Bisnis.com, JAKARTA - Rencana pemerintah untuk mengimpor 1 juta ekor sapi perah hingga membuat megafarm untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis dinilai tidak masuk akal mengingat lahan pakan di Indonesia terbatas.

Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa menyampaikan, dibutuhkan sumber pakan yang sangat besar untuk memelihara sapi perah. Namun, saat ini tidak mudah untuk mendapatkan pakan untuk sapi perah. Pun ada alternatif lain seperti tebon jagung, harganya cukup mahal.

“Kalaupun dipaksakan memelihara sapi perah, berarti kan harus tersedia sumber pakan yang sangat besar. Dari mana sumber pakannya?” ujar Dwi Andreas kepada Bisnis, Kamis (12/9/2024).

Pertanyaan lain yang kemudian muncul yaitu siapa yang akan memelihara sapi-sapi tersebut. Menurut pengalaman jaringan taninya, Dwi menyebut bahwa peternakan rakyat hanya untung di musim penghujan lantaran pakan tersedia.

Sebaliknya, di musim kemarau, para peternak mengalami kerugian karena minimnya sumber pakan. Sapi perah ini terkadang juga terpaksa disembelih di kala harga daging mengalami peningkatan.

“Jadi pemeliharaan sapi perah di Indonesia itu relatif mahal,” ujarnya.

Jika pemerintah tetap memaksakan untuk menambah populasi sapi di Indonesia, kemungkinan sapi perah hanya bertambah sekitar 100.000 ekor hingga 200.000 ekor saja. Hal ini berkaca dari rata-rata populasi sapi perah di Indonesia yang hanya sekitar 500.000 ekor per tahunnya.

Tercatat pada 2021, populasi sapi perah di Indonesia mencapai 582.000 ekor. Populasinya mengalami penurunan sebesar 12% atau menjadi 507.000 pada 2022. Penurunan ini terjadi karena adanya penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menyebabkan populasi sapi perah Indonesia stagnan selama puluhan tahun terakhir di level 500.000-an ekor.

“Dipaksakan kayak apapun itu, paling bertambahnya segitu. Jangan bermimpi bisa bertambah 1 juta ekor,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah berencana membuka keran impor 1 juta ekor sapi perah untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Kemetan) Agung Suganda menyampaikan, total 1 juta ekor sapi perah ini untuk memenuhi kebutuhan 5 tahun mendatang sehingga diharapkan Indonesia bisa swasembada susu pada 2029.

“Kita upayakan bahwa 1 juta selama 5 tahun itu, di 2029 kita bisa mencapai swasembada [susu],” kata Agung di Kompleks Parlemen, Jumat (6/9/2024).

Selain mendatangkan sapi dari Australia, pemerintah tengah mempertimbangkan negara lain seperti Brazil. Untuk itu, pemerintah tengah merampungkan revisi kedua Peraturan Pemerintah (PP) No.4/2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara Asal Pemasukan.

Pemerintah juga berupaya untuk menarik investor untuk mau berinvestasi di Indonesia. Kementan sebelumnya mengklaim, sebanyak 48 investor menyatakan siap mendukung pengadaan susu dalam program MBG.

Terbaru, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa perusahaan pertanian asal Qatar, Baladna, akan berinvestasi untuk peternakan sapi perah di Indonesia.

Amran lantas memberikan lampu hijau usai perusahaan ini diketahui mampu memproduksi 2 juta ton susu per tahunnya.

“Dalam diskusi dengan Dubes Ridwan, terungkap bahwa Baladna siap membantu program makan bergizi gratis dengan berinvestasi untuk peternakan sapi perah di Indonesia untuk mensuplai kebutuhan susu di Indonesia,” demikian mengutip keterangan resmi Kementerian Pertanian (Kementan), Rabu (11/9/2024).

