Bisnis.com, JAKARTA — PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan melakukan penjajakan terkait kerja sama penjualan tiket dengan Malaysia melalui aplikasi Acces By KAI serta aplikasi milik KA Malaysia.

Direktur Komersial KAI Hadis Surya Palapa menjelaskan KAI akan melakukan penjajakan penjualan tiket dengan Malaysia melalui aplikasi masing-masing. Potensi kerja sama ini akan didiskusikan dalam konferensi ARCEO’s di Bandung.

"Bagaimana kita bisa jual tiket barengan? Kita bisa beli tiket melalui aplikasi di mereka, itu yang kita harapkan bisa dimanfaatkan dari konferensi ini. Kita bisa penjajakan untuk lebih jauh. Pembicaraan sudah ada," kata Hadis kepada wartawan, dikutip pada Senin (2/9/2024).

Hadis menjelaskan penjualan tiket yang dimaksud adalah terutama tiket kereta wisata seperti Whoosh atau Kereta Cepat Jakarta Bandung.Selain potensi kerja sama di lini bisnis teknologi, Hadis juga berharap akan ada potensi kerja sama langsung seperti rute ke negara tetangga.

"Kalau kita bilang kereta langsung ke Kuala Lumpur itu terlalu jauh. Tapi di Kalimantan itu kan berbatasan langsung dengan Brunei Darussalam dan Malaysia. Paling tidak ada potensi kerja sama di situ ke depannya," jelas dia.

Potensi kerja sama tersebut akan dibahas dalam ASEAN Railway CEOs’ Conference (ARCEOs’ Conference) ke-44 yang akan diselenggarakan di Bandung pada 2-5 September 2024.

Konferensi ini akan diikuti oleh delapan operator kereta se-Asia Tenggara yakni Keretapi Tanah Melayu (Malaysia), Vietnam Railways (Vietnam), Ministry of Public Works and Transport (Kamboja), Lao National Railways (Laos), Philippine National Railways (Filipina), Myanmar Railways (Myanmar), State Railway of Thailand (Thailand), dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) (Indonesia).

Tahun ini, KAI sebagai operator perkeretaapian menjadi tuan rumah ARCEO’s Conference.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan kenaikan angkutan penumpang baik angkutan laut, udara maupun angkutan kereta api sepanjang Juli 2024.

Keberangkatan penumpang untuk seluruh moda transportasi mengalami kenaikan pada Juli baik secara bulanan maupun tahunan.

Sepanjang Juli 2024, BPS mencatatkan kenaikan angkutan laut domestik sebesar 13,05% secara bulanan ke posisi 2,62 juta penumpang. Secara tahunan posisi ini lebih tinggi 31,08% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 2 juta penumpang.

Dari jumlah penumpang angkutan laut tersebut, lima pelabuhan utama juga tercatat mengalami lonjakan penumpang, Pelabuhan Tanjung Perak tercatat sebesar 115.100 orang, Pelabuhan Makassar sebanyak 57.000 orang, Balikpapan sebanyak 29.700 orang, serta Tanjung Priok sebanyak 23.000 orang.

Selain penumpang angkutan laut, BPS juga mencatatkan kenaikan penumpang angkutan kereta api. Sepanjang Juli 2024, penumpang angkutan kereta api tercatat sebesar 37,88 juta atau naik 8,21% secara bulanan dan 13,41% secara tahunan.

Adapun penumpang kereta api tercatat paling banyak di area Jabodetabek sebesar 29,24 juta orang, Jawa non Jabodetabek sebesar 7,39 juta, Sumatera sebesar 532.600 orang serta kereta bandara sebesar 710.800 orang.

BPS mencatatkan peningkatan jumlah penumpang angkutan udara domestik dan internasional menjadi masing-masing sebesar 6,04 juta dan 1,59 juta penumpang pada Juli 2024.

Pada angkutan udara domestik, BPS mencatatkan penumpang sebanyak 6,04 juta atau naik 11,04% secara bulanan (MoM) dibandingkan Juni yang sebesar 5,44 juta penumpang.

Sementara itu, secara tahunan (yoy) penumpang pesawat domestik naik 1,53% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 5,95 juta.

Adapun untuk angkutan udara internasional, BPS mencatatkan kenaikan 20,12% yoy menjadi 1,59 juta penumpang dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar 1,33 juta.

Sementara itu secara bulanan, penumpang angkutan udara internasional mengalami kenaikan 1,36% dibandingkan Juni yang sebesar 1,57%.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat total panjang Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) yang saat ini telah beroperasi dan difungsionalkan mencapai 850 kilometer (Km).

Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S. Atmawidjaja, menjelaskan bahwa pemerataan konektivitas di wilayah barat Indonesia itu berhasil dibangun selama 10 tahun belakangan atau tepatnya di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Trans Sumatra kita sudah bisa mulai [pembangunannya selama 10 tahun terakhir] itu sekitar sudah 850 km jalan tolnya yang sudah fungsional sekarang,” kata Endra dalam Webinar Mengawal 10 Tahun Pembangunan Infrastruktur, Senin (2/9/2024).

Endra menuturkan, portofolio panjang JTTS ini akan terus bertambah. Pada tahun ini, terdapat ruas tol di wilayah Aceh hingga Sumatra Utara yang akan diresmikan.

Endra optimistis, tambahan jalan tol ini akan melengkapi struktur jaringan konektivitas di Indonesia sehingga menjadi lebih kompetitif dan efisien.

Di samping itu, komitmen pemerintah membangun infrastruktur konektivitas selama 1 dekade belakangan ini juga diharapkan dapat mendorong daya saing dan akan memudahkan mobilitas masyarakat.

“Sama akhir tahun itu di Aceh, Sumatra Utara yang dalam waktu dekat akan diresmikan,” pungkasnya.

Pada kesempatan berbeda, Center of Reform on Economics (CORE) dalam dokumennya mengungkap bahwa pembangunan Tol Trans Sumatra itu membawa kontribusi positif bagi perekonomian RI. Di mana, investasi JTTS berpotensi menambah output di Pulau Sumatra mencapai Rp924 triliun.

Sementara itu, total benefit cost ratio (BCR) pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra tahap 1 dilaporkan mencapai 4,62 kali dengan Tingkat economic internal rate of return (EIRR) mencapai 18,15%.

Adapun, hingga periode 30 Juni 2024 PT Hutama Karya (Persero) selaku pemegang konsesi Tol Sumatra melaporkan bahwa JTTS yang telah beroperasi saat ini sepanjang 800 km dari target total panjang JTTS tahap 1 sepanjang 966 km.

Bisnis.com, JAKARTA - CEO Sintesa Group sekaligus Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkapkan sederet permasalahan yang mengganjal pertumbuhan pengusaha, UMKM, dan lapangan kerja di Indonesia.

Hal ini juga berkaca dengan negara-negara lain seperti di Afrika, di mana UMKM yang menjadi mayoritas sumber penghasilan warga masyarakatnya justru sulit dikembangkan, bahkan untuk sekadar menangkap pasar.

Pasalnya, kata Shinta, hadirnya UMKM tidak hanya menumbuhkan lapangan pekerjaan di sektor informal, tapi juga bisa membantu mendorong pertumbuhan ekonomi negara.

"Di Indonesia UMKM itu menjadi sumber 97% perekonomian Indonesia. Jadi, kita harus lebih berkembang, dan oleh karena itu sekarang fokusnya adalah bagaimana kita dapat mengembangkan lebih banyak wirausahawan, termasuk perusahaan rintisan. Jika menyoal peluangnya, tentu saja besar, dengan Indonesia memiliki 270 juta penduduk," jelasnya dalam Strengthening Industrialization & Empowering SMEs, Senin (2/9/2024).

Salah satu usulannya adalah dengan membuat para pekerja informal bisa masuk ke industri formal agar mendapatkan pekerjaan dan upah yang lebih layak. Namun, untuk menggiring orang dari sektor informal ke sektor formal menempuh sejumlah tantangan.

Shinta menyebutkan, tantangan pertama adalah peran pemerintah yang sebenarnya begitu besar, tentang bagaimana pemerintah menyediakan kerangka peraturan yang tepat dalam pengembangan bisnis.

"Saya pikir satu hal yang kita tahu adalah banyaknya perizinan dengan pengurusan yang lambat. Di mana mereka tidak bisa jalan tanpa perizinan itu, tapi mereka harus mulai dengan banyak perizinan untuk diproses, dan mereka tidak akan dapat mengembangkan bisnis mereka. Menurut saya pemerintah harus mengatasi hal ini," paparnya.

Shinta mengatakan, bisa mulai dengan dialog bersama UMKM, agar bisa membuat segalanya lebih sederhana untuk UMKM.

Selanjutnya, perlu juga dukungan dari perusahaan besar, untuk membuka akses pasar, tidak melulu fokus pada pasar global, tapi juga didorong ke pasar domestik.

