Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menurunkan target lifting minyak ke posisi 600.000 barel per hari (bopd) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2025.

Target tersebut jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan target lifting minyak bumi pada APBN 2024 yang dipatok di level 635.000 bopd.

“Lifting minyak diperkirakan mencapai 600.000 barel per hari dan gas bumi mencapai 1,005 juta barel setara minyak per hari [boepd],” kata Jokowi saat menyampaikan Pidato Pengantar RAPBN 2025 dan Nota Keuangannya, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Sementara itu, target lifting gas bumi tahun depan tersebut juga lebih rendah jika dibandingkan dengan target yang sempat dipatok sebelumnya pada APBN 2024 di level 1,033 juta boepd.

Sementara itu, Jokowi mematok asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian crude price (ICP) berada di angka US$82 per barel pada RAPBN tahun depan.

Sebelumnya, SKK Migas mengungkapan realisasi lifting minyak dan gas bumi (migas) pada semester I/2024 masih di bawah target.

Sampai dengan semester pertama tahun 2024, SKK Migas mencatat realisasi lifting minyak hanya mencapai 576.000 barel per hari (bopd) atau di bawah target APBN sebesar 635.000 bopd.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto menyampaikan, tidak tercapainya target lifting minyak pada semester 1/2024 ini dikarenakan masalah banjir yang terjadi di beberapa wilayah.

“Lifting minyak sampai dengan semester I, karena kita semester I mengalami gangguan banjir di mana-mana sehingga drilling praktis lebih dari satu bulan tidak bisa dilakukan sehingga ada beberapa keterlambatan kegiatan drilling,” kata Dwi dalam Konferensi Pers Kinerja Hulu Migas Semester I/2024, Jumat (19/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memproyeksikan anggaran belanja negara sebesar Rp3.613,1 triliun dalam APBN 2025 atau tahun pertama pemerintahan presiden terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto.

Proyeksi tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika bacakan Nota Keuangan dan Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu (16/8/2023).

Target anggaran belanja tersebut menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah. Menurut catatan Bisnis, sebelumnya proyeksi anggaran belanja paling tinggi terdapat dalam APBN 2024 yaitu sebesar Rp3.325,1 triliun, tetapi tahun depan ternyata targetnya lebih tinggi.

"Gambaran besar arsitektur RAPBN 2025 adalah sebagai berikut: belanja negara direncanakan sebesar Rp3.613,1 triliun," ujar Jokowi.

Kepala negara merinci total belanja tersebut akan terbagi untuk belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.693,2 triliun dan transfer ke daerah senilai Rp919,9 triliun.

Belanja pemerintah pusat akan dianggarkan untuk sektor pendidikan sebesar Rp722,6 triliun, dialokasikan untuk peningkatan gizi
anak sekolah; untuk perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp504,7 triliun; dan untuk kesehatan direncanakan sebesar Rp197,8 triliun.

Lalu untuk ketahanan pangan direncanakan sebesar Rp124,4 triliun, dan untuk pembangunan infrastruktur sebesar Rp400,3 triliun.

"Belanja akan dijaga benar-benar efisien dan produktif, agar selain mendukung program prioritas pemerintah, juga dapat menghasilkan multiplier effects yang kuat terhadap perekonomian," kata Jokowi.

Sementara itu, Jokowi menjelaskan pendapatan negara pada 2025 direncanakan sebesar Rp2.996,9 triliun, terdiri dari penerimaan perpajakan Rp2.490,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp505,4 triliun.

Artinya, pemerintah mematok defisit APBN 2025 sebesar 2,53% atau setara Rp616,2 dari produk domestik bruto (PDB).

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah kembali menaikkan anggaran ketahanan pangan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 menjadi Rp124,4 triliun, lebih tinggi dari alokasi RAPBN 2024 sebesar Rp108,8 triliun.

Sementara itu, dalam APBN 2024 pemerintah memberikan tambahan anggaran dengan total alokasi mencapai Rp114,3 triliun.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan rencana anggaran tersebut guna mendukung produktivitas hingga menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan.