Amran mengharapkan, hadirnya Baladna dapat membantu menekan impor susu, sekaligus mendorong Indonesia mencapai swasembada susu pada 2029.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) mengungkap 6 kilang milik PT Pertamina (Persero) dinilai telah mampu memproduksi BBM rendah sulfur 50 ppm atau standar Euro 4 untuk solar dan bensin.

Deputi Bidang Infrastruktur dan Transportasi, Kemenko Marves, Rachmat Kaimuddin mengatakan pemerintah tengah mendorong Pertamina untuk menghadirkan produk BBM dengan kualitas lebih baik yang mengandung sulfur lebih rendah dibandingkan produk konvensional.

"Ada beberapa grup ya, beberapa grup kilang, intinya ada 6 kilang, kalau enggak salah dari Pertamina, nanti bisa ditanya ke Pertamina sendiri, 6 kilang, tapi ada 2 jenis BBM, berarti ada 12 kombinasi," kata Rachmat di Kantor Kemenko Marves, Kamis (12/9/2024).

Adapun, 6 kilang Pertamina yang dinilai sudah mampu memproduksi BBM rendah sulfur untuk solar dan bensin yaitu Refinery Unit (RU) II Dumai, RU III Plaju, RU IV Cilacap, RU V Balongan, dan TPPI Tuban.

Untuk solar, ketersediaan solar sulfur 50 ppm (biosolar subsidi dan non-subsidi) akan tersedia pada triwulan III atau triwulan IV tahun ini yang diproduksi lewat RU IV Cilacap, RU V Balikpapan, dan RU VI Balongan.

Sedangkan, untuk bensin, Rachmat menuturkan bahwa kilang Pertamina baru akan memproduksi BBM rendah sulfur pada triwulan I 2025 oleh RU II Dumai, RU V Balikpapan, RU IV Cilacap.

"Ini sedikit penjelasan saya juga, timing. Jadi ini untuk membuat BBM, itu tentunya kilangnya, perlu diperbaiki secara bertahap. Misalnya, grup ini, solar dulu, grup ini, bensin dulu, dan sebagainya. Tapi total itu di 2028, harusnya bisa semua," tuturnya.

Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa lewat kebijakan ini pemerintah memiliki fokus tujuan untuk mendorong kebijakan baru untuk penyediaan BBM berkualitas dan penyaluran BBM bersubsidi yang lebih tepat sasaran.

Adapun, peningkatan kualitas BBM rendah sulfur atau standar Euro 4 ini akan dilakukan per daerah hingga skala nasional pada 2028.

"Jadi, poin kita sebenarnya, kalau sudah ada yang bisa, enggak apa-apa, kita nunggu sampai 100%. Kalau ada yang bisa, kita kerjain saja. Karena ini penting. Kebetulan, yang grup 1 itu Jakarta. Jadi, kenapa kita dorong ini di percepat," tuturnya.

Sebelumnya, SVP Business Development Pertamina Wisnu Medan Santoso mengatakan pihaknya memahami target pemerintah untuk melakukan pembaruan atau upgrade BBM ke standar Euro 4.

"Melalui investasi pertamina di RDMP balikpapan kami sudah invest sekitar US$5 miliar itu akan bisa produksi BBM kualitas EURO5. Tapi memang untuk meningkatkan kilang lain juga investasinya cukup lumayan ada sekitar hampir US$2 miliar," tuturnya, dalam kesempatan terpisah.

Dalam hal ini, Wisnu juga mengungkap pihaknya tengah menunggu pemerintah terkait revisi Perpres terkait penyaluran BBM. Dengan demikian, Pertamina selaku BUMN bisa mendapatkan kompensasii terkait penambahan ongkos produksi.

Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (Gapmmi) menilai pengenaan tarif cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) dengan besaran berapapun tidak akan efektif menangkal risiko penyakit tidak menular (PTM).

Ketua Umum Gapmmi Adhi S. Lukman mengatakan, mestinya pemerintah lebih mendorong edukasi kepada konsumen untuk membatasi minuman berpemanis. Sebab, apabila melihat pengeluaran penduduk per kapita untuk makanan dan minuman produk pangan olahan hanya berkontribusi 30%.

