadi dalam kadin Indonesia. Untuk demi kepentingan kadin Indonesia lebih baik kedepan. Sudah sesuai [AD/ART]. Nanti di ikutin aja nanti, lebih detail. Intinya memenuhi kuorum," tuturnya.

Munaslub Dianggap Ilegal

Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin Indonesia yang diagendakan pada hari ini ditolak oleh mayoritas Dewan Pengurus Kadin Provinsi. Berembus kabar bahwa tujuan munaslub itu adalah untuk melengserkan Arsjad Rasjid dari kursi ketua umum.

Sebanyak 21 pengurus Kadin Provinsi yang menolak Munaslub tersebut berasal dari Provinsi Bengkulu, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Gorontalo, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara, NTT, Papua, Papua Barat, Riau, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan Papua Barat Daya.

Ketua Umum Kadin Gorontalo Muhalim Djafar Litty mengatakan penolakan tersebut dilandasi pertimbangan bahwa Munaslub digelar tanpa mengikuti ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia.

"Dewan Pengurus Kadin Gorontalo menyepakati tetap mendukung kepemimpinan Arsjad Rasjid sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia sampai dengan masa bakti tahun 2026," kata Muhalim dalam keterangan resminya, Sabtu (14/9/2024).

Bisnis.com, BANDUNG - PT Pertamina (Persero) menanggapi mulai menurunnya permintaan minyak dunia akibat berkurangnya permintaan dari China dan lonjakan penjualan kendaraan listrik atau electric vehicle (EV).

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso mengungkapkan, meski tren permintaan minyak mentah dunia menurun, pihaknya tetap menjaga pemenuhan kebutuhan energi di dalam negeri.

Pada dasarnya, kata dia, tren permintaan minyak mentah di Indonesia berfluktuasi dan Pertamina tidak terpengaruh sepanjang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Sebenernya kalau tiap bulan kan fluktuatif sesuai dengan demand pasar juga, tapi kalau bagi kami fokusnya concern-nya pemenuhan kebutuhan domestik dalam negeri, jadi kami mengikuti itu saja, jadi tidak terlalu terpengaruh,” kata Fadjar saat ditemui di Bandung, Kamis (14/9/2024).

Di tengah penurunan permintaan minyak mentah dunia, Fadjar melihat bahwa permintaan minyak mentah di Indonesia malah cenderung naik.

"Tren konsumsi di domestik sebenarnya tidak menurun ya, jadi kalau bagi kita melihat tren konsumsi masyarakat yang trennya masih naik," ujarnya.

MengutipReuterspada Kamis (12/9/2024), harga minyak mentah berjangka jenis Brent untuk bulan November naik 24 sen, atau 0,34% menjadi US$70,86 per barel.

Sementara itu, harga minyak mentah berjangka jenis West Texas Intermediate (WTI) untuk bulan Oktober naik 20 sen, atau 0,30%, menjadi US$67,52 per barel.

Kedua jenis minyak tersebut sempat mengalami kenaikan lebih dari US$1, atau lebih dari 2%, pada sesi sebelumnya karena anjungan lepas pantai di Teluk Meksiko AS ditutup dan operasi kilang di pantai tersebut terganggu oleh jatuhnya Badai Francine di Louisiana selatan pada hari Rabu.

Namun, ketika badai tersebut pada akhirnya akan mereda setelah terjadi bencana, perhatian pasar minyak kembali beralih ke permintaan yang lebih rendah.

Badan Informasi Energi atau Energy Information Administration (EIA) mengatakan pada hari Rabu melaporkan, stok minyak AS meningkat secara keseluruhan pada minggu lalu karena impor minyak mentah meningkat dan ekspor menurun.

Data tersebut juga menunjukkan permintaan bensin turun ke level terendah sejak bulan Mei di saat yang sama permintaan bahan bakar sulingan turun, dan pengoperasian kilang juga menurun. AS adalah konsumen minyak terbesar di dunia.

Awal pekan ini, Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) memangkas perkiraan pertumbuhan permintaan minyak global pada tahun 2024 dan juga memangkas perkiraannya untuk tahun depan, yang merupakan revisi penurunan kedua berturut-turut.