"Anggaran ketahanan pangan direncanakan sebesar Rp124,4 triliun yang diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas," kata Jokowi dalam Pidato Presiden dalam rangka Penyampaian RUU APBN 2025 dan Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Selain itu, aggaran tersebut juga dialokasikan guna mendukung perbaikan rantai distribusi hasil pertanian, serta meningkatkan akses pembiayaan bagi petani.

Sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani pada pidatonya dalam Sidang Tahunan MPR di Jakarta, Jumat (16/8/2024) menyinggung soal kedaulatan pangan. Puan mengatakan, Indonesia harus menyelesaikan sederet polemik struktural dalam membangun RAPBN 2025 di dalam negeri.

“Kita harus dapat menyelesaikan masalah-masalah struktural dalam membangun kedaulatan pangan,” kata Puan dalam pidatonya di Kompleks Parlemen, Jumat (16/8/2024).

Tak hanya itu, Indonesia juga diharapkan dapat mengatasi ketimpangan sosial dan penciptaan lapangan kerja sehingga derajat hidup rakyat semakin sejahtera dan dimudahkan.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) membeberkan sejumlah program yang akan diprioritaskan oleh pemerintahan baru mendatang.

Hal ini disampaikannya dalam pidato Penyampaian Pengantar Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya di Gedung MPR/DPR RI, Jumat (16/8/2024).

Untuk jangka pendek, Jokowi menyampaikan program pertama yang akan difokuskan adalah makan bergizi gratis, yang diarahkan untuk meningkatkan gizi anak sekaligus memberdayakan UMKM, dan meningkatkan ekonomi masyarakat kecil di daerah.

“Program makan bergizi gratis dilakukan secara bertahap, diselaraskan dengan kesiapan teknis dan kelembagaan, serta tata kelola yang akuntabel,” katanya.

Kedua, yaitu program percepatan renovasi sekolah untuk meningkatkan akses, kualitas, dan link and match pendidikan dengan dunia usaha, serta pembangunan sekolah unggulan. Ekosistem pendidikan yang kondusif juga akan dikembangkan.

Ketiga, mendorong produktivitas, menjaga pasokan, dan keterjangkauan harga pangan diperlukan penguatan lumbung pangan dan jaringan irigasi.

Keempat, meningkatkan ekonomi masyarakat, diperlukan peningkatan pembiayaan rumah murah untuk rakyat, serta kelima, peningkatan permodalan bagi UMKM.

Lebih lanjut, Jokowi juga memaparkan strategi jangka menengah, yang akan diarahkan untuk mengakselerasi transformasi ekonomi menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pertama, yaitu mewujudkan SDM unggul yang produktif, inovatif, dan berdaya saing melalui pendidikan bermutu, makan bergizi gratis, dan renovasi sekolah, serta kesehatan berkualitas, dan perlindungan sosial.

Kedua, penguatan hilirisasi dan transformasi hijau untuk meningkatkan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi, rendah emisi, dan berorientasi ekspor.

Ketiga, meningkatkan inklusivitas dan berkeadilan, untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata untuk seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur sebagai pendukung transformasi ekonomi, khususnya pembangunan infrastruktur di bidang pendidikan, pangan, energi, dan konektivitas.

Kelima, pemantapan implementasi reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi. Keenam, peningkatan ekonomi kreatif dan kewirausahaan melalui pemberdayaan dan peningkatan akses permodalan bagi UMKM.

Ketujuh, penguatan pertahanan dan keamanan serta kemandirian pangan dan energi. Terakhir, penguatan nasionalisme, demokrasi, serta penghormatan dan penegakan hal asasi manusia.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) pamer neraca dagang yang selalu surplus selama lebih dari 4 tahun terakhir.

Pada pidato pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 berserta Nota Keuangan, Jokowi menyebut neraca perdagangan berhasil menorehkan surplus selama 51 bulan berturut-turut.

Neraca perdagangan yang positif itu juga beriringan dengan nilai ekspor Indonesia yang naik lebih dari 70% atau mencapai US$259 miliar pada 2023.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu terjadi di kisaran 5%. Menurutnya, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi global yang hanya sekitar 3,4%.