"Kami akan sampaikan lagi hal yang sama dimana cukai tidak akan efektif mengatasi PTM," ujar Adhi kepada Bisnis, Kamis (12/9/2024).

Sebelumnya, Adhi menuturkan, pihaknya masih berupaya melobi pemerintah untuk mengambil kebijakan selain cukai MBDK sebagai upaya mengurangi penyakit tidak menular.

Terkait rencana penerapan cukai MBDK tahun depan, Adhi berharap hal tersebut tak dilakukan tanpa adanya tahapan edukasi kepada masyarakat.

"Kita berharap demikian [tak diterapkan tahun depan], karena tahapannya edukasi dulu, bersama dengan edukasi industri melakukan reformulasi besar-besaran, begitu konsumen bisa menerima dan industri sudah reformulasi, kita turunkan kadarnya bertahap, sampai terakhir mudah-mudahan sukses, nggak sampai ke cukai," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Dewan Perwakilan Rakyat (BAKN DPR) menyepakati usulan tarif cukai minuman berpemanis dalam kemasan 2,5% pada 2025 dan naik bertahap sampai 20%.

Hal tersebut tercantum dalam Simpulan Rapat Kerja BAKN DPR dengan Menteri Keuangan terkait Cukai Hasil Tembakau (CHT) pada masa sidang I tahun 2024—2025. Simpulan rapat dibacakan dalam Rapat Kerja BAKN DPR dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Selasa (10/9/2024).

Rapat itu dihadiri Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Dirjen Bea Cukai Kemenkeu Askolani, dan sejumlah pejabat lainnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) atau KAI Commuter mengaku pengadaan trainset produksi PT Industri Kereta Api (INKA) masih sesuai target setelah INKA baru saja mendapatkan pinjaman sindikasi Rp2,1 triliun.

Direktur Operasional dan Pemasaran KAI Commuter Broer Rizal mengatakan pihaknya masih menargetkan rangkaian gerbong atau trainset yang dipesan dari INKA akan selesai pada kuartal I/2025. Adapun pengoperasiannya paling lama akan dilakukan pada semester II/2025.

“Dari INKA sudah mulai delivery ke KCI di awal 2025, kami usahakan dengan rangkaian-rangkaian yang baru kami gunakan untuk layanan penumpang paling lama di semester II/2025,” kata Broer di Stasiun Rawa Buaya, Kamis (12/9/2024).

Adapun Broer mengaku pihaknya masih harus melakukan uji dinamis tanpa penumpang untuk KRL yang baru datang.

Optimisme KCI sejalan dengan INKA yang baru saja mendapatkan kredit sindikasi dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan PT Bank Mega Tbk. (MEGA) sebesar Rp2,1 triliun.

Total fasilitas kredit sindikasi yang telah ditandatangani oleh masing-masing pihak tersebut berupa pembiayaan kredit sebesar Rp2,1 triliun, dimana porsi pembiayaan Bank Mega sebesar Rp1,3 triliundan PT SMI sebesar Rp850 miliar dengan jangka waktu pembiayaan kredit selama 24 bulan.

Fasilitas tersebut akan dipergunakan oleh INKA untuk pengadaan 16 Trainset Kereta Rel Listrik (KRL). Adapun 16 trainset tersebut merupakan pesanan dari KCI.

Pada pemberitaan Bisnis sebelumnya, selain membuat trainset baru, INKA juga telah mendapat kontrak untuk melakukan proses retrofit pada 19 rangkaian KRL eksisting milik KAI Commuter. INKA sendiri mengatakan proses retrofit rencananya akan dimulai pada semester II/2024.

Serupa dengan trainset baru, INKA menargetkan proses retrofit pada sejumlah rangkaian eksisting dapat dikirimkan ke KAI Commuter pada awal 2025.

Bisnis.com, BANDUNG — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan Indonesia memiliki potensi energi air yang sangat besar dengan total potensi mencapai 89,37 GW.

Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam, Lana Saria mengatakan bahwa potensi tersebut tersebar di 293 lokasi dan terbagi dalam dua katergori, salah satunya adalah potensi di bendungan yang mencapai 14.701,71 MW di 257 lokasi.

“Salah satu contoh nyatanya adalah Pembangunan PLTS Terapung Cirata sebagai PLTS terbesar se-Asia Tenggara dan terbesar ketiga di dunia,” kata Lana dalam agenda Bakohumas Kementerian ESDM, Kamis (12/9/2024).

Lana menyampaikan, potensi energi air ini tidak hanya terbatas pada bendungan. Danau-danau di seluruh Indonesia juga memiliki cadangan energi yang sangat besar.

Lana menuturka, dalam cacatan ESDM total potensi energi dari danau mencapai 74.665,25 MW yang tersebar di 36 lokasi.

“Hal ini mengindikasikan bahwa kita masih memiliki peluang yang sangat besar untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya air sebagai bagian dari transisi energi bersih yang sedang kita upayakan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Lana mengatakan pemanfaatan energi air sebagai sumber pembangkit listrik merupakan upaya pemerintah mengakselerasi proses transisi energi di Indonesia.

Beragam program infrastruktur pun dilancarkan pemerintah guna mendukung pemanfaatan energi bersih. Hal tersebut, kata Lana sebagai kunci dari percepatan proses transisi energi.

"Selain pembangunan infrastruktur, Kementerian ESDM juga menjalin kerja sama dengan negara lain sebagai langkah percepatan proses transisi energi," ucap Lana.

Bisnis.com, BANDUNG - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan, pemerintah tengah menawarkan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air atau PLTA Kayan Cascade ke investor China.

Adapun, PLTA Kayan saat ini tengah mencari investor baru usai hengkangnya Sumitomo Corporation dari proyek pembangkit tenaga air yang berada di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara itu.

Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam Kementerian ESDM Lana Saria mengatakan bahwa penawaran proyek PLTA Kayan ini dilakukan saat Indonesia China Energy Forum (ICEF) beberapa hari lalu.

Tak hanya PLTA Kayan, dalam forum tersebut Kementerian ESDM yang dipimpin Bahlil Lahadalia itu juga menawarkan proyek PLTA Mamberamo yang berada di Papua.

“Menteri ESDM membuka peluang kolaborasi dengan Tiongkok dan menyampaikan potensi sumber daya energi baru terbarukan yang dimiliki Indonesia, seperti PLTA di Kayan dan Mamberamo di Papua,” kata Lana dalam agenda Bakohumas Kementerian ESDM, Kamis (12/9/2024).

Adapun, Sumitomo Corporation dan PT Kayan Hydro Energy (KHE) resmi mengakhiri kerja sama alias hengkang dalam pengembangan PLTA Kayan Cascade, di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara.

Sumitomo adalah perusahaan asal Jepang dan sempat menjalin kerja sama dengan PT KHE. Mereka masuk ke proyek PLTA Kayan Cascade pada tahun 2022 lalu. Namun demikian, belum genap dua tahun, kerja sama investasi antara KHE dan Sumitomo berakhir pada kuartal 1/2024.

"Kami pernah berkerja sama dengan Sumitomo, terhitung sejak kuartal 1/2024 kami sudah menyelesaikan hubungan dengan Sumitomo," ujar Komite Eksekutif PT Kayan Hydro Energy Steven Kho, Kamis (30/5/2024).

Steven tidak memerinci alasan kerja sama dengan pihak Sumitomo berakhir. Ia hanya mengatakan bahwa ada perbedaan cara pandang dari sisi komersial antara Kayan Hydro Energy dengan Sumitomo. Ia juga menegaskan dengan berakhirnya kerja sama investasi tersebut, pihaknya sudah tidak memiliki kerja sama dengan Sumitomo.