“Pedagang minyak sekarang menantikan laporan pasar bulanan Badan Energi Internasional (IEA) akhir pekan ini untuk melihat tanda-tanda melemahnya prospek permintaan,” kata ANZ Research dalam sebuah catatan.

Bisnis.com, JAKARTA – Ekspektasi terhadap penurunan suku bunga sebesar setengah poin persentase atau 50 basis poin oleh Federal Reserve minggu depan semakin meningkat pada akhir pekan.

Bloomberg melaporkan, kemungkinan penurunan 50 basis poin naik menjadi 40% pada Jumat (13/9/2024), naik dari 4% di awal minggu ini.

Peningkatan ini membuat imbal hasil obligasi pemerintah AS atau Treasury kembali turun, mengangkat saham-saham berkapitalisasi kecil, dan membebani dolar AS.

Padahal, pada awal pekan ini para trader atau pelaku pasar obligasi mengabaikan adanya kemungkinan pemangkasan 50 bps tersebut, mengingat indeks harga konsumen yang lebih tinggi dari perkiraan dan tanda-tanda bahwa pasar tenaga kerja AS masih relatif kuat.

Pemicu revisi tersebut adalah laporan Wall Street Journal pada Kamis (12/9/2024), bahwa para pembuat kebijakan The Fed sedang mempertimbangkan apakah akan menurunkan suku bunga sebesar seperempat poin secara reguler, atau memilih setengah poin persentase.

Menjelang rapat Federal Open Market Commettee (FOMC) pada 17-18 September 2024, pasar akan bergejolak selama beberapa hari ke depan karena pasar mencoba menimbang-nimbang keputusan The Fed. Termasuk kinerja penjualan ritel Agustus yang akan diumumkan pada Selasa, akan menjadi faktor dalam pemikiran The Fed.

Kepala Investasi di TCW Group, Bryan Whalen, mengatakan jika The Fed memangkas 25 basis poin minggu depan, artinya The Fed cukup tertinggal alias behind the curve.

Whalen mengatakan momentum untuk pemotongan 50 bps minggu depan akan meningkat jika data penjualan ritel menunjukkan pelemahan yang tidak terduga.

“Jika mereka hanya melakukan 25 basis poin, itu lebih bullish untuk obligasi karena itu berarti the Fed harus lebih reaktif ke depannya,” ungkapnya.

Kepala Ekonom JPMorgan Chase & Co Amerika Serikat Michael Feroli menyerukan pemangkasan setengah poin minggu depan. Hal tersebut mengarah ke lonjakan volume dalam fed fund futures yang akan diuntungkan dari hasil itu.

JPMorgan adalah satu-satunya bank besar di Wall Street yang memperkirakan penurunan setengah poin persentase, bukan seperempat poin. Sebelumnya, Citigroup Inc. juga memiliki perkiraan yang sama hingga Rabu. Namun, data inflasi Agustus mendorong Citigroup untuk menurunkan ekspektasinya.

“Kami tetap pada prediksi kami bahwa mereka akan melakukan ‘hal yang benar’ dan memangkas 50 bps,” ujar Feroli, meski melihat kecil kemungkinannya.

Di tengah pergulatan hari Jumat antara para pedagang yang menyerukan pemotongan besar sekarang dan mereka yang melihat jalur yang lebih bertahap, pasar swap secara singkat memperkirakan pemotongan 75 basis poin pada pertemuan November, menyiratkan pergerakan setengah poin dalam dua keputusan berikutnya.

Berbeda di pasar berjangka, di mana para penjual mulai memudarkan reli pada kontrak-kontrak yang mencakup pertemuan kebijakan minggu depan, menunjukkan beberapa keraguan untuk mendorong peluang pemangkasan yang lebih besar dari 40%.

Perdagangan hari Kamis mengindikasikan bahwa para pedagang dengan cepat menutup taruhan pada pergerakan seperempat poin.