"Saya selalu mengatakan untuk akses pertama adalah ke pasar domestik, karena nyatanya kita bahkan tidak memiliki dukungan yang cukup untuk menempatkan UMKM ke dalam rantai nilai perusahaan besar," ungkapnya.

Ketiga adalah terkait inovasi dan digitalisasi. Melalui inovasi dan digitalisasi, UMKM bisa meningkatkan kapasitasnya dari segala sisi, baik kemampuan sampai produksi.

"Berkaca selama pandemi, saya pikir banyak UMKM kehilangan sampai 60% dari pendapatan mereka. Tapi mereka yang bisa beradaptasi bisa bangun lewat digitalisasi melalui e-commerce," paparnya.

Terakhir adalah terkait dengan keterampilan. Saat ini, Apindo sendiri sudah mengeluarkan banyak program untuk meningkatkan keterampilan dasar, seperti untuk pembukuan dan lain-lain.

"Jadi memikirkan UMKM tidak hanya tentang penciptaan lapangan kerja, tetapi bagaimana UMKM bisa naik ke tingkat berikutnya karena kita ingin bisnis mereka bertahan. Jadi tidak hanya menciptakan UMKM baru tetapi juga untuk mempertahankan mereka sehingga bisnis mereka dapat bertahan lebih lama," imbuhnya.

Bisnis.com, BADUNG - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI merincikan realisasi kesepakatan bisnis antara Indonesia dan Afrika dalam perhelatan Indonesia Africa Forum (IAF) hari ke-2 yang mencapai US$2,9 miliar.

Wakil Menteri Luar Negeri RI Pahala Mansury mengatakan capaian tersebut masih akan terus didorong agar sesuai dengan target yang dicanangkan pemerintah yaitu senilai US$3,5 miliar.

"Sampai dengan sejuh ini yang sudah kita lihat dan sudah teralisasi itu kurang lebih US$2,9 miliar, jadi kurang lebih sekitar Rp42 triliun tetapi ini terus kita monitor," ujar Pahala di Media Center IAF 2024, Senin (2/9/2024).

Nilai kesepakatan bisnis tersebut mencakup kerja sama di berbagai sektor seperti kesehatan, energi, pangan, hingga industri pertahanan dan pemabngunan infrastruktur.

Secara rinci, nilai investasi dari sektor kesehatan khususnya vaksin dan obat-obatan senilai US$94,2 juta, sektor energi yang mencakup eksplorasi gas dan pembangunan infrastruktur listrik sebesar US$1,4 miliar.

"Di sektor pangan khususnya untuk produksi pupuk dipeorleh kesepakatan bisnis senilai US$1,2 miliar dan di sektor industri strategis termasuk pertahanan dan pembangunan infrastruktur kita memperoleh kesepakatan bisnis sebesar US$235 juta," ujarnya.

Pahala menekankan bahwa kesepakatan bisnsi saat ini sifatnya masih potensial. Namun, pemerintah akan terus mendorong berbagai prospek bisnis yang belum disepakati namun cukup 'matang' untuk dikejar dalam beberapa waktu mendatang.

"Kita berharap semua hal yang kita capai dalam IAF yang kedua ini dapat ditindaklanjuti dan membawa manfaat bagi masyarakat Indonesia dan masyarakat Afrika, sehingga betul-betul merupakan bentuk daripada kerja sama yang win-win sesuai dengan semangat Bandung," jelasnya.

Lebih lanjut, Pahala menuturkan, pada sesi panel tentang prospek kerja sama kedua negara dirinya menyebut sejumlah potensi yang banyak dan visi misi yang serupa antara Indonesia dan Afrika.

"Tujuan besar yang ingin kita angkat, bagaimana kita secara jangka panjang merealisasikan agenda kita untuk bisa melakukan pembangunan mencapai sustainable development goals kita, kemudian ada beberapa agenda termasuk terkait right to development just energy transistion dan kerja sama pemerintah," terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statisik (BPS) mencatat pada empat bulan terakhir Indonesia mengalami deflasi bulanan beruntun sejak Mei 2024, setelah terakhir fenomena serupa terjadi usai krisis moneter 1998.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini menyampaikan fenomena deflasi bukanlah hal baru karena sempat terjadi sepanjang tujuh bulan berturut-turut pada 1999, pascakrisis keuangan 1998.