"Neraca transaksi berjalan secara bertahap terus menguat, neraca dagang selalu mencatat surplus selama 51 bulan terakhir," kata Jokowi dalam pidato RAPBN dan Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, Jumat (16/8/2024).

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Kamis (15/8/2024), Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa surplus perdagangan Juli 2024 senilai US$0,47 miliar. Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa dengan realisasi itu, neraca dagang Indonesia mencatatkan surplus dalam 51 bulan sejak Mei 2020.

"Pada Juli 2024 neraca perdagangan barang tercatat surplus US$0,47 miliar atau turun sebesar US$1,92 miliar secara bulanan. Surplus Juli 2024 ini lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya ataupun dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya," ujarnya dalam konferensi pers pada Kamis (15/8/2024).

Amalia melanjutkan surplus neraca perdagangan pada Juli 2024 ditopang oleh surplus perdagangan komoditas nonmigas senilai US$2,16 miliar.

"Secara tahunan semua sektor mengalami peningkatan, terutama didorong oleh kenaikan nilai ekspor industri pengolahan sebesar 4,56% yang memberikan andil peningkatan sebesar 3,46%," ujar Amalia.

Secara kumulatif atau sepanjang periode Januari—Juli 2024, ekspor tercatat senilai US$147,03 miliar lalu impor senilai US$131,38 miliar, sehingga surplus neraca dagang barang Indonesia periode Januari—Juli 2024 mencapai US$15,92 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa pendapatan negara pada 2025 ditargetkan mencapai Rp2.996,9 triliun.

Hal ini disampaikannya dalam pidato Penyampaian Pengantar Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya di Gedung MPR/DPR RI, Jumat (16/8/2024). “Pendapatan negara pada tahun 2025 dirancang sebesar Rp2.996,9 triliun,” katanya.

Jokowi merincikan, pendapatan negara tersebut terdiri atas perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp505,4 triliun.

Penetapan target tersebut kata dia dengan tetap menjaga iklim investasi dan kelestarian lingkungan serta keterjangkauan layanan publik.

Dia menegaskan bahwa reformasi perpajakan akan dilanjutkan melalui perluasan basis pajak dan peningkatan kepatuhan wajib pajak, perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan, serta pemberian insentif perpajakan yang terarah dan terukur.

Upaya peningkatan PNBP juga akan terus dilakukan melalui penggunaan teknologi untuk perencanaan dan pelaporan, penguatan tata kelola dan pengawasan, optimalisasi pengelolaan aset negara dan sumber daya alam, serta mendorong inovasi layanan.

Di sisi lain, belanja negara pada 2025 direncanakan sebesar Rp3.613,1 triliun, terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.693,2 triliun, serta transfer ke daerah sebesar Rp919,9 triliun.

Dengan demikian, defisit t anggaran tahun 2025 direncanakan sebesar 2,53% terhadap PDB atau Rp616,2 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan sinyal kuat bagi pemerintahan baru yang akan dipimpin oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dapat menerbitkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P).

Hal ini dirinya pada Pidato Sidang Paripurna Ke-1 Tahun Sidang 2024-2025 di kompleks Parlemen, Jumat (16/8/2024).

"Presiden terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan Rencana Kerja Pemerintah [RKP] dan APBN pada tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme perubahan APBN [APBN-P]," ujarnya.

Puan menjelaskan pada dasarnya APBN Tahun Anggaran 2025 beserta nota keuangannya, berada pada masa transisi pemerintahan.

Alhasil, penyusunannya juga dilakukan khusus, sebagaimana diatur di dalam Undang Undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005—2025.

Di mana ketentuan dalam beleid tersebut menyampaikan bahwa presiden yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk tahun pertama periode pemerintahan presiden berikutnya.

Pasalnya, pemerintahan baru sudah pasti memiliki program-program yang sudah harus dijalankan sejak tahun pertamanya.

Untuk itu, meski petahana telah merancang APBN untuk 2025, pemerintahan baru memiliki hak untuk merancang APBN-P.