Setelah memangkas kenaikannya bersamaan dengan pergerakan di pasar berjangka, Treasury kembali naik, mengirim imbal hasil kembali ke posisi terendah. Imbal hasil dua tahun yang sensitif terhadap kebijakan turun 6 basis poin menjadi 3,58% sementara 10 tahun turun 2 basis poin menjadi 3,65%, melebihi dua tahun dengan margin terlebar sejak Juli 2022.

Kurva imbal hasil telah dinormalisasi selama seminggu terakhir, mengakhiri inversi lebih dari dua tahun, karena prospek pemangkasan The Fed yang lebih agresif mendorong Treasury bertenor pendek lebih banyak daripada tenor yang panjang.

Ekuitas AS naik dipimpin oleh saham-saham perusahaan kecil, yang cenderung mengungguli ekspektasi investor untuk penurunan suku bunga The Fed. Perusahaan-perusahaan tersebut, bersama dengan kelompok lain seperti perusahaan teknologi yang tidak menghasilkan laba, secara tidak proporsional diuntungkan oleh biaya pinjaman yang lebih rendah karena banyak dari mereka yang memiliki utang dengan suku bunga variabel.

Sementara itu, dolar melemah terhadap sebagian besar dari 10 mata uang utama lainnya.

“Jika Powell menginginkan 50, mereka akan pergi; anggota The Fed lainnya akan ikut serta,” kata Gregory Faranello, kepala perdagangan suku bunga AS dan strategi AmeriVet Securities.

Jalan The Fed Terbuka

Berbicara pada hari Jumat di Singapura, mantan Presiden Fed New York William Dudley, seorang kolumnis dan penasihat Bloomberg Opinion dan ketua Komite Bretton Woods optimistis pemangkasan terjadi sebesar 50 basis poin.

Isu pelonggaran suku bunga telah berkembang selama beberapa waktu sekarang. Capaian inflasi menuju target jangka panjang bank sentral sebesar 2% dari level tertinggi lebih dari 7% dua tahun lalu.

Melihat rilis data AS yang mengecewakan, termasuk penurunan mengejutkan dalam pembukaan lapangan kerja, telah mendukung seruan untuk pemangkasan suku bunga The Fed.

Kepala Ekonom AS Anna Wong dan Ekonom Estelle Ou mengatakan data CPI dan PPI untuk bulan Agustus menunjukkan bahwa pengukur inflasi yang lebih disukai oleh The Fed - deflator PCE inti, yang akan dirilis pada 27 September - kemungkinan akan tetap stabil pada 0,16%.

Para pejabat tidak hanya akan menganggap hal itu sebagai lampu hijau untuk mulai memangkas suku bunga bulan ini, tetapi juga dapat mempertahankan pemangkasan sebesar 50 bp.

“Namun, jika tidak ada sinyal yang jelas dari The Fed mengenai penurunan suku bunga jumbo, perkiraan kami sedikit mendukung langkah 25 bp di bulan September,” ujarnya.

Namun, pihak-pihak lain khawatir bahwa pemangkasan setengah poin oleh the Fed minggu depan akan menjadi reaksi yang berlebihan, dan bahwa ekonomi tidak membutuhkan kebijakan moneter yang lebih longgar.

“Pasar sedikit berlebihan,” kata Mark Dowding, CIO di RBC BlueBay, yang mengatakan bahwa the Fed kemungkinan akan menurunkan suku bunga secara bertahap, dimulai dengan pemotongan 25 basis poin.

“Dari sudut pandang kami, tampaknya ekonomi baik-baik saja,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin Indonesia yang diagendakan pada hari ini ditolak oleh mayoritas Dewan Pengurus Kadin Provinsi. Berembus kabar bahwa tujuan munaslub itu adalah untuk melengserkan Arsjad Rasjid dari kursi ketua umum.

Sebanyak 21 pengurus Kadin Provinsi yang menolak Munaslub tersebut berasal dari Provinsi Bengkulu, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Gorontalo, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara, NTT, Papua, Papua Barat, Riau, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan Papua Barat Daya.

Ketua Umum Kadin Gorontalo Muhalim Djafar Litty mengatakan penolakan tersebut dilandasi pertimbangan bahwa Munaslub digelar tanpa mengikuti ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia.