"Sejak Maret 1999 sampai September 1999. Ini sebagai akibat dari depresiasi nilai tukar dan penurunan harga beberapa jenis barang," ungkapnya dalam konferensi pers, Senin (2/9/2024).

Berdasarkan data historis BPS, Indeks Harga Konsumen (IHK) kala itu bahkan sempat mencatatkan deflasi lebih dari 1%.

Bukan hanya periode tersebut, pada Desember 2008 dan Januari 2009, selama krisis finansial global, BPS juga mencatat adanya deflasi karena penurunan harga minyak dunia dan permintaan domestik yang melemah.

Belum lama ini pada Covid-19, BPS juga mencatat adanya tren serupa yang terjadi dalam tiga bulan beruntun. Deflasi bulanan terjadi pada Juli, Agustus, dan September 2020 yang masing-masing sebesar 0,1%, 0,05%, dan 0,05%.

Sementara pada tahun ini, deflasi telah terjadi sejak Mei 2024 yang dimulai dengan 0,03% (month-to-month/MtM). Kemudian deflasi berlanjut lebih dalam pada Juni 2024 sebesar 0,08% dan menuju angka yang lebih dalam sebesar 0,18% pada Juli 2024.

Per Agustus, IHK masih mencatatkan deflasi di angka 0,03% (MtM), yang utamanya terdorong oleh sisi penawaran. Deflasi disumbang karena penurunan harga pangan, seperti produk tanaman pangan kemudian hortikultura, dan peternakan, baik karena biaya produksinya yang turun sehingga harga di tingkat konsumen juga turun.

"Ini juga karena seiring dengan panen raya, sehingga pasokannya berlimpah dan akibatnya harganya ikut turun," pungkas Pudji.

Was-Was Target Pertumbuhan Ekonomi Tak Tercapai

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyampaikan tingkat deflasi yang terjadi dalam empat bulan terakhir menjadi sinyal bahwa ekonomi tengah mengalami soft landing.

Bhima menegaskan, rendahnya tingkat inflasi atau bahkan mencatatkan deflasi bukanlah suatu indikator perekonomian yang baik bila terjadi di negara berkembang yang memiliki 47,8 juta orang kelas menengah ini.

Bahkan, hal ini menjadi suatu tanda bahwa konsumsi rumah tangga, yang menjadi daya topang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia, tampak lesu.

"Negara berkembang yang alami deflasi menunjukkan kondisi konsumsi rumah tangganya melemah," ungkapnya kepada Bisnis, Senin (2/9/2024).

Lebih jauh lagi, deflasi yang terjadi tersebut turut menjadi sinyal bahwa pertumbuhan ekonomi akan sulit melebihi 5%. Bahkan terindikasi adanya resesi atau perlambatan ekonomi dalam beberapa bulan.

Meski demikian, Bhima menyampaikan bahwa resesi tidak secara langsung memiliki arti krisis ekonomi seperti 1998 yang sifatnya hard landing. Dalam hal ini, kondisi ekonomi terpantau soft landing, di mana tumbuh namun terus melambat.

Secara umum, rendahnya dorongan inflasi sisi permintaan yang ditambah melandainya harga pangan menjadi penyebab utama deflasi Agustus 2024 yang sebesar 0,03% (MtM).

Melihat isu hangat yang saat ini terjadi terkait menurunnya jumlah kelas menengah pun memiliki andil terhadap kinerja Indeks Harga Konsumen (IHK).

"Kelas menengah yang jumlahnya menyusut membuat demand pull inflation-nya kecil. Masyarakat tahan belanja barang sekunder dan tersier karena harga kebutuhan pokok tidak bisa diimbangi dengan naiknya pendapatan," tutur Bhima.

Padahal, Indonesia tengah berjuang menuju target ekonomi yang lebih tinggi. Pada tahun ini saja, pemerintah mematok pertumbuhan ekonomi di angka 5,2%. Tahun depan, ekonomi diharapkan tumbuh di rentang 5,1% hingga 5,5% pada era pemerintahan Prabowo-Gibran.

Sementara lembaga internasional seperti Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) justru melihat ekonomi Indonesia akan stabil di level 5,1% hingga 2029.

Pertumbuhan ekonomi itu didukung oleh peningkatan konsumsi publik dan pertumbuhan investasi yang mengimbangi hambatan ekspor neto (net export) karena tekanan eksternal.

Di mana inflasi utama juga diperkirakan tetap stabil di titik tengah dari rentang target yang dipatok pemerintah.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Luar Negeri RI mengatakan kerja sama ekonomi Indonesia dan Afrika tidak hanya semata mengincar nilai ekonomi, namun juga menyasar pengembangan dan pemberdayaan.