"DPR RI dan pemerintah, bersepakat untuk tetap memberikan ruang yang seluas- luasnya bagi Pemerintahan yang baru menjalankan program kerjanya di tahun 2025," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mematok asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian crude price (ICP) berada di angka US$82 per barel pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Asumsi ini naik dibandingkan dengan APBN 2024 yang hanya dipatok US$80 per barel.

“Pemerintah akan selalu responsif terhadap dinamika moneter dunia. Harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan berada pada US$82 per barel,” kata Jokowi saat menyampaikan Pidato Pengantar RAPBN 2025 dan Nota Keuangannya, Jumat (16/8/2024).

Di sisi lain, Jokowi menargetkan lifting minyak dan gas bumi tahun depan berada di kisaran masing-masing 600.000 barel per hari (bopd) dan 1,005 juta barel setara minyak per hari (boepd).

“Lifting minyak diperkirakan mencapai 600.000 barel per hari dan gas bumi mencapai 1,005 juta barel setara minyak per hari,” kata Jokowi.

Adapun, target lifting migas pada 2025 tersebut tercatat lebih rendah bila dibandingkan target APBN 2024 yang dipatok sebesar 625.000 bopd untuk minyak bumi dan 1,033 juta boepd untuk gas bumi.

Selain asumsi hulu migas, Jokowi juga mematok proyeksi rata-rata nilai tukar rupiah bergerak di sekitar Rp16.100 per dolar AS dan rata-rata suku bunga surat utang negara 10 tahun diprediksi pada level 7,1%.

Sementara itu, inflasi akan tetap dijaga pada kisaran 2,5% dengan pertumbuhan ekonomi 2025 diperkirakan sebesar 5,2%.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) dapat ditekan di kisaran 4,5% hingga 5% pada 2025.

Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam Pidato Pengantar RAPBN 2025 dan Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

“Tingkat pengangguran terbuka tahun 2025 diharapkan dapat ditekan menjadi 4,5% hingga 5%,” kata Jokowi, Jumat (16/8/2024).

Selain itu, pemerintah mengharapkan agar angka kemiskinan diturunkan dalam rentang 7%-8% di 2025, rasio gini dipatok dalam kisaran 0,379-0,382, dan Indeks Modal Manusia (IMM) pada level 0,56.

Adapun, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut, indikator kesejahteraan masyarakat meningkat signifikan tahun ini. Dia mengungkapkan, tingkat pengangguran tercatat mengalami penurunan menjadi 4,8% pada 2024.

Jokowi juga menyebutkan bahwa tingkat kemiskinan juga mengalami penurunan pada 2024. Tingkat kemiskinan turun menjadi 9,03% dan angka kemiskinan turun signifikan menjadi 0,83%.

Untuk diketahui, pemerintah dalam dokumen Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 mengharapkan tingkat pengangguran terus menurun, hingga mencapai rentang 5,0% hingga 5,7% seiring dengan meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, dan kualitas kinerja perekonomian nasional.

“Hal tersebut juga diharapkan akan meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya dapat menurunkan kemiskinan ke level 6,5–7,5% dan Rasio Gini ke level 0,374–0,377,” demikian tertulis dalam dokumen tersebut.

Selain itu, perbaikan kualitas dan daya saing sumber daya manusia diharapkan terus membaik dan meningkat dengan IPM dipatok dikisaran 73,99-74,02.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan asumsi dasar makro ekonomi (ADEM) pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming atau untuk 2025.

Sebagaimana diketahui, 2025 menjadi tahun pertama bagi pemerintahan baru Prabowo-Gibran usai Jokowi menyelesaikan tugasnya sebagai presiden dua periode.

Pertama, pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 akan mencapai 5,2%, stagnan jika dibandingkan dengan target 2024 yang juga sebesar 5,2%.

Presiden ketujuh tersebut menyampaikan target pertumbuhan yang tidak berubah tersebut karena kondisi ekonomi global yang masih relatif stagnan.

Untuk itu, pemerintah akan terus menjaga daya beli masyarakat secara ketat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, melalui penciptaan lapangan kerja, serta dukungan program bansos dan subsidi.

"Pertumbuhan ekonomi 2025 diperkirakan sebesar 5,2%," ujar Jokowi dalam Pidato Kenegaraan dalam rangka Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangan, Jumat (16/8/2024).