"Dewan Pengurus Kadin Gorontalo menyepakati tetap mendukung kepemimpinan Arsjad Rasjid sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia sampai dengan masa bakti tahun 2026," kata Muhalim dalam keterangan resminya, Sabtu (14/9/2024).

Penolakan Munaslub sesuai keputusan Rapat Pleno. Pasalnya, berdasarkan AD/ART Kadin Indonesia, Kadin tidak mengenal Munaslub atau pergantian antar waktu selama Ketua Umum Terpilih tidak melanggar atau menyatakan mengundurkan diri.

Merujuk pada AD/ART Kadin Indonesia, Munaslub hanya dapat digelar apabila ada pelanggaran terhadap prinsip-prinsip yang tertuang di dalamnya, dan itu pun setelah diberikan dua kali peringatan tertulis yang tidak diindahkan.

Selain itu, Muhalim permintaan untuk Munaslub harus diajukan oleh minimal setengah dari jumlah Kadin Provinsi dan setengah dari jumlah Anggota Luar Biasa. Maka, 21 Kadin Daerah atau mayoritas yang sudah menolak Munaslub.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Ketua Umum Kadin Sulawesi Tenggara, Anton Timbang menegaskan penolakan terhadap gerakan Munaslub yang tidak sah dan tidak sesuai dengan AD/ART Kadin Indonesia, serta mendukung penuh langkah-langkah kepemimpinan Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid.

"Dewan Pengurus Kadin Sulawesi Tenggara menolak segala bentuk gerakan yang tidak sah. Kami menilai segala tindakan yang tidak sejalan dengan aturan organisasi, merusak marwah Kadin sebagai organisasi wadah dunia usaha," ujar Anthon.

Senada, Ketua Umum Kadin Papua Ronald Antonio mengatakan, segala tindakan yang tidak sejalan dengan aturan organisasi hanya akan menimbulkan ketidakstabilan dan merusak marwah Kadin sebagai wadah pengusaha yang solid dan terpercaya.

"Dewan Pengurus Kadin Papua dengan tegas menolak segala bentuk gerakan yang tidak sah dan tidak sesuai dengan aturan organisasi, termasuk upaya untuk menyelenggarakan Munaslub yang tidak sesuai dengan ketentuan AD/ART Kadin," tutur Ronald.

Ketua Umum Kadin Maluku Utara, Umar Lessy, juga menyatakan penolakannya terhadap rencana Munaslub dan menegaskan dukungan Kadin Maluku Utara terhadap kepemimpinan Arsjad Rasjid, termasuk keputusannya untuk berhalangan sementara dan penunjukan Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum beberapa waktu lalu.

"Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid sudah mendapatkan persetujuan untuk berhalangan sementara yang disetujui oleh seluruh Ketua Umum Kadin Daerah dan Asosiasi Luar Biasa. Hal itu sudah sesuai dan tidak melanggar ketentuan Pasal 5 UU No. 1 Tahun 1987 tentang Kadin jo Pasal 14 AD Kadin. Kami percaya bahwa keputusan ini diambil demi menjaga netralitas dan integritas organisasi Kadin,” kata Umar.

Ketua Umum Kadin Bengkulu Ahmad Irfansyah mengatakan, sesuai AD/ART Kadin Indonesia, Munaslub hanya dapat digelar apabila ada pelanggaran terhadap AD/ART.

Seluruh anggota Kadin, baik Kadin Daerah maupun Anggota Luar Biasa memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan amanah undang-undang dan menegakan AD/ART dalam aktivitas organisasi.

“Kami, Dewan Pengurus Bengkulu dengan tegas menyatakan akan selalu mematuhi seluruh ketentuan dan aturan yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kadin” tegas Ahmad.

Sementara Ketua Umum Kadin Kalimantan Barat Arya Rizqi Darsono menilai, upaya menggelar Munaslub bukan saja bertentangan dengan AD/ART Kadin Indonesia, tapi juga mengancam keutuhan Kadin sebagai organisasi dunia usaha yang dibentuk berlandaskan undang-undang.

Dia berharap seluruh anggota Kadin bersatu dan tetap solid menjalankan aktivitas organisasi dengan berpegang pada prinsip-prinsip dan ketentuan dalam AD/ART.