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan mengatakan saat ini kerja sama Indonesia-Afrika tidak hanya bersifat murni ekonomi. Hal ini karena ada elemen kerja sama yang sifatnya pembangunan, atau development cooperation.

“Kerja sama pembangunan ini berwujud antara lain program capacity building, technical assistance, dan sebagainya yang intinya untuk bersifat pemberdayaan masyarakat,” jelas Retno dalam konferensi pers di sela-sela Indonesia-Africa Forum (IAF) Ke-2 dan High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships (HLF MSP), Senin (2/9/2024).

Dia melanjutnya, capacity building yang selama ini banyak diminati ada di bidang kelapa sawit. Beberapa negara sudah menunjukkan keinginannya untuk bergabung dengan asosiasi negara-negara produsen sawit. Selain itu, program capacity building lainnya yang diminati adalah di bidang kesehatan.

“Jadi kita tidak hanya melakukan kerja sama ekonomi tetapi dalam waktu yang sama kita juga memberdayakan mereka, sekali lagi karena spiritnya adalah Selatan-Selatan, kita bersaudara, kita pertebal surat solidaritas kita, dan Selatan-Selatan menjadi juga semakin relevan di tengah situasi dunia saat ini,” jelas Retno.

Sebelumnya, Menlu Retno mengatakan kerja sama ekonomi antara Indonesia dan negara-negara Afrika terus meningkat dari waktu ke waktu. Sejauh ini, terdapat beberapa kerja sama bisnis Indonesia-Afrika yang sudah berjalan, antara ekspor vaksin ke 41 negara Afrika sejak 2001.

”Kemudian pembangunan pabrik mi instan di Nigeria dan mi instan kita sangat populer di Afrika, pengolahan minyak atsiri cengkeh di Zanzibar yang kemudian akan ditambah unit distilasinya di Afrika, dan juga ekspor alat pertanian dan pupuk Indonesia ke Afrika,” ungkapnya.

Retno mengatakan dalam IAF Ke-2 kali ini juga dilakukan penguatan kerja sama ekonomi, antara lain MoU pengembangan Geothermal antara PLN dengan TANESCO Tanzania, Master Agreement kerja sama transfer teknologi kesehatan antara Biofarma dengan Atlantic Lifesciences Ghana, dan MoU kerja sama bidang farmasi antara Biofarma dengan Natpharm Zimbabwe.

Selain itu, terdapat juga Master Agreement kerja sama transfer teknologi vaksin antara Biofarma dan Biovax Kenya dan LoI antara PT DI dengan ADTrade mengenai pembelian dan perawatan pesawat oleh Republik Demokratik Kongo dan Senegal.

”Afrika terlalu besar untuk tidak menjadi perhatian kita, dan Indonesia menyatakan siap bermitra dengan negara-negara Afrika, khususnya di sektor pangan, energi, kesehatan, dan mineral,” pungkasnya.

Perbesar

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan jumlah penduduk kelas menengah, yang salah satunya turun akibat maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK). Mulai dari program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) hingga mendorong masyarakat untuk berwirausaha.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyebut, salah satu upaya pemerintah untuk mempertahankan jumlah penduduk kelas menengah adalah dengan memastikan masyarakat dengan mudah mengakses jaminan sosial, diantaranya JKP.

“Kita punya program, Jaminan Kehilangan Pekerjaan,” kata Ida saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senin (2/9/2024).

Selain JKP, Ida menyebut bahwa masyarakat yang ter-PHK juga dapat menggunakan Jaminan Hari Tua (JHT) untuk kondisi darurat.

Di luar itu, Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyebut bahwa Kemenaker juga memiliki program perluasan kesempatan kerja, yakni Tenaga Kerja Mandiri (TKM) di mana pemerintah melalui program ini mendorong masyarakat untuk menjadi pelaku usaha.

“Kita lagi dorong agar mereka yang memilih untuk menjadi pelaku usaha, wiraswasta, itu diperlebar ruangnya,” ujarnya.

Kemnaker pada tahun ini memberikan kesempatan kepada 142.000 calon wirausahawan untuk terlibat dalam program TKM. Ida menyebut, pemerintah akan memberikan program TKM lanjutan jika para peserta mampu merekrut tenaga kerja baru.

Melalui program ini, Ida mengharapkan agar penurunan jumlah penduduk kelas menengah dapat dicegah, bahkan dapat meningkat.