Kendati demikian, Steven mengungkapkan Kayan Hydro Energy dan Sumitomo tetap menjalin hubungan dengan baik. Pihaknya juga tidak menutup kemungkinan untuk menjalin kerja sama yang produktif dengan Sumitomo baik dalam proyek PLTA Kayan maupun proyek-proyek lain pada masa depan.

"Ada perbedaan visi terutama dari sisi komersial. Namun demikian kami tetap menjalin hubungan baik dengan pihak Sumitomo," jelasnya.

Bisnis.com, BANDUNG - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan, pemerintah tengah menawarkan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air atau PLTA Kayan Cascade ke investor China.

Adapun, PLTA Kayan saat ini tengah mencari investor baru usai hengkangnya Sumitomo Corporation dari proyek pembangkit tenaga air yang berada di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara itu.

Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam Kementerian ESDM Lana Saria mengatakan bahwa penawaran proyek PLTA Kayan ini dilakukan saat Indonesia China Energy Forum (ICEF) beberapa hari lalu.

Tak hanya PLTA Kayan, dalam forum tersebut Kementerian ESDM yang dipimpin Bahlil Lahadalia itu juga menawarkan proyek PLTA Mamberamo yang berada di Papua.

“Menteri ESDM membuka peluang kolaborasi dengan Tiongkok dan menyampaikan potensi sumber daya energi baru terbarukan yang dimiliki Indonesia, seperti PLTA di Kayan dan Mamberamo di Papua,” kata Lana dalam agenda Bakohumas Kementerian ESDM, Kamis (12/9/2024).

Adapun, Sumitomo Corporation dan PT Kayan Hydro Energy (KHE) resmi mengakhiri kerja sama alias hengkang dalam pengembangan PLTA Kayan Cascade, di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara.

Sumitomo adalah perusahaan asal Jepang dan sempat menjalin kerja sama dengan PT KHE. Mereka masuk ke proyek PLTA Kayan Cascade pada tahun 2022 lalu. Namun demikian, belum genap dua tahun, kerja sama investasi antara KHE dan Sumitomo berakhir pada kuartal 1/2024.

"Kami pernah berkerja sama dengan Sumitomo, terhitung sejak kuartal 1/2024 kami sudah menyelesaikan hubungan dengan Sumitomo," ujar Komite Eksekutif PT Kayan Hydro Energy Steven Kho, Kamis (30/5/2024).

Steven tidak memerinci alasan kerja sama dengan pihak Sumitomo berakhir. Ia hanya mengatakan bahwa ada perbedaan cara pandang dari sisi komersial antara Kayan Hydro Energy dengan Sumitomo. Ia juga menegaskan dengan berakhirnya kerja sama investasi tersebut, pihaknya sudah tidak memiliki kerja sama dengan Sumitomo.

Kendati demikian, Steven mengungkapkan Kayan Hydro Energy dan Sumitomo tetap menjalin hubungan dengan baik. Pihaknya juga tidak menutup kemungkinan untuk menjalin kerja sama yang produktif dengan Sumitomo baik dalam proyek PLTA Kayan maupun proyek-proyek lain pada masa depan.

"Ada perbedaan visi terutama dari sisi komersial. Namun demikian kami tetap menjalin hubungan baik dengan pihak Sumitomo," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badai pemutusan hubungan kerja (PHK) melanda berbagai perusahaan global sepanjang 2024.

Hingga kuartal III/2024, korporasi dunia dari beragam sektor usaha, mulai dari teknologi,e-commerce, ritel, finansial hingga manajemen aset kelas wahid memutuskan untuk merumahkan pekerjanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badai pemutusan hubungan kerja (PHK) melanda berbagai perusahaan global sepanjang 2024.

Hingga kuartal III/2024, korporasi dunia dari beragam sektor usaha, mulai dari teknologi,e-commerce, ritel, finansial hingga manajemen aset kelas wahid memutuskan untuk merumahkan pekerjanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengungkap sekitar 36 perusahaan dan koperasi telah berkomitmen untuk mendatangkan 1,3 juta sapi perah ke Indonesia, dalam rangka mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) presiden terpilih Prabowo Subianto.