“Kadin Kalimantan Barat berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan seluruh elemen Kadin di Tingkat pusat dan daerah demi menjaga stabilitas organisasi dan berkontribusi positif terhadap kemajuan perekonomian nasional,” tandas Arya.

Sebagai informasi, Kadin Indonesia adalah organisasi yang berfungsi sebagai wadah bagi pengusaha dan mitra strategis pemerintah yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 (UU Kadin) dan ditegaskan dalam Keppres No. 18 tahun 2022 tentang AD/ART Kadin Indonesia, di mana M Arsjad Rasjid PM merupakan Ketua Umum Kadin Indonesia terpilih masa bakti 2021-2026.

Arsjad Rasjid dipilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia masa bakti 2021-2026 berdasarkan keputusan bersama pada Munas VIII Kadin Indonesia tertanggal 30 Juni 2021, di Kendari, Sulawesi Tenggara.

Bisnis.com, BANDUNG - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyetujui peningkatan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung di beberapa bendungan atau waduk.

Direktur Konservasi Energi EBTKE, Hendra Iswahyudi mengatakan, dengan disetujuinya peningkatan kapasitas PLTS di bendungan dapat mengakselerasi tambahan 14 GW dari pemanfaatan PLTS terapung ini.

“Kementerian ESDM sudah menerima persetujuan dari Menteri PUPR untuk meningkatkan kapasitas terpasang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang memanfaatkan waduk milik Kementerian PUPR," kata Hendra di Bandung dikutip Sabtu (14/9/2024).

Hendra menyampaikan, persetujuan dari Kementerian PUPR membuka peluang besar untuk pemanfaatan permukaan waduk guna menghasilkan energi terbarukan.

Dirinya menjelaskan bahwa potensi 14,7 GW dari 257 waduk tersebar di berbagai wilayah seperti Jawa-Bali, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara.

"Nah, ini tentu saja mesti diinventarisasi ya, karena antara potensi, kesiapan jaringan listrik, dan kapan masuk RUPTL sesuai dengan COD, sudah dikomunikasikan dengan Gatrik dan PLN. Jadi, nanti tinggal melihat kapan masuk dalam rencana," ujarnya.

Berdasarkan catatan yang ada, potensi dari permukaan waduk milik Kementerian PUPR untuk pemasangan PLTS terapung mencapai 89,37 GW, yang tersebar di 293 lokasi.

Dari jumlah itu, 257 lokasi dengan potensi 14,7 GW merupakan properti milik Kementerian PUPR. Sebaran waduk tersebut adalah sebagai berikut:

- Jawa-Bali: 9.076,95 MW (114 lokasi)

- Sumatera: 1.967,56 MW (17 lokasi)

- Kalimantan: 690,22 MW (11 lokasi)

- Sulawesi: 1.646,84 MW (15 lokasi)

- Maluku-Nusa Tenggara: 1.320,14 MW (100 lokasi).

Sementara itu, potensi di 36 lokasi danau sebesar 74,66 GW terbagi sebagai berikut:

- Jawa-Bali: 641,3 MW (2 lokasi)

- Sumatera: 34.867,9 MW (12 lokasi)

- Kalimantan: 2.437,9 MW (3 lokasi)

- Sulawesi: 24.415,6 MW (6 lokasi)

- Maluku-Papua-Nusa Tenggara: 12.302,4 MW (13 lokasi)

Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia diterpa isu upaya gelaran Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Salah satu agenda nya disebut pengambilan keputusan untuk menggeser posisi Ketua Umum Kadin saat ini, Arsjad Rasjid.

Berdasarkan catatan Bisnis, dikutip Sabtu (14/9/2024) gelaran Munaslub diputuskan agar digelar hari ini pukul 13.00 WIB, setelah disepakati melalui Konvensi Anggota Luar Biasa Kadin pada hari sebelumnya.

Konvensi yang berlangsung di Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta itu digelar terbatas dan tertutup. Kendati demikian, Bisnis yang kala itu berada di lokasi tersebut mendegar pembahasan konvensi dari luar ruangan.