“Ini adalah salah satu upaya kita agar jangan sampai kelas menengah ini turun kelas, malah justru naik kelas,” pungkasnya.

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) dalam laporan Indonesia Economic Outlook Triwulan III/2024 memperkirakan lebih dari 8,5 juta penduduk kelas menengah di Indonesia turun kasta sejak 2018. Penurunan tersebut terjadi seiring dengan pelemahan pertumbuhan ekonomi.

LPEM FEB UI mengklasifikasikan kelas menengah sebagai penduduk yang memiliki peluang kurang dari 10% menjadi miskin atau renta di masa depan, menurut konsumsinya saat ini, sesuai kategori World Bank (Bank Dunia).

Merujuk definisi tersebut, LPEM FEB UI mengalkulasikan jumlah kelas menengah di Indonesia berdasarkan garis kemiskinan tingkat kabupaten/kota. Hasilnya, jumlah kelas menengah sempat meningkat cukup tajam dari 2014 hingga 2018: dari 39 juta (15,6% jumlah penduduk) menjadi 60 juta jiwa (23% jumlah penduduk). Namun setelah 2018 yang terjadi malah sebaliknya.

“Sejak saat itu, penduduk kelas menengah mengalami penurunan hingga lebih dari 8,5 juta jiwa. Hal ini menyebabkan jumlah penduduk kelas menengah hanya mencakup 52 juta jiwa [pada 2023] dengan proporsi populasi sekitar 18,8%,” kata laporan LPEM FEB UI, dikutip Selasa (27/8/2024).

Daya beli kelas menengah juga mengalami penurunan sejak 2018. LPEM UI menyebut, porsi konsumsi kelas menengah pada 2018 mencapai 41,9% dari total konsumsi rumah tangga di Tanah Air.

Lalu di 2023, total konsumsi kelas menengah hanya mencapai 36,8% dari total konsumsi rumah tangga di Indonesia. Padahal, laporan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) menyebut kelas menengah memiliki peran penting terhadap penerimaan negara, di mana kelompok ini berkontribusi 50,7% dari penerimaan negara.

“Jika daya beli mereka menurun, kontribusi pajak mereka mungkin berkurang yang berpotensi memperburuk rasio pajak terhadap PDB yang sudah rendah dan mengganggu kemampuan pemerintah untuk menyediakan layanan dan membiayai proyek pembangunan,” demikian bunyi laporan tersebut.

Bisnis.com, MANGUPURA - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melaporkan ekonomi digital di Indonesia tumbuh hampir dua kali lipat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, nilai ekonomi digital Indonesia pada 2023 tembus US$82 miliar atau setara dengan Rp1.274 triliun (asumsi kurs Rp15.532 per dolar AS), tumbuh sekitar 8-10%.

“Kami menargetkan nilai ekonomi digital mencapai US$109 miliar [Rp1.693 triliun] pada tahun depan [2025]” ujarnya dalam Panel Discussion Indonesia Africa-Forum (IAF) 2024 yang bertema Economic Transformation, Senin (2/9/2024).

Menurutnya, ekonomi digital Indonesia terus berkembang pesat, dengan penetrasi digital yang kini mencapai hampir 80%. Adapun, komunitas startup di Indonesia juga menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, dengan sekitar 2.600 startup aktif.

Bahkan, kata Sandiaga, sektor ekonomi kreatif dan pariwisata saat ini makin bergantung pada digitalisasi, yang pada akhirnya memberikan peran besar dalam mendorong pertumbuhan sektor ini.

Dia menambahkan untuk saat ini Indonesia memiliki 13 unicorn, yang juga masuk dalam peringkat keenam terbesar di dunia dalam hal jumlah unicorn.

Dengan demikian, hal ini juga telah mendorong ekspor ekonomi kreatif sekitar US$25 miliar sehingga ekonomi kreatif menggunakan platform digital telah mampu menambah nilai dan menyumbang sekitar 8% terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

“Sudah menjadi keharusan bagi kita untuk merangkul ekonomi digital dan dengan digitalisasi yang kita lakukan, transformasi, saya senang melaporkan bahwa 25 juta pekerjaan baru sedang diciptakan di sektor ini. Jadi digitalisasi memang memberikan dampak yang besar bagi sektor ekonomi kreatif di Indonesia,” ujarnya.

Pada kesempatan terpisah, Sandiaga menyebut bahwa tren transformasi digital sepanjang 2024, antara lain berupa integrasi lebih lanjut internet of things (IoT), serta metaverse dan Web3.