Kedua, pemerintah menargetkan laju inflasi domestik pada 2025 turun dan terkendali pada level 2,5%.

Ketiga, rata-rata nilai tukar rupiah diperkirakan bergerak di sekitar Rp16.100 per dolar AS pada tahun depan. Lebih lemah dari target tahun ini yang senilai Rp15.000 per dolar AS.

Keempat, suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun diproyeksi pada level 7,1%. Jokowi menekankan bahwa pemerintah akan terus memantau dan akan selalu responsive terhadap dinamika moneter dunia.

Kelima, harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan berada pada US$82 per barel. Di sisi lain, lifting minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai 600 ribu barel per hari dan 1 juta barel setara minyak per hari

Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) 2025:

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mematok defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 2,53% atau setara Rp616,2 triliun dari produk domestik bruto (PDB) pada 2025 atau tahun pertama pemerintah presiden terpilih 2024—2029 Prabowo Subianto.

Proyeksi tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika bacakan Nota Keuangan dan Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu (16/8/2023).

Defisit APBN sebesar 2,53% pada tahun depan tersebut menjadi yang tertinggi sejak era pandemi Covid-19. Realisasi defisit APBN yang lebih tinggi dari angka tersebut terjadi pada 2021 atau tahun pertama pemulihan pandemi yaitu sebesar -4,57% dari PDB.

“Defisit anggaran tahun 2025 direncanakan sebesar 2,53% terhadap PDB atau Rp616,2 triliun,” ungkap Jokowi.

Kepala pemerintahan sekaligus negara itu menyampaikan, APBN akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati.

Jokowi menjelaskan, pendapatan negara pada 2025 direncanakan sebesar Rp2.996,9 triliun, terdiri dari penerimaan perpajakan Rp2.490,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp505,4 triliun.

"Reformasi perpajakan akan dilanjutkan melalui perluasan basis pajak dan peningkatan kepatuhan wajib pajak, perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan, serta pemberian insentif perpajakan yang terarah dan terukur," ujarnya.

Sementara itu belanja negara pada 2025 dialokasikan sebesar Rp3.613,1 triliun, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.693,2 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp919,9 triliun.

“Belanja akan dijaga benar-benar efisien dan produktif, agar selain mendukung program prioritas pemerintah, juga dapat menghasilkan multiplier effects yang kuat terhadap perekonomian," kata Jokowi.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mematok defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 2,53% atau setara Rp616,2 triliun dari produk domestik bruto (PDB) pada 2025 atau tahun pertama pemerintah presiden terpilih 2024—2029 Prabowo Subianto.

Proyeksi tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika bacakan Nota Keuangan dan Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu (16/8/2023).

Defisit APBN sebesar 2,53% pada tahun depan tersebut menjadi yang tertinggi sejak era pandemi Covid-19. Realisasi defisit APBN yang lebih tinggi dari angka tersebut terjadi pada 2021 atau tahun pertama pemulihan pandemi yaitu sebesar -4,57% dari PDB.

“Defisit anggaran tahun 2025 direncanakan sebesar 2,53% terhadap PDB atau Rp616,2 triliun,” ungkap Jokowi.

Kepala pemerintahan sekaligus negara itu menyampaikan, APBN akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati.

Jokowi menjelaskan, pendapatan negara pada 2025 direncanakan sebesar Rp2.996,9 triliun, terdiri dari penerimaan perpajakan Rp2.490,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp505,4 triliun.

"Reformasi perpajakan akan dilanjutkan melalui perluasan basis pajak dan peningkatan kepatuhan wajib pajak, perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan, serta pemberian insentif perpajakan yang terarah dan terukur," ujarnya.

Sementara itu belanja negara pada 2025 dialokasikan sebesar Rp3.613,1 triliun, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.693,2 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp919,9 triliun.

“Belanja akan dijaga benar-benar efisien dan produktif, agar selain mendukung program prioritas pemerintah, juga dapat menghasilkan multiplier effects yang kuat terhadap perekonomian," kata Jokowi.