Munaslub yang rencananya besok hari Sabtu tanggal 14 September 2024, diadakan di Hotel St Regis, jam 1 siang," ujar pembawa acara Konvensi Anggota Luar Biasa Kadin, seperti didengar Bisnis pada Jumat (13/9/2024) sore.

Terdapat Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Benny Soetrisno, Sekretaris Dewan Pertimbangan Kadin Nita Yudi, dan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo.

"Beliaulah pendorong kita," ujar pembawa acara usai menyebutkan nama-nama peserta konvensi yang hadir.

Kendati demikian, pihak Kadin pusat membantah adanya gelaran tersebut. Wakil Ketua Umum (WKU) Kadin Indonesia, Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan konvensi yang digelar di Ritz Carlton Mega Kuningan merupakan pertemuan ilegal.

"Tidak ada Munaslub. Itu ngarang dan tidak sesuai dengan Undang-undang Kadin serta Keputusan Presiden No. 18/2022, maupun peraturan organisasi," kata Yukki kepada Bisnis, Jumat (13/9/2024) lalu.

Dia menuturkan, pihaknya akan mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang dianggap melanggar aturan organisasi.

Sejarah Kadin

Sebagai lembaga atau organisasi yang menaungi dunia usaha di Tanah Air, Kadin telah berdiri sejak 24 September 1968. Kala itu, Kadin disebut Kamar Dagang dan Handikraft Hindia Belanda (Kamers van Kophandel en Nijverheid in Nederlandsch Indie) yang diresmikan dengan penerbitan Dekrit Gubernur Jenderal Hindia Belanda.

Ketua Umum Kadin Indonesia yang pertama adalah Brigjen TNI (Purn) Usman Ismail yang menjabat pada periode 1968-1972. Kadin didirikan menjadi wadah bagi pengusaha dan industri untuk berkoordinasi, berkomunikasi, dan bekerja sama dengan pemerintah serta pihak-pihak lainnya dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dan bisnis di Indonesia.

Pada tahun awal didirikan dengan tujuan utama Kadin juga memfasilitasi pengusaha dalam berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pemerintah serta untuk memperjuangkan kepentingan dunia usaha. Organisasi ini juga berperan dalam memperbaiki iklim investasi dan bisnis di Indonesia.

Kadin telah mengalami berbagai perubahan struktur dan fokus seiring dengan dinamika politik dan ekonomi di Indonesia. Pada awalnya, Kadin berfokus pada industri besar dan menengah, tetapi seiring waktu juga mulai memberikan perhatian pada usaha kecil dan menengah (UKM).

Pada masa Reformasi tahun 1998, Kadin mengalami perubahan signifikan dalam struktur dan kepemimpinan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan politik dan ekonomi di Indonesia. Kala itu, Kadin dipimpin oleh Aburizal Bakrie (1993-1998 & 1998-2003).

Periode saat ini, Kadin dipimpin oleh Arsjad Rasjid yang terpilih pada 2021 dan masa jabatannya akan selesai pada 2026 mendatang. Pengesahan pengurus Kadin Pusat periode ini disahkan melalui Musyarawah Nasional pada 1 Juli 2021.

Arsjad juga dikenal sebagai Presiden Direktur PT Indika Energy Tbk. (INDY), perusahaan energi terintegrasi. Pada saat dilantik menjadi Ketum Kadin, Arsjad berkomitmen menjadikan Kadin sebagai rumah besar bagi seluruh pengusaha mikro, kecil, menengah, hingga besar.

Dia menilai seluruh elemen di dalamnya dapat bersinergi dan berkolaborasi, khususnya dalam menghadapi pandemi Covid-19. Kadin juga akan senantiasa memperkuat kemitraan dan kolaborasi dengan pemerintah dalam upaya memulihkan ekonomi nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan multinasional Amerika Serikat (AS), Microsoft kembali melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 650 karyawan di divisi gaming Xbox.

Melansir dariThe Verge, Sabtu (14/9/2024), langkah PHK yang dilakukan Microsoft ini merupakan bagian dari pemotongan lanjutan di Xbox setelah akuisisi Microsoft senilai US$68,7 miliar dari Activision Blizzard.