“Ini akan memainkan peran besar juga di dalam transformasi kita menuju digitalisasi dan inisiatif strategis Indonesia,” ungkapnya beberapa waktu lalu.

Sandiaga juga menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% seperti yang dicita-citakan presiden terpilih Prabowo Subianto akan tercapai. Namun, dibarengi dengan menggunakan teknologi terbaru.

“[Pertumbuhan ekonomi Indonesia] 8% itu tidak mustahil. Kuncinya kita harus bersatu untuk menggunakan the best practices yang ada di dunia teknologi untuk menopang pertumbuhan dan transformasi Indonesia,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan tingkat penghunian kamar (TPK) atau okupansi hotel di Indonesia mencapai 43,99% pada Juli 2024 atau meningkat 1,09 poin dibanding bulan sebelumnya.

Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, menyampaikan, TPK hotel klasifikasi bintang mencapai 56,36% (month-to-month/mtm) dibanding bulan sebelumnya, di mana Kalimantan Timur menjadi provinsi dengan TPK hotel bintang tertinggi pada Juli 2024.

“Masih didorong antara lain aktivitas pembangunan Ibu Kota Nusantara terutama dalam penyiapan upacara peringatan detik-detik proklamasi Agustus 2024 kemarin,” kata Pudji dalam Rilis BPS, Senin (2/9/2024).

Selain Kalimantan Timur, TPK hotel bintang tertinggi juga tercatat di Bali dan Papua Selatan, masing-masing sebesar 68,78% dan 63,48%.

Sementara itu, TPK hotel bintang terendah tercatat di Papua Pegunungan, Kepulauan Bangka Belitung, dan Sulawesi Barat, masing-masing sebesar 33,44%, 33,17%, dan 29,31%.

Pudji menyebut, rata-rata lama menginap pada hotel klasifikasi bintang Juli 2024 yakni 1,16 malam dengan rata-rata lama menginap tamu asing selama 2,60 malam, sedangkan rata-rata lama menginap tamu asal Indonesia selama 1,48 malam.

Secara kumulatif Januari hingga Juli 2024, TPK hotel bintang mencapai 50,31%, naik 1,91 poin dibandingkan TPK pada periode yang sama tahun lalu.

Sementara itu, TPK hotel klasifikasi non-bintang pada Juli 2024 tercatat meningkat 28,02% mtm dibanding Juni 2023.

Bali menjadi provinsi dengan TPK hotel non bintang tertinggi pada Juli 2024 yang mencapai50,03%, diikuti oleh DKI Jakarta sebesar 44,52 persen dan Kalimantan Utara sebesar 36,70%. Sementara itu, TPK terendah tercacat di Kepulauan Bangka Belitung yang hanya mencapai 15,21%.

Secara kumulatif, TPK hotel non bintang pada periode Januari-Juli 2024 mencapai 26% atau meningkat 2,72% dibanding periode yang sama tahun lalu.

Bisnis.com, JAKARTA - Pada pertemuan global terbaru, perhatian tertuju pada tantangan pembiayaan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang, khususnya di Afrika, di tengah menurunnya pembiayaan mudah yang sebelumnya banyak berasal dari China.

Untuk diketahui, pembiayaan dari China mencapai puncaknya pada tahun 2016, namun sejak saat itu terus mengalami penurunan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai apakah negara-negara berpenghasilan menengah, seperti Indonesia, memiliki kapasitas untuk membantu menutup kesenjangan pembiayaan yang ada.

Wakil Menteri Luar Negeri RI Pahala Nugraha Mansury tak menutup mata apabila ketegangan ini cenderung membuat orang merasa bahwa mereka perlu memilih pihak.

“Dan saya pikir dengan Indonesia mencoba mengembangkan hubungan dengan Afrika juga memberikan diversifikasi bagi mitra Afrika,” ujarnya dalam diskusi panel Indonesia-Africa Forum (IAF) Ke-2 yang bertema Outlook from the Region: Update and Prospect for Cooperation, Senin (2/9/2024).

Menurutnya, dalam situasi global saat ini, banyak negara merasa terjebak dalam ketegangan geopolitik antara kekuatan besar dunia. Akibatnya, beberapa negara memilih untuk lebih mandiri dan tidak ingin berpihak kepada salah satu pihak yang sedang berkonflik.