“Terakhir ada sekitar 36 perusahaan, koperasi, dan seterusnya yang sudah komitmen untuk memasukkan sapinya ke Indonesia,” kata Sudaryono usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Kamis (12/9/2024).

Sejalan dengan hal tersebut, Sudaryono menyebut, pemerintah telah menyiapkan sekitar 1,5 juta hektare lahan yang dapat dimanfaatkan para investor untuk membangun peternakan sapi perah.

Sejauh ini, pemerintah telah mengidentifikasi lahan-lahan yang dapat dimanfaatkan sebagai peternakan, seperti lahan hutan maupun kebun sawit. Lokasi lahan tersebar di berbagai wilayah seperti di Sulawesi Tengah, Banten, Blora, hingga Jawa Timur.

Sudaryono memastikan, lahan-lahan yang sudah ada tersebut tidak akan diubah, melainkan hanya ditambah dengan kandang-kandang sapi.

“Kita sudah identifikasi ada di kantong kita satu 1,5 juta hektare untuk kita jadikan potensi lahan yang akan kita tawarkan [ke investor],” ungkapnya.

Pemerintah juga berkomitmen untuk membantu dari sisi perizinan maupun administrasi. Harapannya, hal tersebut dapat memudahkan investor untuk mendatangkan sapi sekaligus membangun fasilitas peternakan di Indonesia.

Sementara itu, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman sebelumnya mengungkapkan bahwa salah satu perusahaan pertanian asal Qatar, Baladna siap untuk menyuplai kebutuhan susu nasional.

Amran mengatakan, Baladna akan berinvestasi untuk peternakan sapi perah di Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Amran ketika berdiskusi bersama dengan Duta Besar Indonesia untuk Qatar Ridwan Hassan.

“Dalam diskusi dengan Dubes Ridwan, terungkap bahwa Baladna siap membantu program makan bergizi gratis dengan berinvestasi untuk peternakan sapi perah di Indonesia untuk mensuplai kebutuhan susu di Indonesia,” demikian mengutip keterangan resmi Kementerian Pertanian (Kementan), Rabu (11/9/2024)

Dia juga telah memberikan lampu hijau kepada Baladna, usai mengetahui bahwa perusahaan ini mampu memproduksi 2 juta ton susu per tahunnya.

Amran mengharapkan kemampuan tersebut dapat membantu menekan kebutuhan impor susu tiap tahunnya sekaligus mendukung cita-cita Indonesia mencapai swasembada susu pada 2029.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perindustrian (kemenperin) akan merancang kebijakan insentif untuk produsen minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) sebagai dukungan setelah nantinya dikenakan tarif cukai tahun depan.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pengenaan tarif cukai MBDK akan memberikan dampak kepada industri minuman ringan. Insentif dilakukan untuk membuat produsen tidak menaikkan harga produk.

"Mungkin nanti kita akan bisa menyiapkan terkait dengan insentif-insentif yang bisa kita alokasikan kepada produsen itu sendiri agar dia tidak menaikkan harga. Insentif-insentif itu nanti bisa kita coba pelajari seperti apa," kata Agus kepada wartawan di DPR, Kamis (12/9/2024).

Di samping itu, menurut dia, dampak cukai terhadap industri minuman akan semakin terasa lantaran dapat memicu kenaikan harga sementara daya beli masyarakat sedang melemah.

Dalam hal ini, dia juga menyinggung kondisi kinerja industri pengolahan nonmigas yang tercerminkan dari kontraksi Purchasing Manager Index (PMI) manufaktur RI selama 2 bulan terakhir. Tak sedikit kewenangan kebijakan yang berada di tangan Kementerian lain yang juga memengaruhi kinerja manufaktur.

"Kemenperin tidak bisa sendirian untuk mendorong pertumbuhan industri manufaktur, banyak sekali kewenangan-kewenangan untuk melakukan pertumbuhan sektor industri di Tanah Air," jelasnya.