Pengumuman PHK terbaru itu disampaikan CEO Microsoft Gaming Phil Spencer di dalam memo yang diterimaThe Verge. Phil menyebut bahwa pemangkasan karyawan itu adalah bagian dari restrukturisasi lanjutan seputar kesepakatan Activision Blizzard.

Dia menyampaikan bahwa 650 karyawan yang terkena PHK akan berdampak pada “fungsi perusahaan dan pendukung”, yang berarti pemotongan peran SDM dan pemasaran.

Seperti diketahui, Microsoft memangkas 1.900 pekerjaan Activision Blizzard dan Xbox awal tahun ini dan kemudian menutup empat studio yang diakuisisinya sebagai bagian dari akuisisi Bethesda senilai US$7,5 miliar pada Mei.

Aksi PHK tersebut menghasilkan sekitar 8% dari keseluruhan divisi Microsoft Gaming yang berjumlah sekitar 22.000 karyawan secara total.

Dalam memo lain yang diterimaThe Verge, Phil Spencer menyampaikan bahwa kepemimpinan Microsoft Gaming dan Activision Blizzard berkomitmen untuk menyelaraskan strategi dan rencana eksekusi dengan struktur biaya berkelanjutan yang akan mendukung seluruh bisnis kami yang sedang berkembang.

Spencer menuturkan bahwa perusahaan telah menetapkan prioritas, mengidentifikasi area tumpang tindih, dan memastikan bahwa kami semua selaras dengan peluang terbaik untuk pertumbuhan.

“Sebagai bagian dari proses ini, kami telah membuat keputusan yang menyakitkan untuk mengurangi ukuran tenaga kerja game kami dengan sekitar 1.900 peran dari 22.000 orang di tim kami,” ungkapnya dalam memo.

Namun, Spencer menjelaskan bahwa karyawan yang trdampak langsung dari pengurangan ini memainkan peran penting dalam kesuksesan Activision Blizzard, ZeniMax dan tim Xbox.

Lebih lanjut, Spencer menyampaikan perusahaan akan memberikan dukungan penuh kepada karyawan yang terkena PHK selama transisi, termasuk tunjangan pesangon yang diinformasikan oleh undang-undang ketenagakerjaan setempat.

“Mereka yang perannya akan terpengaruh akan diberi tahu, dan kami meminta Anda untuk memperlakukan rekan kerja Anda yang pergi dengan rasa hormat dan kasih sayang yang konsisten dengan nilai-nilai kami,” ungkapnya.

Ke depan, lanjut dia, Microsoft Xbox akan terus berinvestasi di area yang akan mengembangkan bisnis dan mendukung strategi untuk menghadirkan lebih banyak game kepada lebih banyak pemain di seluruh dunia.

Di samping PHK, Presiden Blizzard Mike Ybarra telah memutuskan untuk meninggalkan perusahaan. Dalam memo internal, Presiden Konten Game dan Studio Microsoft Matt Booty menyampaikan bahwa Mike telah menghabiskan lebih dari 20 tahun di Microsoft.

“Sekarang dia [Mike] telah melihat akuisisi sebagai presiden Blizzard, dia telah memutuskan untuk meninggalkan perusahaan,” katanya.

Selanjutnya, Microsoft berencana untuk menunjuk presiden Blizzard baru pekan depan. Selain Mike, Booty menyampaikan dalam memonya bahwa Allen Adham yang merupakan Kepala Desain Blizzard juga meninggalkan perusahaan.

Booty mengatakan Microsoft akan “menggeser beberapa orang yang mengerjakannya ke salah satu dari beberapa proyek baru yang menjanjikan yang dimiliki Blizzard pada tahap awal pengembangan.”

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) mencatat adanya aliran modal asing yang keluar dari pasar keuangan Indonesia senilai Rp1,31 triliun pada pekan kedua September 2024.

Kepala Departemen Komunikasi Erwin Haryono mengatakan kaburnya modal asing tersebut dipengauhi kondisi perekonomian global dan domestik terkini.