Dalam konteks ini, Indonesia dilihat sebagai peluang untuk negara-negara lain, terutama di Afrika, untuk membangun hubungan yang lebih beragam dan tidak bergantung hanya pada satu kekuatan besar.

Dia memberi contoh bahwa sekitar 70 hingga 80% dari proses pengolahan mineral kritis, terutama pada tahap menengah (midstream), terkonsentrasi di satu negara tertentu. Konsentrasi ini mencakup investasi, ekspor mineral kritis dari berbagai negara, termasuk negara-negara di Afrika, serta teknologi yang digunakan.

Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran tentang ketergantungan yang berlebihan pada satu negara untuk mineral-mineral yang sangat penting. Mineral kritis ini sangat strategis karena mereka akan menjadi penentu utama dalam transisi dunia menuju energi baru.

Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk membangun rantai pasokan global yang lebih solid dan terdiversifikasi untuk bahan-bahan dan komoditas strategis ini. Dengan rantai pasokan yang lebih kuat dan tersebar, dunia akan lebih siap menghadapi tantangan masa depan dan mendukung transisi global ke energi baru secara lebih efektif.

“Jadi ini sebenarnya kami harap meskipun mungkin kami tidak memiliki jenis modal, tetapi kami memberikan jenis peluang, atau pilihan bagi orang-orang, negara-negara atau wilayah yang ingin menghindari terjebak dalam memilih pihak dalam ketegangan geopolitik ini,” ucapnya.

Dia juga merujuk pada sejarah kerjasama negara-negara selatan global, khususnya Konferensi Asia-Afrika tahun 1955, di mana negara-negara ini berhasil bersatu di tengah ketegangan geopolitik yang serupa. Menurut Pahala, meskipun tantangan saat ini berbeda, prinsip kerjasama yang sama dapat diterapkan untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi.

Pahala menekankan bahwa upaya untuk mengatasi tantangan global, seperti memperkuat rantai pasokan dan melakukan diversifikasi dalam teknologi dan investasi, bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan.

Namun, dengan kerja sama yang kuat di antara negara-negara, maka diversifikasi dalam teknologi dan investasi ini akan membantu menciptakan rantai pasokan global yang lebih kuat dan lebih beragam.

“Hal ini tidak akan mudah, namun menurut saya dengan upaya yang benar-benar kita lakukan, dan ini bukanlah sesuatu yang hanya bersifat selatan-selatan saja, menurut saya ada banyak upaya utara-selatan yang perlu diwujudkan seiring dengan berjalannya waktu,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Harga bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) seperti Shell hingga BP kompak turun per 1 September 2024.

Mengutip informasi yang dibagikan dalam laman Shell, harga BBM Shell Super turun menjadi Rp13.450 dari semula Rp14.520 per liter. Kemudian, Shell V-Power juga turun menjadi Rp14.280 dari Rp15.370 per liter.

Kemudian, harga Shell V Power Diesel ditetapkan sebesar Rp14.660 turun dari Rp15.810 dan Shell V-Power Nitro+ juga turun dari Rp15.600 menjadi Rp14.480 per liter.

Selanjutnya, harga BBM SPBU BP juga turun menjadi Rp13.450 per liter dari Rp13.990 per liter. Disusul harga BBM jenis BP Ultimate (Ron 95) turun menjadi Rp14.280 dari Rp.15.370.

Terakhir, BBM BP jenis Ultimate Diesel turun menjadi Rp14.660 dari harga sebelumnya yakni Rp15.370 per liter.

Berikut daftar harga BBM Shell dan BP per 1 September 2024:

1. Harga BBM SPBU Shell

Jakarta

Shell Super: Rp13.450

Shell V-Power: Rp14.280

Shell V-Power Diesel: Rp14.660

Shell V-Power Nitro+: Rp14.480

Banten

Shell Super: Rp13.450

Shell V-Power: Rp14.280

Shell V-Power Diesel: Rp14.660

Shell V-Power Nitro+: Rp14.480

Jawa Barat

Shell Super: Rp13.450

Shell V-Power: Rp14.280

Shell V-Power Diesel: Rp14.660

Shell V-Power Nitro+: Rp14.480

Jawa Timur

Shell Super Rp13.450

Shell V-Power: Rp14.280

Shell Diesel Extra: Rp14.480

2. Harga BBM BP

Jabodetabek

BP Ultimate: Rp14.280

BP 92 Rp13.450

BP Ultimate Diesel: Rp14.660

Jawa Timur

BP Ultimate: Rp14.280

BP92: Rp13.450

BP Diesel: Rp14.200