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Dewan Perwakilan Rakyat (BAKN DPR) menyepakati usulan tarif cukai minuman berpemanis dalam kemasan 2,5% pada 2025 dan naik bertahap sampai 20%.

Hal tersebut tercantum dalam Simpulan Rapat Kerja BAKN DPR dengan Menteri Keuangan terkait Cukai Hasil Tembakau (CHT) pada masa sidang I tahun 2024—2025.

BAKN dan pemerintah menyepakati usulan tarif cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) atau cukai minuman manis. Legislatif dan eksekutif sepakat adanya usulan agar tarif cukai minuman manis minimal 2,5% pada tahun depan.

"BAKN merekomendasikan pemerintah untuk menerapkan cukai MBDK sebesar minimal 2,5% pada 2025, dan secara bertahap sampai dengan 20%," ujar Wahyu pada Selasa (10/9/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Wahyudi Askar mengungkapkan pentingnya sosok teknokrat atau profesional untuk menduduki kursi menteri keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati.

Media menuturkan sosok menkeu pada dasarnya merupakan kaki tangan presiden untuk membantu melancarkan program-program Kepala Negara. Meski demikian, menkeu juga harus mampu mengerem dan selektif dalam menjalankan berbagai kebijakan.

Dirinya mengkhawatirkan dengan kondisi ekonomi politik saat ini, banyak sekali ‘pemain-pemain’ yang saat ini berada di sekitar Jokowi dan bercampur dengan ‘pemain-pemain’ di sekitar Prabowo.

“Ini jelas pasti akan mempengaruhi dinamika yang terjadi di internal Kementerian Keuangan,” ungkapnya dalam Diskusi Publik Celios, Kamis (12/9/2024).

Kekhawatiran Media lainnya, arah kebijakan yang akan diputuskan dan dijalankan oleh menkeu baru mendatang akan menyesuaikan kepentingan politik segelintir orang.

Apakah arah pemerintah ke depan adalah subsidi untuk mobil listrik ataupun subsidi lebih banyak untuk batu bara.

“Jadi yang saya khawatirkan kalau menteri keuangan enggak kuat, kita akan berakhir pada skema tatanan ekonomi yang digerakkan oleh subjektivitas politik dan itu berbahaya,” jelasnya.

Media menjelaskan apabila fondasi ekonomi tidak lagi independen, ketika bank sentral tidak lagi independen, dan kementerian keuangan diisi oleh politikus, maka akan memperparah ekonomi Indonesia yang tengah berjuang untuk tumbuh tinggi mencapai 8%.

Meski demikian, Media enggan menyebutkan sosok dari profesional yang pantas menduduki kursi menteri keuangan dan mampu menjaga fiskal di masa pemerintahan Prabowo.

Belum lagi, Jokowi akan mewariskan setidak 10 kondisi fiskal yang harus dihadapi oleh menteri keuangan selanjutnya. Mulai dari rasio utang pemerintah yang terus melesat tinggi, rasio pajak yang rendah, hingga pembiayaan untuk IKN.

Melihat beberapa dekade ke belakang, menteri keuangan selalu dari kalangan profesional. Sebut saja Bambang Brodjonegoro yang menjabat pada 2014-2016, kemudian Chatib Basri yang menjadi menteri pada 2013-2014, bahkan Boediono (2001-2004) bukanlah merupakan seorang politikus.

“Jadi kalau hari ini Prabowo memilih nonprofesional, saya khawatir ini justru akan memperparah dan justru berpotensi sebagai awal kemunduran ekonomi Indonesia,” tutur Media.

Sebelumnya, dua pekan usai perhelatan Pemilu 2024, Prabowo disebut-sebut mengincar mantan bankir untuk menjadi menteri keuangan.

Nama-nama yang muncul di antara para bankir, yakni Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, dan Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Royke Tumilaar.

Sementara Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono yang merupakan keponakan Prabowo sekaligus politikus dari Partai Gerindra, juga sempat digadang-gadang menjadi penerus Sri Mulyani.