“Berdasarkan data transaksi 9–12 September 2024, nonresiden tercatat jual neto Rp1,31 triliun,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (14/9/2024).

Erwin menjelaskan transaksi tersebut terdiri dari jual neto Rp0,18 triliun di pasar Surat Berharga Negara (SBN), beli neto sebesar Rp2,46 triliun di pasar saham.

Pada pekan ini, investor asing terpantau ramai-ramai menjual Rp3,59 triliun di pasar Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Pada pekan sebelumnya pun, jual neto di pasar SRBI mencapai Rp7,38 triliun.

Selama tahun 2024, atau sejak Januari hingga 12 September 2024, nonresiden tercatat beli neto Rp10,37 triliun di pasar SBN, Rp31,47 triliun di pasar saham, dan Rp184,03 triliun di pasar SRBI.

Berdasarkan data setelmen sepanjang semester II/2024 hingga 12 September 2024, nonresiden tercatat melanjutkan inflows sebesar Rp44,33 triliun di pasar SBN, beli neto sebesar Rp31,13 triliun di pasar saham, dan beli neto sebesar Rp53,68 triliun di pasar SRBI.

“Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia,” lanjut Erwin.

Diketahui, premi credit default swap (CDS) Indonesia 5 tahun per 12 September 2024 sebesar 69,63 bps, turun dibandingkan 6 September 2024 sebesar 70,45 bps.

Pada Jumat pagi (13/9), tingkat imbal hasil atau yield SBN berada pada level 6,57% atau turun tipis dari penutupan pasar Kamis (12/9/2024) yang sebesar 6,58%.

Sementara nilai tukar rupiah pada Jumat pagi (13/9/2024) menunjukkan penguatan ke level Rp15.400 per dolar AS dari Rp15.425 per dolar AS pada Kamis sore (12/9).

Bisnis.com, JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo mengingatkan pemerintah untuk menyeimbangkan kepentingan kesehatan dan ekonomidalam menetapkan kebijakan terkait industri tembakau.

"Jangan hanya menggunakan satu sudut pandang, kita harus melihat isu ini secara imbang," katanya, dikutip melalui keterangan tertulis, dikutip Jumat (13/9/2024).

Rahmad menyampaikan bahwa tembakau bukan hanya menyangkut masalah kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, termasuk petani dan pekerja di sektor tersebut.

Dia juga menyoroti tingginya impor tembakau yang mencapai hampir 50%, dengan nilai mendekati US$1 miliar dari negara-negara seperti China dan Zimbabwe.

"Kondisi ini membuat kita semakin tergantung pada tembakau impor, sementara lahan pertanian dalam negeri terus menyusut," kata dia.

Rahmad mengatakan, produk hasil tembakau memang memberikan dampak negatif terhadap kesehatan.

Namun demikian, industri tembakau juga memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian, sekitar Rp200 triliun hingga Rp300 triliun.

Oleh karena itu, dia mengharapkan kebijakan yang akan diambil dapat mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan kesehatan dan ekonomi.

"Kita harus berhati-hati dalam menyusun aturan, jangan sampai terburu-buru dan meniru kebijakan negara lain yang tidak sesuai dengan kondisi di Indonesia," tuturnya.

Sebagaimana diketahui, Kementerian Kesehatan tengah membahas Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik, aturan turunan dari PP No. 28/2024.

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, para pelaku industri tembakau menilai Kementerian Kesehatan terburu-buru menyusun RPMK dan mengabaikan dampak masif dari polemik PP No. 28/2024.

Ketua Umum Aliansi Masyarakat Tembakau (AMTI) I Ketut Budhyman Mudara menilai pemerintah juga abai terhadap enam juta tenaga kerja yang akan terdampak dari langkah pengetatan Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik dalam RPMK.

“2,5 juta petani tembakau, 1,5 juta petani cengkeh, 600 ribu pekerja SKT, UMKM hingga pekerja kreatif akan jadi korban pengetatan kebijakan di hilir yang buru-buru disiapkan pemerintah dengan alasan mengendalikan konsumsi tembakau,” katanya.

Adapun, RPMK Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik ditargetkan rampung pada pekan ketiga September 2024.